mekanisme pinjaman dan hibah luar negeri (phln) melalui rekening khusus

8/14/2019 Mekanisme Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Melalui Rekening Khusus

1/37

1

MEKANISMEMEKANISME

PENARIKAN/PENCAIRAN DANPENARIKAN/PENCAIRAN DAN

PENATAUSAHAANPENATAUSAHAANPINJAMAN/HIBAH LUARPINJAMAN/HIBAH LUAR

NEGERI MELALUI REKENINGNEGERI MELALUI REKENING

KHUSUS (REKSUS)KHUSUS (REKSUS)


2/37

2

TATA CARA PENARIKANTATA CARA PENARIKAN

PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERIPINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERIMenurutMenurut SKB MENKEU dan KETUA BAPPENAS No.SKB MENKEU dan KETUA BAPPENAS No.

185/KMK.03/1995 dan KEP.031/KET/5/1995185/KMK.03/1995 dan KEP.031/KET/5/1995

s Pembukaan Letter of Credit (L/C)Pembukaan Letter of Credit (L/C)

oleh Bank Indonesiaoleh Bank Indonesias Pembayaran Langsung (DirectPembayaran Langsung (Direct

Payment)Payment)s

Penggantian PembiayaanPenggantian PembiayaanPendahuluan (Reimbursement)Pendahuluan (Reimbursement)

s Rekening Khusus (Special Account)Rekening Khusus (Special Account)


3/37

3

REKENING KHUSUS (RK)REKENING KHUSUS (RK)

s Rekening Pemerintah pada Kantor Pusat BIRekening Pemerintah pada Kantor Pusat BI

atau bank lainnya yg ditunjuk oleh Menteriatau bank lainnya yg ditunjuk oleh Menteri

Keuangan untuk menampung dana danKeuangan untuk menampung dana danbersifat revolving fund / bergulir , dibersifat revolving fund / bergulir , di

mana dana yang telah digunakan untukmana dana yang telah digunakan untuk

suatu pengeluaran dapat diganti kembalisuatu pengeluaran dapat diganti kembali

dengan cara mengajukan aplikasidengan cara mengajukan aplikasiReplenishment ke Lender sehingga jumlahReplenishment ke Lender sehingga jumlah

Initial Deposit menjadi pulih (utuh) kembaliInitial Deposit menjadi pulih (utuh) kembali


4/37

4

ALASAN PENGGUNAAN TATA CARAALASAN PENGGUNAAN TATA CARA

REKENING KHUSUS (RK)REKENING KHUSUS (RK)

s Memperpendek jarak antara kantorMemperpendek jarak antara kantorbayar dengan lokasi proyekbayar dengan lokasi proyek

s Mempercepat proses pembayaranMempercepat proses pembayarans Mengurangi dokumen yang dikirim keMengurangi dokumen yang dikirim ke

LenderLenders Agar pengawasan pembayaran adaAgar pengawasan pembayaran ada

pada pihak Pemerintah Indonesiapada pihak Pemerintah Indonesia(GOI: Government of Indonesia)(GOI: Government of Indonesia)


5/37

5

TAHAPAN KEGIATANTAHAPAN KEGIATAN

DALAMDALAMPROSEDUR REKENING KHUSUSPROSEDUR REKENING KHUSUS

Persiapan PelaksanaanRekening Khusus

Pelaksanaan Pembayaran

dengan Cara Rekening Khusus Pertanggungjawaban ke PPHLN

Penutupan Rekening Khusus


6/37

6

PERSIAPAN PELAKSANAAN

REKENING KHUSUS

s Pembukaan rekening pada BIPembukaan rekening pada BI

s Permintaan pengisian InitialPermintaan pengisian Initial

Deposit kepada LenderDeposit kepada Lender

s Penyusunan SE DJPb mengenaiPenyusunan SE DJPb mengenai

petunjuk pelaksanaan pembayaranpetunjuk pelaksanaan pembayaran


7/37

7

PELAKSANAAN PEMBAYARAN

DENGAN CARA REKENING

KHUSUS

s

Pengajuan SPMPengajuan SPMs Pengujian SPMPengujian SPM

s Penerbitan SP2D-RKPenerbitan SP2D-RK

s Pengiriman copy SP2D-RK besertaPengiriman copy SP2D-RK besertadokumen pendukungnyadokumen pendukungnya


8/37

8

PERTANGGUNGJAWABAN

KE PPHLN

s

ReplenishmentReplenishment

s Reimbursement RekeningReimbursement Rekening

Talangan ReksusTalangan Reksus

s

Financial Statement of SpecialFinancial Statement of SpecialAccount (FISSA)Account (FISSA)


9/37

9

PENUTUPAN REKENING

KHUSUS

s Refund sisa dana ReksusRefund sisa dana Reksuss Penutupan ReksusPenutupan Reksus


10/37

10

PembukaanPembukaan

REKENING KHUSUSREKENING KHUSUS

s Setelah loan efektif, DirektoratSetelah loan efektif, Direktorat

Jenderal PerbendaharaanJenderal Perbendaharaanmengajukan permohonanmengajukan permohonan

pembukaan rekening pada Kantorpembukaan rekening pada Kantor

Pusat Bank IndonesiaPusat Bank Indonesia


11/37

11

PermintaanPermintaan

INITIAL DEPOSIT (ID)INITIAL DEPOSIT (ID)

s Setelah rekening dibuka, DJPb mengajukanSetelah rekening dibuka, DJPb mengajukanpermintaan pengisian Initial Deposit (danapermintaan pengisian Initial Deposit (danaawal) kepada lender berdasarkan usulanawal) kepada lender berdasarkan usulandari executing agencydari executing agency

s Besar initial deposit sesuai yang tercantumBesar initial deposit sesuai yang tercantumpada Loan agreementpada Loan agreement

s

Dapat juga dimintakan disesuaikan denganDapat juga dimintakan disesuaikan dengankebutuhan Proyek (Mis. Untuk kebutuhan 4-kebutuhan Proyek (Mis. Untuk kebutuhan 4-6 bulan)6 bulan)

s Dana ini bersifat Revolving FundDana ini bersifat Revolving Fund


12/37

12

PenerbitanPenerbitan

SURAT EDARAN (SE) DJPbSURAT EDARAN (SE) DJPbs Bersamaan dengan pembukaan rekening,Bersamaan dengan pembukaan rekening,

dipersiapkan juga Surat Edaran (SE) Direkturdipersiapkan juga Surat Edaran (SE) DirekturJenderal Perbendaharaan mengenai tata caraJenderal Perbendaharaan mengenai tata carapembayaran loan berkenaan.pembayaran loan berkenaan.

s

SE disampaikan kepada KPPN dan KanwilSE disampaikan kepada KPPN dan KanwilDJPb, dengan tembusan a.l. kepada KantorDJPb, dengan tembusan a.l. kepada KantorPusat Bank Indonesia, Executing Agency,Pusat Bank Indonesia, Executing Agency,Bappenas, DJAPK, dan PerwakilanBappenas, DJAPK, dan PerwakilanLender/Donor.Lender/Donor.

s

Berdasarkan SE DJPb tersebut, Kantor Pusat BIBerdasarkan SE DJPb tersebut, Kantor Pusat BIakan mengeluarkan SE intern kepada kantorakan mengeluarkan SE intern kepada kantorcabang BI di lokasi proyek.cabang BI di lokasi proyek.


13/37

13

Pokok-Pokok IsiPokok-Pokok Isi

SURAT EDARAN (SE) DJPbSURAT EDARAN (SE) DJPbs Peruntukan Loan/Grant berkenaan beserta ExecutingPeruntukan Loan/Grant berkenaan beserta Executing

Agency-nyaAgency-nyas Spesifikasi Loan/Grant, seperti: Nomor Perjanjian, NomorSpesifikasi Loan/Grant, seperti: Nomor Perjanjian, Nomor

Register, Nomor Rekening Khusus, Tanggal Penandatangan,Register, Nomor Rekening Khusus, Tanggal Penandatangan,Tanggal Efektif, dan Closing Loan/Grant, Jumlah Loan/Grant,Tanggal Efektif, dan Closing Loan/Grant, Jumlah Loan/Grant,

Jumlah Initial DepositJumlah Initial Deposits Kantor BayarKantor Bayars Aturan-aturan yang harus dipedomani dalam pembayaranAturan-aturan yang harus dipedomani dalam pembayarans Persyaratan PembayaranPersyaratan Pembayarans Porsi PembayaranPorsi Pembayarans Pelaporan dan Pengiriman SPMPelaporan dan Pengiriman SPMs Penyiapan Aplikasi Replenishment/ReimbursementPenyiapan Aplikasi Replenishment/Reimbursements Lain-lainLain-lain


14/37

14

PENGAJUAN SPM REKENINGPENGAJUAN SPM REKENING

KHUSUSKHUSUS

Harus dipahami dokumen-dokumen yang berkaitanHarus dipahami dokumen-dokumen yang berkaitandengan SPM-BLN, seperti:dengan SPM-BLN, seperti:

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ), Surat PerintahKontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ), Surat Perintah

Kerja (SPK), Kuitansi, Invoice, Berita Acara PrestasiKerja (SPK), Kuitansi, Invoice, Berita Acara PrestasiPekerjaan, Berita Acara Pembayaran (BAP),Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran (BAP),Persetujuan Final dari Pemberi Pinjaman/Hibah LuarPersetujuan Final dari Pemberi Pinjaman/Hibah LuarNegeri (NOL/Notice Regarding Contract/ApprovalNegeri (NOL/Notice Regarding Contract/ApprovalContract), Surat Jaminan Bank, Faktur Pajak PPN danContract), Surat Jaminan Bank, Faktur Pajak PPN danSSP PPh, Rekapitulasi Pengeluaran Per Katagori.SSP PPh, Rekapitulasi Pengeluaran Per Katagori.


15/37

15

PENGAJUAN SPM,PENGAJUAN SPM,

Harus Memperhatikan:Harus Memperhatikan:

s Loan Agreement.Loan Agreement.s Keppres No. 80/2003 tentang PedomanKeppres No. 80/2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa InstansiPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa InstansiPemerintah.Pemerintah.

s Keppres No. 42/2002 tentang PedomanKeppres No. 42/2002 tentang PedomanPelaksanaan APBN.Pelaksanaan APBN.

s Surat Edaran DJA Loan berkenaan.Surat Edaran DJA Loan berkenaan.

s Lain-lain SE DJA yang berhubungan denganLain-lain SE DJA yang berhubungan denganpelaksanaan proyek-proyek berbantuan luarpelaksanaan proyek-proyek berbantuan luarnegeri dan yang berhubungan dengannegeri dan yang berhubungan denganmekanisme pembayaran dalam pelaksanaanmekanisme pembayaran dalam pelaksanaanAPBN.APBN.


16/37

16

PENGUJIAN SPP-RKPENGUJIAN SPP-RK

Terhadap SPM Yang masuk, KPPNTerhadap SPM Yang masuk, KPPN

melakukan pengujian terhadap:melakukan pengujian terhadap:

1.1. Data umum dalam SPMData umum dalam SPM

2.2. Lampiran SPMLampiran SPM


17/37

17

PENGUJIAN LAMPIRAN SPM-LSPENGUJIAN LAMPIRAN SPM-LS

1.1. Pengujian Kontrak/KPBJPengujian Kontrak/KPBJ

2.2. Pengujian BAPPengujian BAP

3.3. Pengujian NOLPengujian NOL

4.4. Pengujian BAPB/PPengujian BAPB/P5.5. Pengujian KuitansiPengujian Kuitansi

6.6. Pengujian Garansi BankPengujian Garansi Bank

7.7. Faktur PajakFaktur Pajak

8.8. Pernyataan Satker bahwa penetapanPernyataan Satker bahwa penetapanrekanan sesuai dengan ketentuan yangrekanan sesuai dengan ketentuan yangberlakuberlaku


18/37

18

PENGUJIAN LAMPIRANPENGUJIAN LAMPIRAN

SPM UP/TUSPM UP/TU

s Penyediaan Uang Persediaan hrs sesuaiPenyediaan Uang Persediaan hrs sesuaiketentuanketentuan

s Rincian penggunaan danaRincian penggunaan dana

s Dalam hal permintaan Uang Persediaan lebihDalam hal permintaan Uang Persediaan lebihbesar dari ketentuan, harus dilampiri:besar dari ketentuan, harus dilampiri:

1. Surat pernyataan Satker bahwa UP tsb1. Surat pernyataan Satker bahwa UP tsbdipergunakan guna membiayaidipergunakan guna membiayaikegiatan/kebutuhan dalam satu bulan dan bukankegiatan/kebutuhan dalam satu bulan dan bukan

untuk SPM-LS.untuk SPM-LS.2. Rincian penggunaan dana dalam satu bulan2. Rincian penggunaan dana dalam satu bulan


19/37

19

PENGUJIAN SPM-GUPENGUJIAN SPM-GU

s Hanya merupakan nilai porsi pembiayaanHanya merupakan nilai porsi pembiayaanPHLNPHLN

s Rekapitulasi pengeluaran perkategoriRekapitulasi pengeluaran perkategoriharus proporsional. Selain itu harusharus proporsional. Selain itu harus

tercantum Nomor NPLN, Kode/Uraiantercantum Nomor NPLN, Kode/UraianKategori serta porsi PHLN.Kategori serta porsi PHLN.

s KuitansiKuitansis Approval sepanjang dipersyaratkanApproval sepanjang dipersyaratkans SSP atau daftar penerimaan danSSP atau daftar penerimaan dan

penyetoran pajakpenyetoran pajak


20/37

20

PENERBITAN SP2D-RKPENERBITAN SP2D-RK


21/37

21

PENERBITAN SP2D-RKPENERBITAN SP2D-RK

SP2D-LSSP2D-LSs Atas dasar SPM-LS yang diajukan oleh Satker,Atas dasar SPM-LS yang diajukan oleh Satker,

KPPN akan menerbitkan SP2D-RK LS atas bebanKPPN akan menerbitkan SP2D-RK LS atas bebanrekening Kas Negara A pada Bank Indonesia, yangrekening Kas Negara A pada Bank Indonesia, yangselanjutnya akan diperhitungkan dengan rekeningselanjutnya akan diperhitungkan dengan rekening

khusus berkenaan dan gironya dikirimkan kekhusus berkenaan dan gironya dikirimkan keKantor Cabang Bank Indonesia setempat.Kantor Cabang Bank Indonesia setempat.s KCBI mentransfer dana dimaksud ke rekeningKCBI mentransfer dana dimaksud ke rekening

rekanan, selanjutnya KCBI akan membuat Notarekanan, selanjutnya KCBI akan membuat NotaDebet Telex (NDT) ke Kantor Pusat Bank IndonesiaDebet Telex (NDT) ke Kantor Pusat Bank Indonesia(KPBI) atas pengeluaran tersebut untuk(KPBI) atas pengeluaran tersebut untuk

diperhitungkan dengan rekening khusus.diperhitungkan dengan rekening khusus.s Berdasarkan NDT tersebut KPBI membebankanBerdasarkan NDT tersebut KPBI membebankan

(mendebet) SP2D-RK tersebut ke rekening khusus(mendebet) SP2D-RK tersebut ke rekening khususberkenaan.berkenaan.


22/37

22

Penerbitan SPM-RK:Penerbitan SPM-RK:

SP2D-UP/TUSP2D-UP/TUs Atas dasar SPM-UP/TU yang diajukan olehAtas dasar SPM-UP/TU yang diajukan oleh

Satker, KPPN akan menerbitkan SP2D-UP/TU danSatker, KPPN akan menerbitkan SP2D-UP/TU dan

mengirimkannya ke Bank Operasional atasmengirimkannya ke Bank Operasional atasbeban rekening Kas Negara.beban rekening Kas Negara.s Bank Operasional akan mentransfer dana keBank Operasional akan mentransfer dana ke

rekening Bendaharawan Proyek.rekening Bendaharawan Proyek.s SP2D-UP/TU tidak boleh dibebankan padaSP2D-UP/TU tidak boleh dibebankan pada

rekening khusus, oleh karena pembayaranrekening khusus, oleh karena pembayarantersebut belum berupa pengeluaran tetapi barutersebut belum berupa pengeluaran tetapi barumerupakan uang muka. Lebih khusus lagi, SPMmerupakan uang muka. Lebih khusus lagi, SPMUP/TU atas beban loan IBRD dan ADB, tidakUP/TU atas beban loan IBRD dan ADB, tidakboleh dibebankan pada rekening khusus loanboleh dibebankan pada rekening khusus loanberkenaan.berkenaan.


23/37

23

Penerbitan SPM-RK:Penerbitan SPM-RK:

SP2D-GU (ISI)SP2D-GU (ISI)s Atas dasar SPM-GU yang diajukan oleh Satker,Atas dasar SPM-GU yang diajukan oleh Satker,

KPPN akan menerbitkan SP2D-RK GU isi atasKPPN akan menerbitkan SP2D-RK GU isi atas

beban rekening Kas Negara A pada Bankbeban rekening Kas Negara A pada BankIndonesia yang selanjutnya akan diperhitungkanIndonesia yang selanjutnya akan diperhitungkandengan rekening khusus berkenaan dan gironyadengan rekening khusus berkenaan dan gironyadikirimkan kepada KCBI.dikirimkan kepada KCBI.

s KCBI mentransfer dana ke rekeningKCBI mentransfer dana ke rekeningBendaharawan Proyek dan mengirimkan NDTBendaharawan Proyek dan mengirimkan NDT(Nota Debet Telex) ke KPBI untuk diperhitungkan(Nota Debet Telex) ke KPBI untuk diperhitungkandengan rekening khusus berkenaan.dengan rekening khusus berkenaan.

s Atas dasar NDT tersebut KPBI membebankanAtas dasar NDT tersebut KPBI membebankan(mendebet) SP2D-RK tersebut ke rekening(mendebet) SP2D-RK tersebut ke rekeningkhusus berkenaankhusus berkenaan


24/37

24

KPKN KCBIKPKN KCBI Penerbitan SPM-Penerbitan SPM-

RK:RK:

s SP2D-GU (Nihil/Potongan)SP2D-GU (Nihil/Potongan)s sesuai SE DJA No. SE-41/A/61/0394 tanggal 17 Maretsesuai SE DJA No. SE-41/A/61/0394 tanggal 17 Maret

1994, apabila KPPN menerbitkan SP2D-RK GU1994, apabila KPPN menerbitkan SP2D-RK GU

Nihil/Potongan, maka pada hari yang sama harusNihil/Potongan, maka pada hari yang sama harusmenerbitkan SP2D Penggantian sebesar SP2D-RK GUmenerbitkan SP2D Penggantian sebesar SP2D-RK GUNihil/Potongan tersebut.Nihil/Potongan tersebut.

s Selanjutnya Giro SP2D Penggantian tersebut dikirimkanSelanjutnya Giro SP2D Penggantian tersebut dikirimkanke KCBI setempat.ke KCBI setempat.

s KCBI mentransfer dana ke rekening kas negara No.KCBI mentransfer dana ke rekening kas negara No.

500.000.000 atas nama Dirjen Perbendaharaan dan500.000.000 atas nama Dirjen Perbendaharaan danmengirimkan NDT atas pembayaran tersebut ke KPBI.mengirimkan NDT atas pembayaran tersebut ke KPBI.

s Atas dasar NDT tersebut KPBI membebankan (mendebet)Atas dasar NDT tersebut KPBI membebankan (mendebet)SP2D-RK tersebut ke rekening khusus berkenaan.SP2D-RK tersebut ke rekening khusus berkenaan.


25/37

25

PENGIRIMAN DOKUMENPENGIRIMAN DOKUMEN

oleh KPPNoleh KPPN

s Dokumen apa saja yang dikirim?Dokumen apa saja yang dikirim?

sJadwal PengirimanJadwal Pengiriman

s Apa kegunaan dokumen tersebutApa kegunaan dokumen tersebut

dikirim?dikirim?


26/37

26

DOKUMEN YANG HARUSDOKUMEN YANG HARUS

DISAMPAIKAN oleh KPPN:DISAMPAIKAN oleh KPPN:

s Berdasarkan SE Direktur JenderalBerdasarkan SE Direktur Jenderal

Anggaran tanggal 27 Oktober 1992Anggaran tanggal 27 Oktober 1992

No. SE-124/A/61/1092, KPKNNo. SE-124/A/61/1092, KPKNdiinstruksikan agar SETIAP HARIdiinstruksikan agar SETIAP HARI

SENIN mengirimkan:SENIN mengirimkan:

Copy SP2D & dok. pendukungnya ke DitCopy SP2D & dok. pendukungnya ke DitPPHLNPPHLN

Daftar Pengantar yang memuat tanggalDaftar Pengantar yang memuat tanggal

dan nomor SP2D yang dikirim.dan nomor SP2D yang dikirim.


27/37

27

KETERLAMBATAN PENGIRIMANKETERLAMBATAN PENGIRIMAN

DOKUMEN oleh KPPN,DOKUMEN oleh KPPN,mengakibatkan:mengakibatkan:

s Proses Pengajuan AplikasiProses Pengajuan AplikasiReplenishment terganggu / terlambat.Replenishment terganggu / terlambat.

s Dana dalam RK akan semakin habis.Dana dalam RK akan semakin habis.

s Pemerintah harus memberikan talanganPemerintah harus memberikan talangandengan Rekening BUN.dengan Rekening BUN.


28/37

28

BACKLOGBACKLOG

s Suatu keadaan dimana Rekening Khusus sudahSuatu keadaan dimana Rekening Khusus sudahterbebani oleh SPM-RK tetapi aplikasinya belumterbebani oleh SPM-RK tetapi aplikasinya belumbisa diajukan kepada lender mengingat SP2D-RKbisa diajukan kepada lender mengingat SP2D-RK

dan dokumennya belum lengkap atau di terimadan dokumennya belum lengkap atau di terimaKantor Pusat.Kantor Pusat.

s Keadaan yg tidak dapat dihindari karena adanyaKeadaan yg tidak dapat dihindari karena adanyatime lag antara KPPN, Dit. DLN, BI dan Lendertime lag antara KPPN, Dit. DLN, BI dan Lender

s Backlog yang diperbolehkan lender : 50 % tetapiBacklog yang diperbolehkan lender : 50 % tetapi

toleransi backlog yang ditetapkan DJPb adalahtoleransi backlog yang ditetapkan DJPb adalahsebesar: 30 %.sebesar: 30 %.


29/37

29

REPLENISHMENTREPLENISHMENT

s Replenishment adalah pengisianReplenishment adalah pengisian

kembali dana yang ada padakembali dana yang ada pada

rekening khusus yangrekening khusus yangbersangkutan sekaligus sebagaibersangkutan sekaligus sebagai

pertanggungjawaban kepadapertanggungjawaban kepada

PPHLN atas pelaksanaanPPHLN atas pelaksanaanpembayaran melalui penerbitanpembayaran melalui penerbitan

SP2D-RK.SP2D-RK.


30/37

30

REPLENISHMENTREPLENISHMENT

s (1)(1)Verifikasi terhadap SP2D dan dokumenVerifikasi terhadap SP2D dan dokumen

pendukung;pendukung;s (2)(2)Pencocokan SP2D dengan laporan rekening khususPencocokan SP2D dengan laporan rekening khusus

dari BI Pusat;dari BI Pusat;

s (3)(3)Pembuatan form summary sheet atau SOE;Pembuatan form summary sheet atau SOE;

s (4)(4)Pembuatan daftar backlog/not yet claim (form 1A-Pembuatan daftar backlog/not yet claim (form 1A-

7);7);s (5)(5) Pembuatan daftar rekonsiliasi (form 1-A)Pembuatan daftar rekonsiliasi (form 1-A)

s (6)(6)Pengisian form withdrawal application (form 1903Pengisian form withdrawal application (form 1903untuk IBRD);untuk IBRD);

s (7)(7)Pembuatan surat pengantar aplikasi replenishmentPembuatan surat pengantar aplikasi replenishment

kepada PPHLN;kepada PPHLN;s (8)(8) Pengiriman aplikasi replenishment kepada lender.Pengiriman aplikasi replenishment kepada lender.


31/37

31

REKENING TALANGANREKENING TALANGAN

REKSUSREKSUS

Apabila saldo rekening khusus tidak cukupApabila saldo rekening khusus tidak cukup

atau kosong, maka SP2D yang diterbitkanatau kosong, maka SP2D yang diterbitkan

oleh KPPN oleh KPBI akan dibebankan keoleh KPPN oleh KPBI akan dibebankan kerekening talangan reksus. SP2D tersebutrekening talangan reksus. SP2D tersebut

kemudian dipertanggungjawabkan ke PPHLNkemudian dipertanggungjawabkan ke PPHLN

sekaligus dimintakan penggantian danasekaligus dimintakan penggantian dana

rekening talangan reksus tersebut ke PPHLNrekening talangan reksus tersebut ke PPHLN

dengan aplikasi reimbursement ke PPHLN.dengan aplikasi reimbursement ke PPHLN.


32/37

32

FISSAFISSA

FISSA (Financial Statement of Special Account)FISSA (Financial Statement of Special Account)adalah laporan keuangan tentang penggunaan danaadalah laporan keuangan tentang penggunaan danarekening khusus untuk masa satu tahun anggaranrekening khusus untuk masa satu tahun anggaranyang disusun oleh Direktorat PPHLN. Selanjutnyayang disusun oleh Direktorat PPHLN. Selanjutnyalaporan ini disampaikan kepada BPKP (bulan Juni)laporan ini disampaikan kepada BPKP (bulan Juni)

untuk diaudit. Pelaksanaan audit FISSA, yanguntuk diaudit. Pelaksanaan audit FISSA, yangdidukung dengan dokumen replenishment dandidukung dengan dokumen replenishment danreimbursement dengan SP2D-SP2D beserta dokumenreimbursement dengan SP2D-SP2D beserta dokumenpendukungnya (bulan September), hasil auditnyapendukungnya (bulan September), hasil auditnyaakan disampaikan ke PPHLN bersangkutan, sebagaiakan disampaikan ke PPHLN bersangkutan, sebagai

pertanggungjawaban penggunaan danapertanggungjawaban penggunaan danapinjaman/hibah luar negeri oleh Pemerintah sebagaipinjaman/hibah luar negeri oleh Pemerintah sebagaiborrower kepada lender.borrower kepada lender.


33/37

33

PENUTUPAN REKSUS (1)PENUTUPAN REKSUS (1)

s Setelah loan closing date dan masa closing accountSetelah loan closing date dan masa closing accountlewat, DJPb memerintahkan KPBI untuk melakukanlewat, DJPb memerintahkan KPBI untuk melakukanrefund sisa dana Rekening Khusus dan penutupanrefund sisa dana Rekening Khusus dan penutupanRekening Khusus.Rekening Khusus.

s Penutupan Rekening Khusus baru dapat dilakukanPenutupan Rekening Khusus baru dapat dilakukanapabila saldo Rekening Khusus sama denganapabila saldo Rekening Khusus sama dengan

jumlah yang diminta untuk direfund oleh Lender.jumlah yang diminta untuk direfund oleh Lender.

s Selisih antara saldo Rekening Khusus denganSelisih antara saldo Rekening Khusus denganjumlah yang diminta untuk direfund oleh Lenderjumlah yang diminta untuk direfund oleh Lendermerupakan: (a) SP2D Backlog Aplikasi DJPb; (b)merupakan: (a) SP2D Backlog Aplikasi DJPb; (b)SP2D ineligible.SP2D ineligible.


34/37

34

PENUTUPAN REKSUS (2)PENUTUPAN REKSUS (2)

Terhadap selisih saldo tersebut,Terhadap selisih saldo tersebut,

pihak proyek harus melakukanpihak proyek harus melakukanrefund ke Rekening Khususrefund ke Rekening Khusus

bersangkutan, agar penutupanbersangkutan, agar penutupan

Rekening Khusus dapat segeraRekening Khusus dapat segera

dilakukan.dilakukan.


35/37

35

SISA KEWAJIBAN PROYEKSISA KEWAJIBAN PROYEK

s Selain hal itu, pihak proyek juga berkewajibanSelain hal itu, pihak proyek juga berkewajiban

untuk mengembalikan dana rekening talanganuntuk mengembalikan dana rekening talangan

rekening khusus yang tidak dapat diclaimrekening khusus yang tidak dapat diclaim

kepada PPHLN (tidak dapat dilakukankepada PPHLN (tidak dapat dilakukanreimbursement) karena ineligible, baik karenareimbursement) karena ineligible, baik karena

kesalahan administratif maupun karenakesalahan administratif maupun karena

overdrawn.overdrawn.


36/37

36

SISA KEWAJIBAN PROYEKSISA KEWAJIBAN PROYEK

(2)(2)

Mengenai penyelesaian kewajiban proyekMengenai penyelesaian kewajiban proyek

atas pengeluaran-pengeluaran yangatas pengeluaran-pengeluaran yang

dinyatakan ineligible ini, peraturan yangdinyatakan ineligible ini, peraturan yang

perlu dipedomani adalah SKB Menkeu danperlu dipedomani adalah SKB Menkeu danMeneg PPN/Ketua BappenasMeneg PPN/Ketua Bappenas No. SE-No. SE-

32/A/039232/A/0392

955/d.IV/3/1992955/d.IV/3/1992

tanggal 6 Maret 1992 perihal penata-tanggal 6 Maret 1992 perihal penata-

usahaan dana bantuan luar negeri yangusahaan dana bantuan luar negeri yang

dinyatakan ineligible.dinyatakan ineligible.


37/37

37

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

mekanisme pinjaman dan hibah luar negeri (phln) melalui rekening khusus

Documents