master plan kspo of baduy and old banten

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama di Kota Serang dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak)

PRESENTASI LAPORAN PENDAHULUAN

Oktober, 2014

Tim Penyusun

PEMERINTAH PROVINSI BANTENDINAS BINA MARGA DAN TATA RUANGBIDANG PENATAAN RUANG WILAYAH DAN KAWASANSEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

MATERI PEMBAHASAN

1. PENDAHULUAN2. PROFIL KSP3. METODOLOGI4. NILAI STRATEGIS KSP,

ISU DAN DELINIASI5. RENCANA KERJA6. HARAPAN DARI

PERTEMUAN INI

PENDAHULAUAN

LATAR BELAKANG MAKSUD TUJUAN SASARAN RUANG LINGKUP

WILAYAH RUANG LINGKUP

PEKERJAAN KELUARAN TIMELINE KITA

Benteng Speelwijk Vihara

Bantam Trade

PENDAHULUAN | LATAR BELAKANG

1. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa prinsip otonomi adalah mengurus dan mengatur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

2. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak di capai, maka pemerintah wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSP secara baik dan benar serta implementasi RTR KSP yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah.;

4. Kawasan Banten Lama – Kasemen dan Kawasan Permukiman Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Tahun 2010-2030 dengan kepentingan sosial budaya yang lokasi wilayahnya berada di Kota Serang dan Kabupaten Lebak yang mendapat perhatian khusus di tahun 2014;

PENDAHULUAN | MAKSUD

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi :1. Indikasi arahan peraturan zonasi, 2. Arahan perizinan, 3. Arahan insentif dan disinsentif, serta 4. Arahan sanksi dalam rangka perwujudan rencana

tata ruang wilayah provinsi.

PENDAHULUAN | TUJUAN

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah sebagai berikut :1. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan

rencana tata ruang wilayah provinsi; 2. Menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang; 3. Menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan

ruang; 4. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan; 5. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan;

dan 6. Melindungi kepentingan umum.

PENDAHULUAN | SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Indikasi arahan peraturan zonasi, pengaturan perijinan, insentif dan disinsentif, serta pengaturan sanksi administratif kawasan strategis provinsi sudut pandang pertumbuhan ekonomi.

Contoh Peta Zonasi

PENDAHULUAN | RUANG LINGKUP WILAYAH

Wilayah studi dalam kegiatan Penyusunan Teknis Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan Pengaturan sanksi Administratif Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya pada 1. Kawasan Banten

Lama di Kota Serang; dan

2. Kawasan Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar di Kabupaten Lebak.Sumber: Perda No 2 Tahun 2011, RTRW Banten 2030

PENDAHULUAN | RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup kegiatan ini meliputi :1. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi merupakan dasar

penentuan peraturan zonasi pada sistem provinsi;2. Arahan perizinan wilayah provinsi adalah arahan yang digunakan

sebagai dasar penyusunan ketentuan perizinan di wilayah kabupaten/kota;

3. Arahan insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang dan Arahan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi atau mengurangi pertumbuhan, agar tidak terjadi kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung maupun budi daya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang serta Arahan disinsentif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;

4. Arahan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang, yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

PENDAHULUAN | RUANG LINGKUP WILAYAH

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah berupa laporan yang berisikan tentang :1. Dokumen Penyusunan Teknis Arahan Zonasi, Pengaturan

Perijinan,Insentif dan Disinsentif, dan Pengaturan sanksi Administratif Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama – Kasemen & Kawasan Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar).

2. Data dan Analisis Kajian beserta Laporan Ringkasan.3. Album Peta Wilayah Studi.4. 1 (satu) Dokumen Laporan Materi Teknis Arahan Zonasi,

Pengaturan Perijinan,Insentif dan Disinsentif, dan Pengaturan sanksi Administratif Kawasan Banten Lama – Kasemen & Kawasan Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar.

PROFIL KSP

TELAAH STRUKTUR DAN POLA RUANG RTRW BANTEN (PERDA NO 2/2011) terkait KSP.

PROFIL DEMOGRAFI TELAAH SEJARAH

DAN KINI TELAAH SUMBER

LAINNYA Aktivitas PerdaganganSitus Banten Lama

PPN Karangantu

PROFIL KSP BANTEN LAMA | TELAAH STRUKTUR DAN POLA RUANG

RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINSI BANTENTerkait

KSP BANTEN LAMA (KOTA SERANG)1. Sistem Pusat Pelayanan

• Pusat Kegiatan Nasional (PKN)2. Sistem Transportasi

• Jalan NasionalMerak – Cilegon – Serang – Tangerang – Batas DKI Jakarta, Merak – Cilegon – Ciwandan – Anyer – Carita – Labuan – Panimbang –Cigeulis – Cibaliung – Muarabinuangeun – Malingping – Simpang – Bayah –Cisolok – batas Provinsi Jawa Barat

• Jalan kolektor primer di Provinsi Banten meliputi Merak – Suralaya – Pulo Ampel Bojonegara – Cilegon, Tangerang – Bandara Soekarno Hatta

• Jaringan jalan tol/bebas hambatan antar kota di Provinsi Banten meliputi Jembatan Selat Sunda, Tangerang – Merak, Cilegon – Bojonegara, Serpong – Tigaraksa – Balaraja, Balaraja – Teluknaga – Bandara Soekarno Hatta (Lingkar Utara).

• Pelabuhan Lainnya (PP)• Terminal Tipe A (Pakupatan)• Terminal Tipe B (Cipocokjaya dan Tanara)• Pengembangan Terminal Pariwisata di Banten Lama• Jaringan Rel KA ;

• Stasiun Tonjong Baru – Pelabuhan Bojonegara, Serpong – Tangerang – Bandara Soekarno Hatta, Lintas Serang – Cikande – Cikupa – Serpong, dan Manggarai – Bandara Soekarno Hatta.

• Cilegon – Serang – Pandeglang – Rangkasbitung (CISEPARANG).

• lintas Merak – Cilegon – Serang – Tangerang – Jakarta

• Terminal Khusus pariwisata/pertanian/industri• Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Karangantu

3. Sistem Jaringan Energi• Gardu Induk (GI) 150 kV (1 Unit)• SUTET 500 kV (2 Line)• Rencana Jaringan Distribusi Gas; Kota Cilegon, Kota

Serang,Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

4. Jaringan Telekomunikasi berupa Teresterial dan Satelit5. Jaringan Sumber Daya Air; Berupa Bendungan Sindangheula

di Kabupaten Serang.


…..Sambungan

Struktur Ruang Provinsi1. Jaringan Sumber Daya Air;

• Cekungan Air Tanah (CAT) Serang-Tangerang.• Cekungan Air Tanah (CAT) Rawa Danau di Serang-

Pandeglang.• Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang• Berupa Bendungan Sindangheula di Kabupaten

Serang.• WS Cidanau – Ciujung – Cidurian – Cisadane –

Ciliwung – Citarum (lintas provinsi).2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;

• TPST Bojong Menteng di Kabupaten Serang yang dikelola bersama Kota Serang

RENCANA POLA RUANG PROVINSI BANTENTerkait

KSP BANTEN LAMA (KOTA SERANG)POLA RUANG ADA/TDK

KAWASAN LINDUNG

Kawasan Hutan Lindung X

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

X

Kawasan Perlindungan Setempat; Berupa Danau dan Sempadan Pantai

√

Kawasan Cagar Alam Pulau Dua seluas kurang lebih 30 Ha (0,003%) dari luas Provinsi Banten

√

Kawasan cagar Budaya, Situs Banten Lama;1. Pelestarian bangunan gedung dan/atau lingkungan

cagar budaya di Situs Kota Lama Banten;2. Benteng Speelwijk;3. Makam Keraton Kesultanan Banten.

√


sambungan….RENCANA POLA RUANG PROVINSI BANTENTerkait

KSP BANTEN LAMA (KOTA SERANG)

POLA RUANG ADA/TDK

Kawasan cagar Budaya, Situs Banten Lama;1. Pelestarian bangunan gedung dan/atau lingkungan

cagar budaya di Situs Kota Lama Banten;2. Benteng Speelwijk;3. Makam Keraton Kesultanan Banten.

√

Kawasan Rawan Tsunami √

KAWASAN BUDIDAYA

Hutan Produksi X

Pertanian; kawasan budi daya tanaman pangan √

Perkebunan; kawasan budidaya lahan kering √

Perikanan; kawasan budi daya perikanan, kawasan pengolahan ikan, dan mengembangkan minapolitan

√

Pertambangan X

Industri; Industri Kecil √

Pariwisata; Kawasan Wisata Budaya Banten Lama; √

Permukiman √

Kawasan Strategis Provinsi (KSP);1. Banten Water Front City di Kota Serang;2. Kawasan Sport City di Kota Serang;3. KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi

Banten) di Kota Serang;4. Kawasan Situs Banten Lama di Kota Serang;

√

PROFIL KSP BANTEN LAMA | TELAAH DEMOGRAFI

KecamatanLuas Wilayah

Km2 %

Curug 49,60 18,59

Walantaka 48,48 18,18

Cipocok Jaya 31,54 11,82

Serang 25,88 9,70

Taktakan 47,88 17,95

Kasemen 63,36 23,75

Kecamatan Desa Kelurahan Total

Curug - 10 10

Walantaka - 14 14

Cipocok Jaya - 8 8

Serang - 12 12

Taktakan - 12 12

Kasemen - 10 10

Kota Serang - 66 66

TahunJenis Kelamin

Jumlah Pertumbuhan PendudukLaki-Laki Perempuan

2010 300.54 284.779 585.3192,162012 314.049 297.848 611.897

Luas Daerah dan Pembagian Daerah

Administrasi

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 2012

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 2012


Kecamatan Kepadatan Penduduk per Rumah Tangga Kepadatan Penduduk per Km2 Rasio Jenis Kelamin

Curug 4,85 990,12 107,62Walantaka 4,65 1.681,17 103,77Cipocok Jaya 4,78 2.851,93 105,30Serang 4,37 8.376,55 104,23Taktakan 5,00 1.734,73 106,66Kasemen 4,85 1.443,97 108,21Kota Serang 4,65 2.293,98 105,44

Kepadatan Penduduk, Sex Ratio dan Laju Pertumbuhan Penduduk 2012

Tahun Angka Harapan Hidup (tahun) Angka Melek Huruf (%) Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Pengeluaran Perkapita Real (000 Rp) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Reduksi (%)

2010 65.13 96.47 7.51 636.77 70.61 -2011 65.47 96.89 8.01 639.17 71.45 -

2012* 65.81 96.92 8.58 642.18 72.3 -

Variabel Indeks Pembangunan Manusia

Komponen IPM 2010 2011 2012Indeks Angka Harapan Hidup 66,9 67,5 68,02

Indeks Pengetahuan/Pendidikan 81,0 82,4 83,68Indeks Tingkat Daya Beli 64,0 64,5 65,21

IPM 70,61 71,45 72,30

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya


Tahun Persentase Penduduk Miskin Garis Kemiskinan2010 7.03 197.5252011 6.25 213.6172012 5.69 224.964

Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan

Tahun Milik Sendiri Kontrak Sewa Lainnya Jumlah2008 77,12 4,88 8,85 9,15 1002009 74,35 7,07 8,00 10,57 1002010 72,33 7,21 10,47 9,99 1002011 75,96 5,05 9,83 9,16 1002012 76,98 3,91 10,03 9,08 100

Persentase Rumahtangga Menurut Status Kepemilikan

Rumah

Perguruan Tinggi Mahasiswa PengajarTahun Schools Students LectureYear Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta

Public Private Public Private Public PrivatePerguruan Tinggi (Diknas)

2007/2008 1 91 9329 51290 321 4682

2008/2009 1 102 9342 51510 443 4171

2009/2010 1 66 13135 20462 448 4574

2010/2011 1 94 13627 26655 425 4097

Perguruan Tinggi (Agama)

2007/2008 1 21 2936 9267 199 813

2008/2009 2 25 21614 11456 1650 1031

2009/2010 2 26 24356 9399 2033 858

2010/2011 2 27 25726 8068 2658 823

Jumlah Universitas/Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Pengajar Tahun 2011


TAHUN RUMAH SAKITPUSKESMAS

APOTEKBALAI PENGOBATAN /

KLINIKUMUM PEMBANTU

2012 6 16 12 60 49

2011 6 11 12 48 43

Jumlah Rumahsakit, Puskesmas, Klinik Kesehatan

Dokter Umum Dokter Ahli Dokter Gigi

Rumah Sakit

2012 67 111 18

2011 53 113 14

Puskesmas

2012 22 0 13

2011 29 0 14

Jumlah Dokter di Rumahsakit dan Puskesmas

PROFIL KSP BANTEN LAMA | TELAAH SEJARAH DAN KINI

PROFIL KSP BANTEN LAMA | TELAAH SUMBER LAINNYA

Persawahan

PersawahanPersawahan

Persawahan

Persawahan

Persawahan

PROFIL KSP BANTEN LAMA | TELAAH SUMBER LAINNYA

PROFIL KSP MASYARAKAT ADAT BADUY | TELAAH STRUKTUR DAN POLA RUANG


KSP MASYARAKAT ADAT BADUY1. Sistem Pusat Pelayanan

• Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Rangkasbitung

2. Sistem Transportasi• Jalan NasionalMerak – Cilegon – Serang – Tangerang –

Batas DKI Jakarta, Merak – Cilegon – Ciwandan – Anyer – Carita – Labuan – Panimbang –Cigeulis – Cibaliung – Muarabinuangeun – Malingping – Simpang – Bayah –Cisolok – batas Provinsi Jawa Barat

• Jalan kolektor primer di Provinsi Banten meliputi Merak – Suralaya – Pulo Ampel Bojonegara – Cilegon, Tangerang – Bandara Soekarno Hatta, Labuan – Saketi – Pandeglang – Rangkasbitung – Cipanas – batas Provinsi Jawa Barat.

• Usulan jalan bebas hambatan prospektif (bersyarat)/jalan strategis nasional prospektif Kragilan (Kabupaten Serang) – Warunggunung (Kabupaten Lebak) – Panimbang (Kabupaten Pandeglang) – Bandar Udara Banten Selatan

• Jaringan jalan provinsi pada ruas Bayah – Cikotok – Citorek – Majasari – Cigelung – Rangkasbitung – Kopo – Cisoka – Tigaraksa – Serpong untuk mewujudkan pengembangan jaringan jalan ‘Ring Selatan-Timur’ Provinsi Banten.

• jaringan jalan pada ruas Pontang – Ciruas – Warung Gunung – Gunung Kencana – Malingping, ruas Warung Gunung – Cipanas, Rangkasbitung – Citeras – Tigaraksa untuk melengkapi perwujudan pengembangan jaringan jalan ‘cincin’ Provinsi Banten.

• jaringan jalan provinsi dan kabupaten pada ruas Panimbang – Angsana – Munjul – Cikeusik – Muarabinuangeun, Panimbang – Citeureup – Banyuasih – Cimanggu – Cigeulis – Wanasalam – Malingping, Citeurep – Cibaliung – Cikeusik – Wanasalam – Malingping, Bayah – Cilograng – Cibareno – batas Provinsi Jawa Barat untuk akses penghubung dan sekaligus pengembangan wilayah Banten Selatan.

• Terminal Tipe A (Kaduagung)• Terminal Tipe B (Rangkasbitung, Bayah dan

Malingping)• Jaringan Rel KA ;




KSP MASYARAKAT ADAT BADUY1. Sistem Pusat Pelayanan

• Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Perkotaan Rangkasbitung

2. Sistem Transportasi• Jaringan Rel KA ;


• Jaringan prasarana kereta api regional yang menghubungkan pada kawasan wisata di wilayah Banten Selatan antara lain melakukan pembangunan kembali jaringan prasarana ka yang tidak dioperasikan pada lintas Labuan – Saketi – Malingping – Bayah, Saketi – Rangkasbitung, dan lintas Ciwandan – Anyer Kidul.

• Stasiun KA Rangkasbitung (Kab Lebak)• Pelabuhan Laut Pengumpan (PR);

• Pelabuhan Bayah dan Pelabuhan Muarabinuangeun

• Pelabuhan Perikanan (Kewenangan Provinsi) PPI Binuangeun

3. Sistem Jaringan Energi• SUTT 150 kV• SUTT 20 kV utk kawasan yang belum terlayani

4. Jaringan Telekomunikasi berupa Teresterial dan Satelit serta BTS

5. Jaringan Sumber Daya Air; • Berupa Bendungan Karian di Kabupaten Lebak untuk

pemenuhan kebutuhan air baku di wilayah Kab Lebak, Kab Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangsel;

• Bendungan Pasir Kopo, untuk kebutuhan pertanian;• Bendung Ciliman, untuk kebutuhan pertanian;• Situ/waduk/danau/rawa untuk kolam penyimpanan.• Daerah Irigasi Cibinuangeun di Kabupaten Lebak,

luas areal 2.570 Ha;• Daerah Irigasi Cikoncang di Kabupaten Lebak, luas

areal 1.805 Ha;• Daerah Irigasi Cilangkahan I di Kabupaten Lebak,

luas areal 1.796 Ha;• WS Cibaliung – Cisawarna;• WS Cidanau – Ciujung – Cidurian – Cisadane –

Ciliwung – Citarum (lintas provinsi).


…..Sambungan

Struktur Ruang Provinsi2. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional;

• TPST Bojong Menteng di Kabupaten Serang yang dikelola bersama Kota Serang

RENCANA POLA RUANG PROVINSI BANTENTerkait

KSP MASYARAKAT ADA BADUY

POLA RUANG ADA/TDK

KAWASAN LINDUNG

Kawasan Hutan Lindung √

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (Kec. Cipanas dan Kec. Cibeber)

√

Kawasan Perlindungan Setempat; Berupa Sempadan Pantai dan sekitar danau

√

Kawasan Cagar Alam Pulau Dua seluas kurang lebih 30 Ha (0,003%) dari luas Provinsi Banten

√

Kawasan Taman Nasional; Taman Nasional Gunung Halimun-Salak

√

Kawasan Cagar Budaya; Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Baduy seluas kurang lebih 5.137 Ha(0,59%) dari luas Provinsi Banten yang terdapat di Kabupaten Lebak;

√




POLA RUANG ADA/TDK

Kawasan Rawan Bencana Banjir; DAS Ciujung dan DAS Cibinuangeun

√

Kawasan Rawan Tsunami; Pantai Selatan √

Kawasan Rawan Gerakan Tanah;Kecamatan Cigemblong; Kecamatan Lebak Gedong; Kecamatan Sobang; Kecamatan Cibeber; Kecamatan Panggarangan

√

KAWASAN BUDIDAYA

Hutan Produksi √

Pertanian; kawasan budi daya tanaman pangan; budidaya tanaman holtikultura dan pertanian pangan berkelanjutan

√

Perkebunan; kawasan budidaya lahan kering √

Perikanan; kawasan budi daya perikanan, kawasan pengolahan ikan, dan mengembangkan minapolitan

√

1. Pertambangan Emas; Desa Cikotok; Desa Warung Banten; Desa Lebak Situ; Desa Sinargalih; Desa Cimancak; Desa Sukamulya; Desa Cidikit; Desa Citorek; Desa Cikate; Desa Kanekes; Desa Guradog; Desa Bojongmani; Desa Caringin; Desa Gunung Kendang; dan Desa Bulakan.

2. Pertambangan Batu Bara; Desa Cihara/Cimandiri; Desa Darmasar, dan Desa Bojongmanik.

3. Pertambangan Panas Bumi ; Pamancalan Speculative 225 MW, Gunung Endut Speculative 100 MW Possible 40 MW, dan Ciseeng Hipotetik 100 MW).

4. Pertambangan minyak dan gas bumi; Blok Rangkas (3.977,13 km2);

√




POLA RUANG ADA/TDK

KAWASAN BUDIDAYA

Industri; Industri Menengah dan Kecil √

Pariwisata; Kawasan Wisata Budaya Permukiman Baduy; Leuwidamar dan Cimarga

√

Permukiman Perkotaan √

Kawasan Strategis Provinsi (KSP);1. (Hankam) kawasan TNI AD komando pendidikan

latihan tempur di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak;

2. (Pertumbuhan Ekonomi) Kawasan Malingping di Kabupaten Lebak;

3. (Pertumbuhan Ekonomi) Kawasan Bayah di Kabupaten Lebak;

4. (Pertumbuhan Ekonomi) Kawasan Kota Kekerabatan Maja di Kabupaten Lebak;

5. (Sosial Budaya) kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak.

6. (SDA/Teknologi Tinggi) Bendungan Karian di Kabupaten Lebak;

7. (SDA/Teknologi Tinggi)Bendungan Pasir Kopo di Kabupaten Lebak;

8. (SDA/Teknologi Tinggi)Bendungan Cilawang di Kabupaten Lebak;

9. (SDA/Teknologi Tinggi)Bendungan Tanjung di Kabupaten Lebak;

10. (SDA/Teknologi Tinggi)Bendung Ciliman di Kabupaten Lebak;

√

PROFIL KSP MASYARAKAT ADAT BADUY | TELAAH SUMBER LAINNYA


WORLD CULTURE OF BADUYMatahari Timur (NimusInstitute) dalam “Biarkan Baduy Bicara” :

Ayah Mursyid (anak dari almarhum Puun Jandol, pemimpin adat tertinggi suku Baduy Dalam di Cibeo (Kini Cibeo dipimpin oleh Puun Jahadi) menyatakan,

“Di Indonesia banyak adat dan budaya. Namun kebanyakan saat ini sudah punah karena tekanan budaya global. Kami – Suku Baduy – masih tetap bertahan. Selama kita kuat dan bersatu dalam memegang adat, maka kita tak akan pernah kalah!”

Matahari Timur (NimusInstitute) dalam “Biarkan Baduy Bicara” :

“Bisa jadi orang-orang di luar Baduy menilai suku ini sangat terbelakang, kuno, dan bahkan primitif. Tapi jika mau melihat dari dekat, penilaian itu akan berubah. Mereka bukanlah orang-orang yang kuno, terbelakang, apalagi primitif. Mereka adalah orang-orang yang kuat dalam memegang teguh prinsip hidupnya, komitmen dengan adat leluhurnya.


WORLD CULTURE OF BADUY

TRANSAKSI EKONOMI di dalam Kawasan Baduy Dalam:

“Aku kembali ke rumah Ayah Aja dengan membawa sebotol Madu Odeng yang kubanggakan. Tapi ternyata di depan rumah Ayah Aja sedang terjadi transaksi antara teman-temanku dengan warga Cibeo yang menawarkan berbagai cinderamata. Teman-temanku senang sekali bisa mendapatkan barang-barang khas Baduy Dalam. Ada yang membeli cincin, gelang, tas koja, sarung handphone, golok sulangkar, madu odeng, dan beragam cinderamata lainnya.

BUDAYA MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN:

“Selesai berbelanja, kami mandi di sungai belakang rumah Ayah Aja. Satu hal yang harus kami ingat: jangan memakai sabun, shampo, ataupun pasta gigi. Semuanya dilarang karena zat kimianya bisa merusak ekosistem yang ada di sungai. Jadi, kami mandi tanpa sabun, untuk membersihkan badan, sudah tersedia ratusan, bahkan ribuan batu kali seukuran sabun. Justru dengan batu-batu itulah daki di badan bisaterbuang dan hanyut oleh derasnya air sungai.


WORLD CULTURE OF BADUY

BUDAYA “Ngasek”:

“Calintu adalah salah satu alat musik khas Baduy Dalam, selain angklung,Kendo, dan Suling. Calintu diciptakan untuk dipasang di sawah. Tujuannya adalah untuk menghibur padi yang baru ditanam hingga menjelang panen. Betapa hormatnya warga Baduy Dalam terhadap padi. Bahkan, padi dihibur sejak masih menjadi benih. Keseluruhan ritual tentang padi terdapat pada ritual yang bernama “Ngasek”.

“Ketika hendak memulai musim tanam, masyarakat Baduy Dalam melakukan ritual khusus. Bahkan sebelumnya, sang pemimpin adat bertapa dan berpuasa antara 3 hingga 7 hari. Setelah sang pemimpin selesai berdoa, benih yang akan ditanam dihibur dengan music angklung dan rangkaian pantun. Mereka percaya bahwa hal itu merupakan permintaan Dewi Sri agar benih dapat tumbuh menjadi padi yang baik dan tahan lama saat disimpan di lumbung padi khas Baduy.”

CALINTU : “Bambu itu masih utuh dari pangkal hingga ujungnya yang meruncing. Di setiap ruas, ada lubang yang dibuat berukuran sama. Ketika angin berhembus ke arah bambu itu, terciptalah suara ataupun nada indah”

METODOLOGI

1. TATA CARA PENYUSUNAN RTR KSP

2. MUATAN RTR KSP3. PENETAPAN

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

METODOLOGI | KEDUDUKAN RTR KSP PROVINSI DALAM SPR & SPPN

Sumber: Draf Pedoman Penyusunan RTR KSP

METODOLOGI | TATA CARA PENYUSUNAN

Keluaran Pertemuan hari ini


METODOLOGI | MUATAN RTR KSP TIPOLOGI KAWASAN BUDAYA/SEJARAH

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan KSP Pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi KSPtipologi kawasan warisan budaya/sejarah, meliputi:

Nilai keunikan dan kearifan lokal warisan budaya/sejarah, Kondisi Lingkungan non terbangun, terbangun dan

kegiatan di sekitar kawasan dan/atau obyek warisan budaya/sejarah yang berpotensi mendukung maupun mengganggu,

Daya dukung fisik dasar terkait potensi bencana yang mengancam kawasan dan/atau obyek warisan budaya/sejarah (khususnya kebakaran, banjir dan pergerakan tanah),

Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan.

METODOLOGI | MUATAN RTR KSP TIPOLOGI KAWASAN BUDAYA/SEJARAHKONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN KONSEP PENGEMBANGANKSP tipologi kawasan warisan budaya/sejarah dijabarkan dalam konsep rencana struktur ruang dan rencana pola ruang (untuk keseluruhan wilayah sampai dengan kawasan penyangga) dengan skala 1:10.000-1:25.000, serta rencana pola ruang untuk kawasan inti dengan skala 1:5.000. RENCANA STRUKTUR RUANGKonsepsi rencana struktur ruang (sampai dengan batas wilayah penyangga) terdiri atas:

1. Penetapan lokasi kawasan inti (sesuai peraturan perundang-undangan) dan pusat-pusat kegiatan di Lingkungan luar kawasan inti yang berfungsi sebagai kawasan penyangga;

2. Dukungan aksesibilitas;3. jaringan jalan akses, dari simpul transportasi (bandara, terminal, stasiun, pelabuhan) menuju

pusat pelayanan terdekat lokasi obyek dan/atau kawasan,4. jaringan jalan lokal menghubungkan pusat pelayanan terdekat dengan ruang publik pada

lokasi obyek dan/atau kawasan (dilengkapi dengan fasilitas parkir sesuai jenis moda yang diatur), juga berfungsi sebagai jaringan jalan wisata untuk mendukung aksesibilitas panorama obyek warisan budaya/sejarah,

5. pedestrian

Dukungan prasarana pada pusat pelayanan terdekat lokasi obyek dan/atau kawasan;6. Sistem jaringan air bersih,7. Sistem drainase kawasan,8. Sistem jaringan energi,9. Sistem pembuangan limbah,10. Sistem persampahan,11. Sistem jaringan telekomunikasi.

Dukungan sarana pada pusat pelayanan terdekat lokasi obyek dan/atau kawasan terkait jasa wisata;Penyediaan sarana dan prasarana di Lingkungan kawasan inti didasarkan pada kebutuhan dan nilai adat istiadat serta nilai-nilai warisan budaya.

METODOLOGI | MUATAN RTR KSP TIPOLOGI KAWASAN BUDAYA/SEJARAHRENCANA POLA RUANG Terkait kawasan penyangga memperhatikan RTRW terkait yang

dapat direvisi sesuai visi pengembangan kawasan warisan budaya dan sejarah.

Terkait kawasan inti, produk yang dihasilkan menjadi ketetapan langsung RDTR pada wilayah terkait.

PENETAPAN ZONASI PADA KAWASAN INTI; zona pemanfaatan terbatas (zona privat, zona suci atau zona

inti), didasarkan pada kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya;

zona publik, didasarkan pada kebutuhan fungsi pendukung pengembangan obyek dan/atau kawasan. (misal; terkait pengembangan jasa wisata)

PENETAPAN ZONASI PADA KAWASAN PENYANGGA; zona penyangga, jika dibutuhkan dukungan terhadap obyek

dan/atau kawasan berupa ruang bebas aktifitas publik. (misal; penetapan radius tertentu untuk pemanfaatan non terbangun)

zona publik dan jasa wisata, berada kawasan yang diperbolehkan untuk digunakan kegiatan publik dan jasa wisata.

METODOLOGI | MUATAN RTR KSP TIPOLOGI KAWASAN PERMUKIMAN/KOMUNITAS ADAT TERTENTU

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KSP1. Pertimbangan perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi

KSPtipologi kawasan permukiman/komunitas adat tertentu, meliputi:

2. Nilai keunikan dan kearifan lokal,3. Kondisi lingkungan di sekitar kawasan permukiman adat

yang berpotensi mendukung maupun mengganggu,4. Daya dukung fisik dasar terkait potensi bencana yang

mengancam kawasan permukiman adat (khususnya kebakaran, banjir dan pergerakan tanah),

5. Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan permukiman adat.

METODOLOGI | MUATAN RTR KSP TIPOLOGI KAWASAN PERMUKIMAN/KOMUNITAS ADAT TERTENTUKONSEP PENGEMBANGAN KAWASANKonsep pengembangan KSP tipologi kawasan permukiman adat dijabarkan dalam konsep rencana struktur ruang dan rencana pola ruang (untuk keseluruhan wilayah sampai dengan kawasan penyangga) dengan skala 1:10.000-1:25.000, serta rencana pola ruang untuk kawasan inti dengan skala 1:5.000.RENCANA STRUKTUR RUANGKonsepsi rencana struktur ruang (sampai dengan batas wilayah penyangga) terdiri atas:1. Penetapan lokasi kawasan inti (sesuai peraturan perundang-undangan)

dan pusat-pusat kegiatan di Lingkungan luar kawasan inti yang berfungsi sebagai kawasan penyangga;

2. Dukungan prasarana pada pusat pelayanan terdekat lokasi obyek dan/atau kawasan; sistem jaringan air bersih, sistem drainase kawasan, sistem jaringan energi, sistem pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem jaringan telekomunikasi.

3. Dukungan sarana pada pusat pelayanan terdekat lokasi obyek dan/atau kawasan terkait jasa wisata;

4. Penyediaan sarana dan prasarana di Lingkungan kawasan inti didasarkan pada kebutuhan dan nilai adat istiadat serta nilai-nilai warisan budaya.

METODOLOGI | MUATAN RTR KSP TIPOLOGI KAWASAN PERMUKIMAN/KOMUNITAS ADAT TERTENTURENCANA POLA RUANGTerkait kawasan penyangga memperhatikan RTRW terkait yang dapat direvisi sesuai visi pengembangan.Terkait kawasan inti, produk yang dihasilkan menjadi ketetapan langsung RDTR pada wilayah terkait.1. PENETAPAN ZONASI PADA KAWASAN INTI;

a) zona pemanfaatan terbatas (zona privat, zona suci atau zona inti), didasarkan pada kearifan lokal dan nilai-nilai warisan budaya;

b) zona publik, didasarkan pada kebutuhan fungsi pendukung pengembangan obyek dan/atau kawasan. (misal; terkait pengembangan jasa wisata)

2. PENETAPAN ZONASI PADA KAWASAN PENYANGGA;a) zona penyangga, jika dibutuhkan dukungan terhadap obyek

dan/atau kawasan berupa ruang bebas aktifitas publik. (misal; penetapan radius tertentu untuk pemanfaatan non terbangun)

b) zona publik dan jasa wisata, berada kawasan yang diperbolehkan untuk digunakan kegiatan publik dan jasa wisata.

METODOLOGI | MUATAN RTR KSP ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Tipologi Indikasi Program UtamaKawasan Cagar Budaya/SejarahAtauKawasan Pemukiman/Adat Tertentu

Indikasi program utama perwujudan konsep rencana struktur ruang dan rencana pola ruang difokuskan pada perwujudan Lingkungan situs dan cagar budaya/sejarah yang lestari pada jangka panjang.Acuan minimal indikasi program utama kawasan warisan budaya/sejarah meliputi:1) Indikasi program utama perwujudan fungsi objek strategis kawasan cagar

budaya; atau kawasan permukiman/adat tertentu2) Indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan jalan/akses dari/ke kawasan

cagar budaya; atau kawasan permukiman/adat tertentu3) Indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan energi;4) Indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan telekomunikasi;5) Indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan sumberdaya air;6) Indikasi program utama perwujudan fungsi jaringan prasarana;7) Indikasi program utama perwujudan fungsi kawasan inti; dan8) Indikasi program utama perwujudan fungsi kawasan penyangga.


Indikasi sumber pembiayaan memuat perkiraan pendanaan yang dapat berasal dari:1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;2. Pembiayaan masyarakat; dan/atau3. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.Indikasi instansi pelaksana memuat instansi pemerintah daerah sebagai pelaksana program pemanfaatan ruang.Adapun indikasi waktu pelaksanaan memuat tahapan pelaksanaan program pemanfaatan ruang sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

METODOLOGI | PENETAPAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KSP

NILAI STRATEGIS, ISU DAN DELINIASI

1. NILAI STRATEGIS KSP

2. ISU STRATEGIS KSP

3. DELINIASI KSP

NILAI STRATEGIS KSP MASYARAKAT ADAT BADUY

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayahnya sendiri (Japhama,1993 sebagaimana dikutip Sangaji, 1999)3.

Secara sosiologis, masyarakat adat adalah masyarakat yang tergolong sebagai persekutuan hidup yang didasarkan pada ikatan kekerabatan turun-temurun (genealogis) dan/atau teritori yang didasarkan atas kesepakatan-kesepakatan bersama karena memiliki asal usul leluhur yang sama.

dari segi strukturnya, maka masyarakat adat digolongkan dalam persekutuan hidup setempat yang bersifat tunggal, bertingkat maupun berangkai-rangkai yang tersebar dalam bentangan wilayah Indonesia.

Persekutuan-persekutuan masyarakat adat adalah persekutuan-persekutuan hukum masyarakat yang diatur oleh hukum adat. Persekutuan tersebut merupakan persekutuan yang merdeka, berdaulat dan otonom, contohnya Lembur di Sunda (Saleh, 2003).

NILAI STRATEGIS KSP MASYARAKAT ADAT BADUY

Tipologi Kriteria Nilai strategis

Kawasan Permukiman/komunitas Adat Tertentu

Wilayah dimana terdapat permukiman/komunitas adat tertentu dimana terdapat kelompok permukiman tradisionil yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

• Sudah ada sejak < abad 16 sebelum runtuhnya kerajaan Sunda;

• Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

√

Merupakan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW dan mempunyai pengaruh sangat penting yang dalam perlindungan sejarah di wilayah provinsi.

1. PERDA No 2/2011, Tentang RTRW Provinsi Banten 2030

√

Kriteria Penanganan Khusus : BAB II Hak Ulayat Masyarakat Baduy, Bag Pertama Penetapan Wilayah Hak Ulayat, Psl 4 Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy.

1. PERDA No 32/2001, tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy

√

Source: Tropenmuseum, Delegation of the Badui (also known as Kanekes) people, 1920

In 1931, during the Dutch rule, the Badui were saved from abandoning their present homeland by Dr. Mulhenfeld, the director of the West Indies Department of the Interior, who refused to accept a proposal to move them. Their slash and burn cultivation was seen as a threat to the forests of Banten, endangering the water supply for irrigation in the lowlands. However, Dr. Mulhenfeld, after visiting Kanekes, decided that a transfer would prove fatal to Badui culture. Today, in independent Indonesia, the Badui continue to protect their cultural heritage, despite government efforts to integrate them into the larger society through conversion to Islam.Source: Cavanahg Brigitte, 1983, https://www.culturalsurvival.org/ourpublications/csq/article/the-badui-java-indonesia

NILAI STRATEGIS KSP BANTEN LAMATipolo

giKriteria Nilai strategis

Kawasan Cagar Budaya/Sejarah

Wilayah dimana terdapat benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;

Sudah ada sejak tahun 1500, masa kesultanan Demak.Sejak tahun 1995, Kota Kuno Banten telah diusulkan ke UNESCO untuk dijadikan salah satu Situs Warisan Dunia.

√

Wilayah dimana terdapat benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

• Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025

• UU no. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

√

Merupakan kawasan yang ditetapkan dalam RTRW dan mempunyai pengaruh sangat penting yang dalam perlindungan budaya/sejarah di wilayah provinsi.

PERDA No 2/2011, Tentang RTRW Provinsi Banten 2030;Paragraf 4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Pasal 45, Ay 6 butir (b)

√

img_0095img_0102

ISU STRATEGIS KSP-SEKTOR PARIWISATA

1. Belum optimalnya upaya pelestarian kebudayaan daerah;

2. Belum optimalnya daya saing destinasi pariwisata

Belum optimalnya kesiapan destinasi untuk bersaing dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan transportasi dan infrastruktur.

3. Belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas SDM pariwisata;

4. Belum optimalnya sinergitas dan kemitraan;5. Belum optimalnya pemanfaatan data dan

informasi;Sumber: Renstra Disparbud Provinsi Banten, 2012-2017

ISU STRATEGIS KSP-SEKTOR INFRASTRUKTUR

Isu StrategisKSP

Baduy

KSP Banten Lama

1. Belum optimalnya penataan ruang kawasan; √

2. Belum optimalnya layanan infrastruktur jalan; √

3. Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi; √ √

4. Masih adanya kawasan kumuh dan rawan air; √ √

5. Masih adanya kemiskinan di perdesaan yang perlu ditangani melalui peningkatan infrastruktur perdesaan;

√ √

6. Kerusakan pada daerah aliran sungai sebagai salah satu penyebab banjir dan kekeringan;

√

7. Adanya peningkatan kebutuhan air baku di pedesaan dan perkotaan serta kawasan industri, untuk itu diperlukan pembangunan sarana prasarana air baku seperti waduk, embung dan bendung;

√

8. Keterbatasan dana dalam pemeliharaan jalan kota; √

9. Kurangnya jalur alternatif dan jalan lingkar luar dalam upaya antisipasi dan mengurangi kemacetan lalu lintas perkotaan;

√

PENENTUAN DELINIASI KAWASAN

KSP MASYARAKAT ADAT BADUY (KAB. LEBAK)

Kawasan Inti : Seluas 5.137 Ha (0,59% dari Luas Provinsi Banten) Sumber RTRW Provinsi Banten.

Kawasan Penyangga: Meliputi Kecamatan Leuwidamar; sebagian wilayah kecamatan Bojongmanik; sebagian wilayah kecamatan Cijaku; dan sebagian wilayah kecamatan Muncang.


Kawasan Inti : Seluas Ha (…% dari luas Provinsi Banten)

Kawasan Penyangga: meliputi kecamatan Kasemen, sebagian wilayah kecamatan Taktakan.

RENCANA KERJA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I Persiapan

1 Persiapan administrasi dan personil

2 Tinjauan kebijakan tentang RTR KSP

3 Penyusunan Metodologi dan Rencana KerjaII Survey dan Pengumpulan Data serta Analisis

1 Pengumpulan data sekunder tentang kawasan Banten Lama dan Kawasan Badui serta analisis perkembangan kawasan saat ini dikaitkan dengan adanya drat Pedoman Penyusunan RTR KSP

III Perumusan Materi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi 2 Arahan perizinan wilayah provinsi 3 Arahan insentif 4 Arahan sanksi

IV Pelaporan1 Laporan Pendahuluan2 Laporan Antara3 Draft Laporan Akhir4 Laporan Akhir

No Kegiatan dan Pelaporan

Tahun 2014

Bulan ke-1 Bulan ke-4Bulan ke-2 Bulan ke-3

Sumber: Tim Penyusun

RENCANA KERJA | KETERSEDIAAN DATA & INFORMASINo

KategoriNomor Peraturan/Nama

RencanaTentang/Sumber

DataKetersediaan Data

Keterangan

Dokumen Kebijakan

Spasial Nasional

• RTRWN Sikumtaru PU Tersedia

• RTR Pulau Jawa Bali Sikumtaru PU Tersedia

Dokumen Kebijakan

Spasial Daerah

• RTRW Provinsi BantenDinas Bina Marga

Tata Ruang Provinsi Banten

Belum Tersedia

• RTRW Kabupaten Lebak Tersedia • RTRW Kota Serang Belum Tersedia • RDTR terkait Belum Tersedia • Masterplan terkait SKPD terkait Belum Tersedia

• RIPPADA terkait Disbudpar Prov

BantenBelum Tersedia

Peta dan Data

Spasial Berbasis

GIS (Digital Format)

• Peta Digital GIS RTRW Kota Serang

SKPD BMTR & Bappeda

Belum Tersedia

• Peta Digital GIS RTRW Kabupaten Lebak

Belum Tersedia

• Peta Digital GIS RTRW Provinsi Banten

Belum Tersedia

Peraturan Daerah Terkait

• Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy

website resmi pemkab

Tersedia

Dokumen lainnya

• Yang dianggap perlu

HARAPAN DARI PERTEMUAN INI

1. Menentukan nilai strategis KSP

2. Merumuskan bersama isu strategis KSP

3. Penentuan Deliniasi KSP

HARAPAN DARI PERTEMUAN INI

Berita Acara Pembahasan

Nilai Strategis KSP Isu Strategis KSP Penentuan Deliniasi KSP

TERIMA KASIHMOHON MASUKAN DAN SARAN

Kontak :: [email protected]; [email protected]

master plan kspo of baduy and old banten

Data & Analytics