manual book wasdal_bmn

TATA CARA

PENGISIAN dan PELAPORAN

HASIL PENGAWASAN dan

PENGENDALIAN BMN (Tingkat Kuasa Pengguna Barang)

PENGAWASAN & PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

PENGERTIAN UMUM :

1. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna

Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

2. Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN yang dilakukan Pengguna/Kuasa

Pengguna Barang meliputi pemantauan dan penertiban.

3. Wewenang dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk kantor/satuan kerja yang

dipimpinnya mutatis mutandis berlaku wewenang Pengguna Barang sebagaimana maksud dan

uraian pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

4. Pemantauan dan penertiban di atas meliputi pelaksanaan terhadap Penggunaan BMN, Pemanfaatan

BMN, Penatausahaan BMN, Pemindahtanganan BMN, dan Pemeliharaan dan Pengamanan BMN

yang ada dalam penguasaan satuan kerja.

5. KPB wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN kepada Kepala KPKNL

selaku Pengelola Barang dengan tembusan kepada Pengguna Barang (secara berjenjang) dan

harus sudah diterima oleh KPKNL pada akhir bulan Maret.

6. Apabila terdapat Pengelolaan BMN dari satuan kerja yang menghasilkan penerimaan negara, maka

laporan tahunan harus dilampiri salinan/fotocopy bukti penyetoran ke Kas Negara.

7. Terhadap KPB yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, tidak melaporkan hasil

pengawasan dan pengendalian, dan tidak menindaklanjuti hasil audit dari aparat pengawasan intern

pemerintah dapat dikenai sanksi berupa penundaan penyelesaian usulan Pemanfaatan BMN,

Pemindahtanganan BMN atau Penghapusan BMN yang diajukan kepada Pengelola Barang.

8. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN wajib disusun dan disampaikan oleh

setiap kode satuan kerja yang aktif (ada maupun tidak ada aset) dan satuan kerja inaktif (tidak

memperoleh DIPA Pemerintah Pusat namun masih terdapat BMN) pada periode laporan

berjalan yang penetapan/keputusan/persetujuannya diterbitkan Pengelola Barang.

9. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN wajib/harus ditandatangani oleh Kepala

Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna

Barang. Pejabat selain dari uraian di atas tidak diperkenankan menandatangani laporan dimaksud.

10. BATASAN : Tata cara pengisian dan pelaporan ini disusun untuk memudahkan KPB dalam

memahami proses pengawasan dan pengendalian, menyusun Laporan Hasil Pengawasan dan

Pengendalian BMN, dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan

pengawasan dan pengendalian BMN yang berada dalam penguasaan. Penyusun tidak

bertanggungjawab apabila terdapat data BMN yang disembunyikan, direkayasa dan/atau yang

memungkinkan hal-hal yang ditutupi oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

PEMANTAUAN BARANG MILIK NEGARA Pemantauan oleh Kuasa Pengguna Barang (KPB) merupakan langkah awal dari pelaksanaan

Pengawasan dan Pengendalian BMN selama periode berjalan.

Pemantauan bersifat wajib dilaksanakan oleh KPB dengan kegiatan meliputi :

a. Pemantauan periodik

Kegiatan ini dilakukan 1 tahun sekali yang diselesaikan paling lama akhir Februari tahun berjalan

untuk pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, dan pemeliharaan dan

pengamanan BMN pada tahun sebelumnya.

b. Pemantauan insidentil

Kegiatan ini dilakukan sewaktu-waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan

tertulis dari masyarakat dan/atau diperolehnya informasi dari media massa dan harus diselesaikan

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya pemantauan insidentil ini.

Pemantauan dilaksanakan dengan cara :

a. Penelitian Administrasi,

dilakukan dengan tahapan menghimpun informasi dari berbagai sumber, mengumpulkan dokumen,

dan meneliti dokumen.

b. Penelitian Lapangan,

Dilakukan bila penelitian administrasi tidak mencukupi dengan cara meninjau objek secara

langsung, meminta konfirmasi dari pihak terkait, dan mengumpulkan data tambahan.

Apabila berdasarkan pemantauan ditemukan bahwa Pengelolaan BMN tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, maka KPB berkewajiban melakukan Penertiban.

Apabila Pemantauan Periodik yang dilakukan sudah selesai sebelum batas akhir bulan Februari tahun

berjalan, maka KPB melanjutkan kegiatan wasdal berupa :

a. Penertiban, apabila terdapat Pengelolaan BMN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

b. (dapat) Langsung melaporkan kepada KPKNL, apabila seluruh Pengelolaan BMN yang dikuasai

telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pemantauan insidentil yang sedang maupun telah selesai dilakukan KPB selama periode tahun

sebelumnya dilaporkan dalam laporan pada Tabel D : LAPORAN HASIL PENERTIBAN.

TIME LINE PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN

Pemantauan periodik dilaksanakan paling lambat bulan Februari tahun berjalan untuk pelaksanaan Penggunaan BMN, Pemanfaatan BMN, Penatausahaan BMN,

Pemindahtanganan BMN, dan Pemeliharaan dan Pengamanan BMN pada periode tahun sebelumnya

Pemantauan insidentil dilaksanakan sewaktu-waktu

TAHUN 20XX (asumsi Tahun 2013)

BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI BULAN VII BULAN VIII BULAN IX BULAN X BULAN XI BULAN XII

PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENATAUSAHAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMELIHARAAN, dan PENGAMANAN BMN

BAHAN PEMANTAUAN PERIODIK UNTUK PENYAMPAIAN LAPORAN WASDAL PADA TAHUN 2014

TAHUN 20XX (asumsi Tahun 2014)

BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI BULAN VII BULAN VIII BULAN IX BULAN X BULAN XI BULAN XII

PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENATAUSAHAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMELIHARAAN, dan PENGAMANAN BMN

BAHAN PEMANTAUAN PERIODIK UNTUK PENYAMPAIAN LAPORAN WASDAL PADA TAHUN 2015

Keterangan :

: Pemantauan periodik untuk periode Tahun 2013

: Pemantauan insidentil dilaksanakan sewaktu-waktu (bila diterima laporan tertulis dari masyarakat dan/atau diperolehnya informasi dari media massa)

TABEL A : PENGGUNAAN BMN PENGERTIAN :

1. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengelola dan menatausahakan BMN sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

2. Pengisian format ini dilakukan setelah Kuasa Pengguna Barang (KPB) melakukan Pemantauan

terhadap status Penggunaan BMN yang ada pada satuan kerja (satker).

3. Pemantauan atas Penggunaan BMN dilakukan terhadap :

a. BMN yang digunakan satuan kerja yang bersangkutan,

b. BMN pada satuan kerja yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya

c. BMN pada satuan kerja yang dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum

sesuai tugas dan fungsi Pengguna Barang

4. Berdasarkan uraian di atas dan berpedoman pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor

96/PMK.06/2007, maka pemantauan BMN meliputi :

a. Apakah BMN yang digunakan satker yang bersangkutan telah ditetapkan status penggunaannya

oleh Pengelola Barang?

b. Apakah BMN pada satker yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya telah

memperoleh persetujuan penggunaan dari Pengelola Barang?

c. Apakah BMN pada satker yang dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan

umum sesuai tusi Pengguna Barang telah memperoleh keputusan dari Pengelola Barang?

5. Terhadap BMN dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Berasal dari dana Tugas Pembantuan (TP) yang direncanakan untuk dilakukan Pemindahtanganan

sampai dengan 31 Desember 2014 atau yang telah diserahkan kepada pihak ketiga

b. Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) pada Kepolisian RI dan TNI

maka tidak memerlukan Penetapan Status Penggunaan BMN dari Pengelola Barang.

PENGISIAN :

1. Berdasarkan uraian pada PENGERTIAN nomor 4 di atas, maka tata cara pengisian Tabel A :

Penggunaan BMN sebagai berikut :

a. Untuk BMN pada satker yang telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang;

b. Untuk BMN pada satker yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya yang telah

memperoleh persetujuan penggunaan dari Pengelola Barang;

c. Untuk BMN pada satker yang dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum

sesuai tusi Pengguna Barang yang telah memperoleh keputusan dari Pengelola Barang;

Pengisian kolom Uraian BMN (2), Kuantitas (3), dan Nilai Perolehan (4) disesuaikan dengan yang

tercantum di Lampiran Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN dari Pengelola Barang.

2. Apabila KPB hingga batas waktu pemantauan periodik menemui kondisi sebagai berikut :

a. Belum pernah ataupun baru mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN, keputusan/

persetujuan penggunaan dan pengoperasian BMN-nya oleh pihak lain;

b. Telah mengusulkan penetapan Status Penggunaan BMN, keputusan/persetujuan penggunaan dan

pengoperasian BMN-nya oleh pihak lain namun belum memperoleh asli/salinan keputusan/

persetujuan dari Pengelola Barang;

c. Ada Penetapan Status Penggunaan BMN, namun diterbitkan oleh Pengguna Barang;

maka Tabel A : Penggunaan BMN tidak dilakukan pengisian.

3. Dalam hal KPB mengelola BMN mengalami kondisi yaitu :

a. seluruh barang untuk kewenangan penetapan penggunaannya berada di Pengguna Barang;

b. tidak terdapat BMN berupa aset tetap (hanya persediaan);

maka diberikan penjelasan singkat yang memadai pada kolom Keterangan (11) seperti Tidak

Terdapat Penggunaan BMN Yang Merupakan Wewenang Pengelola Barang

LAPORAN PENGAWASAN dan PENGENDALIAN BMN A. PENGGUNAAN BMN

Kode KPB/Satker :

Nama KPB/Satker :

No. Uraian

Barang Milik Negara1)

Surat Keputusan/Penetapan Status Penggunaan dari Pengelola Barang Penggunaan BMN

Keterangan Kuantitas (m2/unit)

Nilai Perolehan

(Rp)

Nomor Surat Keputusan

Tanggal SK

Instansi Yang Menerbitkan

SK2)

Dipergunakan sesuai Tugas dan Fungsi3)

Tidak Dipergunakan untuk Tugas & Fungsi (Idle) 3)

Digunakan Pihak Lain 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Tanah dan/atau Bangunan

II Selain Tanah dan/atau Bangunan

Keterangan : 1. Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang 2. Diisi sesuai dengan Penerbit Surat Persetujuan/Keputusan : Dirjen. Kekayaan Negara/Direktur PKNSI/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL 3. Diisi “Ya” atau “Tidak” 4. Diisi uraian Pihak Lain yang menggunakan BMN Catatan : Untuk memudahkan pengisian dan pencetakan laporan ini, kami sarankan menggunakan format Microsoft Exel

TABEL B : PEMANFAATAN BMN PENGERTIAN :

1. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi kementerian/lembaga dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pemanfaatan BMN dapat dilakukan atas sebagian BMN yang tidak digunakan sepanjang menunjang

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementeria /lembaga tersebut.


terhadap kegiatan Pemanfaatan BMN yang ada pada satuan kerja (satker).

3. Pemantauan atas Pemanfaatan BMN meliputi :

a. Pelaksanaan Pemanfaatan yang telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;

b. Pelaksanaan Pemanfaatan telah dilaksanakan sesuai persetujuan Pengelola Barang/perjanjian;

4. Pemantauan sebagaimana maksud uraian nomor 3 b diatas dilakukan tehadap :

a. Peruntukan pinjam pakai c. Jangka waktu pemanfaatan

b. Jenis usaha sewa dan KSP d. Penyetoran hasil pemanfaatan ke Kas Negara

5. Berdasarkan uraian di atas dan berpedoman pada Lampiran III, IV dan V Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012, maka

pemantauan BMN meliputi :

a. Apakah BMN yang dimanfaatkan oleh mitra telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang?

b. Apabila BMN yang telah mendapat persetujuan, apakah peruntukan, jenis usaha, dan jangka waktu

pemanfaatan serta penyetoran ke Kas Negara telah sesuai dengan persetujuan Pengelola

Barang/perjanjian?

PENGISIAN :

1. Berdasarkan uraian pada PENGERTIAN nomor 5 di atas, maka tata cara pengisian Tabel B :

Pemanfaatan BMN sebagai berikut :

a. Untuk BMN yang dimanfaatkan oleh mitra dan telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang

b. Dalam hal peruntukan, jenis usaha, jangka waktu pemanfaatan, dan penyetoran ke Kas Negara

tidak sesuai dengan persetujuan Pengelola Barang/perjanjian, maka keadaan/kondisi tersebut

diberikan penjelasan secukupnya dalam kolom Keterangan (10).


a. Belum pernah ataupun baru mengusulkan ijin pemanfaatan oleh mitra kepada Pengelola Barang,

b. Telah mengusulkan ijin pemanfaatan namun belum memperoleh asli/salinan Surat Persetujuan/

Keputusan dari Pengelola Barang,

maka Tabel B : Pemanfaatan BMN tidak dilakukan pengisian.

3. Dalam hal tidak terdapat pemanfaatan oleh mitra/pihak lain, maka diberikan penjelasan singkat yang

memadai pada kolom Keterangan (10) seperti Tidak Terdapat Pemanfaatan BMN.

B. PEMANFAATAN BMN

Kode KPB/Satker :

Nama KPB/Satker :

No. Uraian Barang Milik Negara 1)

Uraian Pemanfaatan Surat Persetujuan/Keputusan Pengelola Barang Penerimaan PNBP/Negara 5)

Keterangan Jenis2) Mitra3) Nomor Surat

Tanggal Surat


Surat 4)

Nilai (Rp)

Tanggal Setor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keterangan : 1. Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang 2. Diisi dengan jenis pemanfaatan : sewa/pinjam pakai/KSP/BGS/BSG 3. Diisi uraian mitra untuk sewa/pinjam pakai/KSP/BGS/BSG. Khusus untuk sewa hanya untuk yang masa pemanfaatannya lebih dari 1 (satu) tahun 4. Diisi sesuai dengan Penerbit Surat Persetujuan/Keputusan : Dirjen. Kekayaan Negara/Direktur PKNSI/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL 5. Diisi apabila pemanfaatan menghasilkan penerimaan negara. KPB harus menyertakan salinan/fotocopy bukti setor ke Kas Negara Catatan : Untuk memudahkan pengisian dan pencetakan laporan ini, kami sarankan menggunakan format Microsoft Exel

TABEL C : PEMINDAHTANGANAN BMN PENGERTIAN :

1. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari Penghapusan.


terhadap kegiatan Pemindahtanganan BMN yang ada pada satuan kerja (satker).

3. Pemantauan atas Pemindahtanganan BMN meliputi :

a. Pelaksanaan Pemindahtanganan yang telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;

b. Pelaksanaan Pemindahtanganan telah dilaksanakan sesuai persetujuan Pengelola Barang;

4. Pemantauan sebagaimana maksud uraian nomor 3 b diatas dilakukan tehadap jenis dan penyetoran

hasil pemindahtanganan ke Kas Negara.

5. Berdasarkan uraian di atas dan berpedoman pada Lampiran VII, VIII dan IX Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, maka secara tidak langsung dapat diasumsikan sebagai berikut :

a. Apakah BMN yang dipindahtangankan kepada pihak lain/mitra telah mendapat persetujuan dari

Pengelola Barang?

b. Terhadap BMN yang telah dipindahtangankan, apakah jenis dan penyetorannya ke Kas Negara

telah sesuai dengan persetujuan Pengelola Barang?

6. Yang tidak termasuk dalam kategori ini adalah Transfer Keluar dan Koreksi Pencatatan BMN pada

Aplikasi SIMAK BMN

PENGISIAN :

1. Berdasarkan uraian pada PENGERTIAN nomor 5 di atas, maka tata cara pengisian Tabel C :

Pemindahtanganan BMN sebagai berikut :

a. Telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang meskipun belum mendapatkan Keputusan dari

Pengguna Barang;

b. Telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang dan Keputusan dari Pengguna Barang namun

belum dilaksanakan proses pemindahtanganannya;

c. Telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang dan Keputusan dari Pengguna Barang serta

telah/sudah dilaksanakan proses pemindahtanganannya.

Dalam hal jenis dan penyetoran ke Kas Negara tidak sesuai dengan persetujuan Pengelola Barang,

maka kondisi tersebut diberikan penjelasan secukupnya dalam kolom Keterangan (12).

2. Khusus Bongkaran BMN Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Renovasi) sesuai SE Dirjen.

Kekayaan Negara Nomor : SE-4/KN/2012, kolom Uraian Barang (2) tidak diisi. Namun, diberikan

penjelasan singkat yang memadai pada kolom Keterangan (10)


a. Belum pernah ataupun baru mengusulkan persetujuan pemindahtanganan ke Pengelola Barang,

b. Telah mengusulkan persetujuan pemindahtanganan namun belum memperoleh asli/salinan Surat

Persetujuan/Keputusan dari Pengelola Barang,

c. Telah melakukan pemindahtanganan namun tidak mendapat persetujuan dari Pengelola Barang

maka Tabel C : Pemindahtanganan BMN tidak dilakukan pengisian.

4. Dalam hal KPB mengelola BMN dan tidak terdapat Pemindahtanganan BMN maka diberikan

penjelasan singkat yang memadai pada kolom Keterangan (10) seperti Tidak Terdapat

Pemindahtanganan BMN.

C. PEMINDAHTANGANAN BMN

Kode KPB/Satker :

Nama KPB/Satker :

No. Uraian Barang Milik Negara 1)

Uraian Pemindahtangan

Surat Persetujuan/Keputusan Pengelola Barang Penerimaan PNBP/Negara 5)

Keterangan

Jenis2) Mitra3) Nomor Surat Tanggal

Surat


Surat 4)

Nilai (Rp)

Tanggal Setor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Keterangan : 1. Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang 2. Diisi dengan jenis pemindahtanganan : penjualan/tukar menukar/hibah/penyertaan modal pemerintah pusat 3. Diisi uraian mitra/penerima/pembeli pemindahtanganan 4. Diisi sesuai dengan Penerbit Surat Persetujuan/Keputusan : Dirjen. Kekayaan Negara/Direktur PKNSI/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL 5. Diisi apabila pemanfaatan menghasilkan penerimaan negara. KPB harus menyertakan salinan/fotocopy bukti setor ke Kas Negara Catatan : Untuk memudahkan pengisian dan pencetakan laporan ini, kami sarankan menggunakan Microsoft Exel

PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA - Penertiban BMN merupakan tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang (KPB) dari :

a. Hasil Pemantauan, apabila diketahui adanya ketidaksesuaian antara Pengelolaan BMN dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Surat Permintaan Penertiban dari Pengelola Barang, sebagai tindak lanjut dari hasil

pemantauan dan/atau investigasi Pengelola dan/atau hasil audit Aparat Pengawas Intern

Pemerintah (APIP).

- Jangka waktu penyelesaian penertiban, dengan perincian :

a. Apabila merupakan kewenangan KPB, maka penertiban diselesaikan paling lama 15 (lima belas)

hari kerja sejak pemantauan selesai atau Surat Permintaan Penertiban dari Pengelola Barang

diterima. Diberikan contoh sebagai berikut :

Satker XYZ menerima Surat Permintaan Penertiban dari KPKNL, maka KPB satker XYZ paling

lama 15 hari kerja harus sudah memintakan persetujuan/keputusan disertai kelengkapan dokumen

kepada Pengelola Barang (bila terdapat pendelagasian wewenang) atau ke Pengguna Barang

secara berjenjang untuk diteruskan ke Pengelola Barang (bila tidak ada pendelagasian wewenang)

b. Apabila merupakan kewenangan Pengguna Barang, maka KPB mengusulkan kepada Pengguna

Barang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemantauan selesai atau Surat Permintaan

Penertiban dari Pengelola Barang diterima dan Pengguna Barang melakukan penertiban paling

lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat usulan KPB diterima. Diberikan contoh sebagai berikut :

Kemen. Hukum dan HAM;

Pengguna Barang telah mendelegasikan kewenangan usulan Pengelolaan BMN kepada

Kepala Kanwil Kemen. Hukum dan HAM. Berdasarkan kondisi tersebut, Kepala Lapas XYZ

(KPB) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah mengusulkan

persetujuan/keputusan disertai kelengkapan dokumen kepada Kepala Kanwil Kemen. Hukum

dan HAM selaku Wilayah yang telah memperoleh pendelegasian wewenang.

Kemen. Keuangan;

Pendelegasian wewenang dari Pengguna Barang berada di Pejabat Eselon I Kantor Pusat

Kemen. Keuangan. Berdasarkan kondisi tersebut, Kepala Kantor Pelayanan XYZ (KPB) dalam

waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus sudah mengusulkan persetujuan/keputusan

disertai kelengkapan dokumen kepada Kepala Kanwil setempat selaku wilayah untuk

diteruskan secara berjenjang ke Pejabat E1 Kantor Pusat Kemen. Keuangan.

c. Apabila merupakan kewenangan Pengelola Barang, maka Pengguna Barang/KPB mengusulkan

kepada Pengelola Barang paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pemantauan selesai atau

Surat Permintaan Penertiban dari Pengelola Barang diterima. Diberikan contoh sebagai berikut :

Badan Pertanahan Nasional,

Kepala BPN (Pengguna Barang) mendelegasikan wewenang untuk mengusulkan

penetapan/keputusan/persetujuan Pengelolaan BMN kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kab/Kota (KPB). Berdasarkan hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota dalam waktu

paling lama 15 hari kerja harus telah memintakan penetapan/ keputusan/persetujuan disertai

kelengkapan dokumen kepada Pengelola Barang.

TABEL D : LAPORAN HASIL PENERTIBAN

PETUNJUK :

1. Tabel ini digunakan untuk mengisi tindakan-tindakan penertiban yang dilakukan Kuasa Pengguna

Barang (KPB) berdasarkan hasil pemantauan dan/atau surat permintaan penertiban Pengelola

Barang sesuai periode/tahun berjalan.

2. Apabila Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN dari KPB sebagaimana Tabel A, B, C, dan D

kosong/tidak diisi/tidak jelas/tidak memadai dan berdasarkan data dan informasi pada Pengelola

Barang terdapat sebagian/seluruh BMN yang pemberian penetapan/keputusan/persetujuan bagi

penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan merupakan wewenang Pengelola Barang, maka KPB

akan diminta memberikan keterangan tambahan.

3. Pengelola Barang melakukan Investigasi apabila dari hasil pemantauan terdapat indikasi

penyimpangan.

PENGISIAN :

1. Apabila ditemukan kondisi BMN sebagai berikut :

a. Dalam 1 (satu) objek BMN hanya memerlukan 1 (satu) tindakan penertiban, maka uraian

penertiban cukup diberikan pada salah 1 (satu) kolom. Diberikan contoh sebagai berikut :

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, dengan kondisi belum ditetapkan penggunaan namun

telah diusulkan penetapannya dan tidak terdapat pemanfaatan. Maka kegiatan penertiban cukup

diisikan pada kolom Penggunaan (3) dengan uraian seperti :

Telah diusulkan penetapan status kepada Pengguna Barang melalui surat Nomor … tanggal …..

Telah diusulkan penetapan status kepada Pengelola Barang secara berjenjang melalui surat

Nomor : …. tanggal …..

b. Dalam 1 (satu) objek BMN perlu dilakukan lebih dari 1 (satu) tindakan penertiban, maka uraian

penertiban diberikan pada lebih dari 1 (satu) kolom. Diberikan contoh sebagai berikut :

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, dengan kondisi belum ditetapkan penggunaan namun

telah diusulkan penetapannya dan terdapat pemanfaatan berupa sewa untuk koperasi/kantin

namun telah diusulkan ijinnya. Maka kegiatan penertiban diisikan pada kolom sebagai berikut :

- Kolom Penggunaan, diisikan seperti uraian huruf a di atas;

- Kolom Pemanfaatan, diberi uraian seperti :

Telah diusulkan ijin kepada Pengelola Barang secara berjenjang melalui surat Nomor : ….

tanggal …..

Telah dimintakan bantuan penilaian kepada KPKNL melalui surat Nomor … tanggal ….

c. Dalam 1 (satu) objek BMN perlu dilakukan 1 (satu) tindakan penertiban terlebih dahulu sebelum

tindakan lainnya, maka uraian penertiban diberikan kepada yang lebih utama sedangkan uraian

penertiban lainnya dapat diisikan pada kolom Keterangan (6). Diberikan contoh sebagai berikut :

Sepeda Motor, dengan kondisi BMN rusak berat dan telah dihentikan penggunaan pada Aplikasi

SIMAK BMN namun belum ditetapkan penggunaannya dan ada rencana penghapusan melalui

penjualan. Maka kegiatan penertiban diisikan pada kolom sebagai berikut :

- Kolom Penggunaan, diisikan seperti uraian huruf a di atas;

- Kolom Keterangan, diberi uraian seperti “Terdapat rencana penghapusan melalui penjualan”.

Setiap kerugian negara akibat kelalaian dan penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas Pengelolaan BMN diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara atas Pengelolaan BMN dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

D. LAPORAN HASIL PENERTIBAN

Kode KPB/Satker :

Nama KPB/Satker :

No. Uraian Barang Milik Negara1)

PENERTIBAN2)

Keterangan PENGGUNAAN PEMANFAATAN PEMINDAHTANGANAN

1 2 3 4 5 6

Keterangan : 1. Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang 2. Diisi uraian singkat penertiban yang dilakukan terkait penggunaan, pemanfaatan, dan pemindah-

tanganan BMN 3. Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang

…(kab/kota)..., ….(tgl/bln/thn)…. Kepala …….3) Selaku Kuasa Pengguna Barang,

…………………….. NIP ……………..

Catatan : Untuk memudahkan pengisian dan pencetakan laporan ini, kami sarankan menggunakan Microsoft Exel

CARA PRAKTIS PENGISIAN KOLOM “URAIAN BMN”

LAPORAN PENGAWASAN dan PENGENDALIAN BMN

A. PENGISIAN TABEL A, B, dan C :

Apabila Kuasa Pengguna Barang (KPB) telah memperoleh penetapan/keputusan/persetujuan dari

Pengelola Barang, maka pengisian kolom Uraian BMN (2) Tabel A/B/C dilakukan sebagai berikut :

a. Meng-copypaste-kan Uraian BMN yang berasal dari Daftar Barang Milik Negara yang sudah

disusun KPB saat pengusulan penetapan/keputusan/persetujuan kepada Pengelola Barang.

Apabila usulan yang diajukan terdapat perbedaan dengan yang ditetapkan/diputuskan/disetujui,

KPB memverifikasi kembali dengan hardcopy penetapan/ keputusan/persetujuan yang diterbitkan

dari Pengelola Barang.

b. Meminta softcopy penetapan/keputusan/persetujuan kepada Pengelola Barang.

Untuk Tabel C : Pemindahtanganan BMN, KPB diharapkan secara khusus memverifikasi Uraian BMN

lebih lanjut karena terdapat kondisi dimana tidak seluruh BMN yang disetujui penjualannya oleh

Pengelola Barang sesuai dengan uraian barang pada Keputusan Penghapusan Pengguna Barang.

B. PENGISIAN TABEL D :

Dalam hal KPB melakukan penertiban setelah pelaksanaan pemantauan, maka pengisian kolom

Uraian BMN (2) dapat dibantu melalui Aplikasi SIMAK BMN dengan langkah sebagai berikut :

Kolom PENGGUNAAN dan/atau PEMANFAATAN :

- Pada menu Buku/Daftar pilih List BMN

- Untuk TANAH, diisikan :

- Untuk KENDARAAN, diisikan :

Dengan asumsi bahwa tidak terdapat Alat

Angkutan yang memiliki bukti kepemilikan

yang ekstrakomtable

Bila terdapat Alat Angkutan yang memiliki bukti kepemilikan dan ekstrakomtable, maka diberikan

tanda sebagai berikut :

- Untuk BANGUNAN, diisikan :

- Untuk SELAIN TANAH dan/atau BANGUNAN dengan Nilai Perolehan > Rp25 juta

Pilihan pada Kode Barang untuk Gol, yaitu :

PERALATAN dan MESIN kode 3

JALAN, IRIGASI, JARINGAN kode 5

ASET TETAP LAINNYA kode 6

(tidak termasuk Aset Tetap Renovasi)

ASET TAK BERWUJUD kode 8

arti ” >” adalah lebih besar dari

Pada setiap pilihan di atas untuk masing-masing golongan barang setelah klik maka

akan muncul rincian/listing BMN yang diinginkan.

Langsung keluar dengan klik dan akan muncul

Berdasarkan proses diatas, buka file LDBMNS.xls di C:\BMNKPB13\xcell Lakukan secara

langsung perubahan nama file (rename) setiap kali terbentuk file LDBMNS.xls untuk setiap Listing

BMN yang terbentuk.

Lakukan edit dengan memhapus (delete) kolom-kolom yang tidak diperlukan termasuk Alat

Angkutan agar tidak terjadi double input sehingga memudahkan copy-paste Uraian Barang ke

Tabel D : LAPORAN HASIL PENERTIBAN

manual book wasdal_bmn

Government & Nonprofit