manual book wasdal_bmn

Click here to load reader

Post on 07-Jan-2017

164 views

Category:

Government & Nonprofit

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • TATA CARA

    PENGISIAN dan PELAPORAN

    HASIL PENGAWASAN dan

    PENGENDALIAN BMN (Tingkat Kuasa Pengguna Barang)

  • PENGAWASAN & PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

    PENGERTIAN UMUM :

    1. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna

    Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

    2. Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian (wasdal) BMN yang dilakukan Pengguna/Kuasa

    Pengguna Barang meliputi pemantauan dan penertiban.

    3. Wewenang dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang (KPB) untuk kantor/satuan kerja yang

    dipimpinnya mutatis mutandis berlaku wewenang Pengguna Barang sebagaimana maksud dan

    uraian pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara

    Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

    4. Pemantauan dan penertiban di atas meliputi pelaksanaan terhadap Penggunaan BMN, Pemanfaatan

    BMN, Penatausahaan BMN, Pemindahtanganan BMN, dan Pemeliharaan dan Pengamanan BMN

    yang ada dalam penguasaan satuan kerja.

    5. KPB wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN kepada Kepala KPKNL

    selaku Pengelola Barang dengan tembusan kepada Pengguna Barang (secara berjenjang) dan

    harus sudah diterima oleh KPKNL pada akhir bulan Maret.

    6. Apabila terdapat Pengelolaan BMN dari satuan kerja yang menghasilkan penerimaan negara, maka

    laporan tahunan harus dilampiri salinan/fotocopy bukti penyetoran ke Kas Negara.

    7. Terhadap KPB yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, tidak melaporkan hasil

    pengawasan dan pengendalian, dan tidak menindaklanjuti hasil audit dari aparat pengawasan intern

    pemerintah dapat dikenai sanksi berupa penundaan penyelesaian usulan Pemanfaatan BMN,

    Pemindahtanganan BMN atau Penghapusan BMN yang diajukan kepada Pengelola Barang.

    8. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN wajib disusun dan disampaikan oleh

    setiap kode satuan kerja yang aktif (ada maupun tidak ada aset) dan satuan kerja inaktif (tidak

    memperoleh DIPA Pemerintah Pusat namun masih terdapat BMN) pada periode laporan

    berjalan yang penetapan/keputusan/persetujuannya diterbitkan Pengelola Barang.

    9. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian BMN wajib/harus ditandatangani oleh Kepala

    Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna

    Barang. Pejabat selain dari uraian di atas tidak diperkenankan menandatangani laporan dimaksud.

    10. BATASAN : Tata cara pengisian dan pelaporan ini disusun untuk memudahkan KPB dalam

    memahami proses pengawasan dan pengendalian, menyusun Laporan Hasil Pengawasan dan

    Pengendalian BMN, dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan

    pengawasan dan pengendalian BMN yang berada dalam penguasaan. Penyusun tidak

    bertanggungjawab apabila terdapat data BMN yang disembunyikan, direkayasa dan/atau yang

    memungkinkan hal-hal yang ditutupi oleh Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

  • PEMANTAUAN BARANG MILIK NEGARA Pemantauan oleh Kuasa Pengguna Barang (KPB) merupakan langkah awal dari pelaksanaan

    Pengawasan dan Pengendalian BMN selama periode berjalan.

    Pemantauan bersifat wajib dilaksanakan oleh KPB dengan kegiatan meliputi :

    a. Pemantauan periodik

    Kegiatan ini dilakukan 1 tahun sekali yang diselesaikan paling lama akhir Februari tahun berjalan

    untuk pelaksanaan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, dan pemeliharaan dan

    pengamanan BMN pada tahun sebelumnya.

    b. Pemantauan insidentil

    Kegiatan ini dilakukan sewaktu-waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya laporan

    tertulis dari masyarakat dan/atau diperolehnya informasi dari media massa dan harus diselesaikan

    paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya pemantauan insidentil ini.

    Pemantauan dilaksanakan dengan cara :

    a. Penelitian Administrasi,

    dilakukan dengan tahapan menghimpun informasi dari berbagai sumber, mengumpulkan dokumen,

    dan meneliti dokumen.

    b. Penelitian Lapangan,

    Dilakukan bila penelitian administrasi tidak mencukupi dengan cara meninjau objek secara

    langsung, meminta konfirmasi dari pihak terkait, dan mengumpulkan data tambahan.

    Apabila berdasarkan pemantauan ditemukan bahwa Pengelolaan BMN tidak sesuai dengan

    ketentuan yang berlaku, maka KPB berkewajiban melakukan Penertiban.

    Apabila Pemantauan Periodik yang dilakukan sudah selesai sebelum batas akhir bulan Februari tahun

    berjalan, maka KPB melanjutkan kegiatan wasdal berupa :

    a. Penertiban, apabila terdapat Pengelolaan BMN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

    b. (dapat) Langsung melaporkan kepada KPKNL, apabila seluruh Pengelolaan BMN yang dikuasai

    telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

    Pemantauan insidentil yang sedang maupun telah selesai dilakukan KPB selama periode tahun

    sebelumnya dilaporkan dalam laporan pada Tabel D : LAPORAN HASIL PENERTIBAN.

  • TIME LINE PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN

    Pemantauan periodik dilaksanakan paling lambat bulan Februari tahun berjalan untuk pelaksanaan Penggunaan BMN, Pemanfaatan BMN, Penatausahaan BMN,

    Pemindahtanganan BMN, dan Pemeliharaan dan Pengamanan BMN pada periode tahun sebelumnya

    Pemantauan insidentil dilaksanakan sewaktu-waktu

    TAHUN 20XX (asumsi Tahun 2013)

    BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI BULAN VII BULAN VIII BULAN IX BULAN X BULAN XI BULAN XII

    PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENATAUSAHAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMELIHARAAN, dan PENGAMANAN BMN

    BAHAN PEMANTAUAN PERIODIK UNTUK PENYAMPAIAN LAPORAN WASDAL PADA TAHUN 2014

    TAHUN 20XX (asumsi Tahun 2014)

    BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V BULAN VI BULAN VII BULAN VIII BULAN IX BULAN X BULAN XI BULAN XII

    PELAKSANAAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PENATAUSAHAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMELIHARAAN, dan PENGAMANAN BMN

    BAHAN PEMANTAUAN PERIODIK UNTUK PENYAMPAIAN LAPORAN WASDAL PADA TAHUN 2015

    Keterangan :

    : Pemantauan periodik untuk periode Tahun 2013

    : Pemantauan insidentil dilaksanakan sewaktu-waktu (bila diterima laporan tertulis dari masyarakat dan/atau diperolehnya informasi dari media massa)

  • TABEL A : PENGGUNAAN BMN PENGERTIAN :

    1. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengelola dan menatausahakan BMN sesuai

    dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

    2. Pengisian format ini dilakukan setelah Kuasa Pengguna Barang (KPB) melakukan Pemantauan

    terhadap status Penggunaan BMN yang ada pada satuan kerja (satker).

    3. Pemantauan atas Penggunaan BMN dilakukan terhadap :

    a. BMN yang digunakan satuan kerja yang bersangkutan,

    b. BMN pada satuan kerja yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya

    c. BMN pada satuan kerja yang dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum

    sesuai tugas dan fungsi Pengguna Barang

    4. Berdasarkan uraian di atas dan berpedoman pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor

    96/PMK.06/2007, maka pemantauan BMN meliputi :

    a. Apakah BMN yang digunakan satker yang bersangkutan telah ditetapkan status penggunaannya

    oleh Pengelola Barang?

    b. Apakah BMN pada satker yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya telah

    memperoleh persetujuan penggunaan dari Pengelola Barang?

    c. Apakah BMN pada satker yang dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan

    umum sesuai tusi Pengguna Barang telah memperoleh keputusan dari Pengelola Barang?

    5. Terhadap BMN dengan klasifikasi sebagai berikut :

    a. Berasal dari dana Tugas Pembantuan (TP) yang direncanakan untuk dilakukan Pemindahtanganan

    sampai dengan 31 Desember 2014 atau yang telah diserahkan kepada pihak ketiga

    b. Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) pada Kepolisian RI dan TNI

    maka tidak memerlukan Penetapan Status Penggunaan BMN dari Pengelola Barang.

    PENGISIAN :

    1. Berdasarkan uraian pada PENGERTIAN nomor 4 di atas, maka tata cara pengisian Tabel A :

    Penggunaan BMN sebagai berikut :

    a. Untuk BMN pada satker yang telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang;

    b. Untuk BMN pada satker yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya yang telah

    memperoleh persetujuan penggunaan dari Pengelola Barang;

    c. Untuk BMN pada satker yang dioperasikan pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum

    sesuai tusi Pengguna Barang yang telah memperoleh keputusan dari Pengelola Barang;

    Pengisian kolom Uraian BMN (2), Kuantitas (3), dan Nilai Perolehan (4) disesuaikan dengan yang

    tercantum di Lampiran Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN dari Pengelola Barang.

    2. Apabila KPB hingga batas waktu pemantauan periodik menemui kondisi sebagai berikut :

    a. Belum pernah ataupun baru mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN, keputusan/

    persetujuan penggunaan dan pengoperasian BMN-nya oleh pihak lain;

    b. Telah mengusulkan penetapan Status Penggunaan BMN, keputusan/persetujuan penggunaan dan

    pengoperasian BMN-nya oleh pihak lain namun belum memperoleh asli/salinan keputusan/

    persetujuan dari Pengelola Barang;

    c. Ada Penetapan Status Penggunaan BMN, namun diterbitkan oleh Pengguna Barang;

    maka Tabel A : Penggunaan BMN tidak dilakukan pengisian.

    3. Dalam hal KPB mengelola BMN mengalami kondisi yaitu :

    a. seluruh barang untuk kewenangan penetapan penggunaannya berada di Pengguna Barang;

    b.

View more