makalah problematika hak asasi manusia d

7/26/2019 Makalah Problematika Hak Asasi Manusia D

1/21


2/21

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Atas

Berkat dan rahmatnyalah kami bisa menyelesaikan tugas Makalah ini dengan

Tepat waktu.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan

kewarganegaraan dengan bahasan Hukum dan Hak Asasi di Indonesia. Adapun

topik yang dibahas didalam makalah ini adalah mengenai Permasalahan yang

dihadapi Pemerintah dalam Rangka Penghormatan, Pengakuan, Dan Penegakan

Hukum dan HAM. Dimana setelah membahas topik ini, diharapkan pembaca

dapat memahami Permasalahan yang dihadapi Pemerintah dalam Rangka

Penghormatan, Pengakuan, Dan Penegakan Hukum dan HAM. Sehingga nantinya

penegakan Hukum dan HAM dapat berjalan sesuai harapan. Haka Asasi Manusia

adalah Hak yang dibawa sejak lahir dan merupakan karunia dari Yang Maha

Kuasa yang tidak boleh direbut oleh siapapun. Dengan keluarnya UU N0. 39

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia maka pemerintah sudah manjamin tetap

tegaknya Hak asasi manusia di Indonesia.Tidak hanya sampai disitu penegakan

Hak Asasi Manusia tetap jalan ditempat, sehingga perlu di kaji apa Permasalahan

yang dihadapi Pemerintah dalam Rangka Penghormatan, Pengakuan, Dan

Penegakan Hukum dan HAM tersebut.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Siswanto sebagai

dosen pembimbing yang telah membimbing penulis didalam menyusun makalah

ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berkontribusi untuk tersajinya makalah ini. Penulis menyadari bahwa Makalah ini

masih jauh dari kata sempurna, hal itu dikarenakan keterbatasan yang ada bagipenulis .Sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun

dari pembaca.Kiranya makalah ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan

kita semua.Sehingga permasalahan penegakan Hukum dan Hak Asasi dapat

terselesaikan. Atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.

Bangkalan, 04 Oktober 2014

Penyusun


3/21

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................... ii

DAFTAR ISI ........................................................................................ iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN HAM .............................................................. 4

B. SEJARAH HAM ...................................................................... 5

C.

PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA .......................... 6

D. PERMASALAHAN ................................................................. 11

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum pemberlakuan, penegakan dan penghormatan

HAM di Indonesia .................................................................... 12

B.

Pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia ...................... 13

C. Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam upaya

penegakan HAM ...................................................................... 14

D.

Upaya pemerintah dalam penghormatan, pengakuan

dan penegakan HAM............................................................... 17

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN ........................................................................ 19

B. SARAN .................................................................................... 20

DAFTAR PUSTAKA


4/21

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN HAM

Istilah Hak Asasi Manusia dalam beberapa bahasa asing dikenal dengan

sebutan droit de lhome (perancis), yang berarti hak manusia, Human Rights

(Inggris) atau mensen rechten (Belanda) yang dalam bahasa Indonesia disalin

menjadi hak-hak kemanusian atau hak-hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia

secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan

Yang Maha Esa. Hak-hak seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak untuk

mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak

keamanan, dan hak kesejahteraan merupakan hak yang tidak boleh diabaikan atau

dirampas oleh siapapun, seperti yang tercantum pada rumusan hak asasi manusia

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia vide Tap

MPR No. XVII/MPR/1998.

Hak asasi manusia (HAM) pada hakekatnya merupakan hak kodrati yangsecara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak dilahirkan. Pengertian ini

mnengandung arti bahwa HAM merupakan karunia dari yang maha kuasa kepada

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia,

dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak asasi

manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya

bersamaan dengan kelahirannya, atau kehadirannya di dalam kehidupan

masyarakat. Hak Asasi bersifat umum (universal), karena diyakini beberapa hak

dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Dasar dari

hak asasi, bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang

sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Hak Asasi manusia bersifat supralegal,

artinya tidak bergantung kepada adanya suatu Negara atau undang-undang dasar,

maupun kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi, karena

hak asasi manusia dimiliki manusia bukan karena kemurahan atau pemberian

pemerintah, melainkan Karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Disebut


5/21

5

HAM karena melekat pada eksistensi manusia, yang bersifat universal, merata dan

tidak dapat dialihkan.

Karena HAM itu bersifat kodrati, sebenarnya ia tidak memrlukan legitimasi

yuridis untuk pemberlakuannya dalam suatu system hukum nasional maupun

Internasional. Sekalipun tidak ada perlindungan dan jaminan konstitusional

terhadap HAM , hak itu tetap eksis dalam setiap diri manusia. Gagasan HAM

yang bersifat teistik ini diakui kebenarannya sebagai nilai yang paling hakiki

dalam diri manusia. Namun karena sebagian besar tata kehidupan manusia

bersifat sekuler dan positivistic, maka eksistensi HAM memerlukan landasan

yuridis untuk diberlakukan dalam mengatur kehidupan manusia.

Perjuangan dan perkembangan hak-hak asasi manusia di setiap negara

mempunyai latar belakang sejarah sendiri-sendiri sesuai dengan perjalanan hidup

bangsanya, meskipun demikian sifat dan hakikat HAM di mana-mana pada

dasarnya sama juga

Atas dasar itulah maka tidak ada orang atau badan manapun yang dapat

mencabut hak itu dari tangan pemiliknya. Demikian pula tidak ada seorangpun

diperkenankan untuk merampasnya, serta tidak ada kekuasaan apapun untuk

membelenggungnya.

B. SEJARAH HAM

Sejarah HAM dimulai pada saat berakhirnya Perang Dunia II. Dan, negara-

negara penjajah berusaha menghapuskan segi-segi kebobrokan daripada

penjajahan, sehingga pemikir-pemikir Barat mencetuskan konsep "Declaration of

Human Rights" (DUHAM) pada tahun 1948. Semula Konsep HAM ini secara

sukarela dijual ke semua negara yang sedang berkembang atau negara bekas

jajahan namun tidak banyak mendapat respon. Banyak negara tidak bersedia

menandatangani "Declaration of Human Rights". Hak Asasi Manusia (HAM)

dilahirkan oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin Eleanor Roosevelt, dan pada

10 Desember 1948 secara resmi diterima oleh PBB sebagai Universal

Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights (1948)

memuat tiga puluh pasal, menjelaskan hak-hak sipil, politik, ekonomi, social dan

kebudayaan yang fundamental yang harus dinikmati oleh manusia di dunia ini.Hal


6/21

6

itu sesuai dengan pasal 1 piagam PBB, menegaskan salah satu tujuan PBB adalah

untuk mencapai kerjasama internasiomal dalam mewujudkan dan mendorong

penghargaan atas hak-hak asasi manusia dan kemerdekaan yang mendasari bagi

semua orang, tanpa membedakan suku bangsa, kelamin, bahasa maupun agama.

Pada awalnya deklarasi ini hanya mengikat secara formal dan moral anggota PBB,

tetapi sejak 1957 dilengkapi 3 (tiga) perjanjian :

1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

2. International Covenant em civil and political rights

3.

Optional Protocol to the International covenant on civil and Political Rights

Ketiga dokumen tersebut diterima Sidang Umum PBB 16 Desember 1966,

dan kepada anggota PBB diberi kesempatan untuk meratifikasinya. Setiap Negara

yang meratifikasi dokumen tersebut, berarti terikat dengan ketentuan dokumen

tersebut. Kovenan tersebut bertujuan memberi perlindungan atas hak-hak (rights)

dan kebebasan (freedom) pribadi manusia.

Setiap Negara yang meratifikasi kovenan tersebut, menghormati dan

menjamin semua individu di wilayah kekuasaannya, dan mengakui kekuasaan

pengadilan hak-hak yang diakui dalam kovenan tersebut, tanpa membedakan ras,

warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal-usul kebangsaan

atau social, harta milik, kelahiran atau status lainnya. Meskipun telah disepakati

secara aklamasi oleh sejumlah anggota PBB, baru 10 tahun kemudian perjanjian

itu dapat diberlakukan. Ini disebabkan pada tahun 1976, baru 35 negara bersedia

meratifikasi. Bahkan tidak berbeda dengan Indonesia, Negara yang merasa dirinya

champion dalam hak asasi manusia seperti USA dan Inggris hingga awal decade

1990-an belum meratifikasi kedua kovenan tersebut.

C. PERKEMBANGAN HAM DI INDONESIA

Memang jika ditilik dari defenisi HAM maka di Indonesia tercatat banyak

sekali kasus yang terjadi khususnya di bidang HAM. Misalnya kasus-kasus

penggusuran rumah-rumah warga yang dibangun di sekitar jembatan,

pembersihan para pedagang kaki lima yang sering meresahkan para pengguna

jalan raya seperti para pengguna kendaraan bermotor dan para pejalan kaki.


7/21

7

Berikut adalah perkembangan HAM di Indonesia

1. Periode Sebelum Kemerdekaan ( 1908-1945 ) Boedi Oetomo

Dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo telah

memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat

melalui petisi-petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam

tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa. Bentuk pemikiran HAM Boedi

Oetomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Perhimpunan Indonesia lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan

nasib sendiri. Sarekat Islam Menekankan pada usaha-usaha unutk memperoleh

penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi rasial.

Partai Komunis Indonesia Sebagai partai yang berlandaskan paham

Marxisme lebih condong pada hak-hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu-

isu yang berkenan dengan alat produksi. Indische Partij Pemikiran HAM yang

paling menonjol adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta

mendapatkan perlakuan yang sama dan hak kemerdekaan. Partai Nasional

Indonesia Mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan.

Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia Menekankan pada hak politik

yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri,

hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum serta hak untuk

turut dalam penyelenggaraan Negara. Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan

juga terjadi perdebatan dalam sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo

di satu pihak dengan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak

lain. Perdebatan pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan

dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan

dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hakberserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan

tulisan dan lisan.

2. Periode Setelah Kemerdekaan ( 1945-sekarang )

a.

Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak

untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik

yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk menyampaikan pendapat


8/21

8

terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara

formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum

dasar Negara ( konstitusi ) yaitu, UUD 45. komitmen terhadap HAM

pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dalam Maklumat

Pemerintah tanggal 1 November 1945.Langkah selanjutnya memberikan

keleluasaan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Sebagaimana

tertera dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945.

b. Periode 1950-1959

Periode 1950-1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal

dengan sebutan periode Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada

periode ini menapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena

suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau

demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik.

Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan pemikiran dan aktualisasi

HAM pada periode ini mengalami pasang dan menikmati bulan

madu kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada

lima aspek. Pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan

beragam ideologinya masing-masing. Kedua, Kebebasan pers sebagai

pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilihan

umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana

kebebasan, fair ( adil ) dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan

perwakilan rakyat resprentasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan

kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol

yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran

tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengantumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.

c. Periode 1959-1966

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem

demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhaap sistem

demokrasi Parlementer. Pada sistem ini ( demokrasi terpimpin ) kekuasan

berpusat pada dan berada ditangan presiden. Akibat dari sistem

demokrasi terpimpin Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik


9/21

9

pada tataran supratruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur

poltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi

masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik.

d.

Periode 1966-1998

Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto,

ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah

diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang

HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan

tentang perlunya pembentukan Pengadilan HAM, pembentukan Komisi

dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada pada tahun

1968 diadakan seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan

perlunya hak uji materil ( judical review ) untuk dilakukan guna

melindungi HAM. Begitu pula dalam rangka pelaksanan TAP MPRS No.

XIV/MPRS 1966 MPRS melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan

rumusan yang akan dituangkan dalam piagam tentang Hak-

hakAsasiManusiadanHak-hak serta KewajibanWarga negara. Sementara

itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an

persoalan HAM mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi

dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemerintah pada periode ini

bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang

umumnya restriktif terhadap HAM. Sikap defensif pemerintah tercermin

dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak

sesuai dengan nilai nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam

Pancasila serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM

sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang terlebih dahuludibandingkan dengan deklarasi Universal HAM. Selain itu sikap defensif

pemerintah ini berdasarkan pada anggapan bahwa isu HAM seringkali

digunakan oleh Negara-Negara Barat untukmemojokkan.

Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.Meskipun dari

pihak pemerintah mengalami kemandegan bahkan kemunduran,

pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini terutama

dikalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM (Lembaga Swadaya


10/21

10

Masyarakat) dan masyarakat akademisi yang concern terhadap

penegakan HAM. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui

pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran

HAM yang terjadi seprtikasus Tanjung Priok, kasus Keung Ombo, kasus

DOM di Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya.Upaya yang dilakukan

oleh masyarakat menjelang periode 1990-an Nampak memperoleh hasil

yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintah dari

represif dan defensive menjadi ke strategi akomodatif terhadap tuntutan

yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif

pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM ) berdasarkan

KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993. Lembaga ini

bertugas untuk memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM, serta

member pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah perihal

pelaksanaan HAM.

e. Periode 1998-sekarang

Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan

dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di

Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa

kebijakan pemerintah orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan

perlindungan HAM.Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam

kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Hasil dari

pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan

hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAMdiadopsi dari hokum dan instrument Internasional dalam bidang HAM.

Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua

tahap yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara

konsisten. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan

perundangundangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi

Negara ( UndangundangDasar 1945 ), ketetapan MPR ( TAP MPR ),


11/21

11

Undang-undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang

undangan lainnya.

Pada masa menjelang peralihan pemerintahan dari masa Orde Baru

ke masa Reformasi banyak sekali kejadian menyangkut pelanggaran

HAM ini. Peristiwa 1998 yang berujung penguduran diri Presiden

Soeharto pada waktu itu sebetulnya adalah puncak dari segala peristiwa

yang terjadi sebelumnya. Pada masa pemerintahan yang sangat represif,

banyak aktifis yang tiba-tiba hilang tak tahu di mana rimbanya.

Disinyalir kuat mereka telah diculik dan dibunuh oleh tangan-tangan

penguasa pada waktu itu. Aksi demo besar-besaran mahasiswa dari

seluruh Indonesia juga menyimpan sejumlah kasus pelanggaran HAM

oleh aparat keamanan terhadap rakyat sipil. Semuanya berlangsung

secara sporadic dan sangat massif pada waktu itu. Karena institusi hukum

telah dikuasai oleh penguasa, maka HAM adalah alat yang digunakan

untuk menjerat para pelaku pelanggaran tersebut. Bahkan ketika masa

reformasi, cara-cara pelenyapan aktifis masih juga terjadi. Masih segar

dalam ingatan kita bagaimana almarhum Munir yang tewas secara

mendadak dalam perjalanannya ke Belanda. Di dalam darahnya

ditemukan racun jenis arsen yang melewati ambang batas normal.

Diduga kuat dia telah dengan sengaja diracun.

D. PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal yang telah di jelaskan, adapun permasalahan yang kami

temukan dan kami angkat dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1.

Apa dasar Hukum pemberlakuan, penegakan, dan penghormatan HAM di

Indonesia ?

2.

Bagaimana Pelaksanaan dan Penegakan HAM di Indonesia ?

3. Apa saja permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam upaya

penegakan HAM ?

4. Bagaiman upaya pemerintah dalam penghormatan, pengakuan dan

penegakan HAM ?


12/21

12

BAB II

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum pemberlakuan, penegakan dan penghormatan HAM di

Indonesia

Istilah atau perkataan hak asasi manusia itu sendiri sebenarnya tidak

dijumpai dalam UUD 1945 baik dalam pembukaan, batang tubuh, maupun

penjelasannya. Istilah yang dapat ditemukan adalah pencantuman dengan tegas

perkataan hak dan kewajiban warga negara, dan hak-hak Dewan Perwakilan

Rakyat. Baru setelah UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen kedua,

istilah hak asasi manusia dicantumkan secara tegas. Guna lebih memantapkan

perhatian atas perkembangan HAM di Indonesia, oleh berbagai kalangan

masyarakat (organisasi maupun lembaga), telah diusulkan agar dapat

diterbitkannya suatu Ketetapan MPR yang memuat piagam hak-hak asasi Manusia

atau Ketetapan MPR tentang GBHN yang didalamnya memuat operasionalisasi

daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia Indonesia yang ada

dalam UUD 1945. Akhirnya ketetapan MPR RI yang diharapkan memuat secaraadanya HAM itu dapat diwujudkan dalam masa Orde Reformasi, yaitu selama

Sidang Istimewa MPR yangberlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 13

November 1988. Dalam rapat paripurna ke-4 tanggal 13 November 1988, telah

diputuskan lahirnya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi

Manusia. Kemudian Ketetapan MPR tersebut menjadi salah satu acuan dasar bagi

lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan pada

tanggal 23 september 1999.

Undang-Undang ini kemudian diikuti lahirnya Perpu No. 1 Tahun 1999

yang kemudian disempurnakan dan ditetapkan menjadi UU No. 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sebagai bagian dari HAM, sebelumnya

telah pula lahir UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Pendapat Di Muka Umum yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada

tanggal 26 oktober 1998, serta dimuat dalam LNRI Tahun 1999 No. 165.


13/21

13

Di samping itu, Indonesia telah merativikasi pula beberapa konvensi internasional

yang mengatur HAM, antara lain :

1.

Deklarasi tentang Perlindungan dan Penyiksaan, melalui UU No. 5

Tahun 1998.

2. Konvensi mengenai Hak Politik Wanita 1979, melalui UU No. 68 Tahun

1958.

3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita,

melalui UU No. 7 Tahun 1984.

4.

Konvensi Perlindungan Hak-Hak Anak, melalui Keppres No. 36 Tahun

1990.

5.

Konvensi tentang Ketenagakerjaan, melalui UU No. 25 Tahun 1997,

yang pelaksanaannya ditangguhkan sementara.

6. Konvensi tentang Penghapusan Bentuk Diskriminasi Ras Tahun 1999,

melalui UU No. 29 Tahun 1999.

B. Pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia

Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan

tegaknya negara hukum. Sehingga dengan dibentuknya KOMNAS HAM dan

Pengadilan HAM, regulasi hukum HAM dengan ditetapkannya UU No. 39 Tahun

1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 serta dipilihnya para hakim ad hoc, akan lebih

menyegarkan iklim penegakkan hukum yang sehat. Artinya kebenaran hukum dan

keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warganegara secara egaliter. Disadari

atau tidak, dengan adanya political will dari pemerintah terhadap penegakkan

HAM, hal itu akan berimplikasi terhadap budaya politik yang lebih sehat dan

proses demokratisasi yang lebih cerah. Dan harus disadari pula bahwa kebutuhan

terhadap tegaknya HAM dan keadilan itu memang memerlukan proses dan

tuntutan konsistensi politik. Begitu pula keberadaan budaya hukum dari aparat

pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan faktor penentu (determinant) yang

mendukung tegaknya HAM.

Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM di indonesia selalu menjadi

sorotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus, baik karena konsep

dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun dalam realita praktisnya di


14/21

14

lapangan ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebab-sebab

pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang

dimiliki seorang pejabat yang berkuasa, yang mengakibatkan sulit mengendalikan

dirinya sendiri sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

Terutama dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, issue mengenai

HAM di Indonesia bergerak dengan cepat dan dalam jumlah yang sangat

mencolok. Gerak yang cepat tersebut terutama karena memang telah terjadi begitu

banyak pelanggaran HAM, mulai dari yang sederhana sampai pada pelanggaran

HAM berat(gross human right violation). Disamping itu juga karena gigihnya

organisasi-organisasi masyarakat dalam memperjuangkan pemajuan dan

perlindungan HAM. Masalah Hak Azasi Manusia (HAM) populer di Indonesia

pada masa pemerintahan Orde Baru, Di masa ini banyak peristiwa yang dinilai

merupakan pelanggaran HAM. Pada dasarnya HAM terdapat pada UUD 1945

BAB X-A pasal 28-A sampai dengan pasal 28-J. Sebagian kalangan menafsirkan,

dengan adanya dasar hukum tersebut maka masyarakat Indonesia berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

yang sama dihadapan hukum (UUD 1945 Amandemen ke-2 pasal 28-D ayat 1).

Memang jika ditilik dari defenisi HAM maka di Indonesia tercatat banyak sekali

kasus yang terjadi khususnya di bidang HAM. Misalnya kasus-kasus penggusuran

rumah-rumah warga yang dibangun di sekitar jembatan, pembersihan para

pedagang kaki lima yang sering meresahkan para pengguna jalan raya seperti para

pengguna kendaraan bermotor dan para pejalan kaki.

Pada masa menjelang peralihan pemerintahan dari masa Orde Baru ke masa

Reformasi banyak sekali kejadian menyangkut pelanggaran HAM ini. Peristiwa

1998 yang berujung penguduran diri Presiden Soeharto pada waktu itu sebetulnyaadalah puncak dari segela peristiwa yang terjadi sebelumnya.

C. Permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam penegakan HAM di

Indonesia

Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM di Indonesia selalu menjadi

sorotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus, baik karena konsep

dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun dalam realita praktisnya di


15/21

15

lapangan ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebab-sebab

pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang

dimiliki seorang pejabat yang berkuasa, yang mengakibatkan sulit mengendalikan

dirinya sendiri sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain.

Terutama dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, issue mengenai HAM di

Indonesia bergerak dengan cepat dan dalam jumlah yang sangat mencolok. Gerak

yang cepat tersebut terutama karena memang telah terjadi begitu banyak

pelanggaran HAM, mulai dari yang sederhana sampai pada pelanggaran HAM

berat (gross human right violation). Di samping itu juga karena gigihnya

organisasi-organisasi masyarakat dalam memperjuangkan pemajuan dan

perlindungan HAM. Berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia

dalam rangka penghormatan, pengakuan, penegakan hukum dan HAM antara lain

1. Penegakan Hukum di Indonesia belum dirasakan optimal oleh

masyarakat. Hal itu antara lain, ditunjukan oleh masih rendahnya kinerja

lembaga peradilan. Penegakan hukum sejumlah kasus pelanggaran HAM

berat yang sudah selesai tahap penyelidikannya pada tahun 2002, 2003,

dan 2004, sampai sekarang belum di tindak lanjuti tahap

penyelidikannya.

2. Masih ada peraturan perundang-undangan yang belum berwawasan

gender dan belum memberikan perlindungan HAM. Hal itu terjadi antara

lain, karena adanya aparat hukum, baik aparat pelaksana peraturan

perundang-undangan, maupun aparat penyusun peraturan perundang-

undangan yang belum mempunyai pemahaman yang cukup atas prinsip-

prinsip perlindungan hak asasi manusia.

3.

Belum membaiknya kondisi kehidupan ekonomi bangsa sebagai dampakkrisis ekonomi yang terjadi telah menyebabkan sebagian besar rakyat

tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya baik itu hak ekonominya seperti

belum terpenuhinya hak atas pekerjaan yang layak dan juga hak atas

pendidikan

4. Sepanjang tahun 2004 telah terjadi beberapa konflik dalam masyarakat,

seperti Aceh, Ambon, dan Papua yang tidak hanya melibatkan aparat

Negara tetapi juga dengan kelompok bersenjata yang menyebabkan tidak


16/21

16

terpenuhinya hak untuk hidup secara aman dan hak untuk ikut serta

dalam pemerintahan

5.

Adanya aksi terorisme yang ditujukan kepada sarana public yang

mnyebabkan rasa tidak aman bagi masyarakat

6. Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu

Negara dengan Negara lainnya manjdi makin tinggi. Dengan demikian

kecenderungan munculnya kejahatan yang bersifat transnasional menjadi

makin sering terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain, terkait

dengan masalah narkotika, pencucian uang dan terorisme. Salah satu

permasalahan yang sering timbul adalah adanya peredaran dokumen

palsu. Yang membuat orang-orang luar bebas datang ke Indonesia.

Beberapa masalah Hak Asasi di Indonesia yaitu:

2. Perlindungan Perempuan : Keadilan dan kesetaraan gender.

UUD 1945 pasal 27 menjamin persamaan Hak perempuan dan Laki-laki ;

dan Bahwa perempuan adalah bagian dari HAM yang tercantum dalam UU No.

7/198-4 tentang anti diskriminasi dan UU No. 39/1999 tentang HAK. Ada pun

hak-hak politik perempuan tercantum dalam UU No. 68/1958

3.

Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan perdagangan perempuan

dan Anak

Indonesia telah memiliki rencana aksi nasional penghapusan trafficking

perempuan dan anak 2003-2007. RAN tersebut merupakan implementasi dari

konvensi PBB menentang kejahatan Terorganisir antar Negara

4. Perlindungan Hak Anak

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah legislative dan

administrative untuk lebih memperbaiki perlindungan hak-hak anak danperempuan. Langkah-langkah legislative tersebut antara lain dengan keluarnya

UU No. 32 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No. 20 tahun 2003

dengan system pendidikan nasional. Sedangkan langkah administrative dalam

menetukan rencana aksi dan penentuan penjuru untuk pemajuan dan

perlindungan HAM antara lain, melalui kepres No. 59 tahun 2002 tentang

rencana aksi nasional penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.


17/21

17

Dan juga pembentukan komisi perlindungan anak Indonesia di bentuk pada

tahun 2003 melalui keppres No. 77 tahun 2003.

D. Upaya Pemerintah dalam hal penghormatan, pengakuan , dan penegakan

Hukum dan HAM

Untuk mewujudkan dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) di

Indonesia tidaklah semudah menuliskan serta mengucapkannya. Hal ini

disebabkan banyak hambatan dan tantangan yang tidak lagi sebatas terorika,

melainkan sudah menjadi realita yang tidak dapat dihindari apalagi ditunda-tunda.

Dalam penegakan HAM melalui sistem hukum pidana yang telah berlaku di

Indonesia terdapat kendala-kendala atau hambatan yang bersifat prinsipil

substansil dan klasik.

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,

menegakkan, Dan memajukan Hak asasi manusia melalui langkah implementasi

yang efektif dalam bidang hukum, politik, social, budaya, pertahanan dan

keamanan Negara, dan bidang lainnya.

Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin

pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan perlindungan , kepastian

keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu

dibentuk suatu pengadilan Hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran

Hak Asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan pasal 104 ayat (1) UU No.

39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yakni UU No. 26 tahun 2000.

Program pemrintah dalam penegakan Hukum dan HAM (PP Nomor 7 tahun

2005) yaitu meliputi pemberantasan korupsi, anti terorisme, dan pembasmian

penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum

dan HAM harus selalu ditegakkan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten.

Partisipasi masyarakat dapat pula berpartisipasi dalam perlindungan,

penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Masyarakat disini meliputi antara

lain : setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga

swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya seperti Perguruan

Tinggi dan lembaga studi.


18/21

18

Partisipasi masyarakat ini dapat berupa :

a. Pengajuan usulan mengenai perumusan dan kebajikan yang

berkaitan dengan hak asasi manusia

b.

Melakukan penelitian

c. Melakukan pendidikan

d.

Melakukan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia


19/21

19

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan

tegaknya negara hukum. Sehingga dengan dibentuknya KOMNAS HAM dan

Pengadilan HAM, regulasi hukum HAM dengan ditetapkannya UU No. 39 Tahun

1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 serta dipilihnya para hakim ad hoc, akan lebih

menyegarkan iklim penegakkan hukum yang sehat. Artinya kebenaran hukum dan

keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warganegara secara egaliter. Disadari

atau tidak, dengan adanya political will dari pemerintah terhadap penegakkan

HAM, hal itu akan berimplikasi terhadap budaya politik yang lebih sehat dan

proses demokratisasi yang lebih cerah. Dan harus disadari pula bahwa kebutuhan

terhadap tegaknya HAM dan keadilan itu memang memerlukan proses dan

tuntutan konsistensi politik. Begitu pula keberadaan budaya hukum dari aparat

pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan faktor penentu (determinant) yang

mendukung tegaknya HAM. Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM diindonesia selalu menjadi sorotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus,

baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun dalam

realita praktisnya di lapangan ditengarai penuh dengan pelanggaran-pelanggaran.

Sebab-sebab pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi kewenangan dan

kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat yang berkuasa, yang mengakibatkan sulit

mengendalikan dirinya sendiri sehingga terjadi pelanggaran terhadap hak-hak

orang lain.

Perkembangan dan perjuangan dalam mewujudkan tegaknya HAM di

Indonesia terutama terjadi setelah adanya perlawanan terhadap penjajahan bangsa

asing, sehingga tidak bisa dilihat sebagai pertentangan yang hanya mewakili

kepentingan suatu golongan tertentu saja, melainkan menyangkut kepentingan

bangsa Indonesia secara utuh. Dewasa ini, meskipun ditengarai banyak kasus

pelanggaran HAM berat di Indonesia, tetapi secara umum Implementasi HAM di

Indonesia, baik menyangkut perkembangan dan penegakkannya mulai


20/21

20

menampakkan tanda-tanda kemajuan. Hal ini terlihat dengan adanya regulasi

hukum HAM melalui peraturan perundang-undangan. Di samping itu telah

dibentuknya Pengadilan HAM dalam upaya menyelesaikan berbagai kasus

pelanggaran HAM berat yang terjadi.

B. SARAN

Pengawalan penegakkan HAM kian berat. Tak semudah membalik telapak

tangan. Buktinya di bangsa yang berumur 66 tahun ini belum bisa sepenuhnya

menancapkannya. Walau masih bangsa muda dibandingkan dengan Negara-

negara barat, namun waktu seperti itu bukanlah sempit bagi pemerintah kita untuk

mewujudkannya. Namun mari kembali lagi pada kenyataannya. Bangsa Indonesia

belum menjamin HAM warganya.

Di butuhkan keseriusan pemerintah untuk mempelopori penegakkan HAM

di Indonesia. Tentu saja itu tidak cukup, hanya pemerintah namun,partisipasi dan

kerja sama warga nemasih sangat dibutuhkan kerjasama warna Negara Indonesia

yang semoga baik-baik saja. Kemudian secara sinergi merongrong Negara

Indonesia yang adil. Kita sebagai mahasiswa dan generasi penerus bangsa, sudah

semestinya membantu pemerintah untuk terus menegakkan HAM di Indonesia.

Kondisi HAM di Indonesia sudah saatnya dibenahi dan ditata ulang agar

terbentuk good goverment. Segala jenis hambatan dan tantangan yang dapat

mengganggu terwujudnya pelaksanaan HAM harus segera dihilangkan.


21/21

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Murya, Edy.SH.M.Hum. 2012.Diktat Hukum dan Hak Asasi Manusia. Medan :

Universitas Sumatera Utara

Affandi , Idrus, dkk. 2007. Hak Asasi Manusia. Jakarta : Universitas Terbuka

Basrowi, dkk. 2006. Demokrasi dan HAM. Kediri : Jenggala Pustaka Utama.

Bahar, Safroedin,Drs. 1997.Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pustaka Sinar

Sumarsono, S, Drs. 2001.Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia

Kaelan, H, Dr. 2007.Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan

Tinggi.Yogyakarta:Gramedia

PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945

UU N0. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7 Juni 1993 Tentang Pembentukan

KOMNAS HAM

LAIN-LAIN

INTERNET

www.waspada-online.com

http://jurnal-politik.blogspot.com/2009/09/upaya-penegakan-hak-asasi-manusia-

di.html

http://www.kapanlagi.com/h/politik_nasional.html

www.komnas-ham.co.idhttp://hariadi44.blogspot.com/2013/04/makalah-hak-asasi-manusia-di-

indonesia.html

makalah problematika hak asasi manusia d

Documents