makalah penanaman modal 2

Download Makalah penanaman modal 2

Post on 20-Jul-2015

509 views

Category:

Law

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangPenanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Berbagai kebijakan telah di lakukan oleh pemerintah Indonesia guna untuk mencapai suatu tujuan yaitu menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera dengan perekonomian yang ada saat ini, salah satu caranya yaitu dengan investasi (penanaman modal) baik yang dilakukan oleh investor Domestik maupun investor Asing.Pengembangan bidang usaha salah satunya di bidang pertambangan bagi penanaman modal, khususnya penanaman modal asing sangatlah penting. Oleh karena dengan adanya arah pengembangan per bidang usaha akan dapat pula diketahui kebijaksaan pemerintah guna lebih memberi kepastian berusaha bagi penanaman modal, khususnya penanaman modal asing. Bidang usaha pertambangan merupakan bidang usaha yang mendapatkan prioritas utama dari pemerintah baik dari sebelum sampai sesudah diterbitkannya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal baik asing, maupun dalam negeri. Alasannya ialah kurang lebih 25 tahun lamanya bidang usaha pertambangan ini kurang mendapat perhatian dan mendapatkan garapan dari pemilik modal, khususnya penanaman modal asing. Untuk itu, pemerintah berusaha untuk dapat mengarahkan penanaman modal asing guna mengaplikasikan modalnya dalam mengusahakan dan mengelola sumber daya alam yang terletak dam bidang usaha pertambangan. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam arahan penanaman modal telah ditetapkan arah pengembangan bidang usaha pertambangan yang lebih diarahkan pada pemanfaatan sebesar-besarnya kekayaan tambang bagi pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.[footnoteRef:1] [1: Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 162]

Undang-undang pertambangan melalui berbagai perubahan setelah pertama kali diatur dalam Indonesische Mijnwet tahun 1907 dan berlaku pada waktu kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Kemudian diganti dengan UU No. 37 Prp tahun 1960. Undang-undang Pertambangan yang menggantikan dan mencabut Indonesische Mijnwet pada tanggal 14 Oktober 1960. Selanjutnya UU No. 37 Prp tahun 1960 itu kemudian tidak lagi dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha dalam bidang pertambangan, ditambah lagi dengan perkembangan politik dan pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan antara lain sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 maka regulasi mengenai pertambangan diubah dengan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan pada tanggal 2 Desember 1967. Sampai akhirnya UU No. 11 Tahun 1967 tersebut dianggap materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan dan digantikan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan di Jakarta tanggal 12 Januari 2009 dan berlaku hingga sekarang.Salah satu kasus di bidang pertambangan terkait dengan perizinan dalam penanaman modal asing adalah kasus Churcill Mining Plc Mining .plc. Kronologi dari kasus tersebut adalah Churchill Mining mengajukan gugatan ke ICSID setelah pada 2010 pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang dipegang PT Ridlatama pada empat tambang di Busang, Kalimantan Timur. Ridlatama adalah perusahaan yang 75% sahamnya dipegang PT Indonesia Coal Development (ICD), anak usaha Churchill Mining di Indonesia. Churchill kemudian merasa dirugikan dan mengajukan gugatan atas aset proyek batu bara yang nilainya disebut US$1,8 miliar. Sedangkan, PT Ridlatama dianggap BKPM bukan perusahaan asing sehingga izin operasionalnya tidak melalui BKPM. Dalam pemberitaan sebelumnya, disebutkan bahwa Churchill Mining hanya boleh bekerja sesuai kontrak, tapi tidak bisa meminta izin IUP secara langsung. Proyek batu bara yang dipermasalahkan ialah East Kutai Coal Project yang dikembangkan Kutai Timur. Dokumen ICSID menyebutkan proyek itu sebagai daerah dengan deposit batu bara terbesar ketujuh di dunia, terbesar kedua di Indonesia, dengan cadangan batu-bara mencapai 2,7 miliar metrik ton.

B. Identifikasi MasalahBerdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka masalah yang akan kami bahas dalam makalah ini adalah:1. Bagaimana perizinan dalam penanaman modal asing sebelum dan setelah keluarnya UU No. 4 Tahun 2009?2. Bagaimana kaitan sengketa penanaman modal asing antara Churcill Mining Plc dengan Pemerintah Kalimantan Timur di Indonesia dengan UU No. 4 Tahun 2009?

BAB IIPEMBAHASAN

A. Perizinan Dalam Penanaman Modal Asing Setelah Keluar UU No. 4 Tahun 2009Pertama harus diperhatikan apakah ada pembatasan bagi investor asing untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara. Pembatasan dapat dicek dalamPeraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Perpres DNI). Dalam Perpres DNI ini tidak ada pembatasan bagi investasi asing untuk penambangan batubara, oleh karena ituboleh saja kepemilikan investor asingnya sebesar 90%. Yang harus perusahaan tersebut lakukan adalah mendapatkan izin dari BKPM.Setelah itu yang harus diingat adalahUndang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Menurutpasal 5 ayat (2) UUPM, penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas (PT). Jadi, nantinya bentuk usaha Anda dan investor asing tersebut harus berupa PT. Kemudian, harus diingat juga bahwa ada ketentuan divestasi bagi investor asing di bidang pertambangan.Pasal 112 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mengatur bahwa setelah 5 tahun berproduksi, badan usaha pemegang izin usaha pertambangan yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham. Divestasi ini dilakukan pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010)selanjutnya mengatur besaran saham yang harus didivestasi, yaitusehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia. Jadi, walaupun saat ini investor asing diperbolehkan untuk memegang saham sebesar 90%, namun 5 tahun sesudah berproduksi nanti investor tersebut wajib melakukan divestasi saham sehingga saham investor asing tersebut menjadi maksimal 80%.Semenjak diberlakukannya UU Minerba, usaha pertambangan tidak lagi dilakukan berdasarkan Kontrak Karya ataupun PKP2B, melainkan berdasar Izin Usaha Pertambangan (IUP). Menurutpasal 1 angka 7 UU Minerba, IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP terdiri atas dua tahap yaituIUP EksplorasidanIUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi adalahizin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan (lihatpasal 1 angka 8 UU Minerba). Sedangkan,IUP Operasi Produksiadalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Kedua IUP tersebut diberikan setelah perusahaan tersebut memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), yaitu wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP (lihatpasal 6 ayat [4] PP No. 23/2010). Kemudian, di dalampasal 8 ayat (3) PP 23/2010 dinyatakan bahwa WIUP diperoleh melalui cara lelang.Dari tahun 1967 investasi di sektor tambang sangat besar meskipun tidak sebesar migas. Sekarang sebetulnya dengan mengeluarkan kebijakanclean and clear(CnC), sebetulnya dari sisi investasi ini sangat baik sekali, karena sekarang investor yang ingin menanam saham di Indonesia itu hanya tinggal melihat saja. Misalnya, perusahaan yang mau dimasuki itu bagus atau tidak, tinggal kita lihat saja dari status CnC perusahaan yang bersangkutan. Tidak seperti membeli kucing dalam karung. Banyak investor yang sudah menanam saham tapi ternyata izinnya bodong atau statusnya tidak CnC. Sekarang dengan adanya kebijakan CnC ini maka sudah lebih aman karena pemerintah sudah melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang sudah ada. Indonesia sekarang sudah punya satuStandard Operational Procedureterkait dengan pemrosesan IUP CnC. Kalau ada perusahaan atau pemerintah daerah mengajukan, syaratnya tidak lengkap maka akan diarahkan untuk melengkapi sendiri syaratnya. Apabila sudah melengkapi syarat dengan bukti pemberian sertifikat, maka dia diarahkan untuk datang sendiri ke Kementerian ESDM. Dalam SOP pemerintah terkait menghindari adanya perantara-perantara atau jasa orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menghubungkan antara pemerintah dengan pihak perusahaan. Sekarang pelaku perusahaan langsung berhubungan dengan pemerintah, bahkan sekarang kita sudah manjalankan sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk proses pemberian IUP CnC. Secara rinci perbedaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut:NoUU NO. 11 TAHUN 1967UU NO. 4 TAHUN 2009

1 KekayaanTambang disebut bahan galian Penguasaan bahan galian diselenggarakan pemerintah(pasal 1) Kekayaan tambang disebut Mineral dan Batubara Dikuasai negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan /atau pemerintah daerah (pasal 4) Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan Batubara untuk kepentingan nasional Pemerintah berwenang menetapkan produksi setiap provinsi untuk mengendalikan produksi dan ekspor (pasal 5)

2Penggolongan Bahan Galian- Strategis (golongan A)- Vital (golongan B)- Non Strategis dan Non Vital (golongan C)Penggolongan Usaha Pertambangan:- Pertambangan Mine

Recommended

View more >