TUGAS KELOMPOK Studi Kawasan Asia Tenggara

DISUSUN OLEH:

Nurul Fajri Husin (E131 09 013)

M. Nurckhalik Djirimu (E131 09 011)

Muspida Haspa (E131 09 012)

Satkar Ulama (E131 09 014)

M. Ardhi Rezki Pratama (E131 09 010)

JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME, karena atas

limpahan rahmat dan curahan kasih sayangnya sehingga kita masih di

beri kekuatan dan kesehatan hingga hari ini. Dan tak lupa shalawat serta

salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad

SAW yang senantiasa menjadi pedoman kita.

Dalam makalah kali ini, kami akan mencoba membahas mengenai

“PROFILE KENEGARAAAN BRUNEI DARUSSALAM”. Yang meliputi berbagai

aspek domestic sampai ke hubungan luar negeri yang dilakukan Brunei

Darussalam. Kami menyadari terdapat banyak kekurangan baik itu dalam

hal pembedahan isu maupun keterbatasan data yang kami miliki,

sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan. Semoga makalah ini

dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Makassar, 03 April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.........................................................................................2

Daftar Isi...................................................................................................3

Bab I Pendahuluan

………………………………………………………………………………………. 4

Bab II Pembahasan...................................................................................

2.1 PROFILE SINGKAT ……………………………………………4

2.2 POLITIK PEMERINTAHAN ……………………………………..5

2.3PERTAHANAN KEAMANAN DAN KEKUATAN MILITER BRUNEI DARUSSALAM ………………………………………….5-7

2.4 PENDIDIKAN DI BRUNEI DARUSSALAM……………………9

2.5 PEREKONOMIAN BRUNEI

DARUSSALAM…………………..9-14

2.6 SISTEM HUKUM DI BRUNEI

DARUSSALAM……………….15-19

2.7 KEBUDAYAAN BRUNEI

DARUSSALAM…………………….19-22

2.8 HUBUNGAN LUAR NEGERI (PBB, ASEAN, COMMONWEALTH)...23

Bab III Daftar Pustaka...............................................................................24

2.1 PROFILE SINGKAT

Nama resmiNegara Brunei Darussalam (melayu arab: دارالسالم (بروني

Lagu kebangsaanAllah Peliharakan Sultan

MottoSelalu menuruti arahan Tuhan

Ibu kota (dan kota terbesar)Bandar Seri Begawan

Bahasa resmiMelayu

PemerintahanKesultanan Konstitusi Islam– Sultan : Hassanal Bolkiah

– Pangeran (Putra mahkota) : Al-Muhtadee Billah

Formasi :– Sultan : Abad ke 14

– Akhir Protektor Inggris : 1 Januari 1984

Luas wilayah :– Total : 5.765 km2

– Air (%) : 8.6%

Penduduk :– Perkiraan Juli 2008 : 381,371 jiwa

– Kepadatan : 66/km2

PDB (KKB)Perkiraan 2007

– Total : $19.640 billion (ke-114)– Per kapita : $51,000 (ke-5)

Mata uangBrunei dollar (BND)

2.2 Politik Pemerintahan

Negara Brunei Darussalam dengan bentuk Negara Kesultanan Konstitusional

dan memiliki system pemerintahan monarki /kesultanan berdasar hukum islam. Negara ini

di pimpin oleh seorang Sultan. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa

yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei, pemimpin keagamaan

sekaligus merangkap menteri pertahanan dan menteri keuangan. Baginda dinasihati oleh beberapa

majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah

tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati

di dalam negeri.Brunei tidak memiliki dewan legislatif, namun pada bulan September 2000, Sultan

bersidang untuk menentukan Parlemen yang tidak pernah diadakan lagi sejak tahun 1984. Parlemen

ini tidak mempunyai kuasa selain menasihati sultan. Disebabkan oleh pemerintahan mutlak Sultan,

Brunei menjadi salah satu negara yang paling stabil dari segi politik di Asia.

2.5 PERTAHANAN KEAMANAN DAN KEKUATAN MILITER BRUNEI DARUSSALAM

Di latar belakangi oleh lingkungan internasional, faktor-faktor yang mempengaruhi

dan dipertimbangkan terkait dengan perubahan konfigurasi keamanan seiring dengan

berakhirnya Perang Dingin pada setiap rancangan dalam strategi militer serta pertahanan

dan keamanan khususnya di Asia Tenggara, yang dipersepsi sebagai adanya ketidakpastian

keamanan ketika berakhirnya tatanan global yang bercirikan dua kutub membuka jalan bagi

suatu struktur banyak kutub yang kompleks dan bercirikan ketidakpastian. Bagi negara-

negara Asia Tenggara, ketidakpastian ini berkisar pada tiga masalah penting: (1) Ancaman

keamanan sebagai akibat dari adanya kecurigaan dan perselisihan-perselisihan teritorial

yang tidak terpecahkan; (2) pengurangan kehadiran militer AS dari kawasan Asia Tenggara

dipandang sebagai hilangnya jaminan “payung keamanan” yang mengharuskan perlunya

peningkatan kemampuan pertahanan mandiri; dan (3) munculnya peranan dan proyeksi

militer kekuatan-kekuatan regional yang dipandang sebagai ancaman mengikuti skenario

sistem intrusive dan logika dilema keamanan. Tiga masalah ini, kemudian dibarengi dengan

adanya perubahan pola perdagangan senjata internasional (dari “seller market” ke “buyer

market”) yang makin memudahkan banyak negara untuk mengakuisisi persenjataan. Dari

lingkungan domestik, ada dua faktor utama yang mempengaruhi terjadinya pembangunan

persenjataan: Pertama, kapabilitas ekonomi negara-negara Asia Tenggara yang tercermin

dalam pertumbuhan ekonomi yang mengalami kecenderungan meningkat. Kedua, kecuali

Laos, Kamboja dan Brunei, semua negara Asia Tenggara mempunyai dan mengembangkan

industri pertahanan domestik, baik berdasarkan lisensi negara Barat maupun hasil desain

dalam negeri.

Dengan di dukung oleh hasil sumber gas alam dan minyak bumi serta lahan

pertanian dan perikanan yang begitu besar dengan kualitas yang baik, tentunya saja Brunei

Darussalam dapat menjadi negara pengekspor bahan-bahan pertanian beserta sumber alam

ke negara lain yang begitu besar. Walaupun Negara ini terbilang kecil dengan kapasitas

penduduk kecil ( 384.000 jiwa ) dan tenaga militer yang cukup tangguh, menjadikan Brunei

tetap optimis dalam mancapai keberhasilannya mandatang, sehingga Negara ini terdorong

untuk membangun dan meningkatkan kekuatan militer yang akan menopang kemajuannya

nanti.

Dengan di latar belakangi dengan letak Geopolitik dan Geostrategi, Brunei

Darussalam tetap memiliki potensi untuk menjadi negara adidaya, dimana letak geogarfis

Brunei Darussalam yang sangat strategis, yaitu dikawasan Asia yang menjadi jalur strategis

bagi negara – negara di dunia dengan melakukan pajak bagi negaranya sehingga menambah

dana buat Negara, yang akan di gunakan untuk membiayai dan memperkuat pertahanan

dan keamanan negaranya. Asia adalah benua terbesar di dunia, jadi dengan menguasai

terlebih dahulu perekonomian dan militer di Asia Tenggara, Brunei Darussalam dimasa

mendatang bisa menjadi negara adidaya dengan menguasai perekonomian di Asia tenggara

saja, dengan populasi yang begitu banyak tentu merupakan keuntungan tersendiri yang

tidak dimiliki oleh semua negara di dunia ini.

Jalinan kerjasama dalam bidang kemiliteran dengan negara-negara di dunia menjadi

salah satu agenda militer dan pertahanan keamanan Brunei Darussalam. Sekarang ini Brunei

dalam mencapai keberhasilannya tersebut yaitu ditempuhnya dengan cara menjalin

kerjasama pertahanan dan keamanan serta pelatihan bersama kepada Indonesia, ASEAN

maupun Asia Tenggara itu sendiri dalam mencapai dan menuju ke sebuah yang di namakan

adidaya ( Brunei tetap mengoptimiskan akan hal ini terjadi ) sebab tak akan mustahil negara

kecil bisa menjadi negara besar apabila ia mempunyai kemampuan.

Agenda militer dan pertahanan keamanan Negara ini tidak lain hanyalah untuk

melindungi wilayah kedaulatan, keamanan wilayah, melindungi perekonomian dan sumber

daya alam Negara, serta menjaga stabilitas keamanan regional asia tenggara.

Untuk saat ini rahasia kekuatan militer dan pertahanan keamanan Negara Brunei

Darussalam masih kurang terpublish oleh dunia luar. Berikut beberapa peralatan-peralatan

militer yang dimiliki oleh Negara Brunei Darussalam yang sempat terpublish media adalah :

3 Ordered CN-235 MPA

1 CN-235-110M

2 Bell 206B

11 Bell 212/214ST

4 BO105CB

6 S-70A/L

4 PC-7Mk II

Negara Brunei Darussalam dengan bentuk Negara Kesultanan Konstitusional dan

memiliki system pemerintahan monarki /kesultanan. Negara ini di pimpin oleh seorang

Sultan Hassanal Bolkiah yang peranannya sangat besar dalam system pemerintahan dimana

peranannya merupakan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Pemimpin Keagamaan

sekaligus merangkap menteri pertahanan dan menteri keuangan. Fungsi sultan yang

merangkap sebagai menteri pertahanan sangat memberi pengaruh dalam setiap kebijakan

militer dan pertahanan keamanan Negara ini. Atas perintah dari Sultan lah yang berhak

Negara ini untuk menyatakan perang.

2.6 PENDIDIKAN DI BRUNEI DARUSSALAM

Dalam bidang pendidikan Brunei Darussalam, pemerintah lebih mengutamakan

penciptaan sumber daya manusia yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi.

Sistem pendidikan umum di Brunei Darussalam hampir lebih sama dengan yang ada di

Negara-negara “commontwealth”, seperti Malaysia.

Salah satu target utama yang akan di capai dalam bidang pendidikan di Brunei

Darussalam adalah upaya untuk meningkatkan lulusan sekolah tinggi bagi warga negaranya.

Upaya yang dilakukan tersebut telah di mulai sejak tahun 2003. Dimana dalam upaya

tersebut melibatkan pihak-pihak swasta yang berkecipung di bidang pendidikan. Peluang

keterlibatan swasta dimaksudkan agar pemerintah dan sector swasta secara bersama-sama

berperan dalam pembangungan nasional di bidang pendidikan.

Dalam pendidikan tingkat universitas, Brunei Darussalam memang belum banyak

diminati sebagai tujuan studi. Padahal kualitas-kualitas dan prestasi-prestasi yang di

torehkan oleh universitas-universitas di Negara ini tidak kalah saingnya dengan univesrsitas-

universitas di Negara lain. Memang tidak mengherankan sebab Negara ini merupakan

Negara yang dikatakan makmur.

Prioritas utama Pemerintah untuk membawa Brunei menuju kearah kemajuan dan

pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di dalam era globalisasi ini, adalah

meningkatkan sektor pendidikan termasuk pendidikan teknik dan kejuruan dimana sistem

dan kurikulumnya selalu ditinjau ulang.

Program pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia yang berakhlak dan

beragama dan menguasi teknologi. Pemerintah telah menetapkan tiga bidang utama

dalam pendidikan, yaitu :

a.Sistem dwibahasa di semua sekolah;

b. Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) dalam kurikulum sekolah;

c. Peningkatan serta perkembangan sumber daya manusia termasuk pendidikan

vokasional (kejuruan) dan teknik.

Dengan di latar belakangi oleh kemakmuran yang dinikmati warga Brunei,

menjadikan negara itu memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang tinggi yang di anugerahi

oleh sumber daya alam minyak yang melimpah. Sehingga tak perlu dipertanyakan lagi jika

pemerintah Brunei memberikan pendidikan gratis pada masyarakatnya.

2.5 Perekonomian brunei darussalam

Perekonomian Brunei Darussalam terdiri mulai dari sector-sektor micro tapi

berkecukupan. Sektor-sektor tersebut mencakup gabungan dari wiraswasta asing dan

domestic, peraturan pemerintah, kegiatan pensejahteraan, dan tradisi desa. Jumlah produksi

minyak mentah dan gas alamnya hampir setengah GDP dan lebih dari 90% pendapatan

negara. GDP per kapita berada jauh di atas sebagian besar negara dunia ketiga, dan

pendapatan substansial dari investasi luar negeri menambah pemasukan dari produksi

domestik. Dengan perekonomian yang lumayan berkecukupan ini, pemerintah menyediakan

semua pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis sampai tingkat universitas dan mensubsidi

beras dan perumahan.

Brunei Darussalam merupakan salah satu negara produsen utama minyak bumi

dan gas di Asia Tenggara. Brunei pernah menjadi pemain yang penting dengan menjadi

Ketua untuk forum APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) tahun 2000. Ekonomi

Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional

yang termasuk tinggi di dunia. Temuan sumur minyak pertama pada tahun 1929 dan berbagai

temuan minyak dan gas di sumur-sumur off-shore, on-shore dan pedalaman wilayah Brunei

telah mendorong negara itu maju pesat perekonomiannya. Minyak mentah, produk-produk

petroleum dan liquified natural gas (LNG) Brunei diekspor dengan negara tujuan utama

Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN.

Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1929, sumber minyak di beberapa

kawasan Brunei Darussalam dieksplorasi oleh Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd, sebuah

perusahaan joint venture antara Pemerintah Brunei Darussalam dengan Royal Dutch Shell

Group. Produksi dilakukan oleh Brunei Shell Petroleum yang sahamnya 50% dimiliki oleh

pemerintah. Brunei Shell Petroleum melaksanakan eksplorasi dan produksi minyak dan gas

alam, pengilangan dan penjualan minyak mentah. Perusahaan-perusahaan yang bergabung

dalam Brunei Shell adalah Brunei Shell Petroleum, Brunei LNG, Brunei Coldgas, Brunei

Shell Tankers dan Brunei Shell Marketing. Brunei Shell Petroleum Company mengeksplorasi

dan memproduksi minyak mentah dan gas. Perusahaan ini memiliki Brunei Refinery

(pengilangan minyak Brunei). Pemilikan saham sama banyaknya antara Pemerintah Brunei

Darussalam dan Royal Dutch/Shell Group. Brunei LNG membeli gas alam dari BSP, yang

kemudian dicairkan dan dijual kembali pada Brunei Coldgas. Pemerintah Brunei memiliki 50

persen saham dari Brunei LNG dan Brunei Coldgas.

Dua partner lain adalah Royal Dutch/Shell Group dan Mitsubishi Corporation,

Jepang yang masing-masing memiliki saham sebanyak 25%. Brunei Coldgas membeli gas

alam cair dari Brunei LNG dan mengatur pengangkutan dan penjualan ke pembelinya di

Jepang. Peraturan bagi hasil sama kepada Brunei LNG. Brunei Shell Tankers dibentuk tahun

1986 dan memiliki tujuh tanker LNG yang disewakan kepada Brunei Coldgas. Pemerintah

Brunei dan Royal Dutch/Shell Group berpatungan memilikinya. Brunei Shell Marketing

Company memasarkan produk minyak dan kimia di dalam negeri. Perusahaan ini dimiliki

secara patungan oleh Pemerintah dan Royal Dutch/Shell Group. Cadangan minyak dan gas

bumi pada permulaan tahun 1986 mencapai tingkat tertinggi. Sementara kebijaksanaan

pelestarian sumber yang ada dilaksanakan, dalam usahanya memperoleh lapangan minyak

baru, Pemerintah Brunei mengundang perusahaan minyak lain, seperti Woods Petroleum,

Sunray dan Jasra-Elf, untuk menggali sumur minyak. Pada tahun 1972 pabrik gas alam cair

yang terbesar waktu itu di dunia dibangun di Lumut. Penjualan sebanyak 5 ton LNG per

tahun dikirim ke Jepang dengan kontrak selama 20 tahun yang akan berakhir pada tahun

1993. Pendidikan Setengah penduduk Brunei berumur dibawah 20 tahun, dan layanan

pendidikan di Kesultanan itu dalam tahun-tahun terakhir ini mengalami perluasan besar.

Baru pada tahun 1980-an terdapat konsorsium lain yang turut melakukan

eksplorasi minyak di Brunei Darussalam, yakni Total E&P Borneo BV yang  merupakan

kolaborasi antara perusahaan eksplorasi minyak internasional Total Fina Elf dengan

perusahaan lokal Jasra International Petroleum. Ekonomi Brunei Darussalam telah

didominasi oleh industri minyak dan gas untuk 80 tahun terakhir. sumber daya Hidrokarbon

account selama lebih dari 90% dari ekspor dan lebih dari 50% dari Produk Domestik Bruto-

nya. Saat ini, Brunei adalah produsen minyak terbesar keempat di Asia Tenggara dan

eksportir kesembilan terbesar gas alam cair di dunia. Minyak dan gas bumi account untuk

hampir semua ekspor.

Mayor pasar ekspor: Jepang, Korea, Indonesia, India, Australia.

Pemasok utama: negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura,

Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja), Amerika Serikat, Uni Eropa,

Jepang, Cina.

Brunei Darussalam bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Himpunan

Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Organisasi Konferensi Islam. Kini, Brunei

merupakan bagian dari masyarakat bangsa-bangsa yang menyadari akan sejarahnya yang

panjang dan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan perubahan. Rencana Pembangunan

Nasional Ekonomi Brunei dipengaruhi oleh industri minyak dan gas alam cair serta pola

pembelanjaan negara. Pemerintah Brunei menyadari benar akan problema yang ditimbulkan

oleh pola ekonomi seperti itu. Karenanya Brunei menerapkan rangkaian rencana

pembangunan nasional selama 20 tahun terakhir ini.

Untuk itu selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei

mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi dalam bidang perdagangan.

Diversifikasi ekonomi ini merupakan tujuan utama Rencana Pembangunan Nasional ke 5

yang berlangsung dari tahun 1986-1990. Rencana nasional sebelumnya lebih ditekankan pada

perbaikan infrastruktur. perkiraan anggaran belanja negara 1988. Sembilan sasaran dalam

Rencana Pembangunan Nasional yang sedang berlangsung adalah:

Memperbaiki mutu kehidupan rakyat.

Memanfaatkan sumber alam secara maksimum.

Mengembangkan industri yang berorientasi pada ekspor.

Meningkatkan pengembangan sumber tenaga manusia untuk memenuhi tuntutan

ekonomi negara yang semakin canggih.

Mempertahankan pengkaryaan penuh dan menambah tingkat produktifitas.

Menjaga tingkat inflasi yang moderat.

Membangun perkembangan masyarakat yang dinamis, disiplin dan bertanggung

jawab. Menjadikan setiap warga negara sebagai agen pembangunan dan kemajuan.

Mendorong dan membina perkembangan bangsa Melayu menjadi pimpinan industri.

Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Perekonomian Brunei berjalan dengan baik, meskipun sempat terganggu oleh

harga minyak yang merosot dalam periode selama tahun 1980-an. Produk Domestik Bruto

(Gross Domestic Product) per kapita secara menyeluruh turun, setelah mengalami

pertumbuhan yang dramatis sebesar 33,3 persen ditahun 1979 dan 67,4 persen ditahun 1980.

Kejadian ini lebih menyadarkan pemerintah, betapa vital sektor minyak dan gas bumi.

Perekonomian di sektor non migas, khususnya konstruksi menunjukkan pertumbuhan yang

sehat dengan peningkatan infrastruktur dan bergerak ke arah di versifikasi, sesuai dengan

rencana perekonomian pemerintah. Turunnya pendapatan dari minyak tidak mempengaruhi

taraf hidup rakyat yang terus membaik selama dasawarsa tersebut.

Brunei memiliki penghasilan yang meluap. Pada tahun 1987 Pemerintah

memperoleh pendapatan aktual sebesar B$ 2.7 biliun, diluar pendapatan dari investasi, dan

pengeluaran sebesar B$ 2.4 biliun. Penduduk yang sedikit memberikan kemungkinan bagi

Pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran secara efektif dan Brunei telah melaksanakan

kebijaksanaan dana berimbang (balanced budget) selama bertahun-tahun. Negara ini tidak

memiliki hutang.

Brunei berorientasi pasar ekonomi, kebijakan pemerintah mendukung dan

komunitas bisnis besar lokal yang siap untuk melakukan bisnis dengan perusahaan

internasional telah membuat Brunei manufaktur yang sangat kompetitif dan basis industri.

Keterlibatan Brunei dengan Inggris menimbulkan ikatan-ikatan erat yang berkembang antara

kedua negara tersebut, dan pada saat yang bersamaan Brunei dipengaruhi oleh hukum,

perkembangan pendidikan dan ekonomi Inggris. Brunei tahun 1980-an dengan campuran

kebudayaan Islam, perkembangan ekonominya yang canggih dan kerangka hukum kasus

Inggris sangat dipengaruhi oleh periode ini. Sejarah politik Brunei modern terpusat pada

perubahan-perubahan konstitusional yang telah dialami Brunei dalam tahun-tahun 1959, 1971

dan 1984. Brunei telah berkembang menjadi negara yang berdaulat penuh dan memainkan

peranan aktif dalam politik dunia dan masalah perekonomian internasional.

Keuangan

Brunei tidak memiliki bank sentral dan mengoperasikan sistem mata uang papan

dengan Dolar Brunei (B $) yang dipatok dengan Dolar Singapura, sehingga kedua mata uang

secara hukum dipertukarkan di Brunei dan Singapura. Kebijaksanaan keuangan negara

dilakukan dengan mengkaitkan dollar Brunei dengan dollar Singapura, dan keduanya

memiliki paritas yang sama. Kementerian Keuangan menyadari bahwa penguasa keuangan

Singapura bersikap hati-hati agar pengkaitan kedua mata uang tersebut tidak mengganggu

ekonomi kedua negara. Sementara itu, pengkaitan tersebut terbukti tidak merintangi

pengelolaan ekonomi dalam negeri masing-masing.

Ketangguhan keuangan Brunei, dana cadangan dan rencana investasinya dalam

tahun-tahun terakhir ini menjadi sasaran spekulasi dan komentar dunia. Secara ringkas,

kebijaksanaan keuangan di Kesultanan itu ditentukan oleh lima aturan pokok:

Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan nilai dana cadangan Brunei di luar

negeri.

Kebijaksanaan keuangan yang sehat, dengan menjaga tingkat inflasi yang rendah.

Ekonomi negara tidak boleh dibiarkan "terlalu panas."

Persediaan kredit harus cukup, untuk mendorong industri dan entrepreneur setempat

agar berkembang.

Kekuatan keuangan Brunei harus dipergunakan sebagai landasan untuk

mengembangkan keahlian keuangan. Dengan demikian memberikan kesempatan kerja

kepada rakyatnya.

Kebijaksanaan investasi di luar negeri harus konstruktif, berjangka panjang,

menguntungkan kedua belah pihak, dan harus menghindari pengaruh yang merugikan

ekonomi dalam negeri. Kementerian keuangan Brunei berada dalam posisi yang

relatif lebih menguntungkan dibanding dengan kementerian keuangan dimanapun.

Adanya peningkatan surplus perdagangan untuk Brunei Darussalam selama 3

tahun hingga tahun 2008, karena Indonesia banyak mengimpor minyak dari Brunei

Darussalam yaitu pada tahun 2008 sebesar B$2.985.3 pada tahun 2007 sebesar B$ 2,790 juta

pada tahun 2006 sebesar B$ 2,404.72 juta. Komoditi ekspor utama Indonesia ke Brunei

Darussalam adalah mie instan, makana bayi, minuman ringan, obat-obatan, jamu, kosmetik,

alat-alat listrik dan elektronik, tekstil, dan garment, furniture, water dispenser, bahan

bangunan, peralatan olah raga, rokok, cassette/VCD/DVD lagu dan film, produk teknologi

perminyakan, kendaraan bermotor serta suku cadangnya, seperti Toyota Kijang, Daihatsu,

Mitsubishi, Isuzu dan lain-lain. Ekspor utama Brunei Darussalam ke Indonesia meliputi

minyak mentah, transport equipment, cashed head petroleum, dan machinery.

Adapun Indikator perekonomian di Brunei Darussalam :

Produk Domestik Bruto (GDP) Tahun 2008: B$ 20,4 juta (ekuivalen dengan US$

14,57 juta)

GDP Per Kapita : US$ 36,640 (tahun 2008, kedua tertinggi di ASEAN setelah

Singapura)

Tingkat pertumbuhan GDP: 10.5%

Tingkat Inflasi rata-rata 1.5 % selama lebih dari 20 tahun

Total investasi: US$ 1,119.68 juta

Produksi minyak bumi: 219,000 barel per hari

Persentasi Produksi Minyak Bumi dan Gas terhadap GDP:

66.4% (Tahun 2005), 68.8% (Tahun 2006) dan 67.4% (Tahun 2007).

Isu Transnasional

Sedangkan Isu Transnasional Brunei Darussalam terjadi pada tahun2003, Brunei

dan Malysia menahan eksplorasi gas dan minyak dalam perebutan seabed lepas pantai dan

laut dalam dan negosiasi mereka mengalami kebuntuan setelah keputusan hukum

internasional; batasan daratan Malaysia dengan Brunei sekitar Limbang masih dalam

perdebatan; Brunei menetapkan zona perikanan ekonomi eksklusif mencakup Karang Louisa

di selatan Pulau Spratly pada 1984 tapi tidak melakukan klaim public terhadap karang lepas

pantai; "Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea" pada tahun 2002 telah

meredakan ketegangan di Pulau Spratly tapi tidak mencakup peraturan pelaksanaan yang

mengikat secara hokum yang diinginkan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam perdebatan.

2.6 Sistem hukum di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan mayoritas penduduknya

beragama Islam. Negara tersebut terletak di bagian utara Pulau Kalimantan (Borneo) dan

berbatasan dengan Malaysia. Berdasarkan data statistik, penduduk Brunei Darusalam hanya

berjumlah 370 ribu orang. Sekitar 67 persen dari total populasinya beragama Islam, Buddha

13 persen, Kristen 10 persen, dan kepercayaan lainnya sekitar 10 persen. Di lihat dari

sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara. Sebelum abad ke-16,

Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Wilayah Kalimantan dan

Filipina. Sesudah merdeka di tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius dalam

upaya penyebaran syiar Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru.

Di antara langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga

modern yang selaras dengan tuntutan Islam. Sebagai negara yang menganut sistem hukum

agama, Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah dalam perundangan negara. Untuk

mendorong dan menopang kualitas keagamaan masyarakat, didirikan sejumlah pusat kajian

Islam serta lembaga keuangan Islam.

Tak hanya dalam negeri, untuk menunjukkan semangat kebersamaan dengan

masyarakat Islam dan global, Brunei juga terlibat aktif dalam berbagai forum resmi, baik di

dunia Islam maupun internasional. Sama seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya

menganut agama Islam dengan Mazhab Syafii, di Brunei juga demikian. Konsep akidah yang

dipegang adalah Ahlussunnah waljamaah. Bahkan, sejak memproklamasikan diri sebagai

negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep ”Melayu Islam Beraja” sebagai falsafah

negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Saat ini, Brunei Darussalam

dipimpin oleh Sultan Hasanal Bolkiah. Dan, Brunei merupakan salah satu kerajaan Islam

tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang.

Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, tentunya Brunei Darussalam

berupaya menyesuaikan diri dengan struktur ketatanegaraan modern seperti ideologi negara,

UUD (Konstitusi) dan lain sebagainya. Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut telah

mengembalikan kedaulatan Brunei yang sebelumnya dipegang oleh Kerajaan Inggris melalui

suatu perjanjian tahun 1888. Meskipun pencanangan MIB sebagai dasar negara sebagaimana

“Pancasila” di Indonesia maupun “Rukun Negara” di Malaysia dilakukan pada saat

proklamasi kemerdekaan, namun sebagaimana halnya Pancasila, nilai-nilai yang terkandung

di dalamnya telah berurat berakar dalam tradisi masyarakat Brunei sejak zaman dulu yaitu

sejak berdirinya kerajaan Brunei dengan raja pertamanya yaitu Awang Alak Betatar atau

Sultan Mohammad Syah.

Konstitusi Brunei Darussalam merupakan bentuk salah satu batu fondasi untuk

sukses menjalankan pemerintah Brunei. Situasi politik di Brunei didominasi oleh Konstitusi

Brunei yang diadopsi pada tahun 1959. Brunei Konstitusi merupakan salah satu konstitusi

tertulis di dunia. Dirumuskan dan diadopsi saat masih brunei protektorat Inggris, Konstitusi

Brunei sebagian besar dipengaruhi oleh British Common Law. Hukum Islam tanah, tradisi

dan adat istiadat, terutama yang malay, juga tergabung dalam Konstitusi Brunei. Hukum yang

dirumuskan oleh Konstitusi brunei memberikan kekuasaan kepada Komisaris Tinggi Inggris

karena status negara sebagai protektorat Inggris. Amandemen Konstitusi pada tahun 1971

Brunei mengurangi otoritas pemerintah Inggris atas Brunei. Amandemen lebih lanjut, setelah

kemerdekaan negara menuju perumusan hukum dan kebiasaan baru yang menjadi bagian dari

Konstitusi Brunei.

Brunei memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi

dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, Malaysia dan Singapura. Hal ini

didasarkan pada Common Law Inggris, tapi dengan kodifikasi suatu bagian penting dari itu.

The Common Law sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei.

Konstitusi Dan Sistem Hukum Sistem politik Brunei berlandaskan pada dua

sendi yang tercantum dalam Konstitusi tertulis dan adat-istiadat kerajaan Islam Melayu.

Suatu penambahan yang penting adalah ketaatan negeri itu akan peraturan hukum, suatu

sistem yang terutama didasarkan pada hukum Inggris dan kebebasan pengadilan. Konstitusi

tertulis Brunei dilaksanakan untuk pertama kalinya pada tahun 1959 dan sejak itu telah

mengalami beberapa perubahan di tahun 1971 dan 1984. Konstitusi 1959 mengangkat Sultan

sebagai Kepala Negara dengan kekuasaan eksekutif penuh. Sultan dibantu oleh lima dewan --

Dewan Agama, Dewan Raja (Privy), Kabinet, Dewan Legislatif dan Dewan Suksesi. Perlu

dicatat bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan menurut tradisi Melayu dengan nasihat-

nasihat yang disampaikan kepada Ketua Menteri dan pejabat-pejabat senior telah digantikan

dengan sistem Kabinet di tahun 1984 dan Sultan dan Yang Di-Pertuan sebagai Perdana

Menteri. Kabinet gaya baru tersebut mencerminkan komitmen Baginda terhadap

pemerintahan yang efisien. Sistem Hukum Brunei didasarkan pada Hukum Inggris (Common

Law), pcngadilan bebas kumpulan hukum tertulis, dan perundang-undangan yang

dilaksanakan oleh Sultan dan Yang Di-Pertuan. Seperti di Malaysia dan Singapura, sistem

pengadilan kriminil didasarkan pada Indian Penal Code (Hukum Pidana India) dan kasus atau

perkara diadili oleh hakim, sedang kasus yang lebih berat oleh Hakim Pengadilan Tinggi

Sebelum datangnya Inggris, Undang-Undang yang dilaksanakan di Brunei ialah

Undang-Undang Islam yang telah dikanunkan dengan hukum qanun Brunei. Hukum Qanun

Brunei tersebut sudah ditulis pada masa pemerintahan Sultan Hassan (1605-1619 M) yang

disempurnakan oleh Jalilul jabbar (1619-1652 M). Pemberian kekuasaan di bidang hukum

secara penuh baru diberikan kepada Inggris setelah ditandatanganinya perjanjian pada 1888

dalam Artikel VII yang membuat aturan :

1. Bidang kuasa sivil dan jinayah kepada jawatan kuasa Inggris untuk mengendalikan

kes rakyat, kes rakyat asing dari negara-negara jajahan Inggris dan kes rakyat negara

lain jika mendapat persetujuan kerajaan negara mereka.

2. Bidang kuasa untuk menghakimkan kes yang melibatkan rakyat Brunei jika rakyat

Brunei dalam kes tersebut merupakan seorang penuntut atau pendakwa. Tetapi jika

didalam sesuatu kes tersebut, rakyat Brunei adalah orang yang dituntut atau didakwa

maka kes itu akan diadili oleh Mahkamah Tempatan.

Dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum Islam di Brunei Darussalam

mengalami perubahan setelah adanya perjanjian-perjanjian dengan Inggris yang

menyebabkan Inggris campur tangan dalam urusan kekuasaan kehakiman, keadilan, hukum

serta perundang-undangan. Pelaksanaan hukum Islam secara khusus diserahkan kepada

pemerintah Brunei, yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan mahkamah Syari’ah.

Negara Brunei Darussalam mengakomodasi hukum Islam, adat, dan barat tetapi yang sering

sekali digunakan adalah hukum Muslim (Islam).

Pengambilan hukum Islam di brunei secara utuh dikembangkan dari mazhab

Syafi’i dan sebagian besar bersifat regulatory, meskipun demikian ternyata pembaharuan

hukum yang bersifat substansial tidak sejalan dengan Syafi’i sendiri bahkan dengan mazhab

lain seperti masalah iddah yang belum disetubuhi oleh suaminya, kemudian ganti rugi

batalnya perjanjian pertunangan. Kita ketahui hukum di Brunei dipengaruhi oleh Inggris

melalui perjanjian-perjanjian sehingga memungkinkan Inggris campur tangan dan Brunei

menjadi pemerintahan bergantung pada Inggris. Andaikan pada waktu itu Kesultanan Brunei

tegas tidak lemah, serta mampu menangani konflik yang ada di negara brunei mungkin

Bruneei menjadi negara-negara yang mempunyai undang-undang hukum Islam yamg kuat.

Strategi kuatnya kekuatan negara dalam menghadapi persoalan menjadi hal yang penting di

Brunei dan seluruh negara. Semoga Brunei terus-menerus melakukan pembaharuan hukum

dan tidak menyimpang jauh dari hukum islam sehingga tidak tertinggal dwengan negara-

negara lainnya dan diharapkan pengetahuan hukum Islam di brunei menjadikan kita lebih

yakin dan percaya bahwa hukum Isalm yang kita gunakan adalah hukum yang benar yang

sesuai dengan Al-Qur’an dan As-sunnah katrena negara lain seperti Brunei berprinsip yang

sama dengan umat Islam di Indonesia. Perlu diketahui di Brunei Darussalam terjadi

perjanjian kurang lebih sekitar lima perjanjian yaitu:

Perjanjian pada tahun 1847 Sultan Brunei mengadakan perjanjian dengan Inggris

Raya untuk memajukan hubungan dagang dan penumpasan para pembajak.

Perjanjian kedua pada tahun 1881 yaitu perjanjian negara brunei berada dibawah

proteksi Inggris Raya.

Perjanjian pada tahun 1856 intervensi Inggris dalam tulisan hukum Brunei

(intervensi )

Perjanjian pada tahun 1888 tentang bidang kekuasaan kehakiman di Brunei

(pembagian kekuasaan kehakiman dengan pihak Inggris)

Perjanjian pada tahun 1906 tentang kekuasaan dalam bidang hukum (kekuasaan

intervensi perundangan-undangan, pentadbiran keadilan, dan kehakiman, masalah

negara dan pemerintahan )

Perjanjian-perjanjian tersebut menimbulkan efek yang sangat jelas bagi

perkembangan hukum di negara Brunei. Brunei Darussalam memiliki kekuasaan kehakiman

yang terpisah yaitu kekuasaan kehakiman Inggris dan kekuasaan kehakiman Brunei. Sungguh

mengherankan bukan suatu negara mempunyai kekuasaan kehakiman yang lain disamping

kekuasaan kehakiman Brunei. Disamping itu pula Inggris mempunyai kekuasaan untuk

intervensi dalam urusan perundang-undangan kehakiman masalah negara terkecuali perkara-

perkara agama islam. Terlihat jelas sekali bahwa perjanjian-perjanjian denagn pihak Inggris

banyak berdampak negatif yaitu merugikan bangsa Brunei dalam hal mereka sebagai bangsa

yang ingin merdeka.faktor-faktor yang menyebabkan Brunei selalu terposok atau tersudut

dalam perjanjian kemungkinan karna lemahnya sultan dalam menghadapi tekanan-tekanan

Inggris dan juga lemahnya pengetahuan strategis politik sehingga terjadi ketidak adilan dalam

pembagian kekuasaan. Seperti pada [etisi yang diajukan pada Kesultanan Brunei kepada

seluruh Jaya British pada 2 Juli 1986 dimana petisi itu berisi dua tuntutan dari kedua petisi

hanya masalah nomor satu yang disetujui oleh Inggris dan tidak dilanjuti dengan

mengembangkan Mahkamah Syari'ah sedangkan yang kedua ditolak karena isinya

bertentangan dengan isi perjanjian tahun 1906.

Perangkat awal perkembangan iaitu sebelum campur tangan pemerintahan

kolonial Inggeris, undang-undang Islam telah menjadi sumber tenaga pengerak utama di

dalam pembentukan masyarakat yang unik. Pelaksanaan undang-undang Islam juga telah

mendapat pengiktirafan.118 Sebagai bukti pemakaian Hukum Kanun Brunei berasaskan

hukum syarak oleh Sultan Hassan dan sultan-sultan selepasnya. Undang-undang Islam telah

dilaksanakan dengan meluasnya di Negara Brunei Darussalam, ia menjadi dasar dan asas

negara ini sehingga kedatangan dan campur tangan British. Campur tangan secara langsung

dan meluas dalam perundangan dan pentadbiran agama Islam di Brunei bermula tahun 1906

iaitu apabila Brunei secara resmi menerima Residen British. British berjaya menyempitkan

dan seterusnya mengenepikan pemakaian undang-undang Islam yang luas dan menyeluruh

kepada pemakaian dalam bidang yang sempit dan terhad hanya bersangkut paut dengan

Undang-Undang Diri sahaja. Undang-undang yang ada hanya diguna pakai ke atas orang

Islam sahaja dan hukuman ke atas sesuatu kesalahan sama ada jenayah atau mal dihukum

berdasarkan takzir. Walau bagaimanapun tidak dinafikan adanya campur tangan British

dalam sistem pentadbiran undang-undang Islam telah membawa perubahan kepada sistem

pentadbiran undang-undang yang lebih cemas dan teratur dari sebelumnya.

2.7 Kebudayaan Brunei Darussalam

Brunei Darussalam adalah negara dengan multi etnis, dimana etnis-etnis tersebut

tergabung dalam satu kelompok etnis yang bernama Barunay. Keragaman yang ada dalam

etnis-etnis yang berbeda tersebut bukanlah terletak pada aspek agama, melainkan budaya,

sosial, dan bahasa. Pribumi Brunei yang beragama Islam lebih cenderung menjadi Brunei

Malays, walaupun mereka sepenuhnya tidak berbicara bahasa Melayu.

Perkiraan penduduk tahun 1998 menyatakan bahwa Brunei Darussalam memiliki

penduduk sebanyak 323.600 jiwa. 67% dari penduduk Brunei Darussalam berasal dari etnis

Melayu; 15% beretnis Cina; 6% dari masyarakat adat lain (Iban, Dayak, dan Kelabit), dan

etnis lain sebanyak 12%. Pada akhir 1980-an, 24.500 imigran bekerja rata-rata di industri

perminyakan. Populasi telah meningkat lebih dari dua belas kali lipat sejak dekade pertama

abad kedua puluh. Distribusi populasi Brunei-Muara sebanyak 66%; Belaitsebanyak 20%;

Tutong sebanyak 11%, dan Temburong sebanyak 3%.

Melayu adalah bahasa resmi Brunei Darussalam, namun bahasa Inggris telah

digunakan secara luas terutama dalam perdagangan. Bahasa lain seperti bahasa Mandarin dan

bahasa Filipina juga menjadi bahasa yang banyak digunakan oleh masyarakat Brunei

Darussalam. Bendera nasionalnya adalah warna kuning dengan dua trapesium dan jajar

genjang diagonal putih strip yang berada di atas jajaran genjang diagonal strip hitam.

a. Urbanism, Architecture, dan Tata Kota

Lebih dari setengah populasi Brunei Darussalam tinggal di ibukota, Bandar Sri

Begawan, dan kota-kota besar di sekitarnya seperti Tutong Town, Tutong District, Kuala

Belait, Seat of Belait, Bangar Village, dan Seat of Temburong.

Pemandangan ibukota dan sekitarnya didominasi oleh kubah emas mesjid Omar Ali

Saifuddien yang selesai dibangun pada 1958, Istana Nurul Iman, perumahan istana terbesar di

dunia, Royal Regalia Building, juga Royal Audience Hall, dan Audience Hall untuk Majelis

Legislatif. Makam Sultan Kelima terletak dua mil ibu kota. The Royal Mausoleum telah

digunakan sejak 1786. Stadion Nasional Hassanal Bolkiah dijadikan tempat untuk merayakan

hari-hari besar. Sejumlah taman dan pusat rekreasi telah dikembangkan dalam dekade

terakhir.

b. Makanan

Makanan pokok (makanan sehari-hari) masyarakat Brunei Darussalam terdiri dari

nasi dan sayuran, ikan, kerang, dan buah-buahan. Kari biasanya terbuat dari daging kerbau,

daging ayam, dan daging sapi dan biasanya dikonsumsi pada acara-acara khusus. Di daerah

pedesaan, banyak penduduk yang mengkonsumsi daging rusa dan kijang.

Makanan ringannya adalah beragam jenis kue yang berbahan dasar beras. Daging babi adalah

satu makanan terlarang di Brunei Darussalam. Minuman lokal yang populer adalah susu

dengan es kelapa mentah. Kopi dikonsumsi secara luas, hampir di seluruh Brunei

Darussalam. Minuman beralkohol juga salah satu yang dilarang oleh kaum Muslim.

c. Stratifikasi Sosial

Di Brunei Darussalam, kelompok etnis yang paling dominan adalah etnis Barunay,

yang terdiri dari empat tingkatan kelas sosial: bangsawan, bangsawan, orang biasa, dan para

budak (walaupun perbudakan tidak lagi dipraktekkan). Karena sistem kasta di Brunei

Darussalam masih ketat dan diwariskan berdasarkan silsilah, maka kasta seseorang tidak

dapat naik atau turun ke kasta lain. Satu-satunya tanda atau simbol stratifikasi sosial adalah

gelar kehormatan yang digunakan oleh seseorang.

d. Gender Peran dan Status

Perempuan di Brunei Darussalam telah mulai mengambil posisi dan tanggung jawab

di kantor-kantor pemerintah dan departemen. Mereka pun dapat masuk ke dalam angkatan

bersenjata namun mereka tidak dapat ikut serta dalam pertempuran.

Dibandingkan dengan masyarakat Islam di Timur Tengah, perempuan di Brunei Darussalam

memiliki status yang sangat tinggi. Wanita Muslim dianjurkan untuk mengenakan penutup

kepala tradisional, yang disebut tudong.

e. Perkawinan, Keluarga, dan Kekerabatan

Dalam tradisi perkawinan di Brunei Darussalam, orang tua dari calon mempelai laki-

laki mengatur rencana pernikahan dengan orang tua dari calon mempelai wanita. Bagi

masyarakat Muslim, pasangan yang menikah juga harus sama-sama Muslim. Sehingga

individu, terutama laki-laki, sering masuk Islam untuk menikah dengan seorang Muslim.

Pasangan yang baru menikah harus bergabung dan tinggal di rumah orang tua pengantin

perempuan. Setelah beberapa lama, pasangan yang menikah muda tersebut dapat membentuk

rumah tangga sendiri sesuai keinginan mereka.

Hukum kewarisan Islam berlaku bagi Muslim. Bagi non-Muslim, praktek-praktek tradisional

lah yang berlaku.

f. Etika

Berikut adalah aturan etiket yang bersifat universal: melakukan sesuatu dengan

menggunakan tangan kanan; menolak makanan dengan menyentuh wadah dengan tangan

kanan (tidak pernah secara verbal); menggunakan ibu jari dan tidak menggunakan jari

telunjuk saat menunjuk; melepas sepatu saat memasuki rumah atau bangunan publik,

terutama masjid; berjabat tangan dengan lembut dan kemudian dengan lembut pula

menyentuh tengah dada seseorang dengan tangan kanan (tidak berlaku bagi lawan jenis);

menghindari kontak tubuh antar lawan jenis; dan tidak pernah marah.

g. Agama

Mayoritas penduduk Brunei Darussalam beragama Islam. Liburan dalam

memperingati hari keagamaan diatur sesuai dengan kalender lunar. Awal Ramadhan

menandai awal bulan suci puasa. Perayaan hari besar Islam di Brunei Darussalam hampir

sama dengan negara-negara Islam lainnya, seperti Nuzulul Quran, Hari Raya Idul Fitri, Hari

Raya Idul Adha atau Hari Raya Haji, Maulid Nabi Muhammad sallallahu Alihi Wassalam,

dan Isra’ Mi’raj.

2.8 Hubungan Luar Negeri (PBB, ASEAN, COMMONWEALT)

Pada tahun 1984 Brunei Darussalam diterima sebagai anggota ke 159 Perserikatan Bangsa-

Bangsa. Dalam pidato penerimaannya, Duli Yang Maha Mulia Sultan menyatakan, Brunei menerima

penuh kewajiban yang tercantum dalam piagam PBB, dan bersama dengan bangsa lain akan

berjuang untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan PBB.

Brunei memainkan peranan yang aktif di ASEAN yang juga beranggotakan Indonesia,

Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Brunei menjadi anggauta ke 6, satu minggu sesudah

memperoleh kemerdekaan penuh. Brunei sangat mengharapkan ASEAN dapat memantapkan

integritas teritorial, perdamaian, keamanan dan stabilitas regional. Negara ini mendukung rencana

ASEAN untuk ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality Zona Damai, Bebas dan Tak

Memihak). Brunei telah berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan ASEAN dan kini memiliki tugas

sebagai koordinator Dialog ASEAN -- CANADA. Dalam pidato Baginda di depan para kepala

pemerintahan ASEAN di Manila bulan Desember 1987, Yang Maha Mulia Sultan menyampaikan garis

besar komitmen Brunei untuk ASEAN "Brunei telah memperoleh banyak manfaat dari keanggotaan

di ASEAN. Kami percaya ASEAN akan terus berjuang bagi keamanan dan stabilitas kawasan, serta

kemajuan ekonomi rakyat. Brunei berjanji untuk memainkan peran sebaik mungkin sesuai batas

kemampuannya sebagai anggota yang paling kecil, agar ASEAN tetap menjadi himpunan yang

bersemangat dan efektif."

Brunei memiliki pendekatan yang realistis pada Persemakruran (Commonwealth) yang

dipandang bisa memberikan forum internasional yang bermanfaat bagi negara kecil untuk

menyampaikan pandangannya. Brunei menjalin hubungan diplomatik dengan 42 negara dan angka

ini terus meningkat setiap tahun. Kedutaan besar Brunei didirikan di semua ibukota negara ASEAN

dan juga di London, Washington, New York, Riyadh, Cairo, Seoul, Tokyo, Jenewa dan segera

menyusul, Canberra. Utusan tetap ke PBB ditempatkan di New York. Di Bandar Seri Begawan kini

terdapat 15 utusan yang menetap dan negeri ini telah mengadakan perjanjian dengan 14 negara

tentang penghapusan permohonan visa.

Daftar Pustaka

1. http://www.everyculture.com/Bo-Co/brunei -darussalam.html 2.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Brunei Darussalam hubungi: Bagian Penerangan Brunei Darussalam, Grafik Advertising (PT Tiara Alam Grafika), Jalan Riau 17, Jakarta 10310, Indonesia. Tel.: (021) 337956.