makalah cyber law cyber crime

8
1 Makalah Cyber Crime and Cyber law || Rahmat, Aldi Nurdiansyah, Dian Sukardi KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kasih sayang- Nya kepada setiap manusia. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman Kita semua. Makalah ini berisikan pengertian tentang Cybercrime dan Cyber law serta beberapa contoh tentang kasusnya dan juga tindakan hukum yang menyertainya. Melalui makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada kita semua yang ingin mengetahui tentang kejahatan didunia teknologi serta hukum pidana maupun hukum perdata yang bisa didapatkan seseorang atas perbuatannya. Makalah ini juga dibuat untuk memenuhi syarat nilai UTS untuk mata kuliah Etika Profesi dan Kekayaan Intelektual . Kami menyadari bahwa makalah ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan syarat yang bersifat membangun selalu kami harapkan untuk kesempurnaan makalah ini. Akhir kata Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan makalah ini. Semoga Allah SWT selalui meridhoi segala usaha yang kita lakukan, Amin. Bogor, 22 Maret 2015 Penyusun

Upload: rahmat-as-syaakir

Post on 17-Jul-2015

144 views

Category:

Internet


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Makalah cyber law cyber crime

1 Makalah Cyber Crime and Cyber law || Rahmat, Aldi Nurdiansyah, Dian Sukardi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kasih sayang-

Nya kepada setiap manusia. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar

Muhammad SAW, Nabi akhir zaman Kita semua.

Makalah ini berisikan pengertian tentang Cybercrime dan Cyber law serta beberapa

contoh tentang kasusnya dan juga tindakan hukum yang menyertainya. Melalui makalah ini

diharapkan dapat memberikan informasi kepada kita semua yang ingin mengetahui tentang

kejahatan didunia teknologi serta hukum pidana maupun hukum perdata yang bisa didapatkan

seseorang atas perbuatannya. Makalah ini juga dibuat untuk memenuhi syarat nilai UTS

untuk mata kuliah Etika Profesi dan Kekayaan Intelektual . Kami menyadari bahwa makalah

ini sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan syarat yang bersifat

membangun selalu kami harapkan untuk kesempurnaan makalah ini. Akhir kata Kami

ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan makalah ini.

Semoga Allah SWT selalui meridhoi segala usaha yang kita lakukan, Amin.

Bogor, 22 Maret 2015

Penyusun

Page 2: Makalah cyber law cyber crime

2 Makalah Cyber Crime and Cyber law || Rahmat, Aldi Nurdiansyah, Dian Sukardi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Banyak orang yang mengatakan bahwa dunia cyber (cyberspace) tidak dapat diatur.

Cyberspace adalah dunia maya dimana tidak ada lagi batas ruang dan waktu. Padahal ruang

dan waktu seringkali dijadikan acuan hukum. Jika seorang warga Indonesia melakukan

transaksi dengan sebuah perusahaan Inggris yang menggunakan server di Amerika,

dimanakah (dan kapan) sebenarnya transaksi terjadi? Hukum mana yang digunakan?

Cyberlaw merupakan salah satu topik yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Di

Indonesia telah keluar dua buah Rancangan Undang-Undang (RUU). Yang satu diberi nama:

“RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi” (PTI), sementara satunya lagi bernama “RUU

Transaksi Elektronik”. RUU PTI dimotori oleh Fakultas Hukum Universitas Pajajaran dan

Tim Asistensi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan jalur Departemen Perhubungan

(melalui Dirjen Postel), sementar RUU TE dimotori oleh Lembaga Kajian Hukum dan

Teknologi dari Universitas Indonesia dengan jalur Departemen Perindustrian dan

Perdagangan.

B. Batasan Masalah

Penyusun membatasi penulisan makalah ini meliputi pengertian, ruang lingkup dan

perangkat Cyberlaw.

C. Tujuan Pembuatan

Berikut tujuan pembuatan makalah ini :

a. Menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Etika Profesi dan kekayaan Intelektual.

b. Menambah wawasan tentang cyberlaw dan cyber crime.

Page 3: Makalah cyber law cyber crime

3 Makalah Cyber Crime and Cyber law || Rahmat, Aldi Nurdiansyah, Dian Sukardi

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 CYBERCRIME

A. Definisi Cybercrime

Cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi

internet (cyberspace), baik yang menyerang fasilitas umum didalam cyberspace

ataupun kepemilikan pribadi. Secara teknik tindak pidana tersebut dapat dibedakan

menjadi off-line crime, semi on-line crime dan cybercrime. Masing-masing memiliki

karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama antara ketiganya adalah

keterhubungan dengan jaringan informasi publik (internet).

Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan

dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer

dan telekomunikasi.

The Prevention of Crime and the Treatment of Offlenderes di Havana, cuba

pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah yang

dikenal:

1. Cybercrime dalam arti sempit disebut Computer Crime , yaitu prilaku ilegal/

melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan/

atau data yang diproses oleh komputer.

2. Cybercrime dalam arti luas disebut Computer Related Crime, yaitu perilaku

ilegal/ melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Cybercrime adalah perbuatan

melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/

alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak

dengan merugikan orang lain.

B. Motif Cybercrime

Motif kejahatan didunia maya (cybercrime) pada umumnya dapt dikelompokkan

menjadi dua kategori, yaitu:

1. Motif Intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan

Page 4: Makalah cyber law cyber crime

4 Makalah Cyber Crime and Cyber law || Rahmat, Aldi Nurdiansyah, Dian Sukardi

2. pribadi dan menujukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan

mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini

pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual.

3. Motif Ekonomi, politik dan kriminal yaitu, kejahatan yang dilakukan untuk

keuntungan pribadi atau olongan tertentu yang berdampak pada kerugian

secara ekonomi dan politik pada pihak lain, karena memiliki tujuan yang dapat

berdampak besar. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh

sebuah korporasi.

C. FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA CYBERCRIME

Jika dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, latar belakang terjadinya

kejahatan didunia maya ini terbagi menjadi dua faktor penting, yaitu:

1. Faktor Teknis

Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah

negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling

terhubung antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku

kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran

teknologi menjadikan pihak yang satu lebih kuat dibangkan yang lain.

2. Faktor Sosial Ekonomi

Cybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global yang

kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan.

Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan

internet. Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat

membutuhkan keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu, cybercrime

berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.

D. JENIS-JENIS CYBERCRIME

Jenis-jenis Cybercrime dapat dikelompokkan dalam banyak kategori. Salah

satu pemisahan jenis cybercrime yang umum dikenal adalah kategori berdasarkan

motif pelakunya.

Page 5: Makalah cyber law cyber crime

5 Makalah Cyber Crime and Cyber law || Rahmat, Aldi Nurdiansyah, Dian Sukardi

1. Sebagai tindakan kejahatan murni

Kejahatan sengaja terjadi dan terencana untuk melakukan perusakan,

pencurian dan tindakan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem

komputer. Tindakan kriminal dan memiliki motif kriminalitas dan biasanya

menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan.

2. Sebagai Tindakan Abu-Abu (tidak jelas)

Kejahatan terjadi terhadap sistem komputer tetapi tidak melakukan

perusakan, pencurian dan tindakan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem

komputer. Contoh tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta dan

hak-hak terkait.

2.2 CYBER LAW

A. Pengertian Cyber Law

Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang

umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang

ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang

perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi

internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau

maya. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law.

Cyberlaw akan memainkan peranannya dalam dunia masa depan, karena nyaris

tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi

dewasa ini dimana kita perlu sebuah perangkat aturan main didalamnya (virtual

world).

B. Ruang Lingkup Cyber Law

Jonathan Rosenoer dalam Cyber Law – The Law Of Internet menyebutkan

ruang lingkup cyber law :

1. Hak Cipta (Copy Right)

2. Hak Merk (Trademark)

3. Pencemaran nama baik (Defamation)

4. Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech)

Page 6: Makalah cyber law cyber crime

6 Makalah Cyber Crime and Cyber law || Rahmat, Aldi Nurdiansyah, Dian Sukardi

5. Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)

6. Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name

7. Kenyamanan Individu (Privacy)

8. Prinsip kehati-hatian (Duty care)

9. Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat Isu prosedural

seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dan lain-lain.

10. Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital

11. Perangkat Hukum Cyber Law

12. Pornografi

13. Pencurian melalui Internet

14. Perlindungan Konsumen

15. Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharianseperti e- commerce, e-

government, e-education

C. Perangkat Cyberlaw

Pembentukan Cyberlaw tidak lepas dari sinergi pembuat kebijakan cyberlaw

(pemerintah) dan pengguna dunia cyber dalam kaidah memenuhi etika dan

kesepakatan bersama. Agar pembentukan perangkat perundangan tentang

teknologi informasi mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi didunia

cyber sesuai dengan standar etik dan hukum yang disepakati maka proses

pembuatannya diupayakan dengan cara Menetapkan prinsip – prinsip dan

pengembangan teknologi informasi yaitu antara lain :

1. Melibatkan unsur yang terkait (pemerintah, swasta, profesional).

2. Menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip

3. Memperhatikan keunikan dari dunia maya

4. Mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat internet yang

global

5. Menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang

menyangkut industri dan perdagangan.

6. Pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk

persoalan yang menyangkut kepentingan public

Page 7: Makalah cyber law cyber crime

7 Makalah Cyber Crime and Cyber law || Rahmat, Aldi Nurdiansyah, Dian Sukardi

7. Aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif melainkan harus

direktif dan futuristic

8. Melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki

kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan

9. hukum akibat transaksi di internet seperti : UU hak cipta, UU merk, UU

perlindungan konsumen, UU Penyiaran dan Telekomunikasi, UU

Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal Asing, UU Perpajakan, Hukum

Kontrak, Hukum Pidana dll.

Cyberlaw tidak akan berhasil jika aspek yurisdiksi hukum diabaikan. Karena

pemetaan yang mengatur cyberspace menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar

wilayah, dan antar negara, sehingga penetapan yuridiksi yang jelas mutlak diperlukan.

Ada tiga yurisdiksi yang dapat diterapkan dalam dunia cyber :

1. yurisdiksi legislatif di bidang pengaturan,

2. yurisdiksi judicial, yakni kewenangan negara untuk mengadili atau

menerapkan kewenangan hukumnya,

3. yurisdiksi eksekutif untuk melaksanakan aturan yang dibuatnya

Page 8: Makalah cyber law cyber crime

8 Makalah Cyber Crime and Cyber law || Rahmat, Aldi Nurdiansyah, Dian Sukardi

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang

umumnya diasosiasikan dengan internet.

Jonathan Rosenoer dalam Cyber Law – The Law Of Internet menyebutkan ruang

lingkup cyber law yang terbagi menjadi 15 poin.

Ada dua model yang diusulkan oleh Mieke untuk mengatur kegiatan di cyber space,

yaitu :

a. Model ketentuan Payung (Umbrella Provisions).

b. Model Triangle Regulations.

Inisiatif untuk membuat “cyberlaw” di Indonesia sudah dimulai sebelum tahun 1999

dan berkembang hingga sekarang.

B. Saran dan Kritik

Penulis menyarankan agar tugas kelompok ini terus dilaksanakan setiap

tahunnya untuk memperkaya wawasan mahasiswa. Penulis juga mengharap kritik

yang membangun demi kesempurnaan tugas makalah kelompok ini.