makalah audit laporan selain audit dan kepatuhan atestasi kelompok 6

5/19/2018 Makalah Audit Laporan Selain Audit Dan Kepatuhan Atestasi Kelompok 6

http:///reader/full/makalah-audit-laporan-selain-audit-dan-kepatuhan-atestasi-kel

1

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat saat ini, membuat

pelaku bisnis meningkatkan kinerja perusahaan untuk mempertahankan dalam persaingan usaha

yang terjadi. Selain mempertahankan didunia usaha, perusahaan dapat membuat suatu laporan

keuangan yang dapat digunakan sebagai informasi kepada pengguna laporan. Laporan keuangan

yang dikeluarkan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diatur

oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Banyak perusahaan yang kurang memperhatikan terhadap

laporan keuangan tersebut apakah sudah sesuai atau kurang sesuai dengan Standar Akuntansi

yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, perusahaan dapat menggunakan jasa audit yang dianggap

independen dalam memeriksa laporan keuangan tersebut, jasa audit yang dimaksud adalah

dengan menggunakan jasa auditor eksternal yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik.

Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dan merupakan tanggung jawabnya. Laporan

keuangan perlu diaudit oleh pihak ketiga yang independen, dalam hal ini auditor eksternal,

karena: Pertama, adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pihak

luar perusahaan menyebabkan perlunya pihak ketiga yang dapat dipercaya. Kedua, karena

laporan keuangan kemungkinan mengandung kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak

disengaja. Ketiga, laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini unqualified,

diharapkan para pemakai laporan keuangan dapat yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas

dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum



2

BAB II

PEMBAHASAN

LAPORAN SELAIN AUDIT

BENTUK LAIN PENGAITAN AKUNTAN DENGAN LAPORAN KEUANGAN

HISTORIS

Informasi atau laporan keuangan interim berarti informasi keuangan atau laporan

keuangan untuk jangka waktu kurang dari setahun penuh atau untuk jangka waktu dua belas

bulan namun berakhir pada tanggal selain tanggal akhir tahun buku perusahaan.

Karakteristik Informasi Keuangan Interim

Karakteristik informasi keuangan interim mempengaruhi sifat, saat, dan lingkup prosedur

yang diterapkan oleh akuntan dalam review informasi tersebut. Ketepatan waktu merupakan

unsur penting dalam pelaporan informasi keuangan interim. Informasi keuangan interim

biasanya disediakan bagi investor dan pihak lain lebih cepat dibandingkan dengan informasi

keuangan tahunan. Ketepatan waktu penyajian informasi keuangan interim biasanya

menghalangi penyusunan informasi dan pendokumentasian seluas sebagaimana yang diterapkan

terhadap informasi keuangan tahunan.

Oleh karena itu, karakteristik informasi keuangan interim ditandai dengan berbagai

taksiran pendapatan, kos (cost), dan beban yang lebih banyak dibandingkan dengan untuk tujuan

informasi keuangan tahunan. Karakteristik lain informasi keuangan interim adalah dalam

hubungannya dengan informasi keuangan tahunan. Penundaan pengakuan pendapatan dan beban

(deferrals), akrual (accruals), dan estimasi pada akhir masing-masing periode interim seringkali

dipengaruhi oleh pertimbangan pada tanggal interim tentang hasil usaha yang diperkirakan untuk

sisa waktu periode tahunan.



3

Tujuan Review Atas Informasi Keuangan Interim

Tujuan review informasi keuangan interim adalah untuk memberikan dasar bagi akuntan

dalam melaporkan apakah perlu dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Review tersebut dilakukan

dengan menerapkan secara objektif pengetahuan akuntan mengenai praktik pelaporan keuangan

terhadap masalah akuntansi signifikan yang ditemukannya melalui permintaan keterangan dan

prosedur analitik. Tujuan review informasi keuangan interim sangat berbeda dengan tujuan audit

atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Tujuan suatu audit adalah untuk memberikan dasar memadai bagi pernyataan pendapat

atas laporan keuangan secara keseluruhan. Review atas informasi keuangan interim bukanlah

dasar bagi pemberian pendapat semacam itu, karena review tersebut tidak mencakup pengujian

catatan akuntansi melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmasi, pemerolehan hal yang

bersangkutan dengan bukti yang menguatkan hasil yang diperoleh dari permintaan keterangan,

penerapan prosedur tertentu lain yang biasanya dilaksanakan dalam audit. Review dapat

mengarahkan perhatian akuntan terhadap hal-hal signifikan yang berdampak terhadap informasi

keuangan interim, namun tidak memberikan jaminan bahwa akuntan mengetahui semua hal

signifikan yang dapat diungkapkan dalam audit.

Prosedur Review Atas Informasi Keuangan Interim

Prosedur untuk melaksanakan review informasi keuangan interim pada umumnya

terbatas pada prosedur permintaan keterangan dan prosedur analitik saja, tidak meliputi prosedur

pencarian dan prosedur verifikasi, terhadap masalah-masalah akuntansi signifikan yang berkaitan

dengan informasi keuangan yang dilaporkan. Prosedur yang harus diterapkan oleh akuntan

umum meliputi:

a. Meminta keterangan mengenai pengendalian intern, yang meliputi lingkungan pengendalian,

sistem akuntansi, dan sepanjang diperlukan, prosedur pengendalian, baik untuk informasi

keuangan tahunan maupun informasi keuangan interim, dan perubahan signifikan dalam



4

pengendalian intern yang terjadi sejak audit laporan keuangan terakhir sejak review informasi

keuangan terakhir untuk menentukan dampak potensial pengendalian intern dan perubahan

signifikan dalam pengendalian intern yang terjadi sejak audit laporan keuangan atas penyusunan

informasi keuangan interim.

b. Menerapkan prosedur analitik atas informasi keuangan interim untuk mengidentifikasikan dan

memberikan dasar untuk mengajukan pertanyaan tentang hubungan dan pos individual yang

tampak luar biasa. Prosedur analitik untuk meliputi pembandingan informasi keuangan interim

yang bersangkutan dengan masa terdahulu dan dengan masa yang sama pada tahun sebelumnya,

evaluasi terhadap informasi keuangan interim yang dilakukan dengan mempertimbangkan

hubungan yang jelas di antara data keuangan dan, jika relevan, di antara data nonkeuangan,

pembandingan jumlah-jumlah tercatat, atau ratio yang dihitung atas dasar jumlah-jumlah yang

tercatat, dengan jumlah-jumlah yang diharapkan terjadi yang dikembangkan oleh akuntan.

Akuntan mengembangkan harapan itu dengan cara mengidentifikasi dan menggunakan

hubungan jelas yang secara masuk akal diharapkan akan ada berdasarkan pemahaman akuntan

tentang klien dan industri yang didalamnya usaha klien beroperasi. Berikut ini disajikan contoh

berbagai sumber informasi untuk mengembangkan harapan:

Informasi keuangan dari satu periode atau beberapa periode sebelumnya dengan

memperhatikan perubahan-perubahan yang telah diakui.

Hasil yang diantisipasikan-sebagai contoh, anggaran atau prakiraan, termasuk

ekstrapolasi berdasarkan data tahunan atau data interim.

Hubungan antarunsur informasi keuangan dalam periode tertentu.

Informasi tentang industri yang di dalamnya klien beroperasi-sebagai contoh, informasi

laba bruto.

Hubungan informasi keuangan dengan informasi nonkeuangan yang relevan.

Dalam menerapkan prosedur tersebut di atas, akuntan harus mempertimbangkan jenis

masalah yang, dalam tahun atau masa interim sebelumnya, mengharuskan penyesuaian. Biasanya

akuntan tidak akan berusaha mendapatkan bahan bukti yang menguatkan mengenai respon

manajemen atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh akuntan tersebut dalam review

terhadap informasi keuangan interim. Namun, akuntan harus mempertimbangkan konsistensi



5

respon manajemen atas hasil pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan dalam perikatan audit

dan hasil penerapan prosedur analitik. Karena dalam penyusunan informasi keuangan interim

lebih banyak dilakukan estimasi atas pendapatan, kos (cost), dan beban dibandingkan dengan

dalam penyusunan laporan keuangan tahunan.

c. Membaca notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris dan komite-komite yang dibentuk

oleh dewan komisaris untuk mengidentifikasikan tindakan yang dapat mempengaruhi informasi

keuangan interim.

d. Membaca informasi keuangan interim untuk mempertimbangkan, berdasarkan informasi yang

diperoleh akuntan, apakah informasi yang dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia.

e. Mendapatkan laporan dari akuntan lain, jika ada, yang mengadakan perikatan untuk

melakukan review informasi keuangan interim atas bagian yang penting dari entitas yang di-

review, anak perusahaan, atau afiliasi lainnya.

f. Menanyakan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi

mengenai apakah informasi keuangan interim telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum di Indonesia dan prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, apakah ada

perubahan praktik akuntansi entitas tersebut, apakah ada perubahan kegiatan bisnis entitas

tersebut, masalah yang menimbulkan pertanyaan pada waktu penerapan prosedur di atas, dan

peristiwa sesudah tanggal informasi keuangan interim yang berpengaruh material atas penyajian

informasi tersebut.

g. Mendapatkan representasi tertulis dari manajemen mengenai tanggung jawab mereka atas

informasi keuangan, kelengkapan notulen rapat, peristiwa setelah tanggal informasi keuangan

interim, dan hal-hal lain yang menurut akuntan memerlukan penegasan tertulis dari klien.



6

Laporan akuntan atas review terhadap Informasi Keuangan Interim

Akuntan dapat mengizinkan penggunaan namanya dan pencantuman laporannya dalam

komunikasi tertulis tentang informasi keuangan interim, jika akuntan tersebut telah melakukan

review sebagaimana dijelaskan dalam paragraf-paragraf di atas. Jika terdapat pembatasan

lingkup review atas informasi keuangan interim yang menyebabkan tidak dapat diselesaikannya

review tersebut, akuntan harus melarang penggunaan namanya. Pembatasan lingkup review

dapat berupa pembatasan oleh klien atau disebabkan hal-hal tertentu seperti saat pelaksanaan

pekerjaan akuntan atau ketidakcukupan catatan akuntansi.

Bentuk laporan Review Akuntan

Laporan akuntan yang melampiri informasi keuangan interim yang telah di-review harus

mencakup:

1. Suatu judul yang berisi frasa Laporan Akuntan Independen.

2. Identifikasi informasi keuangan interim yang di-review.

3. Suatu pernyataan bahwa informasi keuangan adalah tanggung jawab manajemen

perusahaan.

4.

Pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan berdasarkan standar

yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

5. Uraian mengenai prosedur review atas informasi keuangan interim yang dilakukan.

6. Suatu pernyataan bahwa review atas informasi keuangan interim dilakukan dengan

lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan audit berdasarkan standar auditing

yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dalam review terhadap informasi keuangan interim, akuntan tidak

memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.7. Suatu pernyataan apakah akuntan menemukan indikasi perlunya modifikasi material yang

harus dilakukan agar informasi keuangan interim sesuai dengan prinsip akuntansi yang


8. Tanda tangan, nama, nomor izin akuntan publik, dan/atau nomor register negara akuntan.



7

9. Tanggal laporan review. Laporan dapat dialamatkan kepada perusahaan yang informasi

keuangannya di-review, dewan komisarisnya, atau para pemegang sahamnya. Umumnya,

laporan harus diberi tanggal berdasarkan tanggal selesainya review. Sebagai tambahan,

setiap halaman informasi keuangan interim harus secara jelas diberi tanda tidak diaudit.

Berikut ini contoh laporan akuntan atas review informasi keuangan interim :

Laporan Akuntan Independen

[Pihak yang dituju oleh akuntan]

PT KXT dana anak perusahaan konsolidasian tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X2, serta untuk

periode tiga bulan dan sembilan bulan yang berakhir pada tanggal ..

Kami telah melakukan review atas (sebutkan laporan atau informasi yang di-review) PT KXT

dan anak perusahaannya yang dikonsolidasikan tanggal 30 September 20X1 dan masa tiga bulan

serta sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan (atau informasi

keuangan) tersebut merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan.

Kami melaksanakan review berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Review atas informasi keuangan interim terutama meliputi penerapan prosedur analitik terhadap

data keuangan dan meminta keterangan kepada orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal

yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan. Lingkup review ini sangat sempit bila

dibandingkan dengan lingkup audit berdasarkan standar auditing yang bertujuan untuk

memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidakmenyatakan pendapat seperti itu.

Berdasarkan review kami, kami tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material

terhadap laporan keuangan (atau informasi keuangan) yang kami sebutkan di atas agar sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.



8

[Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik]

[Tanggal]

LAPORAN KHUSUS BERDASARKAN STANDAR AUDITING

Laporan khusus diatur dalam SA Seksi 623, yang meliputi laporan auditor yang diterbitkan

dalam hubungannya dengan:

1. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan basis akuntansi komprehensif selain

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Unsur, akun atau pos laporan keuangan yang ditentukan.

3. Kepatuhan dengan aspek perjanjian kontrak atau persyaratan peraturan yang berkaitan

dengan laporan keuangan auditan.

4. Penyajian keuangan untuk mematuhi perjanjian kontrak atau ketentuan peraturan.

5. Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk yang telah ditetapkan sebelumnya atau

daftar yang memerlukan bentuk tertentu laporan auditor.

Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai Dengan Basis Komprehensif Selain PABU di

Indonesia

Basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

adalah salah satu di antara berikut ini:

1. Basis akuntansi yang digunakan oleh entitas yang melaporkan untuk memenuhi

persyaratan atau mematuhi ketentuan pelaporan keuangan suatu badan pemerintahan

yang berwenang untuk mengatur entitas tersebut. Contohnya adalah basis akuntansi yang

digunakan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan yang diatur oleh Departemen

Keuangan.



9

2. Basis akuntansi yang digunakan atau diharapkan akan digunakan oleh entitas untuk

mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan untuk periode

yang dicakup oleh laporan keuangan.

3. Basis akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, dan modifikasi basis kas yang memiliki

dukungan kuat, seperti pencatatan depresiasi atas aktiva tetap atau accrued income taxes.

4. Rangkaian kriteria pasti yang memiliki dukungan kuat yang diterapkan ke semua pos

material yang tampak dalam laporan keuangan, seperti basis akuntansi tingkat harga

(price-level basis of accounting)

Dalam pelaporan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan basis akuntansi

komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, auditor independen

harus mencantumkan dalam laporannya hal-hal berikut ini:

a. Judul yang berisi kata independen

b. Suatu paragraf yang:

Menyatakan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan telah diaudit.

Menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen

perusahaan dan bahwa auditor bertanggung jawab untuk menyatakan suatu pendapat ataslaporan keuangan berdasarkan auditnya.

c. Suatu paragraf yang:

1) Menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang diterapkan oleh

Ikatan Akuntan Indonesia.

2) Menyatakan bahwa standar auditing yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan auditnya untuk memperolehkeyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

3) Menyatakan bahwa suatu audit mencakup:

Pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan

pengungkapan dalam laporan keuangan,



10

Penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh

manajemen, dan

Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

4) Menyatakan bahwa auditor yakin bahwa auditnya memberikan dasar memadai untuk

memberikan pendapatnya.

d. Suatu paragraf yang:

Menyatakan basis penyajian dan mengacu ke catatan atas laporan keuangan yang

menjelaskan basis tersebut.

Menyatakan basis penyajian adalah basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia.

e. Suatu paragraf yang menyatakan pendapat auditor (atau pernyataan tidak memberikan

pendapat) mengenai kewajaran laporan keuangan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan

basis akuntansi yang dijelaskan. Jika auditor berkesimpulan bahwa laporan keuangan tidak

disajikan secara wajar dengan basis akuntansi yang dijelaskan atau jika terdapat pembatasan atas

lingkup audit, ia harus mengungkapkan alasan yang menguatkan kesimpulannya tersebut dalam

paragraf penjelasan (yang dicantumkan sebelum paragraf pendapat) dalam laporannya dan harus

mencantumkan dalam paragraf pendapat bahasa modifikasi yang semestinya dan suatupengacuan ke paragraf penjelasan.

f. Jika laporan keuangan disusun sesuai dengan persyaratan atau ketentuan pelaporan keuangan

yang diterapkan oleh badan pemerintah yang berwenang mengatur, suatu paragraf diperlukan

untuk menjelasakan pembatasan distribusi laporan kepihak-pihak dalam entitas atau untuk

pelaporan kepada badan pemerintah yang berwenang mengatur tersebut. Paragraf yang berisi

batasan tersebut diperlukan, meskipun menurut undang-undang dan peraturan, laporan auditor

dapat menjadi catatan yang tersedia untuk kepentingan umum. Namun, auditor dapat

menggunakan bentuk laporan ini jika laporan keuangan dan laporan auditor hanya ditujukan

semata-mata untuk pendaftaran ke satu atau lebih badan pengatur yang memiliki kewenangan

atas entitas yang bersangkutan.

g. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik.



11

h. Tanggal laporan auditor.

Contoh:

Laporan Keuangan Disusun Atas Suatu Basis yang Ditetapkan oleh Badan Pengatur Terutama

untuk Diserahkan Kepada Badan Tersebut

Laporan Auditor Independen

[Pihak yang dituju oleh auditor]

Kami telah mengaudit laporan aktiva yang diperkenankan (admitted assets), utang, dan surplus

Perusahaan Asuransi KXT tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1, serta laporan laba-rugi,

laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas-basis peraturan dan perubahan dalam surplus-

basis peraturan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan

adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan

pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan

Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar

kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-

jumlah dan pengungkapkan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip

akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian

terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami

memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.



12

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan X, laporan keuangan ini disusun sesuai dengan praktik

akuntansi yang ditetapkan atau diizinkan oleh Departemen Keuangan, yang merupakan basis

akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar,

dalam semua hal yang material, aktiva yang diperkenankan, utang dan surplus Perusahaan

Asuransi KXT tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1 dan hasil usaha, perubahan ekuitas, serta

arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan basis akuntansi

yang dijelaskan dalam Catatan X.

Laporan ini dimaksudkan tidak untuk tujuan lain kecuali untuk memberikan informasi kepada

dan digunakan oleh dewan komisaris dan manajemen Perusahaan Asuransi KXT serta untuk

memenuhi persyaratan [nama badan pengatur] dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.


[Tanggal]

Unsur, Akun, atau Pos Tertentu Laporan Keuangan

Auditor independen dapat diminta untuk menyatakan pendapat atas satu atau lebih unsur, akun,

atau pos tertentu suatu laporan keuangan. Dalam perikatan ini, unsur, akun, atau pos tertentu

dapat disajikan dalam suatu laporan atau dalam suatu dokumen yang menyertai laporan. Contoh

satu atau lebih unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan yang auditor mungkin

diminta untuk melaporkan atas dasar audit yang dilaksanakannya berdasarkan standar auditing

yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia adalah sewa, royalty, partisipasi laba, atau penyisihan

pajak penghasilan.

Jika auditor mengadakan perikatan untuk menyetakan pendapat atas satu atau lebih unsur, akun,

atau pos tertentu suatu laporan keuangan, laporan harus berisi:

a. Judul yang berisi kata independen.



13

b. Suatu paragraf yang:

Menyatakan bahwa unsur, akun, atau pos tertentu yang disebutkan dalam laporan

keuangan telah diaudit. Jika audit dilaksanakan bersamaan dengan audit atas laporan

keuangan perusahaan, paragraf ini harus menyatakan dan menujukkan tanggal laporan

auditor atas laporan keuangan. Lebih lanjut, setiap penyimpangan dari laporan auditor

bentuk baku atas laporan keuangan auditan harus pula diungkapkan jika dipandang

relevan dengan penyajian unsur, akun atau pos tertentu tersebut.

Menyatakan bahwa unsur, akun, atau pos tertentu merupakan tanggung jawab manajemen

perusahaan dan bahwa auditor bertanggung jawab untuk menyatakan suatu pendapat atas

unsur, akun atau pos tertentu berdasarkan auditnya.

c. Suatu paragraf yang:

(1) Menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh

Ikatan Akuntan Indonesia.

(2) Menyatakan bahwa standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

mengharuskan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan auditnya untuk memperoleh

keyakinan memadai tentang apakah unsur, akun, atau pos tertentu bebas dari salah saji material.

(3) Menyatakan bahwa suatu audit mencakup:

Pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan

dalam unsur, akun atau pos tertentu.

Penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh

manajemen, dan

Penilaian penyajian secara keseluruhan unsur, akun, atau pos tertentu.

(4) Menyatakan bahwa auditor yakin bahwa auditnya memberikan dasar memadai untuk

memberikan pendapatnya.

d. Suatu paragraf yang:



14

Menyatakan basis penyajian unsur, akun, atau pos tertentu dan, jika ada, suatu perjanjian

yang menyatakan basis semacam itu, jika penyajian tidak disusun sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Jika dipandang perlu, meliputi suatu penjelasan dan sumber interpretasi signifikan, jika

ada, yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, yang berkaitan dengan ketentuan

perjanjian yang relevan.

e. Suatu paragraf yang menyatakan pendapat auditor (atau pernyataan tidak memberikan

pendapat) atas apakah unsur, akun, atau pos tertentu disajikan secara wajar, dalam semua hal

yang material, sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan. Jika auditor berkesimpulan bahwa

unsur, akun, atau pos tertentu tidak disajikan secara wajar atas basis akuntansi yang dijelaskan

atau jika terdapat pembatasan atas lingkup audit, ia harus mengungkapkan alasan yang

menguatkan keseimpulannya tersebut dalam parargraf penjelasan (yang dicantumkan sebelum

paragraf pendapat) dalam laporannya dan harus mencantumkan dalam paragraf pendapat bahasa

modifikasi yang semestinya dan suatu pengacuan ke paragraf penjelasan.

f. Jika unsur, akun, atau pos tertentu disusun sesuai dengan persyaratan atau ketentuan pelaporan

keuangan yang diatur dalam suatu kontrak atau perjanjian yang menghasilkan suatu penyajian

yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau suatu basis

akuntansi komprehensif lainnya, maka suatu paragraf diperlukan untuk menjelaskan pembatasandistribusi laporan ke pihak-pihak dalam entitas yang bersangkutan atau untuk pelaporan kepada

pihak yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian tersebut.12 Pembatasan ini diperlukan

karena basis penyajian ditentukan dengan mengacu ke suatu dokumen yang umumnya tidak

tersedia bagi pihak ketiga yang lain.

g. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik.

h. Tanggal laporan auditor.



15

Contoh:

Laporan Auditor yang Berkaitan dengan Royalty

Laporan Auditor Independen

[Pihak yang dituju oleh auditor]

Kami telah mengaudit daftar royalty yang berlaku untuk produksi mesin Divisi X PT KXT untuk

tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2, di bawah syarat-syarat perjanjian lisensi

bertanggal 14 Mei, 20XX antara PT QRS dengan PT KXT. Daftar ini adalah tanggung jawab

manajemen PT KXT. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas daftar

tersebut berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan

Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar

kami memperoleh keyakinan memadai bahwa daftar royalty tersebut bebas dari salah saji

material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung

jumlah-jumlah dan pengungkapkan dalam daftar royalty tersebut. Audit juga meliputi penilaian

atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta

penilaian terhadap penyajian daftar tersebut secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami

memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Kami telah memperoleh informasi bahwa, menurut interpretasi PT KXT atas perjanjian lisensi

yang kami sebut dalam paragraf pertama, royalty dihitung atas dasar jumlah mesin yangdiproduksi, setelah memperhitungkan dampak adanya produksi yang rusak, namun tidak

memperhitungkan retur penjualan yang kemudian dinyatakan rusak, meskipun retur penjualan

diganti dengan mesin baru tanpa beban kepada pembeli.



16

Menurut pendapat kami, daftar royatlty yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam

semua hal yang material, jumlah mesin yang diproduksi Divisi X PT KXT untuk tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2, dan jumlah royalty yang bersangkutan dengan jumlah

produksi tersebut, di bawah perjanjian lisensi yang kami sebut di atas.

Laporan ini dimaksudkan tidak untuk tujuan lain kecuali untuk memberikan informasi kepada

dan digunakan oleh dewan komisaris dan manajemen PT KXT dan PT QRS dan tidak boleh

digunakan untuk tujuan lainnya.


[Tanggal]

Kepatuhan Terhadap Aspek Perjanjian Kontrak atau Persyaratan Peraturan yang

Berkaitan dengan Laporan Keuangan Auditan

Entitas mungkin diharuskan oleh perjanjian kontrak, seperti bond indenture dan

perjanjian utang, atau oleh badan pengatur untuk menyerahkan laporan kepatuhan oleh auditor

independen. Sebagai contoh, perjanjian utang seringkali menetapkan berbagai kewajiban bagi

peminjam, menyangkut masalah-masalah seperti pembayaran ke dalam sinking fund,

pembayaran bunga, mempertahankan current ratio, dan pembatasan dalam pembayaran dividen.

Perjanjian tersebut biasanya juga mensyaratkan peminjam untuk menyerahkan laporan keuangan

tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen.

Dalam beberapa keadaan, pemberi pinjaman atau wali amanatnya mungkin memintakeyakinan dari auditor independen bahwa peminjam telah mematuhi ketentuan tertentu

perjanjian yang berkaitan dengan masalah akuntansi. Auditor independen dapat memenuhi

permintaan ini dengan memberikan keyakinan negatif yang bersangkutan dengan ketentuan yang

berlaku berdasarkan audit atas laporan keuangan.



17

Keyakinan ini dapat diberikan dalam laporan terpisah atau dalam satu atau dua paragraf

laporan auditor yang menyertai laporan keuangan. Namun, keyakinan ini tidak harus diberikan

kecuali jika auditor telah mengaudit laporan keuangan tersebut yang bersangkutan dengan

perjanjian kontrak atau persyaratan peraturan dan harus tidak memperluas ketentuan perjanjian

yang berkaitan dengan masalah yang tidak tercakup dalam prosedur audit yang dilaksanakan

dalam audit atas laporan keuangan. Selain itu, keyakinan tersebut harus tidak diberikan jika

auditor telah menyatakan pendapat tidak wajar atau menyatakan tidak memberikan pendapat atas

laporan keuangan yang memiliki kaitan dengan ketentuan perjanjian.

Jika laporan auditor atas kepatuhan terhadap perjanjian kontrak atau ketentuan peraturan

diberikan dalam laporan terpisah, laporan tersebut harus memuat:

1.

Judul yang berisi kata independen.

2. Suatu paragraf yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit berdasarkan

standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan berisi tanggal

laporan auditor atas laporan keuangan tersebut. Lebih lanjut, setiap penyimpangan dari

laporan auditor bentuk baku atas laporan keuangan harus pula diungkapkan.

3. Suatu paragraf yang berisi pengacuan ke persyaratan tertentu dalam perjanjian (covenant)

atau paragraph tertentu dalam perjanjian, memberikan keyakinan negatif tentang

kepatuhan terhadap covenant yang berlaku dalam suatu perjanjian, sepanjang berkaitandengan masalah akuntansi, dan menegaskan bahwa keyakinan negatif diberikan dalam

hubungannya dengan audit atas laporan keuangan. Auditor biasanya harus menyatakan

bahwa tujuan utama audit bukan untuk memperoleh pengetahuan mengenai kepatuhan.

4. Suatu paragraf yang berisi suatu penjelasan dan sumber interpretasi signifikan, jika ada,

yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, yang berkaitan dengan ketentuan perjanjian

yang relevan.

5. Suatu paragraf yang membatasi distribusi laporan ke pihak-pihak dalam entitas atau

untuk pelaporan kepada pihak yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian tersebut

atau untuk penyerahan suatu dokumen kepada badan pengatur, karena dasar penyajian

ditentukan dengan mengacu ke dokumen yang umumnya tidak tersedia bagi pihak ketiga

yang lain.

6. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik.



18

7. Tanggal laporan auditor.

Penyajian Keuangan Untuk Mematuhi Perjanjian Kontrak atau Ketentuan Peraturan

Auditor seringkali diminta untuk melaporkan laporan keuangan dengan tujuan khusus

yang disusun untuk mematuhi perjanjian kontrak atau ketentuan peraturan. Dalam hampir semua

keadaan, tipe perjanjian ini hanya ditujukan untuk penggunaan oleh pihak-pihak yang mengikat

perjanjian, badan pengatur, atau pihak tertentu lainnya. Pelaporan atas tipe penyajian ini

mencakup hal berikut.

1. Penyajian keuangan dengan tujuan khusus yang disusun untuk mematuhi perjanjian

kontrak atau ketentuan peraturan yang tidak merupakan suatu penyajian yang lengkap

tentang aktiva, utang, pendapatan dan beban entitas, tetapi telah disajikan sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau suatu basis akuntansi

komprehensif.

2. Penyajian keuangan dengan tujuan khusus (mungkin berupa satu set lengkap laporan

keuangan atau satu di antara laporan keuangan pokok) yang disusun dengan basis

akuntansi yang ditetapkan dalam perjanjian yang tidak merupakan penyajian sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi

komprehensif.

Informasi Keuangan yang Disajikan Dalam Bentuk atau Daftar yang Ditetapkan

Formulir atau daftar tercetak yang didesain atau ditetapkan oleh badan seringkali

menentukan kata-kata yang dipakai dalam laporan auditor. Banyak formulir ini tidak dapat

diterima oleh auditor independen karena formulir laporan auditor yang telah ditetapkan tidak

sejalan dengan standar pelaporan profesional. Sebagai contoh, bahasa yang ditetapkan untuk

laporan mungkin memerlukan pernyataan auditor yang tidak konsisten dengan fungsi atau

tanggung jawab auditor.

Beberapa formulir laporan dapat diterima dengan menyisipkan kata-kata; yang lain dapat

dibuat diterima jika dilakukan revisi lengkap. Bila formulir laporan yang dicetak mengharuskan



19

auditor independen untuk membuat suatu pernyataan yang tidak dapat dibenarkan oleh auditor,

ia harus membetulkan formulir yang bersangkutan atau melampirkan laporannya terpisah.

LAPORAN KHUSUS BERDASARKAN STANDAR ATESTASI

Sesuai dengan PSAT No. 07 dinyatakan bahwa Suatu perikatan atestasi adalah perikatan

yang di dalamnya praktisi mengadakan perikatan untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang

menyatakan suatu simpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak

lain.

Standar Umum

1. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki keahlian dan

pelatihan teknis cukup dalam fungsi atestasi.

2. Perikatan harus dilaksanakan oleh seorang praktisi atau lebih yang memiliki pengetahuan

cukup dalam bidang yang bersangkutan dengan asersi.

3. Praktisi harus melaksanakan Perikatan hanya jika ia memiliki alasan untuk meyakinkan

dirinya bahwa dua kondisi berikut ini ada:

Asersi dapat dinilai dengan kriteria rasional, baik yang telah ditetapkan oleh badan yang

diakui atau yang dinyatakan dalam penyajian asersi tersebut dengan cara cukup jelas dan

komprehensif bagi pembaca yang diketahui mampu memahaminya

Asersi tersebut dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan rasional dengan

menggunakan kriteria tersebut.

4. Dalam semua hal yang bersangkutan dengan perikatan, sikap mental independen harus

dipertahankan oleh praktisi.

5. Kemahiran profesional harus selalu digunakan oleh praktisi dalam melaksanakan perikatan,

mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan perikatan tersebut.

Laporan atestasi yang didistribusikan kepada umum harus dibatasi ke dua tingkat

keyakinan: yang pertama didasarkan atas suatu pengurangan risiko atestasi ketingkat yang cukup



20

rendah (suatu "pemeriksaan") dan yang lain didasarkan atas suatu pengurangan risiko atestasi ke

tingkat yang menengah (suatu "review").

Dalam suatu perikatan untuk mencapai tingkat keyakinan tertinggi (suatu pemeriksaan)

"simpulan praktisi harus dinyatakan dalam bentuk pendapat positif. Jika risiko atestasi telah

dikurangi hanya ke tingkat yang menengah (suatu "review"), simpulan harus dinyatakan dalam

bentuk keyakinan negatif.

Pada waktu menyatakan suatu pendapat positif, praktisi harus secara jelas menyatakan

apakah, menurut pendapatnya, asersi disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau

telah dinyatakan. Namun, laporan yang menyatakan pendapat positif atas suatu penyajian asersi

secara keseluruhan, dapat dimodifikasi atau berisi suatu pengecualian untuk beberapa aspek

penyajian atau perikatan. Sebagai tambahan, laporan tersebut dapat memberikan penekanan atas

masalah tertentu yang bersangkutan dengan perikatan atestasi atau penyajian asersi.

Berikut ini suatu contoh laporan pemeriksaan yang berisi pernyataan pendapat wajar

tanpa pengecualian atas suatu penyajian asersi, dengan anggapan tidak terdapat bentuk laporan

khusus yang telah ditetapkan dalam standar Ikatan Akuntan Indonesia atau badan lain

berwenang.

Kami telah memeriksa .[sebutkan penyajian asersi-seperti, Laporan Statistik Hasillnvestasi

Dana perusahaan XYZ untuk tahun yang berakhir tanggal3l Desember 20X1] . Pemeriksaan

kami laksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, oleh karena

itu, meliputi prosedur yang kami pandang perlu sesuai dengan keadaan.

[Tambahan paragraf dapat dicantumkan untuk menekankan masalah tertentu yang bersangkutan

dengan perikatan atestasi atau penyajian asersi]

Menurut pendapat kami ..[sebutkan penyajian-seperti Laporan Statistik Hasil

lnvestasi] seperti yang telah kami sebutkan dalam paragrafdi atas, menyajikan [sebutkan asersi-

seperti, hasil investasi dana perusahaan XYZ untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember

20X1] sesuai dengan [sebutkan kriteria yang telah ditetapkan atau telah dinyatakan-misalnya

kriteria pengukuran dan pengungkapan sebagaimana yang dicantumkan dalam Catatan 11].



21

Dalam memberikan keyakinan negatif, simpulan praktisi harus menyatakan apakah

informasi yang diperoleh praktisi dari pekerjaan yang dilakukan menunjukkan bahwa asersi

tersebut tidak disajikan, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan atau yang telah dinyatakan.

Berikut ini disajikan contoh laporan review yang menyatakan keyakinan negatif tanpa

pengecualian, dengan anggapan tidak ada pelaporan khusus yang ditetapkan Ikatan Akuntan

Indonesia atau badan berwenang lainnya.

Kami telah me-review .[sebutkan penyajian asersi-sebagai contoh, Laporan Statistik Kinerja

Investasi Dana KXT untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20X1]. Re-view kami

laksanakan berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Review memiliki lingkup yang sangat terbatas dibandingkan dengan pemeriksaan, yang

bertujuan untuk menyatakan suatu pendapat atas [sebutkan penyajian asersi sebagai contoh,

Laporan Statistik Kinerja Investasi Dana KY]. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat

seperti itu.

Berdasarkan review kami, tidak terdapat penyebab hal yang menjadikan kami yakin

bahwa [sebutkan penyajian asersi-sebagai contoh, Laporan Statistik Kinerja Investasi] tidak

disajikan sesuai dengan[sebutkan kriteria yang ditetapkan-sebagai contoh, kriteria pengukuran

dan pengungkapan sebagaimana yang disebutkan dalam Catatan No.1].



22

PELAPORAN KEPATUHAN

PERIKATAN ATESTASI KEPATUHAN

Kondisi Untuk Pelaksanaan Perikatan

Praktisi dapat melaksanakan suatu perikatan yang berkaitan dengan asersi tertulis

manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau efektivitas pengendalian

intern atas kepatuhan jika kedua kondisi berikut ini :

1. Manajemen menerima tanggung jawab atas kepatuhan entitas terhadap persyaratan

tertentu dan efektivitas pengendalian intern terhadap kepatuhan.

2. Manajemen mengevaluasi kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau efektivitas

pengendalian intern terhadap kepatuhan.

3. Manajemen membuat asersi tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu. Jika

laporan praktisi dimaksudkan untuk pemakaian umum, asersi tersebut harus dalam

bentuk surat representasi kepada praktisi dan dalam laporan terpisah yang akan

melampiri laporan praktisi. Jika penggunaan laporan praktisi dibatasi hanya kepada pihak

dalam entitas yang bersangkutan dan badan pengatur tertentu, asersi dapat hanya

berbentuk surat representasi.

4. Asersi manajemen dapat dievaluasi dengan menggunakan kriteria yang masuk akal, yang

ditetapkan oleh badan yang diakui atau dinyatakan dalam asersi secara cukup jelas dan

komprehensif bagi pembaca yang berpengetahuan untuk memahaminya, dan asersi

tersebut dapat diestimasi dan diukur secara masuk akal dengan menggunakan kriteria

tersebut.

5. Terdapat bukti yang cukup atau dapat dikembangkan untuk mendukung evaluasi

manajemen.

Dalam perikatan pemeriksaan, asersi tertulis manajemen dapat mengambil berbagai macam

bentuk, namun harus cukup spesifik sehingga pemakai yang memiliki kompetensi dalam

memanfaatkan kriteria pengukuran dan pengungkapan yang sama atau serupa dapat mencapai

kesimpulan yang secara material sama. Sebagai contoh, asersi yang dapat diterima tentang

kepatuhan terhadap persyaratan tertentu dapat berbentuk pernyataan sebagai berikut:



23

"PT KXT mematuhi aturan pembatasan yang ditetapkan dalam paragraf 13, 14, 15, dan 16 a-d,

dalam Perjanjian Penarikan Kredit dart Bank Y, bertanggal 1 Januari 20X1, pada tanggal dan

untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 20X2." Namun, praktisi dilarang

memeriksa suatu asersi yang terlalu luas atau subjektif (sebagai contoh, "PT KXT mematuhi

undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk aktivitas entitas tersebut atau "PT X cukup

mematuhi") untuk dapat diestimasi atau diukur secara masuk akal.

Perikatan Prosedur Yang Disepakati

Tujuan praktisi dalam perikatan prosedur yang disepakati adalah untuk menyajikan

temuan-temuan tertentu yang membantu pemakai dalam mengevaluasi asersi manajemen tentang

kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern

terhadap kepatuhan berdasarkan prosedur yang disepakati oleh pemakai laporan tersebut.

Untuk memenuhi persyaratan bahwa praktisi dan pemakai tertentu sepakat atas prosedur

yang telah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan dan pemakai tertentu memikul tanggung

jawab atas memadainya prosedur yang disepakati untuk mencapai tujuan, biasanya praktisi harus

berkomunikasi langsung dengan dan memperoleh pengakuan dari setiap pemakai tertentu.

Sebagai contoh, hal ini dapat diselesaikan dengan mengadakan rapat dengan para pemakai

tertentu atau dengan mendistribusikan draft laporan yang diharapkan akan dihasilkan atau copy

surat perikatan kepada pemakai tertentu dan meminta persetujuan dari mereka. Jika praktisi tidak

dapat berkomunikasi secara langsung dengan seluruh pemakai tertentu, praktisi dapat memenuhi

persyaratan tersebut dengan menerapkan satu atau lebih prosedur berikut ini atau prosedur yang

serupa:

1. Bandingkan prosedur yang akan diterapkan dengan persyaratan tertulis dari pemakai

tertentu.2. Bicarakan prosedur yang akan diterapkan dengan wakil semestinya dari pemakai tertentu

yang terkait.

3. Lakukan review terhadap kontrak yang relevan atau korespondensi dari pemakai tertentu.



24

Untuk memperoleh pemahaman tentang persyaratan yang ditentukan dalam asersi

manajemen tentang kepatuhan, praktisi harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

Undang-undang, peraturan, ketentuan, kontrak, dan hibah yang melandasi persyaratan kepatuhan

tertentu, termasuk persyaratan yang dipublikasikan.

Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh melalui laporan perikatan

sebelumnya dan laporan untuk memenuhi peraturan.

Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari pembicaraan dengan

individu semestinya di luar entitas (seperti pejabat pengatur atau spesialis pihak ketiga).

Laporan praktisi tentang prosedur yang disepakati yang berkaitan dengan asersi

manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas

pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan harus dalam bentuk prosedur dan temuan.

Praktisi dilarang memberikan keyakinan negatif tentang apakah asersi manajemen disajikan

secara wajar. Laporan praktisi harus memuat unsur-unsur berikut ini:

1. Judul yang berisi kata independen.

2. Identifikasi pemakai tertentu.

3. Suatu pengacuan ke asersi manajemen tentang kepatuhan entitas dengan persyaratan

tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan, termasuk

periode atau titik waktu yang dicakup oleh asersi manajemen,5 dan sifat perikatan.

4. Suatu pernyataan bahwa prosedur, yang telah disepakati oleh pemakai tertentu yang

disebutkan dalam laporan, telah dilaksanakan untuk membantu pemakai dalam

mengevaluasi asersi manajemen tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu

atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap kepatuhan.

5. Pengacuan ke standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

6.

Suatu pernyataan bahwa memadainya prosedur merupakan tanggung jawab pemakaitertentu dan suatu pernyataan tidak bertanggung jawab tentang memadainya prosedur

tersebut. Daftar prosedur yang telah dilaksanakan (atau pengacuan mengenai hal ini) dan

temuan yang bersangkutan. Jika berlaku, suatu penjelasan adanya batas materialitas yang

disepakati.



25

7. Suatu pernyataan bahwa praktisi tidak mengadakan perikatan, dan oleh karena itu tidak

melaksanakan, suatu pemeriksaan atas asersi manajemen tentang kepatuhan entitas

terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian intern entitas terhadap

kepatuhan, suatu pernyataan tidak memberikan pendapat atas asersi tersebut, dan suatu

pernyataan bahwa jika praktisi telah melaksanakan prosedur tambahan, hal lain mungkin

terungkap dan akan dilaporkan.

8. Suatu pernyataan tentang pembatasan atas penggunaan laporan karena laporan tersebut

hanya diperuntukkan bagi pemakai tertentu (Namun, jika laporan tersebut merupakan

"catatan publik" praktisi harus menambahkan kalimat berikut ini: "Namun, laporan ini

merupakan catatan publik dan distribusinya tidak terbatas.")

9. Jika berlaku, pembatasan tentang prosedur atau temuan.

10.

Jika berlaku, suatu penjelasan tentang sifat bantuan oleh spesialis.

11.

Berikut ini adalah contoh laporan prosedur yang disepakati atas asersi manajemen

tentang kepatuhan entitas terhadap persyaratan tertentu atau tentang efektivitas pengendalian

intern entitas terhadap kepatuhan yang di dalamnya prosedur dan temuan dicantumkan:

Laporan Akuntan Independen tentang

Penerapan Prosedur yang Disepakati

[Pihak yang dituju oleh akuntan]

Kami telah melaksanakan prosedur yang tercantum dalam paragraf berikut, yang telah disepakatioleh[cantumkan pemakai laporan], semata-mata hanya untuk membantu pemakai dalam

mengevaluasi asersi manajemen tentang kepatuhan [sebut nama entitas] dengan [sebut

persyaratan tertentu] selama[periode] yang berakhir pada [tanggal], yang dimasukkan

dalam [judul laporan manajemen] terlampir. Perikatan prosedur yang disepakati kami laksanakan

sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Memadainya prosedur ini



26

merupakan tanggung jawab pemakai laporan. Sebagai akibatnya, untuk tujuan laporan ini dan

tujuan lain, kami tidak membuat representasi tentang memadainya prosedur yang kami

cantumkan berikut ini.

[Cantumkan paragraf yang berisi prosedur dan temuan]

Kami tidak mengadakan perikatan, oleh karena itu, kami tidak melaksanakan pemeriksaan yang

tujuannya untuk menyatakan suatu pendapat atas asersi manajemen. Oleh karena itu, kami tidak

menyatakan suatu pendapat. Jika kami melaksanakan prosedur tambahan, hal lain mungkin

terungkap dan kami laporkan.

Laporan ini semata-mata ditujukan untuk digunakan oleh [daftaratau pengacuan pemakai

tertentu] dan tidak harus digunakan oleh pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan

tidak bertanggung jawab atas memadainya prosedur tersebut untuk mencapai tujuan.


[Tanggal]

PELAPORAN KEPATUHAN ENTITAS PEMERINTAH

Entitas pemerintahan umumnya diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang

berdampak terhadap laporan keuangannya. Aspek penting prinsip akuntansi yang berlaku umum

di Indonesia yang diterapkan dalam entitas pemerintahan adalah diakuinya berbagai aturan

kontrak dan hukum yang khusus berlaku dalam lingkungan pemerintahan. Berbagai aturan

tersebut merupakan dasar dan dicerminkan dalam struktur dana, basis akuntansi, dan prinsip lain

serta metode yang ditetapkan, dan merupakan faktor utama yang membedakan antara akuntansi

pemerintahan dari akuntansi perusahaan.

Entitas pemerintahan, organisasi nirlaba, atau perusahaan dapat menugasi auditor untuk

mengaudit laporan keuangan entitas tersebut berdasarkan Standar Audit Pemerintahan. Dalam

melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan, auditor memikul tanggung jawab

melampaui tanggung jawab yang dipikulnya dalam audit berdasarkan standar auditing yang

ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia untuk melaporkan tentang kepatuhan dengan peraturan



27

perundang-undangan dan tentang pengendalian intern. Dalam melaksanakan audit atas laporan

keuangan entitas pemerintah atau penerima lain bantuan keuangan pemerintah yang melakukan

penawaran efek melalui pasar modal, auditor wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Pasar

Modal.

Auditor dapat melaporkan masalah kepatuhan peraturan perundang-undangan dan

pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan atau dalam suatu laporan

terpisah. Apabila auditor melaporkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan

pengendalian intern dalam laporan audit atas laporan keuangan, maka auditor harus

mencantumkan dalam suatu paragraf pengantar yang menjelaskan pokok-pokok temuan utama

dari audit atas laporan keuangan dan dari pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan serta pelaksanaan pengendalian intern. Auditor tidak boleh menerbitkan

paragraf pengantar ini sebagai laporan terpisah. Apabila auditor melaporkan secara terpisah

tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern, maka

laporan audit atas laporan keuangan harus menyatakan bahwa ia menerbitkan laporan tambahan

tersebut.

Laporan auditor tentang kepatuhan didasarkan atas hasil prosedur yang dilaksanakan

sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh

auditor dalam pelaporan tentang kepatuhan berdasarkan Standar Audit Pemerintahan:

a. Keyakinan positif dan negatif.

Laporan audit atas laporan keuangan harus (1) menjelaskan lingkup pengujian auditor

atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan atas pengendalian intern dan

menyajikan hasil pengujiannya, atau (2) mengacu pada laporan terpisah yang berisi informasi

tersebut. Dalam menyajikan hasil pengujian tersebut, auditor harus melaporkan ketidakberesan,

unsur perbuatan melanggar/melawan hukum, ketidakpatuhan lain yang material, dan kondisi

pengendalian intern yang perlu mendapat perhatian. Dalam beberapa keadaan, auditor harus

melaporkan secara langsung ketidakberesan dan usur perbuatan melanggar/melawan hukum

tersebut kepada pihak di luar entitas atau organisasi yang diaudit (instansi kepolisian atau

kejaksaan).



28

b. Pelaporan ketidakpatuhan.

ketidakpatuhan material didefinisikan sebagai kegagalan mematuhi persyaratan, atau

pelanggaran terhadap larangan, batasan dalam peraturan, kontrak, atau bantuan yang

menyebabkan auditor berkesimpulan bahwa kumpulan salah saji (estimasi terbaik auditor tentang

total salah saji) sebagai akibat kegagalan atau pelanggaran tersebut adalah material bagi laporan

keuangan. Bila prosedur yang dilaksanakan oleh auditor mengungkapkan ketidakpatuhan

material, auditor harus memodifikasi pernyataan keyakinan positif dan negatif dalam laporan

auditnya. Laporan dengan pendapat wajar dengan pengecualian harus berisi: (1) Definisi hal

material dari ketidakpatuhan, (2) Suatu identifikasi terhadap hal material dari ketidakpatuhan

yang ditemukan, (3) Suatu pernyataan bahwa temuan ketidakpatuhan dipertimbangkan untuk

merumuskan suatu pendapat apakah laporan keuangan entitas disajikan secara wajar, dalam

semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

c. Unsur pelanggaran hukum.

Standar Audit Pemerintahan mengharuskan auditor untuk melaporkan hal-hal atau

indikasi unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang dapat berakibat ke penuntutan pidana.

Namun, auditor tidak memiliki keahlian untuk menyimpulkan tentang apakah suatu unsur

pelanggaran hukum atau kemungkinan pelanggaran hukum dapat berakibat ke penuntutan

pidana. Oleh karena itu, dalam mematuhi persyaratan untuk melaporkan hal-hal atau indikasi

adanya unsur pelanggaran hukum yang dapat berakibat ke penuntutan pidana, auditor dapat

memilih untuk melaporkan semua unsur pelanggaran hukum atau kemungkinan unsur

pelanggaran hukum yang ditemukan.

Auditor harus memahami peraturan perundang-undangan yang mempunyai pengaruh

langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan. Auditor mungkin

memerlukan jasa penasihat hukum dalam menentukan peraturan perundang-undangan yang

kemungkinan mempunyai dampak langsung dan material terhadap laporan keuangan, merancang

pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan menilai hasil pengujian

tersebut. Dalam keadaan tertentu, undang-undang, peraturan, atau kebijakan dapat mengharuskan

auditor melaporkan indikasi adanya ketidakberesan jenis tertentu atau unsur perbuatan

melanggar atau melawan hukum, kepada penegak hukum atau penyidik, sebelum auditor



29

memperluas langkah dan prosedur auditnya. Auditor dapat juga diharuskan menarik diri atau

menunda pekerjaan auditnya atau bagian dari auditnya, agar tidak mengganggu pelaksanaan

suatu investigasi.



30

BAB III

KESIMPULAN

Kesimpulan Perkembangan dunia usaha saat ini semakin maju pesat, membuat para

pelaku bisnis meningkatkan kinerja perusahaannya untuk bertahan dalam persaingan usaha.

Selain itu, perusahaan harus membuat suatu laporan keuangan yang digunakan sebagai informasi

kepada pengguna laporan dan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang telah

diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Laporan keuangan yang telah dibuat, kemudian di

audit dengan menggunakan jasa audit yang dianggap independen dalam memeriksa laporan

keuangan tersebut. Selain laporan audit adapula laporan selain audit yaitu, bentuk lain pengaitan

akuntan dengan laporan keuangan historis yang berupa laporan keuangan interim, laporan khusus

berdasarkan standar auditing, dan laporan khusus berdasarkan standar atestasi. Tujuan laporan

ini adalah untuk memberikan informasi dasar bagi akuntan dalam melaporkan apakah perlu

dilakukan modifikasi material atas informasi tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang


makalah audit laporan selain audit dan kepatuhan atestasi kelompok 6

Documents