majalah suara desa

1www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012 SUARA DESA

SUARA DESAMAJALAH BuLANAN EDISI 01 FEBRuARI 2012

Desa Sejahtera, Negara Berjaya

KAWAL KAWAL KAWAL KAWAL KAWAL KAWAL RUU DESARUU DESARUU DESARUU DESARUU DESARUU DESA

Kades Bersatu ‘Sing’ Ada Lawan

Aidarmiwati Kades Wanita Pertama

Suku Tengger

Berkah Air Bah Bengawan Solo

EDISI FEBRUARI 2012.indd 1 1/17/2012 8:52:23 AM

2 SUARA DESA www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012

Mengucapkan

SELAMAT & SUKSES ATAS TERBITNYA

MAJALAH SUARA DESA

PERSATUAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA(PKPD)

KABUPATEN MADIUNDEWAN PRESIDIUM DAN ANGGOTA

JAELONO, SE. M.SiKetua Dewan Presidium

Dewan Pengurus DaerahPartai Golongan Karya

Kabupaten Magetan

Drs. Yasa WibowoSekretaris

Drs. Yasa WibowoDrs. Yasa WibowoDrs. Yasa WibowoDrs. Yasa Wibowo

Suara Golkar Suara Rakyat

Drs. Ec. Sofandi Ketua

Semoga terdepan dalam membawa inspirasi dan informasi bagi masyarakat pedesaan

JAELONO, SE. M.Si



INDEKS

3SUARA DESA

SUARA DESADESA SEJAHTERA, NEGARA BERJAYA

Drs. Yasa WibowoSekretaris

6-13 - Harapan baru kebangkitan desa

SUARA PANTURA

SUARA AREK

SUARA MADURA - Tak ingin jadi bemper

PAMONG KITA . - Kades Wanita Pertama Suku Tengger

KIPRAH PEREMPUAN . - Hj. Puri Nguri-uri batik khas Paci-

tan

SOROTAN - Lahir saat desa dalam ketidak-

pastian hukum- Dwiyuna Jaya dan misi tanpa ba-

tas

UUUENAK REK ! - Nasi Becek Nganjuk, segar dan

menggairahkan

SEGAR - Mendeteksi asam urat

PELUANG USAHA - Investasi Kayu Jabon menjanjikan

Pembina /Penasehat :R.H. Dwi Putranto SulaksonoPemimpin Umum :Samari (Ketua AKD Jatim)Pemimpin Redaksi :Budi HarmintoDewan Redaksi :R.H. Dwi Putranto Sulaksono, Samari, Moch. Moezamil, Tulus Setyo Utomo, Sug-eng Budiyono, Budi Harminto, Nur Fakih, M. F. Tony, G.S. Sutanto Redaktur Pelaksana :Nur Fakih, MF. Tony, GS. SantoReporter : T. Huda (Banyuwangi), Fatur Hadi (Situ-bondo), Syamsu Sahal (Bondowoso), M. Hasan (Jember), Taufi k (Malang), Ali Machmudi (Lumajang), Fathoni (Pa-suruan), Achmad Faiz (Probolinggo), A. Joned (Kota Batu), Sujiwo (Kediri), Hen-dra Yunantoro (Blitar), A. Moefat (Ngan-juk), Sakti Prawira (Tulungagung), M. Yusuf (Trenggalek), S. Prawiro (Madi-un), Maksum Chairi (Magetan), Sumar-sono (Ponorogo), Abdi Manab (Pacitan), Dodik Hendra (Gresik), Lukman Dimyati (Sidoarjo), Irfan Bachmid (Mojokerto), Nurul (Jombang), Abdul “Willy” Barry (Tu-ban), M. Mustika (Lamongan), Zaenal C.M. (Bojonegoro), Fatkul Amin (Bangkalan), Jimly As Siddiqi (Pamekasan ), Kasiono (Sampang), Alan Nuari (Sumenep).Kontributor : M. Jazuli (Pacitan), N Suseno (Pono-rogo), Jaelono (Madiun), Kusnindar (Ngawi), Sono Keling (Magetan), Rebo (Trenggalek), Ashrori (Tulungagung), Madini (Kediri), Pitoyo (Blitar), Edi San-toso (Nganjuk), Robiul Usman (Jombang), Madra’i (Mojokerto), Anang Suhari (Sido-arjo), Elok Dwi Cahyono (Pasuruan), Saifullah Mahdi (Gresik), Nugroho LA (La-mongan), Sudiono (Bojonegoro), Mashy-uri (Tuban), Didik GS (Malang), Hernanto S (Batu), Poniran (Probolinggo), Sanan (Lumajang), Umami (Situbondo), Hanafi (Bondowoso), Sugeng Budiyono (Jem-ber), Agus Tarmidi (Banyuwangi). Rofi k (Bangkalan), Ahmad (Sampang), Saiful (Pamekasan), Moh. Farqi (Sumenep). Pemimpin Perusahaan : Budi Harminto Sekretaris Redaksi : GS. Santo, Reza PahleviPracetak : Tatik AS, S. RiniAlamat Redaksi: Kantor AKD JatimKomplek Pasar Wisata Juanda Blok D-1Desa Pabean Sedati, Sidoarjo.Telp. 031-8679999Email:[email protected]

14-18

19-24

25-30

34-39

40-43

44-48

49-53

55

56-59

60

61

62

FOKUS - Kawal pembahasan RUU Desa

di Senayan - AKD Jatim intensifkan lobi

dan dialog- UU Pro Desa dan harus dimu-

lai dari desa- Harus dikawal, dan tidur di

Senayan- UU Desa jawaban hak kes-

ejahteraan rakyat - Samari, Kepala Negara tanpa

kaki dan tangan

SUARA IJEN - Berebut mempersunting Si

Jelita Ijen- Gali potensi angkat ekonomi- Fokap didaftarkan ke notaris- Skak fokus data base potensi

desa- Hapus isu pembangkangan,

tuntut keadilan

SUARA SEMERU - Mengembalikan kejayaan

apel Malang- Desa jangan dipinggirkan- Kaya obyek wisata miskin sovenir- Kibarkan Pasuruan kita milik

bersama- Dipaksa hadapi kepungan

banjir rob - Butuh pelatihan hukum dan

pertanahan

SUARA BRANTAS - Petani makin merugi

SUARA WILIS - Potensi agrobis belum berkem-

bang

Kawal RUU Desa di SenayanSoalnya kalau rapat ‘ngantukan’

AKD Jatim intensifkan lobi dan dialogDemo terus capek deh ... !

Desa jangan dipinggirkanDi tengah lebih berbahaya

Kades bersatu ‘sing’ ada lawanApalagi lawannya ‘anak TK’, prekkk ...!

SaSa...Santai Saja

54

Foto: Ketua AKD Jatim Samari



Jalanan di Dampit Rusak

DI wilayah Kec. Dampit jalanan yang ru-sak banyak sekali. Warga sering kesulitan untuk bepergian meskipun hanya ke dukuh tetangga. Selama ini kalau ada pejabat yang datang berkunjung kepala desa mau-pun perangkat desa selalu terlebih dahulu memperbaiki jalan dan membawa pejabat itu meninjau dengan melewati jalan yang sudah bagus dan mudah dilewati.

Padahal dalam kenyataannya jalanan yang rusak dan susah dilewati lebih ban-yak. Perbandingannya 70:30 antara yang rusak dan yang baik. Kalau memang anda berniat meninjau keadaan masyarakat, tak perlulah pemberitahuan kepada pejabat di desa atau daerah yang hendak dikunjungi agar tak ada manipulasi dan benar-benar bisa melihat keadaan kami.

Jangan cari jalan utama atau yang su-dah diperbaiki, tengoklah jalanan yang kami lalui sehari-hari. Insya allah anda pasti tertegun melihatnya. Kami yang su-dah mengenal jalanan tersebut saja sering kesulitan dan acapkali terjatuh. Apalagi yang bukan warga daerah kamI, niscaya pastilah terjungkal bila hendak malalu-inya. Sekian terima kasih !

Trisnaning, [email protected]

Jalan Jeglong-jeglongJALAN di Desa Bago sudah rusak berat.

Beberapa bulan lalu sempat diperbaiki, tapi hanya ditambal dengan grasak dan tanah. Kata orang orang di sana, aspalnya masih belum matang. Mobil plat merah no-mer “N” sering seliweran ke sana. Mungkin karena mobil negara walau jeglong jeglong mungkin ndak begitu mikir kendaraannya.

Di perbatasan Desa Bago hanya tertu-lis HATI-HATI JALAN RUSAK, sementara

SURAT PEMBACAeksploitasi pasir di Pantai Bambang luar biasa. Kami hanya rakyat kecil, jadi bisan-ya hanya menyampaikan apa yang terjadi, entah didengar atau tidak yang penting su-dah saya sampaikan. Terakhir kami berdoa semoga bapak- bapak yang disana segera ada aksi, bukan basa basi.

Jauhari Alafi , Desa Bago, Pasirian, Lumajang

Bibit Rumput Laut SulitPARA petani rumput laut di Dusun Jumi-

ang, Desa Tanjung, Kec. Pademawu, Pa-mekasan mengalami kesulitan bibit untuk dibudidayakan. Sulitnya bibit itu dikarena-kan hasil petani sedikit pada musim kema-rau kemarin. Sedangkan hasil panen pada bulan sebelumnya semuanya digunakan untuk pembibitan saat ini.

Untuk mengatasi sulitnya bibit rumput laut terpaksa harus mendatangkan bibit dari luar daerah seperti Situbondo yang harganya relatif lebih mahal dan harus membeli bibit dengan jumlah yang cukup besar. Namun jumlah produksi pada awal musim penghujan mengalami peningkatan sampai 70 persen.

Sedangkan ke depan tidak bisa dipre-diksi soal hasilnya. Sebab tingginya curah hujan yang menyebabkan air tawar masuk ke laut juga bisa menyebabkan rusaknya rum-put laut menjadi busuk. Kondi-si itu biasanya dari benih yang ditanam hanya menghasilkan antara 30-40 persen.

Miskari, Ketua Kube Citra Nelayan Dusun

Jumiang

Warga Desa Jelu Tagih Janji

KONDISI jembatan yang men-ghubungkan Desa Jelu dengan

Desa Gayam di Kec. Ngasem, Bojonegoro, sudah tidak layak digunakan dan sudah wak-tunya diperbaiki. Banyak warga masyarakat yang merasa kurang nyaman saat melintas jembatan tersebut.

Jauh hari sebelumnya, Pertamina EP Cepu pernah berjanji akan segera mem-bangun jembatan sepanjang 36 meter x 3 meter itu. Namun, hingga kini belum ada kabar atau pun tindak lanjutnya. Pihak pemerintahan desa berharap agar segera ada perbaikan dalam waktu dekat ini. Bahkan saat itu ada acara safari rama-dan dari Pertamina EP. Mereka berjanji akan segera membangunnya tetapi sampai sekarang masih belum dibangun. Saat ini warga sudah mulai menanyakan.

Kondisi jembatan yang menjadi pen-ghubung terdekat antara masyarakat Desa Jelu dengan Desa Gayam itu rusak parah sejak bertahun-tahun. Apalagi saat ini se-dang ada proyek penambahan jalur pipa lagi. Desa sudah tidak mampu memban-gunnya. Paling tidak yang bisa hanya dari perusahaan yang proyeknya dalam skala besar atau Pemkab Bojonegoro langsung.

Guntur, Kades Jelu, Ngasem, Bojonegoro



Sejahteralah Desaku !Beberapa teman reporter yang saya datangani bertanya, “Apakah Majalah Suara Desa nanti ada

kaitannya dengan ‘pil-pilan’, seperti Pilgub, Pileg, atau Pilpres?”Majalah Suara Desa yang diprakarsai Pembina AKD Jatim R.H. Dwi Putranto Sulaksono diterbitkan

sebagai media komunikasi dan informasi Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim) maupun para kepala desa beserta perangkat desa di Jawa Timur. Harapannya, lewat Surdes (Suara Desa) mereka dapat berinteraksi secara positif, saling menyapa dan belajar, serta menyemangati sejawatnya.

“Saya ingin Suara Desa menjadi suara asli wong deso, ”kata R.H. Dwi Putranto Sulaksono, soal visi dan misi penerbitan Suara Desa.

Karena itu, porsi liputannya harus 100 persen desa, mereka yang diwawancarai juga orang-orang desa atau tokoh-tokoh desa. Bahkan level tokoh paling tinggi yang boleh bicara dan masuk Suara Desa harus setingkat kepala desa.

Bukan tanpa alasan R.H. Dwi Putranto Sulaksono mengungkapkan hal tersebut di atas. Selama ini orang-orang desa, seperti si miskin, si tua renta fakir tak berdaya, buruh tani, buruh tambak, nelayan, pedagang ethek, kuli bangunan, buruh serabutan, bayan, jogoboyo, sambong, kamituwa, hingga kepala desa hanya disuruh mendengar, melihat, dan mengikuti instruksi atau perintah. Mereka jarang, dan tidak pernah didengar suara maupun keluhannya.

Demikian juga banyak media yang tidak memberikan tempat untuk menampung aspirasi wong deso. Kalau pun ada media yang pro desa, keberadaannya hanya sebagai media propaganda atau alat kampanye bagi mereka yang hendak maju dalam ‘pil-pilan’, seperti Pilbub, Pilgub, Pilpres, dan Pileg. Setelah tujuan tercapai, warna desa di media itu hilang dan berubah menjadi ‘media instansi atau kedinasan’ yang jauh dari gambaran aspirasi masyarakat desa.

Apalagi para pemimpin atau wakil rakyat pun hanya rajin ke desa menjelang ‘pil-pilan’ tadi. Bahkan sehari bisa sampai tiga kali mendatangi tokoh-tokoh desa. Namun setelah kekuasaan di tangan, ibarat sebuah lagu, “Jangankan kirim surat, kirim salam pun tak pernah.” Habis manis sepah dibuang.

“Suara Desa harus menjadi media komunikasi sekaligus alat perjuangan AKD Jatim dan para kepala desa maupun masyarakat desa untuk memperoleh hak kehidupan yang lebih baik,”ujar R.H. Dwi Putranto Sulaksono.

Suara Desa juga ingin mengetuk suara hati para pengendali negeri, mulai bupati, gubernur, menteri hingga presiden untuk kembali membangun desa, khususnya 7.722 desa di Jawa Timur. Karena itu, sekitar 500 dari 8.000 eksemplar nanti akan dibagikan kepada presiden, wakil presiden, menteri, elit politik di DPR, hingga tokoh nasional baik di Jawa Timur maupun di Jakarta. Mense-jahterakan desa berarti menyelesaikan berbagai masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, sanitasi, kesehatan, pertanian, infrastruktur yang buruk, lingkungan alam, dan sebagainya.

Kepada para reporter yang bertanya tadi, maka dapat ditegaskan Majalah Suara Desa lahir dari suara hati untuk ngabekti kepada desa yang sudah tidak ditoleh putra-putra terbaik negeri ini. Mengisi salah satu ruangan di sanubari akan pentingnya kembali kepada citra diri manusiawi. * Budi Harminto

Salam dari Desa

Suara Asli Wong Deso



Kawal Terus RUU Desa di Senayan

Akhirnya pemerintah me-nyerahkan draf Ran-cangan Undang-Undang Desa (RUU Desa) ke-pada Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), pada Rabu 4 Januari 2012. Bukti penyerahan itu tercan-tum dalam surat tertanggal 4 Januari 2012 bernomor R/02/Pres/01/2012 mengenai penyerahan draf RUU Desa. Selain RUU Desa, pemerintah juga menyerahkan RUU Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) dan Pemer-intah Daerah (Pemda). Bila disahkan menjadi undang-undang, akan meng-gantikan UU 32/2004.

“Draf itu sudah ditandatangani presiden dan menjadi Surpres yang kemu dian diserahkan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan,” ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kamis, 5 Januari 2012. Meski dinilai terlambat, namun kalangan DPR menyambut baik pe-nyerahan draf RUU. Bahkan mereka berjanji akan segera melakukan pem-bahasan dan ditargetkan selesai April 2012 ini. Seperti janjinya, saat pem-

AAkhirnya pemerintah me-nyerahkan draf Ran-

FOKUSInilah saatnya kepala desa dan perangkat desa menger-ahkan kekuatan untuk mengawal pembahasan Rancan-gan Undang Undang Desa (RUU Desa) di DPRI RI, di Senayan, Jakarta. Ini karena pemerintah telah menyer-ahkan draf RUU Desa kepada DPR. Kini kisah RUU Desa memasuki babak baru, yakni pembahasan DPR RI. Tarik ulur sudah pasti akan terjadi. Persoalannya, akankah rancangan itu setelah disahkan sesuai harapan kepala desa dan perangkat desa? Yakni, soal tuntutan 10 persen APBN untuk desa, masa jabatan kepala desa, perang-kat desa PNS, dan sebagainya. Berikut ini fokus utama Suara Desa edisi perdana bulan Februari 2012, yakni mengawal RUU Desa agar sesuai aspirasi AKD Jatim maupun para kepala desa dan perangkat desa.

tulus s tomo



bahasan nanti pihak DPR akan men-gundang organisasi kepala desa mau-pun lembaga swadaya masyarakat.

“Meski terbilang telat hingga tu-juh tahun tidak apa-apa, daripada tidak sama sekali,”kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso.

Wakil Ketua Komisi II Bidang Pe-merintahan DPR, Ganjar Pranowo, membenarkan telah menerima RUU Pilkada dan RUU Desa. DPR akan segera melakukan pembahasan ter-hadap RUU yang diserahkan pemer-intah. Namun dalam masa sidang nanti akan dibahas sesuai dengan prioritas DPR.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie mau-pun Komisi II H. Chairuman Hara-hap. Menurut mereka, jika draf RUU Desa sudah di DPR, mereka akan menyampaikan kepada kepala desa. Bahkan mereka menunggu masu-kan-masukan dari para kepala desa maupun perangkat desa.

Ketua AKD Jatim Samari me-nyambut gembira berita tersebut. Baginya hal itu merupakan tahapan krusial yang harus dikawal dengan ketat. Selain memberikan tekanan kepada DPR, Samari menilai perlu juga dilakukan lobi-lobi khusus agar pengesahan rancangan itu nantinya sesuai dengan aspirasi kepala desa maupun perangkat desa.

“Jangan sampai setelah disahkan nanti, tidak sesuai dengan tujuan atau harapan kita semua,”ujar Sa-mari, yang juga Kades Jrebeng, Kec. Dukun, Kab. Gresik ini.

Samari juga mengungkapkan kekha-watirannya. Bahwa Pengesahan RUU Desa menjadi satu paket dengan RUU Pilkada dan RUU Pemda. Jika pemba-hasan salah satu RUU tersebut menga-lami kemoloran, maka yang lainnya pun pasti akan berkepanjangan. Kar-ena itu diperlukan pengawalan yang ketat saat pembahasan di gedung DPR RI di Senayan.

Sementara terhambatnya draf RUU ini dinilai anggota Komisi II Ignatius Mulyono karena koordinasi kementerian tidak berjalan baik. Se-lain itu juga proses harmonisasi di berbagai kementerian yang rumit dan bertele-tele, mulai dari Menkeu, Menkumham, Mendagri dan Bap-penas. Ia menolak anggapan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunda-nunda mengeluar-kan surpres (surat presiden) pemba-hasan RUU ini.

Diakui atau tidak, RUU Desa menjadi sangat rumit karena RUU ini tidak bisa berdiri sendiri, namun satu paket dengan RUU Pilkada dan RUU Pemda yang akan mengganti-kan UU No 32/2004 tentang pemer-intahan. Apalagi jika dikaitkan den-gan permintaan dana langsung dari APBN Rp 1 miliar setiap desa, tentu menjadi diskusi panjang tersendiri terkait pengelolaannya.

Apalagi harus diakui pula kebu-tuhan desa di Indonesia memiliki karakter yang berbeda-beda. Untuk mencapai level ini desa harus diper-siapkan lebih dulu untuk bisa men-gelola dana yang sangat besar.

Mekanisme dan aturan mainnnya harus jelas sesuai peruntukannya.

“Sebab ciri negara sejahtera itu dapat dilihat dari desanya yang juga sejahtera. Desa harus diperhatikan,” ujar Ignatius Mulyono. (bdh)

Kawal Terus RUU Desa di Senayan


PEMBINA AKD Jatim, RH. Dwi Putranto (ketiga dari kiri) mendampingi pengurus AKD Jatim saat berdialog dengan Ketua Komisi II DPR RI, Chaeruman Harahap.

PENGURUS AKD Jatim saat diterima Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di ruang kerjanya.



DALAM usaha mendesak dis-ahkannya UU Desa, secara organ-isasi AKD Jatim terus menempuh langkah lobi dan dialog ke DPR RI. Mulai dengan Ketua DPR Drs. Mar-zuki Alie, Wakil Ketua Drs. Priyo Budi Santoso, Ketua Komisi II H. Chairuman Harahap, SH, MH. Juga berdialog dengan anggota Komisi II DPR RI lainnya, seperti Ramadhan Pohan, Arif Wibowo, dan Hj. Mes-tariany Habie, SH.

Selain itu, AKD Jatim juga melo-bi berbagai lintas fraksi, seperti menemui Wakil Ketua Fraksi Gerin-dra Ir. Soepriyatno, Drs. Nursuhud (FPDIP) dan DR. HM. Azwir Dainy Tara, MBA (FP Golkar). Sedangkan di jajaran eksekutif menemui Men-ko Perekonomian Hatta Rajasa dan Sekretaris Dirjen PMD Kemendagri A. Zubaidi.

Ketua Komisi II Chairuman Hara-hap menegaskan, bahwa pihaknya sebenarnya terus mendesak Presiden SBY untuk segera mengeluarkan Sur-pres RUU Desa. Anggota DPR asal Sumatera Utara itu mema-hami tuntutan kepala desa terhadap adanya UU Desa sebagai payung hukum sekaligus kepastian hukum bagi pembangunan desa. Ia sangat setuju langkah AKD Jatim untuk terus intensif melakukan lobi dan dialog dalam upaya menggolkan UU Desa.

“Bahkan fraksi kami

(Partai Golkar, red) juga mencetuskan dana untuk satu desa satu miliar. Kami tahu untuk mengurangi ketimpangan di desa, memang membutuhkan dana yang besar,”ujar mantan Jaksa Agung Muda Kejagung RI ini.

Dalam upaya lobi dan diplomasi itu, Pembina AKD Jatim R.H. Dwi Putranto Sulaksono sempat men-dampingi tim AKD Jatim ketika me-nemui Ketua Komisi II H. Chairuman

Harahap dan anggota komisi tiga H. Azwir Dainy Tara di Jakarta. Tim AKD Jatim dip-impin Ketua Drs. H. Samari, MM, didampingi sekretaris H. Moch. Moezamil, S.Sos, ben-dahara Tulus Setyo Utomo, S.Sos, dan wakil sekretaris Pitoyo, SH.

Bahkan R.H. Dwi Putranto Sulaksono menyatakan, saat-nya sekarang ini para elit di Ja-karta memikirkan, bahwa para-digma pembangunan di negeri ini harus dimulai dari desa. Bahkan ia mendukung upaya AKD Jatim untuk melakukan aksi dialog dan lobi-lobi kepa-da anggota komisi II dan para tokoh di DPR RI.

Menurutnya, kemajuan dan kemakmuran Indonesia dapat dicapai, jika desa-desa di negeri ini juga makmur dan maju. Namun ke-nyataannya, justru desa-desa kita jauh tertinggal dan terbelakang. Tidak ada pilihan lain, sudah saat-nya desa mendapatkan alokasi anggaran nasional yang besar agar dapat membangun dan member-dayakan dirinya.

Pria kelahiran Tuban ini pun bertekad membantu AKD Jatim berjuang menggolkan UU Desa. Menurutnya, ia in-gin desa-desa di Jawa Timur maupun di seluruh penjuru tanah air tumbuh maju dan berkembang. Sebagai orang Jatim dan Pembina AKD Ja-tim, ia ingin melihat Jatim menjadi motor penggerak kemajuan desa-desa di Indo-nesia. (bdh)

Intensifkan Lobi dan Dialog


Harahap dan anggota komisi tiga H. Azwir Dainy Tara di Jakarta. Tim AKD Jatim dip-impin Ketua Drs. H. Samari, MM, didampingi sekretaris H. Moch. Moezamil, S.Sos, ben-dahara Tulus Setyo Utomo, S.Sos, dan wakil sekretaris Pitoyo, SH.

Sulaksono menyatakan, saat-nya sekarang ini para elit di Ja-karta memikirkan, bahwa para-digma pembangunan di negeri ini harus dimulai dari desa. Bahkan ia mendukung upaya AKD Jatim untuk melakukan aksi dialog dan lobi-lobi kepa-da anggota komisi II dan para

DALAM usaha mendesak dis-ahkannya UU Desa, secara organ-isasi AKD Jatim terus menempuh

FOKUS

SEKJEN AKD Moezamil menyerahkan hasil pemikiran AKD Jatim kepada Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

PENGURUS AKD Jatim melakukan lobi dan dialog ke beberapa anggota Komisi II DPR RI.


9www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012 SUARA DESA 9www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012 SUARA DESA

Alokasi APBN 10 persen untuk desa atau satu desa satu miliar.

Kejelasan kedudukan kepala desa, antara pejabat politis atau birokratis.

Masa jabatan kades delapan tahun dan tidak ada periodesasi.

Kesejahteran kades dan perangkat desa sesuai amanat PP No. 72/2005, yakni minimal sesuai UMK masing-masing kabupaten.

Tak ada larangan kades menjadi pengurus parpol. Perangkat desa menjadi PNS.

ENAM TUNTUTAN AKD JATIM

DRG. ANANG SUHARI, Kades Kepatihan, Tulangan, Sidoarjo Saya sangat setuju kita mengawal pembahasan RUU Desa di DPR, agar para wak-

il rakyat itu benar-benar mendengar aspirasi kita. Bila perlu kita menginap dan kita duduki gedung DPR RI di Senayan. Dan, UU Desa harus disahkan pada tahun 2012 ini juga. Tapi yang lebih penting lagi, banyak usulan dari kepala desa yang harus dikawal betul, terutama soal anggaran 10 persen dari APBN, kedudukan kepala desa dan pe-merintahan desa, masa jabatan, dan sebagainya. Saatnya kita tunjukkan kalau para kepala desa itu bersatu. Saya pikir ini momentum yang tepat, setelah para kepala desa berjuang sangat lama dan panjang, sejak tahun 2006 lalu.

DRS. JOKO PURNOMO, Kades Bagorejo, Srono, Banyuwangi.

Sangat-sangat setuju harus dilakukan pengawalan terhadap pembahasan RUU Desa. Kita sudah lama menginginkan kedudukan dan kedaulatan desa mendapat kepastian hukum. Ini momentum yang tepat. Kami dari ujung timur Pulau Jawa siap melakuan pengawalan. Saya pikir ini tujuan bersama, maka para kepala desa dan masyarakat desa harus bersatu. Saatnya desa menentukan nasibnya untuk lebih baik. Jika kades bersatu, akan menjadi kekuatan yang bagus dalam menentukan masa depan desa.

DRS. HASAN HAMID, Kades Karangsokon, Guluk-guluk, Sumenep

Harus. Harus, dan harus dikawal agar anggota DPR di Jakarta tidak main dengan nasib rakyat di desa. Kita harus kawal agar isi dan kandungan UU Desa nanti sejalan dengan aspirasi para kepala desa yang mewakili rakyatnya di desa. Bila perlu kita kerahkan seluruh kekuatan kepala desa dari Jawa Timur. Ini sekaligus puncak perjuangan panjang para kepala desa sejak 2006 lalu.

EDI SANTOSO SH, Kepala Desa Gedangan, Kec. Sumobito, Jombang

Kalau desa ingin maju dan rakyat sejahtera, saatnya kita perjuangkan sekarang. Pembahasan UU Desa harus kita kawal sampai tuntas. Ka-lau tidak, bisa-bisa kita ditelikung dari belakang. Memang, kalau disahkan tetap disahkan, tapi isinya atau pasal demi pasal itu yang perlu kita cermati dan terus kita kawal, apa bener sesuai dengan aspirasi kita. Makanya, kalau ngawal jangan setengah-setengah. Ini momentum penting bagi perjuangan kita semua, terutama para kepala desa.

Harus Dikawal dan Tidur di Senayan

DRG. ANANG SUHARI

il rakyat itu benar-benar mendengar aspirasi kita. Bila perlu kita menginap dan kita duduki gedung DPR RI di Senayan. Dan, UU Desa harus disahkan pada tahun 2012 ini juga. Tapi yang lebih penting lagi, banyak usulan dari kepala desa yang harus dikawal betul, terutama soal anggaran 10 persen dari APBN, kedudukan kepala desa dan pe-merintahan desa, masa jabatan, dan sebagainya. Saatnya kita tunjukkan kalau para kepala desa itu bersatu. Saya pikir ini momentum yang tepat, setelah para kepala desa berjuang sangat lama dan panjang, sejak tahun 2006 lalu.

DRS. JOKO PURNOMOBanyuwangi.

DRS. HASAN HAMIDGuluk-guluk, Sumenep

nasib rakyat di desa. Kita harus kawal agar isi dan kandungan UU Desa nanti sejalan dengan aspirasi para kepala desa yang mewakili rakyatnya di desa. Bila perlu kita kerahkan seluruh kekuatan kepala desa dari Jawa Timur. Ini sekaligus puncak perjuangan panjang para kepala desa sejak 2006 lalu.

EDI SANTOSO SHKec. Sumobito, Jombang

www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012 SUARA DESA

setengah-setengah. Ini momentum penting bagi perjuangan kita semua, terutama para kepala desa.



FOKUS


FOKUSmencakup kejelasan dan kebenaran atas otonomi desa (kedudukan, for-mat, kewenangan, dan fungsi desa). Juga membentuk kembali format demokrasi dalam susunan dan tata pemerintahan desa, termasuk akunt-abilitas pemerintah desa.

Apalagi sampai saat ini belum ada payung hukum mengenai desa. Dengan UU desa, pedomannya akan lebih teratur.

Karena itu, UU Desa harus ber-dasarkan perspektif komprehensif yang meliputi aspek historis, fi lo-sofi s, konseptual, sosiologis, poli-tis, dan yuridis. Tujuannya untuk memberikan sikap dan komitmen baru maupun arah kebijakan yang betul-betul berpihak pada upaya pencapaian desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Semua ini menjadi fondasi lokal atas ter-bangunnya NKRI yang kuat.

Sayang, keberadaan sekitar 65 ribu desa di Tanah Air makin ter-belakang dan tertinggal. Hal itu ka-rena kekayaan desa disedot habis oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Secara tidak lang-sung, desa di Indonesia dimiskink-an oleh pemerintahan di atasnya . Ketidakberdayaan desa ini harus segera diakhiri karena hampir 65 persen masyarakat Indonesia ting-gal di perdesaan.

Tuntutan para kepala desa agar 10 persen dana APBN sekitar Rp 1.000 triliun menjadi salah satu solu-si bagi pembangunan desa dan pem-berdayaan masyarakat desa. Diesti-masikam, dari 10 persen APBN tiap desa dari sekilar 70 ribu desa di tanah air minimal akan mendapatkan Rp 1 miliar tiap tahun. Hasil penelitian Kementrian Pemberdayaan Terting-gal (PDT) sebagaimana disampaikan mantan Menterti PDT Drs Saifullah Yusuf, menyebutkan, tiap desa di ta-nah air agar maju dan berdaya, mini-mal mendapatkan suntikan sekitar Rp 1 miliar selama tiga tahun berturut-turut. (Budi Harminto)

atas otonomi desa (kedudukan, for-mat, kewenangan, dan fungsi desa). Juga membentuk kembali format demokrasi dalam susunan dan tata pemerintahan desa, termasuk akunt-

FOKUSUU Desa adalah landasan hukum otonomi desa, sekaligus upaya mem-percepat pembangunan

dan pemberdayaan desa. UU tersebut diharapkan menegaskan 10 persen APBN ke desa, payung hukum bagi masa jabatan kades maupun perang-kat desa, serta eksistensi desa dan kesejahteraan rakyat desa. UU itu juga akan menjadi tolok ukur, apakah desaku malang atau desaku sayang.

Namun setiap UU Desa mencer-minkan kepentingan politik yang berbeda-beda, bergantung kemauan elit politik dan rezim penguasa.

Ambil saja contoh empat UU ten-tang desa yang berlaku selama kurun waktu empat windu atau 32 tahun terakhir. Pertama, UU. N0. 5/1974 dan UU No. 5/1979 meneguhkan sentralisasi, otoritarianisme, regimen-tasi (penyeragaman), birokratisasi, depolitisasi dan korporatisasi.

Lalu, UU No 22/1999 memberi kontribusi yang luar biasa dan pe-ngalaman berharga bagi pengem-bangan desentralisasi, demokrati-sasi, keragaman, partisipasi dan pemberdayaan. Selanjutnya, UU No 32/2004 ternyata tidak melaku-kan revisi atas UU No. 22/1999 dan UU lain sebelumnya dalam rangka memperkuat demokratisasi dan de-sentralisasi, justru mengganti se-cara total UU No. 22/1999.

Banyak persoalan substantif yang belum terpecahkan, bahkan banyak persoalan muncul akibat peraturan yang tidak sesuai dengan keberaga-man desa. Persoalan utamanya ada-lah berbagai regulasi yang ada, be-lum mampu mendefi nisikan posisi desa secara tepat dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Apakah desa akan diletakkan sebagai dae-

rah otonom berdasarkan asal-usul, atau sebagai bagian integral dari wilayah pemerintahan kabupaten.

Harus Dari DesaMengapa harus mengawali dari

UU Desa? Pertama, desa merupak-an akar utama proses pembentukan kesadaran warga dalam berasosia-si, dan di desa itulah kualitas tata pemerintahan bisa diukur. Kedua, sebagai komunitas politik paling bawah, desa lebih subur bagi sema-ian prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Baik terkait dengan par-tisipasi, kontrol, transparansi mau-pun akuntabilitas. Ketiga, topangan ‘modal sosial’ (capital social) mudah ditemukan di desa, dengan ragam bentuk dan keunikannya.

Karena itulah, sungguh tepat pemecahan UU Pemerintah Daerah menjadi tiga varian, yaitu UU Peme-rintah Daerah (Pemda), UU Pemilih-an Kepala Daerah (Pilkada), dan UU Desa. Dengan pemecahan ini agar desa semakin otonom mengurus diri sendiri. Sebab selama ini hanya jadi sumber pendapatan dengan melupa-kan aspek pemberdayaan masyarakat dan pemerintahannya.

UU Desa harus segera dituntaskan untuk kepentingan daerah, bukan elit. Sasaran pengaturan UU Desa

mencakup kejelasan dan kebenaran atas otonomi desa (kedudukan, for-mencakup kejelasan dan kebenaran atas otonomi desa (kedudukan, for-

FOKUSFOKUSFOKUSU Desa adalah landasan

hukum otonomi desa,

Urgensi UU Pro Desa

UU 5/1974 SentralistikUU 5/1979 Regimentasi UU 22/1999 Desentralisasi UU 32/2004 Sentralistik

SIKLUS UU TENTANG DESA

Pengurus AKD Jatim dan perwaki-lan Kabupaten berdialog di DPR RI.



Apa khabar Pak Dwi ? Ham-pir delapan tahun ini, Bapak membina para ke pala desa di Jawa Timur melalui AKD

Jatim. Boleh tahu, maksud dan tujuan-nya?

Alhamdulillah, baik-baik. Oke, benar. Tujuannya, saya hanya ingin kepala desa (kades) berdaya. Saya tahu mereka (kades) memiliki la-tar belakang yang beragam, mulai dari tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Ini tentu membutuhkan visi dan misi yang selaras dengan usaha mendu-kung pembangunan desa demi ter-ciptanya kesejahteraan di desa dan kemakmuran masyarakatnya. Karena itu mereka harus memiliki wadah untuk menyalurkan aspirasi maupun meningkatkan kompetensi dan profe-sionalismenya. Jika kades kompeten dan profesional akan mampu mengge-

rakkan proses pembangunan di desa, hingga terwujudnya keja-yaan negara dan bangsa.

Seberapa penting posisi ke-pala desa ?

Harus diakui, bahwa ke pala desa merupakan tokoh sentral dalam kema-juan dan pembangunan di desa. Tugas kepala desa sebagaimana layaknya para bupati di tingkat

kabupaten, gubernur di ting-kat provinsi, dan presiden di level

negara. Kepala desa memiliki tang-gung jawab besar dalam menghimpun segenap potensi dan sumber daya bagi kemakmuran dan kesejahteraan desa. Jika desa sejahtera, maka republik ini-pun akan berjaya. Sebab desa adalah cikal bakal sebuah negara. Kejayaan Indonesia ditentukan kesejahteraan di sekitar 70 ribu desa yang ada.

Apa tidak terlalu berat tugas terse-but dibebankan kepada kepala desa ?

Kenyataannya memang seperti itu. Mulai soal orang sakit, orang cerai, orang hendak menikah, perkelahian, rumah ambruk, jalan rusak, orang kela-paran, dan sebagainya, larinya kepada kepala desa. Sesungguhnya dibutuhkan payung hukum dan dukungan angga-ran yang mencukupi bagi pemerintah-an desa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di desa.

Payung hukum seperti apa ?Ya, Undang-undang tentang desa

(UU Desa) yang memberikan kepas-tian hukum terhadap jawaban ber-bagai persoalan di desa. Misalnya kedudukan pemerintahan desa pada dasarnya sama dengan pemerintah-an kabupaten, provinsi, atau pemer-intahan pusat. Keberadaan pemer-intahan desa yang tidak dibarengi dengan dukungan anggaran akan menyulitkan mereka melakukan pembangunan sebagaimana yang mereka butuhkan. Saya pikir sudah saatnya kita memberikan alokasi anggaran yang cukup bagi desa untuk mengejar berbagai ketert-inggalan. Misalnya seperti yang di-tuntut AKD Jatim, yaitu alokasi 10 persen APBN untuk desa. Masak, untuk memperbaiki saluran irigasi harus menunggu bertahun-tahun persetujuan instansi terkait. Coba kalau uang itu ada di desa, maka war-ga desa setiap tahun dapat merencana-kan perbaikan yang mereka butuhkan, misalnya soal irigasi tadi. Sejatinya UU Desa sudah menjadi hak yang har-us dipenuhi pemerintah untuk kemak-muran masyarakat desa.

Bagaimana pandangan Bapak terh-adap UU Desa yang belum juga diba-has oleh pemerintah dan DPR ?

Saya pikir kita tetap harus mem-berikan apresiasi yang positif kepa-da pemerintah dan DPR. Kita harus tetap menghormati proses yang se-dang berlangsung. Saya yakin ban-yak aspek yang harus dipertimbang-kan dan melibatkan sedikitnya lima kementerian, yakni Kemendagri,

WAWANCARAPembina AKD Jatim R.H. Dwi Putranto Sulaksono :

UU Desa Jawaban Hak Kesejahteraan RakyatR.H. Dwi Putranto Sulaksono adalah fi gur penting yang membidani ber-

dirinya Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim). Pengorbanan ma-terial maupun non material dalam membesarkan AKD Jatim selama hampir delapan tahun sudah tak terbilang jumlahnya. Belum lagi ditambah terbitnya Suara Desa versi cetak, serta versi dunia maya atau online www.suaradesa.com dan www.akdjatim.com. Berikut wawancara dengan pria kelahiran

Tuban itu, seputar kiprahnya membina AKD Jatim, dan gagasannya terhadap pemberdayaan masyarakat desa maupun pembangunan desa. Selain itu,

pandangannya terhadap UU Desa yang kini sedang menjadi tuntutan bersama para kepala desa dan perangkat desa.

UU Desa Jawaban Hak Kesejahteraan Rakyat



Ke menkeu, Kemenkumham, Ke-menpan, dan Kemensetneg. Proses inilah yang mau tidak mau harus dihormati. Saya juga memahami para kepala desa sepertinya sudah tidak sabar menunggu lahirnya UU Desa yang sesuai aspirasi mereka. Perasaan ketidakadilan terhadap desa dan pemerintahan desa sebe-narnya sudah mereka rasakan sejak lahirnya UU 32 tahun 2004, yakni sekitar delapan tahun. Saya kira wa-jar jika AKD Jatim dan para kepala desa lainnya menuntut hal itu.

Selaku Pembina AKD Jatim, ba-gaimana menyikapi langkah AKD Ja-tim mewujudkan UU Desa ?

Saya selalu mengingatkan agar AKD Jatim menggunakan cara-cara yang santun, baik secara moral dan intelektual dalam mengawal pem-bahasan RUU Desa menjadi UU Desa. AKD Jatim harus memper-timbangkan dengan seksama dalam memutuskan setiap langkah, jangan sampai terkontaminasi kepentingan tertentu yang justru menghambat pembahasan RUU Desa, yang berar-ti juga terhalanginya pencapaian tu-juan sesuai visi dan misinya, yakni kesejahteraan aparat pemerintahan desa dan kemakmuran desa.

Bagi saya yang paling penting, agar AKD Jatim selalu speaking by data (bicara dengan data), saying by action (berkata dengan tindakan), proven by evident (membuktikan dengan kenyataan), promise by de-liver (menepati janji), dan doing with your heart (bekerja dengan hati). Saya juga menyarankan agar AKD Jatim menggunakan cara-cara yang elegan, terhormat, dan simpatik. Menurut hemat saya, para kepala desa itu putra-putra terbaik dan ter-pilih di desa. Saya ingin masyarakat desa bangga terhadap pemimpin-pemimpin mereka.

Selain itu saya menginginkan AKD Jatim mengintensifkan lobi dan dialog dengan para pengam-bil keputusan dari kalangan ekse-kutif dan legislatif. Dalam iklim demokrasi yang mulai kondusif di negeri ini, kita harus gunakan cara-cara dialog dan konsultatif. Kita harus percaya kepada mereka (leg-

islatif dan eksekutif) akan menden-gar dan menyalurkan aspirasi kita. Paling terakhir saya mendampingi pengurus AKD Jatim untuk melaku-kan dialog dan lobi dengan Ketua Komisi II DPR RI Pak Chairuman Harahap dan anggota Komisi VII Pak Azwir Dainy Tara.

Apa yang harus dilakukan AKD Ja-tim, andaikan UU Desa disahkan ?

Peran utama AKD Jatim adalah meningkatkan profesionalisme ang-gotanya (kepala desa) dalam men-jalankan tugas dan fungsinya seba-gai birokrasi pemerintahan. Para kepala desa dengan beragam latar belakang, baik dari segi pendidi-kan, sosial, ekonomi, tentu memi-liki kemampuan berbeda pula da-lam menafsirkan dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ini tugas organisasi untuk meningkatkan ka-pasitas dan kompetensi anggota-nya untuk mengetahui dan mema-hami berbagai aspek dalam sistem birokrasi pemerintahan. Misalnya, hukum dalam sistem administrasi negara, keuangan negara, manaje-men pemerintahan, hingga berbagai kebijakan pemerintah. Sehingga, anggaran dana pembangunan untuk desa dapat dilaksanakan maksimal.

Di sisi lain tidak ada lagi berita bahwa para kepala desa tersandung kasus hukum atau penyelewengan keuangan negara hanya karena ketidaktahuannya atau keterbatasan pengetahuan maupun pemahaman-nya terhadap hukum dan sistem ad-ministrasi negara di republik ini.

Setiap perhelatan politik, seperti

Pilpres, Pigub, Pilbup dan Pileg, tak dipungkiri kepala desa terlibat

dalam proses dukung mendukung, ter-masuk AKD Jatim. Bagaimana pan-dangan Bapak ?

AKD Jatim harus menunjukkan independensinya. Seringkali kepala desa dimanfaatkan untuk kepent-ingan politik tertentu. Ironisnnya setelah “hajatan” selesai, tidak ada program-program yang pro desa, bahkan para pemimpin maupun wakil rakyat itu seolah-olah lupa akan janji-janjinya. Karena itu AKD Jatim harus independen. Berani melakukan tawar menawar. Be-rani membuat kontrak politik. Ke-beranian dan kekuatan itu harus semata-mata didasarkan pada ke-pentingan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan di desa.

Sikap tersebut semata-mata untuk menjaga amanah rakyat desa yang telah memberikan kepercayaan demi teruwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan di desa. Sikap amanah ini menjadi kewajiban dan tanggungjawab kepala desa sebagai manusia beragama yang memiliki hati nurani.

Dengan tiga hal itu, yakni men-ingkatkan profesionalisme, men-jaga independensi, dan mengem-ban amanah rakyat desa, AKD Jatim yang awalnya bukan siapa-siapa, akan memiliki kekuatan ta-war menawar (bargaining power) yang diakui, diperhitungkan, dan didengarkan aspirasinya, baik oleh para politisi maupun pemimpin di wilayahnya. (bdh)

PAK DWI saat memberikan arahan kepada beberapa pengurus AKD Jatim dan perwakilan AKD Kabupaten di kediamannya di Jakarta.



Saya sekarang mengurus anak-anak kecil, tetapi merekalah

yang kelak akan menjadi orang besar. Jika sejak awal gagal men-didiknya, maka anak-anak itu sulit berkembang menjadi orang besar,” kata Guru Madrasah Aliyah Negeri, Bunga, Gresik ini.

Lahir di Desa Jrebeng, Kec. Du-kun, Gresik, empat puluh dua tahun lalu, Samari selalu bergelut dengan persoalan yang dihadapi orang kecil. Kemiskinan, kebodohan, kekeringan, bencana banjir adalah sederet per-soalan yang dialami masyarakat de-sanya sejak dia masih belia. Desanya yang terletak di pinggiran Bengawan Solo, selain terpencil dan tertinggal, adalah kawasan yang setiap musim hujan, selalu didatangi tamu banjir yang menderitakan masyarakat.

Bagaikan magnet, kondisi sosial yang bikin hati nelangsa itu, menyeret hati dan pikirannya untuk mengabdi di desa. Dan, menjadi kepala desa, menurut alumni Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, ini, pada hakekatnya dia sedang berh-adapan dengan sebuah urusan besar. Jika presiden memiliki pembantu bernama menteri dan gubernur serta bupati memiliki kepala dinas, kabid dan staf, maka seorang Kepala Desa harus bertindak sebagai ‘kepala neg-ara’ sekaligus sebagai pelaksana dan penanggungjawab segala urusan tanpa memiliki kaki tangan yang

handal.Kades harus mengurusi bidang

pemerintahan desa, administrasi perkantoran, mengatur staf, dan mengelola keuangan. Membang-kitkan ekonomi masyarakat, juga dibebankan pada pundaknya, be-gitu pula urusan sosial, kesehatan, dan budaya. Pada sektor perizinan, mulai izin menikah, izin mendirikan bangunan, izin domisili, dan lainnya juga ada di tangannya. Belum lagi, kalau musim pemilu tiba dan uru-san tanah yang sering menimbulkan konfl ik berkepanjangan.

Sebagai Ketua AKD Jatim, Samari, bertahun-tahun memperjuangkan agar posisi desa dan perangkatnya lebih terhormat. Pembahasan RUU Desa, misalnya, AKD menganggap-nya kunci utama menuju revolusi desa, sehingga pihaknya menempuh beribu-ribu jalan untuk mendorong agar desa memiliki dasar hukum un-tuk berpijak. Lobi-lobi politik melalui audensi dengan eksekutif dan legislatif terus diperjuangkan lebih intensif.”Kita akan mengawal RUU Desa ini. Tidak hanya sekadar segera disahkan, tetapi pasal-pasal yang tertuang di dalamnya harus benar-benar sesuai dengan hasil kajian kita,”tuturnya.

Kedudukan dan fungsi kepala desa misalnya, RUU Desa harus mengatur masa jabatan, periodesa-sinya, hak dan kewajibannya. Sebab, kata dia, selama ini banyak kebijakan

diskriminatif terkait dengan jabatan kepala desa ini. Hasil kajian AKD Jatim, posisi kades selama ini tidak jelas. Dia dipilih lewat pemilu yang diselenggarakan secara demokratis, sebagaimana anggota DPRD. Tetapi dalam menjalankan hak politiknya, kades dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.

Masa jabatan kades, juga tidak te-pat hanya enam tahun, sebab masa itu terlalu singkat karena harus me-mikul segudang beban.”Maksimal tuntutan kami adalah masa jabatan itu dibatasi usia saja, tetapi mini-mal kami menuntut agar masa jaba-tan kades ditambah dari 6 menjadi 8 tahun,”tegas bapak dua anak ini.

Tentang anggaran 10% dari APBN, misalnya, adalah masalah penting untuk mempercepat pembangunan desa. Dengan kekuatan dana yang diterima desa sebesar Rp 1 miliyar/desa, maka dalam waktu relatif ce-pat, desa akan bergerak maju dan kesejahteraan masyarakatnya segera terwujud.

Samari menegaskan, SDM kepala desa saat ini masih membutuhkan penguatan dengan meningkatkan wawasan, kemampuan, leadership-nya serta hal-hal lainnya yang ber-kaitan dengan pemerintahan, ter-masuk pemahaman soal hukum.(nf)

Drs.H.Samari,MM

''Kepala Negara''Tanpa Kaki Tangan

Orang kecil mengurusi soal kecil. Hasilnya? Bisa bertam-bah kecil. Tetapi di dalam benak Ketua Asosiasi Kepala Desa Jatim, Drs.H Samari, MM, tidak ada persoalan yang diang-gap kecil. Urusan besar bersumber dari hal-hal kecil dan un-tuk menjadi besar harus berhasil menyelesaikannya, sebab sesuatu yang besar tanpa melalui yang kecil hanya tinggal menunggu waktu keruntuhannya.

PROFIL

''



SUARA IJEN

GUNUNG IJEN di Kabupat-en Bondowoso dan Kabu-paten Banyuwangi, kini menjadi pusat perhatian

bukan hanya karena pesona alam-nya tapi lantaran gelegak isi perut-nya. Gunung ini berstatus siaga (level III) sejak 15 Desember 2011 lalu. Karena itu wajar bila sekitar 9.000 warga yang tinggal di lereng Gunung Ijen waspada sebab 30 juta meter kubik air yang tersimpan di kawahnya siap dimuntahkan bila gunung ini benar-benar meletus. Bandingkan dengan tragedi Situ Gintung yang danaunya hanya me-nyimpan air 1 juta meter kubik tapi sudah membikin tragedi mengeri-kan beberapa tahun silam.

Seorang warga di sekitar Gunung Ijen, Abdul Hamid, mengaku kha-watir dengan peningkatan status itu. Namun warga masih berdiam di rumah masing-masing. Warga maupun wisatawan kini juga dila-rang melakukan pendakian hingga radius 1,5 kilometer dari kawah aktif. Hal ini bertujuan untuk menghindari gas co2 yang keluar dari bibir kawah di Gunung Ijen yang membahayakan warga. Kar-ena itu pula petugas jaga kawah ijen di Pos Paltuding di Kecamatan Sempol, Bondowoso, juga menutup semua akses jalan menuju kawah ijen. Hal tersebut dilakukan atas re-komendasi vulkanologi setempat.

Kawah Ijen memang membuat

banyak wisatawan kepincut akan pesonanya. Buktinya, setiap ta-hun tidak kurang dari 96 ribu wisatawan mengunjungi taman wisata ini. Tapi tidak banyak yang tahu jika kawasan tersebut men-jadi rebutan antara dua kabupaten, yaitu Bondowoso dan Banyuwangi. Bahkan mereka saling klaim seba-gai wilayah yang berhak mengelola kawasan wisata tersebut. “Tapi ka-lau nanti ada musibah gunung ini meletus ya dua wilayah itu juga harus turun tangan sebab wargan-ya ada di sana. Jangan hanya bere-but retribusinya saja,” kata Anton, warga yang gagal masuk Ijen kar-ena dilarang petugas.

Maka, dua kabupaten itu pun saling menyediakan akses menuju lokasi tersebut sehingga wisatawan bisa mencapai melalui dua rute alternatif. Yang pertama jika dari Bayuwangi, wisatawan harus mele-wati Kecamatan Licin dan menuju Jambu lalu ke Patulding. ‘’Dari Pat-ulding Anda tinggal berjalan kaki melewati jalan setapak dan tebing kaldera sejauh 2 kilometer menuju Kawah Ijen. Total jarak tempuh melewati rute ini adalah 38 kilo-meter,’’ kata Rahdi, salah seorang pengepul belerang asal Bayuwangi.

Kalau melalui Kabupaten Bondo-woso, lanjut pria beranak empat ini, rutenya lebih mudah dilalui karena kondisi jalan yang bagus dan relatif mulus. Rute ini dapat ditempuh

dari Bondowoso-Wonosari, lalu ke Sempol dan akhirnya ke Patulding.

‘’Dari Patulding Anda tinggal berjalan kaki melewati jalan setapak dan tebing kaldera sejauh 2 kilometer menuju Kawah Ijen. Jarak tempuh melewati rute ini adalah 70 kilometer dengan pemandangan pohon kopi dan pinus yang mempesona,’ ‘tambah nya dengan nafas ngos-ngosan mengang-kut belerang seberat 72 kg.

Terlepas dari kemelut tersebut, lanjutnya, Taman Wisata Ijen se-jak awal pengelolaannya menjadi kewenangan BKSDA (Badan Kon-servasi dan Sumber Daya Alam), di bawah Kementerian Kehutanan. ‘’Otomatis hingga saat ini tidak ada yang bisa mengelola,” katanya.

Sebelumnya Kabupaten Bon-dowoso pernah akan membangun sebuah toilet dalam kawasan lind-ung itu. Namun rencana pemban-gunan toilet itu menjadi masalah hingga ke pengadilan. Akhirnya, anggaran dari Pemprov dialihkan untuk pembangunan toilet dan ga-zebo di pemandian air panas.

Akibat tidak menentunya siapa yang berhak mengelola, membuat akses jalan menuju kawasan Kawah Ijen dtak terurus baik melalui Banyuwangi maupun Bondowoso. Kerusakan jalan ini sudah diprotes biro perjalanan wisata. Mereka khawatir wisatawan mancanegara akan enggan datang ke lokasi wisa-ta tersebut. * (gus/brw)

Berebut Mempersunting Si Jelita Ijen

Pesona Gunung Ijen bagai putri yang menjadi rebutan para pangeran. Saat ini dua kabupaten berebut “mem-persuntingnya”. Tapi ba-gaimana kalau gunung ini murka dengan memuntah-kan isi perutnya?

Kawah Ijen dan kawasan sekitarnya jadi rebutan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso.



SUARA BANYUWANGI

Kades Bersatu ‘Sing’ Ada Lawan

“KepAlA desa bersatu sing ada lawan.” Maksudnya, sing dalam bahasa Osing artinya ”tidak”. Seolah mirip dengan slogan para mahasiswa saat demo tahun 1998, yakni “rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. ”Maknanya, jika kepala desa (kades) bersatu, maka tidak ada lawan yang mampu menandinginya secara politik. Jika

kades bersatu akan memudahkan jalan untuk mewujudkan keinginan kepala desa itu sendiri, khususnya membangun desa dan memberdayakan rakyat desa. Dus, kades pun memiliki daya tawar menawar politik yang tinggi dan bermartabat.

Betapa tidak, setiap kepala desa didukung setidaknya 50 persen penduduk di desanya. Diakui atau tidak, setiap kepala desa sebenarnya dapat mengatur ‘suaranya’ akan dikemanakan dalam setiap perhelatan pesta demokrasi, baik Pemilukada, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Presiden. Namun kenyataannya para kades belum menyadari potensi itu, sehingga ajang ‘pesta demokrasi’ sering terlewatkan begitu saja.

Ya, kondisi seperti itu melandasi Agus Tarmidi (50 tahun) untuk menyatukan para kepala desa di Banyuwangi. Ia bertekad hanya ada satu organisasi kepala desa, setelah dirinya terpilih menjadi Ketua Askab Periode 20112014. Agus ingin kepala desa di Banyuwangi bersatu dan bersamasama membangun wila yahnya. Agus pun memilih Askab sebagai organisasi yang mewadahi para kepala desa. “Askab menjadi organisasi satusatunya kepala desa dan perangkat desa di Banyuwangi. Visi dan misinya bermitra secara positif dengan pe me rintah dan siapa saja demi mewujudkan kemajuan Banyuwangi,”ujar Kepala Desa Wonosobo, Kec. Srono, Banyuwangi. (toy)

BANYUWANGI, kabupaten yang secara geografis terletak di paling Timur P Jawa ini, sejak lama dikenal sebagai produsen ikan terbesar di Indonesia dengan Muncar sebagai pusatnya. Namun, sebenarnya, Sumber Daya Alam yang terkandung dalam perut bumi Minak Jinggo ini, berjuta kali lebih besar dari hasil penangkapan ikan laut.

Daerah penambangan emas Gunung Tumpangpitu, Pesanggrahan adalah buktinya. Kawasan wisata pantai dan budaya yang sangat eksotik memiliki nilai jual yang bisa mengangkat perekonomian warga. Melihat kenyataan itu, Ketua Askab (Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi) Agus Tarmidi, berencana membangun desa dengan memaksimalkan potensi ekonomi yang masih terpendam.

Pihaknya sedang menghimpun data untuk memetakan kekuatan ekonomi yang ada di seluruh desa Banyuwangi. Hasilnya akan dijadikan bahan kajian strategis sebagai upaya membangun Negara dengan desa sebagai ujung tombaknya. Desa

tasi keluhan anggotanya yang sering bersinggungan dengan aparat penegakan hukum. Pengurus harus bekerja ekstra agar bisa melindungia nggotanya dari jebakan hukum yang kadangkadang tidak memperhatikan kondisi riil di lapangan.

Soal pelaksanaan program sertifikasi nasional, contohnya. Pemerintah hanya menginformasikan pengurusannya gratis. Padahal kenyataannya, banyak persyaratan yang harus ditanggung pemilik tanah.(toy)

Gali Potensi, Angkat Ekonomi

Penambangan emas Gunung Tumpangpitu

yang memiliki sumber air, misalnya, dalam pengamatan Agus Tarmidi, sampai saat ini belum dieks ploitasi lebih ekonomis.” Jika sumber air itu dikelola dengan baik, rakyat bisa memperoleh penghasilan, pemerintah juga bisa menambah PADnya,”ujarnya, seraya berharap para kades menangkap peluang tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

prihatinPrioritas lainnya adalah menga

Ketua Askab Banyuwangi Agus Tarmidi



Bagaimana bisa memikirkan kepentingan yang lebih besar, jika urusan dirinya sendiri masih kocar-kacir.

Konfl ik kepentingan antar pengurus, membuat kekuatan Forum Kepala Desa dan Perangkat Desa (FOKAP) Si-tubondo menjadi rapuh dan program kegiatannya pun berjalan di tempat. Akibatnya aspirasi anggota tidak ada yang memperjuangkannya.

Forum kepala desa dibentuk pada tahun 2000 untuk membangun ko-munikasi antara petinggi dan perang-kat desa yang jumlah anggotanya mencapai 132 kepala desa. Awalnya, forum ini berdiri atas prakarsa Kades Banyuputih, Kec. Banyuputih H Sutris-no dan dia juga memimpin FOKAP se-lama dua periode.

Setelah lengser, konfl ik kepe-mimpinan muncul dua kubu antara H Mat Kacung Kepala Desa Semi ring, Kecamatan Mangaran, dengan H Soeharto Binar Kepala Desa Sumber-anyar, Kecamatan Banyuputih. Solusi untuk menyeleseikannya, digelar musyawarah daerah. Terpilihlah Um-ami yang juga mantan anggota DPRD Situbondo, sebagai Ketua FOKAP pe-

riode 2011-2015. Kepala Desa Ken-dit, Kecamatan Kendit ini diharapkan mampu membangun kebersamaan kepala desa.

TritukaPerempuan yang dilahirkan ta-

hun 1961 ini langsung melakukan gebrakan. Menurut dia, organisasi yang dipimpinnya harus memiliki legalitas agar tidak dianggap ilegal. FOKAP kemudian didaftarkan ke notaris sebagai organisasi formal.Struktur kepengurusan di kecamat-an juga dibentuk.“Melalui Korcam ini kerja pengurus FOKAP lebih ringan,”ucapnya.

Setelah urusan internal kuat, FORKAP menggelar aksi dengan mengajukan Trituka (Tiga Tuntutan Kepala Desa) kepada Bupati Situ-bondo. Pertama, Pemkab Situbodno menaikkan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Kedua, minta penggantian motor dinas kepala desa. Ketiga, menaikkan Alokasi Dana Desa (ADD) .

“Alhamdulillah tiga usulan terse-but sekarang sudah masuk draft APBD Pemkan Situbondo tahun 2012,” terang Umami. (bar)

SUARA SITUBONDO

FOKAP Didaftarkan ke Notaris

LAHIR di wilayah terpen-cil, Desa Kendit, Kecamatan Kendit, 51 tahun lalu, Umami menjadi tokoh penting di Fo-rum Kepala Desa dan Perang-kat Desa (FOKAP) Kabupaten Situbondo. Dia adalah perem-puan pertama yang terpilih menjadi ketua asosiasi kepala desa di Eks Karisiden Besuki sekaligus di Jawa Timur.Dia pun sering dijuluki singa pe-rempuan dari Timur dan Sri-kandi Situbondo.

Sebagai Ketua FOKAP Kabu-paten Situbondo periode 2011-2015, Umami mempunyai misi agar lembaga ini tumbuh kuat. Ide-idenya sangat segar untuk mendorong pejabat desa seba-gai garda terdepan dalam mem-perjuangkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat desa.

Umami memang bukan perempuan biasa. Ibu tiga anak ini, sejak 1998 bergelut dengan persoalan desa. Se-lama dua periode, dia terpilih sebagai Kepala Desa Wringi-nanom, Kec. Panarukan. Pada masa itu, banyak prestasi yang diraih, sehingga Pemkab men-ganugrahinya kades terbaik.

Setelah masa jabatannya berakhir, Umami hijrah ke tempat kelahirannya di Desa Kendit, dan gabung dengan PDIP. Pada Pemilu Legislatif 2004 ia terpilih menjadi ang-gota DPRD Situbondo hingga 2009.

Baru satu tahun lengser, ibu tiga anak ini dipercaya men-jadi Kepala Desa Kendit, masa bakti 2010-2016. Kemudian 2011 Umami terpilih sebagai Ketua FOKAP masa bhakti 2011-2016. (bar)

Singa Perempuan dari Timur

Umami

AKD mengerahkan masanya untuk menuntut tiga hal mengenai TPAD, ADD dan Sarana Transportasi

UMAMI (tengah) dan beberapa pengurus FOKAP ditemui Bendahara Tulus Setyo Utomo (paling kiri) saat mengunjungi Kantor AKD Jatim.



Langkah seribu harus diawali langkah pertama. Filosofi itu diterapkan Sentra Komunikasi Antar Kepala Desa (SKAK)

Bondowoso. Sebelum melangkah pada program kegiatan yang bersifat eksternal, langkah awal yang ditempuh peng urus adalah penataan organisasi agar bisa berjalan lebih kokoh.

Menurut Hanafi Ketua SKAK, sebuah organisasi yang didukung pengurus dan anggota yang memiliki komitmen tinggi, dipastikan semua program yang dirancang baik jangka pendek maupun jangka panjang akan berjalan sukses.”Kita akan mendahulukan penataan organisasi terlebih dahulu, sebab dengan menuntaskan persoalan internal, permasalahan eksternal lebih gampang diatasi,”kata Hanafi.

Penataan organisasi ini meliputi inventarisasi berbagai kebutuhan perkantoran, penataan adminitrasi, penyatuan visi dan misi para pengurus dan bangunan solidaritas sesama anggota serta terjalinnya komunikasi yang intensif antar pengurus dengan anggota. Persoalan yang dihadapi para kepala desa di era keterbukaan ini juga akan dijadikan program uta

SUARA BONDOWOSO

SKAK Fokuskan Database Potensi Desama lainnya, sehingga dengan posisi SKAK yang lebih kuat bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat agar hidup lebih sejahtera.

Hanafi saat ditemui Suara Desa di kantor SKAK menuturkan, hasil inventarisasi sementara ini, banyak desa yang membutuhkan air bersih.Kebiasaan masyarakat yang menggunakan aliran sungai sebagai MCK bakal berubah selama stok air bersih untuk warga tersedia. Dengan pengadaan air bersih, dimungkinkan gaya hidup sehat masyarakat akan terwujud.”Faktor kesehatan masyarakat juga menjadi program prioritas SKAK. Bagaimana bisa hidup sehat kalau tidak tersedia air bersih yang cukup,”ujarnya.

Menurut Kades Mengok kecamatan Pujer ini, infrastruktur jalan desa yang selama ini kurang disentuh juga akan diperjuangkan agar pemerintah segera memperhatikan sektor ini, sebab desa yang memiliki jalur transportasi yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat lagi. “Semua kekuatan dan kelemahan desa akan kami data untuk digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jatim

maupun Pemerintahan Pusat untuk menurunkan programnya ke Bondowoso secara tepat,”kata Hanafi.

Melanggar Hukum Soal pemahaman hukum, pengurus

SKAK juga menjadikan program utama. Kasuskasus yang memenjarakan kepala desa, menurut Hanafi lebih disebabkan petinggi desa itu tidak memiliki wawasan hukum yang luas. Padahal setiap menjalankan tugas, orang nomor satu di desa itu selalu bersentuhan dengan persoalan hukum, baik itu berupa undangundang, PP, Perda dan lainnya.

Hanafi berharap agar Pemerintah Kabupaten Bondowoso pro aktif menggelar berbagai diklat dan penyuluhan bidang hukum agar para kepala desa tenang dalam melaksanakan berbagai program,”.Jika banyak kades yang buta hukum, maka jumlah pelanggarannya juga tinggi,” jelas mantan demonstran ini.

Sementara itu, RUU Desa menurut Hanafi juga terus diperjuangkan agar segera disahkan menjadi undangundang. Selain masa jabatan yang harus diatur dalam UU, juga diperjuangkan anggaran desa dijatah Rp 1 milir/desa setiap tahun. (aha)

SOSOk Ketua Sentra Komunikasi Antar Kepala Desa (SKAK) Bondowoso Hanafi, awalnya adalah pemuda biasa. Dia bukanlah siapasiapa, karena tidak memiliki peran penting di desa, sampai akhirnya suatu perisitiwa penembakan yang menewaskan beberapa orang warga, nama Hanafi kemudian berkibar.

Perjuangannya mendampingi rakyat itu, menyebabkan Hanafi sering berurusan dengan aparat keamanan. Dia pernah ditahan di Mapolres Bondowoso, karena gigih membela rakyat. Akibatnya ribuan massa mengepung Mapolres Bondowoso. Dor…dor pendukung Hanafi pun tewas tertembus peluru tajam.

Berkat semangatnya membela rakyat

itulah, dia diberi kepercayaan menjadi Kepala Desa Mengok, Kec. Pujer. Hubungan Hanafi dengan penguasa berjalan baik, sehingga pada 2010 para kepala desa memintanya memimpin SKAK. Dia dinilai mampu memfasilitasi kepentingan para kepala desa dalam bersinergi dengan pemerintah.

Dalam program kerjanya ia akan meningkatkan kapasitas para kepala desa, baik bidang hukum, administrasi hingga berbagai kemampuan lainnya melalui pelatihan, seminar dan lokakarya. Pada jangka pendek, ia akan menyusun database potensi desa, agar arah pembangunan dan program peme rintah tepat sasaran. (aha)

HanafiTak Pernah Berhenti Berjuang

Hanafi Ketua SKaK, Bondowoso.



GERAK langkah para kepala desa di Jember dalam mengawal pem-bangunan di desa sangat

dinamis. Terbukti, asosiasi yang menjadi media komunikasi dan sila-turahmi para petinggi desa itu men-galami empat kali pergantian nama hanya untuk meningkatkan kinerja lembaga yang lebih ideal dan leb-ih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

“Awal dibentuk, forum kades Jem ber bernama AKAD. Tidak lama kemudian menjadi Fospat (Forum Soli-daritas Perangkat) pada ta-hun 2001. Beberapa saat ke-mudian berubah lagi menjadi Akad, lalu tahun 2010 sam-pai serkarang forum asosiasi kades Jember disepakati ber-nama Akade,”terang Sugeng Ketua Akade Jember.

Perubahan itu, lanjut dia, karena dua nama sebelumnya AKAD dan Fospat banyak dikritik dan di-curigai, terutama pada setiap musim Pileg, Pilpres maupun Pemilukda, bahkan organisasi yang menjadi ajang pertemuan kades itu dituding sedang menyusun kekuatan untuk tidak lagi loyal kepada pemerintah daerah. Kecurigaan itu lambat laun pupus, setelah pengurus Akade me-negaskan, bahwa tidak ada pem-bangkangan tugas terhadap atasan. Sebagai komponen pemerintah, para kades tetap loyal menjalankan tugas dan fungsi pelayanan.

Dari banyak upaya, akhirnya Akade Jember menjadi sebuah or-ganisasi yang ikut memberi warna pembangunan kabupaten, sehingga para kades bersemangat lagi untuk menjalin sialturrahim. Setiap ber-kumpul, banyak ide dilontarkan baik untuk mendorong kemajuan desa maupun untuk menyelesei-kan suatu masalah. Lewat asosiasi ini, para kades yang bergabung di Akade Jember tidak akan berjalan sendirian ketika menghadapi perso-

alannya. Menurut Sugeng, itu

salah satu keuntungan jika kades bergabung dalam asosiasi, selain banyak teman dan kaya

informasi, pasti banyak referensi yang bisa dijadikan acuan untuk pembangunan di desa.

Kabupaten Jember merupakan daerah yang luas dan kaya. Sumber daya alam dan sumber daya manu-sia yang dimiliki sangat beragam dan bisa memberikan manfaat be-sar jika dikelola dengan maksimal. Fakta itu juga disadari oleh para kades. “Jember memiliki 248 desa dan kelurahan serta 31 Kecamatan. Ini potensi besar dan luar biasa. Karenanya, kami menyadari berba-gai dinamika di dalamnya tidak bisa dipikul sendirian. Itulah manfaat dari munculnya Forum Kepala Desa yang saat ini kami jadikan sarana silaturrahim,”terang Sugeng yang juga Kades Tanjungrejo Wuluhan.

Selain ajang silaturrahmi, Akade juga digunakan wadah perjuangan para kades terhadap kebijakan yang kurang memihak, seperti kucuran anggaran yang selama ini didasar-kan pada asas pemerataan, sehingga dinilai tidak rasional dan tidak adil. Pasalnya, tantangan pembangu-

nan di setiap desa tidak sama. Desa Tanjungrejo misalnya yang dihuni sedikitnya 14 ribu penduduk memi-liki kebutuhan anggaran untuk pembangunan yang jauh lebih besar dibanding dengan desa lain yang memiliki penduduk lebih kecil.

Cetak Biru Desa Akade Jember juga mendorong

setiap kades memiliki cetak biru (blue print) untuk dijadikan data utama dalam rangka pengembangan desa dan sebagai dasar pertimban-gan untuk usulan alokasi anggaran. Cetak biru akan menjadi data utama ketika Akade melakukan aktualisasi baik di internal organisasi maupun eksternal.

Cetak Biru tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pe-merintah dalam mengelola pemer-intahan desa ke depan. Adapun modul-modulnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan praktis da-lam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, SDM dan tatalaksan-aan desa. Cetak biru ini juga dibu-tuhkan, untuk membuat tolok ukur pencapaian pelestarian dan pengem-bangan desa, baik desa sebagai komponen pembangunan maupun desa sebagai pelaksana pembangu-nan.(san)

SUARA JEMBER

Hapus Isu Pembangkangan, Tuntut Keadilan

KETUA AKD Jember Sugeng Budiyono ketika rembuk warga.

alannya.

salah satu keuntungan jika kades bergabung dalam asosiasi, selain banyak teman dan kaya

KETUA



SUARA SEMERU

Produksi Apel Malang terus merosot. Seperti gelagat umum dunia pertanian-perkebunan di tanah air,

sebab musababnya sama: serbuan buah impor. Sejak 1995 produksi Apel Malang terus menurun dan saat ini anjlok hingga 60% lebih.

Andai meneer Belanda, Kreben, masih hidup sekarang pasti ikut ne-longso. Pria gagah ini sekitar tahun 1930-an pertama kali menanam apel di daerah Nongkojajar. Lalu 30 ta-hun kemudian amal sang meneer dirasakan warga sebab pada tahun 1970-1980-an bisa dibilang zaman keemasan apel di Poncokusumo dan Batu. Petani yang semula me-nanam kopi berbondong-bondong beralih menjadi petani apel.

Seolah siklus 30-an ta-hun, roda apel bergeser ke bawah. Kini apel Ma-lang dikepung apel bule. Ketua Gabungan Kelom-pok Tani Dese Sumber Gondo, Bumiaji, Batu-Malang, Willy Aryudi, mengatakan akibat ser-buan buah impor seperti Apel Fuji, Apel Washing-ton, dan lainnya. Harga apel lokal pun jatuh dan membuat petani rugi. Petani enggan menanam apel kembali sehingga produksinya terus anjlok dari tahun ke tahun.

“Sejak 1995 produksi apel Malang terus turun, saat ini kira-kira sudah 60% turunnya. Kami seja tinya juga tidak ingin buah kebanggaan kota kami jadi langka di negeri sendiri,” kata Willy.

Di lain pihak, biaya produksi Apel Malang pun saat ini melonjak 300%. Mulai dari pupuk, ongkos produksi dan tenaga sudah naik hingga 300% dalam beberapa tahun terakhir. “Ironisnya harga buah apel tidak naik,” ungkapnya.

“Harganya sudah dari 5 tahun

terakhir tetap, dari tangan petani Rp 3.000-3.500/kg, ke pedagang dan ke konsumen hanya Rp 5.000/kg. Sementara harga apel impor hanya Rp 6.000-7.000/kg,” katanya.

Harga yang tidak kompetitif inilah yang membuat petani terus merugi jika memproduksi Apel Ma-lang, sehingga banyak yang mulai beralih ke tanaman lain. “Harap-an kami pemerintah cepat turun tangan, terutama mengendalikan keran impor buah, membantu kami

(petani) mempromosikan apel lokal dan membantu mengurangi biaya produksi terutama pupuk. Kami juga berharap Dinas Pertanian melatih kami agar makin kreatif mengolah lahan agar menghasilan buah yang berkualitas,” tandasnya.

Dikalahkan AlamWilly seolah masih menyimpan

kebanggaan sebagai warga Malang. Kota yang dulu sempat dijuluki Par-is of East Java, karena kondisi alam-nya yang indah, iklimnya yang sejuk dan kotanya yang bersih, bagaikan kota “Paris”-nya Jawa Timur.

Suratmadi, petani apel lain, me-nambahkan, masa kejayaan apel

Malang terjadi pada tahun 80-an. Saat itu para petani menangguk ke-untungan berlipat ganda. Mereka bisa membangun rumah yang men-tereng. Deretan rumah mewah bisa dilihat di sepanjang jalan Sidomu-lyo, Batu. Sayangnya kejayaan apel Malang mulai menurun.

Kata Suratmadi, apel Malang du-lunya besar-besar, berair dan keras. Tidak terlalu lembek, tidak terlalu manis, rasa asemnya pas.

Sekarang, kembang apel yang tengah mekar bisa tiba-tiba merana. Kalaupun jadi, buahnya kecil. Dulu apel sekilo terdiri dari tiga buah apel. Seka-rang, butuh tujuh sampai sepuluh buah apel, hampir tiga kali lipatnya.

Petani apel ba-nyak yang mulai berguguran, meng-alami kebangkru-tan, sisa-sisa ke ja -yaannya terlihat dari rumah-rumah kokoh, tapi ke-gairahan eko no-minya lesu. Bah-kan tak sedikit

kebun apelnya juga dijual.Selain kalah bersaing di pasar,

penyebab kemunduran ini salah satunya juga akibat pemanasan glo-bal. Namun, petani sejatinya perka-sa menghadapi alam, bukan malah cengeng. Nenek moyang mengajar-kan bertani bergelut dengan alam, membaca gelagatnya, mulai dari cuaca/iklim, hingga hama.

“Bila sekarang petani kalah de-ngan alam, pasti ada yang salah dengan jiwa “kepertaniannya”. Hal itu bisa jadi karena petani tidak lagi yakin bisa hidup dari pertanian. Mereka menanam apel hanya seba-gai sambilan saja,” kata Suprapto, petani apel Batu, berseleroh.(gus)

Mengembalikan Kejayaan Apel Malang

tengah mekar bisa tiba-tiba merana. Kalaupun jadi, buahnya kecil. Dulu apel sekilo terdiri dari tiga buah apel. Seka-rang, butuh tujuh sampai sepuluh buah apel, hampir tiga kali lipatnya.

nyak yang mulai berguguran, meng-alami kebangkru-tan, sisa-sisa ke ja -yaannya terlihat dari rumah-rumah kokoh, tapi ke-gairahan eko no-minya lesu. Bah-kan tak sedikit



Pemerintah harus segera melakukan per-cepatan pembangunan perdesaan. Jika tidak, desa semakin terbelakang dan terpinggirkan. Lalu pada akhirnya neg-

ara juga semakin tidak berdaya menghadapi arus perubahan dunia. Karena itu, percepatan pem-bangunan desa merupakan keniscayaan yang harus dilakukan pemerintah.

“Percepatan pembangunan di tingkat desa harus segera dilakukan. Pemerintah Pusat, juga harus memberikan perimbangan dana pusat ke desa. Besarnya, minimal 5-10 persen dari APBN Pusat. Kalau tidak, jangan harap negara ini akan bisa maju. ”kata Ketua AKPD Kab. Malang Didik Gatot S, saat berdialog dengan Ketua DPRD Kab. Malang, Hari Sasongko, di Gedung DPRD.

Menurut Didik, saat ini desa ibarat mesin ATM bagi kota. Desa hanya dijadikan sapi perahan un-tuk mencukupi keinginan kota semata. Betapa tidak ?. Desa menopang segala macam kebutuhan masyarakat kota, namun desa selalu terpinggirkan.

Bahkan, kata Didik, sebanyak 70 Persen Pem-bangunan Nasional di suplai dari masyarakat desa. Dari hulu hingga ke hilir, desa adalah pe-nopang aktifi tas manusia. Namun yang terjadi, justru sebaliknya. Masyarakat desa seperti ter-pinggirkan oleh sistem yang sengaja diciptakan oleh para elite politik negeri ini.

Menurut sarjana S2 Unversitas Brawijaya ini, dana perimbangan dari kota ke desa tidak se-banding dengan sumbangsih desa ke kota. Bah-kan anggaran yang dikembalikan pemerintah

ke desa terlalu kecil, sangat tidak mencukupi. Imbasnya adalah masa jabatan kades juga selalu terkebiri. Se-hingga, kades meminta

agar masa periodesasi kades diubah. Dari

6 tahun masa j a b a t a n

setidaknya menjadi 8 tahun.“Kami mendesak pemerintah pusat harus adil pada

masyarakat pedesaan. Bagaimanapun juga, tanpa desa, tidak mungkin pembangunan nasional bisa ber-jalan sesuai rencana,” ujar alumni FISIP Universitas Muhammadiyah Malang yang juga Kades Tunjungtir-to, Kec. Singosari dan pengusaha ini.

Apalagi, tambah anggota Masyarakat Ilmu Pe-merintahan Indonesia (MIPI), penyumbang terbe-sar devisa bangsa Indonesia adalah dari desa. Tapi justru yang terjadi pemerataan pembangunan di tingkat desa masih sangat lambat, perimbangan dana untuk desa dari APBN juga sangat kecil. Aki-batnya, masyarakat di pedesaan dan ekonomi pem-bangunan desa semakin termarjinalkan.

Karena itu, suami Dra Hanik Dwi Martia ini sepa-kat UU Desa harus segera disahkan DPR. Sebab, UU itulah yang akan menjadi pondasi bagi pemerintah desa menjalankan program-program pembangunan di desanya. Termasuk hak-hak desa mendapat dana per-imbangan dari pusat sebesar 10 % dari APBN. “Saya yakin kalau desa mendapat dana perimbangan dari APBN, desa akan semakin berkembang,” tandasnya.

Usulan Ketua AKPD Kab. Malang ini agaknya di-amini para anggotanya. Saat melakukan aksi demo ke gedung dewam, ratusan Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa se Kabupaten Malang yang ter-gabung dalam Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa (AKPD) turun ke jalan menggelar demonstrasi besar-besaran belum lama ini.

Mereka menuntut, Pemerintah Pusat segera merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang (Desa). Lebih dari itu, ratusan kades juga memo-hon pemerintah pusat segera melakukan perce-patan pembangunan perdesaan. (nuf)

SUARA MALANG

Pemerintah harus segera melakukan per-

Desa Jangan Dipinggirkan

DIDIK Gatot Subroto, Ketua AKPD Kab. Malang.

DIDIK Gatot Subroto.



SUARA BATU

MEMPRIHATINKAN. Itu ung-kapan untuk menyebut Batu yang dikenal sebagai daerah yang kaya potensi wisata tetapi wisatawan sulit mendapatkan oleh-oleh khas daerah. Suvenir yang berserakan di pelbagai kawasan wisata belum mencerminkan potensi yang se-sungguhnya, apalagi para pelaku bisnis itu sebagian besar orang luar daerah, sementara orang Batu asli selalu menjadi penonton.

Keprihatinan itu diungkapkan Hernanto Sasmiko Ketua APEL (Asosiasi Pemerintah Desa dan Ke-lurahan) Kota Batu. Menurut dia, prioritas pertama yang harus di-garap adalah pemberdayaan SDM agar potensi SDA yang bertebaran di daerah ini bisa bernilai tinggi. “Ber-bagai program kemitraan akan dij-alin baik dengan instansi pemerin-tah, para pebisnis wisata dan badan usaha lainnya.”Kita menginginkan dengan melakukan kerjasama den-gan para pemilik hotel maupun villa, masyarakat dapat melayani kebutuhan pengunjung yang ingin memperoleh suvenir,”ujarnya.

Wisata di Batu memiliki nilai ekonomi tinggi bagi desa dan

khususnya bagi masyarakat. Tetapi selama ini, warga Batu belum meng anggapnya sebagai peluang yang mendatangkan untung.”Saya sebenarnya merasa prihatin kenapa wong Batu tidak menangkap pasar wisatawan yang banyak membutuh-kan oleh-oleh, sebaliknya malah di-ambil orang luar,” tegasnya

Padahal, katanya, kebutuhan akan bunga, sayur mayur, buah-buahan maupun souvenir khas Batu cukup banyak. Amat disayangkan jika ke depan wong Batu hanya seka-dar menjadi penonton di daerahnya sendiri. Oleh karena itu ia bertekad bersama seluruh kepala desa mau-pun lurah bekerja sama dengan pengusaha lokal maupun luar untuk mengembangkan pola kemitraan dalam satu wadah tertentu.

Bagaimanapun di era otonomi daerah seharusnya masyarakat bisa lebih berdaya, terlebih Wali Kota Batu saat ini dijabat oleh seorang enterpreneur yang memiliki visi ke depan untuk menjual Batu dari ber-bagai potensi terutama di bidang pariwisata dan pertanian. Menurut-nya masyarakat Desa Punten dan desa-desa lain belum ketinggalan

Kaya Objek Wisata, Miskin Suvenir untuk turut mengembangkan dae-rahnya sendiri.

Namun untuk mencapai hara-pan tersebut perlu adanya ker-jasama semua pihak mulai elemen masyarakat, pemerintah desa mau-pun Pemkot agar Kota Batu sejajar dengan daerah lain seperti Jogja-karta, Bandung, maupun kota-kota wisata di Indonesia. Sebagai kepala desa ia menyadari langkah tersebut banyak tantangan, karena itu dirin-ya akan mengawali dengan hal kecil yakni mengembangkan kembali ke-jayaan petani jeruk keprok Punten. Baginya cukup ironis, Punten yang dikenal memiliki potensi jeruk luar biasa tetapi saat ini hanya bisa dihi-tung dengan jari petani yang memi-liki kemampuan budidaya jeruk.

Ke depan, ia berharap dinas terkait bisa bekerja sama dengan kelompok tani di desanya maupun di Batu. Kekurangan modal, mi-salnya, dapat ditalangi dari para pelaku bisnis, begitu pula faktor pe-masaran juga dipikirkan sejak dini. Sehingga alasan klasik bagi petani yang kesulitan dalam memasarkan hasil pertaniannya dapat segera ter-jawab.(jun)

adalah salah satu petani yang pernah membudidayakan jeruk keprok Punten.

“Pada tahun 70-an hingga 80-an ada-lah masa kejayaan petani jeruk keprok punten. Sayang tahun 90-an hingga saat ini, petani jeruk surut seiring dengan merosotnya apel di Batu,” tutur Her-nanto.

Sebagai Kepala desa yang meme-gang amanah rakyat Punten, dirinya bertekad bersama-sama dengan petani dan masyarakat untuk mengembalikan desanya sebagai sentra penghasil jeruk keprok Punten dan menjadikan Desa budaya untuk mendukung pariwisata..(jun)

MERAKYAT, kalem, familiar dan lebih suka menjadi pendengar yang baik. Itulah kesan yang muncul saat berbincang de-ngan Hernanto Sasmiko, tokoh muda yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Berbeda jika berbicara tentang perkem-bangan desanya, Hernanto akan berbicara bak panah yang dilepaskan dari busurnya.

Hernanto yang dididik sejak kecil se-bagai petani-kebun, hingga saat ini masih memiliki keinginan untuk mengembali-kan kejayaan jeruk keprok Punten yang pernah menjadi andalan bagi petani di desanya. Betapa tidak, H. Sakeh sebagai petani sukses yang juga orang tuanya

Kembalikan Kejayaan Jeruk Punten

HERNANTO Sasmiko, Kades Punten dan

Ketua APEL Kota Batu



Komunikasi anatara kepala desa dan Pemkab Pasuru-an belum terjalin dalam hubungan kerja yang sin-

ergis. Proyek pedesaan sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil, kar-ena kepala desa tidak difungsikan untuk turut serta dalam perenca-naan dan pelaksanaannya. Bahkan, proposal yang diajukan kepala desa tidak pernah direspon dalam angga-ran daerah, meskipun usulannya di-dasarkan pada kondisi faktual desa.

Proyek nyelonong masuk desa tanpa diketahui kepala desa meng-indikasikan proses perencanaan dan pelaksanaannya tidak transparan. Ini juga menggambarkan, bahwa telah terjadi disharmonisasi kerja antara kepala desa dengan pejabat di kabu-paten. Akibat pola kerja yang tidak se-hat ini, semakin menegaskan bahwa pemerintah tidak melihat peran dan fungsi strategis kepala desa sebagai tokoh sentral di desa.

“Sekarang ini banyak program yang masuk ke desa kadang-kadang sudah ditenderkan dari kabupaten, sehingga ada kepala desa yang

hanya menjadi penonton pem-bangunan. Padahal semua program itu bertujuan mensejahterakan masyarakat. Mustahil sebuah pro-gram bisa berjalan baik dan berman-faat bagi masyarakat, tanpa bersat-unya pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa,” ujar Agus Supri-yono Sekretaris AKD Pasuruan.

Menyoroti tentang Alokasi Dana Desa (ADD), menurut Agus, perlu ditingkatkan jumlahnya. Kebutu-han desa baik untuk pembangunan infrastuktur maup ununtuk biaya operasional kantor bertambah ting-gi, sementara, dana ADD dari ta-hun ke tahun selalu saja tidak mengikuti permintaan. Un-tuk itu, pada tahun ini, diharapkan jumlah ADD diperbesar agar desa lebih cepat mandiri. ”Desa maju berpen-garuh pada tingkat

kesejahteraan warga.Lahan perta-nian akan digarap kembali dan gen-erasi mudanya tidak perlu ke kota menjadi buruh pabrik,” tutur Kepala Desa Pleret ini.

Soal Tunjangan Perangkat Apara-tur Desa (TPAD), dalam perhitun-gan dia, juga perlu diperbaiki ang-kanya. Tunjangan yang diterima hendaknya disesuaikan dengan upah minimal yang diterapkan di daerah. Dengan menambah ang-garan TPAD serta meningkatkan ADD, akan memperbaiki pola kerja perangkat desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

“Sumbu keamanan di Kabupaten Pasuruan ini adalah kepala dusun. Bila para kepala dusun mampu membina masyarakatnya tentu kon-disi dan stabilitas pemerintah baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten akan tetap terjaga. Itu sebabnya, perhatian terhadap kes-ejahteraan perangkat di dusun perlu diprioritaskan,” jelasnya

MilikBersamaProgram AKD Pasuruan yang

segera diluncurkan pada tahun 2012 ini adalah mengibarkan keg-iatan “Pasuruan Milik Kita Ber-sama”. Para kepala desa se-Kab. Pasuruan, menyepakati untuk men-j a d i k a n kabupaten ini s e b a - gai daerah

yang harus dipikirkan, direncana-kan dan dikerjakan serta dipertang-gungjawabkan bersama. Maju mun-durnya desa, kata Agus, tergantung dari perangkat desa serta didukung partisipasi masyarakat.

Untuk mensukseskan program tersebut, pejabat dan masyarakat antar desa perlu menjalin kerjasa-ma dalam pelbagai bidang. Komu-nikasi lewat beragam media, seperti melalui forum pertemuan, jaringan IT dan lainnya akan diintesifkan, sehingga semua kepala desa di Ka-bupaten Pasuruan memiliki solidar-itas dan loyalitas yang tinggi dalam mensukseskan program ini.

Mengenai RUU Desa, pengurus AKD tidak hanya menunggu pemba-hasannya, tetapi melakukan jemput bola dengan menggelar aksi, dialog, hearing dan lobi-lobi politik yang elegan. Usaha keras kepala desa ini terus dilakoni dengan harapan agar undang-undang yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pemerintah-an di desa segera disahkan.

Menurut Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Pasuruan, Agus Supriyono , pembahasan RUU Desa itu merupakan bagian dari UU 32 tentang Pemerintah Daerah yang dipecah jadi tiga Rancangan Un-dang-Undang, yaitu UU tentang Otonomi Daerah, Undang-Undang Parpol, dan RUU Desa itu sendiri.

“Saya sudah memberikan kon-tribusi atau masukan-masukan ke tingkat pusat dalam pembahasan RUU Desa. Diantaranya harus ada kontribusi dari APBN untuk Pe-merintah Desa, periodisasi jabatan kepala desa kembali ke semula yaitu masa jabatannya jadi 8 tahun lagi dan Perangkat Desa boleh masuk anggota parpol,” jelas Agus. Su-priyono, ketika ditemui di pendopo Desanya.(ony)

SUARA PASURUAN

Kibarkan Pasuruan Milik Kita Bersama

AGuS Supriyono Sekretaris AKD Pasuruan


SUARA DESA I 23www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012

SUARA PROBOLINGGO

ejumlah kepala desa berkum-pul di warung kopi untuk ber-tukar informasi dan ide, se-putar pembangunan dan ke-

giatan desa, beberapa tahun silam.Mereka tergabung dalam PaguyubanKepala Desa Kabupaten Probolinggo.Tak banyak yang dapat dilakukan de-ngan bergabung ke dalam forum yangtidak punya koneksi ke pemerintahpusat maupun daerah tersebut.

Mereka pikir, daripada tak memi-liki organisasi, masih lebih baik ber-naung di organisasi miskin relasi. Ke-biasaan para kepala desa berkumpuldi jalanan dan warung kopi itu sudahdilakukan bertahun-tahun. Mereka sa-ling menimba ide dan program yangmungkin bisa diterapkan di desanya,begitu pun ketika ada masalah yangdialami seorang kades.

Sekumpulan kepala desa itu punlalu mendengar adanya organisasi pe-rangkat desa baru bernama AsosiasiPerangkat Desa Seluruh Indonesiaatau Apdesi. Tertarik dengan organi-sasi resmi dan punya koneksi, parakades Kabupaten Probolinggo punbergabung dan membentuk ApdesiKabupaten Probolinggo pada tahun2005 yang dibidani Supoyo, KadesNgadisari, Kecamatan Sukapura.

Pengurus dan anggotanya menca-pai 325 kepala desa dan 3.250 pe-rangkat desa. Menurut Supoyo, Sek-jen Adepsi, pengurus dan anggotaApdesi tidak hanya kades definitif, ta-pi juga kades yang sudah purna tugas.Karenanya, anggota Apdesi cukupkonsisten dan bahkan terus bertam-bah. Setelah resmi Apdesi terbentuk,para kepala desa pun memiliki kon-fidensi untuk melaksanakan programpedesaan.

Visi dan misi organisasi, kata Su-poyo, adalah pemberdayaan aparaturpemerintah desa. Karena Apdesi me-rupakan organisasi profesi, makaanggota dan pengurusnya dilarangterlibat kegiatan politik.”Kita dila-rang terlibat ke politik praktis. Inimasuk dalam aturan main organisasi.

Apdesi itu fokusnya ke pengemba-ngan SDM. Kita bisa leluasa menjainkemitraan dengan pemda dan pengu-saha, untuk mengembangkan dan me-nyejahterakan warga desa. Lebih-leb-ih bila ada investor yang mau berin-vestasi di desa, itu kan yang diuntung-kan warga desa setempat. Mengurangipengangguran dan kemiskinan,”tutur Supoyo.

Para pengurus dan anggota Apdesikerap menggelar pertemuan dan ra-pat kerja untuk membicarakan pro-gram kerja pembangunan desa seti-daknya dua bulan sekali. Mereka jugaterlibat aktif dalam planning, orga-nizing, actuating, dan controlling.

Soal RUU Desa, Apdesi KabupatenProbolinggo menganggap, RUU ter-sebut sangat penting. Pasalnya, da-

lam RUU tersebut diatur soal kewe-nangan kades, kesejahteraan desa, danterkait anggaran untuk pembangunandesa. Jika RUU disahkan, para kadesbisa berimprovisasi dan berinovasimembangun desa.

Misalnya, Alokasi Dana Desa(ADD). Desa-desa di Kabupaten Pro-bolinggo rata-rata menerima ADD Rp70-80 juta, kalau ADD ditingkatkanmenjadi Rp 100 juta, program kerjadesa bisa maksimal.”Sudah saatnyaperangkat desa itu diberi apresiasioleh pemerintah pusat. Jerih payahkita juga untuk kepentingan negara.Besar loh kontribusi aparatur desa itubagi Negara. Contohnya, pemungutanpajak yang dilakukan oleh perangkat.Harusnya kan mereka diberi rewardatas jasanya itu. Hitung-hitung me-nambah penghasilan jika pemerintahmau membuka mata terhadap kese-jahteraan perangkat. Ingat, pemba-ngunan nasional itu tolak ukurnyaadalah desa,” terang lulusan Univer-sitas Panca Marga Probolinggo ini.

Magister Manajemen lulusan magis-ter Universitas Wijaya Putra ini men-jelaskan, kades yang sudah purna tu-gas perlu diberi penghargaan. Tak se-dikit ditemukan, usai menjadi kades,mereka hidupnya luntang-lantung aki-bat krisis ekonomi keluarga. Tak se-dikit pula yang terpaksa menjadi TKIke luar negeri untuk sekadar menyam-bung hidup. “Ironis sekali kan?”

Tentang masa jabatan kades, me-nurut dia tidak perlu diperdebatkan,sebab yang lebih penting adalahmemberi kesempatan kepada kadesuntuk bekerja tanpa dibatasi masa ja-batan. Masa jabatan kades sebaiknyadibatasi usia saja, seperti PNS. Takperlu periodeisasi yang justru meng-hambat program pembangunan desajangka panjang. “ Gara-gara dibatasimasa jabatannya sedangkan kades itudianggap mampu melayani denganbaik, masyarakat kan bisa kecewabila kades tercinta harus lengser hanyagara-gara habis periodenya,” pungkasSupoyo. (sol)

ApdesiFokus

TingkatkanSDM Kades

S

SUPOYO

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 11:01 AM23


SUARA lUMAJANG

KEBERADAAN Asosiasi Kepala Desa (AKD) Ka-bupaten Lumajang sangat membantu para kepala

desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini karena AKD Kabu-paten Lumajang selain memberikan pengayoman kepada para kepala desa (kades), juga bisa berdayaguna.

“Sejak terbentuknya AKD di kota pisang ini banyak perubahan-perubahan maupun kesejahteraan yang dirasakan para kepala desa,” kata Ketua AKD Lumajang Sanan.

Sanan yang saat ini masih menja-bat sebagai Kepala Desa Petahunan Kecamatan Sumbersuko berusa-ha memimpin AKD Lumajang den-

gan baik. Selama kepemimpinannya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat desa terwujud, sehing-ga wajar jika keberadaan AKD Ka-bupaten Lumajang membuat para kades semakin solid untuk bersama-sama membangun desanya masing-masing. “Keberadaan AKD sangat membantu, mengingat setiap ada perkembangan apa pun, kita selalu berkumpul untuk musyawarah, dan pertemuan rutin juga kita lakukan setiap bulannya,” kata Sanan.

Dalam pertemuan rutin inilah ber-bagai masalah umum maupun prob-lem desa lain dipecahkan bersama. “Upaya AKD terus memperjuang-kan dihapusnya periodisasi jabatan

kepala desa.Selama ini dibatasi dua periode.Ini kita perjuangkan bersa-ma-sama dengan AKD lain di Indo-nesia,” ujar Sanan seraya menyebut jumlah anggotanya 198 kades.

PerluPelatihan Solidnya AKD Lumajang tidak

membuat Sanan berpuas diri.Sebab para kades harus terus ditingkatkan kemampuannya dalam memajukan desanya. Sanan berharap agar di-adakan pelatihan terkait dengan pekerjaan dan tugas kepala desa, se-bab latar belakang sangat beragam.

Sanan memberi contoh latar be-lakang para kades, ada yang dulu-nya kiai terus mencalonkan diri jadi kepala desa. Lalu ada juga yang ped-agang, petani, dan akhirnya terpi-lih menjadi kades, sehingga mereka terkadang kurang paham terhadap aturan soal pertanahan, manaje-men, ekonomi pedesaan, maupun kepemimpinan, dan lain-lain.

Sementara terkait rencana bantu-an dana blockgrant ,Sanan juga ber-harap bisa direalisasikan meskipun hanya 5 % APBN, mengingat dana tersebut sangat membantu pertum-buhan desa. “Saya kira 5% cukup, tidak harus 10% seperti usulan,” ujarnya.

Jika itu dapat terwujud, ia yakin kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat, sebab di Kabupaten Lumajang masih banyak jalan desa yang perlu perbaikan “Jalan desa ma sih banyak yang rusak, ini perlu per hatian pemerintah,” ujarnya. (dwi/ali)

Sederhana Jadi PanutanSANAN dikenal sebagai kades yang sederhana. Dia bukan hanya bek-

erja keras memperjuangkan peningkatan kesejahteraan warganya tapi juga memperjuangkan nasib para kepala desa di Kabupaten Lumajang. Bersama AKD lain di Jawa Timur dia tak pernah lelah memperjuangkan nasib kades. Sanan sering pulang pergi Lumajang- Jakarta untuk mend-esakkan RUU Desa agar disahkan menjadi UU Desa. Dia pun rajin ikut

aksi demo di ibukota. Ketika ditemui di rumahnya,

pria tiga anak yang juga dipercaya masyarakatnya menjabat sebagai kepala desa selama dua periode ini, masih menunggu jawaban atas usulan untuk dihapusnya periodis-asi jabatan kepala desa yang hanya dibatasi dua periode saja. “Selain itu saya juga mewakili anggota saya yang berjumlah 198 kades berharap untuk diberikan pesan-gon bagi kepala desa yang sudah purna tugas,” ujar Sanan.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dia sangat

telaten dan tersenyum ramah kepada siapa saja. Di sela-sela kesibu-kanya, dalam menjalankan tugas sebagai abdi masyarakat, Sanan tak melupakan keharmonisan keluaraga, karena itu dia selalu menyempat-kan berkumpul dengan keluarga di sela kesibukannya.“Meskipun saya sibuk dengan pekerjaan, saya tetap menjaga keharmonisan keluarga dengan berwisata bareng keluarga, guna melepas lelah usai satu min-ggu bekerja melayani masyarakat,” ujar Sanan. (dwi/ali)

Butuh Pelatihan Hukum dan Pertanahan

aksi demo di ibukota.

pria tiga anak yang juga dipercaya masyarakatnya menjabat sebagai kepala desa selama dua periode ini, masih menunggu jawaban atas usulan untuk dihapusnya periodis-asi jabatan kepala desa yang hanya dibatasi dua periode saja. “Selain itu saya juga mewakili anggota saya yang berjumlah 198 kades berharap untuk diberikan pesan-gon bagi kepala desa yang sudah purna tugas,” ujar Sanan.

KETuA AKD Lumajang Sanan bersama Wagub Jatim Gus Ipul

SANAN, Ketua AKD Lumajang bersama keluarga.



ilayah sepanjang sungaiBrantas (Suara Brantas,red) yang meliputi Kabu-paten Blitar, Tulunga-

gung, Trenggalek, Kediri dan Ngan-juk merupakan kawasan pertanianyang sangat subur dengan tingkatproduktivitas yang tinggi. Hampir se-panjang tahun, tanah pertanian diwilayah aliran sungai Brantas ini bisadiolah dan dibudidayakan, sehingganyaris petani di sini tidak mengenalbero alias tanah dibiarkan karena takbisa ditanami.

Namun seperti lazimnya pertaniandi Indonesia, musuh petani sebenar-nya bukanlah hama tanaman atauperubahan cuaca yang ekstrim dantak menentu, melainkan para pelakupasar yang berurusan dengan per-tanian. Apakah itu penjual bibit,para suplier pupuk dan obat-obatanmaupun pembeli hasil produk-produk pertanian.

Mata rantai yang melingkari per-tanian inilah yang justru sering men-jadi momok dan musuh besar parapetani. Ketersediaan bibit berkualitas

SUARA BRANTAS

dan pupuk murah, sering mendadakhilang dari pasar manakala musim ta-nam tiba. Padahal, pemerintah selalumenjanjikan jaminan pasokan dan ke-butuhan petani berapapun kuanti-tasnya.

Alasan klasik, seperti pengirimanbarang dari pabrik terlambat, stok digudang habis seakan selalu menjadipembenar para tengkulak untuk me-naikkan harganya.Dan, karena masapemupukan itu sudah terjadwal se-demikian rupa, sehingga mau tidakmau petani harus tetap membeli ka-lau tanamannya tidak ingin mati,meski dengan harga yang relatif lebihmahal.

Pun sebaliknya, pada saat musimpanen raya tiba, hasil pertanian sea-kan tidak ada harganya. Tengkulakmematok harga serendah mungkin,meski pemerintah sendiri sudah me-ngeluarkan ketetapan tentang hargadasar barang. Namun sekali lagi, parapetani seakan tidak mempunyai nilaitawar. Para petani selalu dalam po-sisi yang dipaksa untuk menerima ke-nyataan dan tunduk pada permainanyang mereka ciptakan.

Menolak tawaran berarti hilang ke-sempatan untuk mendapat uang segar.Padahal mereka butuh dana untukmembiayai operasional sawah selan-jutnya. Tapi sebaliknya, menerimatawaran tengkulak berarti mengura-ngi pendapatan. Karena itu, dalam

posisi yang dilematis itulah sering pe-tani berada di persimpangan jalandan tidak mempunyai nilai tawaryang tinggi.

Tapi ironisnya, kegelisahan parapetani seperti itu selalu terulang danterulang kembali setiap tahun. Nyaristidak pernah ada jalan keluarnya, se-kalipun pemerintah sering membuatregulasi tata niaga komoditi hasil per-tanian melalui Bulog (Badan UsahaLogistik). Namun regulasi itu tak per-nah menyentuh substansi kebutuhanpetani, yakni bagaimana melindungikebutuhan petani agar mereka bisasejahtera. Yang ada malah sebaliknya,bagaimana menghisab rame-rame ke-ringat petani melalui pasar pertanianyang kian liberal.

Karena itu, sampai kapanpun, se-lagi pemangku kekuasaan tidak adakeberpihakan terhadap nasib parapetani, mustahil kesejahteraan akansegera terwujud dari bawah. Justrusebaliknya, para pelaku pasarlahyang akan semakin diuntungkan.Apalagi situasi pasar semakin liberaldan sengaja diciptakan untuk tidakbersahabat dengan para petani.Me-reka akan semakin untung dan petanikian buntung.

“Sebetulnya, para petani itu hanyabutuh kepastian dari pemerintah. Ar-tinya, ada kepastian harga pupukmaupun kepastian ketersediaan pu-puk serta obat-obatan pertanian un-tuk tanaman. Kalau kepastian itu ada,saya kira tidak sulit untuk memanejbiaya garap. Tapi karena tidak adakepastian harga dan cenderung naikturun, sehingga membuat biayagarapmembengkak tidak karuan,”kataRochani, petani Purwoasri, Kediri.

“Dan yang paling menyakitkan la-gi, harga pada saat musin panenantidak sesuai dengan harga yang di-tetapkan pemerintah. Kalau harganyalebih tinggi tidak masalah, tapi kalauharganya dibawah ketentuan pe-merintah apa kita nggak tambah pu-sing,,” tambahnya seraya mengakhiripercakapan. (tni)

W


HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM25

26 I SUARA DESA www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012

epala Desa (Kades) di Kabu-paten Kediri khawatir SuratEdaran (SE) Bupati Kediri Ny.Hj. Haryanti Sutrisno tentang

formulasi bengkok Sekretaris Desa(Sekdes) justru memicu gejolak ma-syarakat. Pasalnya, para kepala desayang tergabung dalam Asosisi KepadaDesa (AKD) Kabupaten Kediri merasaaspirasinya tidak ditanggapi.

“Sekdes berstatus PNS tidak layakmenerima hasil pengelolaan tanah beng-kok. Kami pernah dikumpulkan di Kan-tor Kecamatan dan diberitahu tentangSE Bupati Kediri. Kami me-nyesalkannya , karena bukan aspirasikami,” kata H. Murtaji, Ketua AsosiasiKepala Desa (AKD) Kabupatan Kedirikepada Suara Desa.

Murtaji menegaskan, aspirasi ka-des tak pernah menjadi pertimbangandalam menyelesaikan persoalan beng-kok ini, padahal SE Bupati itu ber-tentangan dengan SE Mendagri. Da-

lam SE Mendagri disebutkan bahwatanah bengkok eks sekdes dikemba-likan ke desa dan desa wajib memberitunjangan tambahan kepada sekdessesuai dengan kemampuan desa.

Para Kades berharap sekdes PNS harusmengembalikan tanah garapan itu ke desa.

“Bukan seperti sekarang, Desa di-paksa membagi rata. Masing-masing50 persen desa dan 50 persen sisanyauntuk sekdes,” ujar Murtaji.

Di Kabupaten Kediri ada 191 sudahdiangkat PNS. Selain gaji PNS, sekdesjuga menerima penghasilan dari pe-ngelolaan bengkok desa. Kondisi inimemicu ‘kecemburuan’, sehinggaperlu ada penyesuaian.

Bupati Tak RespekBupati Kediri Hj. Haryanti Sutris-

no, dinilai tidak respek dengan kebe-radaan Asosiasi Kepada Desa (AKD)Kabupaten Kediri.

”Jujur saja, kepengurusan AKD Ka-bupaten Kediri sampai saat ini belumjuga dilantik meski sudah lama ada.Bupati Kediri sendiri tidak terlalu res-pek dan tidak memberi fasilitas apa-pun kepada AKD,” katanya.

Pengurus AKD Kediri pernahberaudensi dengan PimpinanDPRD Kabupaten Kediri denganmembawa bendera AKD. Namuntidak ada hasil apapun sampaisekarang ini. (har)

SUARA KEDIRI

KKETUA AKD Kabupaten Kediri, H. Murtaji (kedua dari kiri) ketika mengikuti dialog di DPR RIbersama Kepala Desa anggota AKD lainnya dari Jawa Timur.

BupatiTak Respek

Usul AKD

Murtaji, Kades Tahu TempeDESA Woromarto, Kecama-

tan Purwoasri, Kabupaten Ke-diri, dipimpin H Murtaji yangjugadi kenal sebagai Ketua AKDKabupaten Kediri. Desa yangterletak di kawasan pinggiranini semula menjadi sentra tenun,namun karena faktor modal, ak-hirnya banyak pengrajin yanggulung tikar padahal tenun Wo-romarto berkualitas bagus.

Usaha rakyat bidang tenun

saat ini tidak dikerjakan olehwarga Desa Woromarto, mela-inkan dikelola oleh perusahaansarung dari Gresik. “Karena ter-bentur modal dan pemasaran,maka pengelolaan usaha tenuntersebut kami menggandeng pe-rusahaan sarung dari Gresik,”kata Murtaji.

Terpuruknya pengrajin te-nun di desanya, membuat di-rinya mencari jalan agar industri

tahu dan tempe yang sekian la-manya tumbuh subur di Wo-romarto itu tidak ikut gulungtikar. Dia berharap wilayahnyatetap dipertahankan sebagaisentra Usaha Mikro Kecil danMenengah (UMKM), terutamausaha tenun, tahu dan tempe.“Usaha ini memerlukan permo-dalan. Pinjam tidak apa-apa,asalkan berbunga rendah,” ha-rap Murtaji. (har)H. MURJATI


HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 10:52 AM26


abupaten Blitar dikenal me-miliki kekayaan besar dari ha-sil tambang. Tetapi desa-desadi wilayah ini justru miskin.

Hal ini disebabkan pemahaman ke-pala desa tentang tata kelola peme-rintahan desa masih rendah, sehinggapotensi desa yang tersebar di hampirsemua kawasan tidak bisa dimanfaat-kan sebesar-besarnya untuk kepenti-ngan desa.

Muh. Fakih Udin (47) Ketua ForumKomunikasi Perangkat Desa (FKPD)Blitar, akan melakukan pengawalanterhadap berbagai kebijakan PemkabBlitar yang tertuang dalam berbagaiperaturan daerah mulai dari Perda,Perbup. Ini dilakukan dengan caraterlibat langsung dalam proses pem-bahasan berbagai peratuan denganPemkab Blitar.

“Kami harus tetap melakukan pe-ngawalan terhadap berbagai produkhukum yang berkaitan langsung ter-hadap desa,” terangnya.

Saat ini forum mengawal secara in-tensif terhadap proses penyusunan pe-raturan desa yang diharapkan dapat

dijadikan acuan terhadap pengelolaankekayaan desa. Dalam Perdes itu akanmengatur tata kelola keuangan desa,pembagian hasil tambang dan lainnya,sebab desa-desa yang memiliki hasiltambang tidak menerima pembagiankeuangan yang seimbang, sehinggadesa-desa itu tetap saja miskin.

Hasil tambang itu, menurut bapakdua anak ini, seharusnya bisa dinik-mati masyarakat dan pembangunan

di desa bisa meningkat, namun seja-uh ini persoalan yang berkaitan de-ngan hasil tambang masih dikuasaioleh sekelompok orang saja.”Untukitu setiap desa hendaknya menyusunPerdes, sebab melalui peraturan desaitu kedudukan dan fungsi desa sema-kin kuat,”ujarnya.

FKPD, menurut Kades Jiwut, Kec.Nglegok, ini dapat dijadikan mediakomunikasi antar anggota. Bersatu didalam AKD, perjuangan kepala desamenjadi kuat dalam mengawal kebi-jakan kabupaten, seperti PeraturanBupati tentang pelaksanaan (ADD).Selain itu pelaksanaan Perbub Jam-kesmasda, Perbub SOTK (StrukturOrganisasi dan Tatakerja) desa danlainnya bisa dikawal bersama-sama.“Saya berharap dengan peranan FKPDdesa mampu mandiri,” tukasnya.

Pada 2010, forum akan melakukanpendataan anggotanya, sebagai pijak-an untuk memberikan advokasi ter-hadap penyelenggaraan pemerin-tahan di desa. ”Update data sebagaiupaya memberikan penguatan pe-rangkat desa,” tutur Fakih. (uan)

MENTARI pagi masih terlihat eng-gan untuk bersinar akibat sapuanmendung. Namun geliat sosial ma-syarakat desa mulai menggeliat, takterkecuali rutinitas Kades Jiwut, MuhFakih Hudin (47) sejak pagi hari diasudah melayani masyarakat.

“Beginilah rutinitas sebagai kepaladesa harus mampu memberikan con-

SUARA BLITAR

Kaya SDA, Desa Tetap Saja Miskin

K

toh dan teladan supaya masyarakat ju-ga bisa berdisiplin,” terang Fakih.

Melalui FKPD diharapkan memili-ki kekuatan bargaining position de-ngan Pemerintah Kabupten Blitar.

“FKPD harus mampu menjawabsemua tantangan untuk memajukan danmemandirikan desa,” terangnya.

Dari 248 desa di Kabupaten Blitarsebanyak 220 desa yang tergabungdalam FKPD. Diakuinya selama inibanyak anggota perangkat desa yangkurang memahami peranan dan fung-si Struktur Organisasi dan Tata Kerja(SOTK) perangkat desa.

“Imbasnya berbuntut panjang, ter-hadap perencanaan sistem pemerin-

tahan desa dan tata kelola desa,” te-gasnya.

Tidak jarang, dia mendatangkanpakar hukum dari Unibraw, Malanguntuk memberikan pemahaman hu-kum ke seluruh perangkat desa. De-ngan memahami hukum para pe-rangkat desa dapat melaksanakan tu-gas tanpa takut terjerat kasus hukum.

“Dengan memberikan advokasidan pendampingan tersebut diharap-kan agar tidak terjadi kasus perangkatdesa yang terjebak persoalan hukum,apalagi berkaitan terhadap pemerin-tahan karena salah dalam melakukanbelanja pembangunan desa,” tukas-nya. (uan)

Cegah MasukBui, Datangkan

Pakar Hukum

MUH. FAKIH UDIN

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM27


sosisasi Kepala Desa (AKD) Ka-bupaten Nganjuk hingga saatini terus berbenah. Itu dilaku-kan setelah lebih dari lima

tahun lamanya AKD nyaris tidakada kegiatan, menyusul presediumlama purna tugas. Dibawahkoordinasi Edy Santoso (41),Kepala Desa Kemloko Legi, Kec.Baron, AKD bersinergi denganelemen lain di Nganjuk, seperti Fo-rum Perangkat Desa untuk mem-perjuangkan kepentingan desa.

“Untuk memperjuangakan ke-pentingan desa, seperti UU Desa,kita memang tidak bisa berjuangsendiri. Makanya di Kab. Nganjukini kita berjuang bersama-samadengan elemen lain, seperti ForumPerangkat Desa dan sebagainya. Tohini juga untuk kepentingan desa,bukan kepala desa semata,” kata CakGondrong, panggilan Kepala DesaKemloko Legi, ketika ditemui SuaraDesa di rumahnya.

Pria eksentrik dengan ciri khas ram-but panjang dan masih suka membujangdiusianya menginjak 41 tahun inimengaku, ia selalu siap berada di garisdepan sepanjang untuk memperjuang-kan kepentingan desa. Termasuk dalammemperjuangkan disahkannya UU Desadi DPR, ia tidak akan segan-seganmenginap di gedung para wakil rakyat.

“Karena UU itu skalanya nasional,makanya agar aspirasi kita didengarDPR dan pemerintah, kita harusnyaberjuang dan menekan bersama-samasemua elemen, tidak sebatas kepaladesa. Kalau itu bisa kita lakukan ber-sama, kekuatan kita akan sangat luarbiasa,” ujar kepala desa dua periodeyang pernah menjadi guru olahragaSMA N 7, Kota Kediri.

Kefakuman AKD Kab. Nganjuk jugadibenarkan, Sunaryo, Kepala DesaMalangsari, Kec. Tanjunganom, man-tan Korlap AKD yang sekarang men-jadi Korcam Tanjunganom. Menurut-nya, AKD Kab. Nganjuk sempat man-dek setelah pengurus lama purna tu-

gas sekitar2007 lalu. Pa-dahal, ketikaitu belumsempat dila-kukan regene-rasi pengurus,sehingga AKDsempat meng-a l a m ikefakuman.

D i t e n g a hmacetnya roda

organisasi, muncullah berbagaiorganisasi kemasyarakatan yangmewadahi pamong desa, seperti ForumPerangkat Desa, Paguyuban SekretarisDesa, selain Asosisasi Kepala Desa itusendiri. Semua organisasi itu sifatnyasektoral. Karena itu, beberapa kepaladesa dengan dimotori Kedes KemlokoLegi dan Malangsari serta beberapa ke-pala desa bersekapat menghidupkanlagi AKD.

Namun karena saat itu terlanjur ba-nyak organisasi sektoral di Nganjuk,maka untuk menampung aspirasi pa-ra perangkat desa dan kepentingan-nya tidak berbenturan, mereka sepa-kat meleburkan diri. “Jadi, sejatinyaAKD tetap ada, Cuma saja agar pe-rangkat desa yang lain juga ikut ter-libat, mereka sepakat meleburkan diri

selagi untuk memperjuangkan kepen-tingan desa,” jelasnya.

Ketika ditanya bagaimana merekamenghidupi organisasi dengan banyakelemen, baik Edy maupun Sunaryomenyatakan, semuanya disempuyunganggota melalui iuran bulanan.Besarannya iuran Rp 100 ribu perperangkat per tahun. “Dana anggotaitulah yang dikelola untuk kepenting-an organisasi, termasuk saat membe-rangkatkan perangkat desa demo ke Ja-karta,” tandasnya, seraya menyebutkaniuran anggota itu dipotong saatmenerima TPAPD (Tambahan Peng-hasilan Aparat Pemerintah Desa).

Menurut Edy, saat ini masih bayakyang harus diperjuangkan AKD untukkepentingan masyarakat desa, salahsatunya yang mendesak adalah UUDesa. “Pengesahan UU Desa itu ada-lah sebuah keniscayaan yang tidak bi-sa ditawar-tawar, karena mayoritaspenduduk Indonesia tinggal di desa.Karena itu, untuk mensejahterakanmasyarakat Indonesia, kuncinya yaharus dimulai dari desa,” paparnya.

Selain UU Desa, tambah Edy, ma-salah lain yang juga perlu diperju-angkan AKD Nganjuk adalah be-sarannya TPAPD dan ADD untuk desa.Terutama desa yang berada di kawasanlahan kritis atau pegunungan, seperti di

wilayah Ke-camatan Ngluyu,Ngetos dan Sa-wahan. Setidaknya,mereka bisamenerima TPAPDminimal sesuaidengan UMK.Sebab, kalau hanyamengandalkantanah bengkok, diwilayah tersebuttidak cukup danbahkan jauh dibawah UMK. (tni)

SUARA NGANJUK

Terus Berjuang untuk DesaA

EDI SANTOSO Ketua AKD Kabupaten Nganjuk (paling kiri) bersama Naryo(kanan) saat pertemuan dengan AKD Jawa Timur.

Ketua AKD NganjukEdy Santoso

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 10:55 AM28


ejak Asosiasi Kepala Desa(AKD) Trenggalek terbentuk,kedudukan para kepala desalebih diperhitungkan terutama

di pemerintahan. Berjuang dalam satugerakan bersama, lebih banyak menda-tangkan manfaat dibanding harus men-empuh jalan sendiri-sendiri.

AKD Trenggalek yang berdiri padaenam tahun lalu itu dijadikan alat ta-war, sehingga kebijakan kerakyatan bisaterwujud. ”Daya tawar yang kami mi-liki ini sangat bermanfaat untuk mem-perjuangkan aspirasi para kepala de-sa,” kata Ketua AKD Trenggalek, Rebo.

Seluruh kades yang berkumpul da-lam wadah Asosiasi Kepala Desa(AKD)Kabupaten Trenggalek memiliki sikapsama saat menghadapi persoalan desa.”Ini modal utama bagi kami, sebab ke-bersamaan itu telah menyatukan sema-ngat kades untuk memikirkan persoalanyang lebih besar dari pada hanya me-mikirkan persoalan diri sendiri,” ujarnya.

Dari data yang ada, jumlah anggotaAKD KabupatenTrenggalek saat ini se-banyak 154 kepala desa. Untuk saat iniAKD dinahkodai Kepala Desa Kerjo Ke-camatan Karangan, Rebo sejak dua ta-hun lalu usai kepemipinan Joni Suprap-to. Di bawah kepemimpinan Rebo, AKDKabupaten Trenggalek saat ini cukupdiperhitungkan di tataran lokal, Ja waTimur, hingga nasional. Pasalnya, ang-gota AKD Kabupaten Trenggalek me-miliki anggota yang militan dan beranisetiap menyuarakan hak-hak desa.

AKD Kabupaten Trenggalek diketa-hui sebagai organisasi yang idependentdan berdiri sendiri. Selama ini, mereka

SUARA TRENGGALEK

menjalankan organisasinya dengan tan-pa mengandalkan bantuan pemerintah.Program kegiatan bersumberkan dariswadaya dari iuran seluruh anggota AKDitu sendiri. Tanpa dana hibah atau bantu-an operasional dari pemerintah daerahatau pihak manapun. Organisasi ini ber-jalan, meski tidak bisa lari cepat.

Ketua AKD Kabupaten Trenggalek,Rebo, menjelaskan untuk saat ini or-ganisasi kepala desa yang dipimpinnyamemiliki struktur organisasi yang sangatbaik. Selain memiliki kepengurusan ditingkat kabupaten, AKD juga memilikistruktur organisasi di tingkat kecamatanyang bertugas mengendalikan kegiatantingkat kecamataan masing-masing.

Sementara itu, sebagai sebuah orga-nisasi besar AKD Kabupaten Trenggaleksecara rutin terus melakukan pembinaankepada seluruh anggotanya secarabergiliran. Pengembangan SDM tersebutdilakukan salahsatunya dengan me-ngikuti berbagai diklat yang digelar AKDProvinsi Jawa Timur. Hasilnya pun bolehdibilang cukup maksimal. Beberapa ke-pala desa yang mengikuti diklat mampumengaplikasikannya dalam pemerintahdesa atau organisasi secara luas.

Saat itu, AKD Kabupaten Trengga-lek tengah fokus pada perjuanganmenggolkan tuntutan perubahan un-dang-undangan desa yang kini tengahdalam proses pembahasan di DPR RI.AKD Kabupaten Trenggalek terus me-

lakukan koordinasi dengan AKD di Ja-waTimur untuk terus menyuarakan tun-tutan perubahan Undang-Undang Desa.

Harapan terbesar, AKD KabupatenTrenggalek, dalam Rancangan Un-dang-Undang Desa yang kini tengahdalam proses pembahasan, pemerin-tah mengucurkan dana block grantuntuk desa senilai sepuluh persendaritotal APBN. Jika dihitung, masing-masing desa nantinya akan memper-oleh dana sekitar Rp 1,4miliar.

TunjanganKesehatanYang tidak kalah penting adalah pe-

merintah mengembalikan aturan masajabatan kepala desa seperti yang terteradalam teks undang-undang sebelumnyadari 6 tahun menjadi 8 tahun. Alasan-nya, tentu saja jabatan enam tahun yangsaat ini menjadi aturan baku dinilai ku-rang representatif bagi kepala desa ter-pilih. Sebab, enam tahun adalah waktuyang sangat singkat, sementara persoalandi desa sangat banyak dan beragam.

Soal tunjangan kesehatan, menurutRebo, saat ini, kepala desa mengaku cu-kup resah dengan tidak adanya jaminankesehatan bagi mereka. Padahal, kepaladesa juga memiliki hak yang sama untukmendapat jaminan kesehatan seperti ma-syarakat pada umumnya. ”Tunjangankesehatan nyaris tidak pernah menjadipembahasan. Untuk itu kami menuntutagar kepala desa diberi perlindungan bi-dang kesehatan,”ujarnya.

Tidak kalah penting lagi adalah tun-jangan kepala desa dan perangkat yangdiberikan langsung oleh pemerintahditambah. Sebab, tunjangan yang saatini diterima kepala desa serta perangkatdari pemerintah daerah dinilai sangatminim. Bagaimana tidak, untuk seo-rang kades hanya mendapat tunjanganRp 900 ribu, sekdes Rp 800 ribu, danperangkat hanya Rp 700 ribu.

Untuk itu, harapan terbesar merekawalaupun tidak seluruhnya terpenuhioleh pemerintah, setidaknya satu ataudua dari tuntutan tersebut bisa diturutioleh negara.Tentu saja tujuannyaadalah kesejahteraan.(yus)

SREBO

TuntutTujangan

Kesehatan

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM29


enerimaan CPNS di Kabupa-ten Tulungagung hendaknyadibatasi saja. Pasalnya,hampir70 % APBD 2011 didominasi

oleh belanja rutin PNS,sehingga sa-ngat minim akses alokasi anggaranuntuk pembangunan di pedesaan. Ka-rena itu, moratorium CPNS yang di-berlakukan pemerintah pusat melaluiPermendagri 2011sebaiknya dilanjut-kan.

Penegasan itu disampaikan KetuaAKD Kabupaten Tulungagung, Asroriusai mengikuti Kejurda Bola VollyAKD Cup 2011 dalam rangkaian HUTKabupaten Tulungagung ke 806 diHalaman Kantor Pemkab setempatbeberapa waktu lalu. Menurut Asrori(41) yang juga Kepala Desa Tiudan,Kecamatan Gondang,Kab. Tulunga-gung, sebetulnya tidak hanya masalahmoratorium CPNS saja yang perlu di-perhatikan, namun anggaran ADD su-paya ditambah agar program pem-bangunan pro rakyat desa semakinnyata.

“Selama ini fokus pembangunanyang berkaitan dengan masyarakatpedesaan sangat minim,sehingga ADDperlu ditingkatkan sesuai dengan ke-butuhan masyarakat. Jumlah ADD ha-nya dipatok 10 % dari APBD setelahdikurangi belanja pegawai, makanyauntuk lebih meningkatkan sarana danprasarana pembangunan di desa se-baiknya ADD dipatok sekitar 15 %dari APBD disesuaikan dengan per-kembangan yang ada,” katanya.

Menurutnya, wajar jika desa men-dapat porsi lebih karena desa meru-pakan tolak ukur pertumbuhan pere-konomian nasional. Jika desa men-dapat kucuran program yang besar,berarti pemerintah memiliki pro-gram yang selaras dengan kemajuanglobal, sebaliknya, jika disia-siakanmaka kekuatan negara sektor penye-diaan kebutuhan pangan akan men-

SUARA TULUNGAGUNG

jadi lemah.AKD Tulungagung, menurut Asrori

turut memikirkan bagaimana desa te-tap menjadi pusat pertumbuhan eko-nomi terutama di sektor agrobis. Ma-ka, jalan terbaiknya adalah memper-kuat posisi kepala desa beserta perang-katnya agar bisa menjadi fasilitatorsekaligus dinamisator pembangunan didesa. Untuk itu organisasi yang me-miliki 257 anggota ini harus salingmenjalin komunikasi yang intensif, se-lain program bantuan dan advokasi ke-pada kepala desa yang bermasalah de-ngan hukum terus ditempuh.

Selain itu, AKD juga memperju-angkan tambahan kesejahteraan bagikepala desa yang memasuki masapurna tugas. Pada sisi lain, usaha me-nambah masa jabatan kepala desa dari6 tahun menjadi 8 tahun secara intensterus ditempuh, sebab sudah disadaribahwa masa kerja 8 tahun adalah peri-ode yang cukup untuk membangunsecara marathon dan berkesinambu-ngan. ”Kalau jabatan Kepala desa ha-nya enam tahun,terlalu cepat dan ti-dak efektif untuk membangun desa.Karena untuk menata pembangunandi desa itu tidak mudah dan perlu me-mikirkan dari berbagai aspek,” ung-kapnya.

AKD Dukung Moratorium CPNS

P

ASRORI

Sementara itu Asrori juga memintakepada Pemerintah Pusat agar segeramelahirkan UU Desa,karena denganUU Desa diharapkan semua desa da-pat segera terangkat keberadaannya.Utamanya terkait pembangunan eko-nomi desa,masyarakat desa mengha-rapkan aspek perekonomian pede-saan dapat berdampak pada semuasektor. Sehingga pada gilirannya de-sa bisa sejajar dengan kehidupan ma-syarakat perkotaan.

Diakuinya, tumbuh kembangnyasosial ekonomi masyarakat tak lepasdari aspek kebutuhan masyarakat pe-desaan dan perkotaan. Ketika suatudesa sudah terangkat perekonomian-nya, maka desa tersebut lebih mandiridan berkembang. Apalagi saat ini sa-rana transportasi pedesaan juga me-madai, sehingga tanpa disadari ma-syarakat pedesaan ikut terpacu untukmeningkatkan taraf kehidupannya.

Menurutnya, untuk menuju masya-rakat desa yang maju tak lepas darikebutuhan yang memadai,sepertibantuan permodalan,sarana dan pra-sarana para petani di desa, pengra-jin, peternak serta para usahawan desayang terus berkembang pesat setiaptahunnya. Mereka ini perlu mendapatprioritas khusus. Artinya komunikasiantara pemerintahan desa dengan pe-merintah daerah harus sinergi.

“Saat ini masyarakat desa lebihcenderung berkiprah dengan usahamandiri, seperti produsen bata merah,genteng,paving stone, kemudian diperbengkelan lebih mengangkat usa-ha pembuatan pagar besi, teralis sertapenggilingan padi atau gabah yangmasih bersifat tradisionil. Mereka iniperlu support pemerintah daerah. Jikasemuanya dapat dipenuhi sesuaidengan harapan,niscaya masyarakatdesa lebih meningkat kesejahteraannyasekaligus menekan tingkat kemiskin-an,” pungkasnya. (kti)

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM30


Biasanya kandang kambing itu berbau, terkadang pes-ing atau kalau tidak bau kotorannya. Namun tahu-

kah sebetulnya bau kandang itu bisa dihilangkan dengan cara murah dan sederhana. Malah, formula itu bisa digunakan sekaligus untuk makan kambing yang berfungsi ganda, untuk meningkatkan nafsu makan kambing agar bertambah.

Ya, formula praktis dan murah itu sudah diujicobakan peternak di Desa Tondowulan, Kec. Plandaan Jombang. Caranya pun cukup praktis, formula dari berbagai bahan jerohan hewan itu hanya dicampur dengan air kemudian disemprot ke kandang. Kalau enggan menyemprot, formula itu bisa juga disadur dengan makanan kambing. Hasilnya, kandang benar-benar tidak berbau.

Formula sederhana itu sebetulnya merupakan hasil fermentasi probiotik yang dicampur dengan tetes tebu. Probiotik itu asalnya dari rumen--dari jerohan kambing atau ayam yang ada kotorannya di dalam--, yang diberi tetes dan ragi. Rumen itu bisa juga dibuat dari buah-buahan yang sudah busuk kemudian dicampur tetes atau kecap dan air tebu.

Setelah jadi rumen, baunya har-um (seperti arak atau badek tape ketan). Tapi kalau tidak jadi rumen biasanya sangat menyengat tidak enak. “Sebetulnya, kalau sudah jadi rumen bisa juga dikonsumsi manu-sia, terutama untuk penghilang bau badan. Tapi kalau mau dikonsumsi manusia, harus diperbanyak dengan pemberian aroma seperti jahe, ken-cur dan rempah-rempah lainnya,” jelas Muhanto, salah seorang ketua kelompok tani di desa setempat.

Setelah formula probiotik per-tama jadi satu liter, misalnya, bibit-nya bisa diperbanyak menjadi 30 liter. Caranya dengan media tetes

atau air tebu, kemudian dikasih air rebusan tempe dan bibit probiotik, kemudian ditutup rapat-rapat sela-ma 14 hari. Kalau sudah jadi probi-otik siap pakai.

Untuk pakan, 50 kg rumput ker-ing, cuma membutuhkan satu cang-kir atau satu gelas air mineral pro-biotik ditambah 30 liter air diaduk rata, ditaruh di plastik kedap udara. Kalau tidak kedap udara, baunya bisa lain, baunya tidak harum alias busuk. Pagi hari bikin, sorenya su-dah diberikan kepada ternak, den-gan jangka waktu tiga sampai em-pat hari harus habis.

Pakan ternak dicampur probiotik, untuk mempercepat dan membantu pencernaan ternak, memperbanyak mikroba. Campuran rumput ker-ing dan probiotik tahan hingga satu minggu, setelah melebihi itu jadi pupuk. Probiotik harus kedap udara. Rumput disimpan kering, be-lum dicampur permentasi.

Untuk menambah gizi ternak, digunakan afkiran roti yang ker-ing, roti wafer, banyak mengand-ung gizi lebih tinggi ketimbang katul, harganya lebih murah wafer. Sekarang katul Rp 2 ribu, afkiran wafer Rp 1.500. Kalau bisa suplai langsung bisa Rp 1.200, yang bisa dibeli dari pengepul. “Saya sengaja membuat peternakan di sini tidak banyak, untuk show room saja,” ujarnya.

Yang sudah melakukan pola baru dengan sistem fermentasi baru 20%. Soal keuntungan berapa, belum

bisa jawab. Bisa berjalan saja sudah senang. Yang 20% kebanyakan sep-erti pemuka masyarakat, seperti Ket-ua RT, Kaur dan pamong desa lain-nya. Di Tondowulan juga ada usaha ternak bebek. Bebek lokal pedaging, masih sekitar 200 ekor atau 150 ekor. Panen bebek 45 hari.

Kambing 140 ekor di Desa Plandaan milik kelompok tani. Di Dusun Mambang sekitar 25 ekor (milik Muhanto) untuk percon-tohan. Sedangkan total di Desa Tondowulan 105 ekor milik be-berapa kelompok, termasuk milik Muhanto.

Soal pemberikan pakan kering probiotik atau sistem fermentasi, berpengaruh bagus bagi pertum-buhan ternak. Hampir satu musim Idhul Adha, pembibitannya. Idhul Adha tahun lalu sudah terjual. Per-tumbuhan jenis yang makan kering rata-rata 3 kg sampai 4 kg perbu-lan. Kalau rumput basah tak bisa diprediksi. Rumput basah banyak mengandung resiko, seperti men-cret. Kalau hewan mencret, lalu stres, susutnya banyak sekali.

Awalnya diberi makan daun ker-ing fermentasi ternak tidak mau, karena dibiasakan akhirnya mereka mau. “Kalau niatnya peternak ped-aging, kita harus pacu dengan pro-tein tinggi. Kalau saya tidak, saya berhubungan dengan petani, yang penting mereka punya celengan dan bisa hidup, dan ternaknya mau ma-kan, pertumbuhannya tidak sulit,” ujarnya.(tni)

TEKNOLOGI TEPAT GUNA


tak Berbau



Suara Desa/Moh. Fathoni PuJa saraswati. Seluruh warga Desa Wonokitri, Kec. Tosari, Kab. Pa-suruan merayakan Hari Raya Saraswati pada hari Sabtu, 19 November 2011. Pada hari raya itu dilakukan pemujaan terhadap Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan dan Seni. umat Hindu merayakannya setiap 210 hari sekali pada Sabtu (Saniscara), Umanis (Legi), Watugunung. Pemujaan dilakukan se-jak pagi hingga siang hari. usai bersembahyang, anak-anak pun kembali ber-main dan beberapa keluarga menikmati makan siang.

Suara Desa/Budi Harminto Pembina AKD Jatim R.H. Dwi Putranto Sulaksono (ka-nan) menyerahkan buku “AKD Jatim Harus Menjadi Or-ganisasi Profesional, Independen, dan Amanah” kepada para peserta Munas Purna Paskibraka Indonesia (PPI), diantaranya asal Provinsi Bangka Belitung (dalam gam-bar). Dalam Munas VI PPI di Jogjakarta pada 20-23 Ok-tober 2011, R.H. Dwi Putranto Sulaksono kembali terpilih sebagai Ketua umum Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Periode 2011-2015.

Suara Desa/Budi Harmintosuasana Halal Bi Halal AKD Jember, di GOR Kota Jem-ber, Senin malam, 19 September 2011. Hadir dalam acara itu Wagub Jatim Saifullah Yusuf, Ketua AKD Jatim Samari yang didampingi beberapa pengurus harian, diantaranya Moch. Moezamil, Pitoyo, Saifullah Mahdi, dan Darmanu.



SUARA Desa/Budi HarmintoKetua AKD Jatim Samari didam pingi bendahara Tulus Setyo Utomo dan Anang Su-hari (pengurus AKD Sidoarjo) berdialog dengan pengusaha nasional Hashim Djojo-hadikusumo, sesaat sebelum acara Cangkrukan di Stasiun JTV Surabaya, Minggu, 30 Oktober 2011.

IstimewaSEBANYAK 10 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Madiun dilantik Bupati H. Muhtarom, di Pendopo Muda Graha, Kamis, 29 Desember 2011. Ke-10 Ka-des Bandungan Kec. Saradan, Kades Bulakrejo Kec. Balerejo, Kades. Sang-en Kec. Geger, Kades Kepet Kec. Dagangan, Kades. Sukolilo Kec. Jiwan, Kades. Bolo Kec. Kare, Kades Batok Kec. Gemarang, Kades. Sidomulyo Kec. Sawahan, serta Kades Tiron dan Kades. Sedangrejo Kec. Madiun.

Suara Desa/Moh. FathoniPERSATUAN Kepala Desa dan Perangkat Desa Pamekasan (Perkasa) menjadi tuan rumah pertemuan rutin pengurus aso-siasi kepala desa se Madura di Kota Pamekasan, Sabtu, 10 Desember 2011. Acara tersebut dihadiri beberapa tokoh kades di Jatim, diantaranya Ketua AKD Jatim Samari, bendahara Tu-lus Setyo Utomo, Ketua Perkasa H. Saiful, dan Sarkawi.

Suara Desa/Budi HarmintoKETUA AKD Jatim Samari bersama Ketua Dewan Pembina Par-tai Gerindra Prabowo Subianto, dan beberapa tokoh lainnya dalam acara Cangkrukan di Stasiun JTV Surabaya, Minggu 16 Oktober 2011.

Suara Desa/Budi HarmintoBEBERAPA pengurus Harian AKD Jatim berfoto bersama host acara Cangkrukan Taufi k Monyong, di depan Gedung Graha Pena, Surabaya, Minggu, 30 Oktober 2011.



Kawasan pegunungn Wilis yang meliputi Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo dan Pacitan,

meskipun dalam satu wilayah eks karesidenan Madiun, namun daerah ini mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Di bagian paling utara –Ngawi bagian utara-- dan selatan –mulai Ponorogo hingga Pacitan-- wilayahnya banyak berada di pegunungan kapur, sulit air dan pertanian tidak berkembang.

Sebaliknya semakin ke tengah, dari mulai kota Ngawi hingga Ma-diun, Magetan belahan timur dan Po-norogo, pertanian teknis berkembang dengan baik. Sedangkan semakin ke barat hingga daerah yang berbatasan dengan wilayah Jawa Tengah, meru-pakan kawasan subur berhawa sejuk yang cocok untuk tanaman agrobis.

Meski kawasan Wilis –eks karesi-denan Madiun— ini masing-masing daerah mempunyai karakteristik kewilayahan yang berbeda, namun mereka sebetulnya mempunyai persamaan kultur. Mayoritas war-ganya mengandalkan kehidupannya dari sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani.

Pertanian tanaman pangan di dae-rah ini bisa berkembang baik dengan mengandalkan sistem irigasi teknis dan sebagian lainnya pertanian tadah hujan.Bahkan Kab. Ngawi dan Ma-diun merupakan salah satu penyang-ga pangan nasional, karena mampu memberi kontribusi signifi kan ter-hadap cadang an pangan Jawa Timur.

Selain pertanian tanaman pan-gan, agribis di wilayah pegunungan Wilis ini juga tumbuh berkembang dengan sentranya ada di wilayah barat Magetan, Plaosan dan seki-tarnya. Bahkan, produk agribis dari

SUARA WILIS

Potensi Agrobis Belum Berkembang

Magetan menjadi pemasok kebutu-han masyarakat Madiun dan seki-tarnya hingga dikirim ke Solo Jawa Tengah dan Jogjakarta.

Namun lazimnya para petani, mereka tidak mempunyai nilai ta-war terhadap produk yang dihasil-kan. Mereka selalu kalah dengan pedagang manakala harus menentu-kan harga jual hasil pertanian. Ka-rena itu, dari dulu hingga sekarang petani di daerah ini nyaris tidak berkembang, kecuali bagi mereka yang merangkap menjadi petani juga pedagang.

Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendidikan dari pemerintah se-tempat, petani agribis di daerah ini cenderung kalah bersaing dengan petani Malang. Mereka terlalu pasrah terhadap alam, sehingga inovasi dan diversifi kasi usaha kurang berkem-bang. Padahal sebagai sentra agrobis di belahan barat Jawa Timur, posi-sinya cukup strategis dan mempunyai nilai tawar yang tinggi.

“Teorinya memang begitu, tapi kalau pas musim panen, ya selalu

saja harganya jatuh. Kalau tidak ada campur tangan pemerintah, sampai kapanpun hidup petani ya seperti ini, tetap miskin. Kalau begini terus keadannya, suatu saat nanti pasti tidak ada lagi orang tertarik menja-di petani,” kata Siram, petani sayur asal Plosan mengomentari.

Menurutnya, potensi pertanian di daerah pegunungan Wilis sebetulnya masih sangat terbuka, bukan hanya sektor pertanian tanaman pangan, tapi juga perkebunan. Tapi sekali lagi, selama tidak ada kepastian dan keber-pihakan pemerintah terhadap petani, lambat laun sektor pertanian akan ditinggal orang. Apalagi sektor lain lebih menjanjikan.

“Sekarang saja mencari pekerja di sawah sulit. Kalaupun ada, mintanya mahal. Mereka lebih suka menjadi juru parkir di kota, pendapatannya pasti dan tidak berpanas-panasan seperti di sawah. Makanya, petani sekarang dalam posisi sulit. Biaya garap sudah mahal, kalau panenan harga jualnya murah,” tandas Wi-noto, petani lainnya. (tni)

SEKTOR pertanian di kawasan Wilis yang perlu dikembangkan lagi.



SUARA MAGETAN

SONO KElING menjadi sosok penen-gah ketika jabatan ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Magetan diperebutkan se-jumlah kepala desa.Keberadaan asosiasi kepala desa yang sebelumnya bernama Asosiasi Lurah dan Perangkat Desa (ALPD) Magetan itu sempat vakum, karena ketua lama Ali Basri, menjadi anggota DPRD Magetan, pada pemilu 2009.

Beberapa kali pertemuan untuk mem-bentuk kepengurusan baru, terus menerus deadlock, hingga akhirnya, Sono Keling, yang menjadi kepala Desa Tunggur, Keca-matan Lembeyan, muncul menjadi sosok penengah. Ia berhasil menghimpun kembali balung berserakan itu.

“Kalau ada satu dua yang tidak suka dengan jabatan ini, biasalah, tetapi kami tetap bersatu, ber-sama membangun desa di Magetan,” terang dia.

Menurut dia, posi-si kepala desa sudah saatnya diperan-kan lebih maksimal, kar-ena fungsinya sangat strategis baik di sek-tor sosial ekonomi, kamtibmas, budaya maupun bidang

kerukunan dan lainnya.“Kami akan mem-bawa AKD Magetan menjadi lebih baik, yang akan menyumbangkan pembangu-nan di Magetan,membangun persatuan dan kesatuan” janji Mbah Sono Keling ke-tika ditemui di kediamannya.(sum)

Harapan Baru Kebangkitan Desa

dengan jabatan ini, biasalah, tetapi kami tetap bersatu, ber-sama membangun desa di Magetan,” terang dia.

si kepala desa sudah saatnya diperan-kan lebih maksimal, kar-ena fungsinya sangat strategis baik di sek-tor sosial ekonomi, kamtibmas, budaya

Terbentuknya Asosiasi Kepala Desa (AKD) Magetan diharapakan bisa menjadi awal ke-

bangkitan desa. Peran penting organisasi ini dalam mendor-ong terwujudnya perubahan bidang sosial ekonomi dan bu-daya sangat strategis, sehing-ga selayaknya pengurus AKD menjadikannya sebagai media perjuangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Yang harus diperjuangkan teman-teman AKD, kata man-tan Ketua Asosiasi Lurah dan Perangkat Desa (ALPD) Ma-getan, Ali Basri, adalah kes-ejahteraaan rakyat desa, hak-hak desa, dan semuanya yang mengarah pada kemajuan masyarakat desa. Ia mencon-tohkan, hak desa sebesar 10 persen dari APBD yang hing-ga saat ini belum terealisir. “Disinilah AKD perlu berjalan secara sinergis dengan ekse-kutif dan juga legislatif,” jelas Ali Basri.

Selain itu, perlu ada kekom-pakan pengurus AKD dan kepala desa secara keseluruhan untuk sama-sama membangun desa serta memiliki komit-men untuk mensejahterakan rakyatnya. ”Dan yang lebih penting AKD jangan berafi liasi dengan partai politik. Ini akan merusak netralitas AKD,” tam-bah dia.

Sudah SiapHarapan di atas, kata Sek-

retaris AKD Magetan, Tikno sejalan dengan apa yang di-inginkan pengurus. Salah satu bentuk perjuangan AKD ada-lah terus mendesak disahkan-nya UU Desa, sebab undang-undang ini akan menjamin hak-hak desa yang dari tahun

ketahun sering terabaikan. “Jika undang-undang desa ini disahkan, secara otomatis desa akan maju. Jadi salah, kalau undang-undang ini dis-ahkan hanya perangkat desa saja yang diuntungkan,” ujar Kepala DesaSidomukti ini.

Selain itu, kesejahteraan perangkat desa juga akan diperjuangkan, karena sep-erti kita ketahui, penghasilan desa yang berasal dari tanah bengkok itu tidak sama antara satu desa dengan desa yang lain.”Kita akan berusaha agar kesejahteraan aparat desa ini tidak tertinggal,”ujarnya.

Ketua AKD Magetan Mbah Sono Keling menjelaskan, Ma-getan merupakan daerah yang secara geografi s tingkat per-ekonomiannya tidak merata.Kawasan subur dan daerah kering mempengaruhi prilaku masyarakatnya. Itu sebabnya, pengurus AKD berusaha untuk menyemangati agar seluruh kepala desa membangun ker-jasama saling bantu merin-gankan beban orang lain.

”Setiap pertemuan kita sela-lu menyemangati agar keber-samaan tetap terjaga dengan saling memikirkan kesulitan yang lain,”ujarnya.(sum)

Ali Basri

Ketua AKD Magetan,

Sono KelingPengayom Kades

Tikno Sekretaris AKD Magetan

Mbah Sono Keling



SUARA MADIUN

ersatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa (PKPD)Kabupaten Madiun setelah berdiri, menurut Jae-lono, SE,M.Si Pemkab dan DPRD Madiun meresponpositif. Buktinya, selain diadakan bimbingan teknis

juga adanya pemberian penghasilan tetap sesuai UMK. “Kalaudihitung kades dan perangkat desa di Kabupaten Madiun ininasibnya lebih baik dibanding daerah lain,” ujarnya.

Tetapi, meski tunjangannya naik, tidak semua perangkatdesa otomatis hidupnya membaik. Ada sebagian yang se-cara ekonomi masih memprihatinkan. Karena itu, PKPDakan mendesak eksekutif dan legislatif agar perangkat desayang tidak mampu mendapat jatah Jamkesmas (JaminanKesehatan Masyarakat).

“Ada perangkat desa yang tidak mampu, namun merekatidak mendapat Jamkesmas. Sebaliknya, ada warga yangdianggap mampu, tetapi malah mendapatkan Jamkesmas”tandas Jaelono.

Mereka juga mengungkapkan, para Kades dan PerangkatDesa di Kab. Madiun, tampaknya harus berbangga hati.Sebab, meski sudah mendapatkan pemberian penghasilantetap sesuai UMK dari Pemkab Madiun, namun para kadesdan perangkat desa masih diperbolehkan mengerjakan tanah

JAELONO, SE. M.Si, Ketua Dewan Presidium PKPD Kabupaten Madiunbersama keluarga.

Tunjangan Naik,Masih Hidup Miskin

P

“APA artinya hidup di kota kalau ha-nya sebagai rakyat biasa. Lebih baik hidupdi desa menjadi kepala keluarga jugasebagai kepala desa”. Demikian sekilasungkapan Jaelono, SE. M.Si, Ketua De-wan Peresidium PKPD Kab. Madiun.

Jaelono Kepala Desa JogodayuhKec. Geger Kab. Madiun itu, tampaksederhana dan bila bicara blak-blakanapa adanya tanpa menyinggung lawanbicaranya. Sebelum menjadi KadesJogodayuh, dia adalah seorang wira-swasta.

Setelah dilantik ia meneruskan ku-liah S2 di Unmuh Malang dan lulus2010. Bersamaan dengan itu, dia juga

mendorong Sri Suryani, Amd, istri-nya untuk meneruskan pendidikannyake jenjang S1 di IKIP PGRI Madiunyang lulus 2009 lalu

Jaelono mengutamakan pendidik-an dalam keluarga, rekan, saudara danseluruh masyarakat “Ya, karena pen-didikan telah membawa berkah sertadapat menjunjung harkat dan marta-bat seseorang. Dan ini telah terbukti.Istri saya jadi guru Madrasyah Ibti-daiyah (MI) dan saya menjadi KepalaDesa Jogodayuh. Di samping itu, jugasaya terpilih menjadi Ketua DewanPresidiun PKPD Kab. Madiun,” paparJaelono memberikan alasan.

Karena statusnya yang dituakan diDesa Jogodayuh itu pula, Jaelonoyang baru mempunyai seorang anak,Ahmad Syafiq Kanzulfikri siswa kelas6 di MI itu, warga desa setempat me-manggilnya Mbah Lurah. disebutMbah Lurah berarti orang yang ditua-kan atau sebagai sesembahane masya-rakat.

“Dengan berolahraga, minimal bisamengurangi kejenuhan pekerjaan dikantor. Saya memilih olahraga karatedan bersepeda, karena selain murahmeriah yang terpenting dapat menye-hatkan badan,” jelas Jaelono membe-rikan alasan. (pra)

Jaelono, SE. M.Si, Ketua Dewan Presidium PKPD Kab. Madiun

Semangati Masyarakat Menuntut Ilmu

eks bengkok masing-masing, sebagai pengganti biaya ope-rasional. Kalau eks tanah bengkok itu digarap dengan sung-guh-sungguh, hasilnya lebih dari cukup.

Perhatian tinggi dari pemerintah itu mendapat sambutanbaik dari perangkat desa. “Kami berterimakasih kepadaanggota DPRD, yang merealisasikan penghasilan tetap ke-pada kepala desa dan perangkat desa sesuai UMK,” tandasSuparno Kades Sidorejo Kec. Saradan. (pra)

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM36


engangkat beban berat mem-butuhkan energi yang besar.Tetapi ini tidak berlaku dikalangan kepala desa di Po-

norogo. Beban dan tanggungjawabyang dipikulnya sangat besar, tetapitidak seimbang dengan ‘vitamin’ yangditerimanya sebagai kepala desa, se-hingga wajar jika para petinggi desamelalui Persatuan Kepala Desa danPerangkat Desa (PKPD) KabupatenPonorogo menuntut agar pemerintahmenaikan tunjangannya.

Ketua PKPD Kabupaten PonorogoNyamut Suseno saat mengadakan kon-solidasi dan silaturahmi dengan pe-ngurus dan anggotanya di rumahBambang Sucipto Kepala Desa Selur,Kecamatan Ngrayun, menegaskan pe-ningkatan kesejahteraan perangkatmutlak diperlukan agar pelayanankepada warga bisa maksimal. “Kitaingin, Pemkab Ponorogo di bawahkepemimpinan Bupati Amin pedulidengan nasib perangkat desa dan ke-pala desa karena beliau (pak Amin)juga berasal dari lingkungan kita yai-tu mantan Kepala Desa Tosanan, Ke-camatan Kauman,” ungkapnya.

SUARA PONOROGO

Kepala Desa Crabak, Kec. Slahung,ini menegaskan kenaikan tunjanganpara perangkat dan kepala desa itusuatu keharusan. “Pencairannya jugaharus tepat waktu, jangan molor lagikarena itu merupakan honor yang sa-ngat berarti bagi kami (PKPD),” ujar-nya.

Dia menambahkan, fasilitas yangditerima kades berupa sepeda motor

dinas kepala desa sudah berusia tua,perlu diganti baru. Selain itu, PKPD,meminta bupati agar para kepaladesa yang purna dapat menjalankanpemerintahan desa sebagai PejabatSementara (Pjs) sampai kepala desayang baru terpilih. “Ini adalah sebagaibentuk penghargaan kepada mantankepala desa yang purna tugas,” tam-bahnya.

Dalam bidang pelayanan adminis-trasi, PKPD Ponorogo juga berharapPemkab Ponorogo harus memberi pe-layanan dasar administrasi kependu-dukan yang mudah, murah dan cepatkepada masyarakat, seperti pengu-rusan KTP, KK maupun akte kelahir-an. ”Masyarakat saat ini butuhpelayanan prima, kalau bisa diper-mudah kenapa harus dipersulit,” sin-dirnya.

Beban kades dalam melaksanakantugasnya meliputi pelbagai persoalanmulai dari urusan pemerintahan, so-sial, budaya, politik dan sebagainya.Untuk itu PKPD berharap agar pe-merintah ikut meringankannya teru-tama soal pendanaan.

“Biaya Pilkades, misalnya, harusdibantu. Jangan dibebankan masya-rakat desa, kalau Pemilukada pakaiAPBD, Pilkades juga harus sama, ”harapnya.

Posisi kepala desa, menurut Nya-mut, sangat lemah. Untuk mengata-sinya, pemerintah diminta segera me-ngesahkan RUU Desa. PKPD Ponoro-go, berharap kepada bupati men-dukung sepenuhnya agar kesejahte-raan wong ndeso meningkat.

Melalui undang-undangini, persoalandesa bisa terjawab, baik mengenai masajabatan, hak dan kewajiban, posisi desadalam bidang pembangunan begitu pulasoal keuangan desa. (rno)DI PONOROGO, ada satu desa hanya ada satu televisi tantangan pengurus untuk meningkatkan

kesejahteraan warga desa.

Kepala Desa Tuntut Pemkab PonorogoNaikkan Kesejahteraan

M

NYAMUT SUSENO

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM37


erjuangan kepala desa Kabu-paten Ngawi agar bisa sejajardengan kepala desa daerah laindalam hal memperoleh hak-

haknya, agaknya masih memerlukanperjuangan panjang. Mengapa ? Jikadaerah lain ADD (Alokasi Dana Desa)yang mereka terima nilainya sudahberlipat puluhan juta, bahkan adayang ratusan juta, tidak demikian hal-nya di Kabupaten Ngawi.

Anggaran yang dikucurkan Pem-kab Ngawi ke desa dari hasil perim-bangan Dana Alokasi Umum (DAU),paling banter hanya sekitar Rp 60juta. Bahkan ada sebuah desa yang ha-nya menerima ADD cuma sekitar Rp9 juta per tahun. Salah satu pertim-bangannya, karena luas wilayah danjumlah penduduknya kurang dari500 orang.

“Ya kita bisa maklumi, karena DAUyang diterima dari pusat itu habis un-tuk belanja rutin. Padahal, dana yangdibagikan ke desa itu juga sudah me-menuhi ketentuan UU yang besaran-nya tidak kurang dari 10% dari DAUsetelah dikurangi belanja rutin,” jelasHeru Kusnindar SE, Ketua AsosiasiKepala Desa dan Perangkat (AKDP)Kab. Ngawi kepada Suara Desa.

Ia mengatakan, minimnya ADDyang diterima desa di Kab. Ngawi se-betulnya sudah berkali-kali didisku-sikan AKDP dengan eksekutif dan le-gislatif. Hasilnya, baru tahun anggaran2012 ini dijanjikan ada peningkatanyang signifikan, diperkirakan besaran-nya dua kali lipat dari yang diterimasekarang. “Kita sudah dijanjikan peme-rintah dan sekarang tinggal menunggurealisasinya,” ungkapnya.

Masalah lain yang saat ini tengahdiperjuangkan pengurus AKDP ada-lah peningkatan kesejahteraan kepaladesa dan perangkat desa. Ia berharapada peningkatan dana yang diberikan

SUARA NGAWI

Pemkab melalui Tunjangan Pengha-silan Aparat Pemerintah Desa (TPA-PD). Paling tidak sesuai dengan UMKKab. Ngawi sebesar Rp 780 ribu perbulan.

“Selama ini TPAPD yang diberi-kan Pemkab bervariasi nilainya ter-gantung dari luas tanah bengkok didesa setempat. Kalau tanah ganjaranitu nilai sewanya per tahun dianggapmasih dibawah UMK, maka akan di-tambah melalui TPAPD. Rata-rataTPAPD sekitar Rp 4-5 juta per tahunper desa,” kata alumni UniversitasNegeri Jember ini, seraya menyebut-kan Pemkab juga menjanjikan tahunini akan menaikkan TPAPD untuk me-ningkatkan kesejahteraan para kepaladesa dan perangkat desa.

Diakuinya, meski para anggotaAKDP Kab. Ngawi belum bisa me-nikmati kesejahteraan seperti temansejawatnya di daerah lain, namun da-lam urusan organisasi mereka tetapguyub dan menyatu. Bahkan untukurusan anggaran organisasi, merekapunya kepedulian besar dan nyarisAKDP tak pernah bingung.

“Teman-teman anggota AKDPyang punya lebih, biasanya tanpa di-

minta memberi sumbangan untuk or-ganisasi. Jadi, tidak ada iuran khusus,sifatnya hanya insidental. Kalau adakebutuhan organisasi atau acara, bia-yanya langsung disengkuyung bareng(ditanggung bersama-sama, red),” je-las Pak Heru, panggilan Kades Soco,Kec. Jogorogo, Ngawi ini.

Kebersamaan dan kekompakananggota AKDP Kab. Ngawi itu me-mang tidak bisa lepas dari pola ke-pemimpinan yang diterapkan. Ia se-lalu melakukan silaturahim dengankoleganya, terutama para koordinatorkecamatan. Mereka bertemu sebulansekali yang dikemas melalui acaraarisan bersama seraya mendiskusikanberbagai permasalahan organisasi.Tempatnya juga berpindah-pindahdari satu kecamatan ke kecamatanlainnya.

Karena terbatasnya anggaran pula,pembinaan sumber daya manusia ang-gota AKDP tidak bisa dilaksanakan se-cara terprogram. Pembinaan dilaku-kan secara insidental , yang biasanyadilakukan bersama pertemuan arisanbulanan. Namun jika ada hal yangmendesak, pembinaan tetap dilaku-kan tersendiri. (tni)

Perjuangan AKDP Ngawi Masih Panjang

P

KUSNINDAR

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM38


SUARA PACITAN

Beribadah di Dunia PolitikH. MohammadJazuli (54) sudah

dua periodemenjabat Kepala

Desa Widoro,Kec.Pacitan Kota,

Pacitan sejak 1999alias sudah sekitar

13 tahun. Repu-tasinya sebagaitokoh merakyat

membuatnya tidakterlalu sulit untuk

menjadi kades.

arga dipastikan me-milihnya bila diamaju sebagai calondalam pilkades. Ka-

rena itu pula dia tak butuh bi-aya besar dalam pilkades. “Se-lama dua periode saya hanyamengeluarkan biaya Rp 6 jutasaja, untuk keperluan prosespilkades,” kata Jazuli.

Jabatan kepala desa juga,telah mengantarkannya duduksebagai Ketua Asosiasi KepalaDesa Pacitan. Menurut dia, po-sisi kepala desa saat ini perlu diperankanlebih maksimal lagi. Persoalan yang ber-kaitan dengan hak dan kewajibannya harusdiperjuangkan agar cita-cita mensejahte-rakan dan memakmurkan masyarakat jugabisa terwujud.”Tetapi caranya tidak perlumengerahkan massa, apalagi sampaianarkis,”ujarnya.

Kepala desa adalah kelompok masyara-kat yang ditokohkan serta menjadi panutanbanyak orang. Untuk itu, pola gerakannyajuga harus menjadi contoh yang baik. ”Ke-pala desa perlu ditingkatkan wawasannya,karena persoalan yang menyangkut desasemakin hari semakin kompleks. Kita se-lalu mendukung upaya teman kepala desauntuk meraih cita-citanya, bahkan ke Ja-karta saya juga ikut menyampaikan pen-dapat,”ujarnya.

Terjun Ke PolitikMohammad Jazuli, kini setelah pensiun

pria yang pernah menjadi bintang iklanproduk obat ini berniat menerjuni duniapolitik dengan mencalonkan diri sebagaicalon legislatif dalam pemilu 2014 men-datang. Dia sudah digadang-gadang untukmenjadi caleg dari Partai Demokrat.

Sebagai politisi, Jazuli memiliki visi po-litik yang tak jauh beda dengan PresidenSusilo Bambang Yudhoyono (SBY), yangjuga putra Pacitan. Politik yang dikesan-

kan dunia kotor, baginya, sa-ngat tergantung pada masing-masing figur. Bila figur politiktersebut istiqomah mengembanamanah rakyat, jujur, arif danbijaksana, pasti akan me-warnai kebaikan dalam duniapolitik, yang ujung-ujungnyacitra politik menjadi bagus dimata masyarakat. Sebab, ma-syarakat mendapat manfaat da-ri proses politik.

“Kalau Anda tanya apakahsaya meniru Pak SBY, ya jelas

dong sebab Beliau memimpin negeri inidengan bagus. Berpihak pada rakyat,” ka-tanya kepada Suara Desa.

Pria kelahiran 14 Mei 1958 ini mengata-kan, dalam berpolitik seseorang tidak bolehhanya mencari keuntungan, kekayaan, dan ke-kuasaan semata. Politik harus dilandasi ke-ilahian. Mengarah pada ridha Allah SWT. “Se-hingga otomatis menjadi berkah, berguna bagimasyarakat. Bila yang kita kejar hanya keka-yaan, akhirnya jadi gak karu-karuan,” katanya.

Jazuli tidak asal ngomong. Berdasarkan pe-ngalaman para anggota DPRD yang sudahpurna tugas, banyak yang hidupnya semakinsengsara sebab niat awal menjadi wakil rakyatsudah tidak bagus. Hidup mereka malahmerana setelah tidak menjabat. “Saya jelas takmau seperti mereka itu. Karena itu saya menatahati untuk menerjuni dunia politik. Saya inginibadah di dunia politik,” katanya.

Hal itu sudah diterapkannya sejak menjadikades. Misalnya selama dua periode dia tidakpernah memungut biaya kepada warga untukkeperluan desa. “Saya ingin hidup ini berartibagi masyarakat,” kata pengusaha toko ba-ngunan ini. Kematangan pria ini dibangundari pengalaman panjangnya menerjuni ba-nyak bidang dan bergelut dengan banyak ka-langan. Dia pernah 20 tahun hidup di Jakarta.Bahkan, pada tahun 1987 dia dilirik industrifarmasi untuk menjadi bintang iklan produkobat yang sangat terkenal. (gus)

W

H. MOHAMMAD JAZULI

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM39


engawan Solo, sungai penuhmisteri. Misterius, karena ma-nusia kurang memahami ka-rakter bengawan yang datang

menaburkan berkah sekaligus mene-bar ancaman.

Setiap musim hujan tiba, airnyamelimpah tidak hanya terbuang sia-sia tetapi penduduk di sepanjang alir-an Bengawan Solo selalu waspada.Tak terhitung berapa jiwa dideritakandan berapa miliar rupiah kerugianyang dialami warga akibat lahan per-tambakan dan pertanian yang dirusakamuknya.

Padahal, warga Pantura, Bojone-goro, Lamongan, Tuban dan Gresikadalah daerah yang sangat membu-tuhkan air bersih. Warga perkotaanLamongan misalnya, air bawah ta-nahnya berkualitas jelek, selalu ke-ring di musim panas.

Belum lagi kebutuhan air untukirigasi di kawasan Pantura. Lahanpersawahan dan pertambakan yangterhampar luas di sepanjang aliranBengawan Solo, selalu kekurangan airpada musim kemarau.

Gresik juga kaya air dari Kali La-mong di wilayah Selatan dan Be-ngawan Solo di kawasan Utara. Na-

mun lagi-lagi dua kawasan itu tetapsaja dihantui ancaman banjir dari ke-dua aliran sungai itu, sehingga airyang melimpah itu puluhan tahun la-manya belum dianggap bernilai eko-nomis baik untuk kebutuhan irigasimaupun air bersih.

PompanisasiMasyarakat pun mulai melirik po-

tensi ekonomi air Bengawan Solo itu.Kawasan bonorowo, di wilayah Ke-camatan Babat, Sekaran, Maduran,Turi, Karanggeneng, Karangbina-ngun, Glagah dan Deket, ketika mu-sim hujan tiba, yang selama ini tidakmampu mengendalikan air BengawanSolo, kini sudah mulai mendatangkanuntung.

Sepanjang tangkis Bengawan Solodi Lamongan, Tuban, Bojonegorodan Gresik berjejer pompa – pompaair yang dikelola secara bisnis. Ka-rena mendatangkan untung tinggi,maka banyak investor yang menge-lola pompa bertenaga diesel ini, se-lain masyarakat, desa pun mendirikanbadan usaha untuk mengeruk pen-dapatan dari usaha pompanisasi.

‘’Kalau para petani ini menunggudatangnya air hujan, terlalu lama, se-

hingga dengan kehadiran pompani-sasi ini, kebutuhan air bisa dipenuhi,”kata Sholeh, warga Desa Pringgo-boyo, Kecamatan Maduran.

Pemkab Lamongan telah menyedia-kan dua pompa masing-masing ber-kapasitar 250 liter/detik dan dalamrencananya akan mendatangkan 6 unitpompa raksasa lagi bantuan BadanNasional Penanggulangan Bencana(BNPB) yang berkapasitas 1500 liter/detik. Pompa-pompa itu suah cukupuntuk mengendalikan air BengawanSolo sebanyak 2000 liter/detik.

Pompa ini bisa membuang air keBengawan Solo, ketika terjadi banjirdi kawasan bonorowo. Begitu jugasebaliknya, bila pada musim kema-rau, kalau airnya memungkinkan(tawar), bisa dimasukkan ke kawasanrawan kering.

Misteri itu, ini mulai terkuak. Dipelbagai kawasan Pantura itu, saat inisudah mulai merespon terhadap air Be-ngawan Solo dengan membangun ben-dungan gerak Sembayat di Gresik. Ben-dungan yang didisain sejak puluhantahun lalu itu kini mulai digarap, se-hingga kelak Bengawan Solo tidak lagimenakutkan, tetapi menjadi berkah takterhingga. (abr, kdm)

SUARA PANTURA


B

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM40


SUARA BOJONEGORO

agai anak kehilangan induk-nya. AKD Bojonegoro harusmemeras otak agar bisa ber-diri tegak di tengah sikap

Pemkab Bojonegoro yang kurangmerespon kehadiran organisasi peng-himpun kepala desa ini.

Ketua Asosiasi Kepala Desa Bojo-negoro, Sudiyono saat ditemui SuaraDesa, mengungkapkan lembaganya ti-dak memiliki sumber dana tetap. A-kibatnya, sejumlah rencana kegiatantidak dapat terlaksana.

Setiap kegiatan sering ditanggunganggota maupun pengurus secara ber-giliran. Selain itu, sejak AKD di Bo-jonegoro berdiri tahun 1999 banyakdi antara anggotanya merasa jenuh,karena program kegiatannya kurangvariatif tidak memberi rangsangan ke-pada anggotanya aktif berorganisasi.

Para anggota hanya diajak berjuangterus menerus, tetapi hingga saat ini be-lum membuahkan hasil yang dapat di-rasakan langsung. Misalnya perjuanganterwujudnya Undang-Undang tentangdesa. “Ya, bagi anggota yang pola pi-kirnya sudah berkembang menganggapperjuangan ini untuk jangka panjang.Tetapi kan tidak semua anggotanya se-perti itu, sehingga hanya yang memili-ki kesadaran dan komitmen saja yangaktif dalam organisasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala Desa Padang, Kec.Trucuk ini menjelaskan, perkembanganorganisasinya terhambat oleh faktor eks-ternal. Pemkab Bojonegoro sangat ku-rang perhatiannya terhadap keberadaanAKD, sehingga peran dan fungsi organi-sasi ini kurang bisa dimaksimalkan yangmengakibatkan posisinya lemah.

Kelemahan tersebut dimanfaatkanoleh oknum pejabat yang sering ber-main-main dengan anggaran desa.

“Tanpa ada rasa curiga, setiap alirandana diterima begitu saja oleh kepaladesa, tanpa meneliti prosedur baku-nya, sehingga saat ada audit dari in-spektorat atau BPK diketahui ada pe-nyimpang anggaran dan mau tidakmau kepala desa yang harus meng-hadapi tuntutan hukum,” tuturnya.

Sebagian besar kades kurang mema-hami peraturan perundang-undangan,termasuk tugas dan fungsinya sebagaikepala desa. Pemkab Bojonegoro, sen-diri, belum pernah menggelar pelatihanuntuk peningkatan kwalitas perangkatdesa maupun kepala desa.

Contoh lain kurangnya perhatian ter-hadap pemerintah desa dari Pemkab Bo-jonegoro adalah soal motor dinas yangdipakai para abdi negara ini sebenarnyasudah uzur. Sejak 2003 motor dinas yangdipakai berjenis Honda Win dan tidakpernah diganti sampai sekarang.

“Ya, itu contoh kasarnya saja, Pa-dahal semua program pemerintah pu-sat, propinsi, maupun kabupaten u-jung tombaknya adalah pemerintahandesa. Tapi dengan praktek yang adatidak jarang kita malah tombok(te-kor),” tegas bapak dua anak ini.

Pemerintah Propinsi Jatim sudahmemberikan perhatian meski belum se-penuhnya.Yakni dalam bentuk BantuanKeuangan Desa (BKD) sebesar Rp 60juta/desa yang dikucurkan sejak2011.”Tahun 2012 ini ada 96 desa diBojonegoro yang menerima dan tahun2011 ada 54 desa. Dan tahun ini jikadana sudah turun ada oknum langsungminta 10 juta tiap penerima dana. Tapikalau kita mengajukan lewat AKDmalah tidak ada tanggapan,” sesalnya.

Dalam Pemilihan Umum Kepala Da-erah (Pemilukada) Kabupaten Bojone-goro yang akan dihelat tahun depan,

B

AKD tidak akan turut langsung mendu-kung salah satu calon. Namun sejumlahpersoalan akan diperjuangkan kepadabupati terpilih agar meningkatkankesejahteraan kades dan perangkat desa,pemberian jaminan kesehatan dan ke-naikan tunjangan.”Ini perlu, selama inikades adalah pimpinan pemerintahanyang bersinggungan langsung denganmasyarakat dan memiliki beban sosialserta moral paling berat,” kata kadesyang juga pengusaha ini.

Dengan segala hambatan yang adaroda organisasiAKD Bojonegoro tetapjalan. Diantaranya adalah pertemuanantar pengurus dengan anggota untukbertukar pemahaman dalam penge-lolaan pemerintahan desa.(nal)

Ketua AKD Bojonegoro

Nama : SudiyonoTempat dan : Bojonegoro, 4 Juli 1973tanggal lahirIstri : Rahmawati Dwi Astuti,

S.Kep.NesAgama : Islam

Anak

1. Muhammad Rafi Renata2. Medira Salma Kumala

Riwayat Pendidikan

1. SDN Padang 12. SMPN 1 Bojonegoro3. SMAN 2 Bojonegoro

Riwayat Organisasi

1. Anggota AKD Bojonegoro2. Ketua AKD Bojonegoro periode

2007 s/d 2012

Riwayat Pekerjaan

1. Kepala Desa Padang Kec. Trucuk Kab.Bojonegoro periode 1999 s/d 2007

2. Kepala Desa Padang Kec. Trucuk Kab.Bojonegoro periode 2008 s/d 2014

ProfileProfileProfileProfileProfileProfileProfileProfileProfileProfile

Ujung TombokSEKALIGUS

Ujung Tombak

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM41


SUARA TUBAN

eberadaan Asosiasi Kepala De-sa Tuban semakin tersanjung.Betapa tidak, Pemkab Tubantidak memandang sebelah ma-

ta, justru merespon positif terhadapkehadirannya.

Pada tahun 2011 yang lalu, misal-nya, Pemkab Tuban menggandeng AKDdalam pembuatan soal-soal tes pe-rangkat desa. Lebih dari itu, kontribusisoal AKD banyak diakomodir PemkabTuban, sehingga pada saat tes perangkatdesa berlangsung, banyak menggunakansoal “racikan” AKD. Ini karena gregetAKD di Kabupaten Tuban.

“Ini karena prinsip amanah yangditunaikan. Kalau tidak dipercaya,mana mungkin Pemkab Tuban meli-batkan AKD,” tutur Ketua AKD Ka-bupaten Tuban Mashuri, yang jugaKades Cendoro Kecamatan Palang.

Kemitraan dengan Pemkab Tubanitu, tutur Pak Mashuri, sudah barangtentu bergengsi. Ini bukan sekedarbhakti AKD Kabupaten Tuban tetapijuga merupakan bukti bahwa AKD Ka-bupaten Tuban memiliki kecakapandi bidang akademis. Sebagai sosokpengurus AKD, sepantasnya memilikipengetahuan keperangkatan desa, ka-rena akan menjadi hal yang lucu jikaperson AKD buta terhadap wawasankepemerintahan desa.

SEBAGIAN orang mungkin me-nganggap AKD sekadar kumpulan ka-des, tetapi berbeda dengan pandang-an Drs. Mashuri. Menurutnya, AKD bi-

sa memberikan pencerahan, sebab hu-bungan kerja yang terjalin lewat ko-munikasi yang intensif dapat mema-jukan desa agar rakyatnya sejahtera.

Namun sayang tugas seperti itu se-ring ditangkap dengan guyonan olehsesama kepala desa. sebagian teman,kata dia, ada yang bilang: “jeruk kokmakan jeruk”. “Maksudnya, kadeskok mengorganisasi Kades.

Mashuri yang suka melontarkan jo-ke-joke itu juga menceritakan pe-ngalamannya saat bertemu dengan pa-

ra kepala desa. Mereka sering mengata-kan “sama punya stempelnya kok nga-tur,” bis kota saja memiliki semboyan,sesama ‘’bis kota tidak boleh salingmendahului.’’ Kendati demikian, segalasesuatunya menyenangkan, terlebihsemua teman-teman kades entengan.

Memang saat ini belum banyak ke-giatan, karena belum punya duit ope-rasional dan AKD sendiri tidak me-narik iuran anggota. Meski demikian,banyak hal telah dibicarakan pengu-rus AKD. (abr)

Ketua AKD Kabupaten TubanDrs. Mashuri

Sama PunyaStempelnya


“Profesional kan harus memilikilandasan akademis. Jadi, demikianlahyang saya katakan bahwa wadah AKDbisa memberikan “pencerahan”,” ujarPak Kades, yang bersahaja ini.

Rumusan soal-soal AKD tidak ter-lalu teoritis. Oleh karena itu, lebihbanyak merancang soal-soal yangaplikatif, menyesuaikan dengan bi-dang-bidang kinerja kepemerintahandesa. Soal yang bernilai akademis te-tap ikut pula disertakan, namun tidakterlalu banyak cacahnya.

Perangkat desa lebih membutuh-kan ilmu terapan, utamanya dalammenunjang tugas-tugas kepemerin-tahan desa. Meski demikian, perang-kat desa tetap harus berwawasanakademis.”Ini merupakan kerja samabagus, tidak saja kami tersanjung,tetapi juga ditempatkan pada posisiyang lebih baik,”tuturnya.

Mashuri menambahkan, programkonsolidasi organisasi sapai saat inisudah hampir tuntas. Sebagian be-sar Kepala Desa (Kades) di Kabu-paten Tuban merespon positifkeberadaan Asosiasi KepalaDesa (AKD). Itu tercermindari pembentukan AKDtingkat Kecamatan. Dari20 Kecamatan, 19 dian-taranya telah terben-

tuk AKD kecamatan, hanya tersisa ke-camatan Widang.

“Nah itulah sekilas AKD Tuban. Te-man-teman Kades se-Kecamatan Wi-dang bukannya keberatan, tetapi ma-sih perlu ada yang “didalami”. Kita se-layaknya menghormati otak-atik temankades di sana,” ujar Drs. Mashuri.

Keraguan-keraguan terhadap AKDmungkin terkait dengan pandanganpolitik. “Sejumlah kades ada yang ber-anggapan bahwa AKD “politis”, ituwajar, tetapi tidak boleh dianggap se-bagai gerpol,” katanya.(abr)

Diajak Buat Soal Tes Perangkat Desa

K

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM42


anyak program yang harus di-jalankan AKD Lamongan. Ba-ik yang menyangkut organi-sasi, pembangunan desa ke de-

pan maupun nasib para pemimpin didesa ini. Tapi Ketua AKD Nugraha me-nyadari bahwa organisasi yang dipim-pinnya harus solid terlebih dahulu.

Ini, kata Nugraha bukan pekerjaanmudah untuk menyatukan para kadesdi Lamongan. Untuk itu, program pe-nyamaan visi dan misi demi persatu-an dan kesatuan di dalam tubuh AKDharus diutamakan. Konsolidasi orga-nisasi dari tingkat kabupaten sampaikecamatan terus digelar melalui per-temuan rutin.

‘’Saat ini program kami tengah me-lakukan kosolidasi ke Korcam-Korcamseraya menjaring aspirasi dari bawah,’’kata Nugraha di ruang kerjanya.

Banyaknya para anggota yang belumsepenuhnya menaruh harapan terhadapAKD, menyedot energi pengurus. ‘’Ka-rena itu kita masih perlu sosialisasi ten-tang keberadaan AKD ini,’’ kata KadesSidorejo, Kecamatan Deket ini.

Mantan Ketua Umum LA Mania(pendukung berat Persela) tahun2000-2005 ini, mengatakan desa me-rupakan penopang utama pemba-ngunan di suatu daerah, termasuk diLamongan. Hanya saja, aliran uangnegara ke desa, utamanya alokasi da-na desa (ADD) tampaknya masih per-lu ditinjau ulang.

Sumber di Pemkab Lamongan me-nyebutkan, ADD terdiri dari Bandesdan bantuan dusun (Bansun). UntukBandes ada klasifikasi berdasarkanranking. Pada tahun 2011 ranking 1memperoleh dana Rp 51.500.000 se-banyak 5 desa, ranking 2 dijatah Rp46.500.000 sebanyak 48 desa danrangking 3 digelontor Rp 41.500.000sebanyak 409 desa. Sedangkan Ban-sun masing-masing dusun memper-oleh Rp 5.500.000 sebanyak 1.430dusun. Sehingga APBD Lamongan2011 tersedot Rp 27.328.000.000 un-tuk menutup kebutuhan ini.

Nugroho menilai, besarnya ADD

SUARA LAMONGAN

itu masih belum cukup untuk menu-tup kebutuhan di desa. Pasalnya, alo-kasi anggaran itu bukan hanya untukpembangunan fisik saja, tapi juga di-pakai biaya operasional BPD, LPM,PKK, Karang Taruna, Posyandu danoperasional pemdes.

Perbedaan kondisi setiap desa me-merlukan perhatian tersendiri. Adadesa kecil karena wilayahnya kecildan penduduknya lebih sedikit, adajuga desa yang besar karena wilayah-nya luas dan berpenduduk besar. Itumenyebabkan, anggaran yang diku-curkan itu disikapi berbeda oleh se-tiap kepala desa, sehingga dengananggaran sebesar itu di satu desa adayang menganggap cukup, tapi belumtentu bagi desa lain yang jauh lebihbesar.

Dana Bansun, juga tidak lepas darikritikan AKD Lamongan. Selama inidi Lamongan, pemberian bantuan itudipukul rata Rp 5,5 juta, tanpa mem-pertimbangkan besar kecilnya dusun.Padahal sebagaimana di daerah lain,dusun ada yang besar dan kecil. du-sun tersebut memiliki wilayah lebihsempit dan berpenduduk sedikit.‘’Sementara bantuan yang kami

terima dipukul rata,’’ katanya.Dari ketimpangan ini, AKD Lamo-

ngan minta teknik pemberian ADDdi Lamongan ditinjau ulang. ‘’Agardampak pemberian dana itu bisa di-rasakan secara merata oleh dusunmaupun desa,’’ katanya.

AKD Lamongan juga minta, ban-tuan keuangan desa dari propinsi di-perbesar. Bila sebelumnya penerimaRp 60 juta – Rp 100 juta hanya untuk37 desa, pada tahun 2012 jumlahnyaharus naik.

Kesejahteraan perangkat desa, jugatidak lepas dari penilaian AKD. Tun-jangan kades sebesar Rp 550.000 danperangkat desa sebesar Rp 400.000per bulan diperjuangkan naik mini-mal sesuai UMK Lamongan.

Sebagai organisasi yang mengakar,AKD harus bisa menjaga hubunganbaik, khusnya dengan pemerintah ka-bupaten. Untuk menjaga suasana har-monis, AKD Lamongan menggelar se-pak bola persahabatan dengan BupatiLamongan H. Fadeli, Wabup AmarSaifudin, Muspida dan jajarannya.‘’Hubungan kami degan Pemkab baik-baik saja, sangat harmonis,’’ pungkasNugraha. (kdm)

NUGRAHA Ketua AKD Lamongan berjabat tangan dengan Marzuki Ali, Ketua DPR sebelum dialog.

B

Tinjau Ulang TeknikPenerimaan ADD

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 10:52 AM43


adan Pusat Statistik (BPS) me-laporkan lahan produksi padidi Indonesia terus mengalamipenurunan dari tahun ke tahun.

Di Jawa saja, penurunan lahan padimencapai 27 ribu hektar per tahun-nya. Dengan terus berkurangnya la-han pertanian ini, konsekuensinyaproduksi pangan juga menjadi turundrastis.

Pada tahun 2011, misalnya, po-duksi padi diperkirakan berkurang se-kitar 1,08 juta ton.Hal ini karena ber-kurangnya luas tanaman yang dipa-nen sekitar 227 ribu hektare dan ada-nya faktor alam, dimana sampai Ok-tober 2011 Indonesia mengalami ke-keringan sehingga terjadi pergeseranwaktu panen.

Di sisi lain, banyaknya bermuncul-an pabrik dan kawasan perumahan,termasuk juga proyek jalan tol men-jadi peyebab semakin sempitnya la-han pertanian.Dalam beberapa tahunterakhir daerah pinggiran Surabaya,seperti Sidoarjo, Mojokerto dan Jom-bang, bermunculan kawasan peruma-han dan pabrik baru, bak jamur dimusim hujan. Di Jombang saja mi-salnya, dalam setahun terakhir, se-tidaknya ada sekitar 26 izin pe-ngembang yang siap membangun pe-mukiman baru.

Demikian juga dengan kawasanindustri, ada kecenderungan di empatdaerah ini semakin pesat perkem-bangannyaseiring kian sempit danmahalnya lahan di kota Surabaya.Sebagai daerah penyangga kota bu-aya, empat wilayah ini mendapat lu-beran pengembangan kawasan in-dustri, baik skala besar, menengahmaupun kecil. Karena itu, tak herankawasan industri di wilayah ini terus

menggeliat hingga menyedot hekta-ran lahan produktif.

Selain itu, proyek jalan tol Sura-baya-Mojokerto-Jombang yang saatini tengah dikerjakan juga tak kalahsengitnya menjadi pemangsa ratusanhektar lahan produktif. Bahkan bu-kan hanya lahan produktif yang terusdigerus untuk jalan tol, tapi jugatanah pekarangan,lahan kosong, ter-masuk sebagian pemukiman warga,banyak yang beralih fungsi.

Di Kabupaten Mojokerto, misal-nya,lahan produktif yang berubahfungsi sekitar 100 hektar setiap ta-hunnya untuk kepentingan industria-lisasi.Luas lahan produktif yang ber-kurang itu belum lagi dari daerah lain,seperti Gresik , Sidoarjo, Mojokertodan Jombang.Padahal secara tradisi,kawasan Arek ini merupakan lum-bung pangan Jatim, terutama Jom-bang dan Mojokerto.Dua daerah inimenjadi penyangga utama.

Menyusutnya lahan produktif inimemang bukan hanya menjadi per-soalan Jawa Timur semata, tapi jugamenjadi persoalan serius bangsa ini.Sebab, ketersediaan pangan merupa-

kan salah satu indikator ketahanan se-buah bangsa. Apalagi bangsa In-donesia dulu mampu memenuhi ke-butuhan pangannya sendiri melaluiprogram swasembada pangan.

Karena itu, dengan berkurangnyaproduksi pangan nasional sekarangini,termasuk di Jawa Timur, lebihkhusus lagi di wilayah Arek bolehjadi merupakan hal serius yang perludicari jalan keluarnya. Mengatasinya,bukan hanya cukup melalui debat dandiskusi, tapi perlu kerja giat bersama.Khususnya dari para pemangku ke-bijakan, harus ada kesungguhan dankeberanian untuk membuat terobo-san.

Intensifikasi dan diversifikasi lahanmemang perlu segera dilakukan, tapitak kalah pentingnya adalah goodwilldari penguasa untuk merangkul danmelindungi para petani atau pemiliklahan. Mereka harus lebih diberda-yakan agar tidak mudah mengalihkanfungsi lahan produktif kepada pemi-lik modal. Sebaliknya, pemangku ke-kuasaan di daerah harus berani me-lindungi kawasan produktif untuk ke-pentingan jangka panjang. (tni)

SUARA AREK


B

SALAH satu lahan produktif di Jombang yang beralih fungsi menjadi jalan tol.

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM44


ecara ekstrim, masyarakat me-nilai seorang kepala desa (ka-des) adalah orang yang kayaalias banyak duit. Tidak ha-

nya itu, masyarakat juga beranggapankades adalah orang yang kaya ilmudan memiliki segudang informasi.Bahkan, sebagian besar masyarakatdesa menjadikan sosok kades sebagaitempat mengadu dan mengeluh ten-tang berbagai permasalahan yang me-reka hadapi.

Benarkah demikian? Realitas inilahyang menarik perhatian sosok Bam-bang Adi Pranoto, SH, M.Si, KetuaAsosiasi Kepala Desa (AKD) Gresikperiode 2011 - 2016. Menurut Bam-bang yang juga Kades Sembayat Ke-camatan Manyar ini, penilaian dananggapan masyarakat terhadap seo-rang kades tampaknya terlalu berle-bihan, sebab, fakta di lapangan me-nunjukkan masih banyak kades yangtingkat ekonominya belum mapan.

“Jujur, saya kerap ‘ngelus dada’(prihatin,Red) sekaligus bisa mera-sakan betapa masih banyaknya temankades yang kehidupannya belum ma-pan, kalau tidak boleh dibilang mis-kin. Karena itu, saya tidak menyalah-kan jika pada kenyataannya, ada be-berapa kades terpaksa nyambi peker-

SUARA GRESIK

jaan lain agar bisa memenuhi kebu-tuhan hidup sehari-hari. Mereka su-dah tidak peduli lagi wibawanya se-bagai seorang kades anjlok. Sebab,bagi mereka yang penting anak istritiap hari bisa makan, sehingga tidakkelaparan,” ungkap bapak tiga oranganak ini.

Disinggung terkait tunjangan ka-des, mantan guru SDN di Madura inimengatakan, kendati Pemkab Gresikmemberikan tunjangan sebesar Rp 1juta kepada masing-masing kades, na-mun tunjangan tersebut tidak seban-ding dengan biaya operasional yangharus dikeluarkan oleh para kades.Mereka tiap hari harus berhadapandengan masyarakat.

Ada yang meminta pertolongan,ada yang meminta sumbangan, danberbagai kesulitan yang dihadapi ma-syarakat desanya. “Intinya, uang Rp1juta itu, buat ngopi saja tidak cukup,apalagi untuk memenuhi kebutuhanlainnya,” tandas kades yang dikenalvokal dan kritis menyikapi kebijakanpemkab ini.

Selain tingkat ekonomi belum ma-pan, Bambang juga prihatin denganbanyaknya kades yang sumber dayamanusianya (SDM) masih rendahatau jauh dari standar.

“Khusus di Gresik, jika saya per-sentase, masih ada sekitar 10 sampai15 persen kades yang SDM-nya masihrendah. Alhasil, meski mereka me-makai seragam kades, tapi sesung-guhnya, SDM mereka jauh di bawahkades,” ujar suami Dra. Ummu Asifahini.

Perjuangkan Nasib KadesLewat AKD Gresik

Menyikapi berbagai permasalahanyang dihadapi para kades, Bambang,

sang Ketua AKD Gresik bertekad akanmemperjuangkan nasib kades.

Keberadaan AKD Gresik sangatmutlak dibutuhkan untuk mengako-modir hak-hak kades yang masih di-kebiri. Sebab, sebagai seorang kades.mereka sangat minim tunjangan, ti-dak seperti yang didapat pejabat pe-merintah.

“Jangankan tunjangan kesehatan,tunjangan purna tugas pun tak mere-ka dapatkan. Akibatnya, setelah leng-ser jadi kades, status sosialnya punikut anjlok, termasuk wibawanya punturun drastis, karena tidak ada jami-nan sosial yang mereka dapatkan. Le-bih parah lagi, setelah tidak menjabatkades, nasib mereka semakin tragis.Bahkan, mohon maaf, beberapa man-tan kades terpaksa ada yang menjaditukang ojek, tukang pijat, maupuntukang ngamen,” papar alumnus S-2Universitas Wijaya Putra ini.

Untuk itu, melalui AKD Gresik,Bambang berjanji akan selalu komu-nikatif dan proaktif memperjuangkanhak-hak kades, baik lewat jalur ekse-kutif maupun legislatif. Selain me-ningkatkan kesejahteraan para kades,AKD juga akan berupaya keras me-ningkatkan SDM kades agar wibawakades tetap ada dan terjaga, sehinggatidak dilecehkan. Tidak hanya itu,AKD juga akan memberikan perlin-dungan di bidang advokasi bagi parakades.

“Meski Pemkab Gresik menyediakanbantuan hukum, namun karena kurangdiberdayakan, akibatnya banyak kadesyang tersandung masalah hukum,”kritik Bambang sembari menegaskanbahwa dirinya siap memimpin AKDGresik dengan hati ‘jembar’ (lapang,Red) seluas samudera, sifat ngalah, lo-man, dan mengayomi. (ddh)


SBAMBANG ADI PRANOTO, SH, MSI

Kerap Ngelus Dada MelihatNasib Kepala Desa

Kerap Ngelus Dada MelihatNasib Kepala Desa

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM45


sosiasi Kepala Desa dan Pe-rangkat (AKDP) Sidoarjo ber-juang sukseskan RUU Desa tan-pa dukungan bupati. Lebih

dari enam kali menggelar aksi di Ja-karta, Bupati Sidoarjo Saiful Illah ti-dak pernah menandatangani surat du-kungan yang diajukan pengurus. Pa-dahal, semua pengurus asosiasi seluruhIndonesia diback up penuh oleh kepaladaerahnya masing-msing untuk mem-perjuangkan agar RUU Desa segera di-sahkan menjadi undang-undang.

“Kami merasa sakit hati pada bu-pati karena tak mau memberikan tan-da tangannya. Meski begitu, kami te-tap berangkat ke Jakarta. Kami punharus menahan rasa malu kepada te-

man-temandari da-erah la-in yangmenda-pat du-

kungan dari bupatinya,” ungkap H.Eko Paiso, Ketua AKD.

Tuntutan yang disampaikan berisiUUDesa segera disahkan, 10 persenAPBN dialokasikan untuk desa, danmasa bakti kepala desa ditambah dari6 tahun menjadi 8 tahun. DikatakanEko, akan lebih banyak yang bisa di-perbuat jika RUU itu disahkan. Apa-lagi, jika anggaran 10% dari APBN itudisetujui, maka desa akan berkembangpesat, sebab banyak pembangunanyang bisa digarap.”Saya memperbaikijalan desa dan membangun jembatanjuga dengan dana dari pusat. Saya jugaingin desa ini punya mobil ambulanssendiri untuk membantu warga tidakmampu, tapi belum kesampaian karenabelum ada dananya,” ujarnya.

Ketika ditanya soal kemampuanSDM kepala desa, jika tiga tuntutan itudikabulkan, menurut Eko, meskipunkemampuan Sumber Daya Manusianyatidak merata, namun untuk untuk me-ngelola pemerintahan desa sudah re-latif mumpuni sehingga ia yakin semuaakan berjalan lancar jika tuntutannyadikabulkan. “Melalui pelatihan-pela-tihan peningkatkan SDM, maka skillnyasemakin meningkat,” kata Eko.

Jagong DawuhKades Wonokarang Kecamatan Ba-

longbendo Kabupaten Sidoarjo me-ngaku tak kesulitan mengkoordinasipara kades karena hubungan antarpetinggi desa sudah kondusif dantak pernah ada gesekan. Komunikasiyang berjalan baik ini tidak lepas daripola Eko memimpin AKDP yang me-nerapkan jagong dawuh atau cadongdawuh. Artinya, para kepala desa itu

SUARA SIDOARJO

selalu mengobrol sembari memberiinformasi dan arahan tentang berbagaihal, misalnya tentang pajak, sekaligusmenampung masukan maupun pe-ngaduan dari perangkat desa.

“Dengan begitu, informasi-infor-masi tentang berbagai kebijakan daripusat lebih mudah dicerna oleh paraperangkat,” katanya. “Apa yang sayaperoleh dari rapat di kecamatan jugabisa langsung saya sampaikan kepadaperangkat mealui jagong dawuh ataucadong dawuh tersebut,” lanjutnya.

Tentang masa bakti 6 tahun yangberlaku pada Kades saat ini, Eko me-nilai terlalu singkat, terutama bagi Ka-des pemula. “Ia baru belajar, tiba-tibamasa baktinya habis. Karena itu, perluada penambahan masa bakti agar ka-des itu punya kesempatan untuk mem-buktikan kemampuannya,” tuturnya.

Cari SendiriSementara itu, saat memberi penga-

rahan dalam acara pelantikan Kades Ku-reksari Kecamatan Waru, pertengahanDesember lalu, Bupati Saiful Ilah, me-motivasi para Kades agar giat mencariPADes (Penghasilan Asli Desa) agar takbergantung pada pemerintah pusat.

“Cari PAD sebanyak-banyaknya de-ngan mendirikan koperasi, pasar, dansebagainya, supaya dapat penghasilansendiri. Jangan njagakno Pemda,” ka-ta Bupati Saiful Ilah di Balai Desa Ku-reksari, 20 Desember 2011.

Di tempat terpisah, Ketua PaguyubanKepala Desa Se Kecamatan Waru, AbdJuri, hampir semua Kades berutang padapihak ketiga karena ADD kuartal ke-empat tahun 2011 tak cair hingga tahunanggaran berakhir, sedangkan ADD kuar-tal kedua dan ketiga baru cair bersamaanmenjelang akhir Desember. “Tak adayang bisa kita lakukan dengan ADD itu,karena otomatis hangus,” sesalnya.

Juri mengaku sudah menanyakansoal itu ke pejabat di Pemkab Sido-arjo mewakili 17 desa di KecamatanWaru, namun ia mendapat jawabanyang membuat ia malah bertanya-ta-nya. (dim)

Berjuang Lewat Jagong Dawuh

A

H. EKO PAISO

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM46


Beruntung karena adanya rasa memiliki,sehingga kita tetap satu tujuan. Kita semuasama-sama belajar.”

H. MATDRA’I, Kepala Desa (Kades) Kupang

ebuah organisasi akan berjalanbaik jika ada ikatan kedekatanyang kuat dari pengurus dananggotanya. Dari ikatan kede-

katan itu rasa saling memiliki akanmenumbuhkan jiwa tanggung jawabuntuk memajukan organisasi.

Hal itu juga nampak pada organi-sasi Asosiasi Kepala Desa (AKD) Ka-bupaten Mojokerto. Asosiasi yangpimpinan H. Matdra’i yang juga Ke-pala Desa (kades) Kupang, Kecamat-an Jetis ini selalu mengedepankan ji-wa saling memiliki agar organisasimenjadi kuat untuk mensejahterakanrakat dan memakmurkan desa.

Karena itu, untuk menumbuhkan ra-sa saling memiliki itu, pengurus AKDtiap satu bulan sekali mengadakan an-jangsana di tiap kecamatan. ”Anjangsanajuga untuk mengetahui masalah teman-teman kades. Istilahnya juga untukshering,” kata H. Matdra’i, saat ditemuiSuara Desa di showroom mobilnya.

Jika saat anjangsana itu ada masa-lah yang terjadi pada salah satu desa,misalnya, peran AKD menjadi me-diator. “Jika masalahnya denganPemkab, kita yang menyambung-kan,” tuturnya.

Matdrai mengatakan masalah yangditemukan itu akan diinventarisir olehbidang advokasi pengurus AKD, ke-mudian dipilah-pilah guna mencari

SUARA MOJOKERTO

KesejahteraanDimulai dari Desa

SH. MATDRA’I

solusi penyelesaiannya. Jika ternyatakonflik itu berujung pada kebijakanbupati, pihaknya akan menghubung-kan dengan eksekutif dengan mem-pertemukan kedua pihak.

Selain anjangsana, rapat-rapat un-tuk menyikapi isu-isu terbaru terkaitperangkat desa juga selalu dilakukan.Juga tentunya menyikapi dinamikayang terjadi di wilayah Mojoker-to.”Agar terjalin kedekatan tempatpertemuan digilir,” imbuhnya.

RUU MensejahterakanDitambahkan Madrai pihaknya juga

ikut menyikapi RUU desa yang hingga

kini belum disetujui oleh pemerintahpusat dengan ikut serta aksi menuntutke Jakarta.Menurutnya RUU Desa harussegera disahkan, sebab undang-undanginilah yang akan mensejahterakanrakyat. ”Kesejahteraan harus dimulaidari desa. Karena itu, desa harus lebihdiperhatikan,” tegasnya.

Dalam menjalankan roda organi-sasi AKD, H. Matdra’i mengutarakandari 49 pengurusnya saat mengambilsebuah keputusan selalu terjadi prokontra. Namun, hasil keputusan ter-sebut selalu dilaksanakan dengan pe-nuh tanggung jawab oleh anggota pe-ngurus dan 299 kades yang lain.

“Beruntung karena adanya rasa

memiliki, sehingga kita tetap satu tu-juan.Kita semua sama-sama belajar,”terangnya.

Selain itu, luasnya wilayah hinggamembuat dirinya dan pengurus lain-nya tidak mampu detail kondisi yangdihadapi anggotanya. “Ya dari per-temuan itu kita baru tahu jika anggotakita ada masalah. Tapi jika tidak adalaporan, kita tidak tahu,” jelasnya.

Dalam menjalankan organisasiselalu membutuhkan dana. Untuk me-nyiasati itu, AKD menarik iuran wajibbagi anggota sebesar Rp 10 ribu/bu-lan. Selain itu dana hibah dari Pem-kab sebesar Rp 25 juta digunakan un-

tuk keperluan operasional. Bahkan sa-at gempa Bantul beberapa tahun lalu,AKD Kabupaten Mojokerto menyum-bangkan sejumlah sembako untukpara korban. Bantuan langsung dibe-rikan pengurus kepada korban dilo-kasi gempa.

Hubungan yang baik itu lantaranAKD dan Pemkab terbangun lantarankedua pihak bersinergi, seperti saatbupati turun ke desa-desa AKD selaludilibatkan. Selain itu dalam hal pe-rencanaan pembangunan dan penyu-sunan anggaran kades selalu dilibat-kan.”Hubungan dengan Pemkab se-cara berkesinambungan terus berjalandengan baik,” tuturnya.(ari)

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 11:00 AM47


etika ditemui Suara Desa di ru-mahnya, suami AIPTU AgusSetiani SH ini, bercerita ba-nyak terkait AKDP Jombang.

Menurut Hasan, AKDP adalah sebagaiwadah sarana perjuangan untuk ke-sejahteraan anggotanya dan rakyat.“Tidak hanya itu, kami juga melaku-kan advokasi terhadap anggota yangterkena masalah, “ katanya mantap.

Hasan mengatakan, dengan adanyasejumlah oknum kepala desa di Jom-bang yang terjerat kasus pidana, pi-hak AKDP selalumendampingidan melakukanpembelaan mes-ki tidak secaralangsung. “Mi-nimal lobi-lobiuntuk pembela-an selalu kamilakukan untukoknum kepaladesa atau pe-rangkat desayang terjerat ka-sus, “ujarnya.

Misalnya, ka-ta dia, oknum kepala desa di Jombangyang terjerat kasus pidana ajudikasi(pensertifikatan massal gratis). Diaberusaha maksimal agar oknum kadesyang tertjerat bisa bebas, selain ituAKDP juga berusaha agar kades yangterjerat tidak semakin banyak.

AKDP juga melakukan protes me-lalui DPRD Jombang agar pihak ke-jaksaan tidak serta merta memprosesdan menahan begitu saja bagi oknumkades yang tersandung kasus ajudi-kasi itu. Sebab persoalan yang me-nyeret kepala desa itu harus ditinjaudari pelbagai sisi, termasuk lemah-

SUARA JOMBANG

nya sosialisasi saat program sertifikasigratis itu diluncurkan. Soal pem-bangunan ruas jalan tol Mojokerto-Kertosono yang melewati Jombangtelah menjerat ada tiga oknum kades.

“Kami berharap jangan asal prosesdan menahan saja. Tapi dilihat dulupermasalahan yang sebenarnya. Danalhamdulillah kasus yang melilitkades kini mereda, “tandas Hasan.

Karena menganggap begitu mudah-nya proses hukum bagi kepala desayang kesandung masalah. Dia meng-

himbau agarkades berhati-hati dan dalammenjalankan tu-gasnya. “Lebihbaik kita bekerjasesuai aturan.Sebab, kemung-kinan kita jugaterjerumus da-lam jebakanyang disuguh-kan, agar kepaladesa terjerat sua-tu kasus, “ ujarHasan.

Sementara itu, dalam hal mengang-kat kesejahteraan terhadap anggo-tanya, AKDP Jombang mengusulkanagar tunjangannya dinaikkan. Begitupula, masa jabatannya diperpanjangdari 6 menjadi 8 tahun untuk kepaladesa.

Sedangkan untuk tercapainya ke-sejahteraan terhadap rakyat, menurutHasan adalah dengan melakukan pem-bangunan infrastruktur seperti saranadan prasarana jalan, serta jaringanirigasi ditambah peningkatan produksipertanian adalah upaya untuk mencapaikesejateraan rakyat. (nur)

K Hasan SH,Moncer Jadi KadesNAMA Hasan SH, tidaklah

asing bagi kepala desa sertapejabat yang ada di KabupatenJombang dan sekitarnya. Bah-kan, warga Jombang-pun, ti-dak sedikit yang mengenal Ha-san meski tidak secara lang-sung. Maklum, selain sebagaiKepala Desa Pandanwangi, Ke-camatan Diwek, KabupatenJombang, Hasan SH, adalah se-bagai Ketua AKDP (AsosiasiKepala Desa dan Perangkat)Kabupaten Jombang.

Dilahirkan di Jombang, pa-da 12 Agustus 1964 lalu, Ha-san SH, menapaki kariernyasebagai Kepala Desa Pandan-wangi, selama dua periode.Pria berperawakan tinggi be-sar itu menjabat sebagai KadesPandanwangi periode pertamapada tahun 1999 – 2007. Dankarena kembali terpilih lagi,sejak tahun 2007 hingga seka-rang dia masih menjadi orangnomor satu di Desa Pandanwa-ngi, Diwek, Jombang.

Hasan yang yang sebelum-nya sebagai polisi berpangkatAIPTU bertugas di Polres Jom-bang harus pansiun dini. Diamengabdikan tenaga dan pi-kirannya demi kemajuan desa-nya. Pada masa kepemimpin-annya, masyarakat menilainyasebagai kades yang moncer, ka-rena telah berhasil memajukanDesa Pandanwangi. (nur)

Proteksi Anggota dariJeratan Hukum

KETUA AKD Jombang Hasan Bersama Istri dan anak.

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM48


ofik, salah seorang kepala de-sa di Kab. Bangkalan, mera-sakan betul dampak adanyaJembatan Suramadu terhadap

perkembangan perekonomian Madu-ra. Tiga tahun sejak adanya jembatanitu warga merasa ada harapan lebihbesar untuk bisa sejahtera. “Secara u-mum luar biasa dampaknya,” kata-nya kepada Suara Desa.

Lihat saja aktivitas usaha warga se-makin menggeliat. Akses jalan yang ja-uh lebih bagus membuat laju pereko-nomian meningkat. Sektor bisnis barubermunculan, seperti restoran, properti,dan pariwisata. “Masuknya investor pas-tinya lebih banyak dari sebelum ada Su-ramadu,” katanya, Sabtu (14/1) lalu.

Hanya saja ekspektasinya tidak se-perti yang diharapkan banyak kala-ngan sebab anggaran untuk percepat-an pembangunan Madura juga cukupbesar. Data dari anggota DPR RIAhsanul Qosasih menyebutkan untukpengembangan Suramadu tahun2010/2011 sudah dianggarkan diAPBN sebesar Rp 295 miliar lebih.Namun sayang BPPWS tidak meman-faatkan secara maksimal.

“Anggaran itu kami harapkan bisasegera membangun Madura. Nyatanyahingga kini tidak ada,’’ katanya.

Karena itu warga Madura pun mu-lai gundah. Ada apa? Apakah ada yang

salah bila warga Madura yang sudahsangat lama menunggu pembangunandi wilayahnya, berharap bisa mening-kat kesejahteraannya? Maka, wargapun tak hanya memendam tanya. Me-reka turun ke jalan menggugat kinerjaBPPWS. Bahkan akhir tahun lalu,Rabu, 7 Desember 2011, empat kepaladaerah di Madura mengevaluasi kiner-ja BPPWS setelah tiga tahun berope-rasinya Jembatan Suramadu.

Pertemuan di Pendopo KabupatenSampang itu dihadiri Bupati Sume-nep Busyro Karim, Bupati PamekasanKholilurrahman, Bupati SampangNoer Tjahja, dan Drs. KH Syafik Ro-fi’i, Wakil Bupati Bangkalan. Adapunpihak BPPWS diwakili Kepala BadanPelaksana BPPWS, Irian.

Dalam kesempatan itu Bupati Pa-mekasan KH Kholilurrahman menga-takan semula pertemuan mengagen-dakan pembahasan tuntutan masyara-kat yang menginginkan agar BPPWSdibubarkan. Sebab masyarakat Maduramenilai kinerja BPPWS buruk. Bahkantidak menghasilkan apa pun.

Namun berdasarkan pemaparanyang disampaikan Irian, diketahuiBPWS sudah melebarkan jalan pro-vinsi dari Kabupaten Bangkalan hing-ga Kabupaten Sumenep yang meru-

pakan ujung timur Pulau Madura.Baru Investor Kecil

Kholil menjelaskan selama tiga ta-hun Jembatan Suramadu beroperasisudah banyak investor yang masuk kePamekasan. Namun masih berskala se-dang dan kecil, seperti di bidang jasa,transportasi, hotel, dan otomotif.“Dengan adanya Jembatan Suramaduyang berarti akses lalu lintas ke Madurasemakin baik, semestinya yang masukadalah investor besar yang bisa menye-rap tenaga kerja yang banyak,” ujarnya.

Kabupaten Bangkalan mengakutidak kecipratan dari keuntungan da-ri penarikan peron atau tol JembatanSuramadu. PAD masih mengandalkanretribusi pelabuhan Kamal. Bahkanjumlahnya kian merosot sejak bero-perasinya Jembatan Suramadu.

Menurut Wakil Ketua Komisi Keuang-an DPRD Bangkalan, Mohdor, sebelumadanya Jembatan Suramadu retribusiyang diserap mencapai Rp 1,5 miliar pertahun. Tapi saat ini hanya Rp 375 jutaper tahun. Kini warga Madura berharapagar pembangunan segera dipercepat.“Kami tak mau menunggu Godot,” kataseorang anggota DPRD setempat. Godotyang dimaksud adalah lakon karya sas-trawan Samuel Becket, yang ditunggu-tunggu tapi tak pernah datang. (gus)

SUARA MADURA

Menunggu Godot di Suramadu

R

Madura semakin bersolekpasca-pembangunan Jembat-

an Surabaya - Madura (S-uramadu). Namun mengapaakhir-akhir ini warga justru

bergolak menggelar aksidemonstrasi menggugat

kinerja Badan PercepatanPembangunan Wilayah

Jembatan Suramadu(BPPWS)?

BANGKALAN yang paling dekat dengan Suramadu pun tak kebagian hasil retribusi jembatan ini.

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM49


SUARA BANGKALAN

Tawarkan Inovasisosiasi Kepala Desa Bangkalan(AKDB) difungsikan sebagaimedia komunikasi 273 kepaladesa di bumi Syeichona Cholil

ini. Berbagai program inovasi untukmemajukan desa dilontarkan, sekali-gus solusi untuk memecahkan berba-gai masalah desa ditawarkan, sehinggakeberadaan AKDB menjadi penting da-lam menggerakan roda pembangunandi daerah yang menjadi pintu masuk

Pulau Madura ini.Sekjen AKDB, Abd Rofik menjelas-

kan, manfaat asosiasi kepala desa inisangat luar biasa, sebab kebersamaan,dan kekompakan para kepala desa diKabupaten Bangkalan semakin kuatsetelah AKDB terbentuk. “MelaluiAKDB ini, ikatan batin para kepaladesa ini terlihat satu saudara,” katanya.

Para kades, tidak lagi bekerja sen-diri-sendiri, tetapi saling bantu jika

ada yang menghadapi kesulitan.Misalnya di sebuah desa ada per-

soalan yang tidak bisa dipecahkan,maka persoalan itu dicairkan dalampertemuan bulanan itu.

“Pokoknya dengan asosiasi ini, si-laturrahmi antar kades tambah erat,bahkan melalui AKDB, para kadesmerasa terayomi dan terlindungi,” tu-kasnya.

Kades Sumur Koneng KecamatanKwanyar ini menyatakan, pihaknyasangat mengaharapkan RUU Desa itusegera digedok. Pasalnya, urusan de-sa sampai ini kurang diprioritaskan,padahal peran dan fungsinya sangatstrategis. “Jika nanti RUU desa disah-kan, maka kesejahteraan masyarakatdesa akan lebih meningkat,” katanya.

Dia menyadari, hidup matinyaAKDB ini dari, oleh dan untuk ang-gota. Itu sebabnya, untuk menghidup-kannya, seluruh anggota wajib mem-bayar iuran sebesar Rp 50 ribu sam-pai Rp 100 ribu. “Dana yang terkum-pul untuk mengadakan pelatihanpeningkatan SDM anggota AKDB, se-lain untuk operasional organisasi,”tutur Abd Ro-fik. (min)

A-

KEPALA Desa Sumur Koneng ke-camatan Kwanyar Bangkalan, AbdRofik merelakan kantor desanya di-tempati siswa SMKN-1 Kwanyar yangbelum memiliki kelas. Sekjen AKDBBangkalan ini rela memindahkan ak-tifitas Kantor Desa Sumur Koneng kerumahnya. “Karena untuk sementarakantor desa ditempati pendidikan, yasaya ngalah meskipun saya harusngantor di rumah, ini demi cintanya

saya kepada pendidikan,” terang AbdRofik.

Bagi Abd Rofik, di manapun diangantor tidak ada masalah, yang pen-ting pelayanan kepada masyarakat ti-dak terganggu dan berjalan lancar. “Yasaya harus pinter ngatur waktu, mulai8 pagi hingga pukul 11 siang saya dirumah untuk melayani masyarakat, se-telah jam itu saya keluar rumah,” terangsuami Siti Aminatus Syarboni ini.

Menjadi Kepala Desa sebenarnyabukan cita-cita dari Abd Rofik, cita-citayang dinginkannya adalah menjadianggota TNI/Polri. Namun karenamasyarakat Desa Sumur Koneng telahmemberikan kepercayaan kepadanya,ia rela mengubur cita-citanya itu. “Dulukades ini dijabat oleh ayah saya Moh

Marsadins e l a m a47 tahun,s e t e l a hayah wa-fat, jabatankades dijabatorang lain, na-mun pada tahun2007, sesepuh desa menyuruh sayamaju menjadi Kades,” papar priakelahiran Nopember 1973 ini.

Sebenarnya, Abd Rofik menolak pen-calonan dirinya untuk menjadi KadesSumur Koneng itu, akan tetapi karenadesakan yang sangat deras, maka Iaterpaksa menerimanya. “Ya mau gimanalagi kalau sudah diberi amanah ya kitakerjakan,” paparnya. (min)

Rela Ngantordi Rumah demi

Pendidikan


ABD ROFIK

DOK

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM50


SUARA SAMPANG

PARTISIPASI kepala desa di Kabupaten Sampang masih rendah. Eksekutif

maupun legislatif kurang in-tensif menjalin komunikasi dengan kades untuk men-jaring aspirasi warga. Den-gan keterlibatan warga desa yang diwakili klebunnya akan mempercepat pemban-gunan di daerah yang rawan konfl ik ini.

Koordinator Kabupaten (Koorkab) AKD (Asosiasi Kepala Desa) Sampang, Ahmad Mohtadin, mengatakan selama ini, penyusunan APBD, misalnya, pemer-intah kabupaten tidak pernah men-gajak kades untuk membahasnya dalama satu meja. Hal ini, berakibat pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sering tidak ses-uai dengan kebutuhan desa.

“Kami menuntut agar peran kepala desa harus dilibatkan dalam penyusu-nan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sampang,’ katanya.

Kepala Desa Gunung Eleh, Keca-matan Kedungdung itu menambah-kan, APBD pro rakyat jangan hanya sebatas slogan tapi harus benar-be-nar diwujudkan dengan melibatkan stakeholders. Kalangan kades ber-harap bisa menyumbangkan pikiran maupun sarannya dalam penyusu-nan RAPBD, baik itu ditingkat Pani-tia Anggaran (Panggar) Eksekutif maupun ditingkat legislative, sebab para kades lebih paham dengan kondisi desanya masing-masing.

’’Keterlibatan Kades dalam peny-usunan RAPBD diharapkan nantinya dapat menumbuhkan pemerataan pembangunan di tiap desa, karena selama ini pelaksanaan pembangu-nan terkesan lebih difokuskan di wilayah perkotaan. Sehingga men-imbulkan ketimpangan pembangu-nan dan kecemburuan sosial dari masyarakat desa, akibat APBD yang terkesan tidak pro rakyat tersebut,’’ ucap Ahmad Mohtadin.

Azas transpar-ansi dan keter-bukaan publik, menjadi pendor-ong bagi apara-tur pemerintahan desa untuk lebih berkiprah da-lam melaksana-kan strategi dan pengembangan wilayah desa. Namun ironisnya selama ini peja-bat desa terkesan pasif, karena pro-

gram yang bergulir hanya bersifat top down. Padahal partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu in-dikator suksesnya pembangunan dengan menerapkan pola bottom up. Artinya pemerintah lebih men-gakomodir aspirasi dibawah, karena masyarakat desa lebih memahami kondisinya sendiri.

’’Kami meminta supaya Rancan-gan Pembangunan Jangka Menen-gah Desa(RPJMD), benar-benar di-jadikan sebagai dasar dan landasan dalam menentukan arah pembangu-nan. Bukan hanya sekedar dijadikan kegiatan formalitas semata, sehing-ga arahnya tidak jelas, serta target yang diinginkan malah tidak terca-pai,’’ tukasnya.

Kabupaten Sampang adalah daer-ah keras, selain kondisi geografi s-nya, warganya juga sensitif dan gam-pang emosi. Beberapa kali pemilu

legislatif maupun pemilu kepala daerah, baik pada orde baru maupun orde reformasi, Sampang selalu pa-nas. Tidak hanya itu, pola pendekatan pembangunan yang top down sering menimbulkan konfl ik horizontal, sep-erti peristiwa Nipa dan terakhir kon-fl ik intraumat beragama.

Menurut Ahmad Mohtadin, pada sektor bantuan dana yang dialokasi-kan untuk desa, kebijakan Pem-kab Sampang belum memihak desa. Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan supaya mengacu ketentuan yang te-lah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72/2005 ten-tang Desa, yaitu sebanyak 10 % dari kekuatan APBD setelah dikurangi be-lanja rutin dan gaji pegawai.

’’Realisasi pencairan ADD tahun 2011 kemarin secara keseluruhan hanya sebesar Rp 10 miliar, tentu saja dana tersebut sangat minim jika dili-hat dari kondisi dan kebutuhan desa yang masih banyak yang perlu dibe-nahi dari segi fi sik maupun pember-dayaan ekonomi,’’ tandasnya.

Kemampuan para kepala desa yang terhimpun dalam AKD, saat ini mulai meningkat dibanding be-berapa tahun sebelumnya. Meski demikian, melalui organisasi AKD, banyak informasi yang dihimpun baik yang berkaitan dengan ide-ide pembangunan maupun perso-alan yang dihadapi para kepala desa.”Kita sering mendapatkan ide untuk menyeleseikan masalah,” ka-tanya.(sio)

Kades Minta Dilibatkan Dalam Penyusunan RAPBD

Ahmad Mohtadin Korlap AKD Sampang

ansi dan keter-bukaan publik, menjadi pendor-ong bagi apara-tur pemerintahan desa untuk lebih berkiprah da-lam melaksana-kan strategi dan pengembangan wilayah desa. Namun ironisnya selama ini peja-Ahmad Mohtadin

PERTEMUAN rutin pengurus organisasi kades se Madura di Kota Pamekasan, 10 Desember 2012.


52 SUARA DESA www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 201252 SUARA DESA www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012

Soal dana yang minimal dita-mbah SDM yang masih ren-dah menjadi kendala bagi PERKASA untuk memutar

roda organisasi agar bergerak lebih cepat. Namun permasalahan yang lebih utama untuk dilaksanakan ada-lah konsolidasi organisasi dengan me-nyatukan visi dan misi agar hubung-an antara pengurus dengan anggota terjalin lebih bersaudara lagi.

Menurut Ketua Persatuan Kepala Desa se Pamekasan (PERKASA) HM Saiful ada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi Perkasa send-iri saat ini, diantaranya kekurangan dana logistik dalam rangka meng-gerakkan organisasi yang dipimpin-nya. “Dana tersebut dimaksudkan sebagai persediaan ketika ada ang-gota dan pengurusnya tersandung suatu permasalahan, seperti kasus hukum dan masalah lainnya. Ketika kita mempunyai dana yang cukup maka membuat kita mudah melang-kah untuk membackup anggota yang sedang tersandung masalah terutama berkaitan masalah hukum,” katanya.

Untuk itu, pada tahun 2012 men-datang, pihaknya akan mengada-kan musyawarah dengan seluruh klebun (panggilan orang Madura untuk kepala desa) untuk memba-has pelbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan program organ-isasi, termasuk mencari jalan untuk memperoleh dana cukup agar or-

gurus dan anggota memiliki visi dan misi yang sama. Dengan demikian, diharapkan para kepala desa itu menjadi kuat, tidak mudah diman-faatkan atau jadi bemper politikus.

Disebutkan, selama ini hubun-gan kerja sesama anggota serta den-gan pengurus Perkasa sendiri belum solid. Saiful mencontohkan, kalau anggota diajak musyawarah un-tuk membahas persoalan kekinian terkadang kurang responsif. “Tetapi kalau ada kepala desa yang sedang terbelit suatu kasus maka rujukan-nya langsung kepada Ketua Perka-sa,” tutur Haji Saiful. (hab)

SUARA PAMEKASAN

ganisai bisa berjalan normal. Ketika ditanya apakah mendap-

atkan bantuan dari Pemerintah se-tempat? Saiful mangakui Perkasa memang mendapatkan bantuan Rp 20 juta dari Pemkab Pameka-san. Namun dana APBD itu belum cukup menutupi total kebutuhan dana yang mencapai Rp 50 juta per-tahun.

Meski kekurangan dana itu tidak menyurutkan keinginannya untuk menjadikan PERKASA lebih kuat secara kelembagaan. Rapat dan per-temuan yang selama ini diselengga-rakan difokuskan agar semua pen-

gurus dan anggota memiliki visi dan misi yang sama. Dengan demikian, diharapkan para kepala desa itu

ganisai bisa berjalan normal. Ketika ditanya apakah mendap-

atkan bantuan dari Pemerintah se-

Tak Ingin Jadi Bemper

SELAIN sebagai Ketua Perkasa, HM Saiful juga sebagai Kepala Desa Kadur, Kecamatan Kadur Kabupaten Pameka-san yang mempunyai komitmen tinggi dalam membangun desanya. Tidak han-ya membangun infrastruktur desa tetapi juga perbaikan moral warganya.

Terbukti, selama dua periode men-jabat sebagai Kades Kadur infrastruk-tut terutama jalan pelosok hampir 80 persen sudah diaspal semua, padahal sebelumnya hampir belum ada yang Makadam. “Alhamdulilah 80 persen seluruhjalan Desa Kadur sudah teras-

pal, sisanya akan kita usahakan pada tahun mendatang,” jelanya

Disisi moral, kades dengan dua anak ini serius memberantas segala bentuk aksi amoral. Caranya dengan memberi-kan pengawasan yang ketat generasi muda yang sering melakukan minum-minuman dan perselingkuhan dan yang lainnya. “Langkah kita adalah secara persuasif, setiap permasalahan yang ada tidak pernah kita lanjutkan sampai ke pihak berwajib, tapi diselesaikan secara kekeluargaan. Khusus moral, kita all out,” ucapnya.(hab)

Nama : HM SaifulLahir : Pamekasan, 8 Desember 1965Istri : Hj. MahmudahAnak : 1. Ikomatil Ainy (18) 2. Widya Novalita Khofi fah (10)Jabatan : 1. Ketua Perkasa 2. Kepala Desa Kadur, Pamekasan

H Saiful Ketua Persatuan Kapala Desa Pamekasan (PERKASA)

All Out Cegah Dekadensi Moral

PENGURUS Perkasa Pamekasan mengadakan rapat untuk membahas persoalan desa.



etua AKD Sumenep, H. FarkiPraseno, menuturkan kiprahAKD di daerah ini, sangat sig-nifikan dalam meloloskan as-

pirasi warga dan anggotanya. Pem-kab saat ini sudah begitu tinggi per-hatiannya terhadap organisasi kepaldesa ini, sehingga banyak usulannyayang disetujui pemerintah.

Menurut Kades yang pernah men-jadi guru olah raga ini, organisasiyang ia pimpin ini memfokuskanpada program pemberdayaan desa.Sebagai organisasi kepala desa, AKDsangat tepat dijadikan media komu-nikasi untuk membahas berbagai ke-bijakan pemerintah maupun pro-gram-program kepala desa.”Filosofiawalnya untuk memperdayakan desasecara utuh dan menyeleseaikan per-soalan desa baik secara kelembagaanataupun sebagai indifidu,” terangnya.

Hasilnya? Keberadaan AKD Sume-nep mulai diperhitungkan pemerin-tah. Kepala desa yang selama ini ha-nya sebagai penonton pembangunan,ke depan harus dilibatkan lebih aktif.Coba lihat, kata dia, proyek di desaterutama yang berkaitan dengan in-frastrukut seperti jalan poros desa,jembatan dan lainnya, banyak yangrusak padahal usianya baru seumurjagung.”Oleh sebab itu kami me-minta kepada Bapak Bupati, proyek-proyek yang selama ini dikerjakanoleh rekanan hendaknya ada keter-libatan desa,” katanya.

Era pemerintahan KH. A. BusyroKarim, menurut Farki aspirasi yangdatang dari desa sudah mulai diper-hatikan, sehingga AKD Sumenep akanlebih maksimal untuk memperjuang-kan aspirasi masyarakat yang diwakilikepala desa. Berbagai kebijakan ten-

tang pedesaan akan dikawal agar pe-ranan desa sebagai kekuatan negarayang paling vital bisa terwujud.

Pertemuan rutin AKD KabupatenSumenep yang digelar setiap bulan se-cara bergiliran di setiap kecamatan te-lah menunjukan hasil yang bagus. ”Da-ri pertemuan bulanan yang dilakukanoleh AKD Kecamatanlah kita tahu dandari sanalah lahirlah program-program dan masalah yang harus di-pecahkan bersama,” pungkas Farki.

Rogoh Kocek SendiriDiakui semua perjuangan untuk

membangun desa agar lebih mandiri se-lalu didanai dari kocek kades sendiri.“Untuk membiayai perjuangan dan ak-tivitas lainnya yang berkenaan dengankemajuan desa, kami dan pengurus la-innya harus keluar kocek sendiri yangdibantu oleh donator para kepala desayang besarannya juga tidak ditentukan.Artinya kami tidak berjuang sendiri tapiada para kepala desa yang membantuperjuangan AKD,” terangnya.

Para Kepala Desa di Sumenep, me-nurut Imam Idafi Sekretaris AKD Su-menep, sangat kompak, sehingga tun-tutan kenaikan TPAPD minimal se-suai UMK dikabulkan meskipun barunaik . dari Rp 300.000,- menjadi Rp500.000,-. Selain itu tuntutan ke-naikan ADD juga disetujui bupati dariRp 40 juta menjadi Rp 50 juta “DanAlhamdulillah berkat perjuangan ber-sama TPAPD dan ADD dinaikan mes-ki tidak sesuai target,” terangnya.

Persoalan yang juga sedang diper-juangkan adalah pemberian 10% dariAPBD .“Perjuangan untuk mensejah-terakan perangkat desa dan masya-rakat masih panjang dengan jalanyang berliku,” katanya. (lan)

SUARA SUMENEP

dan Tunjangan Perangkat

K

Sukses Naikkan ADD

LELAKI ini, tidak bisa ter-lepas dari olahraga. Olah ra-ga adalah kebutuhan. Bagi-nya tiada hari tanpa olah ra-ga. Dalam memimpin desasekalipun, menjadikan olahraga sebagai pijakan dalammengambil kebijakan.

Siapa dia? Ya, Kepala DesaSera, Kecamatan Lenteng, Su-menep, H. Farki Praseno.Mantan guru olah raga ini di-lahirkan di Sumenep, pada 1Agusutus 1968.”Selama hayatmasih di kandung badan ja-ngan pernah tinggalkan olah-raga. Hidup sehat itu indah,hidup sehat itu enjoy, hidupsehat itu kreatif dan semua ituharus dengan berolahraga. Dandalam memimpin warga ituharus dengan tubuh yang sehatdan pikiran jernih,” katanya.

Dia juga berharap bisa me-merangi kemiskinan.” Melaluipendidikan, persoalannya ke-miskinan dan kebodohan se-gera diatasi,” katanya. (lan)

KETUA AKD SUMENEPKH. FARKI PRASENO

PimpinDesa denganTubuh Sehat


HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM53


desa, juga mampu menjadi tokoh adat yang mempunyai tugas untuk terus melestarikannya. “Kades juga harus mampu mengurusi, mulai ritual yang sifatnya pribadi, hingga ritual adat yang secara umum atau massal,” kata Aidarmiwati.

Meski demikian Aidarmiwati menyadari kodratnya sebagai pe-rem puan tidaklah setrengginas kaum laki-laki. Tak jarang ia harus meminta diantarkan suami, saat malam-malam harus melihat warga yang rumahnya kena longsor. Demikian juga setiap acara hajatan, menjenguk orang sakit atau melahirkan, rapat di kabupaten atau kecamatan, dan beberapa peris-tiwa penting lainnya.

Tanpa BengkokMenjadi kades di Desa Wonokitri

itu panggilan hati. Pasalnya tidak mendapat gaji atau ta-nah ganjaran (bengkok) , seperti layaknya hak yang diterima kepala desa di tempat lain. Kades Wonokitri hanya menerima tunjangan perangkat desa sebe-sar Rp 1 juta per bulan dari Pemkab Pasuruan. “Entahlah, saya ingin berbuat sesuatu untuk desa,”ujar ibu dua anak ini mengenang.

Ia mengatakan, tan-tangan menjadi kades, adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), sebab tingkat pendidikan war-ga desa rata-rata hanya lulus SLTP.

Banyak faktor yang menyebab-kan mereka enggan meneruskan ke SLTA atau perguruan tinggi. Selain karena faktor biaya, jarak, juga ka-rena anak-anak memilih bekerja di ladang atau diminta orangtuanya membantu di lading, terutama saat

musim tanam atau panen. Ditam-bah lagi sifat masyarakat yang relatif tertutp terhadap perubahan dari luar. “Seringkali mereka merasa sudah merasa cukup dengan kondisi dan keadaan yang ada,”ujar kades periode 2010-2016 ini.

Saat ini programnya sebagai kades yang sangat mendesak adalah pembangunan TPT (tembok penah-an tanah). Karena kondisi geografi s-nya banyak rumah warga terkena longsor, terutama pada musim hu-jan . Seperti tahun lalu saja, ada tiga rumah terkena longsor. Menurut-nya, ada sekitar tujuh lokasi yang rawan longsor dan ia berharap ban-tuan dana dari pemerintah untuk membangun TPT.

Pembuatan TPT ini cukup mahal. Kalau hanya mengandalkan swada-ya warga akan lama. Setiap lokasi

membutuhkan setidaknya Rp 100 juta untuk dapat dibangun pleseng-an TPT yang kuat dan tahan lama. Sedangkan dana dari ADD hanya Rp 66 juta tidak cukup, karena dana itu sudah tersedot untuk pember-dayaan masyarakat dan biaya rutin desa . (bdh)

NY. AIDARMIWATI, adalah ke pala desa wanita pertama Suku Tengger di Gunung

Bromo. Ida, begitu ia akrab disapa, terpilih menjadi kepala desa (kades) dengan mengungguli suaminya, Karnoto, dalam Pilkades, Minggu, 15 Agustus 2010 lalu. Dari 2.175 hak pilih, Aidarmiwati mendapat 1.483 suara, dan Karnoto 430 suara. Sisanya 85 warga tidak datang.

“Pilkades itu sebenarnya bukan perebutan kepemimpinan di dalam Suku Tengger di Gunung Bromo. Ha-nya sekadar memenuhi persyaratan demokrasitisasi kepemimpinan dalam pemerintahan desa,”ujar Aidarmiwati, yang didampingi suaminya Karnoto.

Menurut Aidarmiwati , warga Suku Tengger di Gunung Bromo kurang tertarik saling bersaing mem-perebutkan kursi kepemimpin an (kades). Saat pendaftaran Pilkades tidak ada yang bersedia mendaf-tarkan diri, sampai akhirnya dirinya terpaksa maju.

Warga sudah saling memaklumi, karena menjadi pemimpin Suku Tengger juga mempunyai konsekue-nsi yang cukup berat. Selain mam-pu menjadi kepala pemerintahan di

PAMONG KITANy. Aidarmiwati, Kades Wonokitri, Pasuruan

desa, juga mampu menjadi tokoh adat yang mempunyai tugas untuk

musim tanam atau panen. Ditam-bah lagi sifat masyarakat yang

Kades Wanita Pertama Suku Tengger

NY. AIDARMIWATI, adalah ke pala desa wanita pertama Suku Tengger di Gunung

Bromo. Ida, begitu ia akrab disapa,

Ny. Aidarmiwati bersama keluarga.m fathoni



Kata-kata gemati itu meluncur dari Hj. Puri Sihap, pemi-lik usaha Batik Puri, di Desa

Cokrokembang, Kec. Ngadirojo, Pacitan. Kamis siang itu, perempuan di atas 60 tahun itu didatangi bocah perempuan yang masih mengena-kan seragam baju sekolah sambil membawa gambar contoh ornamen batik di sebuah kertas putih.

Anak perempuan itu adalah salah satu dari belasan perajin anak-anak yang dibina Hj. Puri. Biasanya me-reka membatik usai pulang seko-

lah. Selain anak-anak ada juga para perajin yang sudah dewasa. Desain motif batik maupun kain dari Hj. Puri, kemudian dibawa pulang un-tuk digambar. Setelah selesai baru diserahkan kembali ke Hj. Puri.

“Anak-anak biasanya butuh wak-tu satu minggu untuk membuat kain batik. Namun ada juga yang lebih cepat, tergantung dari ukuran dan jenis yang akan dibuat,”kata Hj. Puri Sihap, yang didampingi anak perempuannya Puji Haryati dan suaminya, Hemy Triasmoro.

Bagi Hj. Puri, Puji maupun Hemy

menekuni usaha batik adalah me-madukan kepentingan bisnis seka-ligus nguri-uri(memelihara) budaya leluhur agar berjalan selaras. Hj. Puri mewarisi ketrampilan membatik dari kakek-neneknya yang tinggal di Jogja-karta, ketika jaman kolonial Belanda. Sedangkan di Pacitan usaha batiknya dilakukan bersama suaminya Sihap sejak 1957 dan berkembang pada ta-hun 1960an.

Di Pacitan, Hj. Puri bersama suaminya mengembangkan mo-tif khas daerah setempat, yang di-

sebutnya Batik Puri mengam-bil namanya sebagai merk. Sebab hingga saat ini berba-gai kreasi jenis dan motif bati lahir dari ima-jinasi Hj. Puri Sihap. Ada juga yang menye-butnya Batik Cokrokembang untuk menan-dai nama desa dimana mereka tinggal.

“Kekhasan batik kami terletak pada motif bledak (bu nga yang ditutup) dan kembang parang,”ujar Hj. Puri.

Namun untuk memenuhi permintaan pasar, Hj. Puri juga mengembangkan berbagai motif, seperti motif wayang, satria, atau tergantung pe mesanan. Se-lain kain batik untuk baju dan jas, juga memproduksi sarung, jilbab taplak meja, sarung bantal, dan sprei. Saat ini dalam mengembangkan usahanya, Hj. Puri dibantu anak bungsunya Puji Haryati dan menantunya Hemy Triasmoro.

Hanya saja untuk menggambar berbagai jenis motif batik tetap di-

lakukan Hj. Puri. Sedangkan anak dan menantunya mengurusi bisnis dan pengembangan pemasarannya.

Baik Hj. Puri, Puji maupun Hemy kerapkali menghadapi kenyataan, batik sebagai budaya asli negeri ker-ap ‘dikorbankan’ demi kepentingan bisnis. Salah satu contohnya, tidak sedikit motif batik tulis Puri atau batik Cokrokembang ‘dibajak’ dan ditiru para pengusaha batik cap.

Ongkos produksi batik cap jauh lebih rendah daripada batik tulis, sehingga harganya pun bisa lebih murah. Selain itu, pembuatan batik batik tulis cap bisa lebih cepat dan massal. Sedangkan pembuatan ba-tik tulis relatif lama, dan untuk satu lembar kain butuh 2-3 hari.

“Ini memang dilema, tapi kami tetap ingin mempertahankan, per batik tu-lis khas Cokrokembang atau Batik Puri yang diwariskan nenek moyang kami”, ujar Hemy, yang juga Sekdes Cokrokem-bang, Kecamatan Ngadirojo, di Pacitan.

Pemasarannya sampai ke Jakar-ta, Jogjakarta, Surabaya, Malang, Kalimantan, dan Bali. Harganyapun bervariasi, untuk baju paling murah Rp 90 ribu/potong, sedangkan yang tertinggi berkisar Rp 250-300 ribu/potong. Omsetnya per hari menca-pai Rp 3-4 juta, dengan keuntungan bersihrata-rata 10 juta/bulan.

Usaha batik itu setidaknya me-nyerap seratus tenaga kerja, baik se-bagai tenaga borongan atau karyawan tetap dengan upah Rp 20 ribu/hari. Hampir semua karyawan adalah ang-gota keluarga sebagai tenaga pemasar-an, sedangkan tenaga borongan warga desa sebanyak 100 KK dengan upah 12 ribu/borongan. Selain itu, beberapa anak sekolah ikut dengan upah Rp 15 ribu hingga Rp 25 ribu per lembar. (bdh)

Kata-kata gemati itu meluncur menekuni usaha batik adalah me-

“Nduk, engko nek wis rampung ndang cepet digawa rene ya. Iki bayarane kanggo kowe. Ojo lali tetap rajin sekolah ya.” Kata-kata dalam bahasa Jawa itu artinya, “Nak, nanti kalau sudah selesai cepat dibawa ke sini. Ini bayarannya untuk kamu. Jangan lupa tetap rajin sekolah ya. “

menekuni usaha batik adalah me-madukan kepentingan bisnis seka- lakukan Hj. Puri. Sedangkan anak dan menekuni usaha batik adalah me-

“Nduk“Nduk“ , eNduk, eNduk ngko nek wis rampung ndang cepet digawa rene

Hj. Puri Nguri-uri Batik Khas Pacitan

sebutnya Batik Puri mengam-bil namanya sebagai merk. Sebab hingga saat ini berba-gai kreasi jenis dan motif bati lahir dari ima-jinasi Hj. Puri Sihap. Ada juga yang menye-butnya Batik Cokrokembang untuk menan-dai nama desa dimana mereka Hj. Puri Sihap dengan karya batik tulisnya.



Desa Jawa Timur (AKD Jatim).Selanjutnya dibentuk pengurus

yang bertugas untuk melakukan sosialisasi di tiap-tiap kabupaten. Sedangkan bidang-bidang yang dikembangkan adalah bidang ad-vokasi, organisasi, pemerintahan, keuangan, sosial kemasyarakatan, pengembangan SDM, dan bidang pembangunan.

Organisasi itu dipimpin tujuh presidium, yakni HM. Djazuli (Paci-tan), Harly Priyatmoko (Bondo-woso), Tulus Setyo Utomo (Tuban), Jaswadi (Jombang), H. Samuki (Pa-mekasan), Bambang Sujantoko SH (Malang), dan Tony MS (Nganjuk). Aktivitas sehari-hari organisasi diken dalikan sekretaris jenderal (sekjen) H. Moch. Moezamil, S.Sos (Tulungagung). Moezamil dibantu

taranya H. Toni MS (Nganjuk), Ja-zuli (Pacitan), Tulus Setyo Utomo (Tuban), Samuki (Pamekasan), Har-ly Priyatmoko (Bondowoso), Jaswa-di (Jombang), Bambang Sujantoko (Malang), Soemarsono (Sidoarjo), duet Hawin Mualif -Pitoyo (Blitar), dan sebagainya.

Ketua Yayasan Dwiyuna Jaya R.H. Dwi Putranto Sulaksono kem-bali mensponsori pertemuan kepala desa dan perangkat desa yang lebih besar, di Surabaya, 24-25 Juli 2004. Dalam pertemuan bertajuk Si-laturrohmi Kepala Desa Jawa Timur itu hadir sekitar seratus kades dan perangkat desa. Pada tertemuan itu sekaligus dirumuskan sebuah tekad untuk pemberdayaan kepala desa dan memajukan desa. Disepakati sebagai wadah, adalah nama Asosiasi Kepala

REFORMASI 1998 yang ditandai runtuhnya rezim Orde Baru berdampak pada perubahan di ber-

bagai sektor, termasuk sistem pe-merintahan desa. Di era Orde Baru, desa diakui dan diatur dalam UU Nomor 5/1979, namun pasca refor-masi undang-undang tersebut dilebur dalam UU 22/1999 tentang Pemerin-tah Daerah. Eksistensi pemerintahan desa di tanah air yang jumlahnya lebih dari 70 ribu hanya dia-tur dalam beberapa pasal undang-undang tersebut. Pergantian itu juga tidak memberikan legitimasi utuh atas desa.

Krisis eksistensi Pemerin-tah Desa memicu kegelisahan kepala desa. Sebab sejatinya, desa adalah embrio dari lahirnya sebuah negara. Desa juga dipandang seba-gai pondasi atas berkembangnya demokratisasi di Indonesia dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara langsung.

Di tengah kegelisahan itu lahirlah Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim). Kelahiran AKD Jatim diawali pertemuan antara H. Moch Moezamil S.Sos (Kades Bono Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung) dan Drs. Karmudji Alwi (Sekdes Sam-bidoplang, Kec. Sumber Gempol, Kab. Tulungagung) dengan Ketua Yayasan Dwiyuna Jaya R.H. Dwi Putranto Sulaksono di sebuah ru-mah makan di Sidoarjo, awal 2004. Dari diskusi tersebut di atas, lahir beberapa pertemuan lebih besar, yang diikuti beberapa kades dari berbagai kabupaten di Jawa Timur.

Pertemuan lebih besar itu juga diawali di rumah makan Pringga-dani, di Jalan Raya Juanda, Sido-arjo, pada Mei 2004. Pertemuan itu dihadiri sekitar 30 kepala desa dari berbagai kabupaten di Jawa Timur. Diantara mereka yang hadir adalah para tokoh atau ketua paguyuban kepala desa kabupaten/kota, dian-

KILAS BALIK

SEJARAH AKD JATIMLahir saat Desa dalam Ketidakpastian Hukum

Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim) lahir saat desa dalam ketidakpastian hukum. Perubahan dalam undang-undang tentang desa me-resahkan sekitar 7.500 kepala desa di Jawa Timur. Perubahan itu berimp-likasi pada kesejahteraan aparat pemerintahan desa, masa jabatan desa, alokasi anggaran untuk desa, hingga ’kenyamanan’ dalam menjalankan tugas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itulah, ra-tusan perwakilan kepala desa dan perangkat desa se Jawa Timur mende-klarasikan berdirinya AKD Jatim sebagai wadah perjuangan para kepala desa dan perangkat desa, di Hotel Sinar II, Sidoarjo, 5 Mei 2005. Berikut ini beberapa tulisan sekilas sejarah AKD Jatim yang dinukilkan dari buku Jejak Langkah Sang Kades dan AKD Jatim Harus Menjadi Organisasi Profesional, Independan, dan Amanah.

PERTEMUAN bersejarah tiga tokoh desa awal berdirinya AKD Jatim, dari kiri RH. Dwi Putranto Sulaksono, Moch. Moezamil, dan Karmudji Alwi di Surabaya Tahun 2004.



tiga sekretaris, yakni Karmuji Ali (Tulungagung), Robiul Usman (Jom-bang), dan Sugianto (Sidoarjo).

Singkat kata, pada 4-5 Mei 2005 dilangsungkan acara Deklarasi Aso-siasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim) di Hotel Sinar II Juanda, Sidoarjo. Dalam deklarasi itu ter-bentuk kepengurusan AKD Jatim Periode 2004-2008. AKD Jatim mendaftarkan organisasinya secara legal kepada notaris di Surabaya dengan Badan Hukum Nomor 69 Tanggal 15 Maret 2005, kepada Notari/PPAT Yatiningsih, SH, MH, yang beralamat di Pasar Tunjungan Baru, Lantai 1 No. 19, Jl, Tunjungan 86-88, Surabaya. Sejak itu AKD secara resmi terdaftar sebagai organisasi so-sial kemasyarakatan di Jatim.

Secara bertahap AKD terus tum-buh dan berkembang di masing-masing kabupaten. Hal itu tidak lu-put dari peran pengurus AKD Jatim yang memasukkan pembentukan wadah kepala desa di daerah seba-gai salah satu program kerjanya.

Aksi turun ke jalan ribuan ang-gota Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 4 Oktober 2010.

Lalu disusul rentetan ’aksi diploma-si’ dengan anggota DPR dan beberapa Kementrian Republik Indonesia di Ja-karta, baik pada 14 April 2011 maupun 15 Juni 2011, lalu pada 2-3 Oktober 2011 hingga terakhir 15 November, adalah puncak keinginan AKD Jatim terhadap lahirnya UU Desa. Namun, jika menengok ke belakang, perjuan-gan AKD Jatim menuntut terbitnya UU Desa sudah dilakukan sepanjang tahun 2005-2006.

Musyawarah Daerah Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (Musda AKD Jatim), di Sidoarjo, 16-17 April 2010 menjadi babak baru organisasi tersebut. Selain memilih kepengu-

rusan baru, Musda mengharapkan AKD Jatim menjadi wadah dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme kepala desa dan perangkat desa.

Bahkan pada momentum itu AKD Jatim diminta berkiprah lebih banyak dalam mengatasi masalah-masalah klasik, seperti kemiskinan, pendidikan, sanitasi dan kesehatan, pertanian, kekurangan gizi maupun pangan, dan sebagainya. Kondisi seperti itu menuntut fungsionaris AKD, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi dituntut lebih responsif dan akomodatif ter-hadap berbagai perubahan. (bdh)

Deklarasi AKD Jatim BERTEMPAT di Hotel Sinar II. Sidoarjo, maka

pada tanggal 5 Mei 2005, dideklarasikan sebuah organisasi baru kepala desa di Jawa Timur. Organi-sasi itu bernama Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim). Naskah deklarasi dibacakan Sekjen

H. Moch. Moezamil, S.Sos, didampingi ketujuh ketua presidium dan pengurus lainnya.

Adapun bunyi kalimat deklarasi adalah sebagai berikut :

Kami Kepala Desa se Jawa Timur, bersatu dalam Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur, dengan ini menya-takan:

Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur, siap mengamalkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik In-donesia.

Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur, bersa-ma pemerintah dan masyarakat, siap melak-sanakan pembangunan di segala bidang dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan mak-mur

Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur, siap mendukung tegaknya supremasi hukum, dan independen dalam melaksanakan demokrasi.

Sidoarjo, 5 Mei 2005 TtdAKD JATIM

ratusan kepala desa di Jatim saat bertemu di Hotel Sahid Surabaya membahas wadah organisasi perjuangan kepala desa dengan nama AKD Jatim Tahun 2004.



BERDIRINYA AKD Ja-tim tak lepas dari sosok R.H. Dwi Putranto Su-laksono. Selain mem-

bina dan mendanai kegiatan AKD Jatim, pria kelahiran Tuban ini juga dikenal sebagai aktivis sosial yang tak kenal batas. Ya, melalui Yayasan Dwiyuna Jaya yang didi-rikan bersama istrinya Hj. Yus-tina Yanuati Sayers, hidupnya diabadikan untuk pengabdian di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, baik di tingkat na-sional maupun internsional.

Filosofi R.H. Dwi Putranto Sulaksono pun berdasarkan pada lima daun kehidupan. Hal itu mengandung prinsip berbakti ke-pada keluarga, lingkungan, agama, bangsa, dan kedamaian dunia. Lima daun kehidupan ini pula melandasi semangat dan etos kerja dari Yaya-san Dwiyuna Jaya.

Landasan fi losofi dan pe-mikirannya mengacu kepada ben-tuk bulat lonjong dengan garis putih dan dasar warna biru mer-upakan garis kesucian dan niat yang tulus dalam kepedulian ter-hadap sesama yang mengikat erat struktur kesatuan dalam kedama-ian. Lima daun kehidupan dengan yang melingkar berwarna hijau sebagai lambang lingkungan yang sehat dan asri yang mencermink-an harapan dan kesuksesan untuk mencapai tujuan kehidupan ma-nusia yang selalu mengacu pada perdamaian abadi. Garis berben-tuk pita melambangkan hu bungan yang erat dan harmonis memben-tuk Keluarga, Bangsa dan Negara yang bermartabat.

Tulisan Dwiyuna Jaya Foundation dengan dasar putih me lambangkan ketulusan hati dalam melakukan segala kegiatan. Sedangkan nama “Yayasan” ditulis dalam bahasa In-ggris “Foun dation” melambangkan cakupan kegiatan di tingkat nasion-al dan internasional.

15 Desember 2011 Empat pengurus teras AKD Jatim, masing-masing Ketua Samari, Sekretaris Moch. Moezamil, Bendahara Tulus Setyo Utomo, dan Pitoyo didampingi Pembina AKD Ja-tim R.H. Dwi Putranto Sulaksono melakukan dialog dengan Ketua Komisi II DPR RI dan anggota Komisi VII DPR RI M. Azwir Dainy Tara, di Jakarta.

15 November 2011Ketua AKD Jatim bersama beberapa pengurus lakukan lobi-lobi penting agar RUU Desa segera disahkan.

Minggu-Senin, 2-3 Oktober 2011 Bertemu dan dialog dengan pimpinan dan fraksi, anggota Komisi II DPR RI.

Minggu-Senin 26-27 Juli 2011Memonitor pembahasan RUU Desa di Dirjen PMD Ke-mendagri dan berkomunika-si dengan Ketua DPR RI dan beberapa anggota Komisi II DPR RI.

Rabu, 15 Juni 2011 Bertemu dan dialog den-gan Ketua DPR RI Marzuki Alie), Sekretaris Dirjen PMD Kemendagri A. Zubaidi.

Rabu-Sabtu, 13-16 April 2011Bertemu dan berdialog dengan Menko Perekono-mian Hatta Rajasa dan beberapa anggota Komisi II DPR RI.

Kamis, 6 Januari 2011 Bertemu dan berdialog dengan Gubernur Jatim Soekarwo dalam kaitannya dengan enam tuntutan AKD Jatim.

Senin, 4 Oktober 2010 Unjuk rasa di Jakarta, yakni di DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri yang diikuti sekitar 5 ribu anggota AKD Jatim.

Jumat-Sabtu, 16-17 April 2010Menggelar Musda AKD Jatim, yang menerbitkan rekomendasi sebagai aspirasi ke-pala desa dan perangkat untuk diwujudkan.

Senin, 3 April 2006AKD Jatim dan PRADJA Jateng (da-lam Parade Nusantara) mengepung Gedung Mahkamah Agung (MA) Jakarta. Mendesak MA melakukan judicial review (uji materi) atas dua pasal dalam PP 72/2005.

Rabu, 8 Maret 2006Kolaborasi AKD Jatim-PRADJA Jateng membentuk Parade Nusantara melakukan aksi long march di Jakarta, dari Gedung DPR RI ke Istana Negara.

Rabu-Jumat, 8-10 Februari 2006 Sekitar 200 anggota AKD Jatim mendatangi Kantor Mendagri, De-wan Perwakilan Daerah (DPD) dan

Komisi II DPR RI. Tuntutan landasan hukum bagi kesejahteraan kades dan perang-kat desa.

Jejak Langkah AKD Jatim

Senin, 3 April 2006AKD Jatim dan PRADJA Jateng (da-lam Parade Nusantara) mengepung Gedung Mahkamah Agung (MA) Jakarta. Mendesak MA melakukan judicial reviewpasal dalam PP 72/2005.

Rabu, 8 Maret 2006Kolaborasi AKD Jatim-PRADJA Jateng membentuk Parade Nusantara melakukan aksi dari Gedung DPR RI ke Istana Negara.



Komisi II DPR RI. Tuntutan landasan hukum bagi kesejahteraan kades dan perang-kat desa.



59www.suaradesa.com Edisi 01 Februari 2012 SUARA DESA 59SUARA DESA

Misi Yayasan Dwiyuna Jaya me-liputi bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Semua itu dilaku-kan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat, membantu pembangunan masyarakat desa, meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas kera-jinan rakyat, meningkatkan potensi sumber daya manusia serta menin-gkatkan peluang usaha sampai ke tingkat ekspor.

Yayasan Dwiyuna Jaya didaftar-kan pada pejabat notaris di Singara-ja Bali pada tanggal 29 Januari 2002 dan disahkan di Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Febru-ari 2002 dengan No. 06/AN.01/PN.SGR/2002. Pada tanggal 14 Februari 2005 telah dibuat Akta Perubahan Nomor 60 di Pejabat Notaris I Gusti Ngurah Putra Wi-jaya, SH yang berkedudukan di Denpasar – Bali dan telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan dikeluar-kannya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-401.HT.01.02.TH 2005 pada tanggal 31 MARET 2005 serta dilengkapi dengan NPWP No. 01.828.763.1-902.000.

Kenangan yang tak pernah terlu-pakan dalam misi sosialnya, saat R.H. Dwi Putranto Sulaksono berperan ak-tif dalam usaha mendamaikan lima desa yang berselisih di Kabupaten Buleleng, Bali, 9 Fe bruari 2002. Ke-lima desa itu adalah Desa Tigawasa, Pedawa, Banyusuri, Sidatapa, dan Desa Cempaga. Peristiwa kerusuhan itu menelan korban puluhan orang ini, dan akhirnya dapat dihentikan. Selanjutnya warga kelima desa itupun bersatu dalam organisasi Bali Aga.

Pengalaman pertama itu kemudi-an membuat R.H. Dwi Putranto Sulak-sono dan Hj. Yustina Yanuati Sayers bersama Yayasan Dwiyuna Jaya kian bersemangat dalam kegiatan sosial. Ia selalu ikut cawe-cawe membantu penanganan bencana alam, baik di tanah air maupun luar negeri.

Misalnya, ikut dalam upaya re-habilitasi bencana alam Bahorok Sumatera (2003) , gempa bumi dan tsunami Aceh (2004), gempa bumi di Bantul dan Jogjakarta (2006), tsu-nami gempa di Sumatera Barat dan Papua Barat (Wasior). Sedangkan di dunia internasional, ia bersama Dwiyuna Jaya Foundation juga ikut membantu rehabilitasi akibat gempa Afghanistan, gempa Pakistan (8 Ok-tober 2005), serta gempa tsunami di Thailand, dan Sri Lanka (2004).

Sedangkan dalam bidang pem-berdayaan desa, dilakukannya mulai Sabang sampai Merauke. Ya, mulai di Provinsi Nangroe Aceh Darussa-lam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jawa Timur, dan sebagainya.

Kiprah Yayasan Dwiyuna Jaya dalam membina AKD Jatim dilan-

dasi semangat dan moti-vasi Pemberdayaan Apa-rat Pemerintahan Desa selaku pemegang mandat rakyat secara langsung dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Maksud dan tujuan-nya, Yayasan Dwiyuna Jaya ingin mengajak seluruh aparat pemerin-tahan desa semakin mengetahui potensi, peluang, sekaligus keku-rangan yang ada pada daerahnya masing-ma-

sing guna menghindari kesenjangan kemakmuran antara desa satu dan lainnya. Diharapkan melaui forum AKD Jatim akan terjalin sinergi yang dapat meningkatkan kesejah-teraan di seluruh desa di Jawa Ti-mur. Percepatan laju pembangunan di Jatim tanpa membedakan wilay-ah pembantu gubernur, kabupaten, kecamatan maupun wilayah desa masing-masing.

“Setelah semua data potensi, peluang, sekaligus kekurangan yang ada pada daerahnya masing-masing digabungkan, maka akan lebih mu-dah bagi investor-investor untuk mengetahui situasi dan kondisi pada daerah itu, dimana investasi akan dilakukan oleh mereka,”kata R.H. Dwi Putranto Sulaksono. (bdh)

Dwiyuna Jaya dan Misi Tanpa Batas

Misalnya, ikut dalam upaya re-

dasi semangat dan moti-vasirat Pemerintahan Desa selaku pemegang mandat rakyat secara langsung dalam sistem demokrasi di Indonesia.

nya, Yayasan Dwiyuna Jaya ingin mengajak seluruh aparat pemerin-tahan desa semakin mengetahui potensi, peluang, sekaligus keku-rangan yang ada pada daerahnya masing-ma-



isata kuliner di Kota Ngan-juk tak lengkap rasanya bi-la tidak merasakan lezatnyanasi becek. Sepintas para

wisatawan kurang “ngeh” denganmenu khas kota angin ini sebab istilahbecek sendiri berkonotasi kotor. Be-cek mengingatkan kita pada kubangandengan air keruh. Namun bila kitamerasakan menu kuliner yang hanyaada di dua tempat di Kota Nganjuk inipasti semua sepakat bahwa rasanyabenar-benar “makyusss” bin lezat.

Sego (nasi) becek adalah hidanganyang mirip dengan kari/kare kam-bing. Isi sego becek nyaris serupa de-ngan soto babat, namun diberi poto-ngan sate kambing yang telah dilepasdari tusuknya. Daging yang dipilihadalah daging kambing muda se-hingga empuk. Tidak lupa diberi po-tongan bawang merah yang menam-bah kenikmatan rasa hidangan ini.

“Saya berasal dari Jawa Tengah,

jadi cocok dengan makanan ini. Rasa-nya luar biasa nikmat. Apalagi ditam-bah beberapa tusuk sate kambingmuda alias cempe, wah nikmat sekali.Sate kambingnya sangat empuk, barupertama saya makan sate empuk se-

perti ini,” kata Setyobudiyanto, yangmampir ke warung nasi becek di Jl.dr Soetomo Nganjuk.

Cara penyajiannya, nasi dihidangkandalam mangkok diberi kubis cincang dantauge, kemudian dituangkan kuah kariwarna kuning yang berisi daging danjeroan. Selanjutnya daging dari limatusuk sate ditambahkan ke dalam

mangkok itu. Adonan itu mene-barkan bau harum. Rasanya

cenderung manis. Ber-beda dengan umumnya

hidangan utama alaJawa Timuran yangcenderung asin. Sa-te kambing sendiribisa tambah bila ku-rang. “Saya tambah10 tusuk sate,” kata

Rohayati, pembelilain.Warung sego becek

paling terkenal berada diJalan dr Soetomo Nganjuk. Du-

lu ada yang membuka warung serupadi sekitar terminal lama tapi tidak ber-tahan lama. Bisa jadi warung yang takbertahan lama itu karena tidak memilikiresep warisan leluhur pemilik nasi beceksehingga menu kuliner ini hanya ada diJalan dr. Soetomo.

Ya, terpampang papan nama di sa-

na warung “Nasi Becek dan Sate Kam-bing Makanan Khas Nganjuk”. Warungini selalu ramai pengunjung. Bahkan ba-nyak di antaranya yang bermobil. Se-bagian di antaranya wisatawan dari luarkota Nganjuk yang penasaran dengancerita dari mulut ke mulut tentang ke-lezatan nasi becek. Yang menarik, ba-ngunan warung ini tidak sebagus resto-ran atau depot yang ada di Kota Nganjuk.

Warung nasi becek ini tak ubahnyawarung-warung pinggiran jalan lain. Ha-nya yang membedakan pengunjungnyadatang silih berganti. Pemilik warungbernama Bu Tin orangnya ramah. Diaselalu meladeni pembeli dengan telaten,termasuk bila pengunjung bertanya soalrahasia menu nasi becek. “Nasi becekini sudah dijual secara turun temurunsejak tahun 1950,” kata Bu Tin, sambilmelayani pembeli. Bu Tin adalah ke-turunan ketiga dari mbah-buyutnya yangmengawali usaha ini.

Masalah harga nasi becek, juga lumay-an murah. Semangkok atau seporsi har-ganya cukup sepuluh ribu. Kalau tambahsate lima tusuk, enam belas ribu. Itu punsudah termasuk segelas teh manis. Tapikalau minumnya memilih menu lain, mi-salnya, tambah es, harganya cuma nam-bah Rp 500,-. Cukup murah bukan ?. Nah,silahkan mencoba kalau pas datang ataumelintas kota angin, Nganjuk. (gus)

W


DO

K

HALAMAN OK1.pmd 1/18/2012, 8:12 AM60


Yang dimaksud dengan asam urat adalah sisa metabolisme zat pu-rin yang berasal dari

makanan yang kita konsum-si. Ini juga merupakan hasil samping dari pemecahan sel dalam darah.

Purin sendiri adalah zat yang terdapat dalam setiap bahan makanan yang berasal dari tubuh makhluk hidup. Dengan kata lain, dalam tu-buh makhluk hidup terda-pat zat purin ini, lalu kar-ena kita memakan makhluk hidup tersebut, maka zat purin tersebut berpindah ke dalam tubuh kita. Berbagai sayuran dan buah-buahan juga terdapat purin. Purin juga dihasilkan dari hasil pe-rusakan sel-sel tubuh yang terjadi secara normal atau karena penyakit tertentu.

Normalnya, asam urat ini akan dikeluarkan dalam tubuh melalui feses (kotoran) dan urin, tetapi karena ginjal tidak mampu men-geluarkan asam urat yang ada me-nyebabkan kadarnya meningkat dalam tubuh. Hal lain yang dapat meningkatkan kadar asam urat adalah kita terlalu banyak meng-konsumsi bahan makanan yang mengandung banyak purin. Asam urat yang berlebih selanjutnya akan terkumpul pada persendian sehingga menyebabkan rasa nyeri atau bengkak.

Penderita asam urat setelah men-jalani pengobatan yang tepat dapat diobati sehingga kadar asam urat dalam tubuhnya kembali normal. Tapi karena dalam tubuhnya ada potensi penumpukan asam urat, maka disarankan agar mengontrol makanan yang dikonsumsi sehingga dapat menghindari makanan yang banyak mengandung purin.

kadar asam urat kembali normal. Kadar normalnya adalah 2.4 hingga 6 untuk wanita dan 3.0 hingga 7 un-tuk pria.

Kontrol makanan yang dikonsumsi.

Banyak minum air putih. Dengan banyak minum air putih, kita dapat membantu membuang purin yang ada dalam tubuh.

Makanan yang Dihindari (mengandung banyak purin) Lauk pauk seperti jeroan, hati, ginjal, limpa, babat, usus, paru dan otak.

Makanan laut seperti udang, kerang, cumi, kepit-ing.

Makanan kaleng seperi kornet dan sarden.

Daging, telur, kaldu atau kuah daging yang kental.

Kacang-kacangan seperti kacang kedelai (termasuk hasil olahannya seperti tempe, tauco, oncom, susu kedelai), kacang tanah, kacang hi-jau, tauge, melinjo, emping.

Sayuran seperti daun bayam, kangkung, daun singkong, aspara-gus, kembang kol, buncis.

Buah-buahan seperti durian, alpukat, nanas, air kelapa.

Minuman dan makanan yang mengandung alkohol seperti bir, wiski, anggur, tape, tuak. (tni)

MendeteksiAsam Uratang dimaksud dengan asam urat adalah sisa metabolisme zat pu-rin yang berasal dari

makanan yang kita konsum-si. Ini juga merupakan hasil

purin tersebut berpindah ke dalam

tuk pria.

dikonsumsi.

Dengan banyak minum air putih, kita dapat membantu membuang purin yang ada dalam tubuh.

(mengandung banyak purin) Lauk pauk seperti jeroan, hati, ginjal, limpa, babat, usus, paru dan otak.

udang, kerang, cumi, kepit-ing.

kornet dan sarden.Daging, telur, kaldu atau

KESIMPUlAN SINGKAT TENTANG ASAM URAT

Gejala Asam Urat- Kesemutan dan linu- Nyeri terutama malam hari atau

pagi hari saat bangun tidur- Sendi yang terkena asam urat

terlihat bengkak, kemerahan, panas dan nyeri luar biasa pada malam dan pagi.

Solusi Mengatasi Asam UratMelakukan pengobatan hingga



Kebutuhan kayu dunia se-makin meningkat dari tahun ke tahun, semen-tara hutan di Indonesia se-

makin krisis. Sengon dan jabon kini merupakan kayu yang cukup pop-uler dan cocok sebagai bahan baku vinir, kayu lapis, dan pulp.

Produsen peti buah, mainan anak-anak, korek api, cetakan beton juga memerlukan kayu ini. Permint-aan ekspornya pun terus mening-kat. Tempat tumbuh tidak terbatas dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Keuntungan Dari 1 ha akan diperoleh sekitar 700 m3. Dengan harga saat ini Rp.1.000.000/m3 pada umur tanaman 5-6 tahun.

Investasi di bidang kehutanan atau pohon kayu selalu mengung-guli investasi di bidang lainnya selama 30 tahun terakhir, yang se-cara konsisten memberikan tingkat pengembalian minimal 15% per ta-hun selama beberapa dekade tera-khir. Bahkan perusahaan investasi terkenal seperti Jeremy Grantham pun investasi di bidang ini. Dari investasi sebesar £ 1 juta ( sekitar 14 milyar) pada tahun 1990 dapat menghasilkan pengembalian sekitar £ 16.366.537 (sekitar Rp.233,5 mil-yar) pada tahun 2010.

Dan, jabon merupakan salah satu andalan tanaman perkebunan yang tumbuh cepat (fast growing species). Tinggi tanaman mencapai 40 m dgn batang bundar dan tegak lurus den-gan lingkar batang mencapai 150 cm (diameter 40-50 cm). Jabon ini dapat hidup di ketinggian 100-1000 mdpl dan cocok untuk perkebunan. Pohon ini siap panen pada umur 8 – 10 tahun. Pada umur 10 tahun rata-rata volume dalam satu pohon ada-lah 0,8 – 1,0 m3 bahkan bisa lebih untuk perawatan maksimal.

Kebutuhan kayu dunia se-makin meningkat dari tahun ke tahun, semen-tara hutan di Indonesia se-

makin krisis. Sengon dan jabon kini merupakan kayu yang cukup pop-uler dan cocok sebagai bahan baku

Investasi Kayu Jabon Menjanjikan

Lalu bagaimana supaya kita juga bisa merasakan bahwa investasi ini adalah yang terbaik, dan ba-gaimana pula investor kecil, yang mungkin tidak memiliki modal in-vestasi sampai puluhan milyar, bisa berinvestasi dan mengambil keuntungan dari bisnis risiko ren-dah namun pengembalian tinggi yang selama selama puluhan tahun ini hanya baru bisa dinikmati oleh investor besar tersebut.

Ada beberapa pilihan investa-si yang tersedia untuk investor kecil supaya bisa berinvestasi di bidang ini, seperti investasi menanam jabon mer-ah samama, jabon putih, kayu putih, gmelina, sengon, surian dll.

Investor bisa memilih sendiri dari mulai pemilihan jenis pohon yang akan ditanam sampai tempat atau lokasi untuk menanam pohon kayu yang telah dipilih, Pemilihan investasi jenis ini juga tergantung dari seberapa lama anda meng-inginkan dana investasi anda kem-bali lagi, semakin cepat, semakin besar tentunya semakin baik.

Bahkan saat ini banyak perusahaan ataupun perorangan yang menawar-kan kerjasama investasi dibidang ini, mereka rata rata menawarkan sistem

PELUANG USAHA

Hitungan secara simplenya :1 ha lahan (milik sendiri/sewa)masa budidaya sampai panen 5-6 tahunEstimasi harga jual/m3 : Rp 1.100.000,-

Lahan 1 ha jarak tanam 2x3m = 1.100 pohon rata2 perpohon bisa menghasilkan 1,5 m31.100 pohon x 1,5 m3 = 1.650 m3 x Rp.1.100.000,- = Rp.1.815.000.000,- (laba kotor belum di kurangi cost produksi). (tni)

Lahan 1 ha jarak tanam 2x3m = 1.100 pohon

kerjasama investasi bagi hasil atau syariah namun ada pula yang me-nawarkan kenaikan persentase per tahun. Paket investasi yang ditawar-kan pun beragam dari yang per hektar sampai yang per pohon.

Paket per hektar pun bermacam macam juga tergantung dari berapa jumlah pohon yg ingin kita tanam biasanya antara 500 sampai 2500 pohon tergantung pola tanam. Be-saran nilai investasi dan tingkat keuntungan yang ditawarkan pun bervariasi padahal jenis dan jum-lah pohon yang ditawarkan sama persis, hal ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor contohnya har-ga beli bibit, upah buruh, keadaan lahan dsb tergantung dari dimana lokasi perkebunan itu berada.

Mengapa harus jabon ? Mena-nam Jabon adalah salah satu al-ternatif Investasi dalam bidang pertanian.Dengan jangka waktu 5-6 tahun anda akan mendapat-kan hasil yang memuaskan. (tni)



belah (sebenarnya aliran air terjun yang ke laut). Di hamparan pasir itu terdapat pulau karang yang ber-himpitan dengan tebing sehingga seolah membentuk celah dan san-gat indah untuk berfotoria di tem-

pat itu. Dari celah

itu Anda da-pat menuju ke ‘pantai kedua’ yang lebih luas dengan p a n d a n g a n laut lepas. Sekitar 50 me-

ter dari bibir pantai terdapat pulau karang lagi. Dibutuhkan keberanian tinggi untuk dapat mencapai pulau karang kedua, karena harus me-nembus ombak. Di pantai kedua itu Anda dapat bermain-bermain de-ngan pasir atau berjalan-jalan hing-ga ke timur dan melihat Pantai Ta-man Kili-Kili di sebelah timurnya.

Jika ingin menyaksikan keindah-an Pantai Pelang dan laut lepas, Anda dapat menaiki tebing yang berdekatan dengan pantai pertama. Dari bukti itu pula Anda dapat me-nyusuri hutan Bendogolor dan me-nemukan ayam liar, beberapa ekor monyet, atau burung-burung hutan.

“Sejujurnya Pantai Pelang tidak kalah indah dengan Pantai Tanah Lot di Bali. Perpaduan harmonis panorama air terjun, keunikan alam perbukitan padas, dan hutan lebat dengan kicauan burung liar,”ujar Eko Margono, salah satu perangkat Desa Wonocoyo, berpromosi.

Pengelola Pantai Pelang adalah Pemkab Trenggalek. Pengunjung dikenakan tiket masuk. Hari bi-asa Rp 2.500, sedangkan hari libur Rp 3.000. Parkir sepeda motor Rp 1.500, dan roda empat Rp 3.500, se-dang bus dan truk Rp 7.000. (bdh)

Bagian kedua adalah air terjun di hutan Bendogolor. Untuk menuju ke tempat itu harus berjalan kaki melewati jalan setapak yang sudah disemen menyisiri dinding-dinding bukit. Di tempat air terjun itu, Anda

dapat mandi, bahkan ada kamar-kamar mandi di sebelah selatan air terjun.

Pada musim hujan tampaklah keindahannya. Mata airnya me-nyembul dari sela-sela bebatuan gu-nung yang kaya akan zat kapur dan dipercaya berguna untuk kesehatan

kulit. Tak ayal, banyak wisatawan yang datang ke Pantai Pelang, untuk berendam di aliran air terjun, yang di-percaya bisa menyembuhkan penya-kit kulit dan pegal-pegal.

Bagian ketiga adalah hamparan pasir di pantai, yang juga terdiri dari dua bagian. Untuk ke men-capai pantai bagian pertama Anda harus menyingsingkan celana me-nyeberangi ‘sungai kecil’ yang mem-

DATANGLAH ke Pantai Pelang. Nikmatilah perpaduan pesona pan-tai, air terjun, dan hutan. Ya, de-buran ombak laut selatan, pasir ha-lus kecoklatan, goa-goa kecil dan air terjun di Hutan Bendogolor, plus tebing perbuktikan padas sangat co-cok bagi pencinta panjat tebing .

Bahkan di Pantai Taman Kili-Kili yang bersebelahan dengan Pantai Pelang (dibatasi tebing) terdapat tempat penyu bertelur pada malam hari. Kalau nasib lagi Anda dapat menyaksikan penyu-penyu bertelur.

Pantai Pelang terletak di Dusun Bendogolor, Desa Wonocoyo, Kec. Panggul, Kab. Trenggalek. Tepatnya

54 Km barat daya Kota Treng-galek atau di jalur lintas sela-tan Trenggalek-Pacitan. Pantai sepanjang 3 km itu merupakan jajaran pantai selatan yang ber-hadapan langsung dengan Sam-udera Hindia (Indonesia).

Ada tiga bagian di kawasan Pan-tai Pelang. Bagian pertama adalah sebuah taman yang memiliki arena bermain anak, panggung terbuka, dan rumah pandang ke laut serta tempat parkir kendaraan. Pada hari-hari tertentu di taman itu se-ring digelar pertunjukan, seperti konser dangdut yang selalu diada-kan pada hari Raya Idul Fitri.

Pantai Pelang Trenggalekitu Anda da-itu Anda da-pat menuju ke ‘pantai kedua’ yang lebih luas dengan p a n d a n g a n laut lepas. Sekitar 50 me-

ter dari bibir pantai terdapat pulau karang lagi. Dibutuhkan keberanian

dapat mandi, bahkan ada kamar-kamar mandi di sebelah selatan

PESONANYA UNGGULI TANAH LOT BALI

WISATADESA

kamar mandi di sebelah selatan air terjun.

keindahannya. Mata airnya me-nyembul dari sela-sela bebatuan gu-nung yang kaya akan zat kapur dan dipercaya berguna untuk kesehatan



SELAMAT & SUKSES

Semoga terdepan dalam membawa inspirasi dan informasi bagi masyarakat pedesaan

Semoga terdepan dalam membawa Semoga terdepan dalam membawa inspirasi dan informasi bagi masyarakat pedesaaninspirasi dan informasi bagi masyarakat pedesaan

ATAS TERBITNYAMAJALAH SUARA DESA

R.H. Dwi Putranto Sulaksono Sekeluarga


majalah suara desa

Documents