mahkamah konstitusi.docx

5/28/2018 Mahkamah Konstitusi.docx

1/33

Mahkamah Konstitusi (MK)

(Constitutional court)

Oleh: I Gusti Ngurah Santika, SPd

Keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan fenomena baru dalam dunia

ketatanegaraan (Asshiddiqie,2009;301). Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai special

Tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus merupakan

konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan yang modern ( modern nation-

state), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma

hukum yang lebih tinggi (Siahaan dalam Santika,2012;172-173). Pengujian ini biasanya disebut

judicial review (Mahmud MD,2009;257). Yudicial review adalah fenomena yang beriringan

dengan perkembangan ide negara demokratis (Isra,2010;294). Sejarah modern judicial review,

yang merupakan ciri kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah

Agung, dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa

kebencian sampai penerimaan yang luas (Siahaan,2010;3). Kendati pada saat itu konstitusi

Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan yudicial review

kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskannya untuk senantiasa

menegakan konstitusi, Marshal menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu undang-

undang bertentangan dengan konstitusi (Mahkamah Konstitusi,2010;1). Argumentasi yang

mendasari kewenangan pengadilan untuk melakukan pengawasan konstitusi tersebut

memberikan dorongan bagi Mahkamah Agung untuk melaksanakan judicial review

(Fatmawati,2005;75). Sudah selayaknya menjadi wewenang para hakim untuk memutuskan apaarti hukum (Wheare,2005;152). Yudicial riview itu lahir ke dalam tatanan hukum Amerika

Serikat lewat putusan hakim (Yusdiansah,2010;65). Dapatlah katakan kemudian bahwa yudicial

riview merupakan konvensi ketatanegaraan tidak lain, karena kebutuhan akan ketentuan-

ketentuan untuk pelengkap (supplement) rangka hukum konstitusi (Suny,1986;37). Akan tetapi

para pendiri pasti memahami bahwa pengadilanlah yang akan melakukan wewenang itu

(Rodee,2011;305). Sehingga secara implisit Undang-Undang Dasar menetapkan adanya suatu

pengadilan federal yang berhak mengadili semua persoalan konstitusional (Budiardjo,2010;278).

Lagi pula dengan tiadanya kontrol undang-undang dasar sama sekali akan kehilangan azasnya

(Soehino,1983;269). Dengan hak yudicial review ini Mahkamah Agung Amerika Serikat

berhak untuk menguji apakah suatu peraturan, baik negara bagian maupun federal, bertentangandengan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat atau tidak (Anthony,1984;5). Kekuasaan

dimaksudkan agar konstitusi merupakan perjanjian antara negara-negara yang bergabung ini

tidak digerogoti baik melalui Undang-Undang Federal maupun melalui Undang-Undang Negara

bagian (Soemantri,2006;119). Hal mana akan mengakibatkan tidak dapat dijalankannya undang-

undang atau kebijaksanaan pemerintah yang bersangkutan (Hartono,1982;26). Karena sesuai

dengan pendapat Montesquieu (2011;363) yang menyatakan jika terdapat undang-undang yang


2/33

tak bermanfaat, lebih baik disingkirkan saja karena hanya akan memperlemah hukum. Pengaruh

Mahkamah Agung demikian besar sehingga pernyataan tidak konstitusional dianggap mengikat

pada badan legislatif dan badan eksekutif (Anwar,1998;125). Di Amerika Serikat kedudukan

lembaga yudikatif terhadap lembaga legislatif adalah kuat dengan wewenang supreme courtdi

sana menyatakan suatu undang-undang tidak sah dan tidak berlaku karena dianggap bertentangan

dengan konstitusi (Prodjodikoro,1981;91). Tidak lain dikarenakan bahwa undang-undang Dasar

modern juga memuat gronrechten, scheiding van machtenagar terdapat een system van checks

and balances (Djokosoetono,2006;89). Memang, hakim federal tidak dapat menghapuskan

undang-undang tersebut tetapi dia harus menyatakan undang-undang itu tidak sah secara legal di

hadapan pengadilan untuk semua kasus yang timbul karenanya (Strong,2005;386). Dengan

demkian dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung federal merupakan pengadilan tertinggi

untuk menyelesaikan persoalan konstitusional (Budiardjo,2008;278). Dengan tradisi yang

demikian, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah menciptakan dasar-dasar bagi terbentuknya

satu sistem, mekanisme, atau institusi baru dalam praktek, yaitu perlindungan hukum atas

konstitusionalitas (judicial protection of constitutionality) (Asshiddiqie,2010;26). Olehkarenanya dapat dikatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki peranan yang sangat penting

dalam sistem ketatanegaraan modern, bahkan menjadi dasar daripada terbentuknya Mahkamah

Konstitusi, yang juga memiliki tugas yang sama dengan Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Pada hakekatnya, fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi

dijalankan dengan konsisten (the guardion of the constitutions) (Tutik,2008;260). Mengapa

sistem pengujian undang-undang di Amerika Serikat bukannya diberikan kepada Mahkamah

Konstitusi yang karena itu diberikan sebuah hak untuk melakukan pengujian undang-undang

terhadap UUD Federal? Di dalam tradisi common law dan sistem konstitusi Amerika Serikat

(AS), lembaga MK yang tersendiri tidak dikenal, tetapi fungsinya langsung menjadi kewenangan

Mahkamah Agung (supreme court) yang disebut the guardion of American Constitution

(Latif,2009;183). Sedangkan Asshiddiqie (tt;193) menyatakan bahwa sebagian besar negara

demokrasi yang sudah mapan, tidak mengenal lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri

sendiri.

Perkembangan selanjutnya adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi (Constitutional

Court) yang terpisah dengan Mahkamah Agung yang diprakarsai oleh Hans Kelsen, guru besar

kenamaan dari Universitas Wina (Vina) di Austria yang mengusulkan dibentuknya sebuah badan

yang diberi nama Verfassungsgerichtshoff sehingga oleh para sarjana menyebut Mahkamah

Konstitusi Austria disebut sebagai The Kelsenian Model(Asshiddiqie,2010). Sebaliknya justru

bangsa Amerika Serikatlah yang pertama mengembangkan mekanisme judicial Riview atas

undang-undang buatan Konggres, dimulai dengan putusan atas kasus Marbury versus Madison

pada tahun 1803 (Asshiddiqie,2006;3). Walaupun dalam kenyataannya bahwa fungsi dan

mekanisme (constitutional riview of laws) telah lama diterapkan dalam praktek (Latif,2009).

Pada hakekatnya, fungsi utama MK adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan

konsisten (the guardian of the constitution) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (the

interpreter of the constitution) (Asshiddiqie, 2004;5-6). Bahkan, dapat dikatakan, sejak umat


3/33

manusia berkenalan dengan gagasan Mahkamah Konstitusi pada tahun 1920-an, luas sekali

pengaruhnya terhadap perkembangan teori dan praktik dalam hukum tata negara seluruh dunia

(Asshiddiqie,2006;322).

Berbeda dengan keadaan di Belanda, yang menurut Soepomo (1988;71) bahwa pengujian

sahnya undang-undang (materiele toetsingsrecht) tidak diizinkan kepada pengadilan,

berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 124 (2) UUD Belanda, bahwa undang-undang itu

tidak dapat diganggu gugat. Sebaliknya pengadilan berhak menguji sahnya semua peraturan yang

lain. Menurut Kansil dan Christine (2002;152) bahwa ketentuan ini mengandung larangan bagi

hakim maupun bagi administrasi negara. Sekalipun hakim atau administrasi negara yakin bahwa

isi dan tujuan sesuatu undang-undang bertentangan dengan isi dan tujuan undang-undang dasar,

masih juga mereka tidak berwenang menyatakan tidak-berlakunya undang-undang itu. Oleh

sebab itu, dapat dikatakan bahwa hakim maupun administrasi negara tidak boleh menguji isi

undang-undang itu pada undang-undang dasar. Menurut Aziz (2010;114) bahwa hal ini

menggambarkan bahwa UU merupakan cerminan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan ada

parlemen (supremasi parlementer). Pembentuk undang-undang sendiri adalah satu-satunya yangberhak untuk menentukan, adakah peraturan yang dikehendaki sesuai dengan Undang-Undang

Dasar (Apeldoorn,2011;83). Belajar dari pengalaman masa lalu, kalau hanya mengandalkan

legislative review hasilnya tidak begitumenggembirakan karena tidak menampung derasnya

aspirasi keadilan yang hidup dan berkembang di tengah aspirasi masyarakat (Yasabari,1984;62).

Dasar pemikiran tersebut tidak lain dikarenakan bahwa kecil kemungkinan suatu lembaga untuk

menghapus suatu produk yang dibuatnya sendiri dengan dalih bertentangan dengan UUD.

Terkait dengan pengujian undang-undang dapat dinyatakan, dengan adanya MK ini yang

dulunya merupakan pandangan klasik Montesquieu yang menyatakan bahwa hakim hanyalah

corong dari undang-undang yang tidak dapat mengubah atau menambah undang-undang

(Mertokusumo dan Pitlo,1993;6), hal ini mengandung arti bahwa tugas kekuasaan yudisial

adalah untuk melaksanakan perintah undang-undang terhadap suatu kasus atau peristiwa konkret

(Sibuea,2010; 111), namun untuk sekarang hakim konstitusi dapat membatalkan undang-undang,

jika dipandang bertentangan dengan undang-undang dasar. Karena itu, di samping berfungsi

sebagai pengawal UUD, Mahkamah Konstitusi juga biasa disebut sebagai the sole interpreter of

the constitution(Asshiddiqie,2006;153).

Dibentuk lembaga pengadilan untuk melakukan pengujian UU adalah dalam rangka

mengimbangi kekuasaan legislatif dalam pembuatan UU agar tidak bertentangan dengan UUD.

Sehingga dengan demikian, menurut Isra (2010;121-122) bahwa sebagai hasil dari sebuah proses

politik, John Agresto mengemukakan, tidak tertutup kemungkinan munculnya undang-undang

yang opresif dan atau despotik. Bahkan, Rozali (2009) menyatakan bahwa undang-undang yang

dihasilkan sering tidak memihak kepada kepentingan rakyat banyak. Dalam hal ini tentunya akan

merugikan daripada rakyat, yang sebenarnya oleh konstitusi ditentukan sebagai pemilik

kedaulatan yang sesungguhnya, sehingga tindakan wakil rakyat seharusnya selaras dengan

kehendak yang diwakilinya, namun ternyata bisa saja terjadi sebaliknya. Untuk menjamin hal

tersebut, maka keberadaan MK merupakan suatu keniscayaan, Asshiddiqie dan Safaat


4/33

(2006;139) menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara

efektif dijamin hanya jika organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji apakah

suatu hukum itu konstitusional atau tidak dan tidak memberlakukannya jika sesuai dengan

pendapat organ ini tidak konstitusional. Dengan demkian, hendaknya bermaksud untuk

meletakan konstitusi sebagai aturan paling tinggi, yang tidak boleh di simpangi oleh peraturan

yang kedudukannya lebih rendah. Untuk itu kemudian dibutuhkanlah sebuah lembaga negara

yang bertugas untuk menjamin tegaknya konstitusi, hal ini dikarenakan konstitusi tidak akan

dapat ditegakan, jika tidak terdapat lembaga negara yang ditunjuk secara langsung oleh

konstitusi, untuk menjamin agar tidak dilanggarnya kaidah-kaidah konstitusi. Lembaga yang

dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi (constitutional court), yang bertugas menyesuaikan

undang-undang dengan konstitusi agar selaras, yang mana dikarenakan bahwa undang-undang

sendiri merupakan sebuah produk politik. Lebih tegas lagi berkaitan UU sebagai produk politik,

yang karena dibuat oleh badan politik, Marzuki(2007;5) berpendapat bahwa:

Tatkala suatu undang-undang dipahami selaku produk politik karena di desain, dirancang

oleh body politics, seperti halnya dengan DPR dan Presiden maka kadangkala dalam

undang-undang terdapat kepentingan para politik (de wet gevers) di kala proses

pembentukan undang-undang, yang bertentangan dengan aspirasi dan kepentingan rakyat

banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Undang-undang semacamnya kelak ternyata

ditemukan pada muatan substansi undang-undang yang dipandang bertentangan dengan

konstitusi.

Dengan demkian, tidak tertutup kemungkinan adanya suatu undang-undang yang dibuat

oleh lembaga politik namun dalam kenyataan ternyata semangatnya bertentangan dengan jiwa

konstitusi, yang sebenarnya memberikan atribusi berupa kewenangan untuk mengaturnya lebih

lanjut, dengan ataupun dalam bentuk undang-undang. Bahkan, jika hukum dalam arti undang-

undang yang dibuat oleh legislatif sudah bertentangan dengan UUD 1945, maka dapat dipastikan

kemudian bahwa undang-undang tersebut akan jadi merugikan rakyat banyak pula. Tidak lain

disebabkan, bahwa konstitusi itu sendiri merupakan perjanjian rakyat yang kedudukannya

tertinggi, bahkan hak-hak rakyat telah diletakan di dalamnya sebagai wujud perlindungan, yang

nantinya akan diberikan konstitusi, untuk kemudian diatur dengan peraturan di bawahnya lebih

lanjut baik dalam/dengan bentuk undang-undang. Untuk itu menurut, Safaat (2011;42) bahwa

hukum yang dibuat sebagai dasar keberadaan negara tersebut harus demokratis, yaitu sesuai

dengan tuntutan masyarakat. Namun, tidak seperti keadaan normatifnya, jika dilihat dari sisi

kenyataannya (sein) maka undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, adalah merupakansebuah produk politik. Undang-undang adalah produk politik, sebagai produk politik banyak

kepentingan-kepentingan politik yang terdapat di dalamnya, kepentingan-kepentingan itu

bergulat agar dapat menjadi sebuah kebijakan, yang pada akhirnya mengikat rakyat dan juga

tentunya bersifat memaksa. Yang berbahaya adalah jika suatu kepentingan politik yang tertanam

di dalamnya ternyata kemudian bertentangan dengan konstitusi yang pada dasarnya menjamin

hak-hak konstitusional rakyat, untuk itulah perlu kembali mengidentifikasikan suatu undang-


5/33

undang yang nantinya akan merugikan rakyat, dengan lebih cermat lagi. Analisis kritis terhadap

produk perundang-undangan (critical legal analisys) tidak hanya berusaha untuk menelaah

muatan materiil dari produk perundang-undangan melainkan juga bertujuan untuk

mengidentifikasikan kepentingan yang tersembunyi (intention political hidden)

(Rahayu,2007;289). Mungkin saja kepentingan-kepentingan tersembunyi tersebut, berpotensi

untuk merugikan kepentingan banyak orang, yang pada dasarnya jelas-jelas dijamin dalam

konstitusi. Dengan demikian, jelaslah bahwa posisi Peradilan Konstitusi (constitutional

judiciary) dalam struktur masyarakat normatif menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari

(Stefanus,2009;19). Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya peradilan konstitusi, produk

politik berupa undang-undang dapat dihasilkan dengan lebih memihak kepada rakyat, sehingga

tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang hanya menguntungkan antara pihak eksekutif dan

legislatif, selaku organ yang membuatnya. Lebih lanjut terkait dengan hukum yang berbentuk

undang-undang, yang dibentuk oleh eksekutif dan juga legislatif, Cassese (2005;29) menyatakan

dengan tegas bahwa:

Jika ada yang bertanya bagaimana semuanya itu dapat berfungsi dalam praktik maka kita

langsung menyadari bahwa teks-teks itu semuanya sangat mungkin dimanipulasi, karena

teks-teks memberikan sejumlah peluang dan jalan keluar bagi badan-badan kekuasaan

politik. Yang disebut kemudian ini berhak menentukan batas-batas kebebasan, menentukan

apa yang dapat membahayakan masyarakat, bila saatnya tatanan umum secara absah

dapat membatasi kebebasan, dan seterusnya. Satu-satunya pembatasan kemungkinan

penyalahgunaan kekuasaan politik adalah Hukum. Kenyataan bahwa semua putusan

seperti itu bukan diambil oleh kekuasaan eksekutif tetapi oleh badan badan legislatif,

dianggap merupakan penjagaan terhadap kesewenang-wenangan. Namun apabila kita teliti

secara lebih mendalam, kita menyadari bahwa itu tidak memperlihatkan bagaimanahukum itu akan dibuat: meskipun semuanya menekankan bahwa semua warga negara harus

ikut serta dalam pembuatan undang-undang, baik secara langsung maupun dengan

perantaraan wakil-wakil mereka, namun semuanya tidak menjelaskan syarat-syarat

minimum yang harus dipenuhi agar hukum itu benar-benar menjadi kehendak rakyat

sesungguhnya(kursi penulis).

Dari sudut pandang teori kelompok, pengesahan undang-undang melalui badan legislatif

melulu dilihat sebagai perebutan pengaruh antar kelompok yang berkompetisi, yang masing-

masingnya berusaha memajukan kepentingan sendiri (Rodee dkk,2011;15). Hal ini membuktikan

bahwa produk hukum yang dibuat oleh badan legislatif, bukanlah sepenuhnya mewakilikehendak rakyat, bahkan bisa jadi berlawanan dengan kehendak rakyat itu sendiri yang

seharusnya diwakili. Dengan demikian akan berpotensi melanggar hak-hak rakyat yang

ditetapkan oleh konstitusi, padahal konstitusi itu sendirilah yang merupakan kehendak rakyat

dalam arti yang sesungguhnya. Bukan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif

dengan eksekutif, karena nilai konstitusi lebih tinggi kedudukannya daripada undang-undang.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga negara yang diberikan tugas untuk melindungi hak-


6/33

hak rakyat dengan menjungjung tinggi supremasi konstitusi dari tindakan penyalahgunaan

kekuasaan oleh lembaga-lembaga politik, yang diberikan mandat oleh rakyat itu sendiri. Bahkan

hendaknya undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif harus mendasarkan diri kepada

keadilan, tentunya juga berdasarkan nilai-nilai konstitusi. Hal ini sesuai dengan pendapat

Prodjodikoro (1981;33) yang menyatakan bahwa badan legislatif dalam merancangkan dan

membikin undang-undang harus memperhatikan keadilan. Jangan sampai, suatu undang-undang

mengandung peraturan yang bersifat diskriminatif dan menguntungkan satu pihak saja yang

tidak seimbang dengan apa yang dibagikan kepada pihak lain.

Dari segi konsepsinya, apa yang terkandung dalam perkataan constitutional review itu

jelas berkaitan erat dengan prinsip supremasi konstitusi (supremacy of the constitution). Prinsip

ini dalam perkembangan sejarahnya berhadap-hadapan dengan doktrin kedaulatan parlemen

(sovereignity parliament) atau prinsip supremasi parleman yang berdaulat. Dalam sistem

pengujian konstitusionalitas (constitutional review), terkandung pengertian bahwa yang

supremeitu adalah konstitusi (the idea of the supremacy of the Constitution), bukan parlemen.

Untuk menjamin supremasi hukum tertinggi tersebut atau the supreme law of the land,

diperlukan lembaga tersendiri yang terbebas dari pengaruh cabang kekuasaan legislatif ataupun

eksekutif (Asshiddiqie,2010;30). Dapat dikatakan bahwa perkembangan ke arah terbentuknya

Mahkamah Konstitusi, merupakan kelanjutan dari perkembangan kedaulatan rakyat yang

kemudian terwujud dalam bentuk lembaga legislatif, dimana diawali daripada berpindahnya

sebagian kekuasaan raja ke tangan parlemen dalam pembuatan peraturan yang mengikat,

kemudian disusul pula dengan berpindahnya kekuasaan untuk mengadili ke tangan yudisial, yang

kedudukannya berdiri sendiri serta kemudian membalutnya dengan kedaulatan hukum.

Diadopsinya prinsip pengujian konstitusional (constitutional review) tersebut berkaitan

pula dengan pengertian bahwa kekuasaan negara harus dipisah-pisahkan secara horizontal

(horizontal separation of power) antar berbagai lembaga negara (state organs) yang sederajat

satu sama lain bersifat saling mengendalikan (Asshiddiqie,2006). Adanya Mahkamah Konstitusi

merupakan suatu bentuk upaya dalam mengimbangi atas kekuasaan legislatif maupun kekuasaan

eksekutif (Hamidi dan Lutfi,2010;31). Prinsip inilah yang biasa disebut cheks and balances. Di

samping itu, pengujian konstitusional (constitutional review) juga dikaitkan dengan berlakunya

prinsip pemisahan kekuasaan secara vertical (vertical separation of power) sebagaimana

dimaksud di atas.

Selain itu, dianutnya sistem pengujian undang-undang adalah merupakan suatu

konsekuensi bagi negara yang menganut prinsip hierarki norma, seperti teori dari Hans Kelsen

dan Hans Nawiasky. Mengenai norma dalam sistem norma yang dinamik, Hans kelsen

mengajarkan, bahwa suatu norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi, norma ini dibentuk

oleh norma lebih tinggi, dan demikian hal itu seterusnya sampai berhenti pada norma yang

tertinggi lagi yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi melainkan diperkirakan

(Presupposed, voorondersteld) atau ditetapkan terlebih dahulu voraugezetztkeberadaannya oleh

masyarakat atau rakyat sendiri. Kelsen menamakan norma tertinggi ini Grunorm, Basic Norm


7/33

(Norma Dasar). Hans Nawiasky mengatakan, norma tertinggi dalam negara sebaiknya tidak

disebut Staatgrunorm melainkan Staatfundamentalnorm, norma fundamental negara.

Pertimbangannya ialah karena Grunormdari suatu tatanan norma pada dasarnya tidak berubah-

ubah, sedang norma tertinggi suatu negara mungkin berubah-ubah oleh pemberontakan, coup

detat,putsch, anschluss, dan lain sebagainya (Atammimi, 1990;358-359, Indrati,2007;48).

Oleh karena itu, dapatlah dikatakan kemudian bahwa peraturan itu mempunyai hierarchis

(tingkatan), dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang

lebih tinggi tingkatnya (Soemitro,1992;35). Hal mana adalah sesuai dengan adagium lex superior

derogate legi inferiori, jika dua (norma) hukum bertentangan yakni antara hukum yang

kedudukannya lebih rendah dengan hukum yang kedudukannya lebih tinggi, maka hukum yang

kedudukannya lebih tinggi mengalahkan hukum yang kedudukannya lebih rendah. Adanya

ketentuan tersebut merupakan asas hukum yang terjelma di belakang setiap sistem hukum

peraturan perundang-undangan. Jadi, asas hukum bukanlah kaedah hukum yang konkrit,

melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak

(Mertokusumo,1996;33). Bahkan, dikatakan bahwa azas hukum merupakan jantungnya

hukum, dengan adanya azas hukum dimungkinkan adanya peyimpangan-penyimpangan hukum

dikarenakan terjadinya bentrokan antara peraturan-peraturan hukum yang konkrit, sehingga

membuat hukum semakin luwes. Fungsi daripada asas hukum setidaknya untuk menjaga

ketaatan asas, menyelesaikan pertentangan yang terjadi dalam sistem hukum, dan sebagai

rekayasa sosial baik dalam sistem hukum mupun dalam sistem peradilan. Selain itu, sebenarnya

masih ada asas-asas yang berlaku lainnya dalam ilmu hukum seperti lex posteriori derogate legi

priori (aturan hukum yang baru menyampingkan aturan hukum yang lama, dalam mengatur

mengenai hal yang sama), asas legalitas (nulum delicticum nulla poena sine pravea lege poenali

(Pasal 1 ayat KUHP), asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), hakim tidak bolehmenolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukum atau hukumnya

kurang jelas (ius curia novit), ketentraman masyarakat harus dipulihkan kembali (restutio in

integrum), eidereen wordt geacht de wette kennen, gogattionis poenam nemo patitur, lex dura

sed temen/lex dura secta mante scripta, lex minimum cogit ad imposibiliadll.

Untuk lebih jauh lagi mengetahui tentang lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi,

khususnya di Indonesia, maka perlulah diceritakan kembali sedikit terkait dengan sejarah pada

awal mulanya perdebatan, pada saat pembahasan konstitusi pertama, yang berkaitan dengan

perdebatan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dilanjutkan kembali dalam

sejarah perjalanannya yang ternyata lembaga ini sangat dibutuhkan oleh republik ini, namunkarena kekuasaan yang sifatnya otoritarian sehingga pada akhirnya pemikiran terkait dengan

dibentuknya Mahkamah Konstitusi terhenti untuk waktu sejenak. Kemudian kesempatan untuk

membentuk lembaga negara yang bernama Mahkamah Konstitusi (constitutionalcourt) datang

kembali, bahkan mewarnai perdebatan di MPR, hingga akhirnya kemudian benar-benar di

adopsinya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan pelindung konstitusi. Untuk itu, baiklah


8/33

telusuri sedikit sejarah berkaitan dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang akan

diuraikan di bawah ini.

Untuk di Indonesia, sejarah terkait keberadaan hak untuk menguji UU terhadap UUD di

Indonesia sebenarnya dapat telusuri lebih jauh dengan adanya pendapat yang diusulkan oleh

Moh.Yamin dalam sidang BPUPK yang menyatakan bahwa Balai Agung janganlah sajamelaksanakan bagian kehakiman, tetapi juga hendaklah menjadi badan yang membanding (kursif

penulis), apakah Undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak melanggar

Undang-Undang Dasar republik atau bertentangan dengan hukum adat yang diakui, ataukah

tidak bertentangan dengan syariah agama Islam (Setneg,1995;299). Namun, dalam perjalanannya

ternyata pendapat berupa usul yang diusulkan oleh Yamin tersebut tidak disetujui oleh Soepomo

dengan alasan sebagai berikut.

Kecuali itu tuan Paduka Ketua, kita dengan terus terang akan mengatakan, bahwa para ahli

hukum Indonesia pun sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam hal ini, dan Tuan

Yamin harus mengingat juga bahwa di Austria, Ceko-Slowakia dan Jerman waktu Weimerbukan Mahkamah Agung, akan tetapi pengadilan special, constitutioneel-hof, suatu

pengadilanspesifiek- yang melulu mengerjakan konstitusi. Kita harus mengetahui, bahwa

tenaga kita belum begitu banyak, dan bahwa kita harus menambah tenaga-tenaga, ahli-ahli

tentang hal itu. Jadi, buat negara yang muda saya kira belum waktunya, mengerjakan

persoalan ini (kursif penulis) (Setneg,1995;306).

Selain masih minimnya tenaga ahli sebagaimana dimaksudkan di atas oleh Sopomo, bahwa

Undang-Undang 1945 juga tidaklah sama dengan negara yang menganut sistem pemerintahan

yang memisahkan lembaga-lembaga negara (separation of power). Dikarenakan menurut

Soepomo bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah menganut pembagian kekuasaan(distribution of power), bukan pemisahan kekuasaan secara prinsipil di antara ketiga lembaga

negara sebagaimana dimaksud oleh Montesquieu. Asshiddiqie dalam Arifin dan Wardi (2002;22)

menyatakan bahwa kalau kita simak perdebatan para foundingfatherskita dulu, mengapa MA

tidak mempunyai kewenangan menguji UU, alasannya karena tidak ada separation of power,

sehingga yang berhak menguji UU adalah lembaga yang membuatnya sendiri. Lembaga yang

dimaksud dalam hal ini adalah legislatif (DPR) dan eksekutif (Presiden), dalam arti yang

dimaksud adalah review yang dilakukan kemudian oleh lembaga politik (political review or

legislative riview), bukan yudicial review) yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Hal inilah

yang kemudian terjadi di Belanda yang menganut konsep kedaulatan rakyat, dengan

menempatkan kedudukan lembaga legislatif (parlemen) sebagai lembaga yang diberikan

kedaulatan oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, pengadilan

tentunya tidak dapat menguji produk yang dibuat oleh lembaga yang memegang kedaulatan

rakyat. Menurut Asshiddiqie (2012) pernyataan Soepomo dikarenakan dalam sistem Hukum

Belanda ada doktrin bahwa undang-undang memang tidak dapat diganggu gugat. Atas dasar

itulah, Soepomo tidak menerima ide untuk menguji undang-undang oleh Mahkamah Agung.

Dalam sejarah perjalanannya ternyata kebutuhan akan adanya pelembagaan yudicial review


9/33

sebenarnya sudah mulai nampak, terutama setelah jatuhnya Orde Lama dari tampuk

kekuasaannya, yang pada saat pemerintahannya telah banyak melakukan tindakan-tindakan yang

pada dasarnya bertentangan dengan UUD 1945, terutama dalam kaitannya dengan berbagai

peraturan berupa penetapan-penetapan Presiden yang dibuat kemudian, dengan melabrak

peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di atasnya, namun pada akhirnya

tindakan-tindakan tersebut berakhir setelah kejatuhannya, yang ditandai dengan adanya

Supersemar dari Presiden Soekarno kepada Soeharto.

Pada awal Orde Baru, ketika sistem politik berjalan dengan langgam yang agak demokratis

atau libertarian, masalah hak menguji materiil telah mulai diperdebatkan. Panitia ad hoc di

MPRS pada tahun 1967-1969 telah merekomendasaikan beberapa hal termasuk diberikannya hak

menguji materiil atas undang-undang kepada Mahkamah Agung. Rekomendasi yang

disampaikan oleh panitia ad hoc II (membidangi reorganisasi pemerintahan ini) ditolak oleh

pemerintah, seperti yang dialami oleh panitia ad hoc IV (yang membidangi dan menyusun

Rancangan UU tentang Hak Asasi Manusia). Melalui Menteri Kehakiman, Oemar Seno Adji,

pemerintah menolak hampir setiap premis dan kesimpulan panitia ad hoc II dengan menyatakan

bahwa hanya MPR yang dapat bertindak sebagai pengawal konstitusi dan MPR telah melakukan

fungsi itu ketika memerintahkan kepada Presiden dan parlemen untuk mencabut beberapa

produk peraturan perundang-undangan yang diwariskan oleh demokrasi terpimpin(Mahmud

MD,2011;350).

Percobaan pertama yang kita adakan dapat dikatakan barulan muncul setelah era reformasi,

yaitu dengan ditetapkannya Ketetapan MPR-RI No. III/MPR/2000 yang memberikan kepada

MPR kewenangan aktif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Sebelum ini, prosedur

pengujian (judicial review) oleh Mahkamah Agung hanya dibatasi pada objek peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian,

pengujian oleh Mahkamah Agung itu bukanlah pengujian mengenai konstitusionalitas,

melainkan hanya pengujian legalitas peraturan perundang-undangan. Pengujian aktif (active

review) yang seyogianya akan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan

TAP MPR. No. III/MPR/2000 tersebut, sampai masa berlakunya ketetapan MPR tersebut

berakhir, tidak pernah dilaksanakan, karena memang tidak ada mekanisme yang

memungkinkannya secara teknis dapat dilaksanakan. Sekiranya pun hal itu dapat dilaksanakan,

maka niscaya apa yang dilakukannya tidak dapat disebut dengan istilah judicial review,

melainkan merupakan legislative review karena organ MPR itu sendiri termasuk cabang

kekuasaan legislatif (Asshiddiqie,2010;ix-x)

Dengan demikian, dalam sejarahnya perjalanan berkaitan dengan pengujian peraturan

perundang-undangan di Indonesia telah diperdebatkan dalam waktu yang cukup panjang.

Sepanjang perjalanannya memang terlihat bahwa yang menjadi bahan perdebatan adalah masalah

pengujian peraturan perundang-undangan, maupun lembaga yang nantinya berwenang untuk

melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Maka, yang baru menjadi kesepakatan

pada waktu itu adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya


10/33

dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ternyata pengujian terhadap undang-undang barulah dapat

dilaksanakan setelah era reformasi, namun dalam pelaksanaan pengujian undang-undang

terhadap UUD 1945, bukanlah dilakukan oleh Mahkamah Agung melainkan dilakukan oleh

Mahkamah konstitusi sebagai lembaga tersendiri yang kedudukannya terlepas dari struktural

Mahkamah Agung, bahkan memiliki kedudukan yang sejajar sebagai lembaga negara yang

sama-sama merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.

Terkait dengan di Indonesia, maka untuk pembentukan Mahkamah Konstitusi

(constitutional court) tidak terlepas dari adanya perubahan sistem ketatanegaran (constitutional

system) yang terjadi dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR pada

tahun 1999 hingga 2002. Menurut Jundiani (2010;2) bahwa perubahan tersebut juga

mempertegas pembagian tugas antar lembaga negara dengan sistem saling mengawasi dan

mengimbangi (checks and balances). Terkait dengan pembentukan MK, Ginting (2006;63)

menyatakan bahwa ditinjau dari aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang

membentuk MK sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang

membentuk lembaga ini.

Perubahan tersebut dilatar belakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan

yang demokratis dengan checks and balancesyang setara dan seimbang di antara cabang-cabang

kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak

asasi manusia (Ashiddiqie,2004;3). Apa yang dinyatakan di atas adalah merupakan bahan yang

kemudian melatar belakangi serta membidani kelahiran MK di Indonesia. Supremasi hukum

(supremacy of law) yang berpuncak pada konstitusi, yang dalam hal ini adalah UUD 1945

sebagai konstitusi negara Indonesia, yang juga berkedudukan sebagai hukum dasar (basiclaw).

Dalam hal tersebut haruslah pula diperhatikan oleh para pembentuk peraturan perundang-

undangan dengan menjadikan UUD 1945 sebagai dasar hukumnya. Bahkan, dalam Pasal 3 UU

No. 12 Tahun 2011 menyatakan dengan tegas bahwa : Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasardalam Peraturan Perundang-undangan (kursif

penulis). Dengan begitu, dapat dikatakan kemudian bahwa UUD 1945 adalah untuk peraturan

perundang-undangan tertinggi yang pada gilirannya menjadi dasar dan sumber peraturan

perundang-undangan bawahannya (Prakoso dan Murtika,1987;78). Dengan demikian, sebagai

hukum dasar tentunya memiliki kekuatan yang lebih utama, dibandingkan dengan sumber hukum

lainnya seperti undang-undang, yang merupakan perintah konstitusi untuk mengatur hal-hal yang

memang tidak diatur di dalam konstitusi, untuk kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan

yang kedudukannya lebih rendah. Namun, kemudian jika dibandingkan dengan kedudukanPancasila, maka dapatlah dikatakan bahwa UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih rendah.

Hal mana sebenarnya dapat kita ketahui dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dihapus terkait

dengan hubungan antara Pancasila dan UUD 1945. Apabila pokok-pokok pikiran yang

terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan Pancasila yang menciptakan

pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945, dengan demikian Pancasila merupakan Norma

Fundamental Negara (Staatfundamentalnorm) yang menjadi dasar dan sumber bagi Aturan Dasar


11/33

Negara/Aturan Pokok Negara (Verfassungnorm) yaitu batang tubuh (Indrati,2007;58-59). Tidak

lain, dikarenakan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum hukum (Pasal

2 UU No. 12 Tahun 2011). Bahkan kata sumber hukum sering pula digunakan dala m beberapa

arti, yaitu.

a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnyakehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.

b. Menunjukan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yangsekarang berlaku : hukum Perancis, hukum Romawi.

c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepadaperaturan hukum (penguasa masyarakat).

d. Sebaga sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis dan sebagainya.

e. Sebagai sumber terjadinya hukum : sumber yang menimbulkan hukum (Zavergendalam Mertokusumo,1996;69, Ridwan HR,2011;55).

Dalam kaitannya dengan sumber hukum, Apeldoorn (2011,73-78) menyatakan bahwa

sumber hukum dipakai dalam arti sejarah, kemasyarakatan, filsafat dan formil.

a. Sumber hukum dalam arti sejarah1. Dalam arti sumber pengenalan hukum, yakni semua tulisan, dokumen, inskripsi,

dsb., darimana kita dapat belajar mengenal hukum sesuatu bangsa pada sesuatu

waktu.

2. Dalam arti sumber-sumber darimana pembentuk undang-undang memperoleh bahandalam membentuk undang-undang, juga dalam arti sistem-sistem hukum, darimana

tumbuh hukum positif suatu negara.b. Sumber hukum dalam artisosiologis

Sumber hukum ialah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya

keadaan-keadaan ekonomi, pandangan agama, saat psikologis.

c. Sumber hukum dalam artifilsafat1. Sebagai sumber hukum untuk isi hukum, dalam hal mana kita mengingat

pertanyaan : apabilakah isi hukum itu dapat dikatakan tepat sebagaimana mestinya,

atau dengan perkataan lain, apakah yang dipakai ukuran untuk menguji hukum agar

dapat mengetahui adakah ia ,,hukum yang baik?.

2. Sebagai sumber untuk kekuatan mengikatdari hukumd. Sumber Hukum dalam artiformil

Hal-hal ini kita sebut sumber hukum dalam arti formil, karena kita semata-mata

mengingat cara dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak

menanyakan asal-usul isi peraturan-peraturan hukum.

Selanjutnya kini kita memakai perkataan sumber hukum dalam arti formil.

1. Sumber hukum dalam arti formil;2. undang-undang;


12/33

3. Kebiasaan;4. Traktat.

Dengan berdasarkan pada pembagian sumber hukum sebagaimana tersebut di atas, maka

dapatlah kemudian dikatakan bahwa undang-undang termasuk ke dalam sumber hukum yang

dikatagorikan dalam arti formil. Hal ini dikarenakan sumber hukum formil merupakan tempatatau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan

bentuk dan cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Tentunya berbeda

dengan sumber hukum dalam arti materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil.

Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya :

hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan

keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas) perkembangan

internasional, keadaan geografis (Mertokusumo,1996;70). Dengan demikian, Pancasila

merupakan sumber hukum dalam arti materiil, yang menentukan isi hukum bahkan dalam

kaitannya dengan hal ini, bahwa Pancasila merupakan cita hukum (rechtsidee), sebagai cita

hukum dalam kaitan dengan ini, tentunya Pancasila memiliki dua fungsi, yaitu. (a) fungsi

regulatif, artinya cita hukum menguji apakah hukum yang dibuat adil atau tidak bagi masyarakat;

(b) fungsi konstitutif, artinya fungsi yang menentukan bahwa tanpa dasar cita hukum maka

hukum yang dibuat akan kehilangan maknanya sebagai hukum (Attamimi,1992). Dengan

demikian, menurut Mahmud MD (2009;61) bahwa peraturan perundang-undangan yang tertinggi

(UUD) harus bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UU

harus berdasar dan bersumber pada UUD.

Berkaitan dengan diberikannya sebuah lembaga kehakiman, untuk menguji sebuah produk

politik menurut UUD 1945 merupakan suatu perkembangan yang baru dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia. Bahwa undang-undang tersebut dibuat dua lembaga (dalam hal ini

DPR dan Presiden) yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Sebenarnya lebih elegan,

jika suatu undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dan eksekutif, jika kemudian

ternyata bertentangan dengan UUD 1945 seharusnya segera ditinjau pula oleh kedua lembaga

yang membuat tersebut (political review or legislative review). Namun, bisa saja memang dalam

kenyataaan ada kesengajaan dari para pembentuk undang-undang, untuk membuat suatu

peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang jiwanya bertentangan dengan UUD

1945, sehingga tentunya akan mustahil, untuk suatu lembaga negara yang membuat undang-

undang tersebut, kemudian meninjau produknya sendiri. Belajar dari pengalaman masa lalu,

kalau hanya mengandalkan legislative review hasilnya tidak begitu menggembirakan karenatidak menampung derasnya aspirasi keadilan yang hidup dan berkembang di tengah aspirasi

masyarakat (Yasabari,1984;62). Lagi pula lembaga legislatif sendiri bukanlah sebuah lembaga

yang dipandang cocok untuk menguji undang-undang, dikarenakan undang-undang sendiri

merupakan hukum karena sudah diundangkan dalam lembaran negara. Sedangkan bilaman yang

menguji undang-undang tersebut adalah lembaga politik, tentunya yang menjadi pertimbangan

utama adalah politis. Lembaga legislatif tidak dapat melakukan pengujian undang-undang


13/33

terhadap UUD 1945, terutama mengeluarkan putusan dalam bentuk pembatalan undang-undang

tersebut, melainkan hanya dapat melakukan perubahan melalui hak amandemennya

(amandement) ataupun menggantinya dengan undang-undang yang baru, sehingga ketentuan

undang-undang tersebut kemudian menjadi tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Yang

tentunya berbeda kemudian dengan lembaga Mahkamah Konstitusi yang memang dari awalnya

bertugas untuk mengawal supaya konstitusi tersebut dijalankan dengan konsisten (the guardian

of constitution) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (the interpreter of constitution). Sehingga,

jika ternyata ada undang-undang yang kemudian benar-benar bertentangan dengan UUD 1945,

maka lembaga ini kemudian dapat menyatakan untuk tidak memberlakukan undang-undang

tersebut, dengan cara membatalkannya lewat putusan yang dinyatakan kemudian. Dari sisi

hukum dapatlah kemudian dikatakan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah kelanjutan

dari perubahan supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi (supremacy of law). Di samping

itu, Mahkamah Konstitusi dalam mengawal (guardian), mengontrol (control) dan mengimbangi

prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi yang sering kali hanya mengandalkan kekuatan

politik,dapat dikendalikan dan diimbangi dengan prinsip demokrasi itu sendiri dan prinsipkonstitusionalisme atau negara hukum (Constitutional democracy or rule of law or rechtsstaat).

Untuk lebih jelasnya, terkait dengan adanya perubahan terhadap kekuasaan kehakiman

setelah adanya amandemen terhadap UUD 1945, dapat kita lihat mulai dari ketentuan Pasal 24

UUD 1945 tepatnya dalam Bab IX, bunyi pasal tersebut, yaitu.

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilanyang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi.

3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalamundang-undang (kursif penulis).

Terkait dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, maka Azhary (2006;97) memberikan

pengertian kemerdekaan yudisial adalah kemerdekaan dari segala macam bentuk pengaruh dan

campur tangan kekuasaan lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif. Dalam melaksanakan

seluruh tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim diwajibkan untuk tetap mempertahankan

kemandirian sistem peradilan. Ini artinya bahwa asas imparsial dan bebas merdeka itu tidak

boleh digunakan sebagai perisai dalam melindungi anasir-anasir negatif yang mungkin sajabermain ketika peradilan memutus perkara (Asshiddiqie dan Syahrizal,2012;91). Bahkan, dengan

adanya doktrin kebebasan kekuasaan peradilan, kemudian Soepomo (2005;67) berpendapat

dengan menyatakan bahwa dimana undang-undang memberi peraturan, hakim adalah bebas di

dalam menentukan keputusannya. Asas kebebasan peradilan merupakan dambaan setiap bangsa.

Yang dimaksudkan dengan kebebasan peradilan atau hakim ialah bebas untuk mengadili dan

bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil(Mertokusumo,2006;46). Kemerdekaan dan


14/33

kebebasan hakim dalam arti luas yaitu bebas dari pengaruh pemerintah maupun kekuatan di luar

pemerintah (pendapat umum, pers dan sebagainya) (Manan dan Magnar,1997;91). Hal ini

dikarenakan menurut Basah (1985;28) bahwa peradilan merupakan suatu kekuasaan (dalam arti

functie), yang berdiri sendiri berdampingan dengan kekuasaan lainnya. Dalam hal ini berarti

tidak dibenarkan untuk mempengaruhi hakim baik dengan melalui tekanan, paksaan maupun

karena kekuasaan yang dimilikinya sehingga hakim merasa tidak bebas dalam memberikan

keputusan (Afandi,1981;65). Agar pengadilan benar-benar dapat menjadi benteng terakhir

tegaknya hukum dan keadilan (Nasution,2007;6). Sehingga, menurut Supriyanto (2004;10)

dengan pendapatnya menyatakan bahwa the Independence of Judiciary is core element of

supremacy of law and democracy) yang sangat didambakan, dapat terwujud. Maka, seharusnya

dalam hal ini, hakim memutuskan sendiri, memberi intepretasi sendiri atas kewenangannya

sendiri dan dia terikat pada hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Seorang hakim tidak hanya

tergantung kepada siapapun, namun dia juga harus tidak memihak

(Hadjon,dkk,2005;289).Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap

siapapun. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang(Pasal4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009). Bahkan, para pencari keadilan dapat mengawasi peradilan,

karena memiliki hak ingkar, sehingga hakim menjadi lebih objektif dalam memeriksa kasus

(lihat Pasal 17 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009). Tidak lain agar tugas yang dilakukan badan ini

mencerminkan keadilan yang objektif (Azhary,1986;61). Dengan perkataan lain bahwa yang

wajib ditegakan oleh hakim itu bukan hanya hukum akan tetapi secara sekaligus juga keadilan

(Kuffal,2004;39). Karena keadilan adalah unsur dari hukum (Mertokusumo,2005;9).

Mahmud MD (2010;87) menyatakan bahwa kebebasan lembaga peradilan dari campur

tangan kekuatan di luarnya merupakan masalah esensial dalam penegakan hukum. Terkait

dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, Mertokusumo (2006;19) kemudian berpendapatbahwa kebebasan kekuasaan kehakiman, yang penyelenggaraannya diserahkan kepada badan-

badan peradilan, merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Pada hakekatnya kebebasan ini

merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasannya dipengaruhi

oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun, campur tangan akan

menyebabkan hakim tidak bebas dalam menegakan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan

tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran dan keadilan

(Najih,2008;8). Hakim harus mengadili menurut hukum dan menjalankan dengan kesadaran akan

kedudukan, fungsi dan sifat hukum (Setiyono,2008;33). Dengan demikian, maka Utama

(2007;34) berpendapat dengan tegas bahwa badan peradilan di negara hukum, merupakan sub

sistem hukum yang paling kentara sekaligus, menjadi wujud nyata bekerjanya hukum. Hal ini

tidak lain dikarenakan menurut Huijbers (2011;87) bahwa prinsip kedaulatan kekuasaan

yudikatif sangat mendorong perkembangan negara hukum. Peran Lembaga Peradilan yaitu untuk

menjamin penerapan hukum dalam masyarakat dapat berlangsung dengan baik dan mencapai

sasaran (Perwita dan Yani,2011;114). Harahap (2005;59-60), menyatakan bahwa tujuan utama

amanat kemerdekaan yang diberikan kepada peradilan, agar para pejabat fungsional yakni para

hakim yang memeriksa dan memutus perkara benar-benar menegakan hukum dan keadilan


15/33

berdasarkan hukum dan kebenaran sesuai dengan hati nurani. Hanya peradilan yang bebas dan

merdeka yang dapat menegakan hukum dan keadilan hakiki (to the ultimate truth and justice).

Dengan demikian, seperti pernyataan tersebut di atas yang pada dasarnya menyatakan

bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, maka Mahkamah Konstitusi

tentunya juga merdeka dalam menjalankan tugas. Hal ini tidak lain dikarenakan MahkamahKonstitusi sendiri merupakan salah satu lembaga yang berutagas untuk menjalankan kekuasaan

kehakiman, di samping adanya Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya

Mahkamah Konstitusi tidak dapat diintervensi oleh kekuatan apapun, sehingga diharapkan

putusan yang diambilnya kemudian adalah berdasarkan kebenaran dan keadilan, yang tentunya

selalu menjungjung tinggi konstitusi sebagai pedomannya. Kalau larangan campur tangan dari

kekuasaan extra-judissiil ke dalam bidang peradilan itu pada umumnya diakui sebagai salah satu

aspek dari peradilan bebas, sebaliknya campur tangan kekuasaan yudikatif ke dalam bidang

eksekutif dan legislatif dalam bentuk judicial review belumlah ada pemecahannya yang

memuaskan (Mertokusoumo,2011;129).

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa

Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, yang

berdampingan dengan Mahkamah Agung, yang juga merupakan pelaku kekuasaan kehakiman.

Keduanya tidak memiliki hubungan secara vertical namun memiliki hubungan secara horizontal

sebagai lembaga negara. Dan juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 24 bahwa Mahkamah

Agung memiliki empat peradilan yang ada dibawahnya, yang pada akhirnya semua keputusan

berpuncak kepada Mahkamah Agung. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung serta keempat badan peradilan di bawahnya,

keempat peradilan yang dimaksud adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer

dan Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu juga diakui adanya Mahkamah Konstitusi, yang

berdiri di luar Mahkamah Agung (supreme court) sebagai salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sejajar dengan

Mahkamah Agung, yang dinyatakan sama-sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang

merdeka sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Keduanya adalah

penyelenggara tertinggi dari kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa

dengan adanya perubahan UUD 1945, maka selain Mahkamah Agung sebagai puncak pelaksana

kekuasaan kehakiman dari lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, juga terdapat

Mahkamah Konstitusi yang secara fungsional juga sebagai pelaksanan kekuasaan kehakiman,

namun tidak mempunyai hubungan struktural dengan MA (Latif,2009;50).

Selanjutnya, berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan

pula dalam UUD 1945, maka dapatlah kemudian dilihat dari ketentuan Pasal 24C UUD 1945,

yang mengatur hal-hal berkaitan dengan kedudukan, tugas,fungsi dan kewenangan dari

Mahkamah Konstitusi. Untuk itu marilah kemudian kita simak ketentuan dari Pasal 24C UUD

1945, yaitu sebagai berikut.


16/33

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus

perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan PerwakilanRakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut

Undang-Undang Dasar.

3. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yangditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah

Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

4. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilihdaridanolehhakim konstitusi.5. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap

sebagai pejabat negara.6. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan

lainnyatentang Mahkamah Konstitusi diaturdenganundang-undang (kursif penulis).

Dalam 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diatur kembali

berkaitan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu.

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadilipada tingkat pertama dan terakhir yangputusannyabersifatfinaluntuk:

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikanoleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Memutuspembubaran partai politik; dan Memutusperselisihan tentang hasilpemilihan umum (kursif penulis).

Berkaitan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal

24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi

memiliki kewenangan untuk menjaga konstitusi, dengan jalan menguji undang-undang yang

dibuat oleh lembaga legislatif yang memang diperintahkan oleh konstitusi yaitu DPR dan

Presiden. Ternyata Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban lainnya seperti apa yang telah

ditentukan dalam UUD 1945 tentang kewajiban MK untuk memutuskan pendapat DPR

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Presiden menurut UUD 1945. Dalam

ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 merupakan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi

untuk memutuskannya, bahkan dinyatakan bahwa putusannya final sejak diucapkan, dan tidak

ada upaya hukum lagi untuk melawan putusan tersebut. Pernyataan tersebut kemudian juga dapat

diketahui dari Penjelasan 10 UU No. 8 Tahun 2011 yang pada dasarnya telah mengubah bunyi

penjelasan pada pasal yang sama dalam UU No. 24 Tahun 2003, bunyi penjelasan tersebut

adalah Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi


17/33

langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang

dapat ditempuh. Sifatfinal dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini

mencakuppulakekuatanhukummengikat (final and binding)(kursif penulis).Juga ditentukan

kembali dalam ketentuan ayat (2) Pasal 24C UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki

kewajiban untuk memutuskan pendapat DPR terkait dugaan pelanggaraan hukum oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Bahkan banyak yang kemudian mengatakan

bahwa adanya ketentuan ayat (2) dari Pasal 24 UUD 1945 tersebut bukanlah kewenangan

Mahkamah Konstitusi, melainkan hanyalah merupakan kewajibanhukum, hal mana dikarenakan

bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidaklah bersifat final dan mengikat

sebagaimana dimaksudkan di atas. Karena dalam UUD 1945 sendiri masih diperlukan proses

politik, terutama setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi, yang mana semuanya

memang telah ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Berkenaan dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka kemudian dapatlah dikemukakan terlebih

dahulu tentang teori yang berkenaan dengan pengertian hak uji pada umumnya, dengan tujuan

untuk lebih memahami apa maksudnya. Mengenai istilah atau pengertian hak uji atau

totsingrecht (bahasa Belanda) ini, oleh Jimly Asshiddiqie dibedakan antara toetsingsrecht,

judicial review, judicial preview, legislative review, executive review, constitutional

review.

Menurut Asshiddiqie dalam Said (2011;79-80) bahwa hak atau kewenangan menguji atau

hak menguji atau hak uji dalam bahasa Belandanya disebut toetsingsrecht itu diberikan kepada

hakim, maka namanya adalah judicial review atau review oleh lembaga peradilan. Jika

kewenangan menguji diberikan lembaga legislative, maka namanya bukan judicial rivew

melainkan legislative review. Jika yang melakukan pengujian itu adalah pemerintah, maka

namanya tidak lain adalah executive review, bukan yudicial review. Dalam Blacks Law,

Judicialreviewdiartikan sebagai power court to review decision of another department or level

government(Fatmawati,2005;8).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka menurut pendapat Ranggawidjaja yang

kemudian menyatakan ada tiga katagori besar tentang pengujian peraturan perudang-undangan,

yaitu.

1. Pengujian oleh badan peradilan(yudicial review),2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (political review), dan3. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (administrative review)

(Ranggawidjaja,1998;101).

Sedangkan, jika pengujian dilakukan kemudian terhadap norma hukum yang bersifat

abstrak dan umum (general and abstract norm) secara a posteriori maka pengujiannya dapat

disebut judicial review, tetapi jika pengujian itu bersifat apriori yaitu terhadap rancangan


18/33

undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen tetapi belum diundangkan sebagaimana

mestinya, maka namanya bukan judicial review, melainkan judicial preview. Jika ukuran

pengujian itu dilakukan dengan dengan menggunakan Konstitusi sebagai alatpengukur, maka

pengujian semacam itu disebut sebagai constitutional review atau pengujian konstitusional,

yaitu pengujian mengenai konstitusionalitas dari norma hukum yang sedang diuji (judicial

review on the constitutionality of law) (Asshiddiqie,2010;6). Apabila norma yang diuji itu

menggunakan undang-undang sebagai batu ujinya (maksudnya alat pengukur), seperti hak uji

yang dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 berwenang

menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, maka pengujian itu tidak dapat

disebut constitutional review, melainkan judicial review on the legality of regulation.

Namun, dalam sejarah perjalanannya semenjak di bentuk ternyata MK telah menuai

berbagai pujian maupun kritikan terutama dalam menjalankan wewenangnya berdasarkan UUD

1945. Bahkan dengan berbagai argumen yang mencoba untuk memberikan dukungan ataupun

yang memang tidak menyetujui daripada keberadaan lembaga ini. Berikut ini, merupakan

argumen yang dinyatakan oleh M. Dimyati Hartono (2009;69) tentang ketidaksetujuannya

terhadap keberadaan daripada lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia (constitutionalsystem), yang tentu menurutnya telah menimbulkan

suatu permasalahan tersendiri, menurutnya bahwa:

Undang-Undang adalah Produk Politik yang berdasar keputusan politik, dalam bentuk

yuridisnya, adalah sebuah undang-undang. Apakah layak Mahkamah Konstitusi, sebagai

sebuah lembaga yang ada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman dan tidak mendapat

delegasi kewenangan politik dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat (kursif

penulis), mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang yang merupakan produk

politik yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang mempunyai delegasi politik dari rakyat

(MPR/DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat)? Di sinilah kontradiksi dan

problematik dan konseptual yang timbul dari amandemen yang melahirkan Mahkamah

Konstitusi.

Jangan lupa bahwa undang-undang yang merupakan hukum adalah produk politik, sebagai

produk politik ada kepentingan-kepentingan politik yang mendorong lahirnya suatu undang-

undang.Terkait dengan undang-undang sebagai produk politik, maka dapatlah dirujuk kemudian

daripada pendapat Mahmud MD (2011;5) menurutnya pernyataan bahwa hukum adalah produk

politik adalah benar jika di dasarkan pada das sein dengan mengkonsepkan hukum sebagai

undang-undang. Dalam faktanya jika hukum dikonsepkan sebagai undang-undang yang dibuat

oleh lembaga legislatif maka tak seorang pun dapat membantah bahwa hukum adalah produk

politik sebab ia merupakan kristialisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak

politik yang saling bersaingan baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh

kekuatan politik yang terbesar. Kemudian masih berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka

menurut Sri Soematri dalam Halim (2000;18) yang mengkonstatasikan hubungan antara hukum

dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya. Jika


19/33

hukum diibaratkan rel, maka politik sebagai lokomotifnya, maka sering terlihat lokomotif itu

keluar dari rel yang semestinya dilalui. Oleh karena itu, undang-undang yang dibentuk oleh

legislatif adalah merupakan produk politik, yang tentunya hasil daripada pilihan-pilihan politik

yang ada pada saat kebijakan itu akan dibuat, yang tentunya juga pilihan tersebut sangat

berpengaruh terhadap produknya (hasilnya). Dengan demikian hukum bukan gejala yang bebas

nilai, tetapi di dalamnya terdapat perkaitan atau hubungan erat sekali dengan politik. Hukum

selalu merupakan produk dari proses politik (Latif dan Ali,2010;29). Tanpa adanya kekuatan

politik yang mendorongnya, maka tidak akan ada suatu undang-undang yang lahir, oleh karena

itu kekuatan politik merupakan latar belakang, yang kemudian sangat menentukan dalam

pembentukan undang-undang. Di samping itu, pergulatan-pergulatan kepentingan yang

mewarnai pada saat perumusan undang-undang dan dengan adanya pandangan berbeda tersebut

pada akhirnya kemudian dapat membuat undang-undang tersebut banyak menampung beragam

kepentingan yang berbeda, yang pada akhirnya kompromistis sifatnya. Soekanto dkk, (1981;20)

menyatakan bahwa terjadi pergulatan-pergulatan kepentingan antara kekuatan-kekuatan politik

yang saling bersaing tersebut dengan tujuan untuk menghasilkan produk politik, yang kemudianditetapkan sebagai produk hukum. Dengan adanya pergulatan politik, maka kekuatan politik

terbesarlah yang akan selalu memenangkannya, tanpa adanya kekuatan politik mayoritas yang

memang mendukungnya, maka kepentingan politik tersebut tidak akan dapat dijadikan sebuah

kebijakan dalam bentuk undang-undang. Oleh karenanya, dapatlah dinyatakan bahwa undang-

undang merupakan hasil suatu proses pembentukan yang berbelit (Iver,1988;25). Berkaitan

dengan undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama pemerintah, Mahmud MD (2011;10)

kemudian berpendapat dengan menyatakan bahwa sidang parlemen bersama pemerintah untuk

membuat undang-undang (UU) sebagai produk hukum pada hakekatnya merupakan adegan

kontestasi agar kepentingan dan aspirasi semua kekuatan politik dapat terakomodasi di dalam

keputusan politik dan menjadi UU. Undang-undang sebenarnya hanya syarat-syarat yang

ditetapkan asosiasi politis (Rousseau,1989;40). Dengan demikian, jika dalam kenyataannya

sudah ada lembaga yang diberikan kewenangan untuk membentuk undang-undang, kemudian

lembaga inilah yang akan menetapkan undang-undang, sesuai dengan apa yang kemudian

dipersyaratkan oleh konstitusi agar produknya itu dapat disebut sebagai undang-undang

(formal). Namun, karena banyaknya jumlah kepentingan yang ada dalam badan tersebut,

tentunya tidak sedikit aspirasi politik yang dibawa oleh anggota-anggota dalam badan tersebut,

selaku pelaku politik agar dapat meloloskan kepentingannya. Tentunya kepentingan-kepentingan

dalam badan legislatif, yang dibawa oleh anggota-anggota badan tersebut, sangatlah berpengaruh

terhadap produk hukum yang kemudian akan dilahirkannya. Bahkan, anggota-anggota dalam

badan tersebut ternyata bukanlah satu-satunya sebagai penyebab yang kemudian membentuk

karakter hukum, karena dapat saja pengaruh tersebut datang rezim yang berkuasa pada saat itu.

Pernyataan tersebut dinyatakan karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahmud MD

dalam Syaukani dan Thohari (2010;5-6) bahwa suatu proses dan konfigurasi politik rezim

tertentu akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian

dilahirkan. Dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukumnya berkarakter


20/33

responsif atau populistik, sedangkan untuk di negara yang konfigurasinya politiknya otoriter,

produk hukumnya berkarakter ortodoks dan konservatif atau elitis. Hal ini dapatlah diambil

berdasarkan kesimpulan dari pendapat Fuadi (2011;8) yang menyatakan bahwa ketika suatu

undang-undang dibuat oleh parlemen, atau ketika suatu aturan hukum diterapkan baik oleh

parlemen ataupun oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka hukum yang dibuat tersebut tidak

memperhatikan adanya aneka ragam persepsi masyarakat. Maka, produk hukum yang dilahirkan

adalah produk hukum yang elitis, konserfatif dan ortodok, yang mementingkan penguasa.

Dengan demikian, dapat dikatakan kegiatan lembaga legislatif merupakan pekerjaan, yang

mengolah berbagai kepentingan politik agar dapat disatukan, kemudian menjelma menjadi

sebuah bentuk aturan yang bersifat mengatur, mengikat dan bahkan memaksa rakyat, yakni

dalam bentuk undang-undang. Mahmud MD (2010;65) menyatakan bahwa dalam kenyataannya,

kegiatan legislatif (pembuatan undang-undang) memang lebih banyak memuat keputusan-

keputusan politik ketimbang menjalankan pekerjaan-pekerjaan hukum yang sesungguhnya

sehingga lembaga legislatif lebih dekat dengan politik daripada dengan hukum. Sedangkan

terkait dengan tranparansi dalam proses legislasi, Munti (2008;12) menggambarkan proseslegislasi yang harus disadari sebagai hal yang kompleks karena tidak transparan sehingga hanya

dimengerti dan diakses oleh sebagian kecil masyarakat. Bahkan, karena ketidak transparanan

dalam pembentukan undang-undang, sehingga di dalam suatu undang-undang ternyataa terdapat

motif-motif tertentu daripada maksud dari pembentuk undang-undang, bahkan Atkinson dalam

Martaniah (1984;13) menganggap motif sebagai suatu diposisi laten yang berusaha dengan kuat

untuk menuju ke tujuan tertentu; tujuan ini dapat berupa prestasi, afiliasi, ataupun kekuasaan.

Kesemua hal di atas menandakan bahwa kebijakan-kebijakan publik terlahir melalui proses-

proses politik yang tidak sederhana (Rohman,2009;94). Keputusan politik di dalam demokrasi

pada akhirnya menjadi suatu pilihan dari alternatif kebijakan yang ada (Maab dan

Fauzan,2012;6). Untuk itu diperlukan suatu pedoman yang wajib diikuti oleh setiap pembentuk

hukum di negara Republik Indonesia (Wijaya,2008;400). Apalagi sejak semula, seperti halnya

di Indonesia ini, prosedur pembuatannya haruslah demokratis (Rahardjo,1980;22). Bahkan dapat

dikatakan kemudian bahwa karakteristik hukum (undang-undang) yang baik adalah diterima oleh

masyarakat, tidak lain karena hukum itu sendiri bersifat terbuka, memberitahu terlebih dahulu,

tujuannya jelas, mengatasi goncangan. Bahkan dapat saja UU yang dibuat ternyata bertentangan

dengan moral dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, kualitas hukum

harus selalu diukur dengan norma moral, perundang-undangan yang immoral harus diganti

(Setiadi,2010;143). Karenanya, merupakan ukuran tambahan bagi Mahkamah Konsitusi untuk

menilai lebih lanjut terkait dengan suatu produk undang-undang yang bertentangan atau tidak

dengan UUD 1945.

Kemudian sesuai dengan badan yang membuat (menetapkan) undang-undang mempunyai

derajat di bawah Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusiderajattinggi (supreme

constitution). Ini berarti bahwa isi undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar (Busroh,1994;122). Maka berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan

karena Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.


21/33

Yang artinya memakai konstitusi sebagai alat pengukurnya (batu uji), sehingga dapat disebut

dengan constitutional review. Dengan konsekuensi itu juga MK berfungsi sebagai penafsir

final konstitusi (the final interpreter of the constitution) (Mahkamah Konstitusi,2010;1-2).

Terkait dengan pengujian norma hukum, Soemantri (1986;5) menyatakan pendapatnya,

yang mengadakan pembedaan adanya dua macam hak menguji, yaitu sebagai berikut:

a. Hak menguji formal (formale toetsingsrecht), danb. Hak menguji Material (materiele toetsingsrecht).Perkembangan dari kedua hal tersebut di atas, dikarenakan perkembangan atau perubahan

pengaturan pokok yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (Soehino,2007;1). Hak menguji

formal terhadap undang-undang adalah berkenan prosedur dalam pembuatan undang-undang

yang bersangkutan apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasarnya. Ini berkaitan dengan

bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku

(Mertokusumo,1996;70). Dengan kata lain, menurut Sanusi (1984;71) bahwa Undang-undang

dalam arti ini ditinjau darisudut pembentukannya. Dengan nada yang sama, Huijbers (2010;42)

menyatakan bahwa terkait dengan keabsahan hukum jika ditinjau secara formal adalah lazim

diterima bahwa hukum adalah legal, bilamana undang-undang dan peraturan yang ditentukan

oleh suatu instansi yang berwenang, yakni pemerintah yang sah, dan ditentukan menurut criteria

yang berlaku. Karena kita semata-mata mengingat caradan bentukdalam mana timbul hukum

positif, dengan tidak menanyakan asal-usul isi peraturan hukum (Apeldoorn,2011). Dengan

demkian, ini berkaitan dengan dengan bentukatau carayang menyebabkan peraturan hukum itu

formal berlaku (Ridwan HR,2011;61). Bentuk hukum tertulis macam ini dinamakan undang-

undangdalamartiformal, yakni hukum tertulis produksuatubadanlegislatifyangmelibatkan

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Kusumaatmadja dan Sidharta,999;60). Menurut

Kansil dan Christine (2002;157) bahwa hak uji formil, yaitu hak untuk menyelediki apakahundang-undang tersebut pada saat dibentuknya adalahsesuai dengan acara yang sah. Mahkamah

Konstitusi merupakan organ penjaga konstitusi, misalnya dapat diberikan wewenang untuk

hanya menyelidiki apakah norma yang harus diterapkan kepada suatu kasus konkret itu benar-

benar telah dibuat oleh organ legislatif; atau apakah norma itu telah dibuat oleh suatu organ

legislatif atau eksekutif yang kompeten untuk menerbitkan norma-norma umum

(Kelsen,2011;378). Dapatlah dikatakan kemudian bahwa berkaitan dengan pengujian undang-

undang secara formal oleh MK adalah untuk menyediki UU yang dikaitkan dengan cara

terjadinya dan lembaga(Mahmud MD dan Marbun,2000;25). Lembaga yang dimaksud tersebut

adalah lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan tersebut. Dengan demikian,

pendapat tersebut adalah sesuai dengan ketentun Pasal 5 huruf b UU No. 12 Tahun 2011, yang

berkaitan dengan adanya asas kelembagaan dan pejabat pembentuk yang tepat. Dalam Penjelasan

Pasal 5 huruf b UU No. 12 Tahun 2011, dinyatakan bahwa Yang dimaksud dengan asas

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan

Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan

Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan

atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak


22/33

berwenang(kursif penulis). Berkaitan dengan pengertian dibatalkan dan batal demi hukum,

Mahmud MD (2010;235) menyatakan bahwa dibatalkan berarti ketidakabsahannya berlaku sejak

tanggal ada pembatalan; sedangkan batal demi hukum berarti ketidakabsahannya mulai berlaku

sejak peraturan itu ditetapkan (yang berarti membatalkan pula akibat-akibat hukum yang timbul

sebelum ada pembatalan).

Dapat dikatakan bahwa menguji secara material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki

dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya (Soemantri,1986;8). Dan jika

terbukti maka bagian itu sajayang akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak

memiliki kekuatan hukum mengikat(Isra,2010;9). Kualitas materi UU berkaitan dengan apakah

pasal-pasaldalam sebuah UU sudah mencerminkan aspirasi masyarakat dan dapat menjadi titik

masuk bagi upaya perbaikan kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya (Hasan,2007; 58).

Hal ini dilakukan, apabila ada peraturan yang isinya benar-benar bertentangan dengan

peraturan yang lebih tinggi(Soemantri,1993;55). Dengan adanya ketentuan ini maka peraturan

hukum yang dibuat harus sesuai dengan jenis, hierarki dan muatan dalam peraturan perundang-

undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 hurf c UU No. 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Yang

dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi

muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (kursif

penulis).

Pada inti dasar dari adanya pembedaan antara pengujian secara formal dan materiil adalah

akibat dari putusanMahkamah Konstitusi yang kemudian pada akhirnya membatalkan undang-

undang tersebut. Jika pengujian yang dilakukan secara formal, berakibat daripada Mahkamah

Konstitusi untuk membatalkan daripada keseluruhan undang-undang yang dimintakan

pengujian. Hal ini dapat dilihat kemudian dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU No. 8 Tahun

2011 yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya

menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan

pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat(kursif

penulis).Tentunya berbeda dengan pengujian undang-undang secara material, yang hanya

mengakibatkan beberapa pasalatau bagiantertentusaja dari undang-undang tersebut kemudian

dinyatakan batal, dalam arti tidak terhadap pasal bagian lain dari undang-undang yang tidak

dimintakan pengujian. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil dapatpula dilihat kemudian dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 yang menyatakan

bahwa. Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi

muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian

undang-undang tersebuttidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (kursif penulis).


23/33

Dapat dikatakan, apabila suatu undang-undang dinyatakan bertentangan dengan Undang-

Undang dasar yang dilihat dari segi isinya, maka isi atau bagian tertentu yang dimintakan

pengujian dalam undang-undang tersebut, harus dinyatakan tidak mempunyai daya mengikat.

Yang berarti diuji hanya ayat, pasal tertentu atau bagian undang-undang saja dengan konsekuensi

hanya bagian, ayat, dan pasal tertentu saja yang kemudian dianggap bertentangan dengan

konstitusi, sehingga dapat dinyatakan batal serta tentunya tidaklah memiliki kekuatan untuk

mengikat. Bahkan putusan MK ini merupakan putusan final menurut UUD 1945 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni

putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan

tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi

dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).

Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi ada yang menyatakan satu pasal bertentangan

dengan UUD 1945, tetapi dengan membuang kata yang merupakan bagian kalimat dalam pasal

tersebut makna pasal tersebut dapat berubah sama sekali dan dipandang dengan demikian tidak

bertentangan dengan UUD 1945 (Siahaan, 2010;21). Dapatlah kemudian dikatakan bahwadengan adanya MK ini yang dulunya merupakan pandangan klasik Montesquieu yang pada

dasarnya menyatakan bahwa hakim hanyalah corong dari undang-undang yang tidak dapat

mengubah atau menambah undang-undang (Mertokusumo dan Pitlo,1993;6). Konsep kuno yang

menempatkan hakim hanya sekedar terompet undang-undang yang bersumber dari kalimat

yang pernah dikumandangkan oleh Baron de Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755)

empat abad silam : the jugde as la bouche de la looi, as the mouthpiece of the

law(Ali,2012;477-488), namun untuk sekarang nampaknya konsep tersebut tidaklah bisa lagi

diterapkan, dikarenakan bahwa hakim konstitusi ternyata dapat membatalkan undang-undang

atau beberapa bagian daripada undang-undang, jika dipandang bertentangan dengan undang-

undang dasar.

Berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka dalam UU No. 24

Tahun 2003 telah diatur berkaitan dengan siapa saja kemudian yang dapat menjadi pemohon

untuk mengajukan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi agar dapat dibatalkan. Pemohon

adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh

berlakunya undang-undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia; kesatuan masyarakat

hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; badan hukum publik

atau privat; atau lembaga negara. Selanjutnya berkaitan dengan pengujian undang-undang, apa

saja yang perlu diuraikan oleh pemohon, agar Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan

permohon pemohon berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Pemohon

wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya terkait dengan kerugian yang timbul akibat berlakunya undang-undang

tersebut. Dalam permohonan tersebut, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau materimuatan dalam ayat, pasal, dan/atau


24/33

bagianundang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Namun, dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap

UUD 1945 tentunya diperlukan pula rambu-rambu yang jelas, agar apa yang kemudian menjadi

kewenangannya tidak melampui batas daripada UUD 1945, yang sejatinya telah memberikan

kewenangan kepadanya. Dalam Pasal 45A UU No. 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa Putusan

Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak dimintaoleh pemohon atau

melebihi Permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok

Permohonan(kursif penulis). Pasal tersebut, merupakan ketentuan mengenai pembatasan dalam

pengaturan di bidang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Mirip sekali dengan

ketentuan tersebut, ternyata dalam hukum perdata terdapat ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3)

HIR, 189 ayat (2) dan (3) Rbg, yang menyatakan Hakim wajib mengadiliseluruh gugatan dan

dilarang menjatuh putusanatas perkara yang tidakdituntut atau mengabulkan lebihdaripada

yang dituntut (Mertokusumo,2006;12). Adanya ketentuan tentang larangan MK, untuk

membuat putusan yang tidak diminta ataupun melebihi permohonan pemohon, terkait denganbeberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang besifat ultra petita (tidak diminta, atau lebih

daripada yang diminta) yang tentunya akan mengarah intervensi ke dalam bidang legislasi. Pada

umumnya pembatasan tugas yang demikian, dikaitkan dengan pengertian bahwa DPR dan

pemerintah, adalah positive legislator (pembuat norma) sedangkan MK adalah negative

legislature (penghapus atau pembatal norma). Dengan begitu, hampir tidak dapat dielakan

adanya suatu antagonisme di antara dua lembaga pembuat undang-undang, yakni pembuat

undang-undang dalam arti positif dan pembuat undang-undang dalam arti negatif

(Kelsen,2011;379).

Ini penting ditekankan karena secara historis dan filosofis UUD Negara Republik

Indonesia 1945 tidak membolehkan MK mengintervensi ranah legislatif dengan ikut menjadi

positive legislator (memberlakukan norma). Yang boleh dilakukan oleh MK hanyalah menjadi

negative legislator (membatalkan norma) atau membiarkan norma yang diberlakukan oleh

lembaga legislatif tetap berlaku dengan menggunakan original inten UUD 1945 sebagai tolok

ukurnya (Mahmud MD,2009;280).

Selain adanya pembatasan sebagaimana dimaksud di atas, juga ditentukan pembatasan

lainnya dalam Pasal 50A UU No. 8 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa : Mahkamah Konstitusi

dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan

hukum(kursif penulis). Jika, kemudian Mahkamah Konstitusi ternyata menggunakan undang-

undang lainnya sebagai dasar pertimbangan hukum, dalam membatalkan suatu undang-undang

maka Mahkamah Konstitusi tentunya telah melanggar ketentuan Pasal 24C UUD 1945, yang

pada dasarnya telah menggariskan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang

dengan menggunakan UUD 1945 sebagai batu ujinya (constitutionalreview), bukannya undang-

undang yang kedudukannya berada pada hierarki yang sama dengan diujinya, yang pada

dasarnya merupakan kewenangan lembaga legislatif untuk mengaturnya (legislative review,


25/33

political riview). Selain itu, letak kewenangan untuk mengatur pertentangan antara undang-

undang yang satu dengan yang lain, tentunya bukanlah tugas dari pada Mahkamah Konstitusi,

melainkan dalam hal ini adalah tugas daripada lembaga legislatif melalui kewenangan legislative

reviewyang dimilikinya. Dengan demikian, tidak diperbolehkannya Mahkamah Konstitusi yang

mendasarkan putusannya berdasarkan adanya pertentangan antara undang-undang yang diuji

dengan undang-undang yang lainnya, adalah benar-benar tidak sesuai dengan ketentuan Pasal

24C ayat (1) UUD 1945. Sekaligus sebenarnya juga menghindarkan Mahkamah Konstitusi,

untuk mencampuri urusan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga legislatif, karena

kewenangan tersebut berada pada ranah legislatif, bukan lembaga yudikatif. Ini merupakan suatu

konsekuensi dengan dianutnya sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) di antara

lembaga-lembaga negara, dengan demikian tidak diperkenankan untuk mencampuri urusan yang

berada di luar kompetensi masing-masing lembaga negara, yang memang telah digariskan oleh

UUD 1945.

Dalam ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU No. 8 Tahun 2011 terdapat pula larangan lain

terhadap Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusannya yang tidak boleh memuat.a. .b. Perintah kepada pembuat undang-undang; danc. Rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(kursif penulis).

Dalam melakukan tugasnya berupa pengujian undang-undang terhadap UUD 1945,

Mahkamah Konstitusi tidak boleh membuat putusan yang mengatur; atau dengan kata lain bahwa

Mahkamah Konstitusi, dalam memutuskan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, tidak

boleh disertai dengan pengaturan misalnya cara dan lembaga mana yang harus mengatur

kembali, isi undang-undang yang dibatalkan tersebut. Tidak lain yang menjadi dasar adanya

pengaturan seperti ini ialah karena UUD 1945 pada dasarnya telah menggariskan hubungan,

antara satu lembaga dengan lembaga negara lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Konsep yang dianut oleh UUD 1945 tidak lagi menempatkan satu lembaga sebagai lembaga

yang tertinggi kedudukannya, dengan menempatkan lembaga-lembaga negara lainnya berada di

bawah kedudukannya. Kesimpulannya jika Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan undang-

undang dengan disertai perintah untuk pengaturan serta lembaga negara mana yang bertugas

mengaturnya atau melakukan tindakan untuk memperbaiki undang-undang yang bersangkutan,

maka Mahkamah Konstitusi telah menyimpangi konsep hubungan kelembagaan negara, yang

kedudukan antara lembaga negara satu dengan lainnya adalah sejajar, walaupun saling

mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dilarang memuat rumusan norma sebagai pengganti

norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Jika Mahkamah

Konstitusi memuat suatu putusan, yang di dalamnya terdapat rumusan norma sebagai pengganti

norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, tentunya

Mahkamah Konstitusi bukan lagi sebagai lembaga yudisial melainkan sebagai lembaga legislatif.


26/33

Karena dalam pembagian ataupun pemisahan kekuasaan (distribution or separation of power),

sudah ditentukan kompetensi masing-masing lembaga negara berkaitan dengan fungsi dan

kewenangannya masing-masing, seperti halnya dalam teori Montesquieu yang kemudian

memisahkan ketiga lembaga negara yaitu legislatif sebagai lembaga pembentuk norma, eksekutif

sebagai pelaksana norma, dan yudikatif sebagai mengadili pelanggaran norma (bahkan untuk

sekarang dapat membatalkan norma). Selain, larangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas,

maka untuk menjaga dan menegakkan integritas dan kepribadian yang tidak tercela, keadilan,

dan kenegarawanan hakim konstitusi telah ditentukan pula dalam ketentuan Pasal 27B hurub b

angka 3 UU No, 8 Tahun 2011 yang pada dasarnya menyatakan bahwa hakim konstitusi

dilarang mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang

sedang ditanganinya mendahului putusan. Kalau ditafsirkan secara berkebalikan (contrario)

terhadap ketentuan tersebut, maka hakim konstitusi tentunya dapat mengeluarkan pendapatnya

diluar persidangan, asalkan terkait dengan kasus tersebut sudah diputuskan terlebih dahulu.

Misalnya pendapat-pendapat tersebut disampaikan pada seminar-seminar, kegiatan ilmiah,

maupun dalam kegiatan lainnya.Berkaitan dengan rambu-rambu Mahkamah Konstitusi, untuk melakukan kewenangannya

dalam bidang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar tidak melampaui batas atau

tentunya tidak masuk dalam ranah kekuasaan lain dan menjadi politis, maka ada sepuluh dalam

rumusan negatif (pelarangan) menurut Mahmud MD (2009;281-284) yang perlu diperhatikan,

yaitu.

1. Dalam melakukan pengujian konstitusionalitas UU, MK tidak boleh membuat putusanyang bersifat mengatur; pembatalan undang-undang tidak boleh disertai pengaturan,

misalnya dengan putusan pembatalan yang disertai isi, cara, dan lembaga yang harus

mengatur kembali isi UU yang dibatalkan tersebut. Ini harus ditekankan karena bidang

pengaturan adalah ranah legislatif. Jadi MK hanya boleh mengatakan suatu UU atau

isinya konstitusional atau inkonstitusional yang disertai pernyataan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengika

mahkamah konstitusi.docx

Documents