mahkamah agung ri tata usaha negara …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/dokumen/laptah...1...

57
LAPORAN TAHUNAN LAPTAH DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2008

Upload: others

Post on 01-Feb-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

LAPORAN TAHUNAN LAPTAH

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN

TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

TAHUN 2008

Page 2: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas

ijin dan karunianya Laporan Tahunan 2008 Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat disusun.

Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan dalam

Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah

Agung RI telah terlaksana melalui serangkaian kegiatan pada Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun

2008.

Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan

Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2008, pada dasarnya merupakan

gambaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan untuk lingkungan Peradilan Militer

dan Tata Usaha Negara maupun unit-unit kerja yang ada di Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Militer maupun Tata Usaha Negara semenjak bulan Januari

2008 sampai dengan bulan Desember 2008, sehingga visi dan misi Mahkamah

Agung dapat terlaksana melalui visi dan misi Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Jakarta, Januari 2009 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer

dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. TTD. Sonson Basar, SH

Page 3: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

ii

Kata Pengantar ………………………………………………………………….. i

Daftar Isi ………………………………………………………………………….. ii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………. 1

A Visi dan Misi …………………………………………………… 1

B Rencana Strategis …………………………………………….. 4

C Kebijakan Reformasi Peradilan ……………………………… 6

BAB II STRUKTUR ORGANISASI …………………………………………..

A. Unsur Pimpinan yang terdiri dari ……………………………….

B. Unsur Pelaksana………………………………..........................

C. Unsur Staf ………………………………...................................

D. Unsur Unit Pelaksana Teknis (UPT) …………………………

E. Struktur Organisasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan

Tata Usaha Negara …………………………………

8

8

8

9

10

11

BAB III

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ………………………………..

A. Sumber Daya Manusia …………………………………………

B. Pembinaan Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ………...

C. Promosi dan Mutasi ……………………………………………

D. Pengisian Jabatan Struktural .................................................

E. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………………………

F. Pengelolaan Keuangan ………………………………………....

G. Pengelolaan Administrasi ………………………………………

KEADAAN PERKARA ………………………………………………..

A. Perkara Kasasi ………………………………………………

B. Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Militer

dan Peradilan Tata Usaha Negara …………………………

18

18

21

37

38

39

41

41

43

43

43

BAB V PENGAW ASAN INTERNAL ……………………………………….. 47

A Pengawasan Dalam Rangka Pembinaan ………………….. 47

Page 4: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

iii

B Lain-lain ………………………………………………………… 49

BAB VI PENUTUP ……………………………………………………………. 50

A Kesimpulan …………………………………………………….. 50

B Rekomendasi ………………………………………………….. 51

Page 5: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

1

BAB I PENDAHULUAN

A. VISI DAN MISI

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

merupakan salah satu Suporting unit Mahkamah Agung dalam bidang

pembinaan administrasi Peradilan Militer dan PeradilanTata Usaha Negara.

Dengan demikian, Visi ini merupakan bagian dari Visi Mahkamah Agung dan

dapat diuraikan sebagai berikut :

“Mewujudkan Pelayanan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang Profesional, melalui system administrasi peradilan yang akuntabel

Tertib dan Transparan”

Dari visi terdapat kata-kata kunci yang menggambarkan atau menyimpulkan

hasil-hasil yang akan dicapai oleh Mahkamah Agung dimasa yang akan

datang yaitu :

Kata kunci pertama yaitu : Profesional

Menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan berupa

penyelenggaraan pelayanan lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan

Tata Usaha Negara yang efektif, efisien, mandiri dan berwibawa.

Kata kunci kedua yaitu : Tertib

Menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan berupa

terlaksananya pelayanan administrasi yang tertib didasarkan pada suatu

mekanisme kerja yang pasti dan dapat menjadi panduan setiap kegiatan

pelayanan administrasi untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat

Banding dalam Peradilan Militer danPeradilanTata Usaha Negara.

Kata kunci ketiga yaitu : Transparan

Menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan dapat

terselenggara pelayanan administrasi peradilan yang terbuka dan

akuntabel, atau dengan kata lain setiap penyelenggaraan kegiatan yang

bersifat pelayanan publik atau pencari keadilan harus dapat

dipertanggung jawabkan dan dapat diketahui oleh publik, khususnya

para pencari keadilan.

Page 6: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

2

1. Target Pencapaian Visi :

Pencapaian visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

Usaha Negara tersebut diatas diharapkan dapat tercapai pada tahun

2032. Target pencapaian visi tersebut merupakan rencana jangka

panjang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara, sedang pelaksanaannya akan dilakukan melalui pelaksanaan

rencana jangka menengah yang dilaksanakan pada tahun 2007 sampai

dengan tahun 2012, atau dapat dikatakan sebagai rencana jangka

menengah tahap pertama, target pencapaian visi ini merupakan suatu

target pencapaian visi Mahkamah Agung, hal ini dikatakan demikian

karena sebagai supporting unit dibidang pembinaan administrasi

peradilan harus pula mendukung target pencapaian visi Mahkamah

Agung.

2. Asumsi dan Dasar Penetapan Visi :

Penetapan visi tersebut diatas didasarkan atas asumsi-asumsi sebagai

berikut :

a. Tingkat stabilitas nasional yang memadai dalam jangka panjang :

Stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum dan ekonomi

merupakan faktor-faktor terkait yang dapat mempengaruhi

berhasilnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

Usaha Negara dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan visi

Direktorat Jenderal.

b. Terintegrasinya kebijakan pelayanan publik dalam penegakan hukum dari lembaga Legislatif, Yudikatif dan eksekutif :

Integrasi kebijakan pelayanan publik dalam penegakan hukum dari

lembaga legislatif, Yudikatif dan eksekutif dalam jangka panjang

merupakan faktor kedua yang mendukung pencapaian visi yang telah

ditetapkan. Komitmen adanya kesetaraan dari ketiga komponen yang

ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah komitmen

kesetaraan antar pemegang mandat Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif

terhadap pelayanan publik dalam rangka penegakan hukum pada

peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Page 7: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

3

c. Komitmen dari Seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di Mahkamah Agung :

Komitmen ini merupakan suatu komitmen dari Pejabat struktural

maupun fungsional serta pegawai yang ada dilingkungan Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam

mewujudkan visi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan

Tata Usaha Negara. Komitmen ini diperlukan mengingat sering

terjadinya pergantian unsur pimpinan dan rotasi pegawai Mahkamah

Agung, namun dalam rangka pencapaian visi Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tidak akan merubah

apa yang menjadi visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan

Tata Usaha Negara.

d. Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Misi dapat dikatakan sebagai upaya untuk mencapai apa yang

menjadi visi atau harapan yang hendak dicapai oleh satu unit

organisasi.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

dalam mencapai visinya mempunyai misi yang dapat diuraikan

sebagai berikut :

1). Terwujudnya suatu pelayanan dari sumber daya manusia yang

profesional dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer

dan Peradilan Tata Usaha Negara

2). Terwujudnya suatu pelayanan yang tertib dari Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

3). Terwujudnya suatu pelayanan yang Transparan dari Pengadilan

dalam lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

e. Asumsi dan Dasar Pemikiran Misi :

Misi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara didasarkan atas :

1) Ketersediaan standar-standar operasional minimal untuk system

atau mekanisme pada Mahkamah Agung yang diyakini dapat

Page 8: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

4

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan

Tata Usaha Negara.

2) Ketersediaan pagu anggaran operasional pada standar ideal untuk

memenuhi mandat lembaga yudikatif yang sangat erat kaitannya

dengan pembinaan administrasi peradilan yang menjadi tugas dari

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara.

B. Rencana Strategis

Dalam rangka mencapai apa yang menjadi visi dan misi sebagaimana

diuraikan diatas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara melakukan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam

rencana strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

Usaha Negara.

1. Rencana Jangka Panjang

Visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas merupakan Rencana jangka

panjang dari Direktorat jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara.

2. Rencana Jangka Menengah

Rencana jangka menengah merupakan rencana program dan kegiatan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

priode tahun 2007 s.d 2012.

a. Tujuan :

Tujuan yang hendak dicapai dalam priode tahun 2007 – 2012 adalah

suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

dengan uraian sebagai berikut :

1). Meningkatkan Penataan Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara. Tujuan ini merupakan tujuan yang ditetapkan dalam

rencana jangka menengah, hal ini dilakukan guna kelancaran

pelaksanaan program kerja yang ada dilingkungan Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sebab

Page 9: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

5

dengan telah tertatanya organisasi beserta sumber daya manusia

pendukungnya, kegiatan-kegiatan yang ada pada Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan

dapat terselenggara dengan lebih baik.

2). Meningkatkan Sistim Informasi Pegawai pada Peradilan Tingkat

Pertama, banding maupun Pegawai yang ada pada Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di

Mahkamah Agung. Sistim Informasi Pegawai sangat diperlukan

karena dengan tersedianya layanan Sistim Informasi Pegawai

yang baik, akan mempermudah mutasi dan promosi pegawai,

baik pegawai yang mempunyai jabatan Fungsional Teknis

Peradilan (Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti

dan Jurusita) maupun Pegawai yang memiliki jabatan struktural

serta Pegawai yang tidak memiliki jabatan fungsional maupun

struktural . Sistim ini diawali dengan menggunakan sarana dan

prasarana yang sederhana dan selanjutnya akan dipergunakan

Sistim Teknologi dan Informatika.

3). Meningkatkan Sistim Mekanisme Kerja Pegawai Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, tujuan

ini diharapkan dapat menghasilkan suatu mekanisme kerja yang

efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,

sehingga akhirnya dapat mencapai apa yang menjadi visi

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara.

4). Meningkatkan Sarana dan Prasarana di lingkungan Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Tujuan

ini diharapkan dapat menghasilkan sarana yang lebih baik dari

pada tahun sebelumnya. Kegiatan ini sangat diperlukan mengingat

hasil kinerja yang diperoleh akan sangat tergantung dari sarana

dan prasarana yang tersedia dalam satu unit organisasi.

5). Meningkatkan Pola Pembinaan Tenaga Teknis maupun

Pembinaan Administrasi Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

serta pola pengembangan tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata

Page 10: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

6

Usaha Negara dalam rangka menciptakan suatu lingkungan

peradilan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat

sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang berlaku

dengan tetap mengindahkan berlakunya hukum acara dalam

lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha

Negara.

6). Meningkatkan Pembinaan Penelaahan Berkas Perkara Militer dan

Tata Usaha Negara, tujuan ini akan menghasilkan suatu kegiatan

penelaahan berkas perkara yang lebih baik atau lebih efektif dan

efisien dalam proses penelaahan berkas perkara Militer dan Tata

Usaha Negara.

7) Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran.

C. KEBIJAKAN REFORMASI PERADILAN

Setelah Peradilan berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung,

maka selain mempunyai tugas pokok Mahkamah Agung sebagai lembaga

tertinggi dibidang peradilan menerima, memeriksa dan memutus perkara

yang diajukan atau dimohonkan ke Mahkamah Agung, juga harus

menangani urusan administrasi umum untuk 4 (empat) lingkungan Peradilan

(Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara).

Dari aspek organisasi, terlihat adanya pengembangan organisasi Sekretariat

Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena beban kerja (loading work)

Sekretariat Mahkamah Agung sebelum satu atap hanya menangani

administrasi umum untuk lingkungan Mahkamah Agung saja, sedangkan

pasca satu atap harus menangani organisasi, administrasi dan financial

untuk 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) dari tingkat pertama

sampai tingkat banding.

Pembaharuan dan penataan juga terus berlangsung, baik dalam

penyelenggaraan tugas pokok Mahkamah Agung (menerima, memeriksa

dan memutus perkara) maupun dalam bidang administrasi umum yang

Page 11: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

7

sangat erat kaitannya dengan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan

Sarana Prasarananya.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang

merupakan salah satu unit kerja Sekretariat Mahkamah Agung, sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya, senantiasa berusaha melaksanakan

kegiatan yang dapat menunjang kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung yang

mana pada saat ini sedang melaksanakan pembaharuan dalam segala

bidang demi untuk mencapai visi dan misi Mahkamah Agung.

Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Agung adalah :

a. Menumbuhkan dan meningkatkan integritas setiap unsur yang ada di

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

terhadap visi yang ditetapkan guna percepatan integrasi setiap unsur di

Mahkamah Agung dalam peradilan satu atap.

b. Mengutamakan sumber daya dan teknologi yang ada dalam rangka

pencapaian visi dan mencegah kegagalan pencapaiannya.

c. Mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan terbaik dalam

organisasi/Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara

Program dan kegiatan yang berlangsung selama ini, bertitik tolak pada tugas

pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara yang melaksanakan pembinaan untuk lingkungan peradilan militer dan

Tata Usaha Negara. Kegiatan pembinaan yang telah berlangsung pada tahun

2008, telah dilaksanakan untuk beberapa lingkungan Peradilan Militer dan Tata

Usaha Negara.

Kegiatan tersebut berupa orientasi wawasan kepemimpinan untuk tenaga

teknis dilingkungan peradilan militer dan tata usaha Negara, dan pada

prinsipnya dilaksanakan untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Pimpinan

Mahakamah agung RI.

Page 12: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

8

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara,

merupakan salah satu unit organisasi unsur staf dibawah Sekretaris Mahkamah

Agung dan merupakan supporting unit yang mempunyai tugas membantu

Pimpinan Mahkamah Agung dalam bidang pembinaan administrasi Peradilan.

Sebelum mengemukakan susunan organisasi Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terlebih dahulu perlu dikedepankan

uraian susunan organisasi Mahkamah Agung.

Susunan organisasi Mahkamah Agung menurut Undang-Undang No. 5 tahun

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung, Peraturan Presiden No. 13 tentang Sekretariat Mahkamah

Agung dan Peraturan Presiden No. 14 tentang Kepaniteraan Mahkamah

Agung teridiri dari :

A. Unsur Pimpinan yang terdiri dari :

Suatu unsur sebagai Pembina utama dan bertanggung jawab atas

penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Badan

Peradilan di semua lingkungan Peradilan. Pemegang kebijakan umum

Pimpinan Mahkamah Agung secara Koleqial ada pada Ketua Mahkamah

Agung dan 2 (dua) W akil Ketua Mahkamah Agung serta beberapa orang

Ketua Muda sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

B. Unsur Pelaksana :

Suatu unsur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok

Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi mengadili, yaitu menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke

Mahkamah Agung. Unsur ini dilaksanakan oleh Hakim Agung dalam suatu

Majelis Hakim Agung dan dibantu oleh Panitera/Panitera Muda/Panitera

Pengganti Mahkamah Agung.

Page 13: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

9

C. Unsur Staf :

Suatu unsur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dalam

kegiatan yang bersifat penunjang dan pelayanan administratif. Unsur staf

secara manajerial menerima pendelegasian wewenang sebagian tugas

pokok pimpinan mahkamah Agung, yang terdiri dari :

1. Sekretaris Mahkamah Agung

Peranan Sekretaris Mahkamah Agung dalam Organisasi dilingkungan

Mahkamah Agung adalah disamping sebagai Pembina Administrasi

Umum juga sebagai Pembantu Pimpinan dalam mengkoordinasikan

kebijaksanaan umum selaku Kepala Kantor dan Pejabat Tata Usaha

Negara, dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Mahkamah Agung

dibantu oleh beberapa Direktorat Jenderal dan beberapa Badan (Badan

Pengawas Peradilan, Badan Litbangdiklat dan Badan Urusan

Administrasi) dengan uraian sebagai berikut :

Direktur Jenderal

- Suatu unit kerja yang membantu Sekretaris Mahkamah Agung

mengelola pembinaan SDM khususnya bagi Tenaga Teknis

Peradilan serta Pranata dan Tata Laksana Perkara.

- Pembinaan yang dilakukan terkait erat dengan rekruitmen, mutasi,

promosi dan kesejahteraan para tenaga teknis Peradilan serta

Pranata perkara.

- Dengan deminikian unit kerja in dapat bertindak sebagai

administrator kebijakan yang berkaitan dengan status dan hak-hak

kepegawaian tenaga teknis Peradilan dan pranata perkara.

Badan Pengawas Peradilan

Suatu badan yang melaksanakan fungsi Mahkamah Agung dibidang

Pengawasan atas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman oleh

Badan Peradilan di semua lingkugan Peradilan.

Page 14: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

10

Badan Litbangdiklat

Suatu Badan yang merupakan unit penunjang pelaksanaan

kekuasaan Kehakiman dibidang Penelitian dan Pengembangan serta

Pendidikan dan Pelatihan.

Badan Urusan Administrasi

Suatu Badan yang merupakan unit pelayanan administrasi Sekretaris

mahkamah Agung yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan

administrasi umum.

2. Kepaniteraan

- Kepaniteraan merupakan suatu unit kerja yang menunjang

pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dalam pelaksanaan

fungsi mengadili, dalam hal pengelolaan administrasi perkara yang

diajukan atau dimohonkan ke Mahkamah Agung

- Kepaniteraan secara fungsional mengkoordinir tugas-tugas para

tenaga teknis Kepaniteraan yang membantu Majelis Hakim Agung

dalam memproses perkara pada Mahkamah Agung

D. Unsur Unit Pelaksana Teknis (UPT).

1. Unit Pelaksana Teknis adalah suatu unit organisasi yang menunjang

pelaksanaan tugas pokok instansi induknya dan bersifat teknis

operasional rutin di lapangan. Dengan demikian, Pengadilan Tingkat

Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai unit

penunjang pelaksanaan tugas Kekuasaan Kehakiman yang merupakan

tugas pokok Pengadilan dan Mahkamah Agung.

2. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari : a. Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) lingkungan Peradilan,

yaitu :

1). Pengadilan Tinggi (Peradilan Umum)

2). Pengadilan Tinggi Agama (Peradilan Agama).

3). Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi

(Peradilan Militer).

Page 15: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

11

4). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Peradilan TUN).

b. Pengadilan tingkat pertama dari 4 (empat) lingkungan Peradilan, yaitu :

1). Pengadilan Negeri (Peradilan Umum).

2). Pengadilan Agama (Peradilan Agama).

3). Pengadilan Militer (Peradilan Militer )

4). Pengadilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN)

E. Struktur Organisasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

Usaha Negara

Berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.

MA/SEK/07/III/2006 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

Usaha Negara terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara

2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer

3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Aministrasi Peradilan Tata

Usaha Negara.

4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer

5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara

Page 16: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

12

Tugas Pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan

Tata Usaha Negara beserta unit dibawahnya dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

a. Tugas Pokok :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah

Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

standarisasi teknis dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan

administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dilingkungan

Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan

Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer dan Tata Usaha Negara Menyelenggarakan fungsi:

1). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga

teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata

laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan

Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dan Pengadilan di

lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2). Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga teknis , pembinaan

administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari

lingkungan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

pada Mahkamah Agung dan Pengadilan dari lingkungan Peradilan

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3). Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang

pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan

pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan peradilan Militer

dan Peradilan Tata Usaha Negara

4). Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi

Page 17: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

13

5). Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

2. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

Usaha Negara : a. Tugas Pokok :

Memberikan dukungan teknis administrasi kepada semua unsur

dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

Usaha Negara

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan

fungsi :

1). Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program, serta

perbendaharaan dan pembuatan akutansi dan laporan keuangan.

2). Pelaksanaan urusan kepegawaian

3). Pelaksanaan penataan organisasi dan ketata laksanaan , evaluasi

jabatan dan pengembangan kinerja.

4). Pelaksanaan urusan Dokumentasi dan manajemen sistim

informasi

5). Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga dan

perlengkapan dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Page 18: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

14

3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan

Militer: a. Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perumusan

standar , norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan

teknis dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga teknis dan

administrasi

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis

dan Administrasi Peradilan Militer menyelenggarakan fungsi :

1). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan

prosedur bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan

pengadaan, promosi, dan mutasi Hakim, Panitera, Panitera Muda,

Panitera Pengganti dan Jurusita

2). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan

prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan

pengembangan dan pembinaan, Hakim, Panitera, Panitera Muda,

Panitera Pengganti dan Jurusita.

Page 19: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

15

3). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan

prosedur dan bimbingan teknis administrasi Peradilan militer.

4). Pelaksanaan urusan Tata Usaha.

4. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan

Tata Usaha Negara.

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, perumusan standar, norma, criteria dan prosedur serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pembinaan tenaga

teknis dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis

dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan

fungsi

1). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar,

norma,kriteria, dan prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan

pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi hakim, Panitera,

Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.

2). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan

prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan

Page 20: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

16

pengembangan dan pembinaan Hakim, Panitera, Panitera Muda,

Panitera Pengganti dan Jurusita.

3). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan

prosedur dan bimbingan teknis Administrasi Peradilan Tata Usaha

Negara, Pelaksanaan Urusan Tata Usaha.

5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer a. Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan dan pelaksana kebijakan dibidang pranata

dan tata laksana perkara pidana militer dan Tata Usaha Militer

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pranata dan Tata Laksana

Perkara pidana militer menyelenggarakan fungsi :

1). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta

penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi ,

tata usaha militer dan tahanan pidana.

2). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta

penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara

Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana militer

3). Pelaksanaan urusan tata usaha.

Page 21: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

17

6. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara a. Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang

pranata dan tata laksana perkara tata usaha Negara.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pranata dan tata laksana

perkara Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

1). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta

penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara

kasasi tata usaha Negara.

2). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta

penelaahan perangkat kelengkapan formal perkara Peninjauan

Kembali tata usaha Negara.

Page 22: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

18

3). Pelaksanaan urusan tata usaha.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia .

Sumber Daya Manusia yang ada pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer dan Tata Usaha Negara terdiri dari sumber Tenaga Teknis Yudisial

(Hakim Panitera dan Jurusita) dan Sumber Daya Manusia Non Teknis

Yudisial (Pegawai Negeri Sipil). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang

ada di Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara serta Sumber Daya Manusia yang ada Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Page 23: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

19

Jumlah Sumber Daya Manusia dilingkungan Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia Dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan militer dan Tata Usaha Negara terdiri dari :

STRUKTURAL FUNGSIONAL STAF

J. KELAMIN ESELON

I II III IV JUMLAH L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 5 15 46 67 NIHIL 6 45 27

Jumlah Jabatan Struktural Ditjen Badilmiltun yang lowong sampai akhir

Desember 2008 adalah 4 orang yaitu :

No. JABATAN ESELON JUMLAH 1 2 3 4

1 2 3 4

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer Kasubdit Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kasubbag Tata Usaha Dit Bin Ganis Mil

II

III

III

IV

1 1 1 1

Jumlah SDM Ditjen Badilmiltun berdasarkan Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin

GOLONGAN PENDIDIKAN

IV/E IV/D IV/C IV/B IV/A III/D III/C III/B III/A II/D II/C II/B II/A S2 S1 SM D3 SMU

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

1 3 2 12 19 27 2 3 1 1 - 1 6 57 3 1 8

Jumlah SDM Ditjen Badilmiltun yang sudah mengikuti Diklatpim/Diklat Jabatan

Diklat Pim Diklat Jabatan

TK.I TK.II TK.III TK.IV Jenis Diklat

Jml Peserta Ket.

1 2 3 4 5 6 7

Page 24: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

20

Jumlah SDM Ditjen Badilmiltun yang Naik Pangkat

Per April 2008 Per Oktober 2008 Reguler Pilihan Peny. Ijasah Reguler Pilihan Peny. Ijasah

1 2 3 4 5 6 4 3 - 1 10 1 (S2)

Jumlah SDM Ditjen Badilmiltun yang kena Hukuman Disiplin, Pensiun dan Status belum jelah :

Hukuman Disiplin Pensiun Status blm Jelas

Nama Jenis Hukuman Nama TMP Nama Penempatan

Sekarang 1 2 3 4 5 6

NIHIL

NIHIL M.S. Pasaribu Anis Arie Wibowo, S.Pd. Marito

01-03-2008 01-09-2008 01-12-2008

1.Khairunaas,

SH. 2.R. Junida H.

A.Md. 3.Heri

Pujiantono

Dit Bin Ganis TUN Dit Bin Ganis TUN Seppri Ditjen

2. Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Militer :

No. PENGADILAN HAKIM PANITERA PEGAWAI

JML MILITER PNS BTR TAM 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Militer Utama 4 2 8 6 13 33 2 Milti I Medan 1 4 3 - 13 21 3 Milti II Jakarta 3 5 4 - 10 22 4 Milti III Surabaya 3 2 3 - 14 22

Jumlah 11 13 18 - 50 98 5 Mil I-01 B. Aceh 3 2 1 3 6 15 6 Mil I-02 Medan 6 3 3 2 9 23 7 Mil I-03 Padang 4 2 2 2 7 17 8 Mil I-04 Palembang 4 1 1 2 12 20 9 Mil I-05 Pontianak 3 2 2 1 12 20 10 Mil I-06 Banjarmasin 4 1 4 - 8 17 11 Mil I-07 Balikpapan 3 3 3 - 4 13 12 Mil II-08 Jakarta 8 5 3 1 13 30 13 Mil II-09 Bandung 7 4 3 1 13 28 14 Mil II-10 Semarang 5 2 2 2 14 25 15 Mil II-11 Yogyakarta 6 3 1 3 11 24

Page 25: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

21

16 Mil III-12 Surabaya 7 6 4 2 10 29 17 Mil III-13 Madiun 5 2 1 - 3 11 18 Mil III-14 Denpasar 4 2 2 1 10 19 19 Mil III-15 Kupang 4 2 3 - 5 14 20 Mil III-16 Makassar 3 2 2 - 12 19 21 Mil III-17 Manado 3 1 2 - 8 14 22 Mil III-18 Ambon 3 1 3 - 8 15 23 Mil III-19 Jayapura 4 2 5 - 13 24

JUMLAH 97 59 65 26 228 475

Keterbatasan Sumber Daya Manusia/Tenaga Teknis Peradilan militer

memang merupakan hambatan dalam penyelesaian perakara yang ada

dilingkunan Peradilan Militer. Usaha penambahan tenaga teknis

dilingkungan peradilan Militer telah diupayakan, namun karena proses

pemenuhannya harus melalui Mabes TNI, maka memakan waktu yang

relative sulit diprediksi.

3. Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No. PENGADILAN TINGGI TUN HAKIM CAKIM PANITERA JURUSITA

PENGGANTI PEGAWAI JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Jakarta 11 - 30 - 24 65 2 Medan 11 - 14 - 23 48 3 Surabaya 7 - 24 1 12 44 4 Makassar 11 - 16 3 12 42

JUMLAH 40 - 84 4 71 199

No. PENGADILAN TUN HAKIM CAKIM PANITERA JURUSITA

PENGGANTI PEGAWAI JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 1 Jakarta 14 8 31 - 37 90 2 Bandung 11 9 25 1 16 62 3 Banjarmasin 8 - 9 2 20 39 4 Pontianak 10 2 11 5 17 45 5 Samarinda 10 1 8 - 12 31 6 Palangkaraya 7 1 10 - 8 26 7 Medan 11 2 25 - 16 54 8 Banda Aceh 6 3 10 3 16 38 9 Padang 6 2 16 - 13 37 10 Pekanbaru 11 1 10 - 11 33 11 Jambi 7 - 7 - 9 23 12 Bengkulu 5 1 8 3 12 29 13 Palembang 11 1 22 2 16 52 14 Bdr. Lampung 7 5 12 1 10 35 15 Surabaya 9 5 25 - 21 61

Page 26: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

22

16 Semarang 11 3 24 4 22 64 17 Yogyakarta 7 4 16 3 30 60 18 Denpasar 9 1 18 - 13 41 19 Mataram 8 2 12 1 10 33 20 Kupang 5 2 7 - 15 29 21 Makassar 10 3 17 3 21 54 22 Manado 7 4 13 2 12 38 23 Kendari 5 2 7 1 10 25 24 Palu 5 3 4 - 9 21 25 Ambon 5 2 9 1 20 37 26 Jayapura 7 3 9 - 10 29

JUMLAH 212 70 371 32 408 1066

B. Pembinaan Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial :

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara bertanggung jawab atas

pembinaan Sumber Daya Manusia yang ada dilingkungan Peradilan Militer

dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Dilingkungan Peradilan Militer :

Sesuai dengan rencana kegiatan tahunan dalam tahun anggaran 2008

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer

sebagai salah unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer dan Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

telah melaksanakan kegiatan pembinaan yang diperuntukan bagi Kepala

Pengadilan militer dan Kepala Panitera Peradilan militer dalam kegiatan :

a) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi , Konsultasi

dan Pembinaan Peradilan Militer :

Kegiatan telah dilaksanakan terhadap lingkungan Peradilan Militer :

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Pengadilan Militer I-02 Medan

Pengadilan Militer I-04 Palembang

Pengadilan Militer I-05 Pontianak

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Page 27: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

23

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Pengadilan Militer III-16 Makassar

Pengadilan Militer III-17 Manado

Pengadilan Militer III-18 Ambon

Pengadilan Militer III-19 Jayapura

b) Orientasi Bimbingan Teknis Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan

Tatalaksana Administrasi Tata Usaha Militer di Lingkungan Peradilan Militer

Kegiatan ini telah dilaksanakan di Surabaya tanggal 17 s.d. 19

Desember 2008 yang diikuti oleh seluruh Hakim dari Pengadilan Militer

Utama, Pengadilan Militer Tinggi I s.d. III dan Pengadilan Militer I-01

s.d. III-19.

c) Data Kekuatan Tenaga Teknis Peradilan Militer :

HAKIM MILITER :

No PENGADILAN PERSONIL SEKARANG DSP KETERANGAN

KURANG/LEBIH JUMLAH a. Hakim Militer Utama 4 5 kurang 1

Jumlah 4 5 kurang 1 b. Hakim Militer Tinggi

1 Dilmilti I Medan 1 5 kurang 4 2 Dilmilti II Jakarta 3 5 kurang 2 3 Dilmilti III Surabaya 3 5 kurang 2

Jumlah 7 15 kurang 8

No PENGADILAN PERSONIL SEKARANG DSP KETERANGAN

FORMASI JUMLAH c. Hakim Militer

1 Dilmil I-01 Banda Aceh 3 5 kurang 2 2 Dilmil I-02 Medan 37 5 kurang 2 3 Dilmil I-03 Padang 4 5 kurang 1 4 Dilmil I-04 Palembang 3 5 kurang 2 5 Dilmil I-05 Pontianak 3 5 kurang 2 6 Dilmil I-06 Banjarmasin 4 5 kurang 1 7 Dilmil I-07 Balikpapan 3 5 kurang 2 8 Dilmil II-08 Jakarta 8 5 lebih 3 9 Dilmil II-09 Bandung 7 5 lebih 2

10 Dilmil II-10 Semarang 6 5 lebih 1 11 Dilmil II-11 Yogyarta 6 5 lebih 1 12 Dilmil III-12 Surabaya 8 5 lebih 3 13 Dilmil III-13 Madiun 6 5 lebih 1 14 Dilmil III-14 Denpasar 3 5 kurang 2 15 Dilmil III-15 Kupang 4 5 kurang 1 16 Dilmil III-16 Makassar 4 5 kurang 1 17 Dilmil III-17 Manado 3 5 kurang 2 18 Dilmil III-18 Ambon 3 5 kurang 2 19 Dilmil III-19 Jayapura 3 5 kurang 2

Jumlah 88 95 kurang 7

Page 28: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

24

PANITERA MILITER :

No PENGADILAN PERSONIL SEKARANG DSP KETERANGAN

FORMASI JUMLAH a. Panitera Militer Utama 2 3 Kurang 1

Jumlah 2 3 kurang 1 b. Panitera Militer Tinggi

1 Dilmilti I Medan 4 5 Kurang 1 2 Dilmilti II Jakarta 3 5 Kurang 2 3 Dilmilti III Surabaya 2 5 Kurang 3 Jumlah 9 15 Kurang 6

c. Panitera Militer 1 Dilmil I-01 Banda Aceh 2 4 Kurang 2 2 Dilmil I-02 Medan 3 4 Kurang 1 3 Dilmil I-03 Padang 2 4 Kurang 2 4 Dilmil I-04 Palembang 2 4 Kurang 2 5 Dilmil I-05 Pontianak 2 4 Kurang 2 6 Dilmil I-06 Banjarmasin 2 4 Kurang 2 7 Dilmil I-07 Balikpapan 3 4 Kurang 1 8 Dilmil II-08 Jakarta 4 4 9 Dilmil II-09 Bandung 4 4

10 Dilmil II-10 Semarang 2 4 Kurang 2 11 Dilmil II-11 Yogyarta 3 4 Kurang 1 12 Dilmil III-12 Surabaya 6 4 Kurang 2 13 Dilmil III-13 Madiun 2 4 Kurang 2 14 Dilmil III-14 Denpasar 2 4 Kurang 2 15 Dilmil III-15 Kupang 2 4 Kurang 2 16 Dilmil III-16 Makassar 2 4 Kurang 2 17 Dilmil III-17 Manado 2 4 Kurang 2 18 Dilmil III-18 Ambon 2 4 Kurang 2 19 Dilmil III-19 Jayapura 2 4 Kurang 2

Jumlah 49 76 Kurang 27

Dalam kegiatan pembinaan SDM tersebut telah ditemukan beberapa

perdmasalahan yang secara garis besar pada masalah pengisian buku

register perkara.

No. PENGADILAN PERMASALAHAN TGL.

PELAKSANAAN KET

1 2 3 4 1 2 3

4

5 6 7 8 9

10

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Pengadilan Militer I-02 Medan Pengadilan Militer I-04 Palembang Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Pengadilan Militer II-10 Semarang Pengadilan Militer III-12 Surabaya Pengadilan Militer III-14 Denpasar Pengadilan Militer III-16 Makassar

Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara

Page 29: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

25

11

12

13

Pengadilan Militer III-17 Manado Pengadilan Militer III-18 Ambon Pengadilan Militer III-19 Jayapura

Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara

d) Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara :

Kegiatan ini telah dilaksanakan ke :

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

e) Orientasi Wawasan Kepemimpinan untuk Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;

Page 30: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

26

Kegiatan ini telah dilaksanakan di Batam pada bulan Juni 2008 untuk

Ketua Pengadilan TUN dan Panitera/Sekretaris Pengadilan TUN.

Dalam kegiatan pembinaan SDM tersebut telah ditemukan beberapa

permasalahan diantaranya :

NO. PT.TUN/P.TUN PERMASALAHAN TGL. PELAKSANAAN KET

1

P.TUN MEDAN

1. Mohon agar diadakan pelatihan bagi tenaga

teknis dan non teknis.

1. Ruang sidang kurang memadai.

2. Mengenai buku register :

a. Buku Register Induk Perkara :

- pada kolom bagian gugatan setelah

kolom 5 perlu ditambah satu kolom lagi

(kolom 6 baru) untuk mengisi posita dan

petitum setelah gugatan diperbaiki,

sedang kolom 5 dipergunakan untuk

mengisi posita dan petitum gugatan

sebelum diperbaiki.

- dengan adanya penambahan kolom 6

yang baru tersebut, maka Buku Bantu

Gugatan dapat ditiadakan

b. Buku Register Induk Keuangan

Perkara:

- bukunya terlalu panjang.

- bukunya agar dibuat buka dua, lembar

kiri untuk penerima-an, sedangkan

lembar kanan untuk pengeluaran.

c. Buku Register Kasasi :

- pada kolom 2 hanya tertulis No. Perkara

Banding, mohon ditambah lagi

redaksinya dengan No. Perkara P.TUN.

d. Buku Register PK :

- pada kolom 2 hanya tertulis No. Perkara

Kasasi, agar ditambah lagi redaksinya

dengan No. perkara P.TUN dan

Banding.

e. Buku Register Ekskusi :

Pada kolom 8 hendaknya disesuaikan

dengan Pola Perintah Pelaksanaan

putusan di P.TUN, mohon kolom

tersebut memuat uraian :

Tanggal :

Penetapan Eksekusi

Pemberitahuan Salinan Putusan

Inkracht

Perintah Pelaksanaan Putusan

Upaya Paksa yang terdiri dari : uang

Page 31: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

27

paksa, sanksi administrasi,

pengumuman pada Media

massa/cetak, konpensasi

2

P.TUN Yogyakarta

1. Mohon agar diadakan pelatihan

mengenai pembuatan laporan

keuangan.

2. Apakah jenjang karier bagi Panitera

yang pangkatnya sudah III/d, masih bisa

naik ke IV/a.

3. Mengapa tunjangan Juru Sita antara

Peradilan Tata Usaha Negara dengan

Peradilan Umum berbeda.

4. Usulan agar semua buku register diberi

angka pada setiap halaman dan kotak

untuk paraf

5. Mohon agar buku-buku register supaya

dikirim lebih awal sebelum tahun

pelaksanaan.

22 s/d 24 April 2008

3

P.TUN Bengkulu

1. Mohon agar diadakan pelatihan bagi

tenaga teknis dan non teknis.

2. Mohon agar buku register dan buku

jurnal keuangan pengirimannya tidak

terlambat, agar dikirim lebih awal

sebelum tahun pelaksanaan.

3. Mohon penempatan Calon Hakim bisa

ditempatkan pada Pengadilan yang

banyak perkaranya, agar supaya ilmu

yang didapat lebih banyak.

4. Mohon agar Pan/Sek diberikan buku

Agenda Sidang.

5. Mohon tambahan belanja

modal/anggaran 10%.

6. Mohon Cakim dapat diikut sertakan

dalam kegiatan Diklat.

7. Peralihan Undang-undang No.14 tahun

1985 ke Undang-undang No.9 tahun

2004 tentang Pemisahan Struktural

sampai saat ini belum terealisasi.

28 s/d 30 April 2008

4

P.TUN Banda Aceh

1. Agar di ditambah 2 orang hakim anggauta

yang ada hanya 4 termasuk ketua dan

wakil tidak sesuai dengan perkara yang

masuk.

2. Agar Jabatan Panitera Sekretaris dapat

14 s/d 16 Mei 2008

Page 32: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

28

segera diisi karena sampai sekarang

masih kosong dan dari pegawai yang saat

ini belum ada yang memenuhi syarat untuk

itu.

3. Mohon kiranya ada pemisahan Jabatan

antara Panitera dan Sekretaris supaya

dapat meningkatan eselon.

4. Apakah ada perubahan biaya untuk kasasi

karena biaya Rp.5.00.000,-(sesuai surat

edaran MA) saat ini masih kurang dalam

pelaksanaan dengan biaya yang

dikeluarkan oleh para pihak.

5. Di P.TUNBanda Aceh sering terjadi

keterlambatan informasi/fax dari MA.

6. Masih ada Pegawai Gol. I tahun 2006 yang

belum mengikuti Dilkat Prajabatan sampai

dengan saat ini.

7. Masih ada Pegawai yang terlambat Proses

Kenaikan Pangkat sebanyak 5 orang.

8. Besarnya remunerasi, apakah ada satu

jaminan penilaian yang dapat dilakukan

secara obyektif, agar tidak menimbulkan

masalah baru dan kesenjangan diantara

pegawai.

5

PT.TUN Makassar

27 s/d 30 Mei 2008

6

P.TUN Makassar

1. Perkara yang berkaiatan dengan pasal 45

UU No.9 tahun2004 seharusnya tidak

dikirim ke MA, tetapi ternyata masih dikirim

ke MA, hal tersebut terjadi karena belum

adanya surat keputusan yang pasti yang

berkaitan dengan hal tersebut.

2. Apakah jenjang karir bagi panitera yang

pangkatanya sudah III/d, masih bias naik

ke IV/a.

3. Cakim yang masih CPNS apakah berhak

mendapatkan tunjangan

kinerja/remunerasi.

4. Tidak adanya tenaga teknisi computer,

sehingga menghambat kenerja, mohon

diperhatikan karena tidak ada pegawai

yang dapat mengoptimalkan computer.

5. Kurangnya tenaga staf tidak ada tenaga

staf yang golongan II yang ada hanya

Cakim.

6. Mohon agar buku register diberi angka

pada setiap halaman dan kotak untuk

paraf.

27 s/d 30 Mei 2008

Page 33: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

29

7 P.TUN Kupang 1. Mohon agar buku register dan buku

jurnal keuangan pengirimannya tidak

terlambat, agar dikirim lebih awal

sebelum tahun pelaksanaan.

2. Mohon agar diadakan pelatihan Jurusita

secara bergilir.

3. Buku Register Perkara Kasasi tahun

2008 belum dapat diadakan pengisian,

sebab Buku Register Perkara Kasasi

tahun 2008 yang diterima terdapat

kesalahan teknis yaitu buku tersebut

berisi item-item yang terdapat pada

Buku register Perkara Banding, mohon

agar dikirim buku register perkara

banding.

4. Buku Induk Keuangan Perkara tahun

2008 terdapat perubahan-perubahan

kolom tetapi dalam kolom pengeluaran

untuk tingkat pertama tidak tersedia

kolom untuk pemberitahuan

putusan/penetapkan kepada pihak-

pihak yang tidak hadir pada waktu

pembacaan putusan, dan dalam kolom

pengeluaran tidak tersedia kolom untuk

hak-hak kepaniteraan, hak-hak

kepaniteraan yang ada hanya untuk

tingkat banding, kasasi, dan PK.

5. Kurangnya sosialisasi tentang petunjuk

pengisian Buku Induk Keuangan Perkara

sehingga pengisian oleh

petugas/bendahara perkara masih

menggunakan petunjuk yang lama dan

mengikuti kolom-kolom yang ada.

6. Mohon diadakan sosialisasi/pelatihan

tentang pengisian Buku Induk

Keuangan dan untuk keseragaman

pemahaman kepada bendahara perkara.

7. Mohon untuk diberikan tunjangan kepada

bendahara perkara.

3 s/d 5 Juni 2008

8

P.TUN Surabaya

1. Mohon buku register dan jurnal keuangan

serta buku Agenda sidang dikirim menjadi

satu paket dan sampai ditempat tujuan

satu bulan sebelum dipergunakan.

2. Mohon buku Agenda sidang tidak hanya

Hakim menerima Panitera juga diharapkan

bisa menerima.

3. Mohon diberikan buku Agenda Kerja bagi

pejabat structural.

7 s/d 9 Juni 2008

Page 34: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

30

4. Mohon diadakan penggantian toga hakim

dan jas panitera yang telah tidak layak

pakai.

5. Mohon diadakan bimbingan teknis untuk

Hakim dan Panitera dalam rangka

peningkatan mutu.

6. Mohon diadakan bimbingan Managerial

dalam rangka peningkatan wawasan

kepemimpinan bagi pimpinan pengadilan

(Ketua,W akil Ketua, Pansek, W apan,

W asek).

7. Buku Register Induk Perkara : Perlu

ditambah satu kolom baru untuk mengisi

posita dan petitum setelah gugatan

diperbaiki , namun buku Bantu tetap

dipergunakan untuk menghidari corat-

coret pada buku induk.

8. Buku Register Induk Keuangan Perkara :

bukunya terlalu panjang, bukunya agar

dibuat buka dua, lembar kiri untuk

penerimaan, sedangkan lembar kanan

untuk pengeluaran.

9

P.TUN Manado

1. Apakah Panitera bisa menjadi Pejabat

Struktural.

2. Apakah Kasubag Umum yang belum

memenuhi persyaratan bisa diusulkan

kenaikan pangkatnya.

3. Kekurangan staf operator Komputer.

4. Apakah Panitera yang telah memenuhi

syarat sudah mengikuti pelatihan eselon IV

bisa menjadi Kasub.

5. Mengenai biaya sisa Panjar, Banding,

Kasasi yang dikembalikan ketingkat

pertama , dicatat dibuku jurnal yang mana

15 s/d 17 Juni 2008

10

PT.TUN Surabaya

1. Biaya perkara untuk kasasi dan banding

yang dilakukan melalui transfer Bank

mudah, tetapi untuk tingkat pertama sulit,

karena terikat dengan masalah tenggang

waktu yang tidak bisa ditolerir bagaimana

seandainya diwilayah Peradilan Tingkat

Pertama letak Banknya sangat jauh,

sehingga menyulitkan untuk menyetor

biaya perkara yang dapat berakibat

terlambatnya pengajuan gugatan.

2. Mengenai transparansi biaya perkara yang

harus disetorkan melalui Bank, bagaimana

jika dalam perkara tersebut ada pihak

2 s/d 4 Juli 2008

Page 35: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

31

intervensi sementara penggugat sendiri

tidak mempunyai uang untuk membayar

biaya perkara tersebut, sementara pihak

intervensi menghendaki agar pembayaran

biaya perkara tersebut dilakukan, agar

perkara dapat berjalan.

3. Apakah CPNS menerima remunerasi,

kalau tidak menerima pakan ia berhak

menerima.

11

P.TUN Mataram

Tidak ada

3 s/d 5 September

2008

12

P.TUN Palembang

1. Mohon agar diadakan pelatihan bagi Staf-

staf Kepaniteraan Perkara mengenai teknis

cara pengisian Buku-buku Register

Perkara, Buku-buku Keuangan Perkara,

Pemberkasan Perkara, agar sesegera

mungkin dilakukan sosialisasi (peraturan)

yang baru, khususnya berhubungan dengan

kepaniteraan Perkara , sehingga ada

keseragaman di seluruh Indonesia

(Mengingat setiap tahunnya format Buku-

buku Perkara tersebut ada poin yang

diubah/diperbaharui, tetapi tidak disertai

dengan petunjuk pengisian). Juga untuk

menghindari adanya persepsi/kekeliruan

dan agar kinerja di daerah sesuai dengan

aturan terbaru dari Mahkamah Agung.

2. Mohon agar buku Bantu Keuangan Perkara

tahun 2008 perlu ditambah 2 (dua) dan

buku Bantu Keuangan Perkara tahun 2009

juga ditambah 2 (dua).

3. Mengenai Register Induk Keuangan

Perkara tahun 2008 :

a. Pada bagian Pengeluaran: Pemberitahuan dan Hak-hak

Kepaniteraan tidak terdapat kolom

Tingkat Pertama.

b. Bagaimana cara menutup transaksi

pada bagian Penerimaan di bagian

akhir (tiap bulan) yang terdiri dari kolom

: Sisa Bulan Lalu, Penerimaan Bulan ini

dan Jumlah Penerimaan (Kolom 9 + 10)

?. Demikian juga untuk Register Induk

Keuangan Perkara Tahun 2009.

c. Bagaimana cara menutup transaksi

pada bagian PENGELUARAN di

bagian akhir (tiap bulan) yang terdiri dari

kolom : Jumlah, Saldo (Kolom 11-37) ?

17s/d 19 September 2008

Page 36: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

32

Apakah Jumlah Pengeluaran, Sisa

Bulan ini, dan Jumlah Total (

Jumlah Pengeluaran + Sisa bulan ini )

dijumlahkan/dituliskan bersusun ke

bawah atau kesamping?. Demikian

juga untuk Register Induk Keuangan

Perkara tahun 2009.

d. Buku Register Induk Keuangan

Perkara Tahun 2008 ukurannya

terlalu panjang.

4. Pada Register Induk Keuangan Perkara

tahun 2009, tidak terdapat kolom Hak-hak

Kepaniteraan.

5. Pada Register Perkara PK kolom alasan

ukurannya terlalu sempit.

6. Mengenai penyetoran uang panjar

perkara melalui Bank ke Rekening

Pengadilan, bagaimana sistem

pengambilan uang tersebut ?. Apakah

diambil sekaligus atau bertahap sesuai

jalannya biaya perkara.

7. Bagaimana penyetoran uang panjar

perkara untuk tingkat banding, Kasasi atau

PK ?. Apakah disetor oleh pihak

pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK

ke Bank atau disetor langsung ke Kasir

Pemegang Kas Keuangan Perkara.

8. Apakah Pemegang Buku Hak-hak

Kepaniteraan adalah Kasir Pemegang Kas

Keuangan Perkara, kemudian setiap akhir

bulan diserahkan ke Bendahara atau

langsung dipegang/diisi oleh Bendahara .

9. Untuk tahun 2008 tidak dikirim formulir A3,

sehingga untuk membuat laporan perkara

bulanan membuat sendiri.

10. Pengiriman Buku Perkara untuk tahun

2009 ada beberapa buku yang belum

terkirim antara lain : Register Induk Perkara,

Register Perkara Tingkat Banding, Jurnal

Keuangan Tingkat Banding.

11. Mohon apabila ada usulan Pelatihan agar

menunjuk nama.

13

P.TUN. Bandung

1. Apakah Panitera bisa menjadi Pejabat

Struktural.

2. Masalah Pengusulan penempatan Cakim.

3. Buku Register Bantu :

- Kolom 2 ditambah dengan c. Tanggal

Perbaikan Gugatan.

25s/d 27 September 2008

Page 37: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

33

- Kolom 5 diganti dengan tanggal dan amar

putusan tidak perlu posita dan petitum

karena sudah terdapat di Buku Register

Induk Perkara.

- Perlu ditambah kolom Tanggal

Penunjukan Majelis Hakim dan Susunan

Majelis Hakim.

- Perlu ditambah kolom Tanggal Penetapan

Pemeriksaan Persiapan dan Tanggal

Pemeriksaan Persiapan.

- Perlu ditambah kolom tanggal penetapan

hari siding dan tanggal sidang .

- Perlu ditambah kolom klasifikasi perkara.

- Penambahan tersebut guna memudahkan

dalam hal pelaporan setiap bulannya.

4. Buku Induk Keuangan Perkara :

- Tidak ada kolom hak-hak kepaniteraan.

- Tidak ada kolom untuk pernyataan

banding, Kasasi dan Peninjauankembali.

- Tidak ada kolom Penerimaan Negara

Bukan Pajak untuk biaya pendaftaran

gugatan.

14

P.TUN Semarang

1. Buku Induk Keuangan Perkara tahun 2009 :

- Kolom Penerimaan : tidak ada kolom

penerimaan kembali sisa panjar.

- Kolom Pengeluaran : tidak terdapat kolom

Hak-hak kepaniteraan

2. Buku Register Kasasi tahun 2008 :

- pada kolom 2 hanya tertulis No. Perkara

Banding, mohon ditambah lagi redaksinya

dengan No. Perkara P.TUN.

9 s/d 11 Oktober 2008

15

P.TUN Samarinda

1. Kasubag Keuangan Belum menerima SK

pindah ke PN. Lumajang (sebagai staf

biasa), akan tetapi orangnya telah pindah

ke PN.Lumajang sampai saat ini sudah 2

tahun lamanya dan mengenai gaji masih

dikirim dari P.TUN Samarinda sebagai

Kasubag Keuangan.

2. Mengenai Buku Induk Perkara :

- Pada Acara Biasa tidak terdapat kolom

susunan Majelis Hakim/Panitera

Penggati.

- Pada Acara Biasa kolom Posita, Petitum

jaraknya terpisah.

3. Buku Register Perkara Kasasi :

Tidak terdapat No. Perkara Tingkat

Pertama, hanya terdapat kolom perkara

16 s/d 18 Oktober 2008

Page 38: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

34

Tingkat Banding.

4. Buku Bantu Keuangan :

Mohon agar ditambah jumlahnya (6 buku),

untuk tahun 2008 dikirim 4 buku dan tahun

2009 hanya dikirim 2 buku.

16 P.TUN Kendari

1. Mohon penambahan 3 orang Panitera

Pengganti sehubungan dengan

bertambahnya jumlah perkara yang masuk.

2. Mengenai Buku Register Induk Perkara

Gugatan pada kolom petitum lebarnya

perlu ditambah.

22 s/d 24 Oktober 2008

17

P.TUN Denpasar

1. Buku Pemegang Kas Pihak III :

Mohon penjelasan tentang kode wilayah

peradilan didalam setoran biaya perkara.

2. Buku Induk Keuangan Perkara : Tidak ada

kolom hak-hak kepaniteraan (tahun 2009)

3. Buku Register Banding tahun 2008 : tidak

ada kolom Inzage.

4. Buku Register Tahun 2009 : Buku Register

Banding, Kasasi, dan PK belum dikirim

5. Mohon dikirimkan perlengkapan sidang :

- Palu sidang yang baru

- Toga Hakim yang baru 8 (delapan) buah.

- Jas Panitera yang baru 18 (delapan

belas) buah.

- Lambang Hakim dan Lambang Panitera.

18

P.TUN Banjarmasin

1. Buku Induk Keuangan Perkara tahun 2009 :

- Kolom Penerimaan : tidak ada kolom

penerimaan kembali sisa panjar.

- Kolom Pengeluaran : tidak terdapat kolom

Hak-hak kepaniteraan tingkat banding,

kasasi dan PK.

2. Buku Register Kasasi tahun 2008 :

Tidak terdapat No. Perkara Tingkat

Pertama, hanya terdapat kolom perkara

Tingkat Banding.

3. Format pemanggilan yang akan dilakukan

jurusita, apakah format pemanggilan pada

pada Jurusita P.TUN sama dengan yang

dilakukan oleh Peradilan Umum. Mengingat

pada P.TUN belum ada format pemanggilan

yang baku.

29 s/d 31 Oktober 2008

19

P.TUN Pontianak

1. Buku Induk Keuangan Perkara tahun 2009 :

- Kolom Penerimaan : tidak ada kolom

penerimaan kembali sisa panjar.

5 s/d 7 Nopember 2008

Page 39: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

35

- Kolom Pengeluaran : tidak terdapat kolom

Hak-hak kepaniteraan tingkat banding,

kasasi dan PK.

2. Mohon dikirimkan perlengkapan sidang :

- Palu sidang

- Toga Hakim.

- Jas Panitera.

- Lambang Hakim dan Lambang Panitera.

3. Mohon penjelasan syarat untuk menjadi

Panitera Pengganti di MA

4. Mohon agar Panitera dan Hakim P.TUN

Pontianak diberi kesempatan untuk

diikutsertakan pada Diklat yang diadakan

oleh MA.

5. Mohon untuk penambah tenaga Panitera

Pengganti.

6. Mohon penjelasan mengenai biaya perkara yang akan dikirim ke MA baik tingkat kasasi maupun PK.

20

P.TUN Palu

1. Mohon penambahan Panitera Pengganti

sehubungan dengan bertambahnya jumlah

perkara.

2. Masalah Pengusulan penempatan Cakim.

3. Apakah Mutasi Panitera sama dengan

mutasi Hakim.

4. Buku Induk Keuangan Perkara : Tidak ada

kolom hak-hak kepaniteraan .

5. Perlu penambahan Buku Register Induk perkara gugatan.

6.

17s/d 19 Nopember 2008

21

P.TUN Pekanbaru

1. Untuk kelancaran tugas sehari-hari di PTUN

Pekanbaru terutama kelengkapan dalam

Persidangan mohon untuk diberikan :

a. Jas Panitera sebanyak 11 (sebelas) buah.

b. Kalung Jabatan sebanyak 6 (enam) buah.

c. Palu (set) sebanyak 3 (tiga) buah.

d. Toga Hakim sebanyak 11 (sebelas) buah.

e. Kitab Alquran dan Kitab Injil masing-

masing 2 (dua) buah.

2. Buku Register Kasasi : Kolom untuk

Pemberitahuan putusan Banding tidak ada.

3. Buku Register PK: Kolom untuk

Pemberitahuan putusan Kasasi tidak ada.

4. Gedung kurang memenuhi standar,

karena ruangan Panitera Muda Perkara

dengan ruangan Pemeriksaan Persiapan

jadi satu hanya dibatasi dengan dinding

triplex.

5. Rumah Dinas Hakim kurang memenuhi

standar dan mohon agar dilengkapi

23s/d 25 Nopember 2008

Page 40: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

36

dengan fasilitas isi rumah.

22 P.TUN Ambon

1. Buku Register Perkara tahun 2008 tidak

mencukupi dengan jumlah perkara yang

ada, jadi terpaksa dicatat dalam Buku

Register Pembantu

2. Buku Register Induk Perkara tahun 2009

belum dikirim.

3. Perkara yang berkaiatan dengan pasal 45

UU No.9 tahun2004 seharusnya tidak

dikirim ke MA, tetapi ternyata masih dikirim

ke MA, hal tersebut terjadi karena belum

adanya surat keputusan yang pasti yang

berkaitan dengan hal tersebut.

4. Pengisian Buku Register Induk Keuangan

Perkara tahun 2007 dan 2008 tidak efisien

karena kolom terlalu panjang dan bertele-

tele.

5. Mohon penjelasan mengenai uang perkara

dan biaya perkara serta solusi kelebihan

biaya perkara.

6. Mohon diberikan mengenai perlengkapan sidang.

26s/d 28 Nopember 2008

23

P.TUN B. Lampung

1. Perkara yang berkaiatan dengan pasal 45

UU No.9 tahun2004 seharusnya tidak

dikirim ke MA, tetapi ternyata masih dikirim

ke MA, hal tersebut terjadi karena belum

adanya surat keputusan yang pasti yang

berkaitan dengan hal tersebut.

2. Kurangnya tenaga staf untuk Panitera

Perkara, Panitera Hukum, Kabag Umum

dan Kabag Kepegawaian terutama yang

golongan II sehingga tenaga yang ada

bertugas merangkap.

3. Buku Induk Keuangan Perkara :

- Tidak ada kolom hak-hak kepaniteraan.

- Tidak ada kolom untuk tingkat pertama .

- Tidak ada kolom Penerimaan Negara

Bukan Pajak untuk biaya pendaftaran

gugatan.

4. Tenaga Honor yang ada, sejak tahun

2001 dan 2004 yang telah diajukan untuk

CPNS sampai sekarang belum dapat

kepastian.

1s/d 3 Desember 2008

24

P.TUN Jambi

1. Kelengkapan berkas-berkas yang dikirim

diusahakan supaya sesuai dan ber-

urutan, karena ada dimemori kasasi surat

kuasa yang dilampirkan tidak sesuai

9 s/d 11 Desember 2008

Page 41: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

37

dengan surat kuasa yang asli.

2. Surat kuasa khusus kadang-kadang tidak

menyebutkan kata-kata khusus baik

dalam perkara banding maupun kasasi.

3. Bukti setoran kadang-kadang tidak

dilampirkan.

4. Untuk kelancaran tugas sehari-hari di

PTUN Jambi terutama kelengkapan

dalam Persidangan mohon untuk

diberikan :

a. Lencana Panitera karena sekarang

masih pakai yang lama.

b. Alat pengeras suara satu set.

c. Palu sidang .

d. Toga Hakim ukuran XL.

e. Meja sidang (sebagian telah rusak).

5. Mohon dapat diberikan tambahan daya

listrik (penggunaan AC).

6. Mohon dapat diberikan AC untuk ruang

sidang pemeriksaan persiapan.

7. Mohon dapat diberikan fasilitas internet.

8. Mohon dapat diberikan laptop dan

computer.

9. Mohon dapat diberikan kendaraan

operasional untuk roda 4 dan roda 2.

C. Promosi dan Mutasi

Kewenangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata usaha

Negara melaksanakan promosi dan mutasi di lingkungan Peradilan Militer

dan Peradilan Tata Usaha Negara melaksanakan kebijakan mutasi dan

promosi tenaga teknis pengadilan di lingkungan Peradilan Militer disamping

diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.

MA/Sek/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Mahkamah Agung juga dipertegas dalam Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung No.KMA/005/SK/I/2007 tentang Pengurusan Administrasi

Personil Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Promosi dan Mutasi yang telah dilaksanakan dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Kegiatan promosi dan mutasi tenaga teknis Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer :

Page 42: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

38

Dalam rangka pembinaan tenaga teknis Pengadilan Militer telah

dilaksanakan mutasi dan promosi tenaga teknis Pengadilan Militer untuk

anggota, Hakim dan Panitera sebanyak 71 orang dengan rincian

sebagai berikut :

1) Mutasi Hakim sebanyak 14 orang.

2) Promosi Hakim sebanyak 28 orang terdiri dari :

a. Hakim Militer Utama : 1 orang

b. Hakim Militer Tinggi : 2 orang

c. Hakim Militer : 5 orang

3) Mutasi Panitera sebanyak 6 orang.

4) Promosi Panitera sebanyak 14 orang terdiri dari :

a. Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi : 5 orang

b. Panitera pada Pengadilan Militer : 9 orang

c. Bintara: 9 orang

2. Kegiatan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

H A K I M 1. PROMOSI / MUTASI

- Ketua PT. TUN : - Orang - W akil Ketua PT. TUN : 1 Orang

- Hakim Tinggi TUN : 19 Orang - Ketua PTUN : 20 Orang - W akil Ketua PTUN : 15 Orang - Hakim Anggota : 38 Orang

Jumlah…………………………… : 94 Orang 2. PENGANGKATAN HAKIM BARU

Mei 2008 : 21 Orang Jumlah……………………………………………………. : 21 Orang Jumlah seluruhnya ……………………………………… : 115 orang

PANITERA PROMOSI / MUTASI PEJABAT KEPANITERAAN TAHUN 2008 : Pengadilan Tinggi TUN : - Panitera / Sekretaris : 2 Orang - W akil Panitera : 1 Orang - Panitera Muda : - Orang - Panitera Pengganti : - Orang

- Jurusita : - Orang Jumlah …………….. : 3 Orang

Page 43: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

39

Pengadilan TUN : - Panitera / Sekretaris : 13 Orang

- W akil Panitera : 9 Orang - Panitera Muda : 9 Orang - Panitera Pengganti : - Orang - Jurusita : - Orang Jumlah ……….….. : 31 Orang Jumlah seluruhnya : 34 Orang

D. Pengisian Jabatan Struktural

Jumlah Jabatan struktural yang ada pada Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada tahun anggaran 2008 telah

diusulkan pengisian formasi jabatan untuk pemangku jabatan eselon II, III

dan IV yang memasuki masa pensiun, Usulan tersebut telah disampaikan

dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

Usaha Negara terdiri dari sarana dan prasarana gedung dan sarana dan

prasarana fasilitas gedung, adapun rinciannya dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Sarana dan prasarana gedung Direktorat Jenderal Badan Peradilan

militer dan Tata Usaha Negara terletak di dua tempat yakni :

a. Sarana dan prasarana gedung yang terletak di Jalan Senen

Raya No. 135 Jakarta Pusat.

Gedung yang menjadi sarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer dan Tata Usaha Negara dipergunakan untuk :

1). Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

UsahaNegara

2). Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

Usaha Negara berserta Staf

3). Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan

Militer beserta staf.

Page 44: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

40

4). Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan

Tata Usaha Negara dan Staf.

Pengadaan dan pemeliharaannya diselenggarakan oleh Badan

Urusan Administrasi (Biro Umum) Mahkamah Agung.

b. Sarana dan Prasarana gedung yang terletak di Jalan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta Pusat.

Gedung yang menjadi sarana prasarana Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dipergunakan untuk :

1) Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer dan

Tata Usaha Militer beserta staf.

2) Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara

Pengadaan dan pemeliharaannya diselenggarakan oleh Badan

Urusan Administrasi (Biro umum ) Mahkamah Agung

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Sarana dan prasarana fasilitas gedung seperti misalnya mebeler pada

Direktorat Jenderal badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara :

No. Nama Barang Jumlah Keterangan Mebeluir

1 Meja Kerja Kayu 35 2 Kursi Besi/Metal 105 3 Kursi Zeis 6 4 Meja kerja 1 biro 19 5 Meja ½ biro 43 6 Kursi hadap : 95 buah 95 7 Kursi kerja : 42 buah 42 8 Kursi tamu kecil : 13 buah 13 9 Kursi tamu panjang : 16 buah 16

10 Meja tamu : 7 buah 7 11 Meja tamu kecil : 6 buah 6 12 Meja tamu besar : 6 buah 6 13 Meja kerja : 12 buah 12 14 Meja computer : 15 buah 15 15 Kursi computer : 3 buah 3 16 Kursi rapat : 8 buah 8 17 Meja rapat : 1 buah 1 18 Lemari besi : 13 buah 13 19 Filing cabinet : 8 buah 8 20 Filing cabinet kayu : 16 buah 16 21 Meja kecil : 6 buah 6 22 Sofa : 1 buah 1 23 Rak besi : 14 buah 14

Page 45: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

41

24 Rak kayu kecil 2

Alat Peralatan Kantor 1 Mesin Ketik Elektronik/Selekrik 10 2 Lemari Besi/Metal 16 3 Filling Cabinet Besi 5 4 Brandkas 2 5 Alat penghancur kertas 2 6 Overhead Projector 5 7 A.C. Split 4 8 Dispenser 2 9 Handy Cam 2

10 Uninterruptible Power Supply (UPS) 2 11 Camera Electronic 2 12 Facsimile 1 13 P.C. Unit 50 14 Lap Top 14 15 Printer 28 16 Mesin hitung : 1 buah 1 17 Mesin foto copy : 1 buah 1

Sarana Informasi

Pembangunan W eb Site Ditjen Badilmiltun

Sarana Transportasi

a. Sepeda Motor 1 Honda Mega Pro 2 2 Honda Tiger 12 3 Honda Supra X 125 8

b. Mobil 1 Toyota Kijang 1 2 Toyota Camry 1 3 Toyota Altis 5 4 Toyota Avanza 15

F. Pengelolaan Keuangan

Pagu anggaran yang diberikan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer dan Tata Usaha Negara dalam DIPA tahun anggaran 2007 sebesar

Rp. 35.097. 197.000,- ( tiga puluh lima milyar Sembilan puluh juta seratus

Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Ditjen Badan

Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun anggaran 2008 tergambar

dalam matrikulasi sebagai berikut :

No. URAIAN PAGU

ANGGARAN REALISASI SISA

% REALISASI

1 2 3 4 5 6

1. Belanja Pegawai 2.677.717.000 2.875.898.190 198.181.190 107,40% 2. Belanja Barang 11.483.960.000 6.063.379.149 5.420.580.851 52,80% 3. Belanja Modal 20.935.520 20.739.963.800 195.556.200 99,07%

Page 46: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

42

Jumlah 35.097.197.000 29.679.241.139 5.417.955.861 84,56%

Ditinjau dari segi pagu anggaran dalam DIPA dan realisasi anggaran tahun

2007 yang lalu, dan dibandingkan pagu dalam DIPA dan realisasi tahun

2008, telah terjadi peningkatan seperti yg diuraikan dibawah ini :

No URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI % REALISASI 2007 2008 2007 2008 2007 2008

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Belanja Pegawai

803.030.050 2.677.717.000 307.940.500 2.875.898.190 38,34% 107,40%

2. Belanja Barang

10.558.756.000 11.483.960.000 6.327.028.094 6.063.379.149 59,92% 52,80%

3. Belanja Modal

1.288.250.000 20.935.520 1.263.093.000 20.739.963.800 98,04% 99,07%

Jumlah 12.650.036.050 35.097.197.000 7.898.061.594 29.679.241.139 62,43% 84,56%

G. Pengelolaan Administrasi.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara sebagai salah satu unit kerja Sekretaris Mahkamah Agung yang

merupakan unsur staf Pimpinan Mahkamah Agung dalam kegiatannya

melaksanakan pembinaan administrasi Peradilan dan administrasi umum.

Pengelolaannya dapat diuraikan sebagai berikut :

NO URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI SISA DANA % REALISASI

I. PROGRAM ( 01.01.09 ) PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK A. BELANJA PEGAWAI

1 Pembayaran gaji dan tunjangan uang makan PNS dll.

2.313.487.000 2.775.032.887 (461.545.88

7) 119,95%

2 Uang lembur 285.030.000 45.666.000 239.364.000 16,02% JUMLAH BELANJA PEGAWAI 2.598.517.000 2.820.698.887 (222.181.887) 108,55%

B. BELANJA PEGAWAI

1 Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

59.400.000 - 59.400.000 0,00%

2 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai

40.500.000 40.200.000 300.000 99,26%

3 Pembinaan/Koordinasi/Konsultasi 1.648.937.000 1.045.236.885 603.700.115 63,39%

4 Penyelenggaraan Humas dan Protokol

5.000.000 - 5.000.000 0,00%

5 Rapat-Rapat Koordinasi 21.780.000 14.974.925 6.805.075 68,76%

6 Kerjasama Antar Instansi/Lembaga Terkait

19.073.000

4.497.865

14.575.135

23,58%

7 Perawatan Gedung Kantor 58.000.000 19.587.600 38.412.400 33,77%

8 Pengadaan Perlengkapan Kantor ( ATK dan Keperluan sehari-hari Perkantoran )

48.150.000 48.133.000 17.000 99,96%

9 Perawatan Kendaraan Roda 4 286.000.000 262.086.000 23.914.000 91,64%

10 Perawatan Kendaraan Roda 2 30.800.000 30.756.000 44.000 99,86%

11 Perawatan Sarana Gedung ( Komputer, AC dll )

42.740.000 15.774.800 26.965.200 36,91%

Page 47: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

43

12 Langganan Daya Dan Jasa( Telepon, Listrik dan Air )

126.000.000 4.672.874 121.327.126 3,71%

13 Jasa Keamanan dan Kebersihan 91.800.000 38.250.000 53.550.000 41,67%

14 Jasa Pos dan Giro 30.000.000 8.019.700 21.980.300 26,73%

JUMLAH BEL. BARANG PROG.01.01.09 2.508.180.000 1.532.189.649 975990351 61,09% JUMLAH PROGRAM 01.01.09 5.106.697.000 4.352.888.536 753.808.464 85,24%

II. PROGRAM ( 03.03.05 ) PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN PENEGAKAN HUKUM

A. BELANJA PEGAWAI ( Adm Kegiatan )

1 Uang Honor Tidak Tetap 79.200.000 55.200.000 24.000.000 69,70%

JUMLAH BELANJA PEGAWAI 79.200.000 55.200.000 24.000.000 69,70% B. BELANJA BARANG

1 Pengadaan Toga/Jas Panitera 304.965.000 289.193.000 15.772.000 94,83%

2 Pemantauan dan Evaluasi 164.500.000 147.709.700 16.790.300 89,79%

3 Perpindahan dan Penempatan 5.525.000.000 2.054.147.500 3.470.852.500 37,18%

4 Sewa Gedung ( Rumah Jabatan Eselon I )

45.000.000 41.800.000 3.200.000 92,89%

5 Pembinaan dan Konsultasi ( Perjalanan Luar Negeri )

1.151.800.000 929.423.100 222.376.900 80,69%

6

Pembinaan Administrasi Kepegawaian ( Orientasi Kepemimpinan PTUN dan Baperjakat )

541.700.000 392.502.000 149.198.000 72,46%

7 Pembinaan Program Teknis ( Sosialisasi Tata Usaha Militer )

457.450.000 309.354.200 148.095.800 67,63%

8 Pembinaan Administrasi Keuangan

50.600.000 34.850.000 15.750.000 68,87%

9 Penyusunan Program Kerja ( RKAKL)

60.600.000 49.380.000 11.220.000 81,49%

10 Pencetakan/Penerbitan dan Laminasi

445.265.000 256.930.000 188.335.000 57,70%

11 Pengembangan Kelembagaan 189.500.000 - 189.500.000 0,00%

12 Pengembangan Administrasi Perlengkapan

39.400.000 25.900.000 13.500.000 65,74%

JUMLAH BEL. BARANG PROG. 3.03.05 8.975.780.000 4.531.189.500 4.444.590.500 50,48%

C. BELANJA MODAL

1 Pengadaan Sarana Gedung ( Sound System, Lemari, Filling Cabinet dll)

151.250.000 148.402.000 2.848.000 98,12%

2 Pengadaan Alat Pengolah Data 20 Unit

350.000.000 338.800.000 11.200.000 96,80%

3 Pengadaan 10 Unit Kendaraan Roda 2

150.000.000 145.582.000 4.418.000 97,05%

4 Penyusunan System Informasi (W ebsite)

200.000.000 195.000.000 5.000.000 97,50%

5 Pengadaan Buku Perpustakaan 84.270.000 15.419.800 68.850.200 18,30%

5 Pengadaan Tanah 20.000.000.000 19.896.760.000 103.240.000 99,48%

JUMLAH BELANJA MODAL 20.935.520.000 20.739.963.800 195.556.200 99,07% JUMLAH PROGRAM 03.03.05 29.990.500.000 25.326.353.300 4.664.146.700 84,45%

TOTAL DIPA 2008 35.097.197.000 29.679.241.836 5.417.955.164 84,56%

Page 48: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

44

BAB III

KEADAAN PERKARA

A. PERKARA KASASI

1. Keadaan Perkara pada Direktorat Pranata dan Tata laksana Perkara Pidana Militer Tahun 2009

Perkara Pidana Militer

Sisa Akhir Tahun 2007

Masuk Tahun 2008

Diputus Tahun 2008

Sisa Akhir Tahun 2008

Kasasi - 146 146 - PK 1 2 3 - Grasi - 2 2 -

2. Keadaan Perkara pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2008

Perkara TUN

Sisa Akhir Tahun 2007

Masuk Tahun 2008

Diputus Tahun 2008

Sisa Akhir Tahun 2008

Kasasi 24 395 402 7 PK - 119 114 5 Hak Uji Materiil - 2 2 - Sengketa Pajak 27 240 266 1 Uji Pendapat (khusus) 1 36 37 -

B. PERKARA DARI PENGADILAN DILINGKUNGAN PERADILAN MILITER

DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Militer

Pengadilan Sisa Akhir

Tahun 2007 Masuk

Tahun 2008 Diputus

Tahun 2008 Sisa Akhir

Tahun 2008 Kjhn Plgr Kjhn Plgr Kjhn Plgr Kjhn Plgr

Pengadilan Militer Utama

2 - 23 - 11 - 14 -

Pengadilan Militer Tingkat Banding

137 1 356 5 335 3 158 3

Pengadilan Militer 720 23 2708 781 2421 775 1007 31

Jumlah 859 24 3087 786 2767 776 1179 34

Page 49: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

45

2. Daftar Rincian Perkara dari masing-masing Pengadilan Militer

Pengadilan

Sisa Awal Tahun 2008

Masuk Tahun 2008

Diputus Tahun 2008

Sisa Akhir Tahun 2008

Kjhn Plgr Kjhn Plgr Kjhn Plgr Kjhn Plgr

Dilmiltama 2 - 23 - 11 - 14 -

Dilmilti I Medan 23 - 124 - 121 - 26 -

Dilmil I-01 Banda Aceh 88 - 198 26 235 23 51 3

Dilmil I-02 Medan 77 2 208 12 237 14 48 -

Dilmil I-03 Padang 17 - 93 21 98 21 12 -

Dilmil I-04 Palembang 38 - 212 122 215 119 35 3

Dilmil I-05 Pontianak 7 - 50 6 48 5 9 1

Dilmil I-06 Banjarmasin 17 - 35 45 23 24 29 21

Dilmil I-07 Balikpapan 11 - 50 14 50 14 11 -

Dilmilti II Jakarta 65 - 117 3 97 - 85 3

Dilmil II-08 Jakarta 235 - 493 76 286 76 442 -

Dilmil II-09 Bandung 22 - 218 94 192 94 48 -

Dilmil II-10 Semarang 18 2 85 59 78 61 25 -

Dilmil II-11 Yogyakarta 20 - 95 16 94 16 21 -

Dilmilti III Surabaya 49 1 115 2 117 3 47 -

Dilmil III-12 Surabaya 41 19 288 87 257 106 72 -

Dilmil III-13 Madiun 15 - 52 25 53 25 14 -

Dilmil III-14 Denpasar 2 - 61 14 52 14 11 -

Dilmil III-15 Kupang 5 - 38 - 35 - 8 -

Dilmil III-16 Makassar 34 - 207 60 187 57 54 3

Dilmil III-17 Manado 21 - 94 9 90 9 25 -

Dilmil III-18 Ambon 5 - 110 20 83 20 32 -

Dilmil III-19 Jayapura 47 - 121 75 108 75 60 -

Jumlah 859 24 3087 786 2767 776 1179 34

Page 50: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

46

3. Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Sisa Akhir

Tahun 2007 Masuk

Tahun 2008 Diputus

Tahun 2008 Sisa Akhir

Tahun 2008 Ggtn Bdg Ggtn Bdg Ggtn Bdg Ggtn Bdg

Pengadilan TUN Tingkat Banding

20 155 32 595 42 555 15 195

Pengadilan TUN

367 - 1290 - 1162 - 495 -

Jumlah 387 155 1322 595 1204 555 510 195

4. Daftar Rincian Perkara dari masing-masing Pengadilan Tata Usaha

Negara

Pengadilan Sisa Akhir

Tahun 2007 Masuk

Tahun 2008 Diputus

Tahun 2008 Sisa Akhir

Tahun 2008 Ggtn Bdg Ggtn Bdg Ggt Bdg Ggtn Bdg

PT TUN MEDAN - 19 - 110 - 98 - 31

PTUN Banda Aceh 1 - 20 - 17 - 4 -

PTUN Medan 26 - 86 - 77 - 35 -

PTUN Padang 8 - 24 - 25 - 7 -

PTUN Pekanbaru 27 - 55 - 66 - 16 -

PTUN Jambi 2 - 15 - 13 - 4 -

PTUN Bengkulu 1 - 20 - 16 - 5 -

PTUN Palembang 5 - 30 - 28 - 7 -

PTUN Bdr. Lampung 3 - 24 - 21 - 6 -

PT. TUN JAKARTA 20 85 37 260 42 232 15 113

PTUN Jakarta 68 - 209 - 191 - 86 -

PTUN Bandung 44 - 125 - 130 - 39 -

PTUN Banjarmasin 2 - 40 - 22 - 20 -

PTUN Pontianak 21 - 65 - 42 - 44 -

PTUN Samarinda 18 - 50 - 45 - 23 -

PTUN Palangkaraya 1 - 13 - 9 - 5 -

PT. TUN SURABAYA - 18 - 142 - 130 - 30

PTUN Surabaya 45 - 143 - 152 - 36 -

PTUN Semarang 12 - 64 - 45 - 31 -

PTUN Yogyakarta 3 - 13 - 8 - 8 -

PTUN Denpasar 10 - 10 - 19 - 1 -

PTUN Mataram 6 - 40 - 32 - 14 -

PTUN Kupang 4 - 20 - 18 - 6 -

PT. TUN MAKASSAR - 33 - 63 - 95 - 21

PTUN Makassar 31 - 75 - 87 - 19 -

PTUN Manado 9 - 27 - 25 - 11 -

PTUN Kendari 4 - 51 - 16 - 39 -

PTUN Palu 4 - 30 - 29 - 5 -

PTUN Ambon 10 - 27 - 18 - 19 -

PTUN Jayapura 2 - 14 - 11 - 5 -

Page 51: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

47

JUMLAH 387 155 1327 595 1204 555 510 195

5. Daftar Laporan Biaya Perkara dari lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan TUN Saldo Awal Jml Masuk Jml Kembali Jml Keluar Saldo Akhir

1 Bali 24,238,150 3,010,000 1,516,000 3,158,500 13,464,300

2 Bandar Lampung 1,416,000 1,700,000 437,5 735 6,578,900

3 Bengkulu 5,247,750 0 434 115 11,847,900

4 DI Yogjakarta 1,951,000 2,527,000 0 2,277,000 2,177,000

5 DKI Jakarta 245,177,700 180,859,850 10,950,000 191,190,850 254,663,700

6 Irian Jaya 9,304,550 8,300,000 1,750,000 1,444,000 15,845,550

7 Jambi 9,501,100 3,741,000 1,212,800 1,613,500 8,880,300

8 Jawa Barat 106,513,600 45,350,000 16,767,000 0 139,100,100

9 Jawa Tengah 101,368,400 5,500,000 555,6 7,138,600 94,073,700

10 Jawa Timur 98,001,100 20,150,000 2,102,100 9,417,500 95,514,750

11 Kalimantan Barat 49,644,295 7,000,000 3,952,000 14,305,350 49,644,295

12 Kalimantan Selatan 16,651,307 4,300,000 1,471,257 1,783,550 17,696,500

13 Kalimantan Tengah 2,402,000 0 0 0 0

14 Kalimantan Timur 28,323,925 3,300,000 679,7 4,159,300 33,974,064

15 Maluku 6,437,000 1,220,000 268 1,149,000 7,796,800

16 NAD 0 0 0 0 0

17 Nusa Tenggara Barat 25,371,200 2,850,000 811 2,640,306 23,494,994

18 Nusa Tenggara Timur 4,594,100 2,037,600 237,6 331 5,848,100

19 Riau 0 0 0 0 0

20 Sulawesi Selatan 121,463,390 23,780,500 4,511,000 5,301,300 168,950,040

21 Sulawesi Tengah 3,488,150 7,950,000 976 1,960,000 8,522,150

22 Sulawesi Tenggara 18,929,550 500 444 1,588,000 18,929,550

23 Sulawesi Utara 44,781,500 3,450,000 0 4,901,000 46,860,500

24 Sumatera Barat 15,962,100 350 368,6 -220,5 13,412,550

25 Sumatera Selatan 20,570,200 4,270,000 1,062,000 1,783,000 20,570,200

26 Sumatera Utara 38,383,400 6,800,000 2,267,000 1,333,000 9,600,000

TOTAL 999,721,467 338,945,950 52,773,157 258,104,256 1,067,445,943

Page 52: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

48

BAB V

PENGAWASAN INTERNAL

A. Pengawasan Dalam Rangka Pembinaan

Berangkat dari kenyataan bahwa penyelenggara kegiatan operasional

merupakan mahluk yang tidak sempurna dan secara inheren memiliki

keterbatasan baik dalam arti interpretasi makna suatu rencana, kemampuan,

pengetahuan maupun keterampilan, artinya dengan itikad yang paling baik,

dedikasi dan loyalitas yang tinggi dengan pengerahan kemampuan mental

dan fisik sekalipun, para penyelenggara kegiatan operasional mungkin saja

berbuat khilaf dan kesalahan. Untuk mencegah faktor-faktor sebagaimana

tersebut diatas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer yang

membawahi 5 (lima) unit kerja setingkat eselon II, 15 (lima belas) Unit kerja

eselon III dan 46 (empat puluh enam) unit kerja setingkat eselon IV

senantiasa menerapkan pengawasan melekat (W askat) pada unit kerja yang

ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

Usaha Negara. Kegiatan Pengawasan Internal yang dilakukan Direktorat

Jenderal Badan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka

mencapai apa yang telah direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Disiplin Pegawai

Disiplin Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer

dan Tata Usaha Negara merupakan obyek pengawasan internal yang

utama, hal ini dilakukan dengan suatu pemikiran bahwa dengan disiplin

pegawai yang tinggi akan dihasilkan suatu kinerja yang baik bagi

Pegawai, baik perorangan maupun unit kerjanya. Aplikasi pengawasan

disiplin pegawai dilakukan dengan penekanan disiplin waktu jam kerja

kantor. Kegiatan ini dilakukan dengan keharusan setiap Pegawai

dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara mengisi daftar hadir dan pulang (absensi) setiap hari kerja.

Selain dari pada itu dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer juga diterapkan disiplin pemakaian sarana dan prasarana kantor,

hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi kerja, sehingga antara input dan

Page 53: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

49

output dari setiap pegawai yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan berimbang.

2. Kinerja

Ketepatan waktu kerja belum tentu menghasilkan suatu kinerja yang

sesuai dengan apa yang diharapkan, untuk mencegah hal tersebut

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap hasil kinerja dari

masing-masing unit kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Aplikasi dari Pengawasan Kinerja dari Direktorat Jenderal Badan

peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah dengan diharuskannya

setiap unit kerja yang ada memberikan laporan secara formal maupun

informal terhadap kinerja yang dilakukan oleh setiap unit kerja yang ada

dilingkungan Direktorat Jenderal badan Peradilan Militer dan tata Usaha

Negara. Pengawasan internal terhadap unit kerja yang ada dilingkungan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara juga

dilakukan dengan diadakannya rapat koordinasi secara berkala.

3. Reward dan Punishment

Prinsip obyektivitas dalam setiap kegiatan Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara menjadi hal yang diutamakan,

sehingga setiap Pegawai yang ada Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer dan Tata Usaha Negara akan diberikan Penghargaan bagi yang

berprestasi dan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran. Selain dari

pada itu sebagai unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan sumber daya manusia Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara memberikan sanksi/usulan pemberian sanksi untuk sumber daya

manusia di lingkungan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara kepada

pihak yang berwenang sekiranya akibat perbuatan sumber daya manusia

dapat menghambat fungsi pelayanan publik yang ada pada setiap

Pengadilan di lingkungan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara,

aplikasi pembinaan untuk tindak lanjut pemberian sanksi telah

Page 54: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

50

dilaksanakan dengan melakukan pemotongan pemberian tunjangan

renumerasi kepada beberapa pegawai yang telah datang terlambat

maupun pulang lebih cepat. Satu hal yang membanggakan dari pegawai

yang datang terlambat (karena jalan macet), maupun pulang cepat dalam

rangka melaksanakan kegiatan rapat diluar kantor, sehingga tidak

sempat kembali ke kantor sehingga tidak sempat mengisi daftar absen

pulang, dan terpaksa berkurang reward yg diberikan dalam tunjangan

renumerasi namun dapat menerima dengan kesadaran yang tinggi demi

tegaknya peraturan disipilin kerja yang telah menjadi konsekwensi logis

ketidak disipilinan yang telah dilanggar.

Selain dari pada itu dalam rangka pembinaan, Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara juga telah mengusulkan

pemberian sanksi bagi 1 orang Hakim dari lingkungan Peradilan Militer

dan 1 Orang Hakim dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk

dijatuhi hukuman disiplin. Karena dianggap telah melanggar peraturan

perundang-undangan tentang kedisipilinan.

B. Lain-lain :

Dalam rangka pembinaan, serta hasil monitoring dan evaluasi yang

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

Usaha Negara dalam tahun anggaran 2008 ke beberapa Pengadilan

dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Pembangunan gedung Pengadilan Militer I-01 telah selesai dilaksanakan

oleh BRR dan sudah diserahkan terimakan ke Mahkamah Agung RI.

2. Pembangunan gedung Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer

Tingggi II Jakarta dan pengadilan Militer II-08 Jakarta sedang dalam

proses penyelesaian, adapun biaya yang menjadi tanggung jawab

satkernya.

3. Pembangunan Gedung Pengadilan Militer II-09 Bandung, pembangunan

gedung pengadilan ini masih berlangsung.

4. Pembangunan Gedung Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya saat ini

sedang dalam proses pembangunan.

Page 55: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

51

5. Pembangunan Gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah

diselesaikan pada tahun ini.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan :

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum ditinjau dari banyaknya kegiatan yang

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer dan Tata Usaha Negara dapat dikatakan ada

peningkatan, hal ini dikatakan demikian karena dilihat dari

kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun anggaran 2008 lebih banyak

dibanding kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran

2007.

2. Frekuensi penerapan koleqial system dalam penyelenggaraan

kegiatan yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer mulai dikurangi, hal ini dilaksanakan karena

sumber daya manusia yang ada dilingkungan Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Milite dan Tata Usaha Negara mulai

memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing

sehingga walaupun sumber daya manusia yang ada

dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan

Tata Usaha Negara yang berada dibawah unit kerja eselon IV

baru sekitar 5 orang pegawai, namun demikian beban kerja yg

ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

Usaha Negara dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang

ada saja, walaupun sebenarnya bisa dikatakan dipaksakan,

namun hal ini dapat diatasi dengan melemburkan sumber daya

manusia yang ada.

3. Ditinjau dari segi penyerapan anggaran yang ada dalam Pagu

Page 56: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

52

Angggaran tahun anggaran 2008 dalam DIPA sebesar

Rp.35.097.197. 000 ( Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh

Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) dapat

terserap sebesar Rp 29.679.241.139,- (Dua Puluh Sembilan

Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Dua Ratus Empat

Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah ) atau

84, 56 % dari pagu anggaran yang tersedia.

Sedang penyerapan Pagu Angggaran tahun anggaran 2007

dalam DIPA sebesar Rp. 12.650.036. 000 ( Dua Belas Milyar

Enam Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah )

dapat terserap sebesar Rp 7.858.061.694,- atau 62,11% dari

pagu anggaran yang tersedia.

Ditinjau dari segi Pagu Anggaran yang tersedia maupun

Realisasinya terjadi Peningkatan.

B. Rekomendasi :

1. Mengingat untuk saat ini dapat dikatakan bahwa dalam

pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha

Negara maupun dilingkungan Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terjadi peningkatan

kegiatan namun demikian hambatan-hambatan yang ada harus

diatasi, dengan lebih meningkatkan intensitas pembinaan baik

dari segi teknis maupun administrative, sehingga apa yang

menjadi harapan yg tertuang dalam visi Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat terwujud.

2. Hambatan belum sesuainya Sumber Daya Manusia dengan

beban kerja yang ada akan diupayakan pembuatan peta

jabatan pada pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan

Tata Usaha Negara.maupun di lingkungan Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sehingga

kegiatan-kegiatan yang ada akan dapat terlaksana secara

optimal.

Page 57: MAHKAMAH AGUNG RI TATA USAHA NEGARA …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/DOKUMEN/laptah...1 BAB I PENDAHULUAN A. VISI DAN MISI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Milit er dan

53

3. Hambatan keterbatasan Sumber Daya Manusia yg ada,

sementara ini diatasi dengan cara melemburkan Pegawai,

mungkin akan dilaksanakan pula pada tahun anggaran 2009.

4. Begitu pula dengan hambatan dalam bidang sarana dan

prasarana yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan diupayakan

pemenuhannya secara bertahap.