mahkamah agung ri tata usaha negara …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/dokumen/laptah...1...
TRANSCRIPT
LAPORAN TAHUNAN LAPTAH
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI
TAHUN 2008
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
ijin dan karunianya Laporan Tahunan 2008 Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat disusun.
Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan dalam
Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah
Agung RI telah terlaksana melalui serangkaian kegiatan pada Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun
2008.
Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2008, pada dasarnya merupakan
gambaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan untuk lingkungan Peradilan Militer
dan Tata Usaha Negara maupun unit-unit kerja yang ada di Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer maupun Tata Usaha Negara semenjak bulan Januari
2008 sampai dengan bulan Desember 2008, sehingga visi dan misi Mahkamah
Agung dapat terlaksana melalui visi dan misi Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
Jakarta, Januari 2009 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. TTD. Sonson Basar, SH
ii
Kata Pengantar ………………………………………………………………….. i
Daftar Isi ………………………………………………………………………….. ii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………. 1
A Visi dan Misi …………………………………………………… 1
B Rencana Strategis …………………………………………….. 4
C Kebijakan Reformasi Peradilan ……………………………… 6
BAB II STRUKTUR ORGANISASI …………………………………………..
A. Unsur Pimpinan yang terdiri dari ……………………………….
B. Unsur Pelaksana………………………………..........................
C. Unsur Staf ………………………………...................................
D. Unsur Unit Pelaksana Teknis (UPT) …………………………
E. Struktur Organisasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara …………………………………
8
8
8
9
10
11
BAB III
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ………………………………..
A. Sumber Daya Manusia …………………………………………
B. Pembinaan Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ………...
C. Promosi dan Mutasi ……………………………………………
D. Pengisian Jabatan Struktural .................................................
E. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………………………
F. Pengelolaan Keuangan ………………………………………....
G. Pengelolaan Administrasi ………………………………………
KEADAAN PERKARA ………………………………………………..
A. Perkara Kasasi ………………………………………………
B. Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara …………………………
18
18
21
37
38
39
41
41
43
43
43
BAB V PENGAW ASAN INTERNAL ……………………………………….. 47
A Pengawasan Dalam Rangka Pembinaan ………………….. 47
iii
B Lain-lain ………………………………………………………… 49
BAB VI PENUTUP ……………………………………………………………. 50
A Kesimpulan …………………………………………………….. 50
B Rekomendasi ………………………………………………….. 51
1
BAB I PENDAHULUAN
A. VISI DAN MISI
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
merupakan salah satu Suporting unit Mahkamah Agung dalam bidang
pembinaan administrasi Peradilan Militer dan PeradilanTata Usaha Negara.
Dengan demikian, Visi ini merupakan bagian dari Visi Mahkamah Agung dan
dapat diuraikan sebagai berikut :
“Mewujudkan Pelayanan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang Profesional, melalui system administrasi peradilan yang akuntabel
Tertib dan Transparan”
Dari visi terdapat kata-kata kunci yang menggambarkan atau menyimpulkan
hasil-hasil yang akan dicapai oleh Mahkamah Agung dimasa yang akan
datang yaitu :
Kata kunci pertama yaitu : Profesional
Menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan berupa
penyelenggaraan pelayanan lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara yang efektif, efisien, mandiri dan berwibawa.
Kata kunci kedua yaitu : Tertib
Menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan berupa
terlaksananya pelayanan administrasi yang tertib didasarkan pada suatu
mekanisme kerja yang pasti dan dapat menjadi panduan setiap kegiatan
pelayanan administrasi untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding dalam Peradilan Militer danPeradilanTata Usaha Negara.
Kata kunci ketiga yaitu : Transparan
Menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan dapat
terselenggara pelayanan administrasi peradilan yang terbuka dan
akuntabel, atau dengan kata lain setiap penyelenggaraan kegiatan yang
bersifat pelayanan publik atau pencari keadilan harus dapat
dipertanggung jawabkan dan dapat diketahui oleh publik, khususnya
para pencari keadilan.
2
1. Target Pencapaian Visi :
Pencapaian visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara tersebut diatas diharapkan dapat tercapai pada tahun
2032. Target pencapaian visi tersebut merupakan rencana jangka
panjang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara, sedang pelaksanaannya akan dilakukan melalui pelaksanaan
rencana jangka menengah yang dilaksanakan pada tahun 2007 sampai
dengan tahun 2012, atau dapat dikatakan sebagai rencana jangka
menengah tahap pertama, target pencapaian visi ini merupakan suatu
target pencapaian visi Mahkamah Agung, hal ini dikatakan demikian
karena sebagai supporting unit dibidang pembinaan administrasi
peradilan harus pula mendukung target pencapaian visi Mahkamah
Agung.
2. Asumsi dan Dasar Penetapan Visi :
Penetapan visi tersebut diatas didasarkan atas asumsi-asumsi sebagai
berikut :
a. Tingkat stabilitas nasional yang memadai dalam jangka panjang :
Stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum dan ekonomi
merupakan faktor-faktor terkait yang dapat mempengaruhi
berhasilnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan visi
Direktorat Jenderal.
b. Terintegrasinya kebijakan pelayanan publik dalam penegakan hukum dari lembaga Legislatif, Yudikatif dan eksekutif :
Integrasi kebijakan pelayanan publik dalam penegakan hukum dari
lembaga legislatif, Yudikatif dan eksekutif dalam jangka panjang
merupakan faktor kedua yang mendukung pencapaian visi yang telah
ditetapkan. Komitmen adanya kesetaraan dari ketiga komponen yang
ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah komitmen
kesetaraan antar pemegang mandat Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif
terhadap pelayanan publik dalam rangka penegakan hukum pada
peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
3
c. Komitmen dari Seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di Mahkamah Agung :
Komitmen ini merupakan suatu komitmen dari Pejabat struktural
maupun fungsional serta pegawai yang ada dilingkungan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam
mewujudkan visi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara. Komitmen ini diperlukan mengingat sering
terjadinya pergantian unsur pimpinan dan rotasi pegawai Mahkamah
Agung, namun dalam rangka pencapaian visi Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tidak akan merubah
apa yang menjadi visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara.
d. Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Misi dapat dikatakan sebagai upaya untuk mencapai apa yang
menjadi visi atau harapan yang hendak dicapai oleh satu unit
organisasi.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
dalam mencapai visinya mempunyai misi yang dapat diuraikan
sebagai berikut :
1). Terwujudnya suatu pelayanan dari sumber daya manusia yang
profesional dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara
2). Terwujudnya suatu pelayanan yang tertib dari Pengadilan dalam
lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
3). Terwujudnya suatu pelayanan yang Transparan dari Pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
e. Asumsi dan Dasar Pemikiran Misi :
Misi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara didasarkan atas :
1) Ketersediaan standar-standar operasional minimal untuk system
atau mekanisme pada Mahkamah Agung yang diyakini dapat
4
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara.
2) Ketersediaan pagu anggaran operasional pada standar ideal untuk
memenuhi mandat lembaga yudikatif yang sangat erat kaitannya
dengan pembinaan administrasi peradilan yang menjadi tugas dari
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara.
B. Rencana Strategis
Dalam rangka mencapai apa yang menjadi visi dan misi sebagaimana
diuraikan diatas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara melakukan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam
rencana strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara.
1. Rencana Jangka Panjang
Visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas merupakan Rencana jangka
panjang dari Direktorat jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara.
2. Rencana Jangka Menengah
Rencana jangka menengah merupakan rencana program dan kegiatan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
priode tahun 2007 s.d 2012.
a. Tujuan :
Tujuan yang hendak dicapai dalam priode tahun 2007 – 2012 adalah
suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
dengan uraian sebagai berikut :
1). Meningkatkan Penataan Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara. Tujuan ini merupakan tujuan yang ditetapkan dalam
rencana jangka menengah, hal ini dilakukan guna kelancaran
pelaksanaan program kerja yang ada dilingkungan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sebab
5
dengan telah tertatanya organisasi beserta sumber daya manusia
pendukungnya, kegiatan-kegiatan yang ada pada Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan
dapat terselenggara dengan lebih baik.
2). Meningkatkan Sistim Informasi Pegawai pada Peradilan Tingkat
Pertama, banding maupun Pegawai yang ada pada Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di
Mahkamah Agung. Sistim Informasi Pegawai sangat diperlukan
karena dengan tersedianya layanan Sistim Informasi Pegawai
yang baik, akan mempermudah mutasi dan promosi pegawai,
baik pegawai yang mempunyai jabatan Fungsional Teknis
Peradilan (Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti
dan Jurusita) maupun Pegawai yang memiliki jabatan struktural
serta Pegawai yang tidak memiliki jabatan fungsional maupun
struktural . Sistim ini diawali dengan menggunakan sarana dan
prasarana yang sederhana dan selanjutnya akan dipergunakan
Sistim Teknologi dan Informatika.
3). Meningkatkan Sistim Mekanisme Kerja Pegawai Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, tujuan
ini diharapkan dapat menghasilkan suatu mekanisme kerja yang
efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
sehingga akhirnya dapat mencapai apa yang menjadi visi
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara.
4). Meningkatkan Sarana dan Prasarana di lingkungan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Tujuan
ini diharapkan dapat menghasilkan sarana yang lebih baik dari
pada tahun sebelumnya. Kegiatan ini sangat diperlukan mengingat
hasil kinerja yang diperoleh akan sangat tergantung dari sarana
dan prasarana yang tersedia dalam satu unit organisasi.
5). Meningkatkan Pola Pembinaan Tenaga Teknis maupun
Pembinaan Administrasi Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
serta pola pengembangan tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata
6
Usaha Negara dalam rangka menciptakan suatu lingkungan
peradilan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat
sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang berlaku
dengan tetap mengindahkan berlakunya hukum acara dalam
lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha
Negara.
6). Meningkatkan Pembinaan Penelaahan Berkas Perkara Militer dan
Tata Usaha Negara, tujuan ini akan menghasilkan suatu kegiatan
penelaahan berkas perkara yang lebih baik atau lebih efektif dan
efisien dalam proses penelaahan berkas perkara Militer dan Tata
Usaha Negara.
7) Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran.
C. KEBIJAKAN REFORMASI PERADILAN
Setelah Peradilan berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung,
maka selain mempunyai tugas pokok Mahkamah Agung sebagai lembaga
tertinggi dibidang peradilan menerima, memeriksa dan memutus perkara
yang diajukan atau dimohonkan ke Mahkamah Agung, juga harus
menangani urusan administrasi umum untuk 4 (empat) lingkungan Peradilan
(Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara).
Dari aspek organisasi, terlihat adanya pengembangan organisasi Sekretariat
Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena beban kerja (loading work)
Sekretariat Mahkamah Agung sebelum satu atap hanya menangani
administrasi umum untuk lingkungan Mahkamah Agung saja, sedangkan
pasca satu atap harus menangani organisasi, administrasi dan financial
untuk 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama,
Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) dari tingkat pertama
sampai tingkat banding.
Pembaharuan dan penataan juga terus berlangsung, baik dalam
penyelenggaraan tugas pokok Mahkamah Agung (menerima, memeriksa
dan memutus perkara) maupun dalam bidang administrasi umum yang
7
sangat erat kaitannya dengan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan
Sarana Prasarananya.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang
merupakan salah satu unit kerja Sekretariat Mahkamah Agung, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, senantiasa berusaha melaksanakan
kegiatan yang dapat menunjang kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung yang
mana pada saat ini sedang melaksanakan pembaharuan dalam segala
bidang demi untuk mencapai visi dan misi Mahkamah Agung.
Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Agung adalah :
a. Menumbuhkan dan meningkatkan integritas setiap unsur yang ada di
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
terhadap visi yang ditetapkan guna percepatan integrasi setiap unsur di
Mahkamah Agung dalam peradilan satu atap.
b. Mengutamakan sumber daya dan teknologi yang ada dalam rangka
pencapaian visi dan mencegah kegagalan pencapaiannya.
c. Mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan terbaik dalam
organisasi/Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara
Program dan kegiatan yang berlangsung selama ini, bertitik tolak pada tugas
pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara yang melaksanakan pembinaan untuk lingkungan peradilan militer dan
Tata Usaha Negara. Kegiatan pembinaan yang telah berlangsung pada tahun
2008, telah dilaksanakan untuk beberapa lingkungan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara.
Kegiatan tersebut berupa orientasi wawasan kepemimpinan untuk tenaga
teknis dilingkungan peradilan militer dan tata usaha Negara, dan pada
prinsipnya dilaksanakan untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Pimpinan
Mahakamah agung RI.
8
BAB II STRUKTUR ORGANISASI
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara,
merupakan salah satu unit organisasi unsur staf dibawah Sekretaris Mahkamah
Agung dan merupakan supporting unit yang mempunyai tugas membantu
Pimpinan Mahkamah Agung dalam bidang pembinaan administrasi Peradilan.
Sebelum mengemukakan susunan organisasi Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terlebih dahulu perlu dikedepankan
uraian susunan organisasi Mahkamah Agung.
Susunan organisasi Mahkamah Agung menurut Undang-Undang No. 5 tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, Peraturan Presiden No. 13 tentang Sekretariat Mahkamah
Agung dan Peraturan Presiden No. 14 tentang Kepaniteraan Mahkamah
Agung teridiri dari :
A. Unsur Pimpinan yang terdiri dari :
Suatu unsur sebagai Pembina utama dan bertanggung jawab atas
penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Badan
Peradilan di semua lingkungan Peradilan. Pemegang kebijakan umum
Pimpinan Mahkamah Agung secara Koleqial ada pada Ketua Mahkamah
Agung dan 2 (dua) W akil Ketua Mahkamah Agung serta beberapa orang
Ketua Muda sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
B. Unsur Pelaksana :
Suatu unsur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok
Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi mengadili, yaitu menerima,
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke
Mahkamah Agung. Unsur ini dilaksanakan oleh Hakim Agung dalam suatu
Majelis Hakim Agung dan dibantu oleh Panitera/Panitera Muda/Panitera
Pengganti Mahkamah Agung.
9
C. Unsur Staf :
Suatu unsur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dalam
kegiatan yang bersifat penunjang dan pelayanan administratif. Unsur staf
secara manajerial menerima pendelegasian wewenang sebagian tugas
pokok pimpinan mahkamah Agung, yang terdiri dari :
1. Sekretaris Mahkamah Agung
Peranan Sekretaris Mahkamah Agung dalam Organisasi dilingkungan
Mahkamah Agung adalah disamping sebagai Pembina Administrasi
Umum juga sebagai Pembantu Pimpinan dalam mengkoordinasikan
kebijaksanaan umum selaku Kepala Kantor dan Pejabat Tata Usaha
Negara, dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Mahkamah Agung
dibantu oleh beberapa Direktorat Jenderal dan beberapa Badan (Badan
Pengawas Peradilan, Badan Litbangdiklat dan Badan Urusan
Administrasi) dengan uraian sebagai berikut :
Direktur Jenderal
- Suatu unit kerja yang membantu Sekretaris Mahkamah Agung
mengelola pembinaan SDM khususnya bagi Tenaga Teknis
Peradilan serta Pranata dan Tata Laksana Perkara.
- Pembinaan yang dilakukan terkait erat dengan rekruitmen, mutasi,
promosi dan kesejahteraan para tenaga teknis Peradilan serta
Pranata perkara.
- Dengan deminikian unit kerja in dapat bertindak sebagai
administrator kebijakan yang berkaitan dengan status dan hak-hak
kepegawaian tenaga teknis Peradilan dan pranata perkara.
Badan Pengawas Peradilan
Suatu badan yang melaksanakan fungsi Mahkamah Agung dibidang
Pengawasan atas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman oleh
Badan Peradilan di semua lingkugan Peradilan.
10
Badan Litbangdiklat
Suatu Badan yang merupakan unit penunjang pelaksanaan
kekuasaan Kehakiman dibidang Penelitian dan Pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan.
Badan Urusan Administrasi
Suatu Badan yang merupakan unit pelayanan administrasi Sekretaris
mahkamah Agung yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan
administrasi umum.
2. Kepaniteraan
- Kepaniteraan merupakan suatu unit kerja yang menunjang
pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dalam pelaksanaan
fungsi mengadili, dalam hal pengelolaan administrasi perkara yang
diajukan atau dimohonkan ke Mahkamah Agung
- Kepaniteraan secara fungsional mengkoordinir tugas-tugas para
tenaga teknis Kepaniteraan yang membantu Majelis Hakim Agung
dalam memproses perkara pada Mahkamah Agung
D. Unsur Unit Pelaksana Teknis (UPT).
1. Unit Pelaksana Teknis adalah suatu unit organisasi yang menunjang
pelaksanaan tugas pokok instansi induknya dan bersifat teknis
operasional rutin di lapangan. Dengan demikian, Pengadilan Tingkat
Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai unit
penunjang pelaksanaan tugas Kekuasaan Kehakiman yang merupakan
tugas pokok Pengadilan dan Mahkamah Agung.
2. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari : a. Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) lingkungan Peradilan,
yaitu :
1). Pengadilan Tinggi (Peradilan Umum)
2). Pengadilan Tinggi Agama (Peradilan Agama).
3). Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi
(Peradilan Militer).
11
4). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Peradilan TUN).
b. Pengadilan tingkat pertama dari 4 (empat) lingkungan Peradilan, yaitu :
1). Pengadilan Negeri (Peradilan Umum).
2). Pengadilan Agama (Peradilan Agama).
3). Pengadilan Militer (Peradilan Militer )
4). Pengadilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN)
E. Struktur Organisasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara
Berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.
MA/SEK/07/III/2006 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara terdiri dari :
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara
2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer
3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Aministrasi Peradilan Tata
Usaha Negara.
4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer
5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara
12
Tugas Pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara beserta unit dibawahnya dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
a. Tugas Pokok :
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah
Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan
standarisasi teknis dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan
administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dilingkungan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan
Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara.
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Tata Usaha Negara Menyelenggarakan fungsi:
1). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga
teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata
laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dan Pengadilan di
lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2). Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga teknis , pembinaan
administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari
lingkungan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
pada Mahkamah Agung dan Pengadilan dari lingkungan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3). Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang
pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan
pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara
4). Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
13
5). Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
2. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara : a. Tugas Pokok :
Memberikan dukungan teknis administrasi kepada semua unsur
dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan
fungsi :
1). Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program, serta
perbendaharaan dan pembuatan akutansi dan laporan keuangan.
2). Pelaksanaan urusan kepegawaian
3). Pelaksanaan penataan organisasi dan ketata laksanaan , evaluasi
jabatan dan pengembangan kinerja.
4). Pelaksanaan urusan Dokumentasi dan manajemen sistim
informasi
5). Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga dan
perlengkapan dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
14
3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan
Militer: a. Tugas Pokok :
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perumusan
standar , norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan
teknis dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga teknis dan
administrasi
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis
dan Administrasi Peradilan Militer menyelenggarakan fungsi :
1). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan
prosedur bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan
pengadaan, promosi, dan mutasi Hakim, Panitera, Panitera Muda,
Panitera Pengganti dan Jurusita
2). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan
prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan
pengembangan dan pembinaan, Hakim, Panitera, Panitera Muda,
Panitera Pengganti dan Jurusita.
15
3). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan
prosedur dan bimbingan teknis administrasi Peradilan militer.
4). Pelaksanaan urusan Tata Usaha.
4. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan
Tata Usaha Negara.
a. Tugas Pokok :
Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, perumusan standar, norma, criteria dan prosedur serta
pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pembinaan tenaga
teknis dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis
dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan
fungsi
1). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar,
norma,kriteria, dan prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan
pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi hakim, Panitera,
Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.
2). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan
prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan
16
pengembangan dan pembinaan Hakim, Panitera, Panitera Muda,
Panitera Pengganti dan Jurusita.
3). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan
prosedur dan bimbingan teknis Administrasi Peradilan Tata Usaha
Negara, Pelaksanaan Urusan Tata Usaha.
5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer a. Tugas Pokok
Melaksanakan perumusan dan pelaksana kebijakan dibidang pranata
dan tata laksana perkara pidana militer dan Tata Usaha Militer
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pranata dan Tata Laksana
Perkara pidana militer menyelenggarakan fungsi :
1). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta
penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi ,
tata usaha militer dan tahanan pidana.
2). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara
Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana militer
3). Pelaksanaan urusan tata usaha.
17
6. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara a. Tugas Pokok
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang
pranata dan tata laksana perkara tata usaha Negara.
b. Fungsi :
Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pranata dan tata laksana
perkara Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :
1). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta
penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara
kasasi tata usaha Negara.
2). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta
penelaahan perangkat kelengkapan formal perkara Peninjauan
Kembali tata usaha Negara.
18
3). Pelaksanaan urusan tata usaha.
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia .
Sumber Daya Manusia yang ada pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Tata Usaha Negara terdiri dari sumber Tenaga Teknis Yudisial
(Hakim Panitera dan Jurusita) dan Sumber Daya Manusia Non Teknis
Yudisial (Pegawai Negeri Sipil). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang
ada di Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara serta Sumber Daya Manusia yang ada Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
19
Jumlah Sumber Daya Manusia dilingkungan Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Jumlah Sumber Daya Manusia Dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan militer dan Tata Usaha Negara terdiri dari :
STRUKTURAL FUNGSIONAL STAF
J. KELAMIN ESELON
I II III IV JUMLAH L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 5 15 46 67 NIHIL 6 45 27
Jumlah Jabatan Struktural Ditjen Badilmiltun yang lowong sampai akhir
Desember 2008 adalah 4 orang yaitu :
No. JABATAN ESELON JUMLAH 1 2 3 4
1 2 3 4
Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer Kasubdit Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kasubbag Tata Usaha Dit Bin Ganis Mil
II
III
III
IV
1 1 1 1
Jumlah SDM Ditjen Badilmiltun berdasarkan Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin
GOLONGAN PENDIDIKAN
IV/E IV/D IV/C IV/B IV/A III/D III/C III/B III/A II/D II/C II/B II/A S2 S1 SM D3 SMU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
1 3 2 12 19 27 2 3 1 1 - 1 6 57 3 1 8
Jumlah SDM Ditjen Badilmiltun yang sudah mengikuti Diklatpim/Diklat Jabatan
Diklat Pim Diklat Jabatan
TK.I TK.II TK.III TK.IV Jenis Diklat
Jml Peserta Ket.
1 2 3 4 5 6 7
20
Jumlah SDM Ditjen Badilmiltun yang Naik Pangkat
Per April 2008 Per Oktober 2008 Reguler Pilihan Peny. Ijasah Reguler Pilihan Peny. Ijasah
1 2 3 4 5 6 4 3 - 1 10 1 (S2)
Jumlah SDM Ditjen Badilmiltun yang kena Hukuman Disiplin, Pensiun dan Status belum jelah :
Hukuman Disiplin Pensiun Status blm Jelas
Nama Jenis Hukuman Nama TMP Nama Penempatan
Sekarang 1 2 3 4 5 6
NIHIL
NIHIL M.S. Pasaribu Anis Arie Wibowo, S.Pd. Marito
01-03-2008 01-09-2008 01-12-2008
1.Khairunaas,
SH. 2.R. Junida H.
A.Md. 3.Heri
Pujiantono
Dit Bin Ganis TUN Dit Bin Ganis TUN Seppri Ditjen
2. Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Militer :
No. PENGADILAN HAKIM PANITERA PEGAWAI
JML MILITER PNS BTR TAM 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Militer Utama 4 2 8 6 13 33 2 Milti I Medan 1 4 3 - 13 21 3 Milti II Jakarta 3 5 4 - 10 22 4 Milti III Surabaya 3 2 3 - 14 22
Jumlah 11 13 18 - 50 98 5 Mil I-01 B. Aceh 3 2 1 3 6 15 6 Mil I-02 Medan 6 3 3 2 9 23 7 Mil I-03 Padang 4 2 2 2 7 17 8 Mil I-04 Palembang 4 1 1 2 12 20 9 Mil I-05 Pontianak 3 2 2 1 12 20 10 Mil I-06 Banjarmasin 4 1 4 - 8 17 11 Mil I-07 Balikpapan 3 3 3 - 4 13 12 Mil II-08 Jakarta 8 5 3 1 13 30 13 Mil II-09 Bandung 7 4 3 1 13 28 14 Mil II-10 Semarang 5 2 2 2 14 25 15 Mil II-11 Yogyakarta 6 3 1 3 11 24
21
16 Mil III-12 Surabaya 7 6 4 2 10 29 17 Mil III-13 Madiun 5 2 1 - 3 11 18 Mil III-14 Denpasar 4 2 2 1 10 19 19 Mil III-15 Kupang 4 2 3 - 5 14 20 Mil III-16 Makassar 3 2 2 - 12 19 21 Mil III-17 Manado 3 1 2 - 8 14 22 Mil III-18 Ambon 3 1 3 - 8 15 23 Mil III-19 Jayapura 4 2 5 - 13 24
JUMLAH 97 59 65 26 228 475
Keterbatasan Sumber Daya Manusia/Tenaga Teknis Peradilan militer
memang merupakan hambatan dalam penyelesaian perakara yang ada
dilingkunan Peradilan Militer. Usaha penambahan tenaga teknis
dilingkungan peradilan Militer telah diupayakan, namun karena proses
pemenuhannya harus melalui Mabes TNI, maka memakan waktu yang
relative sulit diprediksi.
3. Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
No. PENGADILAN TINGGI TUN HAKIM CAKIM PANITERA JURUSITA
PENGGANTI PEGAWAI JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Jakarta 11 - 30 - 24 65 2 Medan 11 - 14 - 23 48 3 Surabaya 7 - 24 1 12 44 4 Makassar 11 - 16 3 12 42
JUMLAH 40 - 84 4 71 199
No. PENGADILAN TUN HAKIM CAKIM PANITERA JURUSITA
PENGGANTI PEGAWAI JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 1 Jakarta 14 8 31 - 37 90 2 Bandung 11 9 25 1 16 62 3 Banjarmasin 8 - 9 2 20 39 4 Pontianak 10 2 11 5 17 45 5 Samarinda 10 1 8 - 12 31 6 Palangkaraya 7 1 10 - 8 26 7 Medan 11 2 25 - 16 54 8 Banda Aceh 6 3 10 3 16 38 9 Padang 6 2 16 - 13 37 10 Pekanbaru 11 1 10 - 11 33 11 Jambi 7 - 7 - 9 23 12 Bengkulu 5 1 8 3 12 29 13 Palembang 11 1 22 2 16 52 14 Bdr. Lampung 7 5 12 1 10 35 15 Surabaya 9 5 25 - 21 61
22
16 Semarang 11 3 24 4 22 64 17 Yogyakarta 7 4 16 3 30 60 18 Denpasar 9 1 18 - 13 41 19 Mataram 8 2 12 1 10 33 20 Kupang 5 2 7 - 15 29 21 Makassar 10 3 17 3 21 54 22 Manado 7 4 13 2 12 38 23 Kendari 5 2 7 1 10 25 24 Palu 5 3 4 - 9 21 25 Ambon 5 2 9 1 20 37 26 Jayapura 7 3 9 - 10 29
JUMLAH 212 70 371 32 408 1066
B. Pembinaan Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial :
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara bertanggung jawab atas
pembinaan Sumber Daya Manusia yang ada dilingkungan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Dilingkungan Peradilan Militer :
Sesuai dengan rencana kegiatan tahunan dalam tahun anggaran 2008
Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer
sebagai salah unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
telah melaksanakan kegiatan pembinaan yang diperuntukan bagi Kepala
Pengadilan militer dan Kepala Panitera Peradilan militer dalam kegiatan :
a) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi , Konsultasi
dan Pembinaan Peradilan Militer :
Kegiatan telah dilaksanakan terhadap lingkungan Peradilan Militer :
Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
Pengadilan Militer I-02 Medan
Pengadilan Militer I-04 Palembang
Pengadilan Militer I-05 Pontianak
Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
23
Pengadilan Militer II-10 Semarang
Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Pengadilan Militer III-14 Denpasar
Pengadilan Militer III-16 Makassar
Pengadilan Militer III-17 Manado
Pengadilan Militer III-18 Ambon
Pengadilan Militer III-19 Jayapura
b) Orientasi Bimbingan Teknis Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan
Tatalaksana Administrasi Tata Usaha Militer di Lingkungan Peradilan Militer
Kegiatan ini telah dilaksanakan di Surabaya tanggal 17 s.d. 19
Desember 2008 yang diikuti oleh seluruh Hakim dari Pengadilan Militer
Utama, Pengadilan Militer Tinggi I s.d. III dan Pengadilan Militer I-01
s.d. III-19.
c) Data Kekuatan Tenaga Teknis Peradilan Militer :
HAKIM MILITER :
No PENGADILAN PERSONIL SEKARANG DSP KETERANGAN
KURANG/LEBIH JUMLAH a. Hakim Militer Utama 4 5 kurang 1
Jumlah 4 5 kurang 1 b. Hakim Militer Tinggi
1 Dilmilti I Medan 1 5 kurang 4 2 Dilmilti II Jakarta 3 5 kurang 2 3 Dilmilti III Surabaya 3 5 kurang 2
Jumlah 7 15 kurang 8
No PENGADILAN PERSONIL SEKARANG DSP KETERANGAN
FORMASI JUMLAH c. Hakim Militer
1 Dilmil I-01 Banda Aceh 3 5 kurang 2 2 Dilmil I-02 Medan 37 5 kurang 2 3 Dilmil I-03 Padang 4 5 kurang 1 4 Dilmil I-04 Palembang 3 5 kurang 2 5 Dilmil I-05 Pontianak 3 5 kurang 2 6 Dilmil I-06 Banjarmasin 4 5 kurang 1 7 Dilmil I-07 Balikpapan 3 5 kurang 2 8 Dilmil II-08 Jakarta 8 5 lebih 3 9 Dilmil II-09 Bandung 7 5 lebih 2
10 Dilmil II-10 Semarang 6 5 lebih 1 11 Dilmil II-11 Yogyarta 6 5 lebih 1 12 Dilmil III-12 Surabaya 8 5 lebih 3 13 Dilmil III-13 Madiun 6 5 lebih 1 14 Dilmil III-14 Denpasar 3 5 kurang 2 15 Dilmil III-15 Kupang 4 5 kurang 1 16 Dilmil III-16 Makassar 4 5 kurang 1 17 Dilmil III-17 Manado 3 5 kurang 2 18 Dilmil III-18 Ambon 3 5 kurang 2 19 Dilmil III-19 Jayapura 3 5 kurang 2
Jumlah 88 95 kurang 7
24
PANITERA MILITER :
No PENGADILAN PERSONIL SEKARANG DSP KETERANGAN
FORMASI JUMLAH a. Panitera Militer Utama 2 3 Kurang 1
Jumlah 2 3 kurang 1 b. Panitera Militer Tinggi
1 Dilmilti I Medan 4 5 Kurang 1 2 Dilmilti II Jakarta 3 5 Kurang 2 3 Dilmilti III Surabaya 2 5 Kurang 3 Jumlah 9 15 Kurang 6
c. Panitera Militer 1 Dilmil I-01 Banda Aceh 2 4 Kurang 2 2 Dilmil I-02 Medan 3 4 Kurang 1 3 Dilmil I-03 Padang 2 4 Kurang 2 4 Dilmil I-04 Palembang 2 4 Kurang 2 5 Dilmil I-05 Pontianak 2 4 Kurang 2 6 Dilmil I-06 Banjarmasin 2 4 Kurang 2 7 Dilmil I-07 Balikpapan 3 4 Kurang 1 8 Dilmil II-08 Jakarta 4 4 9 Dilmil II-09 Bandung 4 4
10 Dilmil II-10 Semarang 2 4 Kurang 2 11 Dilmil II-11 Yogyarta 3 4 Kurang 1 12 Dilmil III-12 Surabaya 6 4 Kurang 2 13 Dilmil III-13 Madiun 2 4 Kurang 2 14 Dilmil III-14 Denpasar 2 4 Kurang 2 15 Dilmil III-15 Kupang 2 4 Kurang 2 16 Dilmil III-16 Makassar 2 4 Kurang 2 17 Dilmil III-17 Manado 2 4 Kurang 2 18 Dilmil III-18 Ambon 2 4 Kurang 2 19 Dilmil III-19 Jayapura 2 4 Kurang 2
Jumlah 49 76 Kurang 27
Dalam kegiatan pembinaan SDM tersebut telah ditemukan beberapa
perdmasalahan yang secara garis besar pada masalah pengisian buku
register perkara.
No. PENGADILAN PERMASALAHAN TGL.
PELAKSANAAN KET
1 2 3 4 1 2 3
4
5 6 7 8 9
10
Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Pengadilan Militer I-02 Medan Pengadilan Militer I-04 Palembang Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Pengadilan Militer II-10 Semarang Pengadilan Militer III-12 Surabaya Pengadilan Militer III-14 Denpasar Pengadilan Militer III-16 Makassar
Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara
25
11
12
13
Pengadilan Militer III-17 Manado Pengadilan Militer III-18 Ambon Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara
d) Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara :
Kegiatan ini telah dilaksanakan ke :
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
e) Orientasi Wawasan Kepemimpinan untuk Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;
26
Kegiatan ini telah dilaksanakan di Batam pada bulan Juni 2008 untuk
Ketua Pengadilan TUN dan Panitera/Sekretaris Pengadilan TUN.
Dalam kegiatan pembinaan SDM tersebut telah ditemukan beberapa
permasalahan diantaranya :
NO. PT.TUN/P.TUN PERMASALAHAN TGL. PELAKSANAAN KET
1
P.TUN MEDAN
1. Mohon agar diadakan pelatihan bagi tenaga
teknis dan non teknis.
1. Ruang sidang kurang memadai.
2. Mengenai buku register :
a. Buku Register Induk Perkara :
- pada kolom bagian gugatan setelah
kolom 5 perlu ditambah satu kolom lagi
(kolom 6 baru) untuk mengisi posita dan
petitum setelah gugatan diperbaiki,
sedang kolom 5 dipergunakan untuk
mengisi posita dan petitum gugatan
sebelum diperbaiki.
- dengan adanya penambahan kolom 6
yang baru tersebut, maka Buku Bantu
Gugatan dapat ditiadakan
b. Buku Register Induk Keuangan
Perkara:
- bukunya terlalu panjang.
- bukunya agar dibuat buka dua, lembar
kiri untuk penerima-an, sedangkan
lembar kanan untuk pengeluaran.
c. Buku Register Kasasi :
- pada kolom 2 hanya tertulis No. Perkara
Banding, mohon ditambah lagi
redaksinya dengan No. Perkara P.TUN.
d. Buku Register PK :
- pada kolom 2 hanya tertulis No. Perkara
Kasasi, agar ditambah lagi redaksinya
dengan No. perkara P.TUN dan
Banding.
e. Buku Register Ekskusi :
Pada kolom 8 hendaknya disesuaikan
dengan Pola Perintah Pelaksanaan
putusan di P.TUN, mohon kolom
tersebut memuat uraian :
Tanggal :
Penetapan Eksekusi
Pemberitahuan Salinan Putusan
Inkracht
Perintah Pelaksanaan Putusan
Upaya Paksa yang terdiri dari : uang
27
paksa, sanksi administrasi,
pengumuman pada Media
massa/cetak, konpensasi
2
P.TUN Yogyakarta
1. Mohon agar diadakan pelatihan
mengenai pembuatan laporan
keuangan.
2. Apakah jenjang karier bagi Panitera
yang pangkatnya sudah III/d, masih bisa
naik ke IV/a.
3. Mengapa tunjangan Juru Sita antara
Peradilan Tata Usaha Negara dengan
Peradilan Umum berbeda.
4. Usulan agar semua buku register diberi
angka pada setiap halaman dan kotak
untuk paraf
5. Mohon agar buku-buku register supaya
dikirim lebih awal sebelum tahun
pelaksanaan.
22 s/d 24 April 2008
3
P.TUN Bengkulu
1. Mohon agar diadakan pelatihan bagi
tenaga teknis dan non teknis.
2. Mohon agar buku register dan buku
jurnal keuangan pengirimannya tidak
terlambat, agar dikirim lebih awal
sebelum tahun pelaksanaan.
3. Mohon penempatan Calon Hakim bisa
ditempatkan pada Pengadilan yang
banyak perkaranya, agar supaya ilmu
yang didapat lebih banyak.
4. Mohon agar Pan/Sek diberikan buku
Agenda Sidang.
5. Mohon tambahan belanja
modal/anggaran 10%.
6. Mohon Cakim dapat diikut sertakan
dalam kegiatan Diklat.
7. Peralihan Undang-undang No.14 tahun
1985 ke Undang-undang No.9 tahun
2004 tentang Pemisahan Struktural
sampai saat ini belum terealisasi.
28 s/d 30 April 2008
4
P.TUN Banda Aceh
1. Agar di ditambah 2 orang hakim anggauta
yang ada hanya 4 termasuk ketua dan
wakil tidak sesuai dengan perkara yang
masuk.
2. Agar Jabatan Panitera Sekretaris dapat
14 s/d 16 Mei 2008
28
segera diisi karena sampai sekarang
masih kosong dan dari pegawai yang saat
ini belum ada yang memenuhi syarat untuk
itu.
3. Mohon kiranya ada pemisahan Jabatan
antara Panitera dan Sekretaris supaya
dapat meningkatan eselon.
4. Apakah ada perubahan biaya untuk kasasi
karena biaya Rp.5.00.000,-(sesuai surat
edaran MA) saat ini masih kurang dalam
pelaksanaan dengan biaya yang
dikeluarkan oleh para pihak.
5. Di P.TUNBanda Aceh sering terjadi
keterlambatan informasi/fax dari MA.
6. Masih ada Pegawai Gol. I tahun 2006 yang
belum mengikuti Dilkat Prajabatan sampai
dengan saat ini.
7. Masih ada Pegawai yang terlambat Proses
Kenaikan Pangkat sebanyak 5 orang.
8. Besarnya remunerasi, apakah ada satu
jaminan penilaian yang dapat dilakukan
secara obyektif, agar tidak menimbulkan
masalah baru dan kesenjangan diantara
pegawai.
5
PT.TUN Makassar
27 s/d 30 Mei 2008
6
P.TUN Makassar
1. Perkara yang berkaiatan dengan pasal 45
UU No.9 tahun2004 seharusnya tidak
dikirim ke MA, tetapi ternyata masih dikirim
ke MA, hal tersebut terjadi karena belum
adanya surat keputusan yang pasti yang
berkaitan dengan hal tersebut.
2. Apakah jenjang karir bagi panitera yang
pangkatanya sudah III/d, masih bias naik
ke IV/a.
3. Cakim yang masih CPNS apakah berhak
mendapatkan tunjangan
kinerja/remunerasi.
4. Tidak adanya tenaga teknisi computer,
sehingga menghambat kenerja, mohon
diperhatikan karena tidak ada pegawai
yang dapat mengoptimalkan computer.
5. Kurangnya tenaga staf tidak ada tenaga
staf yang golongan II yang ada hanya
Cakim.
6. Mohon agar buku register diberi angka
pada setiap halaman dan kotak untuk
paraf.
27 s/d 30 Mei 2008
29
7 P.TUN Kupang 1. Mohon agar buku register dan buku
jurnal keuangan pengirimannya tidak
terlambat, agar dikirim lebih awal
sebelum tahun pelaksanaan.
2. Mohon agar diadakan pelatihan Jurusita
secara bergilir.
3. Buku Register Perkara Kasasi tahun
2008 belum dapat diadakan pengisian,
sebab Buku Register Perkara Kasasi
tahun 2008 yang diterima terdapat
kesalahan teknis yaitu buku tersebut
berisi item-item yang terdapat pada
Buku register Perkara Banding, mohon
agar dikirim buku register perkara
banding.
4. Buku Induk Keuangan Perkara tahun
2008 terdapat perubahan-perubahan
kolom tetapi dalam kolom pengeluaran
untuk tingkat pertama tidak tersedia
kolom untuk pemberitahuan
putusan/penetapkan kepada pihak-
pihak yang tidak hadir pada waktu
pembacaan putusan, dan dalam kolom
pengeluaran tidak tersedia kolom untuk
hak-hak kepaniteraan, hak-hak
kepaniteraan yang ada hanya untuk
tingkat banding, kasasi, dan PK.
5. Kurangnya sosialisasi tentang petunjuk
pengisian Buku Induk Keuangan Perkara
sehingga pengisian oleh
petugas/bendahara perkara masih
menggunakan petunjuk yang lama dan
mengikuti kolom-kolom yang ada.
6. Mohon diadakan sosialisasi/pelatihan
tentang pengisian Buku Induk
Keuangan dan untuk keseragaman
pemahaman kepada bendahara perkara.
7. Mohon untuk diberikan tunjangan kepada
bendahara perkara.
3 s/d 5 Juni 2008
8
P.TUN Surabaya
1. Mohon buku register dan jurnal keuangan
serta buku Agenda sidang dikirim menjadi
satu paket dan sampai ditempat tujuan
satu bulan sebelum dipergunakan.
2. Mohon buku Agenda sidang tidak hanya
Hakim menerima Panitera juga diharapkan
bisa menerima.
3. Mohon diberikan buku Agenda Kerja bagi
pejabat structural.
7 s/d 9 Juni 2008
30
4. Mohon diadakan penggantian toga hakim
dan jas panitera yang telah tidak layak
pakai.
5. Mohon diadakan bimbingan teknis untuk
Hakim dan Panitera dalam rangka
peningkatan mutu.
6. Mohon diadakan bimbingan Managerial
dalam rangka peningkatan wawasan
kepemimpinan bagi pimpinan pengadilan
(Ketua,W akil Ketua, Pansek, W apan,
W asek).
7. Buku Register Induk Perkara : Perlu
ditambah satu kolom baru untuk mengisi
posita dan petitum setelah gugatan
diperbaiki , namun buku Bantu tetap
dipergunakan untuk menghidari corat-
coret pada buku induk.
8. Buku Register Induk Keuangan Perkara :
bukunya terlalu panjang, bukunya agar
dibuat buka dua, lembar kiri untuk
penerimaan, sedangkan lembar kanan
untuk pengeluaran.
9
P.TUN Manado
1. Apakah Panitera bisa menjadi Pejabat
Struktural.
2. Apakah Kasubag Umum yang belum
memenuhi persyaratan bisa diusulkan
kenaikan pangkatnya.
3. Kekurangan staf operator Komputer.
4. Apakah Panitera yang telah memenuhi
syarat sudah mengikuti pelatihan eselon IV
bisa menjadi Kasub.
5. Mengenai biaya sisa Panjar, Banding,
Kasasi yang dikembalikan ketingkat
pertama , dicatat dibuku jurnal yang mana
15 s/d 17 Juni 2008
10
PT.TUN Surabaya
1. Biaya perkara untuk kasasi dan banding
yang dilakukan melalui transfer Bank
mudah, tetapi untuk tingkat pertama sulit,
karena terikat dengan masalah tenggang
waktu yang tidak bisa ditolerir bagaimana
seandainya diwilayah Peradilan Tingkat
Pertama letak Banknya sangat jauh,
sehingga menyulitkan untuk menyetor
biaya perkara yang dapat berakibat
terlambatnya pengajuan gugatan.
2. Mengenai transparansi biaya perkara yang
harus disetorkan melalui Bank, bagaimana
jika dalam perkara tersebut ada pihak
2 s/d 4 Juli 2008
31
intervensi sementara penggugat sendiri
tidak mempunyai uang untuk membayar
biaya perkara tersebut, sementara pihak
intervensi menghendaki agar pembayaran
biaya perkara tersebut dilakukan, agar
perkara dapat berjalan.
3. Apakah CPNS menerima remunerasi,
kalau tidak menerima pakan ia berhak
menerima.
11
P.TUN Mataram
Tidak ada
3 s/d 5 September
2008
12
P.TUN Palembang
1. Mohon agar diadakan pelatihan bagi Staf-
staf Kepaniteraan Perkara mengenai teknis
cara pengisian Buku-buku Register
Perkara, Buku-buku Keuangan Perkara,
Pemberkasan Perkara, agar sesegera
mungkin dilakukan sosialisasi (peraturan)
yang baru, khususnya berhubungan dengan
kepaniteraan Perkara , sehingga ada
keseragaman di seluruh Indonesia
(Mengingat setiap tahunnya format Buku-
buku Perkara tersebut ada poin yang
diubah/diperbaharui, tetapi tidak disertai
dengan petunjuk pengisian). Juga untuk
menghindari adanya persepsi/kekeliruan
dan agar kinerja di daerah sesuai dengan
aturan terbaru dari Mahkamah Agung.
2. Mohon agar buku Bantu Keuangan Perkara
tahun 2008 perlu ditambah 2 (dua) dan
buku Bantu Keuangan Perkara tahun 2009
juga ditambah 2 (dua).
3. Mengenai Register Induk Keuangan
Perkara tahun 2008 :
a. Pada bagian Pengeluaran: Pemberitahuan dan Hak-hak
Kepaniteraan tidak terdapat kolom
Tingkat Pertama.
b. Bagaimana cara menutup transaksi
pada bagian Penerimaan di bagian
akhir (tiap bulan) yang terdiri dari kolom
: Sisa Bulan Lalu, Penerimaan Bulan ini
dan Jumlah Penerimaan (Kolom 9 + 10)
?. Demikian juga untuk Register Induk
Keuangan Perkara Tahun 2009.
c. Bagaimana cara menutup transaksi
pada bagian PENGELUARAN di
bagian akhir (tiap bulan) yang terdiri dari
kolom : Jumlah, Saldo (Kolom 11-37) ?
17s/d 19 September 2008
32
Apakah Jumlah Pengeluaran, Sisa
Bulan ini, dan Jumlah Total (
Jumlah Pengeluaran + Sisa bulan ini )
dijumlahkan/dituliskan bersusun ke
bawah atau kesamping?. Demikian
juga untuk Register Induk Keuangan
Perkara tahun 2009.
d. Buku Register Induk Keuangan
Perkara Tahun 2008 ukurannya
terlalu panjang.
4. Pada Register Induk Keuangan Perkara
tahun 2009, tidak terdapat kolom Hak-hak
Kepaniteraan.
5. Pada Register Perkara PK kolom alasan
ukurannya terlalu sempit.
6. Mengenai penyetoran uang panjar
perkara melalui Bank ke Rekening
Pengadilan, bagaimana sistem
pengambilan uang tersebut ?. Apakah
diambil sekaligus atau bertahap sesuai
jalannya biaya perkara.
7. Bagaimana penyetoran uang panjar
perkara untuk tingkat banding, Kasasi atau
PK ?. Apakah disetor oleh pihak
pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK
ke Bank atau disetor langsung ke Kasir
Pemegang Kas Keuangan Perkara.
8. Apakah Pemegang Buku Hak-hak
Kepaniteraan adalah Kasir Pemegang Kas
Keuangan Perkara, kemudian setiap akhir
bulan diserahkan ke Bendahara atau
langsung dipegang/diisi oleh Bendahara .
9. Untuk tahun 2008 tidak dikirim formulir A3,
sehingga untuk membuat laporan perkara
bulanan membuat sendiri.
10. Pengiriman Buku Perkara untuk tahun
2009 ada beberapa buku yang belum
terkirim antara lain : Register Induk Perkara,
Register Perkara Tingkat Banding, Jurnal
Keuangan Tingkat Banding.
11. Mohon apabila ada usulan Pelatihan agar
menunjuk nama.
13
P.TUN. Bandung
1. Apakah Panitera bisa menjadi Pejabat
Struktural.
2. Masalah Pengusulan penempatan Cakim.
3. Buku Register Bantu :
- Kolom 2 ditambah dengan c. Tanggal
Perbaikan Gugatan.
25s/d 27 September 2008
33
- Kolom 5 diganti dengan tanggal dan amar
putusan tidak perlu posita dan petitum
karena sudah terdapat di Buku Register
Induk Perkara.
- Perlu ditambah kolom Tanggal
Penunjukan Majelis Hakim dan Susunan
Majelis Hakim.
- Perlu ditambah kolom Tanggal Penetapan
Pemeriksaan Persiapan dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan.
- Perlu ditambah kolom tanggal penetapan
hari siding dan tanggal sidang .
- Perlu ditambah kolom klasifikasi perkara.
- Penambahan tersebut guna memudahkan
dalam hal pelaporan setiap bulannya.
4. Buku Induk Keuangan Perkara :
- Tidak ada kolom hak-hak kepaniteraan.
- Tidak ada kolom untuk pernyataan
banding, Kasasi dan Peninjauankembali.
- Tidak ada kolom Penerimaan Negara
Bukan Pajak untuk biaya pendaftaran
gugatan.
14
P.TUN Semarang
1. Buku Induk Keuangan Perkara tahun 2009 :
- Kolom Penerimaan : tidak ada kolom
penerimaan kembali sisa panjar.
- Kolom Pengeluaran : tidak terdapat kolom
Hak-hak kepaniteraan
2. Buku Register Kasasi tahun 2008 :
- pada kolom 2 hanya tertulis No. Perkara
Banding, mohon ditambah lagi redaksinya
dengan No. Perkara P.TUN.
9 s/d 11 Oktober 2008
15
P.TUN Samarinda
1. Kasubag Keuangan Belum menerima SK
pindah ke PN. Lumajang (sebagai staf
biasa), akan tetapi orangnya telah pindah
ke PN.Lumajang sampai saat ini sudah 2
tahun lamanya dan mengenai gaji masih
dikirim dari P.TUN Samarinda sebagai
Kasubag Keuangan.
2. Mengenai Buku Induk Perkara :
- Pada Acara Biasa tidak terdapat kolom
susunan Majelis Hakim/Panitera
Penggati.
- Pada Acara Biasa kolom Posita, Petitum
jaraknya terpisah.
3. Buku Register Perkara Kasasi :
Tidak terdapat No. Perkara Tingkat
Pertama, hanya terdapat kolom perkara
16 s/d 18 Oktober 2008
34
Tingkat Banding.
4. Buku Bantu Keuangan :
Mohon agar ditambah jumlahnya (6 buku),
untuk tahun 2008 dikirim 4 buku dan tahun
2009 hanya dikirim 2 buku.
16 P.TUN Kendari
1. Mohon penambahan 3 orang Panitera
Pengganti sehubungan dengan
bertambahnya jumlah perkara yang masuk.
2. Mengenai Buku Register Induk Perkara
Gugatan pada kolom petitum lebarnya
perlu ditambah.
22 s/d 24 Oktober 2008
17
P.TUN Denpasar
1. Buku Pemegang Kas Pihak III :
Mohon penjelasan tentang kode wilayah
peradilan didalam setoran biaya perkara.
2. Buku Induk Keuangan Perkara : Tidak ada
kolom hak-hak kepaniteraan (tahun 2009)
3. Buku Register Banding tahun 2008 : tidak
ada kolom Inzage.
4. Buku Register Tahun 2009 : Buku Register
Banding, Kasasi, dan PK belum dikirim
5. Mohon dikirimkan perlengkapan sidang :
- Palu sidang yang baru
- Toga Hakim yang baru 8 (delapan) buah.
- Jas Panitera yang baru 18 (delapan
belas) buah.
- Lambang Hakim dan Lambang Panitera.
18
P.TUN Banjarmasin
1. Buku Induk Keuangan Perkara tahun 2009 :
- Kolom Penerimaan : tidak ada kolom
penerimaan kembali sisa panjar.
- Kolom Pengeluaran : tidak terdapat kolom
Hak-hak kepaniteraan tingkat banding,
kasasi dan PK.
2. Buku Register Kasasi tahun 2008 :
Tidak terdapat No. Perkara Tingkat
Pertama, hanya terdapat kolom perkara
Tingkat Banding.
3. Format pemanggilan yang akan dilakukan
jurusita, apakah format pemanggilan pada
pada Jurusita P.TUN sama dengan yang
dilakukan oleh Peradilan Umum. Mengingat
pada P.TUN belum ada format pemanggilan
yang baku.
29 s/d 31 Oktober 2008
19
P.TUN Pontianak
1. Buku Induk Keuangan Perkara tahun 2009 :
- Kolom Penerimaan : tidak ada kolom
penerimaan kembali sisa panjar.
5 s/d 7 Nopember 2008
35
- Kolom Pengeluaran : tidak terdapat kolom
Hak-hak kepaniteraan tingkat banding,
kasasi dan PK.
2. Mohon dikirimkan perlengkapan sidang :
- Palu sidang
- Toga Hakim.
- Jas Panitera.
- Lambang Hakim dan Lambang Panitera.
3. Mohon penjelasan syarat untuk menjadi
Panitera Pengganti di MA
4. Mohon agar Panitera dan Hakim P.TUN
Pontianak diberi kesempatan untuk
diikutsertakan pada Diklat yang diadakan
oleh MA.
5. Mohon untuk penambah tenaga Panitera
Pengganti.
6. Mohon penjelasan mengenai biaya perkara yang akan dikirim ke MA baik tingkat kasasi maupun PK.
20
P.TUN Palu
1. Mohon penambahan Panitera Pengganti
sehubungan dengan bertambahnya jumlah
perkara.
2. Masalah Pengusulan penempatan Cakim.
3. Apakah Mutasi Panitera sama dengan
mutasi Hakim.
4. Buku Induk Keuangan Perkara : Tidak ada
kolom hak-hak kepaniteraan .
5. Perlu penambahan Buku Register Induk perkara gugatan.
6.
17s/d 19 Nopember 2008
21
P.TUN Pekanbaru
1. Untuk kelancaran tugas sehari-hari di PTUN
Pekanbaru terutama kelengkapan dalam
Persidangan mohon untuk diberikan :
a. Jas Panitera sebanyak 11 (sebelas) buah.
b. Kalung Jabatan sebanyak 6 (enam) buah.
c. Palu (set) sebanyak 3 (tiga) buah.
d. Toga Hakim sebanyak 11 (sebelas) buah.
e. Kitab Alquran dan Kitab Injil masing-
masing 2 (dua) buah.
2. Buku Register Kasasi : Kolom untuk
Pemberitahuan putusan Banding tidak ada.
3. Buku Register PK: Kolom untuk
Pemberitahuan putusan Kasasi tidak ada.
4. Gedung kurang memenuhi standar,
karena ruangan Panitera Muda Perkara
dengan ruangan Pemeriksaan Persiapan
jadi satu hanya dibatasi dengan dinding
triplex.
5. Rumah Dinas Hakim kurang memenuhi
standar dan mohon agar dilengkapi
23s/d 25 Nopember 2008
36
dengan fasilitas isi rumah.
22 P.TUN Ambon
1. Buku Register Perkara tahun 2008 tidak
mencukupi dengan jumlah perkara yang
ada, jadi terpaksa dicatat dalam Buku
Register Pembantu
2. Buku Register Induk Perkara tahun 2009
belum dikirim.
3. Perkara yang berkaiatan dengan pasal 45
UU No.9 tahun2004 seharusnya tidak
dikirim ke MA, tetapi ternyata masih dikirim
ke MA, hal tersebut terjadi karena belum
adanya surat keputusan yang pasti yang
berkaitan dengan hal tersebut.
4. Pengisian Buku Register Induk Keuangan
Perkara tahun 2007 dan 2008 tidak efisien
karena kolom terlalu panjang dan bertele-
tele.
5. Mohon penjelasan mengenai uang perkara
dan biaya perkara serta solusi kelebihan
biaya perkara.
6. Mohon diberikan mengenai perlengkapan sidang.
26s/d 28 Nopember 2008
23
P.TUN B. Lampung
1. Perkara yang berkaiatan dengan pasal 45
UU No.9 tahun2004 seharusnya tidak
dikirim ke MA, tetapi ternyata masih dikirim
ke MA, hal tersebut terjadi karena belum
adanya surat keputusan yang pasti yang
berkaitan dengan hal tersebut.
2. Kurangnya tenaga staf untuk Panitera
Perkara, Panitera Hukum, Kabag Umum
dan Kabag Kepegawaian terutama yang
golongan II sehingga tenaga yang ada
bertugas merangkap.
3. Buku Induk Keuangan Perkara :
- Tidak ada kolom hak-hak kepaniteraan.
- Tidak ada kolom untuk tingkat pertama .
- Tidak ada kolom Penerimaan Negara
Bukan Pajak untuk biaya pendaftaran
gugatan.
4. Tenaga Honor yang ada, sejak tahun
2001 dan 2004 yang telah diajukan untuk
CPNS sampai sekarang belum dapat
kepastian.
1s/d 3 Desember 2008
24
P.TUN Jambi
1. Kelengkapan berkas-berkas yang dikirim
diusahakan supaya sesuai dan ber-
urutan, karena ada dimemori kasasi surat
kuasa yang dilampirkan tidak sesuai
9 s/d 11 Desember 2008
37
dengan surat kuasa yang asli.
2. Surat kuasa khusus kadang-kadang tidak
menyebutkan kata-kata khusus baik
dalam perkara banding maupun kasasi.
3. Bukti setoran kadang-kadang tidak
dilampirkan.
4. Untuk kelancaran tugas sehari-hari di
PTUN Jambi terutama kelengkapan
dalam Persidangan mohon untuk
diberikan :
a. Lencana Panitera karena sekarang
masih pakai yang lama.
b. Alat pengeras suara satu set.
c. Palu sidang .
d. Toga Hakim ukuran XL.
e. Meja sidang (sebagian telah rusak).
5. Mohon dapat diberikan tambahan daya
listrik (penggunaan AC).
6. Mohon dapat diberikan AC untuk ruang
sidang pemeriksaan persiapan.
7. Mohon dapat diberikan fasilitas internet.
8. Mohon dapat diberikan laptop dan
computer.
9. Mohon dapat diberikan kendaraan
operasional untuk roda 4 dan roda 2.
C. Promosi dan Mutasi
Kewenangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata usaha
Negara melaksanakan promosi dan mutasi di lingkungan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara melaksanakan kebijakan mutasi dan
promosi tenaga teknis pengadilan di lingkungan Peradilan Militer disamping
diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.
MA/Sek/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Mahkamah Agung juga dipertegas dalam Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung No.KMA/005/SK/I/2007 tentang Pengurusan Administrasi
Personil Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
Promosi dan Mutasi yang telah dilaksanakan dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Kegiatan promosi dan mutasi tenaga teknis Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer :
38
Dalam rangka pembinaan tenaga teknis Pengadilan Militer telah
dilaksanakan mutasi dan promosi tenaga teknis Pengadilan Militer untuk
anggota, Hakim dan Panitera sebanyak 71 orang dengan rincian
sebagai berikut :
1) Mutasi Hakim sebanyak 14 orang.
2) Promosi Hakim sebanyak 28 orang terdiri dari :
a. Hakim Militer Utama : 1 orang
b. Hakim Militer Tinggi : 2 orang
c. Hakim Militer : 5 orang
3) Mutasi Panitera sebanyak 6 orang.
4) Promosi Panitera sebanyak 14 orang terdiri dari :
a. Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi : 5 orang
b. Panitera pada Pengadilan Militer : 9 orang
c. Bintara: 9 orang
2. Kegiatan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
H A K I M 1. PROMOSI / MUTASI
- Ketua PT. TUN : - Orang - W akil Ketua PT. TUN : 1 Orang
- Hakim Tinggi TUN : 19 Orang - Ketua PTUN : 20 Orang - W akil Ketua PTUN : 15 Orang - Hakim Anggota : 38 Orang
Jumlah…………………………… : 94 Orang 2. PENGANGKATAN HAKIM BARU
Mei 2008 : 21 Orang Jumlah……………………………………………………. : 21 Orang Jumlah seluruhnya ……………………………………… : 115 orang
PANITERA PROMOSI / MUTASI PEJABAT KEPANITERAAN TAHUN 2008 : Pengadilan Tinggi TUN : - Panitera / Sekretaris : 2 Orang - W akil Panitera : 1 Orang - Panitera Muda : - Orang - Panitera Pengganti : - Orang
- Jurusita : - Orang Jumlah …………….. : 3 Orang
39
Pengadilan TUN : - Panitera / Sekretaris : 13 Orang
- W akil Panitera : 9 Orang - Panitera Muda : 9 Orang - Panitera Pengganti : - Orang - Jurusita : - Orang Jumlah ……….….. : 31 Orang Jumlah seluruhnya : 34 Orang
D. Pengisian Jabatan Struktural
Jumlah Jabatan struktural yang ada pada Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada tahun anggaran 2008 telah
diusulkan pengisian formasi jabatan untuk pemangku jabatan eselon II, III
dan IV yang memasuki masa pensiun, Usulan tersebut telah disampaikan
dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
E. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara terdiri dari sarana dan prasarana gedung dan sarana dan
prasarana fasilitas gedung, adapun rinciannya dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Sarana dan Prasarana Gedung
Sarana dan prasarana gedung Direktorat Jenderal Badan Peradilan
militer dan Tata Usaha Negara terletak di dua tempat yakni :
a. Sarana dan prasarana gedung yang terletak di Jalan Senen
Raya No. 135 Jakarta Pusat.
Gedung yang menjadi sarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Tata Usaha Negara dipergunakan untuk :
1). Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
UsahaNegara
2). Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara berserta Staf
3). Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan
Militer beserta staf.
40
4). Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan
Tata Usaha Negara dan Staf.
Pengadaan dan pemeliharaannya diselenggarakan oleh Badan
Urusan Administrasi (Biro Umum) Mahkamah Agung.
b. Sarana dan Prasarana gedung yang terletak di Jalan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta Pusat.
Gedung yang menjadi sarana prasarana Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dipergunakan untuk :
1) Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer dan
Tata Usaha Militer beserta staf.
2) Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara
Pengadaan dan pemeliharaannya diselenggarakan oleh Badan
Urusan Administrasi (Biro umum ) Mahkamah Agung
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
Sarana dan prasarana fasilitas gedung seperti misalnya mebeler pada
Direktorat Jenderal badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara :
No. Nama Barang Jumlah Keterangan Mebeluir
1 Meja Kerja Kayu 35 2 Kursi Besi/Metal 105 3 Kursi Zeis 6 4 Meja kerja 1 biro 19 5 Meja ½ biro 43 6 Kursi hadap : 95 buah 95 7 Kursi kerja : 42 buah 42 8 Kursi tamu kecil : 13 buah 13 9 Kursi tamu panjang : 16 buah 16
10 Meja tamu : 7 buah 7 11 Meja tamu kecil : 6 buah 6 12 Meja tamu besar : 6 buah 6 13 Meja kerja : 12 buah 12 14 Meja computer : 15 buah 15 15 Kursi computer : 3 buah 3 16 Kursi rapat : 8 buah 8 17 Meja rapat : 1 buah 1 18 Lemari besi : 13 buah 13 19 Filing cabinet : 8 buah 8 20 Filing cabinet kayu : 16 buah 16 21 Meja kecil : 6 buah 6 22 Sofa : 1 buah 1 23 Rak besi : 14 buah 14
41
24 Rak kayu kecil 2
Alat Peralatan Kantor 1 Mesin Ketik Elektronik/Selekrik 10 2 Lemari Besi/Metal 16 3 Filling Cabinet Besi 5 4 Brandkas 2 5 Alat penghancur kertas 2 6 Overhead Projector 5 7 A.C. Split 4 8 Dispenser 2 9 Handy Cam 2
10 Uninterruptible Power Supply (UPS) 2 11 Camera Electronic 2 12 Facsimile 1 13 P.C. Unit 50 14 Lap Top 14 15 Printer 28 16 Mesin hitung : 1 buah 1 17 Mesin foto copy : 1 buah 1
Sarana Informasi
Pembangunan W eb Site Ditjen Badilmiltun
Sarana Transportasi
a. Sepeda Motor 1 Honda Mega Pro 2 2 Honda Tiger 12 3 Honda Supra X 125 8
b. Mobil 1 Toyota Kijang 1 2 Toyota Camry 1 3 Toyota Altis 5 4 Toyota Avanza 15
F. Pengelolaan Keuangan
Pagu anggaran yang diberikan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Tata Usaha Negara dalam DIPA tahun anggaran 2007 sebesar
Rp. 35.097. 197.000,- ( tiga puluh lima milyar Sembilan puluh juta seratus
Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Ditjen Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun anggaran 2008 tergambar
dalam matrikulasi sebagai berikut :
No. URAIAN PAGU
ANGGARAN REALISASI SISA
% REALISASI
1 2 3 4 5 6
1. Belanja Pegawai 2.677.717.000 2.875.898.190 198.181.190 107,40% 2. Belanja Barang 11.483.960.000 6.063.379.149 5.420.580.851 52,80% 3. Belanja Modal 20.935.520 20.739.963.800 195.556.200 99,07%
42
Jumlah 35.097.197.000 29.679.241.139 5.417.955.861 84,56%
Ditinjau dari segi pagu anggaran dalam DIPA dan realisasi anggaran tahun
2007 yang lalu, dan dibandingkan pagu dalam DIPA dan realisasi tahun
2008, telah terjadi peningkatan seperti yg diuraikan dibawah ini :
No URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI % REALISASI 2007 2008 2007 2008 2007 2008
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Belanja Pegawai
803.030.050 2.677.717.000 307.940.500 2.875.898.190 38,34% 107,40%
2. Belanja Barang
10.558.756.000 11.483.960.000 6.327.028.094 6.063.379.149 59,92% 52,80%
3. Belanja Modal
1.288.250.000 20.935.520 1.263.093.000 20.739.963.800 98,04% 99,07%
Jumlah 12.650.036.050 35.097.197.000 7.898.061.594 29.679.241.139 62,43% 84,56%
G. Pengelolaan Administrasi.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara sebagai salah satu unit kerja Sekretaris Mahkamah Agung yang
merupakan unsur staf Pimpinan Mahkamah Agung dalam kegiatannya
melaksanakan pembinaan administrasi Peradilan dan administrasi umum.
Pengelolaannya dapat diuraikan sebagai berikut :
NO URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI SISA DANA % REALISASI
I. PROGRAM ( 01.01.09 ) PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK A. BELANJA PEGAWAI
1 Pembayaran gaji dan tunjangan uang makan PNS dll.
2.313.487.000 2.775.032.887 (461.545.88
7) 119,95%
2 Uang lembur 285.030.000 45.666.000 239.364.000 16,02% JUMLAH BELANJA PEGAWAI 2.598.517.000 2.820.698.887 (222.181.887) 108,55%
B. BELANJA PEGAWAI
1 Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh
59.400.000 - 59.400.000 0,00%
2 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
40.500.000 40.200.000 300.000 99,26%
3 Pembinaan/Koordinasi/Konsultasi 1.648.937.000 1.045.236.885 603.700.115 63,39%
4 Penyelenggaraan Humas dan Protokol
5.000.000 - 5.000.000 0,00%
5 Rapat-Rapat Koordinasi 21.780.000 14.974.925 6.805.075 68,76%
6 Kerjasama Antar Instansi/Lembaga Terkait
19.073.000
4.497.865
14.575.135
23,58%
7 Perawatan Gedung Kantor 58.000.000 19.587.600 38.412.400 33,77%
8 Pengadaan Perlengkapan Kantor ( ATK dan Keperluan sehari-hari Perkantoran )
48.150.000 48.133.000 17.000 99,96%
9 Perawatan Kendaraan Roda 4 286.000.000 262.086.000 23.914.000 91,64%
10 Perawatan Kendaraan Roda 2 30.800.000 30.756.000 44.000 99,86%
11 Perawatan Sarana Gedung ( Komputer, AC dll )
42.740.000 15.774.800 26.965.200 36,91%
43
12 Langganan Daya Dan Jasa( Telepon, Listrik dan Air )
126.000.000 4.672.874 121.327.126 3,71%
13 Jasa Keamanan dan Kebersihan 91.800.000 38.250.000 53.550.000 41,67%
14 Jasa Pos dan Giro 30.000.000 8.019.700 21.980.300 26,73%
JUMLAH BEL. BARANG PROG.01.01.09 2.508.180.000 1.532.189.649 975990351 61,09% JUMLAH PROGRAM 01.01.09 5.106.697.000 4.352.888.536 753.808.464 85,24%
II. PROGRAM ( 03.03.05 ) PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN PENEGAKAN HUKUM
A. BELANJA PEGAWAI ( Adm Kegiatan )
1 Uang Honor Tidak Tetap 79.200.000 55.200.000 24.000.000 69,70%
JUMLAH BELANJA PEGAWAI 79.200.000 55.200.000 24.000.000 69,70% B. BELANJA BARANG
1 Pengadaan Toga/Jas Panitera 304.965.000 289.193.000 15.772.000 94,83%
2 Pemantauan dan Evaluasi 164.500.000 147.709.700 16.790.300 89,79%
3 Perpindahan dan Penempatan 5.525.000.000 2.054.147.500 3.470.852.500 37,18%
4 Sewa Gedung ( Rumah Jabatan Eselon I )
45.000.000 41.800.000 3.200.000 92,89%
5 Pembinaan dan Konsultasi ( Perjalanan Luar Negeri )
1.151.800.000 929.423.100 222.376.900 80,69%
6
Pembinaan Administrasi Kepegawaian ( Orientasi Kepemimpinan PTUN dan Baperjakat )
541.700.000 392.502.000 149.198.000 72,46%
7 Pembinaan Program Teknis ( Sosialisasi Tata Usaha Militer )
457.450.000 309.354.200 148.095.800 67,63%
8 Pembinaan Administrasi Keuangan
50.600.000 34.850.000 15.750.000 68,87%
9 Penyusunan Program Kerja ( RKAKL)
60.600.000 49.380.000 11.220.000 81,49%
10 Pencetakan/Penerbitan dan Laminasi
445.265.000 256.930.000 188.335.000 57,70%
11 Pengembangan Kelembagaan 189.500.000 - 189.500.000 0,00%
12 Pengembangan Administrasi Perlengkapan
39.400.000 25.900.000 13.500.000 65,74%
JUMLAH BEL. BARANG PROG. 3.03.05 8.975.780.000 4.531.189.500 4.444.590.500 50,48%
C. BELANJA MODAL
1 Pengadaan Sarana Gedung ( Sound System, Lemari, Filling Cabinet dll)
151.250.000 148.402.000 2.848.000 98,12%
2 Pengadaan Alat Pengolah Data 20 Unit
350.000.000 338.800.000 11.200.000 96,80%
3 Pengadaan 10 Unit Kendaraan Roda 2
150.000.000 145.582.000 4.418.000 97,05%
4 Penyusunan System Informasi (W ebsite)
200.000.000 195.000.000 5.000.000 97,50%
5 Pengadaan Buku Perpustakaan 84.270.000 15.419.800 68.850.200 18,30%
5 Pengadaan Tanah 20.000.000.000 19.896.760.000 103.240.000 99,48%
JUMLAH BELANJA MODAL 20.935.520.000 20.739.963.800 195.556.200 99,07% JUMLAH PROGRAM 03.03.05 29.990.500.000 25.326.353.300 4.664.146.700 84,45%
TOTAL DIPA 2008 35.097.197.000 29.679.241.836 5.417.955.164 84,56%
44
BAB III
KEADAAN PERKARA
A. PERKARA KASASI
1. Keadaan Perkara pada Direktorat Pranata dan Tata laksana Perkara Pidana Militer Tahun 2009
Perkara Pidana Militer
Sisa Akhir Tahun 2007
Masuk Tahun 2008
Diputus Tahun 2008
Sisa Akhir Tahun 2008
Kasasi - 146 146 - PK 1 2 3 - Grasi - 2 2 -
2. Keadaan Perkara pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2008
Perkara TUN
Sisa Akhir Tahun 2007
Masuk Tahun 2008
Diputus Tahun 2008
Sisa Akhir Tahun 2008
Kasasi 24 395 402 7 PK - 119 114 5 Hak Uji Materiil - 2 2 - Sengketa Pajak 27 240 266 1 Uji Pendapat (khusus) 1 36 37 -
B. PERKARA DARI PENGADILAN DILINGKUNGAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
1. Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Militer
Pengadilan Sisa Akhir
Tahun 2007 Masuk
Tahun 2008 Diputus
Tahun 2008 Sisa Akhir
Tahun 2008 Kjhn Plgr Kjhn Plgr Kjhn Plgr Kjhn Plgr
Pengadilan Militer Utama
2 - 23 - 11 - 14 -
Pengadilan Militer Tingkat Banding
137 1 356 5 335 3 158 3
Pengadilan Militer 720 23 2708 781 2421 775 1007 31
Jumlah 859 24 3087 786 2767 776 1179 34
45
2. Daftar Rincian Perkara dari masing-masing Pengadilan Militer
Pengadilan
Sisa Awal Tahun 2008
Masuk Tahun 2008
Diputus Tahun 2008
Sisa Akhir Tahun 2008
Kjhn Plgr Kjhn Plgr Kjhn Plgr Kjhn Plgr
Dilmiltama 2 - 23 - 11 - 14 -
Dilmilti I Medan 23 - 124 - 121 - 26 -
Dilmil I-01 Banda Aceh 88 - 198 26 235 23 51 3
Dilmil I-02 Medan 77 2 208 12 237 14 48 -
Dilmil I-03 Padang 17 - 93 21 98 21 12 -
Dilmil I-04 Palembang 38 - 212 122 215 119 35 3
Dilmil I-05 Pontianak 7 - 50 6 48 5 9 1
Dilmil I-06 Banjarmasin 17 - 35 45 23 24 29 21
Dilmil I-07 Balikpapan 11 - 50 14 50 14 11 -
Dilmilti II Jakarta 65 - 117 3 97 - 85 3
Dilmil II-08 Jakarta 235 - 493 76 286 76 442 -
Dilmil II-09 Bandung 22 - 218 94 192 94 48 -
Dilmil II-10 Semarang 18 2 85 59 78 61 25 -
Dilmil II-11 Yogyakarta 20 - 95 16 94 16 21 -
Dilmilti III Surabaya 49 1 115 2 117 3 47 -
Dilmil III-12 Surabaya 41 19 288 87 257 106 72 -
Dilmil III-13 Madiun 15 - 52 25 53 25 14 -
Dilmil III-14 Denpasar 2 - 61 14 52 14 11 -
Dilmil III-15 Kupang 5 - 38 - 35 - 8 -
Dilmil III-16 Makassar 34 - 207 60 187 57 54 3
Dilmil III-17 Manado 21 - 94 9 90 9 25 -
Dilmil III-18 Ambon 5 - 110 20 83 20 32 -
Dilmil III-19 Jayapura 47 - 121 75 108 75 60 -
Jumlah 859 24 3087 786 2767 776 1179 34
46
3. Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Sisa Akhir
Tahun 2007 Masuk
Tahun 2008 Diputus
Tahun 2008 Sisa Akhir
Tahun 2008 Ggtn Bdg Ggtn Bdg Ggtn Bdg Ggtn Bdg
Pengadilan TUN Tingkat Banding
20 155 32 595 42 555 15 195
Pengadilan TUN
367 - 1290 - 1162 - 495 -
Jumlah 387 155 1322 595 1204 555 510 195
4. Daftar Rincian Perkara dari masing-masing Pengadilan Tata Usaha
Negara
Pengadilan Sisa Akhir
Tahun 2007 Masuk
Tahun 2008 Diputus
Tahun 2008 Sisa Akhir
Tahun 2008 Ggtn Bdg Ggtn Bdg Ggt Bdg Ggtn Bdg
PT TUN MEDAN - 19 - 110 - 98 - 31
PTUN Banda Aceh 1 - 20 - 17 - 4 -
PTUN Medan 26 - 86 - 77 - 35 -
PTUN Padang 8 - 24 - 25 - 7 -
PTUN Pekanbaru 27 - 55 - 66 - 16 -
PTUN Jambi 2 - 15 - 13 - 4 -
PTUN Bengkulu 1 - 20 - 16 - 5 -
PTUN Palembang 5 - 30 - 28 - 7 -
PTUN Bdr. Lampung 3 - 24 - 21 - 6 -
PT. TUN JAKARTA 20 85 37 260 42 232 15 113
PTUN Jakarta 68 - 209 - 191 - 86 -
PTUN Bandung 44 - 125 - 130 - 39 -
PTUN Banjarmasin 2 - 40 - 22 - 20 -
PTUN Pontianak 21 - 65 - 42 - 44 -
PTUN Samarinda 18 - 50 - 45 - 23 -
PTUN Palangkaraya 1 - 13 - 9 - 5 -
PT. TUN SURABAYA - 18 - 142 - 130 - 30
PTUN Surabaya 45 - 143 - 152 - 36 -
PTUN Semarang 12 - 64 - 45 - 31 -
PTUN Yogyakarta 3 - 13 - 8 - 8 -
PTUN Denpasar 10 - 10 - 19 - 1 -
PTUN Mataram 6 - 40 - 32 - 14 -
PTUN Kupang 4 - 20 - 18 - 6 -
PT. TUN MAKASSAR - 33 - 63 - 95 - 21
PTUN Makassar 31 - 75 - 87 - 19 -
PTUN Manado 9 - 27 - 25 - 11 -
PTUN Kendari 4 - 51 - 16 - 39 -
PTUN Palu 4 - 30 - 29 - 5 -
PTUN Ambon 10 - 27 - 18 - 19 -
PTUN Jayapura 2 - 14 - 11 - 5 -
47
JUMLAH 387 155 1327 595 1204 555 510 195
5. Daftar Laporan Biaya Perkara dari lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan TUN Saldo Awal Jml Masuk Jml Kembali Jml Keluar Saldo Akhir
1 Bali 24,238,150 3,010,000 1,516,000 3,158,500 13,464,300
2 Bandar Lampung 1,416,000 1,700,000 437,5 735 6,578,900
3 Bengkulu 5,247,750 0 434 115 11,847,900
4 DI Yogjakarta 1,951,000 2,527,000 0 2,277,000 2,177,000
5 DKI Jakarta 245,177,700 180,859,850 10,950,000 191,190,850 254,663,700
6 Irian Jaya 9,304,550 8,300,000 1,750,000 1,444,000 15,845,550
7 Jambi 9,501,100 3,741,000 1,212,800 1,613,500 8,880,300
8 Jawa Barat 106,513,600 45,350,000 16,767,000 0 139,100,100
9 Jawa Tengah 101,368,400 5,500,000 555,6 7,138,600 94,073,700
10 Jawa Timur 98,001,100 20,150,000 2,102,100 9,417,500 95,514,750
11 Kalimantan Barat 49,644,295 7,000,000 3,952,000 14,305,350 49,644,295
12 Kalimantan Selatan 16,651,307 4,300,000 1,471,257 1,783,550 17,696,500
13 Kalimantan Tengah 2,402,000 0 0 0 0
14 Kalimantan Timur 28,323,925 3,300,000 679,7 4,159,300 33,974,064
15 Maluku 6,437,000 1,220,000 268 1,149,000 7,796,800
16 NAD 0 0 0 0 0
17 Nusa Tenggara Barat 25,371,200 2,850,000 811 2,640,306 23,494,994
18 Nusa Tenggara Timur 4,594,100 2,037,600 237,6 331 5,848,100
19 Riau 0 0 0 0 0
20 Sulawesi Selatan 121,463,390 23,780,500 4,511,000 5,301,300 168,950,040
21 Sulawesi Tengah 3,488,150 7,950,000 976 1,960,000 8,522,150
22 Sulawesi Tenggara 18,929,550 500 444 1,588,000 18,929,550
23 Sulawesi Utara 44,781,500 3,450,000 0 4,901,000 46,860,500
24 Sumatera Barat 15,962,100 350 368,6 -220,5 13,412,550
25 Sumatera Selatan 20,570,200 4,270,000 1,062,000 1,783,000 20,570,200
26 Sumatera Utara 38,383,400 6,800,000 2,267,000 1,333,000 9,600,000
TOTAL 999,721,467 338,945,950 52,773,157 258,104,256 1,067,445,943
48
BAB V
PENGAWASAN INTERNAL
A. Pengawasan Dalam Rangka Pembinaan
Berangkat dari kenyataan bahwa penyelenggara kegiatan operasional
merupakan mahluk yang tidak sempurna dan secara inheren memiliki
keterbatasan baik dalam arti interpretasi makna suatu rencana, kemampuan,
pengetahuan maupun keterampilan, artinya dengan itikad yang paling baik,
dedikasi dan loyalitas yang tinggi dengan pengerahan kemampuan mental
dan fisik sekalipun, para penyelenggara kegiatan operasional mungkin saja
berbuat khilaf dan kesalahan. Untuk mencegah faktor-faktor sebagaimana
tersebut diatas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer yang
membawahi 5 (lima) unit kerja setingkat eselon II, 15 (lima belas) Unit kerja
eselon III dan 46 (empat puluh enam) unit kerja setingkat eselon IV
senantiasa menerapkan pengawasan melekat (W askat) pada unit kerja yang
ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara. Kegiatan Pengawasan Internal yang dilakukan Direktorat
Jenderal Badan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka
mencapai apa yang telah direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Disiplin Pegawai
Disiplin Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Tata Usaha Negara merupakan obyek pengawasan internal yang
utama, hal ini dilakukan dengan suatu pemikiran bahwa dengan disiplin
pegawai yang tinggi akan dihasilkan suatu kinerja yang baik bagi
Pegawai, baik perorangan maupun unit kerjanya. Aplikasi pengawasan
disiplin pegawai dilakukan dengan penekanan disiplin waktu jam kerja
kantor. Kegiatan ini dilakukan dengan keharusan setiap Pegawai
dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara mengisi daftar hadir dan pulang (absensi) setiap hari kerja.
Selain dari pada itu dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer juga diterapkan disiplin pemakaian sarana dan prasarana kantor,
hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi kerja, sehingga antara input dan
49
output dari setiap pegawai yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan berimbang.
2. Kinerja
Ketepatan waktu kerja belum tentu menghasilkan suatu kinerja yang
sesuai dengan apa yang diharapkan, untuk mencegah hal tersebut
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap hasil kinerja dari
masing-masing unit kerja yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
Aplikasi dari Pengawasan Kinerja dari Direktorat Jenderal Badan
peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah dengan diharuskannya
setiap unit kerja yang ada memberikan laporan secara formal maupun
informal terhadap kinerja yang dilakukan oleh setiap unit kerja yang ada
dilingkungan Direktorat Jenderal badan Peradilan Militer dan tata Usaha
Negara. Pengawasan internal terhadap unit kerja yang ada dilingkungan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara juga
dilakukan dengan diadakannya rapat koordinasi secara berkala.
3. Reward dan Punishment
Prinsip obyektivitas dalam setiap kegiatan Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara menjadi hal yang diutamakan,
sehingga setiap Pegawai yang ada Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Tata Usaha Negara akan diberikan Penghargaan bagi yang
berprestasi dan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran. Selain dari
pada itu sebagai unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan sumber daya manusia Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara memberikan sanksi/usulan pemberian sanksi untuk sumber daya
manusia di lingkungan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara kepada
pihak yang berwenang sekiranya akibat perbuatan sumber daya manusia
dapat menghambat fungsi pelayanan publik yang ada pada setiap
Pengadilan di lingkungan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara,
aplikasi pembinaan untuk tindak lanjut pemberian sanksi telah
50
dilaksanakan dengan melakukan pemotongan pemberian tunjangan
renumerasi kepada beberapa pegawai yang telah datang terlambat
maupun pulang lebih cepat. Satu hal yang membanggakan dari pegawai
yang datang terlambat (karena jalan macet), maupun pulang cepat dalam
rangka melaksanakan kegiatan rapat diluar kantor, sehingga tidak
sempat kembali ke kantor sehingga tidak sempat mengisi daftar absen
pulang, dan terpaksa berkurang reward yg diberikan dalam tunjangan
renumerasi namun dapat menerima dengan kesadaran yang tinggi demi
tegaknya peraturan disipilin kerja yang telah menjadi konsekwensi logis
ketidak disipilinan yang telah dilanggar.
Selain dari pada itu dalam rangka pembinaan, Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara juga telah mengusulkan
pemberian sanksi bagi 1 orang Hakim dari lingkungan Peradilan Militer
dan 1 Orang Hakim dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk
dijatuhi hukuman disiplin. Karena dianggap telah melanggar peraturan
perundang-undangan tentang kedisipilinan.
B. Lain-lain :
Dalam rangka pembinaan, serta hasil monitoring dan evaluasi yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara dalam tahun anggaran 2008 ke beberapa Pengadilan
dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. Pembangunan gedung Pengadilan Militer I-01 telah selesai dilaksanakan
oleh BRR dan sudah diserahkan terimakan ke Mahkamah Agung RI.
2. Pembangunan gedung Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer
Tingggi II Jakarta dan pengadilan Militer II-08 Jakarta sedang dalam
proses penyelesaian, adapun biaya yang menjadi tanggung jawab
satkernya.
3. Pembangunan Gedung Pengadilan Militer II-09 Bandung, pembangunan
gedung pengadilan ini masih berlangsung.
4. Pembangunan Gedung Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya saat ini
sedang dalam proses pembangunan.
51
5. Pembangunan Gedung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah
diselesaikan pada tahun ini.
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan :
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Secara umum ditinjau dari banyaknya kegiatan yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Tata Usaha Negara dapat dikatakan ada
peningkatan, hal ini dikatakan demikian karena dilihat dari
kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun anggaran 2008 lebih banyak
dibanding kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran
2007.
2. Frekuensi penerapan koleqial system dalam penyelenggaraan
kegiatan yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer mulai dikurangi, hal ini dilaksanakan karena
sumber daya manusia yang ada dilingkungan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Milite dan Tata Usaha Negara mulai
memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing
sehingga walaupun sumber daya manusia yang ada
dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara yang berada dibawah unit kerja eselon IV
baru sekitar 5 orang pegawai, namun demikian beban kerja yg
ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata
Usaha Negara dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang
ada saja, walaupun sebenarnya bisa dikatakan dipaksakan,
namun hal ini dapat diatasi dengan melemburkan sumber daya
manusia yang ada.
3. Ditinjau dari segi penyerapan anggaran yang ada dalam Pagu
52
Angggaran tahun anggaran 2008 dalam DIPA sebesar
Rp.35.097.197. 000 ( Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh
Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah ) dapat
terserap sebesar Rp 29.679.241.139,- (Dua Puluh Sembilan
Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Dua Ratus Empat
Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah ) atau
84, 56 % dari pagu anggaran yang tersedia.
Sedang penyerapan Pagu Angggaran tahun anggaran 2007
dalam DIPA sebesar Rp. 12.650.036. 000 ( Dua Belas Milyar
Enam Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah )
dapat terserap sebesar Rp 7.858.061.694,- atau 62,11% dari
pagu anggaran yang tersedia.
Ditinjau dari segi Pagu Anggaran yang tersedia maupun
Realisasinya terjadi Peningkatan.
B. Rekomendasi :
1. Mengingat untuk saat ini dapat dikatakan bahwa dalam
pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara maupun dilingkungan Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terjadi peningkatan
kegiatan namun demikian hambatan-hambatan yang ada harus
diatasi, dengan lebih meningkatkan intensitas pembinaan baik
dari segi teknis maupun administrative, sehingga apa yang
menjadi harapan yg tertuang dalam visi Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat terwujud.
2. Hambatan belum sesuainya Sumber Daya Manusia dengan
beban kerja yang ada akan diupayakan pembuatan peta
jabatan pada pengadilan dilingkungan Peradilan Militer dan
Tata Usaha Negara.maupun di lingkungan Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sehingga
kegiatan-kegiatan yang ada akan dapat terlaksana secara
optimal.
53
3. Hambatan keterbatasan Sumber Daya Manusia yg ada,
sementara ini diatasi dengan cara melemburkan Pegawai,
mungkin akan dilaksanakan pula pada tahun anggaran 2009.
4. Begitu pula dengan hambatan dalam bidang sarana dan
prasarana yang ada dilingkungan Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan diupayakan
pemenuhannya secara bertahap.