mahkamah agung ri tata usaha negara …ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/images/dokumen/laptah...1...

Click here to load reader

Post on 01-Feb-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • LAPORAN TAHUNAN LAPTAH

    DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN

    TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

    TAHUN 2008

  • i

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas

    ijin dan karunianya Laporan Tahunan 2008 Direktorat Jenderal Badan

    Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat disusun.

    Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan

    Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dinyatakan dalam

    Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah

    Agung RI telah terlaksana melalui serangkaian kegiatan pada Direktorat

    Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Tahun

    2008.

    Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan

    Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2008, pada dasarnya merupakan

    gambaran pelaksanaan kegiatan Pembinaan untuk lingkungan Peradilan Militer

    dan Tata Usaha Negara maupun unit-unit kerja yang ada di Direktorat Jenderal

    Badan Peradilan Militer maupun Tata Usaha Negara semenjak bulan Januari

    2008 sampai dengan bulan Desember 2008, sehingga visi dan misi Mahkamah

    Agung dapat terlaksana melalui visi dan misi Direktorat Jenderal Badan

    Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

    Jakarta, Januari 2009 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer

    dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI. TTD. Sonson Basar, SH

  • ii

    Kata Pengantar ………………………………………………………………….. i

    Daftar Isi ………………………………………………………………………….. ii

    BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………. 1

    A Visi dan Misi …………………………………………………… 1

    B Rencana Strategis …………………………………………….. 4

    C Kebijakan Reformasi Peradilan ……………………………… 6

    BAB II STRUKTUR ORGANISASI …………………………………………..

    A. Unsur Pimpinan yang terdiri dari ……………………………….

    B. Unsur Pelaksana………………………………..........................

    C. Unsur Staf ………………………………...................................

    D. Unsur Unit Pelaksana Teknis (UPT) …………………………

    E. Struktur Organisasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan

    Tata Usaha Negara …………………………………

    8

    8

    8

    9

    10

    11

    BAB III

    BAB IV

    PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ………………………………..

    A. Sumber Daya Manusia …………………………………………

    B. Pembinaan Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ………...

    C. Promosi dan Mutasi ……………………………………………

    D. Pengisian Jabatan Struktural .................................................

    E. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………………………

    F. Pengelolaan Keuangan ………………………………………....

    G. Pengelolaan Administrasi ………………………………………

    KEADAAN PERKARA ………………………………………………..

    A. Perkara Kasasi ………………………………………………

    B. Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Militer

    dan Peradilan Tata Usaha Negara …………………………

    18

    18

    21

    37

    38

    39

    41

    41

    43

    43

    43

    BAB V PENGAW ASAN INTERNAL ……………………………………….. 47

    A Pengawasan Dalam Rangka Pembinaan ………………….. 47

  • iii

    B Lain-lain ………………………………………………………… 49

    BAB VI PENUTUP ……………………………………………………………. 50

    A Kesimpulan …………………………………………………….. 50

    B Rekomendasi ………………………………………………….. 51

  • 1

    BAB I PENDAHULUAN

    A. VISI DAN MISI

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

    merupakan salah satu Suporting unit Mahkamah Agung dalam bidang

    pembinaan administrasi Peradilan Militer dan PeradilanTata Usaha Negara.

    Dengan demikian, Visi ini merupakan bagian dari Visi Mahkamah Agung dan

    dapat diuraikan sebagai berikut :

    “Mewujudkan Pelayanan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang Profesional, melalui system administrasi peradilan yang akuntabel

    Tertib dan Transparan”

    Dari visi terdapat kata-kata kunci yang menggambarkan atau menyimpulkan

    hasil-hasil yang akan dicapai oleh Mahkamah Agung dimasa yang akan

    datang yaitu :

    Kata kunci pertama yaitu : Profesional

    Menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan berupa

    penyelenggaraan pelayanan lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan

    Tata Usaha Negara yang efektif, efisien, mandiri dan berwibawa.

    Kata kunci kedua yaitu : Tertib

    Menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan berupa

    terlaksananya pelayanan administrasi yang tertib didasarkan pada suatu

    mekanisme kerja yang pasti dan dapat menjadi panduan setiap kegiatan

    pelayanan administrasi untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat

    Banding dalam Peradilan Militer danPeradilanTata Usaha Negara.

    Kata kunci ketiga yaitu : Transparan

    Menggambarkan hasil yang diharapkan dimasa depan dapat

    terselenggara pelayanan administrasi peradilan yang terbuka dan

    akuntabel, atau dengan kata lain setiap penyelenggaraan kegiatan yang

    bersifat pelayanan publik atau pencari keadilan harus dapat

    dipertanggung jawabkan dan dapat diketahui oleh publik, khususnya

    para pencari keadilan.

  • 2

    1. Target Pencapaian Visi :

    Pencapaian visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

    Usaha Negara tersebut diatas diharapkan dapat tercapai pada tahun

    2032. Target pencapaian visi tersebut merupakan rencana jangka

    panjang Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

    Negara, sedang pelaksanaannya akan dilakukan melalui pelaksanaan

    rencana jangka menengah yang dilaksanakan pada tahun 2007 sampai

    dengan tahun 2012, atau dapat dikatakan sebagai rencana jangka

    menengah tahap pertama, target pencapaian visi ini merupakan suatu

    target pencapaian visi Mahkamah Agung, hal ini dikatakan demikian

    karena sebagai supporting unit dibidang pembinaan administrasi

    peradilan harus pula mendukung target pencapaian visi Mahkamah

    Agung.

    2. Asumsi dan Dasar Penetapan Visi :

    Penetapan visi tersebut diatas didasarkan atas asumsi-asumsi sebagai

    berikut :

    a. Tingkat stabilitas nasional yang memadai dalam jangka panjang :

    Stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum dan ekonomi

    merupakan faktor-faktor terkait yang dapat mempengaruhi

    berhasilnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

    Usaha Negara dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan visi

    Direktorat Jenderal.

    b. Terintegrasinya kebijakan pelayanan publik dalam penegakan hukum dari lembaga Legislatif, Yudikatif dan eksekutif :

    Integrasi kebijakan pelayanan publik dalam penegakan hukum dari

    lembaga legislatif, Yudikatif dan eksekutif dalam jangka panjang

    merupakan faktor kedua yang mendukung pencapaian visi yang telah

    ditetapkan. Komitmen adanya kesetaraan dari ketiga komponen yang

    ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah komitmen

    kesetaraan antar pemegang mandat Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif

    terhadap pelayanan publik dalam rangka penegakan hukum pada

    peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi

    Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

  • 3

    c. Komitmen dari Seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di Mahkamah Agung :

    Komitmen ini merupakan suatu komitmen dari Pejabat struktural

    maupun fungsional serta pegawai yang ada dilingkungan Direktorat

    Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam

    mewujudkan visi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan

    Tata Usaha Negara. Komitmen ini diperlukan mengingat sering

    terjadinya pergantian unsur pimpinan dan rotasi pegawai Mahkamah

    Agung, namun dalam rangka pencapaian visi Direktorat Jenderal

    Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tidak akan merubah

    apa yang menjadi visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan

    Tata Usaha Negara.

    d. Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

    Misi dapat dikatakan sebagai upaya untuk mencapai apa yang

    menjadi visi atau harapan yang hendak dicapai oleh satu unit

    organisasi.

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

    dalam mencapai visinya mempunyai misi yang dapat diuraikan

    sebagai berikut :

    1). Terwujudnya suatu pelayanan dari sumber daya manusia yang

    profesional dari Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer

    dan Peradilan Tata Usaha Negara

    2). Terwujudnya suatu pelayanan yang tertib dari Pengadilan dalam

    lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

    3). Terwujudnya suatu pelayanan yang Transparan dari Pengadilan

    dalam lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

    e. Asumsi dan Dasar Pemikiran Misi :

    Misi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

    Negara didasarkan atas :

    1) Ketersediaan standar-standar operasional minimal untuk system

    atau mekanisme pada Mahkamah Agung yang diyakini dapat

  • 4

    dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan

    Tata Usaha Negara.

    2) Ketersediaan pagu anggaran operasional pada standar ideal untuk

    memenuhi mandat lembaga yudikatif yang sangat erat kaitannya

    dengan pembinaan administrasi peradilan yang menjadi tugas dari

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

    Negara.

    B. Rencana Strategis

    Dalam rangka mencapai apa yang menjadi visi dan misi sebagaimana

    diuraikan diatas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

    Negara melakukan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam

    rencana strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

    Usaha Negara.

    1. Rencana Jangka Panjang

    Visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas merupakan Rencana jangka

    panjang dari Direktorat jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

    Negara.

    2. Rencana Jangka Menengah

    Rencana jangka menengah merupakan rencana program dan kegiatan

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

    priode tahun 2007 s.d 2012.

    a. Tujuan :

    Tujuan yang hendak dicapai dalam priode tahun 2007 – 2012 adalah

    suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

    dengan uraian sebagai berikut :

    1). Meningkatkan Penataan Organisasi dan Sumber Daya Manusia

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

    Negara. Tujuan ini merupakan tujuan yang ditetapkan dalam

    rencana jangka menengah, hal ini dilakukan guna kelancaran

    pelaksanaan program kerja yang ada dilingkungan Direktorat

    Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, sebab

  • 5

    dengan telah tertatanya organisasi beserta sumber daya manusia

    pendukungnya, kegiatan-kegiatan yang ada pada Direktorat

    Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara akan

    dapat terselenggara dengan lebih baik.

    2). Meningkatkan Sistim Informasi Pegawai pada Peradilan Tingkat

    Pertama, banding maupun Pegawai yang ada pada Direktorat

    Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di

    Mahkamah Agung. Sistim Informasi Pegawai sangat diperlukan

    karena dengan tersedianya layanan Sistim Informasi Pegawai

    yang baik, akan mempermudah mutasi dan promosi pegawai,

    baik pegawai yang mempunyai jabatan Fungsional Teknis

    Peradilan (Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti

    dan Jurusita) maupun Pegawai yang memiliki jabatan struktural

    serta Pegawai yang tidak memiliki jabatan fungsional maupun

    struktural . Sistim ini diawali dengan menggunakan sarana dan

    prasarana yang sederhana dan selanjutnya akan dipergunakan

    Sistim Teknologi dan Informatika.

    3). Meningkatkan Sistim Mekanisme Kerja Pegawai Direktorat

    Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, tujuan

    ini diharapkan dapat menghasilkan suatu mekanisme kerja yang

    efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,

    sehingga akhirnya dapat mencapai apa yang menjadi visi

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

    Negara.

    4). Meningkatkan Sarana dan Prasarana di lingkungan Direktorat

    Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Tujuan

    ini diharapkan dapat menghasilkan sarana yang lebih baik dari

    pada tahun sebelumnya. Kegiatan ini sangat diperlukan mengingat

    hasil kinerja yang diperoleh akan sangat tergantung dari sarana

    dan prasarana yang tersedia dalam satu unit organisasi.

    5). Meningkatkan Pola Pembinaan Tenaga Teknis maupun

    Pembinaan Administrasi Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

    serta pola pengembangan tenaga teknis Peradilan Militer dan Tata

  • 6

    Usaha Negara dalam rangka menciptakan suatu lingkungan

    peradilan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat

    sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang berlaku

    dengan tetap mengindahkan berlakunya hukum acara dalam

    lingkungan Peradilan Militer maupun Peradilan Tata Usaha

    Negara.

    6). Meningkatkan Pembinaan Penelaahan Berkas Perkara Militer dan

    Tata Usaha Negara, tujuan ini akan menghasilkan suatu kegiatan

    penelaahan berkas perkara yang lebih baik atau lebih efektif dan

    efisien dalam proses penelaahan berkas perkara Militer dan Tata

    Usaha Negara.

    7) Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran.

    C. KEBIJAKAN REFORMASI PERADILAN

    Setelah Peradilan berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung,

    maka selain mempunyai tugas pokok Mahkamah Agung sebagai lembaga

    tertinggi dibidang peradilan menerima, memeriksa dan memutus perkara

    yang diajukan atau dimohonkan ke Mahkamah Agung, juga harus

    menangani urusan administrasi umum untuk 4 (empat) lingkungan Peradilan

    (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata

    Usaha Negara).

    Dari aspek organisasi, terlihat adanya pengembangan organisasi Sekretariat

    Mahkamah Agung. Hal ini terjadi karena beban kerja (loading work)

    Sekretariat Mahkamah Agung sebelum satu atap hanya menangani

    administrasi umum untuk lingkungan Mahkamah Agung saja, sedangkan

    pasca satu atap harus menangani organisasi, administrasi dan financial

    untuk 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama,

    Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) dari tingkat pertama

    sampai tingkat banding.

    Pembaharuan dan penataan juga terus berlangsung, baik dalam

    penyelenggaraan tugas pokok Mahkamah Agung (menerima, memeriksa

    dan memutus perkara) maupun dalam bidang administrasi umum yang

  • 7

    sangat erat kaitannya dengan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan

    Sarana Prasarananya.

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang

    merupakan salah satu unit kerja Sekretariat Mahkamah Agung, sesuai

    dengan tugas pokok dan fungsinya, senantiasa berusaha melaksanakan

    kegiatan yang dapat menunjang kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung yang

    mana pada saat ini sedang melaksanakan pembaharuan dalam segala

    bidang demi untuk mencapai visi dan misi Mahkamah Agung.

    Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

    Negara dalam rangka mencapai visi dan misi Mahkamah Agung adalah :

    a. Menumbuhkan dan meningkatkan integritas setiap unsur yang ada di

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

    terhadap visi yang ditetapkan guna percepatan integrasi setiap unsur di

    Mahkamah Agung dalam peradilan satu atap.

    b. Mengutamakan sumber daya dan teknologi yang ada dalam rangka

    pencapaian visi dan mencegah kegagalan pencapaiannya.

    c. Mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan terbaik dalam

    organisasi/Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

    Negara

    Program dan kegiatan yang berlangsung selama ini, bertitik tolak pada tugas

    pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

    Negara yang melaksanakan pembinaan untuk lingkungan peradilan militer dan

    Tata Usaha Negara. Kegiatan pembinaan yang telah berlangsung pada tahun

    2008, telah dilaksanakan untuk beberapa lingkungan Peradilan Militer dan Tata

    Usaha Negara.

    Kegiatan tersebut berupa orientasi wawasan kepemimpinan untuk tenaga

    teknis dilingkungan peradilan militer dan tata usaha Negara, dan pada

    prinsipnya dilaksanakan untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Pimpinan

    Mahakamah agung RI.

  • 8

    BAB II STRUKTUR ORGANISASI

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara,

    merupakan salah satu unit organisasi unsur staf dibawah Sekretaris Mahkamah

    Agung dan merupakan supporting unit yang mempunyai tugas membantu

    Pimpinan Mahkamah Agung dalam bidang pembinaan administrasi Peradilan.

    Sebelum mengemukakan susunan organisasi Direktorat Jenderal Badan

    Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara terlebih dahulu perlu dikedepankan

    uraian susunan organisasi Mahkamah Agung.

    Susunan organisasi Mahkamah Agung menurut Undang-Undang No. 5 tahun

    2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang

    Mahkamah Agung, Peraturan Presiden No. 13 tentang Sekretariat Mahkamah

    Agung dan Peraturan Presiden No. 14 tentang Kepaniteraan Mahkamah

    Agung teridiri dari :

    A. Unsur Pimpinan yang terdiri dari :

    Suatu unsur sebagai Pembina utama dan bertanggung jawab atas

    penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh Badan

    Peradilan di semua lingkungan Peradilan. Pemegang kebijakan umum

    Pimpinan Mahkamah Agung secara Koleqial ada pada Ketua Mahkamah

    Agung dan 2 (dua) W akil Ketua Mahkamah Agung serta beberapa orang

    Ketua Muda sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

    B. Unsur Pelaksana :

    Suatu unsur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok

    Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi mengadili, yaitu menerima,

    memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke

    Mahkamah Agung. Unsur ini dilaksanakan oleh Hakim Agung dalam suatu

    Majelis Hakim Agung dan dibantu oleh Panitera/Panitera Muda/Panitera

    Pengganti Mahkamah Agung.

  • 9

    C. Unsur Staf :

    Suatu unsur yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dalam

    kegiatan yang bersifat penunjang dan pelayanan administratif. Unsur staf

    secara manajerial menerima pendelegasian wewenang sebagian tugas

    pokok pimpinan mahkamah Agung, yang terdiri dari :

    1. Sekretaris Mahkamah Agung

    Peranan Sekretaris Mahkamah Agung dalam Organisasi dilingkungan

    Mahkamah Agung adalah disamping sebagai Pembina Administrasi

    Umum juga sebagai Pembantu Pimpinan dalam mengkoordinasikan

    kebijaksanaan umum selaku Kepala Kantor dan Pejabat Tata Usaha

    Negara, dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Mahkamah Agung

    dibantu oleh beberapa Direktorat Jenderal dan beberapa Badan (Badan

    Pengawas Peradilan, Badan Litbangdiklat dan Badan Urusan

    Administrasi) dengan uraian sebagai berikut :

    Direktur Jenderal

    - Suatu unit kerja yang membantu Sekretaris Mahkamah Agung

    mengelola pembinaan SDM khususnya bagi Tenaga Teknis

    Peradilan serta Pranata dan Tata Laksana Perkara.

    - Pembinaan yang dilakukan terkait erat dengan rekruitmen, mutasi,

    promosi dan kesejahteraan para tenaga teknis Peradilan serta

    Pranata perkara.

    - Dengan deminikian unit kerja in dapat bertindak sebagai

    administrator kebijakan yang berkaitan dengan status dan hak-hak

    kepegawaian tenaga teknis Peradilan dan pranata perkara.

    Badan Pengawas Peradilan

    Suatu badan yang melaksanakan fungsi Mahkamah Agung dibidang

    Pengawasan atas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman oleh

    Badan Peradilan di semua lingkugan Peradilan.

  • 10

    Badan Litbangdiklat

    Suatu Badan yang merupakan unit penunjang pelaksanaan

    kekuasaan Kehakiman dibidang Penelitian dan Pengembangan serta

    Pendidikan dan Pelatihan.

    Badan Urusan Administrasi

    Suatu Badan yang merupakan unit pelayanan administrasi Sekretaris

    mahkamah Agung yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan

    administrasi umum.

    2. Kepaniteraan

    - Kepaniteraan merupakan suatu unit kerja yang menunjang

    pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dalam pelaksanaan

    fungsi mengadili, dalam hal pengelolaan administrasi perkara yang

    diajukan atau dimohonkan ke Mahkamah Agung

    - Kepaniteraan secara fungsional mengkoordinir tugas-tugas para

    tenaga teknis Kepaniteraan yang membantu Majelis Hakim Agung

    dalam memproses perkara pada Mahkamah Agung

    D. Unsur Unit Pelaksana Teknis (UPT).

    1. Unit Pelaksana Teknis adalah suatu unit organisasi yang menunjang

    pelaksanaan tugas pokok instansi induknya dan bersifat teknis

    operasional rutin di lapangan. Dengan demikian, Pengadilan Tingkat

    Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai unit

    penunjang pelaksanaan tugas Kekuasaan Kehakiman yang merupakan

    tugas pokok Pengadilan dan Mahkamah Agung.

    2. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari : a. Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) lingkungan Peradilan,

    yaitu :

    1). Pengadilan Tinggi (Peradilan Umum)

    2). Pengadilan Tinggi Agama (Peradilan Agama).

    3). Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi

    (Peradilan Militer).

  • 11

    4). Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Peradilan TUN).

    b. Pengadilan tingkat pertama dari 4 (empat) lingkungan Peradilan, yaitu :

    1). Pengadilan Negeri (Peradilan Umum).

    2). Pengadilan Agama (Peradilan Agama).

    3). Pengadilan Militer (Peradilan Militer )

    4). Pengadilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN)

    E. Struktur Organisasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

    Usaha Negara

    Berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.

    MA/SEK/07/III/2006 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

    Usaha Negara terdiri dari :

    1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha

    Negara

    2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer

    3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Aministrasi Peradilan Tata

    Usaha Negara.

    4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer

    5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara

  • 12

    Tugas Pokok dan fungsi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan

    Tata Usaha Negara beserta unit dibawahnya dapat diuraikan sebagai

    berikut :

    1. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

    a. Tugas Pokok :

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata

    Usaha Negara mempunyai tugas membantu Sekretaris Mahkamah

    Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan

    standarisasi teknis dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan

    administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dilingkungan

    Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan

    Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

    Negara.

    b. Fungsi :

    Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan

    Militer dan Tata Usaha Negara Menyelenggarakan fungsi:

    1). Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga

    teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata

    laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan

    Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dan Pengadilan di

    lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

    2). Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga teknis , pembinaan

    administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari

    lingkungan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

    pada Mahkamah Agung dan Pengadilan dari lingkungan Peradilan

    Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan

    peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    3). Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur dibidang

    pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan

    pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan peradilan Militer

    dan Peradilan Tata Usaha Negara

    4). Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi

  • 13

    5). Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

    2. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

    Usaha Negara : a. Tugas Pokok :

    Memberikan dukungan teknis administrasi kepada semua unsur

    dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

    Usaha Negara

    b. Fungsi :

    Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal

    Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan

    fungsi :

    1). Pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana dan program, serta

    perbendaharaan dan pembuatan akutansi dan laporan keuangan.

    2). Pelaksanaan urusan kepegawaian

    3). Pelaksanaan penataan organisasi dan ketata laksanaan , evaluasi

    jabatan dan pengembangan kinerja.

    4). Pelaksanaan urusan Dokumentasi dan manajemen sistim

    informasi

    5). Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga dan

    perlengkapan dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan

    Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

  • 14

    3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan

    Militer: a. Tugas Pokok :

    Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perumusan

    standar , norma, kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan

    teknis dan evaluasi di bidang pembinaan tenaga teknis dan

    administrasi

    b. Fungsi :

    Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis

    dan Administrasi Peradilan Militer menyelenggarakan fungsi :

    1). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan

    prosedur bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan

    pengadaan, promosi, dan mutasi Hakim, Panitera, Panitera Muda,

    Panitera Pengganti dan Jurusita

    2). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan

    prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan

    pengembangan dan pembinaan, Hakim, Panitera, Panitera Muda,

    Panitera Pengganti dan Jurusita.

  • 15

    3). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan

    prosedur dan bimbingan teknis administrasi Peradilan militer.

    4). Pelaksanaan urusan Tata Usaha.

    4. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan

    Tata Usaha Negara.

    a. Tugas Pokok :

    Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

    kebijakan, perumusan standar, norma, criteria dan prosedur serta

    pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pembinaan tenaga

    teknis dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.

    b. Fungsi :

    Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis

    dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara menyelenggarakan

    fungsi

    1). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar,

    norma,kriteria, dan prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan

    pengusulan pengadaan, promosi dan mutasi hakim, Panitera,

    Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.

    2). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan

    prosedur dan bimbingan teknis serta penyiapan pengusulan

  • 16

    pengembangan dan pembinaan Hakim, Panitera, Panitera Muda,

    Panitera Pengganti dan Jurusita.

    3). Pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, kriteria dan

    prosedur dan bimbingan teknis Administrasi Peradilan Tata Usaha

    Negara, Pelaksanaan Urusan Tata Usaha.

    5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer a. Tugas Pokok

    Melaksanakan perumusan dan pelaksana kebijakan dibidang pranata

    dan tata laksana perkara pidana militer dan Tata Usaha Militer

    b. Fungsi :

    Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pranata dan Tata Laksana

    Perkara pidana militer menyelenggarakan fungsi :

    1). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta

    penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara kasasi ,

    tata usaha militer dan tahanan pidana.

    2). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta

    penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara

    Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana militer

    3). Pelaksanaan urusan tata usaha.

  • 17

    6. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara a. Tugas Pokok

    Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pranata dan tata laksana perkara tata usaha Negara.

    b. Fungsi :

    Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pranata dan tata laksana perkara Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

    1). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta

    penelaahan perangkat kelengkapan formal berkas perkara

    kasasi tata usaha Negara.

    2). Pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta

    penelaahan perangkat kelengkapan formal perkara Peninjauan

    Kembali tata usaha Negara.

  • 18

    3). Pelaksanaan urusan tata usaha.

    BAB III

    PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

    A. Sumber Daya Manusia .

    Sumber Daya Manusia yang ada pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan

    Militer dan Tata Usaha Negara terdiri dari sumber Tenaga Teknis Yudisial

    (Hakim Panitera dan Jurusita) dan Sumber Daya Manusia Non Teknis

    Yudisial (Pegawai Negeri Sipil). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

    melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang

    ada di Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata

    Usaha Negara serta Sumber Daya Manusia yang ada Direktorat Jenderal

    Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

  • 19

    Jumlah Sumber Daya Manusia dilingkungan Direktorat Jenderal Badan

    Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dapat diuraikan sebagai berikut :

    1. Jumlah Sumber Daya Manusia Dilingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan militer dan Tata Usaha Negara terdiri dari :

    STRUKTURAL FUNGSIONAL STAF

    J. KELAMIN ESELON

    I II III IV JUMLAH L P 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    1 5 15 46 67 NIHIL 6 45 27

    Jumlah Jabatan Struktural Ditjen Badilmiltun yang lowong sampai akhir

    Desember 2008 adalah 4 orang yaitu :

    No. JABATAN ESELON JUMLAH 1 2 3 4

    1 2 3 4

    Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Militer Kasubdit Pembinaan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kasubbag Tata Usaha Dit Bin Ganis Mil

    II

    III

    III

    IV

    1 1 1 1

    Jumlah SDM Ditjen Badilmiltun berdasarkan Golongan, Pendidikan dan Jenis Kelamin

    GOLONGAN PENDIDIKAN

    IV/E IV/D IV/C IV/B IV/A III/D III/C III/B III/A II/D II/C II/B II/A S2 S1 SM D3 SMU

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

    1

    1 3 2 12 19 27 2 3 1 1 - 1 6 57 3 1 8

    Jumlah SDM Ditjen Badilmiltun yang sudah mengikuti Diklatpim/Diklat Jabatan

    Diklat Pim Diklat Jabatan

    TK.I TK.II TK.III TK.IV Jenis Diklat Jml

    Peserta Ket. 1 2 3 4 5 6 7

  • 20

    Jumlah SDM Ditjen Badilmiltun yang Naik Pangkat

    Per April 2008 Per Oktober 2008 Reguler Pilihan Peny. Ijasah Reguler Pilihan Peny. Ijasah

    1 2 3 4 5 6 4 3 - 1 10 1 (S2)

    Jumlah SDM Ditjen Badilmiltun yang kena Hukuman Disiplin, Pensiun dan Status belum jelah :

    Hukuman Disiplin Pensiun Status blm Jelas

    Nama Jenis Hukuman Nama TMP Nama Penempatan

    Sekarang 1 2 3 4 5 6

    NIHIL

    NIHIL M.S. Pasaribu Anis Arie Wibowo, S.Pd. Marito

    01-03-2008 01-09-2008 01-12-2008

    1.Khairunaas,

    SH. 2.R. Junida H.

    A.Md. 3.Heri

    Pujiantono

    Dit Bin Ganis TUN Dit Bin Ganis TUN Seppri Ditjen

    2. Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Militer :

    No. PENGADILAN HAKIM PANITERA PEGAWAI

    JML MILITER PNS BTR TAM 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Militer Utama 4 2 8 6 13 33 2 Milti I Medan 1 4 3 - 13 21 3 Milti II Jakarta 3 5 4 - 10 22 4 Milti III Surabaya 3 2 3 - 14 22

    Jumlah 11 13 18 - 50 98 5 Mil I-01 B. Aceh 3 2 1 3 6 15 6 Mil I-02 Medan 6 3 3 2 9 23 7 Mil I-03 Padang 4 2 2 2 7 17 8 Mil I-04 Palembang 4 1 1 2 12 20 9 Mil I-05 Pontianak 3 2 2 1 12 20 10 Mil I-06 Banjarmasin 4 1 4 - 8 17 11 Mil I-07 Balikpapan 3 3 3 - 4 13 12 Mil II-08 Jakarta 8 5 3 1 13 30 13 Mil II-09 Bandung 7 4 3 1 13 28 14 Mil II-10 Semarang 5 2 2 2 14 25 15 Mil II-11 Yogyakarta 6 3 1 3 11 24

  • 21

    16 Mil III-12 Surabaya 7 6 4 2 10 29 17 Mil III-13 Madiun 5 2 1 - 3 11 18 Mil III-14 Denpasar 4 2 2 1 10 19 19 Mil III-15 Kupang 4 2 3 - 5 14 20 Mil III-16 Makassar 3 2 2 - 12 19 21 Mil III-17 Manado 3 1 2 - 8 14 22 Mil III-18 Ambon 3 1 3 - 8 15 23 Mil III-19 Jayapura 4 2 5 - 13 24

    JUMLAH 97 59 65 26 228 475

    Keterbatasan Sumber Daya Manusia/Tenaga Teknis Peradilan militer

    memang merupakan hambatan dalam penyelesaian perakara yang ada

    dilingkunan Peradilan Militer. Usaha penambahan tenaga teknis

    dilingkungan peradilan Militer telah diupayakan, namun karena proses

    pemenuhannya harus melalui Mabes TNI, maka memakan waktu yang

    relative sulit diprediksi.

    3. Sumber Daya Manusia di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

    No. PENGADILAN TINGGI TUN HAKIM CAKIM PANITERA JURUSITA

    PENGGANTI PEGAWAI JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Jakarta 11 - 30 - 24 65 2 Medan 11 - 14 - 23 48 3 Surabaya 7 - 24 1 12 44 4 Makassar 11 - 16 3 12 42

    JUMLAH 40 - 84 4 71 199

    No. PENGADILAN TUN HAKIM CAKIM PANITERA JURUSITA

    PENGGANTI PEGAWAI JUMLAH

    1 2 3 4 5 6 7 8 1 Jakarta 14 8 31 - 37 90 2 Bandung 11 9 25 1 16 62 3 Banjarmasin 8 - 9 2 20 39 4 Pontianak 10 2 11 5 17 45 5 Samarinda 10 1 8 - 12 31 6 Palangkaraya 7 1 10 - 8 26 7 Medan 11 2 25 - 16 54 8 Banda Aceh 6 3 10 3 16 38 9 Padang 6 2 16 - 13 37 10 Pekanbaru 11 1 10 - 11 33 11 Jambi 7 - 7 - 9 23 12 Bengkulu 5 1 8 3 12 29 13 Palembang 11 1 22 2 16 52 14 Bdr. Lampung 7 5 12 1 10 35 15 Surabaya 9 5 25 - 21 61

  • 22

    16 Semarang 11 3 24 4 22 64 17 Yogyakarta 7 4 16 3 30 60 18 Denpasar 9 1 18 - 13 41 19 Mataram 8 2 12 1 10 33 20 Kupang 5 2 7 - 15 29 21 Makassar 10 3 17 3 21 54 22 Manado 7 4 13 2 12 38 23 Kendari 5 2 7 1 10 25 24 Palu 5 3 4 - 9 21 25 Ambon 5 2 9 1 20 37 26 Jayapura 7 3 9 - 10 29

    JUMLAH 212 70 371 32 408 1066

    B. Pembinaan Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial :

    Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Badan

    Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara bertanggung jawab atas

    pembinaan Sumber Daya Manusia yang ada dilingkungan Peradilan Militer

    dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kegiatan ini dapat diuraikan sebagai

    berikut :

    1. Dilingkungan Peradilan Militer :

    Sesuai dengan rencana kegiatan tahunan dalam tahun anggaran 2008

    Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer

    sebagai salah unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan

    Militer dan Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

    telah melaksanakan kegiatan pembinaan yang diperuntukan bagi Kepala

    Pengadilan militer dan Kepala Panitera Peradilan militer dalam kegiatan :

    a) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi , Konsultasi

    dan Pembinaan Peradilan Militer :

    Kegiatan telah dilaksanakan terhadap lingkungan Peradilan Militer :

    Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

    Pengadilan Militer I-02 Medan

    Pengadilan Militer I-04 Palembang

    Pengadilan Militer I-05 Pontianak

    Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin

    Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

  • 23

    Pengadilan Militer II-10 Semarang

    Pengadilan Militer III-12 Surabaya

    Pengadilan Militer III-14 Denpasar

    Pengadilan Militer III-16 Makassar

    Pengadilan Militer III-17 Manado

    Pengadilan Militer III-18 Ambon

    Pengadilan Militer III-19 Jayapura

    b) Orientasi Bimbingan Teknis Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan

    Tatalaksana Administrasi Tata Usaha Militer di Lingkungan Peradilan Militer

    Kegiatan ini telah dilaksanakan di Surabaya tanggal 17 s.d. 19

    Desember 2008 yang diikuti oleh seluruh Hakim dari Pengadilan Militer

    Utama, Pengadilan Militer Tinggi I s.d. III dan Pengadilan Militer I-01

    s.d. III-19.

    c) Data Kekuatan Tenaga Teknis Peradilan Militer :

    HAKIM MILITER :

    No PENGADILAN PERSONIL SEKARANG DSP KETERANGAN

    KURANG/LEBIH JUMLAH a. Hakim Militer Utama 4 5 kurang 1

    Jumlah 4 5 kurang 1 b. Hakim Militer Tinggi

    1 Dilmilti I Medan 1 5 kurang 4 2 Dilmilti II Jakarta 3 5 kurang 2 3 Dilmilti III Surabaya 3 5 kurang 2

    Jumlah 7 15 kurang 8

    No PENGADILAN PERSONIL SEKARANG DSP KETERANGAN

    FORMASI JUMLAH c. Hakim Militer

    1 Dilmil I-01 Banda Aceh 3 5 kurang 2 2 Dilmil I-02 Medan 37 5 kurang 2 3 Dilmil I-03 Padang 4 5 kurang 1 4 Dilmil I-04 Palembang 3 5 kurang 2 5 Dilmil I-05 Pontianak 3 5 kurang 2 6 Dilmil I-06 Banjarmasin 4 5 kurang 1 7 Dilmil I-07 Balikpapan 3 5 kurang 2 8 Dilmil II-08 Jakarta 8 5 lebih 3 9 Dilmil II-09 Bandung 7 5 lebih 2

    10 Dilmil II-10 Semarang 6 5 lebih 1 11 Dilmil II-11 Yogyarta 6 5 lebih 1 12 Dilmil III-12 Surabaya 8 5 lebih 3 13 Dilmil III-13 Madiun 6 5 lebih 1 14 Dilmil III-14 Denpasar 3 5 kurang 2 15 Dilmil III-15 Kupang 4 5 kurang 1 16 Dilmil III-16 Makassar 4 5 kurang 1 17 Dilmil III-17 Manado 3 5 kurang 2 18 Dilmil III-18 Ambon 3 5 kurang 2 19 Dilmil III-19 Jayapura 3 5 kurang 2

    Jumlah 88 95 kurang 7

  • 24

    PANITERA MILITER :

    No PENGADILAN PERSONIL SEKARANG DSP KETERANGAN

    FORMASI JUMLAH a. Panitera Militer Utama 2 3 Kurang 1

    Jumlah 2 3 kurang 1 b. Panitera Militer Tinggi

    1 Dilmilti I Medan 4 5 Kurang 1 2 Dilmilti II Jakarta 3 5 Kurang 2 3 Dilmilti III Surabaya 2 5 Kurang 3 Jumlah 9 15 Kurang 6

    c. Panitera Militer 1 Dilmil I-01 Banda Aceh 2 4 Kurang 2 2 Dilmil I-02 Medan 3 4 Kurang 1 3 Dilmil I-03 Padang 2 4 Kurang 2 4 Dilmil I-04 Palembang 2 4 Kurang 2 5 Dilmil I-05 Pontianak 2 4 Kurang 2 6 Dilmil I-06 Banjarmasin 2 4 Kurang 2 7 Dilmil I-07 Balikpapan 3 4 Kurang 1 8 Dilmil II-08 Jakarta 4 4 9 Dilmil II-09 Bandung 4 4

    10 Dilmil II-10 Semarang 2 4 Kurang 2 11 Dilmil II-11 Yogyarta 3 4 Kurang 1 12 Dilmil III-12 Surabaya 6 4 Kurang 2 13 Dilmil III-13 Madiun 2 4 Kurang 2 14 Dilmil III-14 Denpasar 2 4 Kurang 2 15 Dilmil III-15 Kupang 2 4 Kurang 2 16 Dilmil III-16 Makassar 2 4 Kurang 2 17 Dilmil III-17 Manado 2 4 Kurang 2 18 Dilmil III-18 Ambon 2 4 Kurang 2 19 Dilmil III-19 Jayapura 2 4 Kurang 2

    Jumlah 49 76 Kurang 27

    Dalam kegiatan pembinaan SDM tersebut telah ditemukan beberapa

    perdmasalahan yang secara garis besar pada masalah pengisian buku

    register perkara.

    No. PENGADILAN PERMASALAHAN TGL.

    PELAKSANAAN KET

    1 2 3 4 1 2 3

    4

    5 6 7 8 9

    10

    Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Pengadilan Militer I-02 Medan Pengadilan Militer I-04 Palembang Pengadilan Militer I-05 Pontianak Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Pengadilan Militer II-10 Semarang Pengadilan Militer III-12 Surabaya Pengadilan Militer III-14 Denpasar Pengadilan Militer III-16 Makassar

    Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara

  • 25

    11

    12

    13

    Pengadilan Militer III-17 Manado Pengadilan Militer III-18 Ambon Pengadilan Militer III-19 Jayapura

    Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara Pengisian buku register perkara

    d) Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan untuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara :

    Kegiatan ini telah dilaksanakan ke :

    Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

    Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

    Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

    Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh

    Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

    Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

    Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

    Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

    Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

    Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

    Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

    Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

    Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

    Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

    Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

    Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

    Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

    Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

    Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

    Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar

    Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

    Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

    e) Orientasi Wawasan Kepemimpinan untuk Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara;

  • 26

    Kegiatan ini telah dilaksanakan di Batam pada bulan Juni 2008 untuk

    Ketua Pengadilan TUN dan Panitera/Sekretaris Pengadilan TUN.

    Dalam kegiatan pembinaan SDM tersebut telah ditemukan beberapa

    permasalahan diantaranya :

    NO. PT.TUN/P.TUN PERMASALAHAN TGL. PELAKSANAAN KET

    1

    P.TUN MEDAN

    1. Mohon agar diadakan pelatihan bagi tenaga

    teknis dan non teknis.

    1. Ruang sidang kurang memadai.

    2. Mengenai buku register :

    a. Buku Register Induk Perkara :

    - pada kolom bagian gugatan setelah

    kolom 5 perlu ditambah satu kolom lagi

    (kolom 6 baru) untuk mengisi posita dan

    petitum setelah gugatan diperbaiki,

    sedang kolom 5 dipergunakan untuk

    mengisi posita dan petitum gugatan

    sebelum diperbaiki.

    - dengan adanya penambahan kolom 6

    yang baru tersebut, maka Buku Bantu

    Gugatan dapat ditiadakan

    b. Buku Register Induk Keuangan

    Perkara:

    - bukunya terlalu panjang.

    - bukunya agar dibuat buka dua, lembar

    kiri untuk penerima-an, sedangkan

    lembar kanan untuk pengeluaran.

    c. Buku Register Kasasi :

    - pada kolom 2 hanya tertulis No. Perkara

    Banding, mohon ditambah lagi

    redaksinya dengan No. Perkara P.TUN.

    d. Buku Register PK :

    - pada kolom 2 hanya tertulis No. Perkara

    Kasasi, agar ditambah lagi redaksinya

    dengan No. perkara P.TUN dan

    Banding.

    e. Buku Register Ekskusi :

    Pada kolom 8 hendaknya disesuaikan

    dengan Pola Perintah Pelaksanaan

    putusan di P.TUN, mohon kolom

    tersebut memuat uraian :

    Tanggal :

    Penetapan Eksekusi

    Pemberitahuan Salinan Putusan

    Inkracht

    Perintah Pelaksanaan Putusan

    Upaya Paksa yang terdiri dari : uang

  • 27

    paksa, sanksi administrasi,

    pengumuman pada Media

    massa/cetak, konpensasi

    2

    P.TUN Yogyakarta

    1. Mohon agar diadakan pelatihan

    mengenai pembuatan laporan

    keuangan.

    2. Apakah jenjang karier bagi Panitera

    yang pangkatnya sudah III/d, masih bisa

    naik ke IV/a.

    3. Mengapa tunjangan Juru Sita antara

    Peradilan Tata Usaha Negara dengan

    Peradilan Umum berbeda.

    4. Usulan agar semua buku register diberi

    angka pada setiap halaman dan kotak

    untuk paraf

    5. Mohon agar buku-buku register supaya

    dikirim lebih awal sebelum tahun

    pelaksanaan.

    22 s/d 24 April 2008

    3

    P.TUN Bengkulu

    1. Mohon agar diadakan pelatihan bagi

    tenaga teknis dan non teknis.

    2. Mohon agar buku register dan buku

    jurnal keuangan pengirimannya tidak

    terlambat, agar dikirim lebih awal

    sebelum tahun pelaksanaan.

    3. Mohon penempatan Calon Hakim bisa

    ditempatkan pada Pengadilan yang

    banyak perkaranya, agar supaya ilmu

    yang didapat lebih banyak.

    4. Mohon agar Pan/Sek diberikan buku

    Agenda Sidang.

    5. Mohon tambahan belanja

    modal/anggaran 10%.

    6. Mohon Cakim dapat diikut sertakan

    dalam kegiatan Diklat.

    7. Peralihan Undang-undang No.14 tahun

    1985 ke Undang-undang No.9 tahun

    2004 tentang Pemisahan Struktural

    sampai saat ini belum terealisasi.

    28 s/d 30 April 2008

    4

    P.TUN Banda Aceh

    1. Agar di ditambah 2 orang hakim anggauta

    yang ada hanya 4 termasuk ketua dan

    wakil tidak sesuai dengan perkara yang

    masuk.

    2. Agar Jabatan Panitera Sekretaris dapat

    14 s/d 16 Mei 2008

  • 28

    segera diisi karena sampai sekarang

    masih kosong dan dari pegawai yang saat

    ini belum ada yang memenuhi syarat untuk

    itu.

    3. Mohon kiranya ada pemisahan Jabatan

    antara Panitera dan Sekretaris supaya

    dapat meningkatan eselon.

    4. Apakah ada perubahan biaya untuk kasasi

    karena biaya Rp.5.00.000,-(sesuai surat

    edaran MA) saat ini masih kurang dalam

    pelaksanaan dengan biaya yang

    dikeluarkan oleh para pihak.

    5. Di P.TUNBanda Aceh sering terjadi

    keterlambatan informasi/fax dari MA.

    6. Masih ada Pegawai Gol. I tahun 2006 yang

    belum mengikuti Dilkat Prajabatan sampai

    dengan saat ini.

    7. Masih ada Pegawai yang terlambat Proses

    Kenaikan Pangkat sebanyak 5 orang.

    8. Besarnya remunerasi, apakah ada satu

    jaminan penilaian yang dapat dilakukan

    secara obyektif, agar tidak menimbulkan

    masalah baru dan kesenjangan diantara

    pegawai.

    5

    PT.TUN Makassar

    27 s/d 30 Mei 2008

    6

    P.TUN Makassar

    1. Perkara yang berkaiatan dengan pasal 45

    UU No.9 tahun2004 seharusnya tidak

    dikirim ke MA, tetapi ternyata masih dikirim

    ke MA, hal tersebut terjadi karena belum

    adanya surat keputusan yang pasti yang

    berkaitan dengan hal tersebut.

    2. Apakah jenjang karir bagi panitera yang

    pangkatanya sudah III/d, masih bias naik

    ke IV/a.

    3. Cakim yang masih CPNS apakah berhak

    mendapatkan tunjangan

    kinerja/remunerasi.

    4. Tidak adanya tenaga teknisi computer,

    sehingga menghambat kenerja, mohon

    diperhatikan karena tidak ada pegawai

    yang dapat mengoptimalkan computer.

    5. Kurangnya tenaga staf tidak ada tenaga

    staf yang golongan II yang ada hanya

    Cakim.

    6. Mohon agar buku register diberi angka

    pada setiap halaman dan kotak untuk

    paraf.

    27 s/d 30 Mei 2008

  • 29

    7 P.TUN Kupang 1. Mohon agar buku register dan buku jurnal keuangan pengirimannya tidak

    terlambat, agar dikirim lebih awal

    sebelum tahun pelaksanaan.

    2. Mohon agar diadakan pelatihan Jurusita

    secara bergilir.

    3. Buku Register Perkara Kasasi tahun

    2008 belum dapat diadakan pengisian,

    sebab Buku Register Perkara Kasasi

    tahun 2008 yang diterima terdapat

    kesalahan teknis yaitu buku tersebut

    berisi item-item yang terdapat pada

    Buku register Perkara Banding, mohon

    agar dikirim buku register perkara

    banding.

    4. Buku Induk Keuangan Perkara tahun

    2008 terdapat perubahan-perubahan

    kolom tetapi dalam kolom pengeluaran

    untuk tingkat pertama tidak tersedia

    kolom untuk pemberitahuan

    putusan/penetapkan kepada pihak-

    pihak yang tidak hadir pada waktu

    pembacaan putusan, dan dalam kolom

    pengeluaran tidak tersedia kolom untuk

    hak-hak kepaniteraan, hak-hak

    kepaniteraan yang ada hanya untuk

    tingkat banding, kasasi, dan PK.

    5. Kurangnya sosialisasi tentang petunjuk

    pengisian Buku Induk Keuangan Perkara

    sehingga pengisian oleh

    petugas/bendahara perkara masih

    menggunakan petunjuk yang lama dan

    mengikuti kolom-kolom yang ada.

    6. Mohon diadakan sosialisasi/pelatihan

    tentang pengisian Buku Induk

    Keuangan dan untuk keseragaman

    pemahaman kepada bendahara perkara.

    7. Mohon untuk diberikan tunjangan kepada

    bendahara perkara.

    3 s/d 5 Juni 2008

    8

    P.TUN Surabaya

    1. Mohon buku register dan jurnal keuangan

    serta buku Agenda sidang dikirim menjadi

    satu paket dan sampai ditempat tujuan

    satu bulan sebelum dipergunakan.

    2. Mohon buku Agenda sidang tidak hanya

    Hakim menerima Panitera juga diharapkan

    bisa menerima.

    3. Mohon diberikan buku Agenda Kerja bagi

    pejabat structural.

    7 s/d 9 Juni 2008

  • 30

    4. Mohon diadakan penggantian toga hakim

    dan jas panitera yang telah tidak layak

    pakai.

    5. Mohon diadakan bimbingan teknis untuk

    Hakim dan Panitera dalam rangka

    peningkatan mutu.

    6. Mohon diadakan bimbingan Managerial

    dalam rangka peningkatan wawasan

    kepemimpinan bagi pimpinan pengadilan

    (Ketua,W akil Ketua, Pansek, W apan,

    W asek).

    7. Buku Register Induk Perkara : Perlu

    ditambah satu kolom baru untuk mengisi

    posita dan petitum setelah gugatan

    diperbaiki , namun buku Bantu tetap

    dipergunakan untuk menghidari corat-

    coret pada buku induk.

    8. Buku Register Induk Keuangan Perkara :

    bukunya terlalu panjang, bukunya agar

    dibuat buka dua, lembar kiri untuk

    penerimaan, sedangkan lembar kanan

    untuk pengeluaran.

    9

    P.TUN Manado

    1. Apakah Panitera bisa menjadi Pejabat

    Struktural.

    2. Apakah Kasubag Umum yang belum

    memenuhi persyaratan bisa diusulkan

    kenaikan pangkatnya.

    3. Kekurangan staf operator Komputer.

    4. Apakah Panitera yang telah memenuhi

    syarat sudah mengikuti pelatihan eselon IV

    bisa menjadi Kasub.

    5. Mengenai biaya sisa Panjar, Banding,

    Kasasi yang dikembalikan ketingkat

    pertama , dicatat dibuku jurnal yang mana

    15 s/d 17 Juni 2008

    10

    PT.TUN Surabaya

    1. Biaya perkara untuk kasasi dan banding

    yang dilakukan melalui transfer Bank

    mudah, tetapi untuk tingkat pertama sulit,

    karena terikat dengan masalah tenggang

    waktu yang tidak bisa ditolerir bagaimana

    seandainya diwilayah Peradilan Tingkat

    Pertama letak Banknya sangat jauh,

    sehingga menyulitkan untuk menyetor

    biaya perkara yang dapat berakibat

    terlambatnya pengajuan gugatan.

    2. Mengenai transparansi biaya perkara yang

    harus disetorkan melalui Bank, bagaimana

    jika dalam perkara tersebut ada pihak

    2 s/d 4 Juli 2008

  • 31

    intervensi sementara penggugat sendiri

    tidak mempunyai uang untuk membayar

    biaya perkara tersebut, sementara pihak

    intervensi menghendaki agar pembayaran

    biaya perkara tersebut dilakukan, agar

    perkara dapat berjalan.

    3. Apakah CPNS menerima remunerasi,

    kalau tidak menerima pakan ia berhak

    menerima.

    11

    P.TUN Mataram

    Tidak ada

    3 s/d 5 September

    2008

    12

    P.TUN Palembang

    1. Mohon agar diadakan pelatihan bagi Staf-

    staf Kepaniteraan Perkara mengenai teknis

    cara pengisian Buku-buku Register

    Perkara, Buku-buku Keuangan Perkara,

    Pemberkasan Perkara, agar sesegera

    mungkin dilakukan sosialisasi (peraturan)

    yang baru, khususnya berhubungan dengan

    kepaniteraan Perkara , sehingga ada

    keseragaman di seluruh Indonesia

    (Mengingat setiap tahunnya format Buku-

    buku Perkara tersebut ada poin yang

    diubah/diperbaharui, tetapi tidak disertai

    dengan petunjuk pengisian). Juga untuk

    menghindari adanya persepsi/kekeliruan

    dan agar kinerja di daerah sesuai dengan

    aturan terbaru dari Mahkamah Agung.

    2. Mohon agar buku Bantu Keuangan Perkara

    tahun 2008 perlu ditambah 2 (dua) dan

    buku Bantu Keuangan Perkara tahun 2009

    juga ditambah 2 (dua).

    3. Mengenai Register Induk Keuangan

    Perkara tahun 2008 :

    a. Pada bagian Pengeluaran: Pemberitahuan dan Hak-hak

    Kepaniteraan tidak terdapat kolom Tingkat Pertama.

    b. Bagaimana cara menutup transaksi

    pada bagian Penerimaan di bagian

    akhir (tiap bulan) yang terdiri dari kolom

    : Sisa Bulan Lalu, Penerimaan Bulan ini

    dan Jumlah Penerimaan (Kolom 9 + 10)

    ?. Demikian juga untuk Register Induk

    Keuangan Perkara Tahun 2009.

    c. Bagaimana cara menutup transaksi

    pada bagian PENGELUARAN di bagian akhir (tiap bulan) yang terdiri dari

    kolom : Jumlah, Saldo (Kolom 11-37) ?

    17s/d 19 September 2008

  • 32

    Apakah Jumlah Pengeluaran, Sisa

    Bulan ini, dan Jumlah Total (

    Jumlah Pengeluaran + Sisa bulan ini )

    dijumlahkan/dituliskan bersusun ke

    bawah atau kesamping?. Demikian

    juga untuk Register Induk Keuangan

    Perkara tahun 2009.

    d. Buku Register Induk Keuangan

    Perkara Tahun 2008 ukurannya

    terlalu panjang.

    4. Pada Register Induk Keuangan Perkara

    tahun 2009, tidak terdapat kolom Hak-hak

    Kepaniteraan.

    5. Pada Register Perkara PK kolom alasan

    ukurannya terlalu sempit.

    6. Mengenai penyetoran uang panjar

    perkara melalui Bank ke Rekening

    Pengadilan, bagaimana sistem

    pengambilan uang tersebut ?. Apakah

    diambil sekaligus atau bertahap sesuai

    jalannya biaya perkara.

    7. Bagaimana penyetoran uang panjar

    perkara untuk tingkat banding, Kasasi atau

    PK ?. Apakah disetor oleh pihak

    pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK

    ke Bank atau disetor langsung ke Kasir

    Pemegang Kas Keuangan Perkara.

    8. Apakah Pemegang Buku Hak-hak

    Kepaniteraan adalah Kasir Pemegang Kas

    Keuangan Perkara, kemudian setiap akhir

    bulan diserahkan ke Bendahara atau

    langsung dipegang/diisi oleh Bendahara .

    9. Untuk tahun 2008 tidak dikirim formulir A3,

    sehingga untuk membuat laporan perkara

    bulanan membuat sendiri.

    10. Pengiriman Buku Perkara untuk tahun

    2009 ada beberapa buku yang belum

    terkirim antara lain : Register Induk Perkara,

    Register Perkara Tingkat Banding, Jurnal

    Keuangan Tingkat Banding.

    11. Mohon apabila ada usulan Pelatihan agar

    menunjuk nama.

    13

    P.TUN. Bandung

    1. Apakah Panitera bisa menjadi Pejabat

    Struktural.

    2. Masalah Pengusulan penempatan Cakim.

    3. Buku Register Bantu :

    - Kolom 2 ditambah dengan c. Tanggal

    Perbaikan Gugatan.

    25s/d 27 September 2008

  • 33

    - Kolom 5 diganti dengan tanggal dan amar

    putusan tidak perlu posita dan petitum

    karena sudah terdapat di Buku Register

    Induk Perkara.

    - Perlu ditambah kolom Tanggal

    Penunjukan Majelis Hakim dan Susunan

    Majelis Hakim.

    - Perlu ditambah kolom Tanggal Penetapan

    Pemeriksaan Persiapan dan Tanggal

    Pemeriksaan Persiapan.

    - Perlu ditambah kolom tanggal penetapan

    hari siding dan tanggal sidang .

    - Perlu ditambah kolom klasifikasi perkara.

    - Penambahan tersebut guna memudahkan

    dalam hal pelaporan setiap bulannya.

    4. Buku Induk Keuangan Perkara :

    - Tidak ada kolom hak-hak kepaniteraan.

    - Tidak ada kolom untuk pernyataan

    banding, Kasasi dan Peninjauankembali.

    - Tidak ada kolom Penerimaan Negara

    Bukan Pajak untuk biaya pendaftaran

    gugatan.

    14

    P.TUN Semarang

    1. Buku Induk Keuangan Perkara tahun 2009 :

    - Kolom Penerimaan : tidak ada kolom

    penerimaan kembali sisa panjar.

    - Kolom Pengeluaran : tidak terdapat kolom

    Hak-hak kepaniteraan

    2. Buku Register Kasasi tahun 2008 :

    - pada kolom 2 hanya tertulis No. Perkara

    Banding, mohon ditambah lagi redaksinya

    dengan No. Perkara P.TUN.

    9 s/d 11 Oktober 2008

    15

    P.TUN Samarinda

    1. Kasubag Keuangan Belum menerima SK

    pindah ke PN. Lumajang (sebagai staf

    biasa), akan tetapi orangnya telah pindah

    ke PN.Lumajang sampai saat ini sudah 2

    tahun lamanya dan mengenai gaji masih

    dikirim dari P.TUN Samarinda sebagai

    Kasubag Keuangan.

    2. Mengenai Buku Induk Perkara :

    - Pada Acara Biasa tidak terdapat kolom

    susunan Majelis Hakim/Panitera

    Penggati.

    - Pada Acara Biasa kolom Posita, Petitum

    jaraknya terpisah.

    3. Buku Register Perkara Kasasi :

    Tidak terdapat No. Perkara Tingkat

    Pertama, hanya terdapat kolom perkara

    16 s/d 18 Oktober 2008

  • 34

    Tingkat Banding.

    4. Buku Bantu Keuangan :

    Mohon agar ditambah jumlahnya (6 buku),

    untuk tahun 2008 dikirim 4 buku dan tahun

    2009 hanya dikirim 2 buku.

    16 P.TUN Kendari

    1. Mohon penambahan 3 orang Panitera

    Pengganti sehubungan dengan

    bertambahnya jumlah perkara yang masuk.

    2. Mengenai Buku Register Induk Perkara

    Gugatan pada kolom petitum lebarnya

    perlu ditambah.

    22 s/d 24 Oktober 2008

    17

    P.TUN Denpasar

    1. Buku Pemegang Kas Pihak III :

    Mohon penjelasan tentang kode wilayah

    peradilan didalam setoran biaya perkara.

    2. Buku Induk Keuangan Perkara : Tidak ada

    kolom hak-hak kepaniteraan (tahun 2009)

    3. Buku Register Banding tahun 2008 : tidak

    ada kolom Inzage.

    4. Buku Register Tahun 2009 : Buku Register

    Banding, Kasasi, dan PK belum dikirim

    5. Mohon dikirimkan perlengkapan sidang :

    - Palu sidang yang baru

    - Toga Hakim yang baru 8 (delapan) buah.

    - Jas Panitera yang baru 18 (delapan

    belas) buah.

    - Lambang Hakim dan Lambang Panitera.

    18

    P.TUN Banjarmasin

    1. Buku Induk Keuangan Perkara tahun 2009 :

    - Kolom Penerimaan : tidak ada kolom

    penerimaan kembali sisa panjar.

    - Kolom Pengeluaran : tidak terdapat kolom

    Hak-hak kepaniteraan tingkat banding,

    kasasi dan PK.

    2. Buku Register Kasasi tahun 2008 :

    Tidak terdapat No. Perkara Tingkat

    Pertama, hanya terdapat kolom perkara

    Tingkat Banding.

    3. Format pemanggilan yang akan dilakukan

    jurusita, apakah format pemanggilan pada

    pada Jurusita P.TUN sama dengan yang

    dilakukan oleh Peradilan Umum. Mengingat

    pada P.TUN belum ada format pemanggilan

    yang baku.

    29 s/d 31 Oktober 2008

    19

    P.TUN Pontianak

    1. Buku Induk Keuangan Perkara tahun 2009 :

    - Kolom Penerimaan : tidak ada kolom

    penerimaan kembali sisa panjar.

    5 s/d 7 Nopember 2008

  • 35

    - Kolom Pengeluaran : tidak terdapat kolom

    Hak-hak kepaniteraan tingkat banding,

    kasasi dan PK.

    2. Mohon dikirimkan perlengkapan sidang :

    - Palu sidang

    - Toga Hakim.

    - Jas Panitera.

    - Lambang Hakim dan Lambang Panitera.

    3. Mohon penjelasan syarat untuk menjadi

    Panitera Pengganti di MA

    4. Mohon agar Panitera dan Hakim P.TUN

    Pontianak diberi kesempatan untuk

    diikutsertakan pada Diklat yang diadakan

    oleh MA.

    5. Mohon untuk penambah tenaga Panitera

    Pengganti.

    6. Mohon penjelasan mengenai biaya perkara yang akan dikirim ke MA baik tingkat kasasi maupun PK.

    20

    P.TUN Palu

    1. Mohon penambahan Panitera Pengganti

    sehubungan dengan bertambahnya jumlah

    perkara.

    2. Masalah Pengusulan penempatan Cakim.

    3. Apakah Mutasi Panitera sama dengan

    mutasi Hakim.

    4. Buku Induk Keuangan Perkara : Tidak ada

    kolom hak-hak kepaniteraan .

    5. Perlu penambahan Buku Register Induk perkara gugatan.

    6.

    17s/d 19 Nopember 2008

    21

    P.TUN Pekanbaru

    1. Untuk kelancaran tugas sehari-hari di PTUN

    Pekanbaru terutama kelengkapan dalam

    Persidangan mohon untuk diberikan :

    a. Jas Panitera sebanyak 11 (sebelas) buah.

    b. Kalung Jabatan sebanyak 6 (enam) buah.

    c. Palu (set) sebanyak 3 (tiga) buah.

    d. Toga Hakim sebanyak 11 (sebelas) buah.

    e. Kitab Alquran dan Kitab Injil masing-

    masing 2 (dua) buah.

    2. Buku Register Kasasi : Kolom untuk

    Pemberitahuan putusan Banding tidak ada.

    3. Buku Register PK: Kolom untuk

    Pemberitahuan putusan Kasasi tidak ada.

    4. Gedung kurang memenuhi standar,

    karena ruangan Panitera Muda Perkara

    dengan ruangan Pemeriksaan Persiapan

    jadi satu hanya dibatasi dengan dinding

    triplex.

    5. Rumah Dinas Hakim kurang memenuhi

    standar dan mohon agar dilengkapi

    23s/d 25 Nopember 2008

  • 36

    dengan fasilitas isi rumah.

    22 P.TUN Ambon

    1. Buku Register Perkara tahun 2008 tidak

    mencukupi dengan jumlah perkara yang

    ada, jadi terpaksa dicatat dalam Buku

    Register Pembantu

    2. Buku Register Induk Perkara tahun 2009

    belum dikirim.

    3. Perkara yang berkaiatan dengan pasal 45

    UU No.9 tahun2004 seharusnya tidak

    dikirim ke MA, tetapi ternyata masih dikirim

    ke MA, hal tersebut terjadi karena belum

    adanya surat keputusan yang pasti yang

    berkaitan dengan hal tersebut.

    4. Pengisian Buku Register Induk Keuangan

    Perkara tahun 2007 dan 2008 tidak efisien

    karena kolom terlalu panjang dan bertele-

    tele.

    5. Mohon penjelasan mengenai uang perkara

    dan biaya perkara serta solusi kelebihan

    biaya perkara.

    6. Mohon diberikan mengenai perlengkapan sidang.

    26s/d 28 Nopember 2008

    23

    P.TUN B. Lampung

    1. Perkara yang berkaiatan dengan pasal 45

    UU No.9 tahun2004 seharusnya tidak

    dikirim ke MA, tetapi ternyata masih dikirim

    ke MA, hal tersebut terjadi karena belum

    adanya surat keputusan yang pasti yang

    berkaitan dengan hal tersebut.

    2. Kurangnya tenaga staf untuk Panitera

    Perkara, Panitera Hukum, Kabag Umum

    dan Kabag Kepegawaian terutama yang

    golongan II sehingga tenaga yang ada

    bertugas merangkap.

    3. Buku Induk Keuangan Perkara :

    - Tidak ada kolom hak-hak kepaniteraan.

    - Tidak ada kolom untuk tingkat pertama .

    - Tidak ada kolom Penerimaan Negara

    Bukan Pajak untuk biaya pendaftaran

    gugatan.

    4. Tenaga Honor yang ada, sejak tahun

    2001 dan 2004 yang telah diajukan untuk

    CPNS sampai sekarang belum dapat

    kepastian.

    1s/d 3 Desember 2008

    24

    P.TUN Jambi

    1. Kelengkapan berkas-berkas yang dikirim

    diusahakan supaya sesuai dan ber-

    urutan, karena ada dimemori kasasi surat

    kuasa yang dilampirkan tidak sesuai

    9 s/d 11 Desember 2008

  • 37

    dengan surat kuasa yang asli.

    2. Surat kuasa khusus kadang-kadang tidak

    menyebutkan kata-kata khusus baik

    dalam perkara banding maupun kasasi.

    3. Bukti setoran kadang-kadang tidak

    dilampirkan.

    4. Untuk kelancaran tugas sehari-hari di

    PTUN Jambi terutama kelengkapan

    dalam Persidangan mohon untuk

    diberikan :

    a. Lencana Panitera karena sekarang

    masih pakai yang lama.

    b. Alat pengeras suara satu set.

    c. Palu sidang .

    d. Toga Hakim ukuran XL.

    e. Meja sidang (sebagian telah rusak).

    5. Mohon dapat diberikan tambahan daya

    listrik (penggunaan AC).

    6. Mohon dapat diberikan AC untuk ruang

    sidang pemeriksaan persiapan.

    7. Mohon dapat diberikan fasilitas internet.

    8. Mohon dapat diberikan laptop dan

    computer.

    9. Mohon dapat diberikan kendaraan

    operasional untuk roda 4 dan roda 2.

    C. Promosi dan Mutasi

    Kewenangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata usaha

    Negara melaksanakan promosi dan mutasi di lingkungan Peradilan Militer

    dan Peradilan Tata Usaha Negara melaksanakan kebijakan mutasi dan

    promosi tenaga teknis pengadilan di lingkungan Peradilan Militer disamping

    diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.

    MA/Sek/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

    Mahkamah Agung juga dipertegas dalam Surat Keputusan Ketua

    Mahkamah Agung No.KMA/005/SK/I/2007 tentang Pengurusan Administrasi

    Personil Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di

    Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

    Promosi dan Mutasi yang telah dilaksanakan dapat diuraikan sebagai

    berikut :

    1. Kegiatan promosi dan mutasi tenaga teknis Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer :

  • 38

    Dalam rangka pembinaan tenaga teknis Pengadilan Militer telah

    dilaksanakan mutasi dan promosi tenaga teknis Pengadilan Militer untuk

    anggota, Hakim dan Panitera sebanyak 71 orang dengan rincian

    sebagai berikut :

    1) Mutasi Hakim sebanyak 14 orang.

    2) Promosi Hakim sebanyak 28 orang terdiri dari :

    a. Hakim Militer Utama : 1 orang

    b. Hakim Militer Tinggi : 2 orang

    c. Hakim Militer : 5 orang

    3) Mutasi Panitera sebanyak 6 orang.

    4) Promosi Panitera sebanyak 14 orang terdiri dari :

    a. Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi : 5 orang

    b. Panitera pada Pengadilan Militer : 9 orang

    c. Bintara: 9 orang

    2. Kegiatan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

    H A K I M 1. PROMOSI / MUTASI

    - Ketua PT. TUN : - Orang - W akil Ketua PT. TUN : 1 Orang

    - Hakim Tinggi TUN : 19 Orang - Ketua PTUN : 20 Orang - W akil Ketua PTUN : 15 Orang - Hakim Anggota : 38 Orang

    Jumlah…………………………… : 94 Orang 2. PENGANGKATAN HAKIM BARU

    Mei 2008 : 21 Orang Jumlah……………………………………………………. : 21 Orang Jumlah seluruhnya ……………………………………… : 115 orang

    PANITERA PROMOSI / MUTASI PEJABAT KEPANITERAAN TAHUN 2008 : Pengadilan Tinggi TUN : - Panitera / Sekretaris : 2 Orang - W akil Panitera : 1 Orang - Panitera Muda : - Orang - Panitera Pengganti : - Orang

    - Jurusita : - Orang Jumlah …………….. : 3 Orang

  • 39

    Pengadilan TUN : - Panitera / Sekretaris : 13 Orang

    - W akil Panitera : 9 Orang - Panitera Muda : 9 Orang - Panitera Pengganti : - Orang - Jurusita : - Orang Jumlah ……….….. : 31 Orang Jumlah seluruhnya : 34 Orang

    D. Pengisian Jabatan Struktural

    Jumlah Jabatan struktural yang ada pada Direktorat Jenderal Badan

    Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada tahun anggaran 2008 telah

    diusulkan pengisian formasi jabatan untuk pemangku jabatan eselon II, III

    dan IV yang memasuki masa pensiun, Usulan tersebut telah disampaikan

    dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    E. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

    Sarana dan prasarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

    Usaha Negara terdiri dari sarana dan prasarana gedung dan sarana dan

    prasarana fasilitas gedung, adapun rinciannya dapat diuraikan sebagai

    berikut :

    1. Sarana dan Prasarana Gedung

    Sarana dan prasarana gedung Direktorat Jenderal Badan Peradilan

    militer dan Tata Usaha Negara terletak di dua tempat yakni :

    a. Sarana dan prasarana gedung yang terletak di Jalan Senen

    Raya No. 135 Jakarta Pusat.

    Gedung yang menjadi sarana Direktorat Jenderal Badan Peradilan

    Militer dan Tata Usaha Negara dipergunakan untuk :

    1). Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

    UsahaNegara

    2). Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata

    Usaha Negara berserta Staf

    3). Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan

    Militer beserta staf.

  • 40

    4). Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan

    Tata Usaha Negara dan Staf.

    Pengadaan dan pemeliharaannya diselenggarakan oleh Badan

    Urusan Administrasi (Biro Umum) Mahkamah Agung.

    b. Sarana dan Prasarana gedung yang terletak di Jalan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta Pusat.

    Gedung yang menjadi sarana prasarana Direktorat Jenderal Badan

    Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dipergunakan untuk :

    1) Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer dan

    Tata Usaha Militer beserta staf.

    2) Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara

    Pengadaan dan pemeliharaannya diselenggarakan oleh Badan

    Urusan Administrasi (Biro umum ) Mahkamah Agung

    2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

    Sarana dan prasarana fasilitas gedung seperti misalnya mebeler pada

    Direktorat Jenderal badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara :

    No. Nama Barang Jumlah Keterangan Mebeluir

    1 Meja Kerja Kayu 35 2 Kursi Besi/Metal 105 3 Kursi Zeis 6 4 Meja kerja 1 biro 19 5 Meja ½ biro 43 6 Kursi hadap : 95 buah 95 7 Kursi kerja : 42 buah 42 8 Kursi tamu kecil : 13 buah 13 9 Kursi tamu panjang : 16 buah 16

    10 Meja tamu : 7 buah 7 11 Meja tamu kecil : 6 buah 6 12 Meja tamu besar : 6 buah 6 13 Meja kerja : 12 buah 12 14 Meja computer : 15 buah 15 15 Kursi computer : 3 buah 3 16 Kursi rapat : 8 buah 8 17 Meja rapat : 1 buah 1 18 Lemari besi : 13 buah 13 19 Filing cabinet : 8 buah 8 20 Filing cabinet kayu : 16 buah 16 21 Meja kecil : 6 buah 6 22 Sofa : 1 buah 1 23 Rak besi : 14 buah 14

  • 41

    24 Rak kayu kecil 2

    Alat Peralatan Kantor 1 Mesin Ketik Elektronik/Selekrik 10 2 Lemari Besi/Metal 16 3 Filling Cabinet Besi 5 4 Brandkas 2 5 Alat penghancur kertas 2 6 Overhead Projector 5 7 A.C. Split 4 8 Dispenser 2 9 Handy Cam 2

    10 Uninterruptible Power Supply (UPS) 2 11 Camera Electronic 2 12 Facsimile 1 13 P.C. Unit 50 14 Lap Top 14 15 Printer 28 16 Mesin hitung : 1 buah 1 17 Mesin foto copy : 1 buah 1

    Sarana Informasi

    Pembangunan W eb Site Ditjen Badilmiltun

    Sarana Transportasi a. Sepeda Motor

    1 Honda Mega Pro 2 2 Honda Tiger 12 3 Honda Supra X 125 8

    b. Mobil 1 Toyota Kijang 1 2 Toyota Camry 1 3 Toyota Altis 5 4 Toyota Avanza 15

    F. Pengelolaan Keuangan

    Pagu anggaran yang diberikan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan

    Militer dan Tata Usaha Negara dalam DIPA tahun anggaran 2007 sebesar

    Rp. 35.097. 197.000,- ( tiga puluh lima milyar Sembilan puluh juta seratus

    Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

    Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Ditjen Badan

    Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara tahun anggaran 2008 tergambar

    dalam matrikulasi sebagai berikut :

    No. URAIAN PAGU

    ANGGARAN REALISASI SISA

    % REALISASI

    1 2 3 4 5 6

    1. Belanja Pegawai 2.677.717.000 2.875.898.190 198.181.190 107,40% 2. Belanja Barang 11.483.960.000 6.063.379.149 5.420.580.851 52,80% 3. Belanja Modal 20.935.520 20.739.963.800 195.556.200 99,07%

  • 42

    Jumlah 35.097.197.000 29.679.241.139 5.417.955.861 84,56%

    Ditinjau dari segi pagu anggaran dalam DIPA dan realisasi anggaran tahun

    2007 yang lalu, dan dibandingkan pagu dalam DIPA dan realisasi tahun

    2008, telah terjadi peningkatan seperti yg diuraikan dibawah ini :

    No URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI % REALISASI 2007 2008 2007 2008 2007 2008

    1 2 3 4 5 6 7 8

    1. Belanja Pegawai

    803.030.050 2.677.717.000 307.940.500 2.875.898.190 38,34% 107,40%

    2. Belanja Barang

    10.558.756.000 11.483.960.000 6.327.028.094 6.063.379.149 59,92% 52,80%

    3. Belanja Modal

    1.288.250.000 20.935.520 1.263.093.000 20.739.963.800 98,04% 99,07%

    Jumlah 12.650.036.050 35.097.197.000 7.898.061.594 29.679.241.139 62,43% 84,56%

    G. Pengelolaan Administrasi.

    Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

    Negara sebagai salah satu unit kerja Sekretaris Mahkamah Agung yang

    merupakan unsur staf Pimpinan Mahkamah Agung dalam kegiatannya

    melaksanakan pembinaan administrasi Peradilan dan administrasi umum.

    Pengelolaannya dapat diuraikan sebagai berikut :

    NO URAIAN PAGU ANGGARAN REALISASI SISA DANA % REALISASI

    I. PROGRAM ( 01.01.09 ) PROGRAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK A. BELANJA PEGAWAI

    1 Pembayaran gaji dan tunjangan uang makan PNS dll.

    2.313.487.000 2.775.032.887 (461.545.88

    7) 119,95%

    2 Uang lembur 285.030.000 45.666.000 239.364.000 16,02% JUMLAH BELANJA PEGAWAI 2.598.517.000 2.820.698.887 (222.181.887) 108,55%

    B. BELANJA PEGAWAI

    1 Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

    59.400.000 - 59.400.000 0,00%

    2 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai

    40.500.000 40.200.000 300.000 99,26%

    3 Pembinaan/Koordinasi/Konsultasi 1.648.937.000 1.045.236.885 603.700.115 63,39%

    4 Penyelenggaraan Humas dan Protokol

    5.000.000 - 5.000.000 0,00%

    5 Rapat-Rapat Koordinasi 21.780.000 14.974.925 6.805.075 68,76%

    6 Kerjasama Antar Instansi/Lembaga Terkait

    19.073.000

    4.497.865

    14.575.135

    23,58%

    7 Perawatan Gedung Kantor 58.000.000 19.587.600 38.412.400 33,77%

    8 Pengadaan Perlengkapan Kantor ( ATK dan Keperluan sehari-hari Perkantoran )

    48.150.000 48.133.000 17.000 99,96%

    9 Perawatan Kendaraan Roda 4 286.000.000 262.086.000 23.914.000 91,64%

    10 Perawatan Kendaraan Roda 2 30.800.000 30.756.000 44.000 99,86%

    11 Perawatan Sarana Gedung ( Komputer, AC dll )

    42.740.000 15.774.800 26.965.200 36,91%

  • 43

    12 Langganan Daya Dan Jasa( Telepon, Listrik dan Air )

    126.000.000 4.672.874 121.327.126 3,71%

    13 Jasa Keamanan dan Kebersihan 91.800.000 38.250.000 53.550.000 41,67%

    14 Jasa Pos dan Giro 30.000.000 8.019.700 21.980.300 26,73% JUMLAH BEL. BARANG PROG.01.01.09 2.508.180.000 1.532.189.649 975990351 61,09%

    JUMLAH PROGRAM 01.01.09 5.106.697.000 4.352.888.536 753.808.464 85,24% II. PROGRAM ( 03.03.05 ) PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN PENEGAKAN

    HUKUM A. BELANJA PEGAWAI ( Adm

    Kegiatan )

    1 Uang Honor Tidak Tetap 79.200.000 55.200.000 24.000.000 69,70% JUMLAH BELANJA PEGAWAI 79.200.000 55.200.000 24.000.000 69,70%

    B. BELANJA BARANG 1 Pengadaan Toga/Jas Panitera 304.965.000 289.193.000 15.772.000 94,83%

    2 Pemantauan dan Evaluasi 164.500.000 147.709.700 16.790.300 89,79%

    3 Perpindahan dan Penempatan 5.525.000.000 2.054.147.500 3.470.852.500 37,18%

    4 Sewa Gedung ( Rumah Jabatan Eselon I )

    45.000.000 41.800.000 3.200.000 92,89%

    5 Pembinaan dan Konsultasi ( Perjalanan Luar Negeri )

    1.151.800.000 929.423.100 222.376.900 80,69%

    6

    Pembinaan Administrasi Kepegawaian ( Orientasi Kepemimpinan PTUN dan Baperjakat )

    541.700.000 392.502.000 149.198.000 72,46%

    7 Pembinaan Program Teknis ( Sosialisasi Tata Usaha Militer )

    457.450.000 309.354.200 148.095.800 67,63%

    8 Pembinaan Administrasi Keuangan

    50.600.000 34.850.000 15.750.000 68,87%

    9 Penyusunan Program Kerja ( RKAKL)

    60.600.000 49.380.000 11.220.000 81,49%

    10 Pencetakan/Penerbitan dan Laminasi

    445.265.000 256.930.000 188.335.000 57,70%

    11 Pengembangan Kelembagaan 189.500.000 - 189.500.000 0,00%

    12 Pengembangan Administrasi Perlengkapan

    39.400.000 25.900.000 13.500.000 65,74%

    JUMLAH BEL. BARANG PROG. 3.03.05 8.975.780.000 4.531.189.500 4.444.590.500 50,48% C. BELANJA MODAL

    1 Pengadaan Sarana Gedung ( Sound System, Lemari, Filling Cabinet dll)

    151.250.000 148.402.000 2.848.000 98,12%

    2 Pengadaan Alat Pengolah Data 20 Unit

    350.000.000 338.800.000 11.200.000 96,80%

    3 Pengadaan 10 Unit Kendaraan Roda 2

    150.000.000 145.582.000 4.418.000 97,05%

    4 Penyusunan System Informasi (W ebsite)

    200.000.000 195.000.000 5.000.000 97,50%

    5 Pengadaan Buku Perpustakaan 84.270.000 15.419.800 68.850.200 18,30%

    5 Pengadaan Tanah 20.000.000.000 19.896.760.000 103.240.000 99,48%

    JUMLAH BELANJA MODAL 20.935.520.000 20.739.963.800 195.556.200 99,07% JUMLAH PROGRAM 03.03.05 29.990.500.000 25.326.353.300 4.664.146.700 84,45%

    TOTAL DIPA 2008 35.097.197.000 29.679.241.836 5.417.955.164 84,56%

  • 44

    BAB III

    KEADAAN PERKARA

    A. PERKARA KASASI

    1. Keadaan Perkara pada Direktorat Pranata dan Tata laksana Perkara Pidana Militer Tahun 2009

    Perkara Pidana Militer

    Sisa Akhir Tahun 2007

    Masuk Tahun 2008

    Diputus Tahun 2008

    Sisa Akhir Tahun 2008

    Kasasi - 146 146 - PK 1 2 3 - Grasi - 2 2 -

    2. Keadaan Perkara pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Tahun 2008

    Perkara TUN

    Sisa Akhir Tahun 2007

    Masuk Tahun 2008

    Diputus Tahun 2008

    Sisa Akhir Tahun 2008

    Kasasi 24 395 402 7 PK - 119 114 5 Hak Uji Materiil - 2 2 - Sengketa Pajak 27 240 266 1 Uji Pendapat (khusus) 1 36 37 -

    B. PERKARA DARI PENGADILAN DILINGKUNGAN PERADILAN MILITER

    DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

    1. Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Militer

    Pengadilan Sisa Akhir

    Tahun 2007 Masuk

    Tahun 2008 Diputus

    Tahun 2008 Sisa Akhir

    Tahun 2008 Kjhn Plgr Kjhn Plgr Kjhn Plgr Kjhn Plgr

    Pengadilan Militer Utama

    2 - 23 - 11 - 14 -

    Pengadilan Militer Tingkat Banding

    137 1 356 5 335 3 158 3

    Pengadilan Militer 720 23 2708 781 2421 775 1007 31

    Jumlah 859 24 3087 786 2767 776 1179 34

  • 45

    2. Daftar Rincian Perkara dari masing-masing Pengadilan Militer

    Pengadilan

    Sisa Awal Tahun 2008

    Masuk Tahun 2008

    Diputus Tahun 2008

    Sisa Akhir Tahun 2008

    Kjhn Plgr Kjhn Plgr Kjhn Plgr Kjhn Plgr

    Dilmiltama 2 - 23 - 11 - 14 -

    Dilmilti I Medan 23 - 124 - 121 - 26 -

    Dilmil I-01 Banda Aceh 88 - 198 26 235 23 51 3

    Dilmil I-02 Medan 77 2 208 12 237 14 48 -

    Dilmil I-03 Padang 17 - 93 21 98 21 12 -

    Dilmil I-04 Palembang 38 - 212 122 215 119 35 3

    Dilmil I-05 Pontianak 7 - 50 6 48 5 9 1

    Dilmil I-06 Banjarmasin 17 - 35 45 23 24 29 21

    Dilmil I-07 Balikpapan 11 - 50 14 50 14 11 -

    Dilmilti II Jakarta 65 - 117 3 97 - 85 3

    Dilmil II-08 Jakarta 235 - 493 76 286 76 442 -

    Dilmil II-09 Bandung 22 - 218 94 192 94 48 -

    Dilmil II-10 Semarang 18 2 85 59 78 61 25 -

    Dilmil II-11 Yogyakarta 20 - 95 16 94 16 21 -

    Dilmilti III Surabaya 49 1 115 2 117 3 47 -

    Dilmil III-12 Surabaya 41 19 288 87 257 106 72 -

    Dilmil III-13 Madiun 15 - 52 25 53 25 14 -

    Dilmil III-14 Denpasar 2 - 61 14 52 14 11 -

    Dilmil III-15 Kupang 5 - 38 - 35 - 8 -

    Dilmil III-16 Makassar 34 - 207 60 187 57 54 3

    Dilmil III-17 Manado 21 - 94 9 90 9 25 -

    Dilmil III-18 Ambon 5 - 110 20 83 20 32 -

    Dilmil III-19 Jayapura 47 - 121 75 108 75 60 -

    Jumlah 859 24 3087 786 2767 776 1179 34

  • 46

    3. Perkara dari Pengadilan Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

    Pengadilan Sisa Akhir

    Tahun 2007 Masuk

    Tahun 2008 Diputus

    Tahun 2008 Sisa Akhir

    Tahun 2008 Ggtn Bdg Ggtn Bdg Ggtn Bdg Ggtn Bdg

    Pengadilan TUN Tingkat Banding

    20 155 32 595 42 555 15 195

    Pengadilan TUN

    367 - 1290 - 1162 - 495 -

    Jumlah 387 155 1322 595 1204 555 510 195

    4. Daftar Rincian Perkara dari masing-masing Pengadilan Tata Usaha

    Negara

    Pengadilan Sisa Akhir

    Tahun 2007 Masuk

    Tahun 2008 Diputus

    Tahun 2008 Sisa Akhir

    Tahun 2008 Ggtn Bdg Ggtn Bdg Ggt Bdg Ggtn Bdg

    PT TUN MEDAN - 19 - 110 - 98 - 31

    PTUN Banda Aceh 1 - 20 - 17 - 4 -

    PTUN Medan 26 - 86 - 77 - 35 -

    PTUN Padang 8 - 24 - 25 - 7 -

    PTUN Pekanbaru 27 - 55 - 66 - 16 -

    PTUN Jambi 2 - 15 - 13 - 4 -

    PTUN Bengkulu 1 - 20 - 16 - 5 -

    PTUN Palembang 5 - 30 - 28 - 7 -

    PTUN Bdr. Lampung 3 - 24 - 21 - 6 -

    PT. TUN JAKARTA 20 85 37 260 42 232 15 113

    PTUN Jakarta 68 - 209 - 191 - 86 -

    PTUN Bandung 44 - 125 - 130 - 39 -

    PTUN Banjarmasin 2 - 40 - 22 - 20 -

    PTUN Pontianak 21 - 65 - 42 - 44 -

    PTUN Samarinda 18 - 50 - 45 - 23 -

    PTUN Palangkaraya 1 - 13 - 9 - 5 -

    PT. TUN SURABAYA - 18 - 142 - 130 - 30

    PTUN Surabaya 45 - 143 - 152 - 36 -

    PTUN Semarang 12 - 64 - 45 - 31 -

    PTUN Yogyakarta 3 - 13 - 8 - 8 -

    PTUN Denpasar 10 - 10 - 19 - 1 -

    PTUN Mataram 6 - 40 - 32 - 14 -

    PTUN Kupang 4 - 20 - 18 - 6 -

    PT. TUN MAKASSAR - 33 - 63 - 95 - 21

    PTUN Makassar 31 - 75 - 87 - 19 -

    PTUN Manado 9 - 27 - 25 - 11 -

    PTUN Kendari 4 - 51 - 16 - 39 -

    PTUN Palu 4 - 30 - 29 - 5 -

    PTUN Ambon 10 - 27 - 18 - 19 -

    PTUN Jayapura 2 - 14 - 11 - 5 -

  • 47

    JUMLAH 387 155 1327 595 1204 555 510 195

    5. Daftar Laporan Biaya Perkara dari lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara

    Pengadilan TUN Saldo Awal Jml Masuk Jml Kembali Jml Keluar Saldo Akhir

    1 Bali 24,238,150 3,010,000 1,516,000 3,158,500 13,464,300

    2 Bandar Lampung 1,416,000 1,700,000 437,5 735 6,578,900

    3 Bengkulu 5,247,750 0 434 115 11,847,900

    4 DI Yogjakarta 1,951,000 2,527,000 0 2,277,000 2,177,000

    5 DKI Jakarta 245,177,700 180,859,850 10,950,000 191,190,850 254,663,700

    6 Irian Jaya 9,304,550 8,300,000 1,750,000 1,444,000 15,845,550

    7 Jambi 9,501,100 3,741,000 1,212,800 1,613,500 8,880,300

    8 Jawa Barat 106,513,600 45,350,000 16,767,000 0 139,100,100

    9 Jawa Tengah 101,368,400 5,500,000 555,6 7,138,600 94,073,700

    10 Jawa Timur 98,001,100 20,150,000 2,102,100 9,417,500 95,514,750

    11 Kalimantan Barat 49,644,295 7,000,000 3,952,000 14,305,350 49,644,295

    12 Kalimantan Selatan 16,651,307 4,300,000 1,471,257 1,783,550 17,696,500

    13 Kalimantan Tengah 2,402,000 0 0 0 0

    14 Kalimantan Timur 28,323,925 3,300,000 679,7 4,159,300 33,974,064

    15 Maluku 6,437,000 1,220,000 268 1,149,000 7,796,800

    16 NAD 0 0 0 0 0

    17 Nusa Tenggara Barat 25,371,200 2,850,000 811 2,640,306 23,494,994

    18 Nusa Tenggara Timur 4,594,100 2,037,600 237,6 331 5,848,100

    19 Riau 0 0 0 0 0

    20 Sulawesi Selatan 121,463,390 23,780,500 4,511,000 5,301,300 168,950,040

    21 Sulawesi Tengah 3,488,150 7,950,000 976 1,960,000 8,522,150

    22 Sulawesi Tenggara 18,929,550 500 444 1,588,000 18,929,550

    23 Sulawesi Utara 44,781,500 3,450,000 0 4,901,000 46,860,500

    24 Sumatera Barat 15,962,100 350 368,6 -220,5 13,412,550

    25 Sumatera Selatan 20,570,200 4,270,000 1,062,000 1,783,000 20,570,200

    26 Sumatera Utara 38,383,400 6,800,000 2,267,000 1,333,000 9,600,000

    TOTAL 999,721,467 338,945,950 52,773,157 258,104,256 1,067,445,943

    http://belajarforex.com/ma/kordinator/laporan_summary.php?cmbTahun=2008&order=DESC&orderby=ta.anggaranhttp://belajarforex.com/ma/kordinator/laporan_summary.php?cmbTahun=2008&order=DESC&orderby=jumlah_masukhttp://belajarforex.com/ma/kordinator/laporan_summary.php?cmbTahun=2008&order=DESC&orderby=jumlah_kembalihttp://belajarforex.com/ma/kordinator/laporan_summary.php?cmbTahun=2008&order=DESC&orderby=jumlah_keluarhttp://belajarforex.com/ma/kordinator/laporan_summary.php?cmbTahun=2008&order=DESC&orderby=jumlah_saldo

  • 48

    BAB V

    PENGAWASAN INTERNAL

    A. Pengawasan Dalam Rangka Pembinaan

    Berangkat dari kenyataan bahwa penyelenggara kegiatan operasional

    merupakan mahluk yang tidak sempurna dan secara inheren memiliki

    keterbatasan baik dalam arti interpretasi makna suatu rencana, kemampuan,

    pengetahuan maupun keterampilan, artinya dengan itikad yang paling baik,

    dedikasi dan loyalitas yang tinggi dengan pengerahan kemampuan mental

    dan fisik sekalipun, para penyelenggara kegiatan operasional mungkin saja

    berbuat khilaf dan kesalahan. Untuk mencegah faktor-faktor sebagaimana

    tersebut diatas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer yang

    membawahi 5 (lima) unit kerja setingkat eselon II, 15 (lima belas) Unit kerja

    eselon III dan 46 (empat puluh enam) unit kerja setingkat eselon IV

    senantiasa menerapkan pengawasan melekat (W askat) pada unit kerja yang

    ada dilingkungan Direktorat Jenderal Bad