laporan tutorial

Upload: erwika

Post on 16-Oct-2015

132 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Laporan Tutorial

TRANSCRIPT

Skenario 5 :Kepala Puskesmas Sukamajudr.Lala baru ditempatkan di puskesmas Sukamaju di kecamatan Sumber Waras, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan. dr.Lala merasa sangat bangga di tempatkan di Puskesmas tersebut karena sebagai provider Primary Care merupakan ujung tombak sistem pelayanan kesehatan yang berdasarkan sistem kesehatan nasional. Untuk memulai tugasnya,dr.Lala mulai menyusun rencana program puskesmas dan menetapkan target-target yang ingin dicapai tahun ini. Secara periodik, dr.Lala melakukan pengontrolan pelaksanaan program, dan mengevaluasinya di akhir masa pelaksanaan program. Hal ini dirasa harus dilakukan dalam rangka penjaminan mutu puskesmas yang dipimpinnya.Dalam melaksanakan program Puskesmas, tidak hanya dilakukan oleh staf Puskesmas, tetapi juga peran serta masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk hal ini Puskesmas aktif melakukan penggerakan masyarakat,dan pembinaan kader kesehatan baik secara rutin maupun insidental.Untuk membiayai program-program Puskesmas, terdapat beberapa sumber pendanaan, yaitu APBN, APBD dari otonomi daerah. ASKES dan Jamsostek, yang bekerjasama dengan Puskesmas menjamin kesehatan masyarakat dengan sistem pra upaya. Pembayaran pelayanan kesehatan di Puskesmas saat ini tidak dilakukan dengan cara fee for service, karena propinsi Lampung,khususnya Kabupaten Way Kanan sudah menerapkan universal coverage bagi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

Step 1Sistem Kesehatan Nasional: Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.Evaluasi program: Rentetan kegiatan yang didisain untuk menilai keberhasilan dengan cara membandingkan dengan standar yang telah ditetapkanPembiayaan kesehatan: Sejumlah dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan dan/ atau menyelenggarakan pelayanan kesehatanPenjaminan mutukesehatan: Proses penetapan dan pemenuhan standar mutupengelolaan pelayanan kesehatan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperolehkepuasan

Universal coverage: Cakupan universal (disebut juga cakupan semesta atau universal coverage) merupakan sistem kesehatan di mana setiap warga di dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang bermutu dan dibutuhkan, dengan biaya yang terjangkau

Step 2

1. Fungsi dan kedudukan Primary Care (Puskesmas) dalam Sistem Kesehatan Nasional2. Program puskesmas3. Manajemen puskesmas4. Tujuan dan cara evaluasi program puskesmas5. Program jaminan mutu6. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat7. Jenis pembiayaan pelayanan kesehatan

Step 31. Kedudukan Puskesmas dalam Sistem Keamanan Nasional sebagai sarana pelayanan kesehatan (perorangan dan masyarakat) strata pertama.2. Program puskesmas1) Upaya Kesehatan Wajib Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di wilayah Indonesia. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah: a. Upaya Promosi Kesehatan b. Upaya Kesehatan Lingkungan c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana d. Upaya Perbaikan Gizi e. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular f. Upaya Pengobatan 2) Upaya Kesehatan Pengembangan Upaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada, yakni: a. Upaya Kesehatan Sekolah b. Upaya Kesehatan Olah Raga c. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat d. Upaya Kesehatan Kerja e. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut f. Upaya Kesehatan Jiwa g. Upaya Kesehatan Mata h. Upaya Kesehatan Usia Lanjut i. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional

3. Manajemen puskesmasA. PerencanaanB. Pelaksanaan dan pengendalian ( termasuk kendali mutu dan kendali biaya)1. Pengorganisasian 2. Penyelenggaraan 3. Pemantauan, meliputi jangkauan & mutu; menggunakan data dari SIMPUS 4. Penilaian; sumber data utama SIMPUSC. Pengawasan dan pertanggungjawaban

4. Tujuan dan cara evaluasi program puskesmasa. Tujuan evaluasi adalah untuk menilai apa yang sudah dicapai dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada.b. Cara evaluasi :1. Kuantitatif Melalui survei masyarakat Memberikan gambaran tentang perubahan yang terjadi karena intervensi dan besarnya perubahan2. Kualitatif Memberikan gambaran tentang program dan sasaran program Menggambarkan dinamika pelaksanaan program, sehingga berguna untuk menilai keunggulan dan kelemahan program program dapat direvisi Bermanfaat untuk mereplikasi program di tempat lain Cara FGD, observasi, wawancara, dokumen yang ada

5. Program Jaminan MutuProgram jaminan mutu adalah suatu upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, obyektif dan terpadu dalam menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia, menilai hasil yang dicapai dan menyusun saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan.Dimensi mutu : Efektifitas ( effectiveness ) Efisiensi ( efficiency ) Kompetensi teknik ( technical competence ) Aman ( safety ) Akses ( accessibility ) Hubungan inter personal ( interpersonal relationship ) Kesinambungan ( continuity ) Kenyamanan ( amenity ) Informasi (Informatif) Ketepatan waktu (Ontime)

6. JPKM merupakan cara pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan sebagai suatu usaha bersama guna mengefektifitaskan dan mengefisienkan pembiayaan yang sebagian besar kurang lebih 70% sudah berasal dari masyarakat.Jadi, pengembangan JPKM sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dengan lebih memusatkan peran pemerintah untuk mengatur, membina dan menciptakan iklim yang semakin mendorong peningkatan peran serta masyarakat itu.

7. Pembiayaan kesehatan1. Fee for service (out of pocket)2. Pembiayaan kesehatan pra upaya

Step 41. Kedudukan Puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya dengan Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota dan Sistem Pemerintah Daerah:1) Sistem Kesehatan NasionalKedudukan puskesmas dalam Sistem Kesehatan Nasional adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.2) Sistem Kesehatan Kabupaten/KotaKedudukan puskesmas dalam Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten/kota di wilayah kerjanya.3) Sistem Pemerintah DaerahKedudukan puskesmas dalam Sistem Pemerintah Daerah adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang merupakan unit struktural Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan.4) Antar Sarana Pelayanan Kesehatan Strata PertamaDi wilayah kerja puskesmas terdapat berbagai organisasi pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta seperti praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek bidan, poliklinik dan balai kesehatan masyarakat. Kedudukan puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama ini adalah sebagai mitra. Di wilayah kerja puskesmas terdapat pula berbagai bentuk upaya kesehatan berbasis dan bersumber daya masyarakat seperti posyandu, polindes, pos obat desa dan pos UKK. Kedudukan puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan berbasis dan bersumberdaya masyarakat adalah sebagai pembina.

2. Program puskesmasUntuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui puskesmas, yakni terwujudnya Kecamatanm Sehat Menuju Indonesia Sehat, puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang keduanya jika ditinjau dari sistem kesehatan nasional merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi dua yakni:1) Upaya Kesehatan WajibUpaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di wilayah Indonesia.Upaya kesehatan wajib tersebut adalah:a. Upaya Promosi Kesehatanb. Upaya Kesehatan Lingkunganc. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencanad. Upaya Perbaikan Gizie. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menularf. Upaya Pengobatan2) Upaya Kesehatan PengembanganUpaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada, yakni:a. Upaya Kesehatan Sekolahb. Upaya Kesehatan Olah Ragac. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakatd. Upaya Kesehatan Kerjae. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulutf. Upaya Kesehatan Jiwag. Upaya Kesehatan Matah. Upaya Kesehatan Usia Lanjuti. Upaya Pembinaan Pengobatan TradisionalUpaya laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat serta upaya pencatatan dan pelaporan tidak termasuk pilihan karena ketiga upaya ini merupakan pelayanan penunjang dari setiap upaya wajib dan upaya pengembangan puskesmas.

Perawatan kesehatan masyarakat merupakan pelayanan penunjang, baik upaya kesehatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan. Apabila perawatan kesehatan masyarakat menjadi permasalahan spesifik di daerah tersebut, maka dapat dijadikan sebagai salah satu upaya kesehatan pengembangan.

Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat pula bersifat upaya inovasi, yakni upaya lain di luar upaya puskesmas tersebut di atas yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan dan pelaksanaan upaya inovasi ini adalah dalam rangka mempercepat tercapainya visi puskesmas.

Pemilihan upaya kesehatan pengembangan ini dilakukan oleh puskesmas bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan masukan dari BPP. Upaya kesehatan pengembangan dilakukan apabila upaya kesehatan wajib puskesmas telah terlaksana secara optimal, dalam arti target cakupan serta peningkatan mutu pelayanan telah tercapai. Penetapan upaya kesehatan pengembangan pilihan puskesmas ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dalam keadaan tertentu, upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat pula ditetapkan sebagai penugasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Apabila puskesmas belum mampu menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan, padahal menjadi kebutuhan masyarakat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggunjawab dan wajib menyelenggarakannya. Untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu dilengkapi dengan berbagai unit fungsional lainnya.Dalam keadaan tertentu, masyarakat membutuhkan pula pelayanan rawat inap. Untuk ini di puskesmas dapat dikembangkan pelayanan rawat inap tersebut, yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan berbagai persyaratan tenaga, sarana dan prasarana sesuai standar yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, di beberapa daerah tertentu telah muncul pula kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan medik spesialistik. Dalam keadaan ini, apabila ada kemampuan, di puskesmas dapat dikembangkan pelayanan medik spesialistik tersebut, baik dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap. Keberadaan pelayanan medik spesialistik di puskesmas hanya dalam rangka mendekatkan pelayanan rujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Status dokter dan atau tenaga spesialis yang bekerja di puskesmas dapat sebagai tenaga konsulen atau tenaga tetap fungsional puskesmas yang diatur oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Perlu diingat meskipun puskesmas menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik dan memiliki tenaga medis spesialis, kedudukan dan fungsi puskesmas tetap sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayaan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

3. Manajemen PuskesmasUntuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas penyelenggaraan puskesmas, perlu ditunjang oleh manajemen puskesmas yag baik. Manajemen puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh puskesmas membentuk fungsi-fungsi manajemen. Ada tiga fungsi manajemen pusksesmas yang dikenal yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian, serta Pengawasan dan Pertanggungjawaban. Semua fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan.A. PerencanaanPerencanaan adalah proses penyusunan rencana tahunan puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja pusksesmas. Rencana tahunan puskesmas dibedakan atas dua macam. Pertama, rencana tahunan upaya kesehatan wajib. Kedua, rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan.1. Perencanaan Upaya Kesehatan WajibJenis upaya kesehatan wajib adalah sama untuk setiap puskesmas, yakni Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular serta Pengobatan.2. Perencanaan Upaya Kesehatan PengembanganJenis upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada, atau upaya inovasi yang dikembangkan sendiri. Upaya laboratorium medik, upaya laboratorium kesehatan masyarakat dan pencatatan dan pelaporan tidak termasuk pilihan karena ketiga upaya ini merupakan upaya penunjang yang harus dilakukan untuk kelengkapan upaya-upaya puskesmas.B. Pelaksanaan dan pengendalianPelaksanaan dan pengendalian adalah proses penyelenggaraan, pemantauan serta penilaian terhadap penyelenggaraan rencana tahunan puskesmas, baik rencana tahunan upaya kesehatan wajib maupun rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan, dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja puskesmas.C. Pengawasan dan pertanggungjawabanPengawasan danpertanggungjawaban adalah proses memperoleh kepastian atas kesesuaian penyelenggaraan dan pencapaian tujuan puskesmas terhadap rencana dan peraturan perundangan undangan serta kewajiban yang berlaku. Untuk terselenggaranya pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan kegiatan sebagai berikut:1. PengawasanPengawasan dibedakan atas dua macam yakni pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh atasan langsung. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan kabupaten/kota serta berbagai institusi pemerintah terkait. Pengawasan mencakup aspek administratif, keuangan dan teknis pelayanan. Apabila pada pengawasan ditemukan adanya penyimpangan, baik terhadap rencana, standar, peraturan perundangan-undangan maupun berbagai kewajiban yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2. PertanggungjawabanPada setiap akhir tahun anggaran, kepala puskesmas harus membuat laporan pertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelaksanaan kegiatan, serta perolehan dan penggunaan berbagai sumberdaya termasuk keuangan. Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk masyarakat melalui Badan Penyantun Puskesmas. Apabila terjadi penggantian kepala puskesmas, maka kepala puskesmas yang lama diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban masa jabatannya.

4. Jenis Evaluasi program Green (1980)1) Process evaluation Menilai pelaksanaan program kualitas instruktur, kualitas media, kesesuaian perencanaan dgn yang dilaksanakan (waktu, jumlah kegiatan, jumlah sasaran) Data diperoleh dari laporan rutin,observasi, wawancara Tidak dapat menilai perubahan perilaku, kemampuan maupun status sasaran Berguna untuk monitoring (mudah dan murah) Sering digunakan2) Impact evaluation Menilai perubahan sikap maupun perilaku Mahal, sulit dan jarang dilakukan3) Outcome evaluation Menilai perubahan status kesehatan maupun perubahan status Paling bermanfaat, walaupun paling mahal Jarang dilakuakn karena sulit menilai perubahan status kesehatan karena program yang dijalankan

Pelaksanaan Evaluasi (Problem Solving Care)

Menetapkan masalah dan prioritas Menetapkan penyebab dan prioritas penyebab Menetapkan cara dan prioritas cara penyelesaian masalah Melaksanakan prioritas cara penyelesaian masalah Menilai hasil pelaksanaan cara penyelesaian masalah Menyusun saran tindak lanjut

5. Program Jaminan MutuSyarat Program Menjaga mutu Bersifat Khas Mampu melaporkan setiap penyimpangan Fleksibel dan berorientasi pada masa depan Mencerminkan dan sesuai dengan keadaanorganisasi Mudah dilaksanakan Mudah dimengertiManfaat program jaminan mutu Lebih meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan lebih meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan lebih meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melindungi pelaksana pelayanan kesehatan dari kemungkinan gugatan hukum

Bentuk Program Menjaga Mutu1. Program menjaga mutu prospektif Yang diselenggarakansebelum pelayanankesehatan. Perhatian utama pada :a. Standar masukanb. Standar lingkungan

2. Program menjaga mutu konkuren Diselenggarakan bersamaan dengan pelayanan kesehatan Perhatian utama pada standar proses, memantau dan menilai tindakanmedis dan non medis yang dilakukan. Apabila kedua tindakan tersebut tidaksesuai dgn standar yg telahditetapkan, maka berarti pelayanankesehatan yg diselenggarakan kurangbermutu Proram menjaga mutu ini paling sulit dilaksanakan, hal ini antara lain disebabkan karena ada faktor tenggang rasa antara sesama teman sejawat yang dinilai

3. Program menjaga mutu retrospektif Diselenggarakan setelah selesainya pelayanan kesehatan Perhatian utama pada standar keluaran Jika penampilan tersebut di bawah standar yang telah ditetapkan maka berarti pelayanan kesehatan yang diselenggarakan kurang bermutu

6. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat JPKM merupakan model jaminan kesehatan pra-bayar yang mutunya terjaga dan biayanya terkendali, JPKM dikelola oleh suatu badan penyelenggara ( bapel ) dengan menerapkan jaga mutu dan kendali biaya. Masyarakat yang ingin menjadi peserta/anggota mendaftarkan diri dalam kelompok-kelompok ke bapel dengan membayar iruan di muka. Peserta akan memperoleh pelayanan kesehatan paripurna dan berjenjang dengan pelayanan tingkat pertama sebagai ujung tombak, yang memenuhi kebutuhan utama kesehatannya dengan mutu terjaga dan biaya terjangkau. Pemberi pelayanan kesehatan ( PPK ) adalah bagian dari jaringan pelayanan kesehatan yang dikontrak dan dibayar praupaya/di muka oleh bapel, sehingga terdorong untuk memberikan pelayanan paripurna yang terjaga mutu dan terkendali biayanya. Jaringan pelayanan berjenjang terdiri atas pelayanan tingkat pertama/Primer, sekunder dan tertier. Pemberi pelayanan tingkat pertama (PPK-1) dapat berupa dokter umum/dokter keluarga, dokter gigi, bidan praktek, puskesmas, balkesmas, maupun klinik yang dikontrak oleh bapel JPKM yang bersangkutan. Selanjutnya bila diperlukan akan dirujuk ke tingkat sekunder (PPK-2), yakni praktek dokter spesialis, kemudian dapat dilanjutkan ke tingkat tertier ( PPK-3 ) yaitu pelayanan spesialistik di rumah sakit untuk pemeriksaan atau rawat inap.

7. Pembiayaan kesehatanUntuk melindungi warga terhadap risiko finansial dibutuhkan sistem pembiayaan kesehatan pra-upaya (prepaid system), bukan pembayaran pelayanan kesehatan secara langsung (direct payment, out-of-pocket payment, dan fee-for-service). Dalam prepaid system terdapat pihak yang menjamin pembiayaan kesehatan warga sebelum warga sakit dan menggunakan pelayanan kesehatan. Jadi sistem pra-upaya berbeda dengan pembayaran langsung yang tidak menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan sebelum warga sakit dan menggunakan pelayanan kesehatan (WHO, 2005).

Sejumlah faktor mempengaruhi kecepatan transisi menuju cakupan universal (WHO, 2005):

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi meningkatkan kemampuan warga dalam memberikan kontribusi kepada skema pembiayaan kesehatanPertumbuhan sektor formal memudahkan penilaian pendapatan dan pengumpulan kontribusi (revenue collection)Ketersediaan tenaga terampil mempengaruhi kemampuan pengelolaan sistem asuransi kesehatan berskala nasionalPenerimaan konsep solidaritas oleh masyarakat mempengaruhi kemampuan penghimpunan (pooling) dana/ kontribusi asuransi dan integrasi berbagai skema asuransi kesehatanEfektivitas regulasi pemerintah pada sisi pembiayaan maupun penyediaan pelayanan kesehatan dalam sistem asuransi/ pra-upayaTingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pemerintah mempengaruhi partisipasi.

Step 50. Sebutkan dan jelaskan tentang jenis-jenis pembiayaan Kesehatan0. Apa tujuan dari program pokok Puskesmas ?0. Bagaimana proses manajemen Puskesmas ?0. Bagaimana penjaminan mutu dalam pelayanan kesehatan?0. Apa prinsip Asuransi Kesehatan?0. Apa perbedaan asuransi wajib dan asuransi sukarela?0. Bagaimana teknikpergerakan masyarakat dalam rangka mendukung Program Puskesmas?

Step 6Azwar Azrul. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga, Jakarta :Binarupa Aksara.Bambang Hartono . PELATIHAN TEKNIK PENGGERAKAN MASYARAKATDLM RANGKA PENGEMBANGAN DAERAH PERCONTOHANPROMOSI KESEHATAN DI PROVINSI TAHUN 2006Departemen Kesehatan RI. 1991. Pedoman Kerja Puskesmas Jilid III. Jakarta : Depkes RIIsti Ilmiati Fujiati.Slide SISTEM KAPITASI DALAM PEMBIAYAAN PELAYANAN DOKTER KELUARGA.Murti Bhisma. 2000. Dasar-dasar Asuransi Kesehatan, Jakarta: Kanisius.Ratnasari, Maya. PENERAPAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KINERJA (PMK) KLINIK BAGI PERAWAT DAN BIDAN PADA SISTEM REMUNERASI.FKUI 2010.WHO (2005). Achieving universal health coverage: Developing the health financing system. Technical brief for policy-makers. Number 1, 2005. World Health Organization, Department of Health Systems Financing, Health Financing Policy.http://www.lrckesehatan.net/pedoman/ped-DIKLAT-JAMU-PUSK.htmhttp://www.ptaskes.com/read/askespjkmu

Step 71. Pembiayaan KesehatanBiaya kesehatan adalah besarnya dana yg harus disediakan untuk menyelengarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yg diperlukan oleh perorangan,keluarga, kelompok dan masyarakat. Biaya kesehatan dapat berasal dari :1) Health provider (pemerintah,swasta);invesment cost dan operational cost2) Health consumer (out of pocket)3) Profit ,income health provider

Sumber biaya kesehatan,antara lain :1) Anggaran pemerintah-biaya kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.-tidak ditemukan pelayanan kesehatan swasta. 2) Sebagian ditanggung masyarakat.- Terdapat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dan waktu memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan.

Biaya kesehatan bermacam-macam tergantung dari jenis dan kompleksitas pelayanan kesehatan yg diselenggarakan dan atau yg dimanfaatkan, yaitu:1) Biaya pelayanan kedokteran, yakni biaya yg dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kedokteran yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta untuk mencegah penyakit. a. Sumber dana amat bervariasib. Dana tergantung kemampuan pemerintahc. Penyebaran dana ditentukan undangundang.d. Pengunaan dana kurang memperhatikan efektivitas-efisiensi.2) Biaya pelayanan kesehatan masyarakat

Banyak model pelayanan dan pembiayaan kesehatan didunia,antara lain Managed Care. Managed Care bertujuan memadukan fungsi pembiayaan melalui asuransi ,penyediaan pelayanan kesehatan,dan sekaligus pengendalian biaya.

HMO(Health Maintenance Organization=organisasi pemeliharan kesehatan) adalah salah satu bentuk Managed Care dan Indonesia memperkenalkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

Managed care adalah suatu bentuk asuransi kesehatan yang disusun berdasarkan jumlah anggota terdaftar (kapitasi) dengan kontrol mulai dari perencanaan pelayanan serta meliputi ketentuan : ada kontrak dengan PPK untuk pelayanan yang komprehensif, penekanan agar peserta tetap sehat sehingga utilisasi berkurang, unit layanan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan serta ada program peningkatan mutu layanan. Pembayaran jasa provider dilakukan dengan cara pembayaran dimuka (pre-payment) atau setelah pelayanan diberikan namun PPK tetap dapat mempertanggung-jawabkan baik biaya maupun kualitas layanan. JPKM merupakan salah satu bentuk managed care yang diterapkan di Indonesia saat ini. Ada empat pelaku JPKM, yaitu peserta, bapel, PPK dan Badan Pembina (Bapim). Pemerintah selaku Badan Pembina berperan sebagai regulator, dan berkewajiban membayar premi bagi masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa masyarakat miskin dibiayai negara.

Cara-cara pembiayaan kesehatan selain manage care,antara lain:1) Cara yang paling konvensional yaitu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dengan membayar Penyelenggara Pelayanan Kesehatan (PPK) secara tunai dari koceknya langsung. Terjadi transaksi langsung antara dokter-pasien, pembayaran jasa dokter dilakukan secara langsung setelah tindakan yang lebih berorientasi kuratif. Pada keadaan ini terjadi ketidakseimbangan informasi, pasien dalam posisi ignorance (tidak tahu), semua tindakan sangat ditentukan oleh provider (pemberi pelayanan), akibatnya biaya cenderung naik dan tidak terjangkau oleh masyarakat.

2) Sistem asuransi ganti rugi, dalam sistem ini hubungan dokter-pasien masih terjadi secara langsung namun pasien akan mendapatkan penggantian dari Badan Penyelenggara (Bapel) untuk pembiayaan pelayanan kesehatan yang dikeluarkannya. Pelayanan kesehatan cenderung kuratif dan penggunaanya cenderung naik, karena pasien merasa perlu memanfaatkan semaksimal mungkin hak penggantian biaya kesehatan yang dijanjikan bapel. Kadang-kadang diterapkan cost sharing (iur biaya) yang dapat memberatkan pasien.3) Sistem asuransi dengan tagihan provider , dengan sistem ini terjadi hubungan dokter-pasien dengan pembayaran jasa dokter oleh pihak ketiga yaitu bapel asuransi. Pelayanan cenderung kuratif dengan pembiayaan cenderung meningkat karena keleluasaan provider untuk memberikan sebanyak-banyaknya jasa termasuk yang sebetulnya kurang diperlukan.

Sistem pembiyaan yang tepat untuk suatu negara adalah sistem yang mampu mendukung tercapainya cakupan semesta. Cakupan semesta (universal coverage) merupakan sistem kesehatan di mana setiap warga masyarakat memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang bermutu dan dibutuhkan, dengan biaya yang terjangkau. Cakupan semesta mengandung dua elemen inti yakni :(1) Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga; (2) Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan (WHO, 2005).

Akses pelayanan kesehatan yang adil menggunakan prinsip keadilan vertikal. Prinsip keadilan vertikal menegaskan, kontribusi warga dalam pembiayaan kesehatan ditentukan berdasarkan kemampuan membayar (ability to pay), bukan berdasarkan kondisi kesehatan/ kesakitan seorang. Dengan keadilan vertikal, orang berpendapatan lebih rendah membayar biaya yang lebih rendah daripada orang berpendapatan lebih tinggi untuk pelayanan kesehatan dengan kualitas yang sama. Dengan kata lain, biaya tidak boleh menjadi hambatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan (needed care, necessary care).

Out-of-pocket payment, fee for service, direct paymentKetidakmampuan mengakses pelayanan kesehatan, pengeluaran kesehatan katastrofik (yaitu, pengeluaran kesehatan melebihi 40% kemampuan membayar rumahtangga), dan pemiskinan, berhubungan kuat dengan ketergantungan pada pembayaran langsung (out-of-pocket payment, fee for service, direct payment) sebagai cara pembiayaan sistem kesehatan (Xu et al., 2003)

Cara pembayaran langsung biasanya berbentuk fee for service (dipungut oleh pemberi pelayanan sektor pemerintah dan/ atau swasta), co-payment di mana asuransi tidak meliput semua biaya pelayanan, atau pengeluaran langsung dari pembelian obat. Karena itu tantangan terbesar untuk mencapai cakupan semesta adalah menemukan cara untuk berpindah dari pembayaran out-of-pocket menuju suatu bentuk pra-upaya. Untuk melindungi warga terhadap risiko finansial dibutuhkan sistem pembiayaan kesehatan pra-upaya (prepaid system), bukan pembayaran pelayanan kesehatan secara langsung. Tetapi solusi tersebut rumit. Masing-masing negara memiliki konteks ekonomi, sosial, dan politik yang berbeda, yang mempengaruhi sifat dan kecepatan pengembangan mekaanisme pra-upaya (Carrin et al., 2008).

Dalam prepaid system terdapat pihak yang menjamin pembiayaan kesehatan warga sebelum warga sakit dan menggunakan pelayanan kesehatan. Jadi sistem pra-upaya berbeda dengan pembayaran langsung yang tidak menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan sebelum warga sakit dan menggunakan pelayanan kesehatan (WHO, 2005).

Untuk mencapai tujuan cakupan semesta, elemen pembiayaan kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan implikasinya pada penyediaan pelayanan kesehatan. Kelebihan dan kekurangan pilihan sistem pengelolaan asuransi kesehatan nasional perlu dianalisis berdasarkan kriteria keadilan, efisiensi, dan daya tanggap (responsiveness), baik dalam aspek pembiayaan maupun penyediaan pelayanan kesehataan (Sreshthaputra dan Indaratna, 2001; WHO, 2005):

1) Keadilan (Equity): Keadilan dalam pembiayaan pelayanan kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan dengan kualitas yang sama bagi setiap warga 2) Efisiensi (Efficiency): Efisiensi penggunaan sumber daya, baik dalam administrasi danmanajemen dana asuransi maupun efisiensi penyediaan pelayanan kesehatan 3) Daya tanggap (Responsiveness): Daya tanggap sistem pembiayaan dan penyediaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi hak dan ekspektasi warga terhadap pelayanan kesehatan yang efektif, bermutu, dan dibutuhkan.

Sistem Kapitasi dalam manage care. Kapitasi berasal dari kata kapita yang berarti kepala. Sistem Kapitasi berarti cara perhitungan berdasarkan jumlah kepala yang terikat dalam kelompok tertentu. Kepala dalam hal ini berarti orang atau peserta atau anggota. Pembayaran bagi pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dengan Sistem Kapitasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh suatu Lembaga kepada PPK atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anggota lembaga tersebut, yaitu dengan membayar di muka sejumlah dana sebesar perkalian anggota dengan satuan biaya (unit cost) tertentu.

Dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan kapitasi adalah akurasi prediksi angka utilisasi (penggunaan pelayanan kesehatan) dan penetapan biaya satuan.Besaran angka kapitasi ini sangat dipengaruhi olehangka utilisasi pelayanan kesehatan dan jenis paket (benefit) asuransi kesehatan yang ditawarkan serta biaya satuan pelayanan.

Kapitasi = Angka utilisasi x Biaya satuan/unit cost

Angka utilisasi dapat diketahui dari berbagai laporan yang ada, umpamanya Susenas, atau dari Dinas Kesehatan setempat. Angka utilisasi dipengaruhi oleh:1) Karakteristik Populasi2) Sifat Sistem Pelayanan3) Manfaat yang ditawarkan4) Kebijakan asuransi

Utilisasi adalah: tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan yang dimiliki sebuah klinik/praktik. Dinyatakan dalam persen (prosentase) jumlah kunjungan per 100 orang di populasi tertentu (jumlah kunjungan/total populasi x 100%). Memberikan gambaran tentang: Kualitas pelayanan Risiko suatu populasi (angka kesakitan) Utilisasi tinggi menunjukkan: kualitas pelayanan buruk atau derajat kesehatan peserta buruk Penting untuk menghitung tarif atau kapitasi

Unit Cost adalah biaya rata-rata untuk setiap jenis pelayanan pada kurun waktu tertentu yang hanya dapat dihitung bila administrasi keuangan rapi (sistematis), sehingga dapat melihat pemasukan untuk setiap jenis pelayanan.Rumus: Jumlah pendapatan untuk setiap jenis pelayanan/jumlah kunjungan untuk pelayanan tersebut. Unit cost identik dengan tarif atau harga jual (harga pokok ditambah margin). Unit cost memberikan gambaran tentang: Efisiensi pelayanan Risiko biaya suatu populasi (beban biaya) Unit cost tinggi menunjukkan: Pelayanan tidak efisien atau populasi memiliki risiko biaya tinggi (banyak penyakit degeneratif)

Unit cost penting untuk menghitung tarif atau kapitasi,kontrol biaya dan ketaatan tim terhadap SOP yang telah disepakati berdasarkan Satuan biaya kapitasi ditetapkan perkiraan besarnya resiko gangguan kesehatan yang memerlukan pelayanan kesehatan di kalangan anggota lembaga pendanaan kesehatan tersebut dalam waktu tertentu.

Faktor-faktor yang menentukan satuan biaya kapitasi:1) Bentuk-bentuk gangguan/masalah kesehatan yang umumnya dialami anggota beserta prevalensisnya.2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk mengatasi gangguan kesehatan tersebut beserta tarifnya3) Tingkat penggunaan pelayanan kesehatan oleh anggota pelayanan kesehatan, dihitung angka/Dari setiap biaya kapitasi dengan mengalikan angka utilisasi tersebut dengan satuan biaya riil (real cost). Jumlah dari semua angka kapitasi yang didapat menjadi angka kapitasi rata-rata per peserta per bulan.

Manfaat sistem kapitasi,antara lain : Ada jaminan tersedianya anggaran untuk pelayanan kesehatan yang akan diberikan Ada dorongan untuk merangsang perencanaan yang baik dalam pelayanan kesehatan, sehingga dapat dilakukan : Pengendalian biaya pelayanan kesehatan per anggota Pengendalian tingkat penggunaan pelayanan kesehatan Efisiensi biaya dengan penyerasian upaya promotif-preventif dengan kuratif-rehabilitatif Rangsangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif dan efisien Peningkatan pendapatan untuk PPK yang bermutu Peningkatan kepuasan anggota yang akan menjamin tersedianya kesehatan masyarakatDiagnostic Related Group

DRG adalah suatu sistem pemberian imbalan jasa pelayanan kesehatan pada penyedia pelayanan kesehatan (PPK) yang ditetapkan berdasarkan pengelompokkan diagnosa penyakit. Diagnosis dalam DRG sesuai dengan ICD-9 CM (International Classification Disease Ninth Edition Clinical Modification) dan ICD-10. Dengan adanya ICD memudahkan dalam pengelompokkan penyakit agar tidak terjadi tumpang tindih. Pengelompokkan diagnosis ditetapkan berdasarkan dua prinsip yaitu clinical homogenity (pasien yang memiliki kesamaan klinis) dan resource homogenity (pasien yang menggunakan intensitas sumber-sumber yang sama untuk terapi / kesamaan konsumsi sumber daya). Alasan perlu adanya klasifikasi penyakit adalah bahwa rumah sakit memiliki banyak produk pelayanan kesehatan sehingga dengan adanya klasifikasi tersebut dapat menerangkan dari berbagai produk tersebut. Selain itu, dapat juga membantu klinisi dalam meningkatkan pelayanan, membantu dalam memahami pemakaian sumber daya dan menciptakan alokasi sumberdaya yang lebih adil, meningkatkan efisiensi dalam melayani pasien serta menyediakan informasi yang komparatif antar rumah sakit.

Syarat dalam keberhasilan implementasi DRG tergantung pada 3 C (coding, costing, dan clinical pathway).a. CodingProses terbentuknya tarif DRG tidak terlepas dari adanya peran dari sistem informasi klinik rekam medis. Tujuan rekam medis untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tertib administrasi adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga keberhasilan pelaksanaan DRG pun sangat tergantung dengan data pada rekam medis. Tak jauh berbeda dengan data dalam rekam medis, data dasar dalam INA-DRG terdiri dari 14 variabel, yaitu : 1) Identitas Pasien (Identification) (Nama pasien, Nomor Rekam Medis)2) Tanggal masuk RS (Admit Date)3) Tanggal keluar RS (Discharge Date)4) Lama Hari Rawat (LOS)5) Tanggal Lahir (Birth Date)6) Umur (tahun) ketika masuk RS (Admit Age In Year)7) Umur (hari) ketika masuk RS (Admit Age In Days)8) Umur (hari) ketika keluar RS (Discharge Age In Days)9) Jenis Kelamin (Gender)10) Status Keluar RS (Discharge Disposition)11) Berat Badan Baru Lahir (Birth Weight in Grams)12) Diagnosis Utama (Principal Diagnosis)13) Diagnosis Sekunder (Secondary Diagnosis) (komplikasi dan ko-morbiditi)14) Prosedur / Pembedahan Utama (Surgical Procedures)

b. CostingAda beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan pembiayaan untukDRG,yaitu:1) Top Down CostingMetode ini menggunakan informasi utama dari rekening atau data keuangan rumah sakit yang telah ada. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pengeluaran-pengeluaran rumah sakit yang terkait dengan penyediaan layanan rawat inap. Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan pengeluaran-pengeluaran tersebut ke masingmasing cost center seperti bangsal rawat inap (wards), gaji dan jasa medis tenaga medis dan paramedis (medical salaries), ruang operasi (operating room), bahan dan barang farmasi (pharmacy), radiologi (radiology), patologi (pathology), dan pekerja sosial serta unit-unit biaya lain yang terkait dengan penyediaan layanan Kesehatan.

2) Activity Based Costing (ABC)ABC adalah suatu metodologi pengukuran biaya dan kinerja atas aktivitas, sumber daya, dan objek biaya. ABC memilik dua elemen utama, yaitu pengukuran biaya (cost measures) dan pengukuran kinerja (performance measures). Sumber daya-sumber daya ditentukan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan, sedangkan aktivitas-aktivitas ditentukan berdasarkan kebutuhan yang digunakan oleh objek biaya. Konsep dasar ABC menyatakan bahwa aktivitas mengkonsumsi sumber daya untuk memproduksi sebuah keluaran (output), yaitu penyediaan layanan kesehatan. Melalui pemahaman konsep ABC tersebut di atas, keterkaitan antara service lines, tarif, sumber daya, dan biaya yang dikeluarkan penyedia sumber daya dalam kerangka interaksi antara pengguna layanan, rumah sakit, dan penyedia sumber daya.

c. Clinical PathwayClinical Pathway adalah dokumen perencanaan pelayanan kesehatan terpadu yang merangkum setiap langkah yang dilakukan pada pasien mulai masuk RS sampai keluar RS berdasarkan standar pelayanan medis, standar asuhan keperawatan, dan standar pelayanan tenaga kesehatan lainnya yang berbasis bukti dengan hasil yang dapat diukur. Tujuan clinical pathway antara lain memfasilitasi penerapan clinical guide dan audit klinik dalam praktik klinik, memperbaiki komunikasi dan perencanaan multidisiplin, mencapai atau melampaui standar mutu yang ada, mengurangi variasi yang tidak diinginkan dalam praktik klinik, memperbaiki komunikasi antara klinisi dan pasien, meningkatkan kepuasan pasien, identifikasi masalah, riset dan pengembangan.

Tujuan Diagnostic Related Group (DRG)a. Kontrol biaya.Jika biaya ditetapkan secara prospektif dan dibayar dengan tanpa melihat lama tinggal pasien, rumah sakit didorong untuk menghindari biaya yang tidak penting, khususnya jika ekses dari angka pembayaran melebihi biaya aktual yang optimal.

b. Jaminan mutuProgram jaminan mutu dijalankan terutama melalui pemanfaatan / utilization. Melalui data DRG yang berguna untuk evaluasi perawatan medis. Data akan memungkinkan bagi komite yang sesuai untuk membuat perbandingan untuk pembiayaan, beban/ongkos (charge), dan lama tinggal, dan pelayanan individual menurut kelompok penyakit antar rumah sakit. Permasalahan yang dicurigai dapat diuji lebih lanjut dengan informasi yang dibutuhkan, yang diperoleh melalui diagnosis dalam DRG.

c. PerencanaanInformasi berdasarkan DRG dapat berguna untuk berbagai macam keperluan / tujuan. Dalam beberapa hal, DRG dapat digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan staf tenaga medik dalam kasus-kasus tertentu akibat dari perubahan volume bauran casemix. Data DRG juga bisa digunakan sebagai informasi bagi pihak ketiga sebagai payer untuk membandingkan provider mana yang menghasilkan pelayanan pada unit cost yang paling rendah.

Beberapa keuntungan dari pengimplementasian metode DRG yaitu :a. Bagi rumah sakit yaitu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan mutu standar pelayanan kesehatan, memantau pelaksanaan program Quality Assurance, memudahkan mendapatkan informasi mengenai variasi pelayanan kesehatan, dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan kesehatan, dapat mempelajari proses pelayanan pasien, adanya rencana pelayanan pasien yang tepat, dan dapat dijadikan sebagai alat perencanaan anggaran rumah sakit.

b. Bagi pasien, yaitu memberikan prioritas pelayanan kesehatan berdasarkan tingkat keparahan penyakit, pasien menerima kualitas pelayanan kesehatan yang baik, mengurangi / meminimalkan risiko yang dihadapi pasien, dan mempercepat pemulihan dan meminimalkan kecacatan, serta kepastian biaya.

c. Bagi institusi kesehatan, yaitu dapat mengevaluasi dan membandingkan kinerja rumah sakit, benchmarking, area untuk audit klinis, mengembangkan kerangka kerja klinis dan alur pelayanan kesehatan (SOP), dan menstandardisasi proses pelayanan kesehatan di rumah sakit.

2. Program Pokok Puskesmas adalah upaya kesehatan wajib yaitu upaya berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta punya daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta wajib diselenggarakan puskesmas di wilayah Indonesia.Program tersebut merupakan program kesehatan dasar, yakni program minimal yang harus dilaksanakan oleh tiap Puskesmas, yang dikemas dalam basic six, yaitu:

1) Promosi KesehatanUpaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat adalah program yang ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain meliputi:a. Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).b. Pengembangan upaya kesehatan bersumber dari masyarakat (seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah).c. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.d. Peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JKPM) secara kapitasi dan pra upaya terutama bagi keluarga miskin.e. Peningkatan pendanaan operasional Puskesmas dan revitalisasi Puskesmas sebagai Pusat Promotive dan Preventive bidang kesehatan.

2) Kesehatan lingkunganUpaya Kesehatan Lingkungan adalah program untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat melalui pengembangan sistem kesehatan kewilayahan untuk menggerakkan pembangunan lintas-sektor berwawasan kesehatan. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain :a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar;b. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan;c. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungand. Pengembangan wilayah sehat.Untuk melaksanakan upaya kesehatan lingkungan ini, Puskesmas membentukSeksi Penyehatan Lingkungan yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan penyehatan lingkungan. Fungsi Seksi Penyehatan lingkungan antara lain : Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pembinaan di Tempat-tempat Umum, Lingkungan Pemukiman, Lingkungan Kerja perusahaan, pengendalian vektor penyakit, pengawasan kualitas air bersih dan air minum; Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data pembinaan di Tempat-tempat Umum, Lingkungan Pemukiman, Lingkungan Kerja perusahaan, pengendalian vektor penyakit, pengawasan kualitas air bersih dan air minum; Pelaksanaan kegiatan pembinaan di Tempat-tempat Umum, Lingkungan Pemukiman, Lingkungan Kerja perusahaan, pengendalian vektor penyakit, pengawasan kualitas air bersih dan air minum; Pemberian petunjuk pembuatan sarana sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan dengan pembuatan percontohan; Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga lainnya terkait pembinaan di Tempat-tempat Umum, Lingkungan Pemukiman, Lingkungan Kerja Perusahaan, pengendalian vektor penyakit, pengawasan kualitas air bersih dan air minum;Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.

3) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk Keluarga Berencana (KB)Pelaksanaan usaha-usaha KIA, dilakukan oleh balai-balai KIA diseluruh tanah air Indonesia, dengan kegiatan sebagai berikut:a. Pemeriksaan bayi samapi umur 1 tahun.b. Pemeriksaan ibu waktu hamil, dan setelah melahirkan.c. Pemeriksaan anak sampai umur 6 tahun (termasuk taman kanak-kanak).d. Pertolongan persalinan di klinik-klinik bersalin/BKIA/Rumah Sakit bai fasilitas dari pemerintah maupun dari swasta.e. Pemberian suntikan imunisasi dasar dan ulangan.f. Pemberian pengobatan untuk penyakit-penyakit ringan.g. Penyuluhan gizi untuk meningkatkan status gizi ibu, bayi, dan balita.h. Pemberian pendidikan kesehatan masyarakat, antara lain berupa kursus dukun bayi dsb.i. Pencegahan dehidrasi pada anak-anak yang menderita penyakit berak berak encret (mencret)/diare, dan mencegah timbulnya penyakit karena kekurangan vitamin, karbohidrat, protein dsb.j. Berkunjung ke rumah untuk kegiatan yang sama di luar BKIAk. Pelayanan keluarga berencana di tempat-tempat yang sudah memungkinkan untuk pelaksanaannya.l. Pelayanan Keluarga Berencana di tempat-tempat yang sudah memungkinkan untuk pelaksanaannya.m. Mengadakan hubungan dengan masyarakat, pamongpraja, muspida, instansi-instansi pemerintah lainnya.

4) Perbaikan GiziTujuan upaya perbaikan gizi adalah untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain:a. Pengukuran dan pemantauan status Gizi masyarakat (pelacakan kasus gizi buruk, pemantauan status gizi, pengukuran KEB dan lila bumil, pengukuran indeks masa tubuh (IMT) wanita usia subur, pengukuran tinggi badan anak sekolah, GAKY, kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya);b. Perbaikan status gizi masyarakat ( pengadaan pemberian makanan tambahan, pengadaan vitamin A, Fe, rujukan kasus gizi buruk, penanggulangan gizi lebih serta pendistribusiannya);c. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi (SKPG,UPGK,gizi institusi, pemetaan daerah rawan gizi);d. Pengawasan pelayanan gizi masyarakat;e. Peningkatan SDM petugas gizi ;

5) Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)Upaya kesehatan yang dilakukan diantaranya : Melaksanakan sistem kewaspadaan dini (SKD) / pengamatan penyakit. Melaksanakan imunisasi. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue. Pencegahan dan pemberantasan penyakit tuberculosis. Pencegahan dan penanggulangan penyakit Pnemonia pada Balita. Pencegahan dan penanggulangan penyakit Diare pada Balita. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV / AIDS. Eliminasi penyakit kusta. Eradikasi polio, Eliminasi Tetanus Neonnatorum dan Reduksi Campak.

Untuk melaksanakan program ini,Puskesmas membentuk Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi : Perencanaan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan pencegahan dan pemberantasan penyakit bersumber pada binatang, penyakit menular langsung, penyakit menular tertentu dan penyakit tidak menular serta kejadian luar biasa penyakit dan wabah; Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit bersumber pada binatang , penyakit menular langsung, penyakit menular tertentu dan penyakit tidak menular serta kejadian luar biasa penyakit dan wabah. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi /lembaga terkait; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.

6) Pengobatan DasarUpaya pengobatan dasar di Puskesmas adalah segala bentuk pelayanan pengobatan yang diberikan kepada seseorang untuk menghilangkan penyakit atau gejala-gejalanya, dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan cara dan teknologi yang khusus untuk keperluan tersebut.Tujuan Upaya pengobatan diantaranya :a. Umum : meningkatkan derajat kesehatan perorangan dan masyarakat di Indonesiab. Khusus : Terhentinya proses perjalanan penyakit yang diderita seseorang. Berkurangnya penderitaan karena sakit. Tercegahnya dan berkurangnya kecacatan. Merujuk penderita ke fasilitas diagnose dan pelayanan yang lebih canggih bila perlu.

Kegiatannya mencakup :a. Melakukan diagnosis sedini mungkin b. Melaksanakan tindakan pengobatanc. Melakukan rujukan bila dipandang perluProgram ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kosmetika. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:1. Peningkatan ketersediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan diseluruh Puskesmas dan jaringannya.2. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.3. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan4. terutama untuk penduduk miskin.5. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit.

Upaya-upaya kesehatan yang dilakukan diantaranya :a. Melaksanakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar.b. Melaksanakan peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, termasuk pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin.

Selain upaya kesehatan wajib, ada pula Upaya Kesehatan Pengembangan, yaitu upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada, yakni:a. Upaya Kesehatan Sekolahb. Upaya Kesehatan Olah Ragac. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakatd. Upaya Kesehatan Kerjae. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulutf. Upaya Kesehatan Jiwag. Upaya Kesehatan Matah. Upaya Kesehatan Usia Lanjuti. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional

3. Manajemen Puskesmas terdiri dari P1 (Perencanaan), P2 (Penggerakan Pelaksanaan), dan P3 (Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian)

a. P1 (Perencanaan) Puskesmas : Microplanning Puskesmas.Microplanning adalah penyusunan rencana 5 (lima) tahunan dengan tahapan tiap-tiap tahun di tingkat Puskesmas untuk mengembangkan dan membina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Keluarga Berencana-Kesehatan diwilayah kerjanya, berdasarkan masalah yang dihadapi dan kemampuan yang dimiliki dalam rangka meningkatkan fungsi Puskesmas. (Departemen Kesehatan, 1989).Tujuan : Tujuan umum microplanning : meningkatkan cakupan pelayanan program prioritas yang mempunyai daya ungkit terbesar terhadap penurunan angka kematian bayi, anak balita dan fertilitas dalam wilayah kerjanya yang pada gilirannya dapat meningkatkan fungsi Puskesmas. Tujuan khusus :(1) Mengembangkan dan membina pos-pos pelayanan terpadu KB-Kesehatan di desa-desa wilayah kerja Puskesmas, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan masalah yang dihadapi sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, (2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan kesehatan,(3) Meningkatkan kemampuan staf Puskesmas dalam berfikir secara analitik dan mendorong untuk berinisiatif, kreatif, dan inovatif.

b. P2 (Penggarakan dan Pelaksanaan) PuskesmasTujuan Penggerakan dan Pelaksanaan (P2) Puskesmas adalah meningkatkan fungsi Puskesmas melalui peningkatan kemampuan tenaga Puskesmas untuk bekerja sama dalam Tim dan membina kerja sama lintas program dan lintas sektoral.Komponen Penggerakan Pelaksanaan (P2) Puskesmas dilakukan melalui Lokakarya Mini Puskesmas yang terdiri dari 4 (empat) komponen meliputi:(1) Penggalangan kerjasama Tim yaitu lokakarya yang dilaksanakan setahun sekali diPuskesmas, dalam rangka meningkatkan kerja sama antar petugas Puskesmas untuk meningkatkan fungsi Puskesmas, melalui suatu proses dinamika kelompok yang diikuti dengan analisis beban kerja masing-masing tenaga yang dikaitkan dengan berbagai kelemahan penampilan kerja Puskesmas menurut hasil stratifikasi Puskesmas, (2) Penggalangan Kerjasama Lintas Sektoral yaitu dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dukungan sektor-sektor terkait melalui suatu pertemuan lintas sektoral setahun sekali. Sebagai hasil pertemuan adalah kesepakatan rencana kerja sama lintas sektoral dalam membina peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan termasuk keterpaduan KB-Kesehatan, (3) Rapat kerja Tribulanan Lintas Sektoral, sebagai tindak lanjut pertemuan penggalangan kerja sama lintas sektoral, dilakukan pertemuan lintas sektoral setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengkaji hasil kegiatan kerja sama lintas sektoral selama 3 (tiga) bulan yang lalu dan memecahkan masalah yang dihadapi, kemudian disusun rencana kerja sama lintas sektoral bulan selanjutnya, (4) Lokakarya Bulanan Puskesmas, yaitu pertemuan antar tenaga Puskesmas pada setiap akhir bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja bulan yang lalu dan membuat rencana bulan yang akan datang.

Adapun tujuan Lokakarya Bulanan Puskesmas adalah :(a) disampaikan hasil rapat dari tingkat kabupaten, kecamatan dan lain sebagainya, (b) diketahuinya hasil dan evaluasi kegiatan Puskesmas bulan lalu,(c) diketahuinya hambatan dan masalah dalam pelaksanaan kegiatan bulan lalu(d) dirumuskannya cara pemecahan masalah, (e) disusunnya rencana kerja harian petugas selama satu bulan yang akan datang,(f) diberikannya tambahan pengetahuan baru, (g) disusunnya POA Puskesmas, baik POA tahunan maupun bulanan,(h) diketahuinya masalah di Puskesmas berdasarkan hasil Stratifikasi Puskesmas (Departemen Kesehatan, 1988).

c. P3(Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian): Stratifikasi PuskesmasStratifikasi Puskesmas adalah upaya untuk melakukan penilaian prestasi kerja Puskesmas dengan mengelompokkan Puskesmas dalam 3 strata yaitu : Strata Puskesmas dengan prestasi kerja baik (Strata I), Strata Puskesmas dengan prestasi kerja cukup (Strata II) Strata Puskesmas dengan prestasi kerja kurang (Strata III).Pengelompokkan ketiga strata tersebut digunakan dalam rangka pemantauan terhadap tingkat perkembangan fungsi Puskesmas, sehingga pembinaan dalam rangka peningkatan fungsi Puskesmas dapat dilaksanakan lebih terarah. Hal ini diharapkan agar dapat menimbulkan gairah kerja, rasa tanggung jawab dan kreatifitas kerja yang dinamis melalui pengembangan falsafah mawas diri. Tujuan umum Stratifikasi Puskesmas adalah mendapatkan gambaran tentang tingkat perkembangan fungsi Puskesmas secara berkala dalam rangka pembinaan dan pengembangannya. Tujuan khususnya adalah : (a) mendapatkan gambaran secara menyeluruh perkembangan Puskesmas dalam rangka mawas diri,(b) mendapatkan masukan untuk perencanaan Puskesmas di masa mendatang, (c) mendapatkan informasi tentang masalah dan hambatan pelaksanaan Puskesmas sebagai masukan untuk pembinaannya. Aspek yang dinilai dalam Stratifikasi Puskesmas meliputi hasil kegiatan pokok Puskesmas, proses manajemen, termasuk berbagai komponen penunjang baik fisik maupun non fisik dan keadaan lingkungan wilayah kerja Puskesmas yang dapat berpengaruh terhadap penampilan kerja Puskesmas.Dengan Stratifikasi Puskesmas ada 3 (tiga) area yang perlu dibina yaitu :(a) Puskesmas sebagai wadah pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pembinaan ini diarahkan terhadap fasilitas fisik, pelaksanaan manajemen, dan kemampuan pegawai, (b) Pelaksanaan program-program sektor kesehatan maupun program lintas sektoral yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi tanggung jawab Puskesmas dalam pelaksanaannya maupun sarana penunjangnya(c) Peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat dan produktif (Departemen Kesehatan, 1990).

4. Di Puskesmas program jaminan mutu melalui tahap-tahap sebagai berikut : 1. Tahap Analisis Sistem ( System Analysis). Tahap ini ditujukan untuk menelaah sistem pelayanan kesehatan melalui penggunaan daftar tilik dengan jalan melakukan pengamatan terha-dap sesama puskesmas (Peer Review) dari beberapa puskesmas oleh petugas yang telah dilatih. Pada tahap ini masalah masalah yang dapat dipecahkan adalah masalah masalah dalam proses suatu kegiatan. Pengamatan peer review ini dimaksudkan bahwa puskesmas A (dengan petugas yang telah dilatih) menilai puskesmas B (terhadap petugas yang belum pernah dilatih). Puskesmas B (dengan petugas yang sudah dilatih) akan menilai puskesmas C (petugas yang belum dilatih). Puskesmas C (petugas yang sudah dilatih) menilai puskesmas D (terhadap petugas yang belum pernah dilatih) dan seterusnya hingga puskesmas E (petugas yang sudah dilatih) akan menilai puskesmas A (petugas yang belum pernah dilatih). Hasil masing masing pengamatan ini akan disaji-kan pada pertemuan di Dinas Kesehatan Dati II sebagai bahan untuk memberikan umpan balik (Feed back ). Selanjutnya Puskesmas yang bersangkutan akan menyusun rencana perbaikan mutu pelayanan dalam bentuk rencana kegiatan (POA) untuk diterapkan di Puskesmas masing masing. 2. Tahap Supervisi ( Supervision Based) Tahap ini merupakan lanjutan dari tahapan analisis sistem yang didasarkan pada upaya supervisi untuk memonitor apakan rencana kegiatan (POA) yang dibuat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Dengan demikian petugas kesehatan di Puskesmas akan mampu menjaga mutu pelayanan dengan jalan mematuhi standar pelayanan. Supervisi dilakukan oleh pimpinan Puskesmas, Supervisor dari Dinas Kesehatan Dati II dan dari Dinas Kesehatan Dati I ataupun dari Kanwil Depkes Propinsi setempat (Circuit Rider). Dari hasil supervisi ini kemudian dibuat umpan balik yang sifatnya membangun. 3. Tahap Pendekatan Tim (Team Based) Tahap atau bentuk yang ketiga dari pada program jaminan mutu di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Pendekatan Tim. Pada tahap ini masalah masalah yang dipecahkan adalah pada umumnya permasalahan yang komplek, yaitu masalah masalah yang ditemukan dalam Out Put maupun Out Come dari suatu kegiatan dimana untuk pemecahannya diperlukan adanya suatu Tim/kelompok. Agar Tim/kelompok dapat bekerja dengan terarah diperlukan adanya kepemimpinan Tim.Prinsip-prinsip penjaminan mutuMutu tidak akan pernah dicapai dalam jangka waktu yang singkat. Hal tersebut memerlukan waktu yang sangat bervariasi tergantung dari pada standar mutu yang dinginkan. Pengertian tentang program jaminan mutu mungkin sudah sering kita ketahui dari berbagai sumber yang sangat bervariasi. Secara singkat disebutkan bahwa program jaminan mutu melibatkan setiap orang yang berada dalam organisasi untuk peningkatan pelayanan yang terus menerus dimana mereka akan memenuhi kebutuhan standar dan harapan dari pada pelanggan baik pelanggan intern ataupun pelanggan ekstern. Hal ini adalah suatu metode yang mengkombinasikan teknik manajemen, keterampilan teknik, dan pemanfaatan penuh potensi sumber daya manusia dalam organisasi Puskesmas dan Rumah Sakit. Program Jaminan Mutu dapat dibedakan dengan bentuk manajemen yang lain, dimana jaminan mutu didasarkan pada prinsip prinsip sebagai berikut : a. Setiap orang didalam organisasi harus dilibatkan dalam penentuan , pengertian dan peningkatan proses yang berkelanjutan dengan masing masing kontrol dan bertanggung jawab dalam setiap mutu yang dihasilkan oleh masing masing orang. b. Setiap orang harus sepakat untuk memuaskan masing masing pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun pelanggan internal. c. Peningkatan mutu dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah yaitu dengan menggunakan data untuk pengambilan keputusan, penggunaan alat alat statistik dan keterlibatan setiap orang yang terkait. d. Adanya pengertian dan penerimaan terhadap suatu perbedaan yang alami. e. Pembentukan teamwork. Baik itu dalam part time teamwork, fulltime teamwork ataupun cross functional team . f. Adanya komitmen tentang pengembangan karyawan (development of employees ) melalui keterlibatan didalam pengambilan keputusan. g. Partisipasi dari pada setiap orang dalam kegitatan merupakan dorongan yang positif dan harus dilaksanakan. h. Program pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai suatu investment/modal dalam rangka pengembangan kemampuan dan pengetahuan pegawai untuk mencapai potensi mereka harapkan. i. Supliers dan Customer diintegrasikan dalam proses peningkatan mutu. 1) Orientasi pada pelanggan ( Customer Focus ). Dalam pandangan tradisional, pelanggan berarti orang yang membeli dan menggunakan produk suatu perusahaan/organisasi. Dalam hal ini pelanggan tersebut berinteraksi dengan perusahaan setelah proses menghasilkan produk. Sedangkan pihak pihak yang berhu-bungan dengan organisasi/perusahaan sebe-lum tahap proses disebut sebagai pemasok. Dalam konsep quality manajemen pelanggan dan pemasok ada didalam dan diluar organi-sasi. Pelanggan dikenal sebagai pelanggan eksternal dn pelanggan internal. Pelanggan eksternal adalah orang yang menggunakan produk atau jasa perusahaan. Pemasok eksternal adalah orang diluar organisasi yang menjual bahan mentah/bahan baku, informasi atau jasa lain kepada organisasi. Sedangkan didalam organisasi juga ada pelanggan internal dan pemasok internal. Misalnya dalam pelayan-an pasien di Puskesmas dan Rumah Sakit. Dalam pemeriksaan laboratorium misalnya, dokter dan tenaga paramedis merupakan pelanggan internal dari pada petugas laboratorium, sedangkan bagian logistik yang menyediakan bahan bahan pemeriksaan dan peralatan lainnya merupakan pemasok internal. Oleh karena itu kualitas pekerjaan dari bagian logistik akan mempengaruhi kualitas pekerjaan petugas laboratorium dan sekaligus akan mempengaruhi kualitas pekerjaan dari pada tenaga medis. Pada hakikatnya tujuan dari pada bisnis adalah untuk menciptakan dan mempertahankan para pelanggan. Demikian pula dalam kegiatan pelayanan kesehatan target utamanya adalah untuk kepuasan pelanggan dalam hal ini kesembuhan dari penyakit. Oleh karena itu hanya dengan memahami proses dan pelang-gan maka organisasi dapat memahami dan menghargai makna dari pada kualitas. Semua usaha manajemen dalam jaminan mutu diarahkan pada satu tujuan utama yaitu terciptanya kepuasan pelanggan. Apapun yang dilakukan manajemen tidak akan ada gunanya bila akhirnya tidak menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan. Adanya kepuasan pelanggan dapat memberikan manfaat diantaranya : a. Hubungan antara Puskesmas dan Rumah Sakit dengan para pasien menjadi harmonis. b. Memberikan dasar yang baik bagi kunjung-an ulang. c. Membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of nouth) yang menguntung-kan bagi Puskesmas dan Rumah Sakit. d. Reputasi Puskesmas dan Rumah Sakit menjadi baik dimata pelanggan/pasien dan keluarga. e. Penghasilan Puskesmas dan Rumah Sakit meningkat. 2)Perbaikan Berkesinambungan (Continuous Improvement). Persaingan global dan perubahan yang terjadi pada setiap pelanggan merupakan alasan perlunya dilakukan berbaikan yang berkesinam-bungan. Untuk mencapai perbaikan yang berkesinambungan para manajer Puskesmas dan Rumah Sakit tidak cukup hanya menerima ide perbaikan, akan tetapi juga secara aktif mendorong setiap orang untuk mengidentifikasi dan menggunakan kesempatan perbaikan. Pelaksanaan proses berkesinambungan meliputi penentuan masalah dan pemecahan yang memungkinkan, pemilih-an dan implementasi pemecahan yang paling efektif dn efisien, serta evaluasi ulang, standari-sasi dan pengulangan proses. Proses pembelajaran merupakan elemen yang penting dalam perbaikan. Pembelajaran memberikan dasar rasional untuk bertindak yang merupakan elemen penting yang kedua dalam perbaikan. Tingkat dan luasnya perbaikan dapat ditingkatkan dengan membuat perbaikan proses dan sistem sebagai bagian dari strategi organi-sasi serta menciptakan suatu sistem untuk perbaikan. Sistem tersebut haruslah mendukung pengembangan keterampilan dan penge-tahuan anggota organisasi untuk melaksanakan perbaikan. Hal hal yang harus diperhatikan dalam merancang sistem perbaikan antara lain, Pendidikan, Teladan manajer, tanggung jawab yang jelas, Perbaikan diiden-tifikasi sebagai strategi yang penting, Identifikasi dan prioritas tindakan perbaikan, metode sistematis untuk perbaikan, dan lain lain. Perbaikan terhadap mutu yang berkesinam-bungan memerlukan beberapa persyaratan yang harus diperhatikan diantaranya adalah : a. Perbaikan tersebut haruslah berdasarkan pada visi dan misi dari pada rumah sakit. Didalam implementasi jaminan mutu di Puskesmas dan Rumah Sakit, visi dan misi haruslah ditentukan yang merupakan dasar dan sentra yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. Visi dan Misi Puskesmas dan Rumah Sakit haruslah kemudian diinformasikan kepada semua karyawan dari tingkat Manajer puncak sampai dengan pelaksana ditingkat front line. Dengan harapan apabila setiap orang yang terlibat di rumah sakit tersebut sudah mengetahui visi dan misi Puskesmas dan Rumah Sakit maka mereka akan bekerja dengan suatu arah yang telah tertentu dan terencana dengan baik. b. Mengikuti Tahap Strategi Perbaikan. Didalam menerapkan perbaikan, dikenal berbagai proses. Tidak ada satu satunya cara yang paling tepat untuk memperbaiki proses perbaikan, baik itu dalam bidang manufaktur ataupun dalam bidang jasa. Meskipun demikian ada beberapa strategi standar yang biasanya digunakan. Strategi tersebut antara lain : Menggambarkan proses yang ada Membakukan proses Menghilangkan kesalahan pada proses Merampingkan proses Mengurangi sumber sumber terjadinya variasi Menerapkan pengendalian proses statistikal Memperbaiki rancangan 3) Pendekatan Ilmiah (Scientific Approach). Pendekatan ilmiah merupakan langkah sistematis bagi setiap individu maupun Tim dalam proses pemecahan masalah dan per-baikan proses. Hal ini berarti bahwa dalam pengambilan keputusan haruslah selalu berda-sarkan pada data, dan bukanlah merupakan perkiraan saja. Disamping itu harus pula melihat pada akar permasalahan dan bukan hanya berdasarkan gejala gejala yang terlihat pada permukaan. Demikian juga dengan pemilihan alternatif pemecahan masalah yang dipilih haruslah betul merupakan alternatif solusi yang baik jangan lah merupakan solusi yang setiap saat harus diperbaiki. Fokus pada pendekatan ilmiah adalah pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data. Dalam proses pengumpulan dan peman-faatan data tersebut tidak dianjurkan untuk menggunakan ilmu statistik yang rumit. Dengan hanya menggunakan alat alat statistik yang sederhana seperti Grafik, Bar Chart, Perenca-naan waktu (Time Plot) dapat membantu para manajer atau petugas kesehatan untuk menghasilkan suatu peningkatan mutu secara terus menerus dan dengan demikian, selanjutnya akan mengatasi seluruh permasalahan yang ada. Dengan menggunakan data akan dapat membantu kita memfokuskan permasalahan kita terhadap faktor-faktor yang betul-betul membuat suatu perbedaan atau variasi. Disamping itu pemanfaatan data dapat membantu kita menghemat waktu, energi dan penggunaan sumber daya yang lebih efektif. 4). Kerjasama Team ( Team Work ). Sekarang ini kita sudah memasuki lingkungan atau keadaan dimana goncangan-goncangan atau gangguan menjadi sesuatu hal yang biasa dan perubahan merupakan suatu yang tetap terjadi. Banyak faktor-faktor yang memaksa pengelola suatu Puskesmas dan Rumah Sakit mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan pasar/pelanggan dengan cara efektif dan efisien. Faktor-faktor ini diantaranya adalah termasuk kebutuhan untuk merespon perubahan teknologi yang begitu cepat dan luas, kecenderungan globalisasi disemua sektor dan tekanan-tekanan pengertian pasar termasuk keinginan dari pasien. Untuk dapat menghadapi kondisi tersebut dibutuhkan pengetahuan, ketrampilan, pengalaman dan perspektif yang luas dan dilakukan secara bersama-sama dengan orang orang yang bekerja atau berkaitan dengan rumah sakit. Hanya dengan demikian setiap rumah sakit dapat diharapkan mengatasi masalah yang dihadapi, membuat keputusan yang baik dan menyampaikan solusi tersebut terhadap para costumer (pelanggan). Dalam perkataan lain dibutuhkan kerja sama dalam bentuk tim. Tim akan menciptakan suatu kondisi dimana para anggota akan tetap mempertahankan perubahan, mempelajari lebih banyak tentang kebutuhan dan memperoleh ketrampilan dalam kerja sama. Dalam suatu organisasi, Team dibutuhkan apabila : Tugas-tugas yang diemban sangat kompleks. Kreatifitas dibutuhkan Jalan yang harus ditempuh belum jelas Penggunaan sumber daya yang lebih efisien dibutuhkan Dibutuhkan belajar lebih cepat Mengerjakan komitmen yang tinggi Pelaksanaan dari rencana membutuhkan kerja sama dengan orang lain Tugas-tugas atau proses bersifat cross fungsional Semakin banyak tugas-tugas yang berhubungan dengan hal diatas, maka organisasi akan mem-bentuk tim untuk mengatasi tantangan tersebut. Perusahaan/Organisasi akan lebih tergantung pada tim bila mereka menemukan bahwa metode pemecahan masalah yang tradisional, pengambilan keputusan, komunikasi dan kompetensi tidak cepat atau cukup flkesible untuk merespon terhadap perubahan yang ada. Tim-tim yang dibentuk akan digunakan dibuat banyak bentuk, seperti Manajemen Team On going work team, Improvment Team, Gugus Kendali Mutu, Forum Manajemen Menengah dll. Puskesmas dan Rumah sakit menggunakan / memanfaatkan team untuk mencapai tujuan-tujuan dengan perbedaan yang luas, mengurangi peng-gunaan waktu yang tidak perlu, menambah siklus, mengurangi kesalahan pelayanan pada pasien dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari, meningkat-kan transaksi, merancang kembali sistem yang ada, lebih mengerti tentang kebutuhan pasien dan pelanggan lainnya. Tahap-tahap Penjaminan MutuPada umumnya program jaminan mutu tidak dilaksanakan secara terburu buru. Program jaminan mutu biasanya dilaksanakan secara bertahap mulai dari pada penyiapan sumber daya sampai dengan pemilihan metoda atau kegiatan kegiatan yang dianggap sesuai dengan program tersebut. Pada pedoman ini, tahap tahap program jaminan mutu yang dipergunakan adalah tahap tahap sebagai berikut : 1). Fase Inisiasi. Fase ini adalah merupakan fase permulaan yang harus dilalui. Dalam fase ini berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai persiapan program jaminan mutu adalah berupa pengembangan kesadaran tentang perlunya mutu diantara semua karyawan baik dari manajemen puncak sampai dengan tingkat pelaksanan. Disamping itu perlu pula dikembangkan kepemimpinan yang mem-punyai komitmen tentang mutu dan perubahan, menetapkan dan konsisten terhadap tujuan peningkatan mutu yang menjadi visi organisasi, menyu-sun rencana stratejik dan rencana operasional masing masing kegiatan serta mempersiapkan infrastruktur untuk penerapan proses perbaikan yang berkesinambungan. 2). Fase Transformasi. Langkah berikutnya setelah langkah diatas adalah fase transformasi. Fase ini merupakan fase pemilihan proses proses prioritas yang akan ditingkatkan dalam bentuk proyek percontohan, pembentukan kelompok kelompok kerja yang kompeten terhadap proses proses tersebut. Pada fase ini perbaikan yang berkesinambungan oleh kelompok kelompok kerja sudah dilakukan dengan menggunakan siklus PDCA. 3). Fase Integrasi. Fase ini merupakan aplikasi pelaksanaan program jaminan mutu pad seluruh jajaran organisasi termasuk didalamnya adalah pembentukan dan mempertahankan komit-men terhadap mutu melalui optimalisasi dan proses perbaikan yang berkesinambungan, pelatihan pada seluruh karyawan, penetap-an indikator, mengembangkan evaluasi dan monitoring terhadap mutu serta penerapan proses perbaikan mutu yang berkesinam-bungan pada semua unit dan lintas unit denganpembentukan kelompok kelompok kerja yang mandiri.5. Prinsip askesAsuransi kesehatan merupakan salah satu bentuk asuransi yang membantu mengurangi risiko akibat sakit. Dengan asuransi, risiko perorangan diubah menjadi risiko kelompok dengan cara membayar sejumlah uang yang disebut premi kepada suatu badan penyelenggara (Bapel) sebagai pengganti biaya yang mungkin harus dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan pada saat sakit. Agar risiko dapat disebarkan secara merata dan luas maka jumlah peserta harus cukup banyak ( hukum jumlah besar ) . Pembiayaan kesehatan melalui asuransi memberikan beberapa keuntungan, antara lain :(1) meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,(2) membebaskan peserta dari kesulitan menyediakan uang tunai setiap kali berobat, (3) memungkinkan dapat diawasinya biaya danmutu pelayanan kesehatan, serta (4) menyediakan data kesehatan yang diperlukan. Meskipun demikian asuransi tetap memiliki kelemahan, antara lain mendorong penggunaan dan pelayanan yang berlebihan, baik dari pihak peserta maupun dari penyelenggara pelayanan kesehatan.

Peluang untuk menjalankan pembiayaan kesehatan melalui asuransi di Indonesia sebetulnya cukup besar karena jumlah penduduk yang besar serta undang-undang Jaminan Kesehatan Nasional yang sedang dalam proses. Hanya, diperlukan komitmen dari semua pihak khususnya pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pelaksanaannya serta perlu diwaspadai beberapa kendala misalnya semakin banyaknya perusahaan asuransi asing yang bergerak di Indonesia.

Keadaan ini, diperburuk dengan kebiasaan yang lebih memilih produk asing daripada produk nasional, walaupun dapat dimaklumi karena saat ini sedang terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah kita. Untuk itu diperlukan sistem asuransi yang sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia namun teatp mampu menjaga mutu sekaligus mengendalikan biaya pelayanan kesehatan. Model asuransi yang memenuhi kriteria tersebut dinamakan manage care, salah satu contohnya adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).

6. Perbedaan asuransi kesehatan wajib dan asuransi kesehatan sukarela Jenis AsuransiAsuransi Wajib / SosialAsuransi Sukarela / Komersil

Aspek

Aspek gotong royongTua-MudaKaya-MiskinSehat-SakitSehat-Sakit

PremiNon risk related(Biasanya sekian % dari gaji/ upah)Risk Related(Biasanya dibayar dengan harga tertentu)

Paket LayananSama untuk semua pesertaBervariasi sesuai pilihan

KeadilanEgatiter/ sosialLiberter/individual

Kemampuan pengendalian biayaSangat TinggiSangat rendah

Respon pelayanan medisPemenuhan Kebutuhan medis (needs)Pemenuhan permintaan medis (demand)

7. Teknik pergerakan masyarakatKerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan yang mengajak partisipasi anggota masyarakat lain dalam suatu program Puskesmas sangat diperlukan. Misal untuk sosialisasi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan program Keluarga Berencana (KB).Tim puskesmas terdiri dari pimpinan puskesmas, pengelola peminat KIA kecamatan, staf puskesmas lain yang mampu bertindak sebagai pelatih kader dan Pembina kelompok peminat KIA. Tugas 1Mengidentifikasi ketersediaan kader dari kegiatan atau sector lain pada desa terpilih.Tujuan : untuk memudahkan proses pemilihan kader sesuai dengan criteria yang ditetapkan.Langkah: 1) Menghubungi para petugas gizi, petugas imunisasi, petugas KB, dan lainnya.2) Mencatat nama dan lokasi individu yang menjadi kader dari setiap kegiatan diatas.

Tugas 2Menjelaskan program peminat KIA dan rencana latihan kader kepada kepala desa, tim penggerak PKK desa, pengurus LKMD, kepala dukuh/kampong, dan tokoh masyarakat.Tujuan : agar mereka mengetahui dan memahami tujuan dan kegiatan peminat KIA.Dengan demikian, mereka diharapkan mendukung dan membantu pelaksanaan program peminat KIA.Langkah: 1. Mempelajari tujuan, manfaat, dan kelompok sasaran program peminat KIA, khususnya latihan kader.2. Menjelaskan kepada mereka tentang tujuan dan manfaat program peminat KIA.3. Mengemukakan bentuk dan jenis dukungan yang diperlukan untuk keberhasilan program.

Tugas 3Mencari dan memilih calon kader yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut: (a) kader posyandu (2 orang), (b) ibu atau siapa saja yang dapat baca-tulis dan diterima oleh masyarakat.Tujuan : agar didapatkan calon kader yang bersedia kerja sukarela dan memiliki dedikasiLangkah: 1. Melakukan konsultasi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat mengenai calon kader yang tepat.2. Kepada calon kader menjelaskan tujuan dan kegiatan peminat KIA serta tugas yang harus dilakukan nanti.3. Mendorong terjadinya hubungan kerja yang baik antara kader peminat KIA dan kader lainnya serta staf puskesmas.

Tugas 4Mempersiapkan latihan kader peminat KIA yang meliputi penyusunan jadwal, penentuan lokasi, mengirimkan undangan, dan menyiapkan media latihan (alat-alat peraga).Tujuan: agar pelaksanaan latihan berjalan dengan lancer.Langkah:1. Mempelajari tujuan dan materi latihan.2. Menyusun jadwal kerja.3. Melakukan konsultasi dengan camat, PKK, dan kepala desa.

Tugas 5Menggali peran serta masyarakat dan instansi local (kepala desa, camat dan sector) dalam pelaksanaan kegiatan.Tujuan : agar didapatkan dukungan moral dan fisik bagi keberhasilan latihan.Langkah:1. Menjelaskan kebutuhan yang diperlukan untuk latihan.2. Mengemukakan dana yang tersedia.3. Menekankan bahwa tanpa dukungan tambahan latihan sulit dilaksanakan dengan baik.

Tugas 6Bertindak sebagai latihan dalam pelatihan kader peminat KIA tentang pengetahuan dan keterampilan KIA sesuai dengan bahan yang ditentukan.Tujuan: agar para peserta mampu dan terampil menjadi fasilitator dalam kegiatan kelompok belajar peminat KIA.Langkah:1. Mengatur agar lamanya pembahasan materi disesuaikan dengan tingkat pengetahuan peserta.2. Menciptakan suasana yang intim dan santai.3. Menggunakan waktu secara baik dan tepat.4. Menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan antara peserta dengan pelatih.5. Memperkenalkan penggunaan kartu rujuk kepada kader. Kartu rujuk diberikan kepada semua anggota kelompok supaya memeriksakan diri ke puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu atau bidan/dokter praktek swasta.

Tugas 7Memberikan informasi nama dan alamat dukun terlatih di wilayah kerja puskesmas kepada kader peminat KIA.Tujuan: agar para kader dapat menganjurkan kepada ibu hamil untuk memeriksakan diri ke puskesmas atau posyandu dan meminta pertolongan persalinan hanya pada dukun terlatih selain tenaga kesehatan lainnya.Langkah:1. Membuat daftar nama dan alamat dukun terlatih untuk dibagikan kepada kader.2. Menginformasikan program peminat KIA kepada dukun terlatih

Tugas 8Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada para kader.Tujuan: agar para kader dapat menjalankan tugasnya sesuai dengna petunjuk yang diberikan.Langkah:1. Menyusun rencana supervise ke kelompok-kelompok peminat KIA sesuai dengan jadwal kegiatan belajar.2. Melakukan supervise dalam suasana santai dan akrab.3. Mengamati buku harian kader dan catat perkembangannya.4. Menanyakan kesulitan yang dialami dan diberikan petunjuk serta bimbingan yang diperlukan.5. Memberikan pujian atas kegiatan yang dilakukan kader.6. Mengamati cara kader memimpin kelompok belajar kemudian memberikan umpan balik setelah kegiatan belajar selesai. Jangan mencampuri penjelasan yang sedang diberikan oleh kader.

Tugas 9Melakukan konsultasi berkala dianatara tim puskesmas dan tim Pengelola Peminat KIA kecamatan.Tujuan : agar semjua pihak yang berkaitan dapat mengikuti perkembangan kelompok Peminat KIA dan tetap membantu kelancarannya.Langkah :1. Mengatur waktu dan bentuk konsultasi yang tetap membantu kelancarannya.2. Setiap konsultasi, kemukakan kemajuan dan kesulitan yang dihadapi sekaligus pemecahannya.3. Menghargai setiap dukungan dari pihak yang bersangkutan.

Tugas 10Menggali pernyataan-pernyataan yang positif maupun kurang positif mengenai program Peminat KIA kepada para anggota kelompok belajarTujuan : agar kebaikan dan kelemahan program peminat KIA dapat diketahui sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan dan perbaikan program selanjutnya.Langkah :1. Mengatur jadwal dan cara yang efisien untuk dapat berkomunikasi dengan anggota kelompok belajar dalam suasana akrab dan santai.2. Menanyakan pendapat ibu tentang keuntungan dan kerugian adanya kegiatan kelompok belajar.3. Mencatat hasil wawancara untuk dilampirkan pada laporan triwulan.

Tugas 11Membuat laporan triwulan kepada DT II dengan tembusan kepada tingkat pusat (Subdit. Bina Kesehatan Kebidanan dan Kandungan) tingkat propinsi dan camat.Tujuan : agar kemajuan dan perkembangan kelompok Peminat KIA dapat diketahui setiap saat.Langkah :1. Mengumpulkan data dari masing-masing Buku Harian Kader.2. Membuat rekapitulasi data dalam formulir yang tersedia.3. Memperhatikan warna lembaran formulir untuk masing-masing tingkat.4. Pengiriman laporan harus diketahui Pimpinan Puskesmas

Selain pada program KB dan KIA, peran masyarakat juga dibutuhkan untuk promosi program kesehatan lainnya. Pada daerah percontohan misalnya,agar daerah percontohan dapat dikembangkan dengan baik, maka perlu disiapkan tenaga-tenaga fasilitator/penggerak masyarakat, melalui pelatihan yang dibiayai dengan APBN (Pusat maupun dekonsentrasi).Pelatihan ditujukan untuk:1. Menghasilkan tenaga-tenaga yang dapat memfasilitasi/memandu/membimbing ma-syarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan petugas-petugas kesehatan masyarakat di daerah percontohan untuk melaksanakan proses pembangunan masyarakat di bidang kesehatan (community development in health). 2. Menghasilkan upaya kesehatan bersumber masyarakat atau langkah-langkah perin-tisan ke arah itu, dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di daerah percontohan dimaksud.

Agar dapat diperoleh keterampilan yang maksimal, maka pelatihan yang akan diselenggarakan adalah yang bersifat interrupted training. Yaitu pelatihan-pelatihan di kelas yang diselang-seling dengan praktik di lapangan. Lapangan yang dimaksud adalah daerah yang akan dijadikan daerah percontohan promosi kesehatan. Selama praktik lapangan, peserta akan dibimbing oleh sejumlah penyelia (supervisor/nara sumber).Sebagaimana disebutkan di atas, pelatihan berupa interrupted training, sehingga memakan waktu cukup lama. Namun demikian, karena waktu yang dihitung untuk pembiayaan pelatihan hanyalah waktu selagi peserta berada di kelas, maka biaya tidak akan terlalu besar. Adapun proses pelatihan tersebut adalah sebagai berikut.1. Kegiatan di Kelas: 3 hari.Berupa dinamika kelompok dan pemberian masukan tentang: Konsep/pengertian promosi kesehatan dan strateginya. Konsep/pengertian penggerakan masyarakat (community development) dan prosesnya. Detil tahap pertama penggerakan masyarakat, yaitu: Survei Mawas Diri Oleh Masyarakat (Community Selfsurvey). Cara-cara membimbing/memfasilitasi masyarakat secara umum, dan khususnya dalam rangka pelaksanaan Survei Mawas Diri.

2. Kegiatan di Lapangan: 14 hari.Peserta kembali ke tempat kerjanya di kabupaten/kota untuk melakukan hal-hal sbb. Berkonsultasi & berkoordinasi dengan Kepala Dinas dan pengelola program kesehatan di Dinkes Kab/Kota untuk memilih satu daerah percontohan promosi kesehatan yang akan dibina. Berkoordinasi dengan DPRD dan LSM setempat yang sekiranya dapat/berpotensi untuk membantu proses pengembangan daerah percontohan. Membentuk Tim Pembina Daerah Percontohan Promosi Kesehatan dengan Keputusan Kepala Dinkes Kab/Kota /Bupati/Walikota (ikut sertakan LSM). Bersama Tim Pembina berkoordinasi dengan Pimpinan & Staf Puskesmas di daerah percontohan untuk merekrut kader (jika belum ada) atau menggerakkan kembali kader (jika sudah ada) di daerah yang bersangkutan. Berkoordinasi dengan aparat setempat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kader, guna menyiapkan pelaksanaan survei mawas diri. Bersama Puskesmas setempat memfasilitasi/membimbing kader melaksanakan survei mawas diri. Bersama Puskesmas setempat dan kader mengolah hasil survei mawas diri dan menyusun laporan untuk disajikan di kelas. 3. Kegiatan di Kelas: 3 hari. Masing-masing peserta menyajikan hasil kerja lapangannya yang berupa: (a) proses penggerakan masyarakat untuk survei mawas diri, (b) hasil-hasil survei mawas diri. Dilanjutkan dengan diskusi pleno untuk mengomentari dan memberi masukan guna perbaikannya. Pemberian masukan berupa proses Diagnosis Masalah Kesehatan dan bagaimana membantu/memfasilitasi kader dan masyarakat melakukan proses tersebut (antara lain melalui Lokakarya Desa, dll). Pemberian masukan tentang berbagai intervensi kesehatan (kombinasi intervensi teknis & intervensi perilaku) untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan yang menjadi prioritas di daerah-daerah percontohan.

4. Kegiatan di Lapangan: 14 hari.Peserta kembali ke tempat kerjanya di kabupaten/kota untuk melakukan hal-hal sbb. Bersama dengan Tim Pembina melakukan diagnosis masalah kesehatan dari sudut pandang (dengan kacamata) profesional/provider. Bersama Tim Pembina merumuskan/memilih model intervensi yang sesuai untuk mengatasi masalah kesehatan prioritas, sesuai dengan hasil diagnosis. Bersama masyarakat (kader) menyelenggarakan diagnosis masalah kesehatan dan merumuskan intervensi kesehatan, sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini diupayakan untuk memadukan sudut pandang profesional dengan sudut pandang/aspirasi masyarakat, serta saling mengisi antara sumber daya yang dapat disediakan masyarakat dengan sumber daya yang bisa diberikan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain. Mengidentifikasi pihak-pihak yang dibutuhkan guna mendukung suksesnya upaya intervensi, baik dalam hal kebijakan, sarana, dana maupun sumber daya lain (sasaran advokasi/stakeholders).

5. Kegiatan di Kelas: 3 hari. Masing-masing peserta menyajikan hasil kerja lapangannya yang berupa: (a) proses penggerakan masyarakat untuk diagnosis masalah kesehatan dan perumusan intervensi, (b) hasil-hasilnya. Dilanjutkan dengan diskusi pleno untuk mengomentari dan memberi masukan guna perbaikannya. Pemberian masukan berupa Perencanaan Program Pembangunan Masyarakat (Community Development Planning) di Daerah Percontohan, yang terdiri atas komponen: perencanaan program teknis kesehatan, perencanaan program pendidikan kesehatan, dan perencanaan program lintas sektor (ekonomi, pendidikan, dll) yang terintegrasi dalam satu model pembangunan masyarakat. Pemberian masukan berupa konsep/pengertian dan teknik-teknik mengembangkan serta mendayagunakan kemitraan dan advokasi (jejaring advokasi).

6. Kegiatan di Lapangan: 14 hari.Peserta kembali ke tempat kerjanya di kabupaten/kota untuk melakukan hal-hal sbb. Bersama dengan Tim Pembina melakukan advokasi ke berbagai pihak (stakeholders) dan langkah-langkah membangun kemitraan. Bersama Tim Pembina dan stakeholders merumuskan rencana intervensi lintas sektor terintegrasi (kesehatan, ekonomi, pendidikan, dll), yang sesuai untuk mengatasi masalah di daerah percontohan. Rumusan dituangkan dalam bentuk Rencana Program Pembangunan Masyarakat di Daerah Percontohan. Bersama Puskesmas, LSM, dan masyarakat (kader) melaksanakan Rencana Program Pembangunan Masyarakat di Daerah Percontohan.

7. Kegiatan di Kelas: 3 hari. Masing-masing peserta menyajikan hasil kerja lapangannya yang berupa: (a) proses penggerakan masyarakat untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Pembangunan Masyarakat, (b) hasil-hasilnya. Dilanjutkan dengan diskusi pleno untuk mengomentari dan memberi masukan guna perbaikannya. Pemberian masukan berupa pemantauan dan evaluasi program (sistem informasi) serta upaya-upaya pemeliharaan kelestarian (sustainability) pembangunan masyarakat yang terintegrasi. Penutupan pelatihan.

KESIMPULAN

1. Jenis Pembiayaan Kesehatan terdiri dari : Sistem fee for service Sistem kapitasi Sistem DRG

2. Program Pokok Puskesmas antara lain: Promosi Kesehatan Kesehatan lingkungan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk Keluarga Berencana (KB) Perbaikan Gizi Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) Pengobatan Dasar

3. Proses manajemen Puskesmas dikenal dengan Model Manajemen P1 P2 P3, yaitu P1 (Perencanaan), P2 (Penggerakan Pelaksanaan), dan P3 (Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian)

4. Penjaminan mutu dalam pelayanan kesehatan dilakukan dengan 3 fase yakni fase inisiasi, transformasi,integrasi.

5. Prinsip asuransi kesehatan adalah meringankan biaya pelayanan kesehatan

6. Asuransi wajib berbeda dengan asuransi sukarela oleh karena beberapa aspek.

7. Teknik pergerakan masyarakat dilakukan dengan melakukan perekrutan dan pelatihan kader.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar Azrul. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan, Edisi Ketiga, Jakarta :Binarupa Aksara.Bambang Hartono . PELATIHAN TEKNIK PENGGERAKAN MASYARAKATDLM RANGKA PENGEMBANGAN DAERAH PERCONTOHANPROMOSI KESEHATAN DI PROVINSI TAHUN 2006Departemen Kesehatan RI. 1991. Pedoman Kerja Puskesmas Jilid III. Jakarta : Depkes RIIsti Ilmiati Fujiati.Slide SISTEM KAPITASI DALAM PEMBIAYAAN PELAYANAN DOKTER KELUARGA.Murti Bhisma. 2000. Dasar-dasar Asuransi Kesehatan, Jakarta: Kanisius.Ratnasari, Maya. PENERAPAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KINERJA (PMK) KLINIK BAGI PERAWAT DAN BIDAN PADA SISTEM REMUNERASI.FKUI 2010.WHO (2005). Achieving universal health coverage: Developing the health financing system. Technical brief for policy-makers. Number 1, 2005. World Health Organization, Department of Health Systems Financing, Health Financing Policy.http://www.lrckesehatan.net/pedoman/ped-DIKLAT-JAMU-PUSK.htmhttp://www.ptaskes.com/read/askespjkmu

55