laporan tata kelola - bprwaletjayaabadi.com · pt. bpr walet jaya abadi tahun 2018 pt. bpr walet...

LAPORAN TATA KELOLA DAN

PELAKSANAAN GCG (Good Corporate Governance)

TAHUN 2018

PT. BPR WALET JAYA ABADI

Laporan Pelaksanaan GCG BPR Walet Jaya Abadi 2018

DAFTAR ISI

Tujuan Pelaksanaan GCG ..................................................................................................... 2

A. Pelaksanaan GCG Berdasarkan Self Assessment 11 Aspek ............................................ 2

1. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi .......................................................... 2

2. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris ......................................... 3

3. Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite ................................................................ 4

4. Penanganan Benturan Kepentingan ............................................................................. 4

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan ....................................................................................... 4

6. Fungsi Audit Intern ...................................................................................................... 5

7. Fungsi Audit Ekstern ................................................................................................... 6

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern ........................ 6

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait & BMPK ..................................................... 7

10. Rencana Bisnis & Strategis ......................................................................................... 8

11. Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan ..................................................... 9

B. Aspek-aspek Lain Terkait Pelaksanaan GCG ................................................................... 9

1. Rasio Gaji Tertinggi - Terendah ................................................................................. 9

2. Remunerasi bagi Anggota Direksi & Dewan Komisaris ............................................ 10

3. Jumlah Penyimpangan Internal ................................................................................... 10

4. Permasalahan Hukum ................................................................................................. 10

5. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial Kemasyarakatan ......................................... 10

C. Kesimpulan Umum Hasil Self Assesment ...................................................................... 11

Laporan Pelaksanaan GCG BPR Walet Jaya Abadi 2018 1

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)


TAHUN 2018

PT. BPR Walet Jaya Abadi telah berdiri selama hampir 13 tahun menjadi sebuah

lembaga intermediasi yang berperan menghimpun dan menyalurkan dana kepada

masyarakat. Perkembangan industri perbankan di Indonesia khususnya di Yogyakarta

sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju maka kegiatan

usaha bank juga semakin beragam dalam rangka bersaing menarik perhatian konsumen

atau nasabah. Semakin kompleksnya aktivitas layanan perbankan tentu saja berdampak

meningkatnya potensi risiko bank, mengingat perbankan merupakan bisnis yang penuh

dengan risiko.

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam era persaingan global

saat ini, sudah menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap perusahaan dalam menjalankan

aktivitas bisnisnya. Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu pedoman, etika,

nilai moral yang wajib dijalankan dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan

(khususnya bank) yang baik melalui prinsip TARIF (transparency, accountability,

responsibility, independency, fairness). Dengan penerapan GCG maka perusahaan akan

memiliki pondasi yang kuat dan tiang penyangga yang kokoh agar kelak dapat

berkembang menjadi perusahaan yang tangguh dan eksis.

Dalam industri perbankan, penerapan GCG menjadi lebih penting untuk saat ini

dan dimasa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh

industri perbankan akan semakin meningkat. Dengan penyelenggaraan kegiatan

perbankan yang baik dan disertai dasar penerapan GCG yang kuat maka akan

berdampak positif pada kinerja keuangan bank. Dan ketika kinerja keuangan bank yang

semakin baik, maka akan semakin menguatkan posisi bank dalam persaingan global.

PT. BPR Walet Jaya Abadi saat ini memiliki aset sebesar Rp 20.821.326.093,-

(per 31 Desember 2018). Dalam perkembangannya, PT. BPR Walet Jaya Abadi terus

berusaha meningkatkan kinerjanya sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki

fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan usahanya pun selalu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola/GCG

perbankan yang baik dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang

berlaku.


Berikut ini merupakan gambaran pokok-pokok pelaksanaan prinsip-prinsip GCG

yang telah diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan usaha PT. BPR Walet Jaya Abadi

selama periode tahun 2018.

Tujuan Pelaksanaan GCG di BPR Walet Jaya Abadi

1. Meningkatkan kinerja bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan,

sejalan dengan visi, misi maupun rencana bisnis dan strategis yang telah ditetapkan

oleh bank.

2. Menjaga agar kegiatan operasional bank selalu mematuhi peraturan internal dan

eksternal bank, serta perundangan-undangan yang berlaku.

3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah bank kepada

stakeholders.

4. Memperbaiki budaya kerja bank.

5. Mengelola sumber daya bank secara secara efektif dan efisien.

6. Mendorong dan mendukung pengembangan bank.

A. Pelaksanaan GCG berdasarkan hasil Self Assessment meliputi 11 Aspek

Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT. BPR Walet Jaya Abadi selama

periode tahun 2018 berdasarkan hasil penilaian sendiri yang meliputi 11 aspek

penilkaian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi

Secara umum prinsip-prinsip GCG telah diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab direksi. Hal itu tercermin dalam setiap aspek-aspek berikut :

a. Jumlah, komposisi, kriteria anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan.

b. Komposisi Direksi di BPR Walet Jaya Abadi yang memiliki modal inti kurang dari

50 M terdiri dari 2 orang anggota direksi yaitu sebagai berikut :

Direktur Utama : Andreas Corsinus Ferry Levelino

Direktur : Yuliani, SE

c. Masing-masing anggota Direksi berdomisili di Kabupaten Sleman (DIY) dan di

Kota Klaten yang masih berbatasan langsung dengan Propinsi DIY.

d. Semua anggota direksi tidak memiliki jabatan di perusahaan lain selain di PT.

BPR Walet Jaya Abadi.


e. Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dan atau hubungan

keuangan baik dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan

Komisaris.

f. Masing-masing Direksi bertugas secara independen di bawah pengawasan Dewan

Komisaris dan tidak memiliki wakil, asisten, maupun konsultan.

g. Setiap anggota direksi sebelum menduduki jabatannya telah lulus Uji Kemampuan

dan Kepatutan (Fit and Proper test) yang dilakukan oleh OJK.

h. Direksi telah menindaklanjuti semua temuan hasil audit baik dari Auditor Internal,

Auditor Eksternal, maupun OJK.

i. Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat direksi dan hasil keputusan selalu

disosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh karyawan sebelum dilaksanakan.

j. Tugas dan Tanggungjawab Direksi telah dilaksanakan dengan baik mengacu pada

Tata Tertib Direksi yang telah ditetapkan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

k. Direksi tidak pernah menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi dan

atau keluarganya.

l. Dalam pelaksanaan tugas & tanggung jawabnya, Direksi selalu memegang prinsip

kehati-hatian dan memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh OJK

maupun lembaga terkait lain.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

a. Anggota Dewan Komisaris (Dekom) berjumlah 2 (dua) orang sama dengan

jumlah Direksi dengan komposisi sebagai berikut :

Komisaris Utama : Drg. Bambang Mulyono

Komisaris : Bakri Ibrahim

b. Seluruh anggota Dekom telah lulus uji kemampuan & kepatutan dan telah

diangkat dalam RUPS sebelum menduduki jabatannya.

c. Masing-masing anggota Dekom berdomisili di Kota Yogyakarta dan di Kota

Magelang yang masih berbatasan langsung dengan Propinsi DIY.

d. Dalam menjalankan tugasnya, semua anggota Dekom patuh pada tata tertib Dekom.

c. Masing-masing anggota Dekom merangkap jabatan sebagai anggota Dekom di

BPR lain namun tidak lebih dari 2 BPR.


d. Semua anggota Dekom tidak memiliki hubungan keluarga dan atau hubungan

keuangan baik dengan sesama anggota Dekom, anggota Direksi maupun dengan

para Pemegang Saham.

e. Dekom tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional

bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.

f. Dekom selalu memantau dan memonitor dalam rangka melakukan tugas

pengawasan terhadap kebijakan Direksi dan memberikan arahan kepada Direksi

apabila ada masalah-masalah terkait pelaksanaan tugasnya.

g. Dekom memastikan direksi menindaklanjuti hasil temuan Auditor Internal maupun

Eksternal serta OJK dan memonitor pelaksanaannya dengan baik.

h. Dalam setiap pengambilan keputusan, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat

rutin minimal triwulan sekali dan hasilnya didokumentasikan dengan baik.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

PT. BPR Walet Jaya Abadi memiliki modal inti kurang dari Rp 50 milyar

sehingga belum membentuk fungsi komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

PT. BPR Walet Jaya Abadi telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai

penyelesaian benturan keperntingan. Apabila ada kemungkinan terjadi benturan

kepentingan, maka keputusan yang ada, akan dikaji ulang untuk kemudian dicari jalan

penyelesaian dengan cara musyawarah bersama yang didasari dengan prinsip akal sehat

dan hati nurani yang luhur serta etika kerja yang baik yang telah tersirat dalam peraturan

perusahaan. Selain itu semua permasalahan terkait benturan kepentingan beserta

penyelesaiannya akan didokumentasikan dengan baik sebagai bahan pembelajaran agar

tidak terjadi lagi di waktu ke depan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

a. PT. BPR Walet Jaya Abadi telah menunjuk pengganti Drs. Mulyadi, MM salah

seorang anggota direksi yaitu Sdri. Yuliani, SE untuk membawahi Fungsi

Kepatuhan berdasarkan Pernyataan Keputusan RUPS Tahun 2018 tanjggal 23

April 2018.


b. Calon Direktur Kepatuhan tersebut telah diajukan ke OJK namun belum lolos fit

& proper test berdasarkan Surat OJK NO. SR 965/KO.031/2018 tanggal 8

Oktober 2018 perihal Penyampaian Keputusan Penolakan atas Pencalonan

Anggota Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan.

c. Sementara menunggu yang bersangkutan dicalonkan kembali dalam jangka

waktu 6 (enam) bulan, yang bersangkutan tetap menjalankan tugas-tugas dan

secara umum telah memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan OJK dan

aturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perbankan.

d. Dalam rangka memenuhi Struktur Organisasi PT. BPR Walet telah mengangkat

PE Kepatuhan yang independen terhadap fungsi operasional, untuk membantu

pengawasan kegiatan operasional bank agar tetap sesuai dengan ketentuan

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

e. Calon Direktur Kepatuhan memastikan bahwa semua kegiatan BPR telah

mematuhi atauran-aturan yang telah ditetapkan baik internal maupun eksternal.

f. Calon Direktur Kepatuhan bersama PE Kepatuhan selalu memantau adanya

aturan-aturan baru dari OJK maupun Instansi terkait yang lain, untuk kemudian

mensosialisasikan kepada seluruh karyawan.

g. Calon Direktur Kepatuhan bersama PE Kepatuhan selalu memantau keputusan-

keputusan baru dari Direksi agar tidak bertentangan dengan aturan-aturan baru

dari OJK maupun Instansi lain.

6. Fungsi Audit Intern

a. PT. BPR Walet telah mengangkat PE Auditor Internal yang bertanggung jawab

melaksanakan fungsi audit intern dan melaporkan ke OJK melalui surat No.

197/BPR-WJA/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015.

b. PE Auditor Internal telah melaksanaan fungsi audit intern dengan baik dan

efektif sesuai dengan prosedur SAK ETAP terkini.

c. PE Auditor Internal bertugas secara independen, tidak terkait dengan kegiatan

operasional BPR dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama..

d. PE Auditor Internal diikutkan dalam training/pelatihan secara berkala untuk

meningkatkan kemampuan dan ketrampilan.


e. PE Auditor Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya telah melalui tahap-

tahap dan urutan yang memadai mulai dari persiapan hingga tindak lanjut hasil

audit.

f. Laporan Pelaksanaan Audit tahun 2017 telah disetujui oleh Direktur Utama dan

dewan Komisaris serta telah disampaikan ke OJK.

7. Fungsi Audit Ekstern

a. Dalam menentukan Kantor Akuntan Publik, PT. BPR Walet Jaya Abadi telah

menetapkan kriteria-kriteria sesuai yang dipersyaratkan oleh OJK.

b. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk untuk melaksanakan Audit

Laporan Keuangan secara Independen telah memenuhi persyaratan dan terdaftar

di Kantor OJK.

c. Penunjukkan KAP dilakukan atas usulan Dewan Komisaris dan telah disetujui

oleh Direksi.

d. Cakupan materi dan ruang lingkup hasil audit oleh KAP telah sesuai dengan

ketentuan dari OJK.

e. Hasil audit dan Management Letter PT. BPR Walet Jaya Abadi untuk periode

pemeriksaan tahun 2017 telah disampaikan oleh KAP kepada bank tepat waktu

dan juga telah dilaporkan ke OJK.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Meskipun Penerapan Manajemen Risiko belum dipersyaratkan untuk BPR

Bobot B, namun PT. BPR Walet Jaya Abadi telah melaksanakan Prinsip-prinsip

Manajemen Risiko sebagai berikut :

a). Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1) Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara

berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen

risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu

oleh Audit Internal.

2) Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan

Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan

mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan memantau pelaksanaan kebijakan

Manajemen Risiko.


3) Direksi telah melaksanakan kebijakan manajemen risiko secara bertahap

termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko,

meskipun pelaksanannya belum sesuai sepenuhnya dengan ketentuan.

b). Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko

1) BPR Walet Jaya Abadi telah memiliki draft kebijakan & prosedur penerapan

manajemen risiko di BPR.

2) BPR Walet Jaya Abadi sedang menyusun penentuan batas limit risiko

khususnya untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Kepatuhan.

3) PT. BPR Walet Jaya Abadi secara bertahap mulai menerapkan Kebijakan

Manajemen Risiko meskipun belum sepenuhnya sesuai ketentuan OJK.

c). Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan

Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

1) SOP mengenai Aplikasi Laporan Profil Risiko (LPR) sedang dalam proses

penyusunan.

2) Dengan adanya program aplikasi LPR, dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya

kebijakan oleh direksi dalam rangka meminimalisir risiko.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan BPMK

a. PT. BPR Walet Jaya Abadi telah memiliki ketentuan mengenai BMPK baik

untuk Pihak Terkait maupun Tidak Terkait.

b. Ketentuan BMPK telah disesuaikan dengan peraturan OJK terkini.

c. Pemberian kredit kepada pihak terkait telah sesuai dengan ketentuan.

d. Bank tidak pernah melanggar atau melampaui ketentuan BMPK dalam

memberikan kredit baik kepada pihak terkait maupun tidak terkait.

e. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.

f. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi 31 Desember 2018

sebagai berikut :

Tabel Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait

NO URAIAN JML DEBITUR NOMINAL

1 Pinjaman Pihak Terkait 4 Rp 171.611.742,-


10. Rencana Strategis Bank

a. Rencana Bisnis PT. BPR Walet Jaya Abadi tahun 2019 telah disusun oleh

Direksi sesuai dengan visi & misi BPR dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

b. Rencana Bisnis PT. BPR Walet Jaya Abadi telah mencakup rencana bisnis

jangka pendek dan rencana strategis jangka menengah serta rencana

penyelesaian permasalahan bank yang signifikan dengan cakupan sesuai

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

1) Rencana Bisnis BPR Walet Jaya Abadi tahun 2019 untuk jangka pendek

antara lain :

a) Meningkatkan tingkat kesehatan bank.

b) Meningkatkan asset dan laba perusahaan.

c) Mengupayakan pertumbuhan kredit khususnya untuk pengembangan

UMKM.

d) Meningkatkan tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan.

e) Meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan kepada masyarakat.

f) Pemenuhan modal inti sebesar Rp 3 M.

2) Rencana Strategis PT. BPR Walet Jaya Abadi tahun 2019 untuk jangka

menengah antara lain :

a) Tercapai NPL sesuai standard an CAR minimal 12%.

b) Meningkatkan total asset dengan tingkat pertumbuhan yang wajar.

c) Meningkatkan perekonomian masyarakat Yogyakarta.

d) Mengupayakan tercapainya visi misi perusahaan.

e) Mengembangkan SDM dan TI untuk meningkatkan kulaitas pelayanan

perbankan.

c. Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di

tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1) Potensi stabilnya suku bunga dan inflasi.

2) Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

3) Pemberian kredit yang sehat dengan prinsip kehati-hatian.

4) Penerapan manajemen risiko dan tata kelola bank yang baik.

d. Rencana bisnis bank tahun 2019 beserta perubahannya telah disampaikan ke

OJK tepat waktu.


e. Dewan Komisaris telah memonitor pelaksanaan rencana bisnis bank dan

dituangkan dalam laporan pelaksanaan rencana bisnis setiap semester.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

a. PT. BPR Walet Jaya Abadi telah membuat laporan keuangan dan non keuangan

secara lengkap, akurat, utuh, dan terkini sesuai ketentuan OJK.

b. Penyusunan dan pengiriman laporan keuangan dilakukan oleh petugas yang

kompeten dengan aplikasi pelaporan yang memadai sehingga dihasilkan format

laporan sesuai ketentuan OJK dan disampaikan ke OJK tepat waktu.

c. PT. BPR Walet telah memiliki SOP tentang Transparansi Informasi Produk

Bank dan penyampaian kepada nasabah dilakukan via brosur, website, maupun

penjelasan langsung ke nasabah.

d. Laporan tahunan & laporan publikasi telah disusun dan disetujui Dewan

Komisaris dan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi, serta disampaikan

ke OJK secara berkala dan tepat waktu.

e. Laporan pengaduan nasabah dan penanganannya selalu disampaikan sesuai

ketentuan dan tepat waktu.

B. Aspek-aspek lain terkait pelaksanaan GCG di luar 11 Faktor di atas :

1. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 1,86 %

b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,18 %

c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,43 %

Perbandingan gaji tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

No Jabatan Gaji (dalam rupiah) perbulan

Tertinggi Terendah

1 Komisaris Rp 6.440.000,- Rp 4.500.000,-

2 Direksi Rp 10.650.000,- Rp 9.030.000,-

3 Pegawai Rp 4.080.000,- Rp 2.190.000,-


2. Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dekom

Tabel Remunerasi Anggota Direksi dan Dekom

Tahun 2018

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam

satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

3. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai

BPR Walet Jaya Abadi, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau

penyalahgunaan kredit di BPR Walet Jaya Abadi selama tahun 2018 adalah tidak ada/

tidak pernah terjadi.

4. Permasalahan Hukum

Selama tahun 2018 ada 2 permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT. BPR

Walet Jaya Abadi terkait dengan pemberian kredit dan sedang dalam proses

penyelesaian pihak pengadilan.

5. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kemasyarakatan

Selama periode tahun 2018 pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu

dilakukan oleh PT. BPR Walet Jaya Abadi hanya untuk kepentingan sosial

kemasyarakatan dengan jumlah nominal relatif kecil yaitu total sebesar Rp 3.750.000,-.

Jenis Remunerasi dan

Fasilitas Lain

Jumlah Diterima dalam 1 Tahun

Dewan Komisaris Direksi

Org Nominal Org Nominal

Remunerasi dalam bentuk non

natura (gaji dan penghasilan

tetap lainnya, al tantiem dll

2 Rp 131.280.000,- 2 Rp 248.160.000,-

Fasilitas lain dalam bentuk

natura / non natura (fas. Tidak

tetap lainnya al, perumahan,

transportasi, asuransi kesehatan,

dll) yang tidak dapat dimiliki

2 0 2 Rp 23.677.104,-

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun Jumlah

Direksi

Jumlah

Komisaris

Di atas Rp 2 miliar

Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar

Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar

Rp 500 juta ke bawah 2 orang 2 orang


C. Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate

Governance

Berdasarkan hasil Self Assessment pelaksanaan GCG PT. BPR Walet Jaya Abadi

periode Desember 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Komposit GCG sebesar 1.93 dengan predikat Baik

2. Peringkat masing-masing Faktor adalah sebagai berikut :

No Aspek yang Dinilai Bobot

Rata-rata

Peringkat

Nilai

1 Pelaksanaan Tugas & Tanggungjawab Direksi 20 % 2,10 0.42

2 Pelaksanaan Tugas & Tanggungjawab Dewan Komisaris 15 % 2,05 0.30

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite 0 % 0 0

4 Penanganan Benturan Kepentingan 10 % 2,00 0.20

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 10 % 3,01 0.30

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 10 % 2,00 0.20

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 2.5 % 2,00 0.05

8 Penerapan Fungsi Manajemen Risiko & Pengendalian Intern 10 % 0 0

9

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan

Debitur Besar (Large Eksposure)

7,5 % 2,00 0.15

10 Rencana Bisnis Bank 7.5% 2,00 0.15

11 Transparansi Kondisi Keuangan & laporan Internal 7.5% 2,00 0.15

Nilai Komposit 100 % 1.93

Predikat Komposit Baik

3. Dampak Penerapan GCG :

a. Dengan berpedoman pada pinsip-prinsip GCG, pengelolaan Bank akan berjalan

baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Memperbaiki budaya kerja dan sistem kerja manajemen bank yang efektif dan

efisien.

c. Menciptakan sinergi Fungsi kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

sehingga meminimalisasi timbulnya penyimpangan.


LAMPIRAN

PENILAIAN PENERAPAN

TATA KELOLA BPR

No Kriteria / Indikator Skala KeteranganI. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Penerapan (Wajib diisi oleh BPR)

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggotaDireksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yangmembawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggotaDireksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yangmembawahkan fungsi kepatuhan.

3

BPR Walet memiliki modal inti kurang dari 50M, dan memiliki 2 orang direksi yg salah

satunya telah ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan melalui RUPS bulan April 2017

namun belum lolos fit & proper test dari OJK.

2.

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda padaprovinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten padaprovinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

2Masing2 anggota direksi berdomisili di Kab.

Sleman, DIY dan di Kab. Klaten, Jawa Tengah.

3.Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partaipolitik atau organisasi kemasyarakatan). 2

Masing2 anggota direksi tidak memiliki jabatan di perusahaan lain.

4.Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat keduadengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

2Masing2 anggota direksi satu sama lain tidak

ada yg memiliki hubungan keluarga.

5

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecualimemenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknyamembutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggungjawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasaprofesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

2Masing2 anggota direksi bekerja sendiri, tdk ada jabatan wakil, konsultan atau penasihat

direksi.

6

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasukperpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. 2

Semua anggota direksi telah ditetapkan jabatannya melalui RUPS & masing2 telah

lulus Uji Kemampuan & Kepatutan.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umumyang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. 2

Masing2 direksi bekerja sendiri dan bertanggung jawab atas pekerjaannya

masing2.

8

Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditorintern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. 2

Semua komitmen ke OJK maupun temuan dari auditor internal dan eksternal telah

ditindaklanjuti.

9Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada DewanKomisaris. 2

Semua laporan terkait operasional bank dilaporkan ke Dekom tepat waktu.

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suaraSemua keputusan dimusyawarahkan dulu

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A, B, C, DAN D

10

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suaraterbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku denganmencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

2Semua keputusan dimusyawarahkan dulu melalui rapat direksi atau rapat bersama.

11

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapatmerugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadidari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

2Direksi tidak pernah menggunakan fasilitas

kantor untuk kepentingan pribadi/keluarganya.

12

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuantentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaantugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatankeikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.

2Direksi selalu mengikutsertakan semua staf

dlm pelatihan intern/ekstern.

13Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dantanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. 2

Direksi selalu mentaati peraturan OJK maupun instansi terkait lainnya.

14Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikitmencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. 2

BPR Walet telah memiliki Tatib Direksi yg berisi pedoman & tata tertib kerja direksi.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15 Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. 2 Direksi selalu mengikuti RUPS.

16Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.

2Direksi selalu mensosialisasikan

peraturan/kebijakan baru.

17

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapansecara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. 2

Hasil rapat direksi telah didokumentasi dengan baik.

18

Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalampengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahanyang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

3BPR Walet telah dikelola dengan baik namun

belum mencapai hasil yang maksimal.

19Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia,dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan. 2

Laporan Tata Kelola/GCG telah didistribusikan sesuai ketentuan.

No Kriteria / Indikator Skala KeteranganII. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Penerapan (Wajib diisi oleh BPR)


1.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. 2

BPR Walet memiliki modal inti kurang dari 50M dan memiliki 2 orang

komisaris.

2.Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.

2Jml anggota Dekom sama dengan jml

anggota direksi (2 org)

3.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalamhal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatananggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

2Semua anggota Dekom sdh lulus Uji

Kemampuan & Kepatutan.

4.Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

2Masing2 anggota Dekom berdomisili di

Yogyakarta & di Kota Magelang.

5.

BPR memiliki Komisaris Independen:a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dariRp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakanKomisaris Independen.

*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik(nilai 2)

2BPR Walet memiliki modal inti kurang

dari 50M.

6.Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

2 BPR Walet telah memiliki tatib Dekom

7.Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRSlainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. 2

Masing2 anggota Dekom merangkap jabatan tidak lebih dari 2 BPR.

8.Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat keduadengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. 2

Masing2 anggota Dekom tdk memiliki hubungan keluarga satu sama lain.

9.

Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atauhubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubunganlain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2Masing2 anggota Dekom tdk memiliki hubungan bisnis/keuangan satu sama

lain.


10

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikannasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRtermasuk prinsip kehati-hatian.

2Dekom melakukan pengawasan rutin

dan memberi arahan atas kinerja Direksi.


termasuk prinsip kehati-hatian. Direksi.

11Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaankebijakan strategis BPR. 2

Dekom selalu memantau semua pelaksanaan kebijakan BPR.

12

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaandana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai BMPK BPR dan hal-hal lain yang ditetapkandalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

2Dekom tdk pernah terlibat dlm kegiatan operasional, namun hanya memantau &

mengarahkan.

13

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

2Dekom selalu memantau tindak lanjut

temuan OJK.

14

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. 2

Dekom setiap hari hadir untuk memantau kegiatan BPR dan

menyelenggarakan rapat rutin setiap triwulan.

15

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

3Pengambilan keputusan strategis

dilakukan Dekom melalui musyawarah mufakat.

16

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yangmerugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR,selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

2Dekom tidak pernah melakukan

tindakan yg merugikan BPR.

17

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. 2

Dekom menerima laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan setiap tahun.


18

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasukdissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota DewanKomisaris.

2Hasil rapat Dekom telah

didokumentasikan dengan baik.

No Kriteria / Indikator Skala Keterangan

Penerapan

III.Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti > Rp 80miliar)

(Wajib diisi oleh BPR)


1.BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.

0 BPR tdk membentuk komite


2. Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. 0 BPR tdk membentuk Komite Audit

3.Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.

0BPR tdk membentuk komite pemantau

risiko

4.Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara laintelah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.



WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR D


5.Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada DewanKomisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.


No Kriteria / Indikator Skala KeteranganPenerapan

IV. Penanganan Benturan Kepentingan(Wajib diisi oleh BPR)


1.BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

2SPO benturan kepentingan

sudah ada


2.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. 2

Jika terjadi benturan kepentingan diselesaikan sesuai dengan SPO dan musyawarah.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap


3.Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 2

Jk ada akan diselesaikan & didokumentasikan dengan baik.


V. Penerapan Fungsi Kepatuhan Penerapan (Wajib diisi oleh BPR)


1.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; danc. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

4Calon Direktur Kepatuhan sudah

ditunjuk melalui RUPS namun belum lolos fit & proper test dari OJK.

2.

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturanperundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. 4 Belum ada Direktur Kepatuhan

3.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuankerja atau fungsi operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhanindependen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

2PE Kepatuhan tidak menangani operasional & penyaluran dana.

4Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikanpedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. 2

PE Kepatuhan telah mengkinikan SPO Kepatuhan.

5BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atauPejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. 2

Tugas & tanggung jawab PE Kepatuhan tertulis dlm jobdesc.


6

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikanBPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasukpenyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

4 Belum ada Direktur Kepatuhan

7

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budayakepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. 4 Belum ada Direktur Kepatuhan


8

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruhkomitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabilaterdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan danperaturan perundang-undangan.


9

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan,ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas JasaKeuangan dan peraturan perundang-undangan.

2PE Kepatuhan selalu memantau

kebijakan yg ada/baru telah sesuai dengan ketentuan OJK.

10

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ataumerekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki olehBPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

2PE Kepatuhan selalu memantau



11 BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. 2 Telah dilakukan seoptimal mungkin

12

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabsecara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yangmembawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. 4 Belum ada Direktur Kepatuhan

13

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuanganapabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atauperaturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



VI. Penerapan Fungsi Audit Intern Penerapan (Wajib diisi oleh BPR)


1.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2BPR telah menujuk & mengangkat PE Auditor

Internal

2.

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki danmengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturanperundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

2PE Auditor Internal menjalankan tugasnya

sesuai jobdesc.

3.

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadapsatuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). 2

PE Auditor Internal tidak melakukan tugas operasional dan penghimpunan/penyaluran

dana

4.SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawablangsung kepada Direktur Utama. 2

PE Auditor Internal bertanggung jawab langsung kpd Dirut.

5.BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.

2PE Auditor Internal telah diikutkan dlm

training/pelatihan.


6.BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR padaseluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR danmasyarakat.

2 PE Auditor Internal bertugas sesuai Jobdesc

7

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun ataskepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkindilakukan.

*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapanBaik (nilai 2)

2BPR Walet memiliki modal inti kurang dari

50M

8Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. 2

PE Auditor Internal telah melakukan tugasnya dengan baik.

9BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkaitdengan penerapan fungsi audit intern. 2

PE Auditor Internal diikutkan dlm training/pelatihan.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan


10

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikanlaporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggotaDireksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2PE Auditor Internal telah melakukan tugasnya

dengan baik.

11BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila adapenyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2

Laporan hasil audit intern tahun 2018 telah disampaikan ke OJK.

12

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

*)BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapanBaik (nilai 2)

2BPR Walet memiliki modal inti kurang dari

50M

13

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadappelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2BPR Walet telah melaporkan pengangkatan PE

Auditor Internal ke OJK melalui surat No. 197/BPR-WJA/VIII/2015.

No Kriteria / Indikator Skala KeteranganVII. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset > Rp 10 miliar) Penerapan (Wajib diisi oleh BPR)


1.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.

2Sebelum ditunjuk telah diseleksi

terlebih dulu

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dekom. 2Penunjukkan dilakukan sesuai

ketentuan.

3. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.2

Hasil audit KAP disampaikan ke OJK setiap tahun.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)4 Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat

waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. 2Hasil audit KAP disampaikan ke OJK

tepat waktu.

WAJIB DIISI OLEH BPR DENGAN BOBOT FAKTOR A (laporan keuangan diaudit), B, C, DAN D

tepat waktu.

5 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuanOtoritas Jasa Keuangan. 2

Cakupan hasil audit sesuai dengan ketentuan OJK.

No Kriteria / Indikator Skala KeteranganVIII. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern Penerapan


1.

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dariRp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi

0

DIISI SETELAH MANAJEMEN RISIKO BERLAKU SECARA EFEKTIFBPR MODAL INTI > 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2020BPR MODAL INTI < 50M: MULAI DIISI UNTUK PERIODE LAPORAN PROFIL RISIKO SEMESTER 2 TAHUN 2021


BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsiManajemen Risiko.

2. BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. 0

3.BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produkdan aktivitas baru sesuai ketentuan. 0


4.

Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, danb. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

0

5.

Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, danc. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukanpersetujuan Dewan Komisaris.

0

6.BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh

06.BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruhfaktor Risiko yang bersifat material.

0

7. BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. 0

8.BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan. 0

9.BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakandata dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. 0

10

Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. 0


11BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas JasaKeuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 0

12BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 0

No Kriteria / Indikator Skala KeteranganIX. Batas Maksimum Pemberian Kredit Penerapan (Wajib diisi oleh BPR)


1.

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasukpemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring danpenyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. 2 BPR telah memiliki ketentuan BMPK


2.BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikandengan peraturan perundang-undangan. 2

Ketentuan BMPK telah disesuaikan dengan POJK terkini.

3.

Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhiketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturanperundang-undangan.

2Proses pemberian kredit sealu

mematuhi ketentuan BMPK & prinsip kehatia-hatian




4.

Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/ataumelampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepatwaktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2Semua debitur diberikan kredit

dibawah BMPK.

5 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2Pemberian kredit tdk pernah melanggar ketentuan BMPK

No Kriteria / Indikator Skala KeteranganX. Rencana Bisnis BPR Penerapan (Wajib diisi oleh BPR)


1.Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi danmisi BPR. 2

RBB BPR Walet tahun 2019 telah disampaikan ke OJK.

2.

Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasukrencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan. 2

RBB BPR Walet telah mencakup rencana bisnis & rencana penyelesaian

permasalahan di masa yang akan datang.

3.

Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan daninfrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan,dan prosedur.

2RBB BPR Walet didukung sepenuhnya

oleh semua pemegang saham.




4.

Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; danc. penerapan manajemen risiko.

2RBB BPR Walet disusun dengan mempertimbangan berbagai aspek

terkait.

5.

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

2Dekom telah melaksanakan pengawasan

pelaksanaan rencana bisnis BPR.


6.Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2


No Kriteria / Indikator Skala KeteranganXI. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Penerapan (Wajib diisi oleh BPR)


1.

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. 2

Laporan keuangan disajikan secara lengkap, akurat, kini, dan utuh dalam

bentuk laporan bulanan online, laporan publikasi dan laporan tahunan

disampaikan ke OJK.


2.BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2Laporan publikasi disajikan secara

lengkap.

BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan,

Laporan tahunan telah disusun & diaudit oleh KAP Henry & Sugeng yg


3. BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2diaudit oleh KAP Henry & Sugeng yg mencakup semua informasi umum &

keuangan BPR.

4.

BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2

Transparansi produk & layanan BPR selalu dilakukan via brosur, website maupun penjelasan langsung kepada

nasabah/calon nasabah.

5.BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalamketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 2

Semua laporan telah dibuat & disampaikan ke OJK tepat waktu.


6.

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksidengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OtoritasJasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2Laporan tahunan telah disampaikan ke

OJK tepat waktu.

7.Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut

2Jika ada pengaduan nasabah akan

7.Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjutpelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. 2

Jika ada pengaduan nasabah akan segera dilaporkan.

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment )Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR

Alamat BPR

Posisi Laporan

Modal Inti BPR

Total Aset BPR

Bobot Faktor BPR


Jalan Brigjend Katamso No. 282, Yogyakarta

Desember, 2018

Rp1.699.941.000

Rp20.821.326.093

B

SB B CB KB TB1 2 3 4 5

1

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dansalah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yangmembawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dansalah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yangmembawahkan fungsi kepatuhan.

2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupatenyang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsiyang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yangberbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsilokasi Kantor Pusat BPR.

vMasing2 anggota direksi berdomisili di Kab.


3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politikatau organisasi kemasyarakatan).

vMasing2 anggota direksi tidak memiliki

jabatan di perusahaan lain.

4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluargaatau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesamaanggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

vMasing2 anggota direksi satu sama lain

tidak ada yg memiliki hubungan keluarga.

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ataupenyedia jasa profesional sebagai konsultan kecualimemenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifatkhusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkanadanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelasmeliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yangdihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; danperorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihakindependen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yangbersifat khusus dimaksud.

vMasing2 anggota direksi bekerja sendiri, tdk ada jabatan wakil, konsultan atau

penasihat direksi.

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan

Skala Penerapan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

v

No Keterangan

BPR Walet memiliki modal inti kurang dari 50M, dan memiliki 2 orang direksi yg salah

satunya telah ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan melalui RUPS bulan April 2017 namun belum lolos fit & proper test dari

OJK.

Kriteria/Indikator

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan danKepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasukperpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan olehRUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

vSemua anggota direksi telah ditetapkan

jabatannya melalui RUPS & masing2 telah lulus Uji Kemampuan & Kepatutan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 10 3 0 0Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 50%

13

2,17

1,08


1

7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secaraindependen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapatmengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. v

Masing2 direksi bekerja sendiri dan bertanggung jawab atas pekerjaannya

masing2.

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dariPejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern,auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas JasaKeuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

vSemua komitmen ke OJK maupun temuan

dari auditor internal dan eksternal telah ditindaklanjuti.

9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap,akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. v

Semua laporan terkait operasional bank dilaporkan ke Dekom tepat waktu.

10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategisdilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suaraterbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat,atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkandissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

vSemua keputusan dimusyawarahkan dulu melalui rapat direksi atau rapat bersama.

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi,keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan ataumengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambildan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selainremunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

vDireksi tidak pernah menggunakan fasilitas


12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secaraberkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuantentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidangkeuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dantanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjangorganisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaanpegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangkapengembangan kualitas individu.

vDireksi selalu mengikutsertakan semua staf

dlm pelatihan intern/ekstern.

13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensiyang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenaiprinsip kehati-hatian.

vDireksi selalu mentaati peraturan OJK

maupun instansi terkait lainnya.

14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib

Skala Penerapan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

No KeteranganKriteria/Indikator

14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertibkerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkanetika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

vBPR Walet telah memiliki Tatib Direksi yg berisi pedoman & tata tertib kerja direksi.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 16 0 0 0Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8


16

2

0,80


1

15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnyakepada pemegang saham melalui RUPS.

v Direksi selalu mengikuti RUPS.

16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawaimengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. v

Direksi selalu mensosialisasikan peraturan/kebijakan baru.

17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dandidokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapansecara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapatDireksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.

vHasil rapat direksi telah didokumentasi

dengan baik.

18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dankemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalampengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain denganpeningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yangdihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasistakeholders.

vBPR Walet telah dikelola dengan baik namun belum mencapai hasil yang

maksimal.

19) Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola padaOtoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1(satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangansesuai ketentuan.

vLaporan Tata Kelola/GCG telah

didistribusikan sesuai ketentuan.


Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 10%Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1

Skala Penerapan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiC. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11

2,20

0,22

2,10

0,47



2

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota DewanKomisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksisesuai ketentuan. v

Jml anggota Dekom sama dengan jml anggota direksi (2 org)

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan danKepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRmemperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yangmenetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisarisdilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

vSemua anggota Dekom sdh lulus Uji Kemampuan &

Kepatutan.

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal diprovinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yangberbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

vMasing2 anggota Dekom berdomisili di Yogyakarta

& di Kota Magelang.

5) BPR memiliki Komisaris Independen:a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00(delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) darijumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00(delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota DewanKomisaris merupakan Komisaris Independen.

v BPR Walet memiliki modal inti kurang dari 50M.

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasukpengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. v BPR Walet telah memiliki tatib Dekom

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota DewanKomisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagaiDireksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

vMasing2 anggota Dekom merangkap jabatan tidak

lebih dari 2 BPR.

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atausemenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota DewanKomisaris atau Direksi.

vMasing2 anggota Dekom tdk memiliki hubungan

keluarga satu sama lain.

9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan,kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengananggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang sahampengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannyauntuk bertindak independen.


bisnis/keuangan satu sama lain.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5

Skala Penerapan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan KomisarisA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

v

No Keterangan

BPR Walet memiliki modal inti kurang dari 50M dan memiliki 2 orang komisaris.

Kriteria/Indikator



Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%

18

1,00

2,00


2

10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikannasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasiatau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuanBPR termasuk prinsip kehati-hatian.

vDekom melakukan pengawasan rutin dan

memberi arahan atas kinerja Direksi.

11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisarismengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaankebijakan strategis BPR.

vDekom selalu memantau semua

pelaksanaan kebijakan BPR.

12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilankeputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam halpenyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diaturdalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberiankredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturanperundangan dalam rangka melaksanakan fungsipengawasan.

vDekom tdk pernah terlibat dlm kegiatan operasional, namun hanya memantau &

mengarahkan.

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksimenindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasilpengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasilpengawasan otoritas lainnya antara lain dengan memintaDireksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjuttemuan.

vDekom selalu memantau tindak lanjut

temuan OJK.

14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untukmelaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimaldan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruhanggota Dewan Komisaris.

vDekom setiap hari hadir untuk memantau kegiatan BPR dan menyelenggarakan rapat

rutin setiap triwulan.

15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifatstrategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakatatau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarahmufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku denganmencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaanpendapat.

vPengambilan keputusan strategis dilakukan

Dekom melalui musyawarah mufakat.

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untukkepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yangmerugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidakmengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dariBPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkanRUPS.

vDekom tidak pernah melakukan tindakan

yg merugikan BPR.

17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap

Skala Penerapan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan KomisarisB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

KeteranganNo Kriteria/Indikator

17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadaplaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggotaDireksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yangmemerlukan tindak lanjut Direksi.

vDekom menerima laporan pelaksanaan

fungsi kepatuhan setiap tahun.



18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dandidokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruhanggota Dewan Komisaris.

vHasil rapat Dekom telah didokumentasikan dengan

baik.


Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan 0 2 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan



Penjumlahan S + P + H

Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2


2

2,00

17

0,34

0,20

2,13

0,85

2,05


3

1) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite PemantauRisiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. BPR tdk membentuk komite



B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi

audit intern.BPR tdk membentuk Komite Audit

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadappenerapan fungsi manajemen risiko.

BPR tdk membentuk komite pemantau risiko

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentukmenjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuaidengan pedoman dan tata tertib kerja.

BPR tdk membentuk komite



5) Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan auditintern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisarisuntuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.





Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

0

0

0,00

0

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

NoSkala Penerapan

KeteranganKriteria/Indikator

Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 0,00


4

1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaianmengenai benturan kepentingan yang mengikat setiappengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi,dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingandimaksud dalam Risalah Rapat.

v SPO benturan kepentingan sudah ada



B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan

Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidakmengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangikeuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yangmemiliki benturan kepentingan tersebut.

vJika terjadi benturan kepentingan

diselesaikan sesuai dengan SPO dan musyawarah.



3) Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR ataumengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiapkeputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.

vJk ada akan diselesaikan &



Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola(S): 10%Penjumlahan S + P + H

Skala Penerapan


2

2,00

0,80

2

0,20

2,00

No Keterangan

2

2,00

1,00

2

Kriteria/Indikator

Penanganan Benturan KepentinganA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

Penjumlahan S + P + HTotal Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4

2,00

0,22


5

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; danc. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhanmemahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturanperundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

v Belum ada Direktur Kepatuhan

3) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuksatuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuankerja atau fungsi operasional.BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjukPejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhanindependen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.

vPE Kepatuhan tidak menangani operasional

& penyaluran dana.

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yangmenangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ataumengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedurkepatuhan.

vPE Kepatuhan telah mengkinikan SPO

Kepatuhan.

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang,dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atauPejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.

vTugas & tanggung jawab PE Kepatuhan

tertulis dlm jobdesc.


Penerapan Fungsi KepatuhanA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

KeteranganSkala Penerapan

14

vCalon Direktur Kepatuhan sudah ditunjuk

melalui RUPS namun belum lolos fit & proper test dari OJK.

No Kriteria/Indikator

Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5


14

2,8

1,00


5

6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhanmenetapkan langkah-langkah yang diperlukan untukmemastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OtoritasJasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan laintermasuk penyampaian laporan kepada Otoritas JasaKeuangan dan otoritas lainnya.


7) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhanmelakukan upaya untuk mendorong terciptanya budayakepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihanketentuan terkini.


8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhanmemantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruhkomitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas JasaKeuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabilaterdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yangmenyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan danperaturan perundang-undangan.


9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yangmenangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruhkebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatanusaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuanOtoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

vPE Kepatuhan selalu memantau kebijakan yg ada/baru telah sesuai dengan ketentuan

OJK.

10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yangmenangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/ataumerekomendasikan pengkinian dan penyempurnaankebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimilikioleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas JasaKeuangan dan peraturan perundang-undangan.

vPE Kepatuhan selalu memantau kebijakan yg ada/baru telah sesuai dengan ketentuan

OJK.




Skala Penerapan

Penerapan Fungsi KepatuhanB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

KeteranganNo

3,2

1,28

16

Kriteria/Indikator

11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadapketentuan.

v Telah dilakukan seoptimal mungkin

12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhanmenyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara berkala kepada Direktur Utama dengantembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggotaDireksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalahDirektur Utama, laporan disampaikan kepada DewanKomisaris.


13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhanmenyampaikan laporan khusus kepada Otoritas JasaKeuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksiyang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangandan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.





10

3,33

0,33

3,01

0,33


6

1) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR telah menujuk & mengangkat PE Auditor Internal

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah):BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki danmengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untukmelaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturanperundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

vPE Auditor Internal menjalankan tugasnya

sesuai jobdesc.

3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern independenterhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkaitdengan penghimpunan dan penyaluran dana).

vPE Auditor Internal tidak melakukan tugas

operasional dan penghimpunan/penyaluran dana

4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawablangsung kepada Direktur Utama.

vPE Auditor Internal bertanggung jawab

langsung kpd Dirut.

5) BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumberdaya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. v

PE Auditor Internal telah diikutkan dlm training/pelatihan.



6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai denganketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPRpada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR danmasyarakat.

vPE Auditor Internal bertugas sesuai

Jobdesc

7) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang


10

v

2,00

1,00


No KeteranganSkala Penerapan

Kriteria/Indikator

Penerapan Fungsi Audit Intern

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulangpaling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun ataskepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern,dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkindilakukan.

vBPR Walet memiliki modal inti kurang dari

50M

8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakansecara memadai dan independen yang mencakup persiapanaudit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit,pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

vPE Auditor Internal telah melakukan

tugasnya dengan baik.

9) BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumberdaya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkaitdengan penerapan fungsi audit intern.

vPE Auditor Internal diikutkan dlm

training/pelatihan.



8

2

0,80


6

10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern telahmenyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepadaDirektur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusankepada anggota Direksi yang membawahkan fungsiKepatuhan.



11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila adapenyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

vLaporan hasil audit intern tahun 2018 telah

disampaikan ke OJK.

12) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihakekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

vBPR Walet memiliki modal inti kurang dari

50M

13) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan ataupemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangansesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan ataupemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawabterhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OtoritasJasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.



Keterangan

BPR Walet telah melaporkan pengangkatan PE Auditor Internal ke OJK melalui surat

No. 197/BPR-WJA/VIII/2015.

Skala Penerapan

Penerapan Fungsi Audit InternC. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

8

2,00

0,20

v

No

2,00

Kriteria/Indikator

Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6 0,22


7

1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor AkuntanPublik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjiankerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntanpublik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangandengan KAP dimaksud.

vSebelum ditunjuk telah diseleksi terlebih

dulu






2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPRmenunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OtoritasJasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPSberdasarkan usulan Dewan Komisaris.

v Penunjukkan dilakukan sesuai ketentuan.

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. v

Hasil audit KAP disampaikan ke OJK setiap tahun.






4) Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkanpermasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktukepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

vHasil audit KAP disampaikan ke OJK tepat

waktu.

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruanglingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OtoritasJasa Keuangan.

vCakupan hasil audit sesuai dengan

ketentuan OJK.

2

2

1,00


4

2,00

0,80


Kriteria/Indikator


Penerapan Fungsi Audit Ektern


Jasa Keuangan.








4

2

0,20

2,00

0,06


8

1) BPR dengan modal inti paling sedikitRp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah):BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuankerja Manajemen Risiko;

BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyarrupiah):BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00(lima puluh milyar rupiah):BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yangbertanggung jawab terhadap penerapan fungsi ManajemenRisiko.

2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedurManajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. -

3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulismengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk danaktivitas baru sesuai ketentuan.

-






Skala Penerapan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian InternA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

0

0,00

0,00

No Keterangan

-

Kriteria/Indikator


8

4) Direksi:a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan ManajemenRisiko secara tertulis, danb. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yangmemerlukan persetujuan Direksi.

-

5) Dewan Komisaris:a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, danc. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

-

6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruhfaktor Risiko yang bersifat material.

-

7) BPR menerapkan sistem pengendalian intern yangmenyeluruh. -

8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yangdiwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. -

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sisteminformasi manajemen yang mampu menyediakan data daninformasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

-

10) Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemenrisiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatankompetensi sumber daya manusia antara lain melaluipelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.

-





Skala Penerapan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian InternB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

0

0,00



11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jikaada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

-

12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yangdilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

-








0,00


0

0

0,00

0,00

0,00


9

1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulisyang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberiankredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debiturbesar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnyasebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakanperkreditan BPR.

v BPR telah memiliki ketentuan BMPK






2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikankebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikandengan peraturan perundang-undangan.

vKetentuan BMPK telah disesuaikan dengan

POJK terkini.

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkaitdan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuanOtoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikanprinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.

vProses pemberian kredit sealu mematuhi ketentuan BMPK & prinsip kehatia-hatian






4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkaitdan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/ataumelampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada v

Semua debitur diberikan kredit dibawah BMPK.

Batas Maksimum Pemberian Kredit


2

2,00

1,00



4

2

0,80


NoSkala Penerapan

melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepadaOtoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

vBMPK.

5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v

Pemberian kredit tdk pernah melanggar ketentuan BMPK








4

2,00

0,20

2,00

0,17


10

1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujuioleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. v


2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategisjangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasukrencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikandengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

vRBB BPR Walet telah mencakup rencana

bisnis & rencana penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang.

3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegangsaham dalam rangka memperkuat permodalan daninfrastruktur yang memadai antara lain sumber dayamanusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, danprosedur.

vRBB BPR Walet didukung sepenuhnya oleh

semua pemegang saham.







4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit:a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; danc. penerapan manajemen risiko.

vRBB BPR Walet disusun dengan

mempertimbangan berbagai aspek terkait.

5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadappelaksanaan rencana bisnis BPR. v

Dekom telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan rencana bisnis BPR.





Skala Penerapan

Rencana Bisnis BPR



6

2

1,00

4

2

No



6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnisdisampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuaiketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

vRBB BPR Walet tahun 2018 telah

disampaikan ke OJK.








2

0,80


2

2

0,20

2,00

0,17


11

1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuanganyang didukung oleh sistem informasi manajemen yangmemadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusiayang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap,akurat, kini, dan utuh.

v

Laporan keuangan disajikan secara lengkap, akurat, kini, dan utuh dalam

bentuk laporan bulanan online, laporan publikasi dan laporan tahunan

disampaikan ke OJK.







2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanandengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan,informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisipemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v Laporan publikasi disajikan secara lengkap.

3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikitmemuat informasi umum, laporan keuangan, opini dariakuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabilaada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan.

vLaporan tahunan telah disusun & diaudit oleh KAP Henry & Sugeng yg mencakup

semua informasi umum & keuangan BPR.

4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk,layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR denganberpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v

Transparansi produk & layanan BPR selalu dilakukan via brosur, website maupun

penjelasan langsung kepada nasabah/calon nasabah.

5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara,jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

vSemua laporan telah dibuat & disampaikan

ke OJK tepat waktu.



Skala Penerapan

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internalA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

2

2,00


1,00

No

0 8 0 0 0




6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasiditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksidengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikansecara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas JasaKeuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan OtoritasJasa Keuangan.

vLaporan tahunan telah disampaikan ke

OJK tepat waktu.

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaianpengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjutpelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuaiketentuan secara tepat waktu.

vJika ada pengaduan nasabah akan segera

dilaporkan.








8

2,00

0,80


4

2,00

0,20

2,00

0,17

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit

Total Penilaian Faktor 0,47 0,34 - 0,22 0,33 0,22 0,06 - 0,17 0,17 0,17 2,14

Predikat Komposit

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Baik

Kesimpulan

Berdasarkan penilaian sendiri tentang Penerapan Tata Kelola PT. BPR Walet Jaya Abadi periode 31 Desember 2018 (selama tahun 2018)terhadap 9 faktor yang dinilai dengan tidak melakukan penilaian terhadap Faktor ke-3 dan Faktor ke-8, sebelum penerapan Manajemen Risikodiperoleh nilai komposit 2,14 dengan kriteria Baik.

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment )Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR

Alamat BPR

Posisi Laporan

Modal Inti BPR

Total Aset BPR

Bobot BPR


Jalan Brigjend Katamso No. 282, Yogyakarta

Desember, 2018

Rp1.699.941.000

Rp20.821.326.093

B


1

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dansalah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yangmembawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dansalah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yangmembawahkan fungsi kepatuhan.

2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupatenyang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsiyang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yangberbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsilokasi Kantor Pusat BPR.

vMasing2 anggota direksi berdomisili di Kab.


3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politikatau organisasi kemasyarakatan).

vMasing2 anggota direksi tidak memiliki jabatan

di perusahaan lain.

4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluargaatau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesamaanggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

vMasing2 anggota direksi satu sama lain tidak ada

yg memiliki hubungan keluarga.

5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ataupenyedia jasa profesional sebagai konsultan kecualimemenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifatkhusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkanadanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelasmeliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yangdihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; danperorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihakindependen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yangbersifat khusus dimaksud.

vMasing2 anggota direksi bekerja sendiri, tdk ada jabatan wakil, konsultan atau penasihat direksi.

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan danKepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk

Semua anggota direksi telah ditetapkan

Skala Penerapan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi


KeteranganKriteria/IndikatorNo

v

BPR Walet memiliki modal inti kurang dari 50M, dan memiliki 2 orang direksi yg salah satunya

telah ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan melalui RUPS bulan April 2017 namun belum

lolos fit & proper test dari OJK.

6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan danKepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasukperpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan olehRUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

vSemua anggota direksi telah ditetapkan

jabatannya melalui RUPS & masing2 telah lulus Uji Kemampuan & Kepatutan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1 b x 2 c x 3 d x 4 e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan

0 10 3 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6


13

2,17

1,08


1

7) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secaraindependen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapatmengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

vMasing2 direksi bekerja sendiri dan bertanggung

jawab atas pekerjaannya masing2.

8) Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dariPejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern,auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas JasaKeuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

vSemua komitmen ke OJK maupun temuan dari

auditor internal dan eksternal telah ditindaklanjuti.

9) Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap,akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

vSemua laporan terkait operasional bank

dilaporkan ke Dekom tepat waktu.10) Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis

dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyakdalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuaiketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissentingopinion jika terdapat perbedaan pendapat.

vSemua keputusan dimusyawarahkan dulu melalui

rapat direksi atau rapat bersama.

11) Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi,keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan ataumengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambildan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selainremunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

vDireksi tidak pernah menggunakan fasilitas


12) Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secaraberkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuantentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidangkeuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dantanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjangorganisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaanpegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangkapengembangan kualitas individu.

vDireksi selalu mengikutsertakan semua staf dlm

pelatihan intern/ekstern.

13) Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensiyang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai

vDireksi selalu mentaati peraturan OJK maupun

instansi terkait lainnya.

Skala Penerapan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenaiprinsip kehati-hatian.

vDireksi selalu mentaati peraturan OJK maupun

instansi terkait lainnya.

14) Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertibkerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkanetika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.

vBPR Walet telah memiliki Tatib Direksi yg berisi

pedoman & tata tertib kerja direksi.






2

0,80

16


1

15) Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaantugasnya kepada pemegang saham melaluiRUPS.

v Direksi selalu mengikuti RUPS.

16) Direksi mengkomunikasikan kepada seluruhpegawai mengenai kebijakan strategis BPR dibidang kepegawaian.

vDireksi selalu mensosialisasikan

peraturan/kebijakan baru.

17) Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalahrapat dan didokumentasikan dengan baik,termasuk pengungkapan secara jelas dissentingopinions yang terjadi dalam rapat Direksi, sertadibagikan kepada seluruh Direksi.

vHasil rapat direksi telah didokumentasi

dengan baik.

18) Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian,dan kemampuan anggota Direksi dan seluruhpegawai dalam pengelolaan BPR yangditunjukkan antara lain dengan peningkatankinerja BPR, penyelesaian permasalahan yangdihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuaiekspektasi stakeholders.

vBPR Walet telah dikelola dengan baik namun belum mencapai hasil yang

maksimal.

19) Direksi menyampaikan laporan penerapan TataKelola pada Otoritas Jasa Keuangan, AsosiasiBPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media ataumajalah ekonomi dan keuangan sesuaiketentuan.

vLaporan Tata Kelola/GCG telah

didistribusikan sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x b x c x 3 d x e x 5Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan

0 8 3 0 0


Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DireksiC. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11

2,2

NoSkala Penerapan


Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 5

Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 10%Penjumlahan S + P + H

Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobotFaktor 1

2,2

0,22

2,10

0,42


2

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua)orang.

2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlahanggota Direksi sesuai ketentuan. v

Jml anggota Dekom sama dengan jml anggota direksi (2 org)

3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus UjiKemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melaluiRUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatananggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkanperpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisarisdilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.

vSemua anggota Dekom sdh lulus Uji

Kemampuan & Kepatutan.

4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempattinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten padaprovinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsilokasi Kantor Pusat BPR.

vMasing2 anggota Dekom berdomisili di

Yogyakarta & di Kota Magelang.

5) BPR memiliki Komisaris Independen:a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikitRp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggotaDewan Komisaris adalah Komisaris Independen.b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dankurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyarrupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisarismerupakan Komisaris Independen.

v BPR Walet memiliki modal inti kurang dari 50M.

6) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerjatermasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. v BPR Walet telah memiliki tatib Dekom

Skala PenerapanKeterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris


BPR Walet memiliki modal inti kurang dari 50M dan memiliki 2 orang komisaris.

No

v

Kriteria/Indikator

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggotaDewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRSlainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif padaBPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

vMasing2 anggota Dekom merangkap jabatan

tidak lebih dari 2 BPR.

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memilikihubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajatkedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atauDireksi.


keluarga satu sama lain.

9) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memilikihubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan sahamdan/atau hubungan keluarga dengan anggota DewanKomisaris lain, Direksi dan/atau pemegang sahampengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhikemampuannya untuk bertindak independen.


bisnis/keuangan satu sama lain.






18

2,00

1,00

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

2

10) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaantugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi,antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait denganpemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

vDekom melakukan pengawasan rutin dan memberi arahan

atas kinerja Direksi.

11) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan,memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. v

Dekom selalu memantau semua pelaksanaan kebijakan BPR.

12) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatanoperasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkaitsebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimumpemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturanperundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

vDekom tdk pernah terlibat dlm kegiatan operasional,

namun hanya memantau & mengarahkan.

13) Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuanaudit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan,dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan memintaDireksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.

v Dekom selalu memantau tindak lanjut temuan OJK.

14) Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakantugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakanRapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yangdihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

vDekom setiap hari hadir untuk memantau kegiatan BPR

dan menyelenggarakan rapat rutin setiap triwulan.

15) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategistelah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyakdalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yangberlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaanpendapat.

vPengambilan keputusan strategis dilakukan Dekom melalui

musyawarah mufakat.

16) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentinganpribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangikeuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntunganpribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkanRUPS.

vDekom tidak pernah melakukan tindakan yg merugikan

BPR.

Skala Penerapan

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



17) Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporanpelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yangmembawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. v

Dekom menerima laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan setiap tahun.






18) Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dandidokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinionsyang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepadaseluruh anggota Dewan Komisaris.

v Hasil rapat Dekom telah didokumentasikan dengan baik.








0,20

2,05

0,31

17

2,13

0,85


2

2,00


3

1) BPR telah memiliki Komite Audit dan KomitePemantau Risiko dengan anggota Komite sesuaiketentuan.



0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap

penerapan fungsi audit intern.BPR tdk membentuk Komite Audit

3) Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasiterhadap penerapan fungsi manajemen risiko.

BPR tdk membentuk komite pemantau risiko

4) Dewan Komisaris memastikan bahwa Komiteyang dibentuk menjalankan tugasnya secaraefektif antara lain telah sesuai dengan pedomandan tata tertib kerja.



0 0 0 0 0




5) Komite memberikan rekomendasi terkaitpenerapan audit intern dan fungsi manajemen

Skala Penerapan

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

0

0,00

0,00

0


No Keterangan

0,00

0,00

Kriteria/Indikator

penerapan audit intern dan fungsi manajemenrisiko kepada Dewan Komisaris untuk tindaklanjut kepada Direksi BPR.


Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x b x c x 3 d x e x 5

Hasil perkalian untuk masing-masing SkalaPenerapan

0 0 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 1




0

0,00

0,00

0,00

0,00


4

1) BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedurpenyelesaian mengenai benturan kepentinganyang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPRtermasuk administrasi, dokumentasi danpengungkapan benturan kepentingan dimaksud

v SPO benturan kepentingan sudah ada



0 2 0 0 0


Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota

Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan PejabatEksekutif tidak mengambil tindakan yang dapatmerugikan atau mengurangi keuntungan BPR,atau tidak mengeksekusi transaksi yang memilikibenturan kepentingan tersebut.

vJika terjadi benturan kepentingan

diselesaikan sesuai dengan SPO dan musyawarah.



0 2 0 0 0




3) Benturan kepentingan yang dapat merugikanBPR atau mengurangi keuntungan BPR Jk ada akan diselesaikan &

Penanganan Benturan KepentinganA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

2

2,00

1,00

2

2,00

0,80



Kriteria/Indikator

BPR atau mengurangi keuntungan BPRdiungkapkan dalam setiap keputusan dan telahterdokumentasi dengan baik.

vJk ada akan diselesaikan &



0 2 0 0 0






2

0,20

2,00

2,00

0,20


5

1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; danc. mampu bekerja secara independen.BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran

2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan memahami peraturan Otoritas JasaKeuangan dan peraturan perundang-undanganlain yang berkaitan dengan perbankan.


3) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan denganmembentuk satuan kerja kepatuhan yang BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah):Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan denganmenunjuk Pejabat Eksekutif yang menanganifungsi kepatuhan independen terhadap satuan

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutifyang menangani fungsi kepatuhan menyusundan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem,dan prosedur kepatuhan.

vPE Kepatuhan telah mengkinikan SPO

Kepatuhan.

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kriteria/Indikator


vCalon Direktur Kepatuhan sudah

ditunjuk melalui RUPS namun belum lolos fit & proper test dari OJK.

PE Kepatuhan tidak menangani operasional & penyaluran dana.

No

v

Skala PenerapanKeterangan

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas,wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yangmenangani fungsi kepatuhan.

vTugas & tanggung jawab PE Kepatuhan

tertulis dlm jobdesc.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x 1

b x 2

c x 3 d x 4

e x 5


0 6 0 8 0




14

2,80

1,40


5

6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan menetapkan langkah-langkah yangdiperlukan untuk memastikan BPR telahmemenuhi seluruh peraturan Otoritas JasaKeuangan dan peraturan perundang-undanganlain termasuk penyampaian laporan kepadaOtoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.


7) Anggota Direksi yang membawahkan FungsiKepatuhan melakukan upaya untuk mendorongterciptanya budaya kepatuhan BPR antara lainmelalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan


8) Anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan memantau dan menjaga kepatuhanBPR terhadap seluruh komitmen yang dibuatoleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangantermasuk melakukan tindakan pencegahanapabila terdapat kebijakan dan/atau keputusanDireksi BPR yang menyimpang dari ketentuanOtoritas Jasa Keuangan dan peraturan


9) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutifyang menangani fungsi kepatuhan memastikanbahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, danprosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukanBPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas JasaKeuangan dan peraturan perundang-undangan.

vPE Kepatuhan selalu memantau


10) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutifyang menangani fungsi kepatuhan melakukanreviu dan/atau merekomendasikan pengkiniandan penyempurnaan kebijakan, ketentuan,sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPRagar sesuai dengan ketentuan Otoritas JasaKeuangan dan peraturan perundang-undangan.

vPE Kepatuhan selalu memantau



Skala Penerapan

Penerapan Fungsi KepatuhanB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)




0 4 0 12 0




11) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaranterhadap ketentuan.

v Telah dilakukan seoptimal mungkin

12) Anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaantugas dan tanggung jawab secara berkala kepadaDirektur Utama dengan tembusan kepada DewanKomisaris. Dalam hal anggota Direksi yangmembawahkan fungsi kepatuhan adalahDirektur Utama, laporan disampaikan kepada


13) Anggota Direksi yang membawahkan FungsiKepatuhan menyampaikan laporan khususkepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapatkebijakan atau keputusan Direksi yangmenyimpang dari peraturan Otoritas JasaKeuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa




0 2 0 8 0





16

3,20

1,28


10

3,33

0,33

3,01

0,30


6

1) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah):BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah):BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang

2) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interntelah memiliki dan mengkinikan pedoman kerjaserta sistem dan prosedur untuk melaksanakantugas bagi auditor intern sesuai peraturanperundang-undangan dan telah disetujui olehDirektur Utama dan Dewan Komisaris.

vPE Auditor Internal menjalankan

tugasnya sesuai jobdesc.

3) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internindependen terhadap satuan kerja operasional(satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan

vPE Auditor Internal tidak melakukan

tugas operasional dan penghimpunan/penyaluran dana

4) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internbertanggung jawab langsung kepada Direktur

vPE Auditor Internal bertanggung jawab

langsung kpd Dirut.

5) BPR memiliki program rekrutmen danpengembangan sumber daya manusia yangmelaksanakan fungsi audit intern.

vPE Auditor Internal telah diikutkan dlm

training/pelatihan.



0 10 0 0 0

Total nilai untuk seluruh Skala PenerapanPerhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 5Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 50%

Skala Penerapan

Penerapan Fungsi Audit InternA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

10

2,00

1,00

No

v

Keterangan

BPR telah menujuk & mengangkat PE Auditor Internal

Kriteria/Indikator

Tata Kelola (S): 50%

6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuaidengan ketentuan pedoman audit intern yangtelah disusun oleh BPR pada seluruh aspek danunsur kegiatan yang secara langsungdiperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan

vPE Auditor Internal bertugas sesuai

Jobdesc

7) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah):BPR menugaskan pihak ekstern untukmelakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kalidalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadapstandar pelaksanaan fungsi audit intern, dan

vBPR Walet memiliki modal inti kurang

dari 50M

8) Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)dilaksanakan secara memadai dan independenyang mencakup persiapan audit, penyusunanprogram audit, pelaksanaan audit, pelaporanhasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.



9) BPR melaksanakan peningkatan mutuketerampilan sumber daya manusia secaraberkala dan berkelanjutan terkait denganpenerapan fungsi audit intern.

vPE Auditor Internal diikutkan dlm

training/pelatihan.


0 8 0 0 0



1,00


8

2,00

0,80


6

10) SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interntelah menyampaikan laporan pelaksanaan auditintern kepada Direktur Utama dan DewanKomisaris dengan tembusan kepada anggotaDireksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.



11) BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaandan pokok-pokok hasil audit intern dan laporankhusus (apabila ada penyimpangan) kepadaOtoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan

vLaporan hasil audit intern tahun 2018

telah disampaikan ke OJK.

12) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah):BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang olehpihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan

vBPR Walet memiliki modal inti kurang

dari 50M

13) BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan ataupemberhentian Kepala SKAI kepada OtoritasBPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah):BPR menyampaikan laporan pengangkatan ataupemberhentian Pejabat Eksekutif yangbertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsiaudit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x

1b x 2

c x 3 d x 4

e x 5


0 8 0 0 0


Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah

Penerapan Fungsi Audit InternC. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

8

No

v

KeteranganSkala Penerapan

BPR Walet telah melaporkan pengangkatan PE Auditor Internal ke

OJK melalui surat No. 197/BPR-WJA/VIII/2015.

Kriteria/Indikator





2,00

0,20

2,00

0,20

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

7

1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik(KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkupaudit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara OtoritasJasa Keuangan dengan KAP dimaksud.

v Sebelum ditunjuk telah diseleksi terlebih dulu






2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjukAkuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sertamemperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. v Penunjukkan dilakukan sesuai ketentuan.

3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepadaOtoritas Jasa Keuangan. v Hasil audit KAP disampaikan ke OJK setiap tahun.






4) Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahanBPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yangditunjuk.

v Hasil audit KAP disampaikan ke OJK tepat waktu.

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup auditsebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v Cakupan hasil audit sesuai dengan ketentuan OJK.



Skala Penerapan

0,80


Penerapan Fungsi Audit Ektern


2

2,00

1,00



4

2,00

Keterangan

0 4 0 0 0






4

2,00

0,05

0,20

2,00


8

1) BPR dengan modal inti paling sedikitRp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyarrupiah):BPR telah membentuk Komite Manajemen Risikodan satuan kerja Manajemen Risiko;BPR dengan modal inti paling sedikitRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00(delapan puluh milyar rupiah):BPR telah membentuk satuan kerja ManajemenRisiko;BPR dengan modal inti kurang dariRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyarrupiah):BPR telah menunjuk satu orang PejabatEksekutif yang bertanggung jawab terhadap

2) BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko,prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit

-

3) BPR memiliki kebijakan dan prosedur secaratertulis mengenai pengelolaan risiko yangmelekat pada produk dan aktivitas baru sesuai

-


b x 2

c x 3 d x 4

e x 5


0 0 0 0 0




Skala Penerapan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian InternA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)


0

0,00

0,00

No

-


8

4) Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapanManajemen Risiko secara tertulis, danb. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

-

5) Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, danc. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang

-

6) BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran,pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadapseluruh faktor Risiko yang bersifat material.

-

7) BPR menerapkan sistem pengendalian internyang menyeluruh.

-

8) BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruhrisiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OtoritasJasa Keuangan.

-

9) BPR memiliki sistem informasi yang memadaiyaitu sistem informasi manajemen yang mampumenyediakan data dan informasi yang lengkap,akurat, kini, dan utuh.

-

10) Direksi telah melakukan pengembangan budayamanajemen risiko pada seluruh jenjangorganisasi dan peningkatan kompetensi SDMantara lain melalui pelatihan dan/atausosialisasi mengenai manajemen risiko.

-


Skala Penerapan

Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian InternB. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

Kriteria/IndikatorNo Keterangan


0 0 0 0 0



11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profilrisiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepadaOtoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan

-

12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitasbaru yang dilaporkan kepada Otoritas JasaKeuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

-


b x 2

c x 3 d x 4

e x 5


0 0 0 0 0





0

0,00

0,00


0

0,00

0,00

0,00

0,00

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

9

1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadaiterkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait,debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaianmasalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakanperkreditan BPR.

v BPR telah memiliki ketentuan BMPK






2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem danprosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. v Ketentuan BMPK telah disesuaikan dengan POJK terkini.

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ataupemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangantentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupunperaturan perundang-undangan.

vProses pemberian kredit sealu mematuhi ketentuan BMPK

& prinsip kehatia-hatian






4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ataupemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telahdisampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benardan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

v Semua debitur diberikan kredit dibawah BMPK.

5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan. v Pemberian kredit tdk pernah melanggar ketentuan BMPK


Skala Penerapan

Batas Maksimum Pemberian Kredit


Kriteria/Indikator

2

2,00

1,00


4

2,00

0,80


No Keterangan








2,00

4

2,00

0,20

0,15


10

1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksidan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuaidengan visi dan misi BPR.


disampaikan ke OJK.

2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencanastrategis jangka panjang dan rencana bisnistahunan termasuk rencana penyelesaianpermasalahan BPR yang signifikan dengancakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

v

RBB BPR Walet telah mencakup rencana bisnis & rencana penyelesaian

permasalahan di masa yang akan datang.

3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya olehpemegang saham dalam rangka memperkuatpermodalan dan infrastruktur yang memadaiantara lain sumber daya manusia, teknologiinformasi, jaringan kantor, kebijakan, dan

vRBB BPR Walet didukung sepenuhnya

oleh semua pemegang saham.


0 6 0 0 0




B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)4) Rencana bisnis BPR disusun dengan

mempertimbangkan paling sedikit:a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; danc. penerapan manajemen risiko.

vRBB BPR Walet disusun dengan

mempertimbangan berbagai aspek terkait.

5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

vDekom telah melaksanakan

pengawasan pelaksanaan rencana

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan a x b x d x

Skala Penerapan

Rencana Bisnis BPRA. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

6

2,00

No

1,00




0 4 0 0 0




6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencanabisnis disampaikan kepada Otoritas JasaKeuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa


disampaikan ke OJK.


0 2 0 0 0


Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlahpertanyaan (S): 1Dikali dengan bobot Struktur dan InfrastrukturTata Kelola (S): 10%Penjumlahan S + P + H


4

2,00

0,80


2

2,00

0,20

2,00

0,15

SB B CB KB TB

1 2 3 4 5

11

1) Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukungoleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuantermasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkanlaporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

vLaporan keuangan disajikan secara lengkap, akurat, kini, dan utuh dalam bentuk laporan bulanan online, laporan

publikasi dan laporan tahunan disampaikan ke OJK.







2) BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan denganmateri paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya,susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

v Laporan publikasi disajikan secara lengkap.

3) BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuatinformasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik ataslaporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansidan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuanOtoritas Jasa Keuangan.

vLaporan tahunan telah disusun & diaudit oleh KAP Henry

& Sugeng yg mencakup semua informasi umum & keuangan BPR.

4) BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanandan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman padapersyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

vTransparansi produk & layanan BPR selalu dilakukan via

brosur, website maupun penjelasan langsung kepada nasabah/calon nasabah.

5) BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dancakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. v

Semua laporan telah dibuat & disampaikan ke OJK tepat waktu.






Skala Penerapan

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal



2

2,00

1,00

8

2,00

0,80

No


6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani palingsedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secarajelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OtoritasJasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas JasaKeuangan.

v Laporan tahunan telah disampaikan ke OJK tepat waktu.

7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, danlaporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaianpengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

v Jika ada pengaduan nasabah akan segera dilaporkan.








0,80


4

2,00

0,20

2,00

0,15

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit

Total Penilaian Faktor 0,42 0,31 - 0,20 0,30 0,20 0,05 - 0,15 0,15 0,15 1,93

Predikat Komposit

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Baik

Kesimpulan

Berdasarkan penilaian sendiri tentang Penerapan Tata Kelola PT. BPR Walet Jaya Abadi periode 31 Desember 2018 (selama tahun 2018)terhadap 9 faktor yang dinilai dengan tidak melakukan penilaian terhadap Faktor ke-3 dan Faktor ke-8, setelah penerapan Manajemen Risikodiperoleh nilai komposit 1,93 dengan kriteria Baik.

Bobot BPR B

Jumlah Bobot Jumlah Bobot Jumlah Bobot

S P H 1 2 3 4 5 50% 1 2 3 4 5 40% 1 2 3 4 5 10%

Faktor 1 6 8 5 0 5 1 0 0 6 0 0 8 0 0 0 8 0 0 4 1 0 0 5 0 0 22%Nilai Awal 0 10 3 0 0 13 0 0 16 0 0 0 16 0 0 8 3 0 0 11 0 0 0Rata-rata 2,17 1,08 2,00 0,80 2,20 0,22 2,10 0,47

Faktor 2 9 8 1 0 9 0 0 0 9 0 0 7 1 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 0 0 16,67%Nilai Awal 0 18 0 0 0 18 0 0 14 3 0 0 17 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0Rata-rata 2,00 1,00 2,13 0,85 2,00 0,20 2,05 0,34




Faktor 6 5 4 4 0 5 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 11,11%

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen RisikoPenilaian Structure (S) Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)

Nilai Structure (S) Nilai Process (P) Nilai Outcome (H)Faktor Tata KelolaJumlah Nilai SPO

per FaktorNilai akhir

Faktor

Jumlah Pertanyaan







2,14Baik

Nilai KompositPredikat Komposit

Bobot BPR B

Jumlah Bobot Jumlah Bobot Jumlah Bobot

S P H 1 2 3 4 5 50% 1 2 3 4 5 40% 1 2 3 4 5 10%






Faktor 6 5 4 4 0 5 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 10,00%

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Setelah Penerapan Manajemen RisikoPenilaian Structure (S) Penilaian Process (P) Penilaian Outcome (H)

Nilai Structure (S) Nilai Process (P) Nilai Outcome (H)Faktor Tata KelolaJumlah Nilai SPO

per FaktorNilai akhir

Faktor

Jumlah Pertanyaan







1,93Baik

Nilai KompositPredikat Komposit

FAKTOR S per Aspek Rata-rata S1 2,10 2,13 2 2,05 2,13 3 - 2,13 4 2,00 2,13 5 3,01 2,13 6 2,00 2,13 7 2,00 2,13 8 - 2,13 9 2,00 2,13

10 2,00 2,13 11 2,00 2,13

JML 19,16 Rata-rata 2,13

GRAFIK HASIL PENILAIAN TATA KELOLAPT BPR WALET JAYA ABADI TH 2018

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

S per Aspek Rata-rata SS per Aspek Rata-rata S

laporan tata kelola - bprwaletjayaabadi.com · pt. bpr walet jaya abadi tahun 2018 pt. bpr walet...

Documents