laporan tahunan tahun 2017 - pn-waikabubak.go.id · sipil negara pengadilan negeri waikabubak dalam...

LAPORAN TAHUNAN

TAHUN

2017

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK JL. SUDIRMAN NO. 10 KOTA WAIKABUBAK

i

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami telah menyusun

dan menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2017.

Laporan Tahunan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja Aparatur

Sipil Negara Pengadilan Negeri Waikabubak dalam pelaksanaan tugas administrasi peradilan dan

administrasi umum selama tahun 2017. Dengan segala keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber

daya manusia yang ada, kami tetap bertekad untuk terus berupaya menjaga kemandirian, kredibilitas

dan transparansi peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, serta meningkatkan

kualitas sumber daya manusia demi membantu terwujudnya badan peradilan yang agung di negara

kesatuan Republik Indonesia ini.

Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2017 ini disusun sebagai

salah satu bentuk pertanggungjawaban kami dan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan untuk

peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Waikabubak pada masa yang akan

datang.

ii

DAFTAR ISI

PENGANTAR ............................................................................................................................ i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1

BAB II A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ............................................................. 5

i. Standar Operasional Prosedur (SOP) .............................................................. 20

ii. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ............................................................................

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA. ...............................................................

i. Akreditasi Penjaminan Mutu..............................................................................

ii. Posbakum ..........................................................................................................

iii. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu .................................................................

iv. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) ....................................................

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ................................................................. 21

A. Sumber Daya Manusia .......................................................................................... 21

i. Mutasi ................................................................................................................

ii. Promosi ......................................................................................................... 24

iii. Pensiun ..............................................................................................................

iv. Diklat ..................................................................................................................

B. Penyelesaian Perkara ................................................................................................

i. Jumlah sisa perkara yang diputus ......................................................................

ii. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu .........................................................

iii. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding,

Kasasi dan PK ....................................................................................................

iv. Jumlah Perkara perdata yang berhasil di mediasi ..............................................

v. Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi..........................................

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................................................................

D. Pengelolaan Keuangan ......................................................................................... 30

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP ......................................................... 32

i Publikasi Perkara ........................................................................................... 32

F. regulasi Tahun 2017 .............................................................................................. 34

BAB IV PENGAWASAN ........................................................................................................ 37

A. Internal .................................................................................................................. 37

B. Evaluasi ................................................................................................................. 44

BAB V PENUTUP ………………………………………………………………………

A. Kesimpulan ............................................................................................................ 37

B. Saran ..................................................................................................................... 44

LAMPIRAN ………………………………………………………………………………… iv

i

ii

1

3

18

23

24

24

29

29

29

31

31

33

33

33

34

34

34

35

35

36

36

37

40

43

43

46

49

49

61

62

62

62

iii

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK |LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2017 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Waikabubak adalah peradilan tingkat pertama yang melaksanakan

peradilan di tingkat kabupaten, dalam perkembangannya pada tahun 2004 Pengadilan Negeri

telah resmi menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung RI, yang sebelumnya kantor

Pengadilan Negeri untuk bidang kesekretariatan di bawah Departemen Kehakiman RI dan

pada saat itu diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

dimana Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara dari semua lingkungan peradilan

yang idenpenden dituntut agar dalam melaksanakan tugas yudisial harus terlepas dari

pengaruh eksekutif, Legislatif maupun pengaruh-pengaruh lainnya, sebagaimana yang

disyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004.

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang

penegakan hukum maupun di bidang pelayanan. Mahkamah Agung RI melalui Badan

Peradilan Umum telah membentuk Tim Akreditasi Internal berdasarkan Surat Keputusan

Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 tentang melakukan penilaian dan penjaminan mutu

kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk mewujudkan

Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul / Prima ( Indonesia Court Performance

Excellent – ICPE ). Berdasarkan hasil penilaian dan penjaminan mutu oleh Tim Akreditasi

Penjaminan Mutu (TAPM) seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah berhasil

memenuhi syarat mendapatkan Akreditasi A dan B.

Sejalan dengan keberhasilan Akreditasi Penjaminan Mutu, penerapan Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) telah dirasakan manfaatnya oleh pencari keadilan dan masyarakat

umumnya dalam mengetahui sejauhmana proses/tahapan perkara yang sedang disidangkan di

Pengadilan.

Dengan adanya perbaikan dan perubahan yang telah dibuat sepanjang tahun 2017,

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan bagi masyarakat pencari keadilan tentunya

tidak lagi menjadi momok yang menakutkan akan tetapi sudah menjadi lembaga yang

menjalankan misi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat pencari keadilan khususnya dan

merupakan lembaga yang terhormat bagi masyarakat pada umumnya.

Dasar dari pembuatan Laporan Tahunan pada Pengadilan Negeri Waikabubak yaitu

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VNI//2007 tentang


pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan

Kegiatan), Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1003/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27

Nopember 2017 perihal Penyusunan Laporan Tahunan 2017 dan surat dari Ketua Pengadilan

Tinggi Kupang Nomor : W26-U/13/RPA.01.02/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 perihal Data

untuk Laporan Tahunan.

Tujuan Pembuatan Laporan tahunan ini adalah untuk mengetahui pencapaian kegiatan-

kegiatan di bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan dan mengevaluasinya sebagai bentuk

peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

B. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan

citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Waikabubak.

Visi Pengadilan Negeri Waikabubak adalah :

“Mendukung Terwujudnya Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Negeri

Waikabubak”

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai Visi yang

ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Badan

Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai Visinya, mewujudkan Badan Peradilan

Indonesia yang Agung.

Misi Pengadilan Negeri Waikabubak adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Waikabubak

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Waikabubak

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Waikabubak


BAB II

A. STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI )

Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Waikabubak telah diatur dalam undang

undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo Undang undang Nomor 8 tahun

2004 Jo Undang undang Nomor 49 tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004

tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum,

Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung

RI Nomor KMA/004/SK/I/1993, sedangkan dalam Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Peradilan berpedoman pada Buku I dan II Mahkamah Agung RI dan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991.

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas

tersebut, Pengadilan Negeri Waikabubak dapat melaksanakan tugas tugas pokok dan fungsi

lembaga peradilan yakni memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para

pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga dilaksanakan dalam rangka meningkatkan

citra dan wibawa Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan yang mandiri yakni dengan

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil lebih baik yang

menyangkut tugas-tugas Teknis dan Administrasi Yudisial maupun tugas-tugas Administrasi

Umum.

Berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur

Organisasi pada Pengadilan Negeri Waikabubak tergambarkan sebagai berikut :


HAKIM

1. SONY EKO ANDRIANTO, S.H.

2. NASUTION, S.H.

3. WAHYU EKO SURYOWATI S.H.,M.Hum

KEPALA SUB BAGIAN

PERENCANAAN, TI DAN

PELAPORAN

BUNGSU D. MANUKOA, S.Kom.

KEPALA SUB BAGIAN

UMUM DAN KEUANGAN

SIPRIANUS YANTO BERE, S.E.

KEPALA SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI

DAN TATA LAKSANA

SONY A. MELKIANUS

SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.

KETUA

WAKIL KETUA

PUTU GDE NOVYARTHA, S.H.,M.Hum.

PANITERA

YUSUF FAOT, S.H.

SEKRETARIS

ARYO ENDARTO, S.T

WAKIL PANITERA

SITI MARLIYAH

PANITERA PENGGANTI

1. UMBU NDAWA DJURUMANA

2. BARA SIDIN

JURUSITA

1. DAUD DADI MERE

2. ANDRI S. DJAWA

JURUSITA PENGGANTI

1. APLIANA PUTHARATO

STAF

ANDI W. NDUN, Amd.

STAF

1. IMANUEL RIWU

2. ERLINA

3. FREDERIK UMBU DJAMA

STAF

(KOSONG)

PANITERA MUDA

PERDATA

(KOSONG)

PANITERA MUDA

PIDANA

RAUF LANGGA

PANITERA MUDA HUKUM

ALBERTUS ORA

STAF

THERESIA R. HADJA

STAF

MARIA K. LIM, S.H.

STAF

SOFIA W. ALGADRI

GARIS KOMANDO

GARIS KOORDINASI

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI WAIKABUBAK


Untuk mengetahui gambaran secara umum tentang alur TUPOKSI pada Pengadilan Negeri

Waikabubak, selanjutnya kami uraikan mengenai alur Tugas pokok dan Fungsi masing-masing

Jabatan di Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai berikut :

1. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak

Dalam Bidang Ketatalaksanaan Hukum

a. Membuat hal-hal baik, selaras dan serasi mengenai :

- Perencanaan (Planing, Programming) dan Pengorganisasian (Organizing);

- Pelaksanaan (Implementation dan executing);

- Pengawasan (Evaluation dan Controlling);

b. Mengatur pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua agar dapat bekerja sama

dengan baik mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988

tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan

Negeri/Tinggi.

c. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka

mewujudkan keserasian dan kerja sama antara sesama pejabat/petugas yang

bersangkutan.

d. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Perkara dan mengawasi Keuangan

rutin/pembangunan.

e. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan dengan

seluruh karyawan.

f. Melakukan pengawasan internal dan external :

- Internal Pejabat Peradilan, Keuangan dan material

- Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap.

g. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi Bidang Hukum tertentu :

- Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk

kepentingan peningkatan jabatan;

- Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaian kepada Mahkamah

Agung.

h. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada

asasnya harus diputus dalam waktu 5 (lima) bulan dan mengumumkan pada pertemuan

berkala dengan para Hakim.

i. Mempersiapkan Leader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.

j. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharmayukti Karini, IKAHI,

Koperasi dan PTWP.


k. Melakukan koordinasi antara sesama instansi dilingkungan penegakan Hukum dan

kerjasama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan,

pertimbangan dan nasihat tentang Hukum kepada instansi pemerintah di wilayah

Hukum Pengadilan apabila diminta.

l. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dalam masyarakat dan menaggapinya bila

dipandang perlu.

m. Meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan

Tinggi yang berkaitan dengan Hukum dan Perkara kepada para Hakim, Kepaniteraan

dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

n. Melaksanakan fungsi Mahkamah Agung yaitu dalam melakukan pengawasan terhadap :

- Penyelenggaraan Peradilan dan pelaksanaan tugas para Hakim dan Pejabat

Kepaniteraan, Sekretariatan dan Jurusita diwilayah Hukumnya.

- Masalah – masalah yang timbul.

- Masalah tingkah laku/perbuatan Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Sekretariatan dan

Jurusita diwilayah Hukumnya.

- Masalah eksekusi yang berada di wilayah Hukumnya untuk diselesaikan dan

dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

o. Mengevaluasi laporan penanganan perkara, selanjutnya mengirimkan laporan secara

periodik kepada Mahkamah Agung.

p. Ketua Pengadilan Negeri wajib mengikuti dan mematuhi kebijakan serta petunjuk

pimpinan Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi serta bertanggung jawab

langsung kepadanya.

Dalam Bidang Ketatalaksanaan Teknis Peradilan

Bidang Perdata

1. Mengatur pembagian tugas para Hakim.

2. Membagi semua berkas perkara dan atau surat –surat lainnya yang berhubungan dengan

perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

3. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang ingin menyatakan berbeda

pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta

merahasiakannya.

4. Melaksanakan putusan serta merta :

a. Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta izin kepada Ketua Pengadilan

Tinggi.

b. Dalam hal perkara dimohonkan Kasasi wajib meminta izin kepada Mahkamah Agung.

5. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.


6. Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal Penggugat atau Tergugat tidak mampu, Ketua

dapat mengijinkan untuk beracara secara Prodeo).

7. Membagi perkara Gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.

8. Mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara permohonan dan

menunjuk Hakim untuk menyidangkannya.

9. Menunjuk Hakim untuk mencatat Gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan.

10. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan pemangilan, agar terhadap termohon

eksekusi dapat dilakukan “teguran” (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi

lainnya.

11. Memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan “peringatan” atau somasi.

12. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan

perlawanan.

13. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya

atas perintah Ketua Mahkamah Agung.

14. Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku :

a. Menetapkan biaya Jurusita

b. Menetapkan biaya eksekusi

c. Menetapkan pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, kantor lelang Negara

sebagai pelaksana lelang.

d. Meneruskan kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim-

Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

15. Pembagian berkas perkara :

a. Disetiap Pengadilan harus ada Majelis tetap yang ada menangani perkara – perkara

yang masuk di Pengadilan tersebut yang dapat diubah jika ada mutasi, pensiun, dan

alasan-alasan serupa lainnya;

b. Pembagian berkas perkara kepada majelis tersebut diatas ditentukan berpedoman pada

pembagian yang merata oleh Ketua Pengadilan berdasarkan kecakapan dan kemampuan

masing-masing Hakim;

c. Ketua Pengadilan Negeri berhak membentuk Majelis khusus untuk perkara-perkara

keahlian tertentu dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat;

16. Pemberian informasi perkara :

a. Pada hakekatnya pihak yang berperkara dan masyarakat berhak memperoleh informasi

mengenai perkara untuk meningkatkan transparansi;


b. Ketua Pengadilan berhak menolak mana kala informasi tersebut dapat mempengaruhi

kegiatan Pengadilan bila diumumkan kepada publik.

Bidang Pidana

1. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan

acara singkat dan cepat;

2. Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan dan ganti rugi kepada

Hakim untuk disidangkan;

3. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak

pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu : a. perkara anak; b. Terorisme; c.

Narkotika/Psikotropika; d. pencucian uang; atau e. perkara tindak pidana lainnya yang

ditentukan oleh Undang – Undang dan perkara yang terdakwanya berada di dalam rumah

tahanan Negara;

4. Menandatangani surat penetapan penahanan perpanjangan penahanan;

5. Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar

persidangan dapat dimulai tepat waktu;

6. Memerintahkan Jurusita untuk memberitahukan putusan Verstek kepada penyidik, isi

putusan banding dan isi putusan Kasasi kepada terdakwa/pemohon banding atau kasasi;

7. Dapat mendelegasikan wewenang kepada Wakil Ketua untuk membagi perkara Pidana

dengan acara singkat dan cepat dan juga untuk menunjuk Hakim yang menyidangkannya;

8. Menyediakan buku khusus untuk anggota Majelis Hakim yang ingin menyatakan berbeda

pendapat dengan kedua anggota Hakim majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta

merahasiakanya;

9. Menyerahkan berkas permohonan Grasi kepada Hakim untuk diproses;

10. Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim pengawas dan pengamat

(KIMWASMAT) secara periodik;

11. Pembagian berkas perkara;

a. Disetiap Pengadilan harus ada majelis tetap yang ada menangani perkara – perkara yang

masuk di Pengadilan tersebut yang dapat diubah jika ada mutasi, pensiun, dan alasan –

alasan serupa lainnya;

b. Pembagian berkas perkara kepada majelis tersebut diatas ditentukan berpedoman pada

pembagian yang merata oleh Ketua Pengadilan berdasarkan kecakapan dan kemampuan

masing –masing Hakim;

c. Ketua Pengadilan Negeri berhak membentuk majelis khusus untuk perkara – perkara

keahlian tertentu dan perkara – perkara yang menarik perhatian masyarakat;

12. Pembagian informasi perkara :


a. Pada hakekatnya pihak yang berperkara dan masyarakat berhak memperoleh informasi

mengenai perkara untuk menigkatkan transparansi.

b. Ketua Pengadilan berhak menolak manakala informasi tersebut dapat mempengaruhi

kegiatan Pengadilan bila diumumkan kepada publik.

2. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak

Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak mempunyai tugas melaksanakan pemberian

dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang

berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam

pemberian dukungan di bidang teknis;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan

transparansi perkara;

f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan

keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang- undangan,

minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

g. pelaksanaan mediasi;

h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak.

Dalam Bidang Manajemen Peradilan

1. Merupakan unsur pembantu pimpinan.

2. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan

jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasiannya.

3. Mengatur pembagian tugas pejabat Kepaniteraan.

4. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus

menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara Perdata dan

perkara Pidana maupun situasi keuangan.

5. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku

daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat – surat

lainnya yang disimpan di Kepaniteraan.

6. Membuat akta dan salinan putusan.


7. Menerima dan mengirimkan berkas perkara.

8. Melaksanakan eksekusi putusan perkara Perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan

dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dalam Bidang Ketatalaksanaan Teknis Peradilan

Bidang Perdata

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

2. Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan.

3. Menyusun berita acara persidangan.

4. Memberitahukan putusan Verstek dan putusan diluar hadirnya terdakwa.

5. Membuat salinan putusan.

6. Mengirim berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

7. Pemungutan biaya – baiaya Pengadilan dan menyetorkan ke kas Negara (Hak –hak

Kepaniteraan dan PNBP).

8. Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan.

9. Melegalisir surat – surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.

10. Menerima surat kuasa khusus/ Insidentil.

11. Melaksanakan, melaporkan dan pertanggung jawaban eksekusi yang di perintahkan oleh

Ketua Pengadilan

12. Melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan /diperintahkan oleh

Ketua Pengadilan.

13. Membuat akta –akta :

a. Permohonan Banding

b. Pemberitahuan adanya permohonan Banding.

c. Penyampaian salinan memori Banding dan kontra memori Banding.

d. Pemberitahuan membaca / memeriksa berkas perkara (inzage)

e. Pemberitahuan putusan Banding.

f. Pencabutan permohonan Banding.

g. Permohonan Kasasi.

h. Pemberitahuan memori Kasasi.

i. Penyampaian salinan memori Kasasi/kontra memori Kasasi.

j. Pernyataan terlambat mengajukan memori kasasi.

k. Pencabutan permohonan Kasasi.

l. Pemberitahuan putusan Kasasi.

m. Permohonan peninjauan kembali.

n. Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali.


o. Penerimaan/penyampaian jawaban permohonan peninjauan kembali.

p. Pencabutan permohonan peninjauan kembali.

q. Penyampaian salinan putusan peninjauan kembali.

r. Pembuatan akta yang menurut peraturan Undang – Undang diharuskan dibuat oleh

Panitera.

Dalam menjalankan tugasnya Panitera mempunyai fungsi :

Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi

yang berkaitan dengan persidangan termasuk mengurus daftar perkara, keuangan perkara dan

pelaksanaan putusan perkara perdata;

a. Penyusunan statistik perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi;

b. Tugas lainnya berdasarkan peraturan Perundang – undangan.

Bidang Pidana

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

2. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, akta, buku daftar,

barang bukti dan surat – surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan, termasuk menyiapkan

berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali.

3. Menerima serta membuat daftar semua perkara dan permohonan Grasi yang di terima di

Kepaniteraan.

4. Membuat salinan putusan.

5. Membuat akta – akta :

a. Terima putusan

b. Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan.

c. Penolakan permohonan Banding bagi pengajuan Banding yang terlambat.

d. Permohonan Banding.

e. Pemberitahuan adanya permohonan Banding.

f. Penyampaian salinan memori /kontra memori Banding.

g. Pemberitahuan membaca/memeriksa berkas perkara (inzage).

h. Pencabutan permohonan Banding.

i. Pemberitahuan putusan Banding.

j. Permohonan Kasasi.

k. Pemberitahuan adanya permohonan kasasi.

l. Penerimaan memori kasasi.

m. Penyampaian kontra memori kasasi.

n. Penerimaan kontra memori Kasasi.

o. Penyampaian tembusan kontra memori Kasasi.


p. Mengajukan memori kasasi.

q. Pencabutan permohonan kasasi.

r. Pemberitahuan putusan kasasi.

s. Permohonan peninjauan kembali.

t. Pemberitahuan adanya permohonan peninjauan kembali.

6. Mengirim berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

7. Mengirimkan berkas permohonan Grasi ke Kejaksaan Negeri.

8. Menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Pengadilan Negeri Waikabubak

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Waikabubak adalah aparatur tata usaha negara yang

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua

Pengadilan Negeri Waikabubak.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Waikabubak dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas Waikabubak mempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta

sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Waikabubak

Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretaris Pengadilan Negeri Waikabubak

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

b. pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. pelaksanaan urusan keuangan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di

lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Waikabubak.

h. Menerima, meneliti, mengoreksi dan memaraf surat/laporan bagian kesekretariatan sebelum

diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri,

i. Membuat catatan tentang aktifitas para Kepala Sub Bagian untuk pembuatan bahan SKP

setiap bulan,

j. Mengkoordinasi penyusunan konsep RKA-KL Pengadilan Negeri Waikabubak setiap tahun,


k. Mengikuti/mendampingi penelahaan/konsultasi RKA-KL dan DIPA tingkat pusat dan

daerah,

l. Bertanggung jawab atas kebenaran, kerapian, kelancaran, dan kelengkapan setiap laporan

Kesekretariatan,

m. Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk bahan penyusunan laporan lebih lanjut

dan memberikan petunjuk/bimbingan kepada bawahan sesuai peraturan yang berlaku,

n. Bertugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

anggaran,

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak.

4. Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Waikabubak

I. Wakil Ketua


1. Membantu Ketua Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan

jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasian.

2. Mewakili Ketua Pengadilan bila berhalangan.

3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua Pengadilan.

4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah

dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan

hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam Bidang Perdata

1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pembagian

perkara permohonan.

Dalam Bidang Pidana

1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

2. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya termasuk pembagian

perkara dengan acara singkat dan perkara tindak pidana ringan dengan pembagian

yang merata kepada semua Hakim.

II. Wakil Panitera


1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan

jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasian.

2. Membantu panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas – tugas

administrasi perkara, termasuk mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara


antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan

periodic.

3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya.

Dalam Bidang Perdata dan Pidana

1. Membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi

pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain: ketertipan dalam mengisi buku

register perkara, membuat laporan periodik dan lain – lain.

2. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.

3. Melaksanakan tugas Panitera yang didelegasikan kepadanya.

III. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;

b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua

Pengadilan;

d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak

hadir;

f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan

peninjauan kembali kepada para pihak;

g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,

kasasi dan peninjauan kembali;

h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada

para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi

dan Mahkamah Agung;

i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum

tetap;

l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada

Panitera Muda Hukum;

m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.


IV. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;

b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;

c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada

termohon;

d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua

Pengadilan;

e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari

penyidik;

g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak

hadir;

i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan

peninjauan kembali kepada para pihak;

j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding,

kasasi dan peninjauan kembali;

k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada

para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi

dan Mahkamah Agung;

l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum

dan Terdakwa;

m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum

tetap;

o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada

Panitera Muda Hukum;

p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh Panitera


V. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;

c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,

f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan

dengan transparansi perkara.

g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

VI. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran,

pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

dokumentasi serta pelaporan.

Tugas Pokok yaitu :

1. Menyusun RKA-KL Pengadilan Negeri Waikabubak.

2. Membantu pimpinan dalam menyusun program kerja kantor.

3. Pengelolaan/Pemeliharaan Perangkat Keras Pendukung Teknologi Informasi.

4. Melakukan perawatan jaringan teknologi informasi.

5. Memantau email yang masuk dan keluar.

6. Memeriksa/mengkoreksi hasil peliputan dan narasi untuk data dalam website.

7. Memperbaharui pelayanan jasa koneksi penyedia web hosting.

8. Melakukan sinkronisasi aplikasi SIPP ke server MA-RI.

9. Melakukan backup data aplikasi SIPP.

10. Meneliti bahan pendukung laporan dan membuat penyusunan laporan (Laporan

Tahunan, LKJIP).

11. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada atasan

VII. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan

tata laksana.

Tugas Pokok yaitu :

1. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bagian Kepegawaian,


2. Mendistribusikan tugas-tugas bagian Kepegawaian kepada staf,

3. Membagi tugas-tugas staf sesuai dengan bidang tugas/fungsi masing-masing dengan

memberi arahan, bimbingan dan petunjuk serta mengawasi mekanisme pelaksanaan

tugas,

4. Mempersiapkan bahan rapat BAPERJAKAT serta memberikan saran-saran kepada

tim BAPERJAKAT,

5. Menganalisa dan mengevaluasi data-data Kepegawaian untuk pembuatan program

kerja dan penyusunan data Kepegawaian,

6. Mengkoordinir dan menyusun laporan bulanan, semesteran dan tahunan serta laporan

Kepegawaian lainnya,

7. Membuat uraian tugas dan menyusun bahan-bahan untuk usulan PNS, promosi

jabatan, mutasi struktural/fungsional,

8. Menyusun dan mengarsipkan DUK, Bezzeting, serta data Kepegawaian lainnya,

9. Melakukan pencatatan atas prestasi staf dan memberikan penilaian SKP,

10. Mengkoordinir kegiatan upacara penyumpahan dan pelantikan jabatan,

11. Memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada atasan,

VIII. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Tugas Pokok yaitu ;

1. Menatausahakan Barang milik Negara, mengadministrasi surat menyurat,

perlengkapan rumah tangga Pengadilan Negeri Waikabubak dan perpustakaan serta

mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kebijaksanaan pimpinan dan

peraturan perundang-undangan.

2. Rincian tugas pokoknya sebagai berikut ;

3. Memimpin pelaksanaan tugas bagian Umum,

4. Menyusun rencana dan menjadwalkan kegiatan pelaksanaan tugas dengan

berpedoman kepada rencana kerja Kesekretariatan,

5. Membagi tugas-tugas staf sesuai dengan bidang tugas/fungsi masing-masing dengan

memberi arahan, bimbingan dan petunjuk serta mengawasi mekanisme pelaksanaan

tugas,

6. Menatausahakan Barang Milik Negara pada Pengadilan Waikabubak,

7. Melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal dengan KPPNL,

8. Menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan,


9. Mempersiapkan/menyediakan kebutuhan ATK dan barang inventaris untuk

keperluan perkantoran dan pimpinan,

10. Sebagai penaggung jawab barang-barang milik Negara yang berada pada Pengadilan

Negeri Waikabubak dan bertanggung jawab atas kebersihan, keindahan dan

keamanan kantor,

11. Melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan perpustakaan,

12. Memberikan pertimbangan dan membuat SKP staf bagian Umum untuk bahan

pertimbangan atasan,

13. Menyusun rencana pelaksanaan tugas dibidang Keuangan dengan berpedoman pada

rencana kerja Kesekretariatan,

14. Membagi tugas staf sesuai dengan fungsi masing-masing,

15. Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf Keuangan, serta mengawasi

mekanisme pelaksanaan tugas, agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang

berlaku,

16. Meneliti SPP dan tagihan atau kwitansi yang berkaitan dengan penggunaan dana

yang bersumber dari DIPA,

17. Membuat SPM dan meneliti kelengkapan untuk disampaikan ke KPPN,

18. Membuat rencana penarikan dana DIPA,

19. Membuat konsep surat yang berhubungan dengan tugas Keuangan,

20. Memberikan pertimbangan dan merekomendasikan ke atasan atas kredit bank yang

diajukan pegawai.

21. Menyusun dan mengkoordinir laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan

bagian Keuangan Pengadilan Negeri Waikabubak.

22. Menerima dan mengoreksi kelengkapan gaji dan mutasi pegawai.

23. Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

i. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Sebagai salah satu indikator dari implementasi arah dan kebijakan Mahkamah Agung yang

tertuang didalam Cetak Biru pembaharuan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik

Indonesia serta bentuk dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tanggal 30 April 2012

Pengadilan Negeri Waikabubak telah berhasil menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).

No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan

I Teknis Pengadilan

1. Panitera Muda Perdata 19 SOP

1. Perkara Perdata Gugatan

2. Perkara Perdata Gugatan Sederhana

3. Perkara Perdata Permohonan

4. Perkara Perdata Banding

5. Perkara Perdata Kasasi

Sudah di evaluasi

tanggal 07 April

2017



6. Perkara Perdata Peninjauan Kembali

7. Eksekusi Rill

8. Eksekusi Lelang

9. Sita Jaminan

10. Sita Eksekusi

11. Penerimaan Permohonan Delegasi

12. Pengajuan Permohonan Delegasi

13. Pengembalian Sisa Panjar

14. Pengambilan uang ke Bank BRI

15. Pengelolaan Biaya ATK Perkara Perdata

Gugatan

16. Pengelolaan Biaya ATK Perkara Perdata

Permohonan

17. Laporan Perkara Perdata

18. Surat Masuk

19. Surat Keluar

2. Panitera Muda Pidana 37 SOP

1. Penerimaan Perkara Pidana Biasa

2. Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Biasa

3. Penanganan Register Perkara Pidana Biasa

4. Penerimaan Perkara Pidana Singkat

5. Pendaftaran Berkas Perkara Pidana

Singkat

6. Penanganan Register Perkara Pidana

Singkat

7. Penerimaan Perkara Pidana

Cepat(Tipiring)

8. Pendaftaran Berkas Perkara Pidana

Cepat(Lalu Lintas)

9. Penanganan Register Pidana Cepat (Lalu

Lintas)

10. Penerimaan Permohonan Praperadilan

11. Pendaftaran Permohonan Praperadilan

12. Penanganan Register Permohonan

Praperadilan

13. Penerimaan Permohonan Banding Perkara

Pidana

14. Pendaftaran Permohonan Banding Perkara

Pidana

15. Penerimaan Memori Banding/Kontra

Memori Banding

16. Pencabutan Perkara Pidana Banding

17. Pengiriman Berkas Perkara Pidana

Banding

18. Penerimaan Permohonan Kasasi Perkara

Pidana

19. Pendaftaran Permohonan Kasasi Perkara

Pidana

20. Pendaftaran Berkas Perkara Pidana Biasa

Penerimaan Memori/Kontra Kasasi Pidana

Kasasi

21. Pencabutan Perkara Pidana Kasasi

22. Pengiriman Berkas Perkara Pidana Kasasi

23. Penerimaan Permohonan Peninjauan

Kembali Perkara Pidana

24. Pendaftaran Permohonan Peninjauan

Kembali Perkara Pidana

25. Pengiriman Berkas Perkara Pidana

Peninjauan Kembali

26. Penerimaan Permohonan Grasi Perkara

Sudah di evaluasi

tanggal 07 April

2017



Pidana

27. Pengiriman Permohonan Grasi Perkara

Pidana

28. Penanganan Permohonan Izin/Persetujuan

Penyitaan

29. Penanganan Permohonan Izin/Persetujuan

Penggeledahan

30. Penerimaan Permohonan Perpanjangan

Penahanan Pasal 29 KUHAP


Penahanan Pasal 25 Ayat (2) KUHAP


Penahanan Pasal 29 ayat (2) dan Ayat (3)

KUHAP


Penahanan Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (3)

KUHAP ke Pengadilan Tinggi

34. Penerimaan Barang Bukti

35. Pendaftaran dan Penanganan Barang Bukti

36. Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana

Biasa/Singkat

37. Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana

Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali

3. Panitera Muda Hukum 23 SOP

1. Pembuatan Laporan Perkara Bulanan

2. Pengesahan Dokumen

PT/CV/Firma/Badan Hukum/ Akta

Notaris

3. Pendaftaran Surat Kuasa

4. Pelayanan Kuasa Insidentil

5. Kerjasama Kelembagaan dengan

Pemberian Layanan Posyakum Pengadilan

6. Layanan PosBakum

7. Prosedur Pengelolaan Pengaduan

8. Penanganan Surat Keterangan Bebas

Pidana

9. Pengarsipan Berkas

10. Penanganan Pelayanan Informasi Prosedur

Biasa

11. Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan

Hukum

12. Pengelolaan Surat Keluar Kepaniteraan

Hukum

13. Pembuatan Laporan Perkara Caturwulan (

4 bulanan)

14. Pembuatan Laporan Semester (6 Bulanan)

15. Pembuatan Laporan Tahunan

16. Penanganan Papan Informasi Perkara

17. Penataan Arsip Berkas Perkara

18. Penanganan Pelayanan Informasi Prosedur

Khusus

19. Penanganan Pengelolaan CD Putusan

20. Pembuatan Surat Keputusan Ketua/Wakil

Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak

21. Penanganan Surat Keterangan Selesai

Penelitian

22. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

POsyakum Pengadilan

23. Pelayanan Informasi Prosedur Keberatan

Sudah di evaluasi

tanggal 07 April

2017

4. Panitera Pengganti 2 SOP 1. Sop Panitera Pengganti Dalam Proses

Perkara Perdata



2. Sop Panitera Pengganti Dalam Proses

Perkara Pidana

5. Juru Suta/JSP 13 SOP

1. Panggilan Sidang

2. Pemberitahuan Putusan PN

3. Pemberitahuan Putusan Banding

4. Pemberitahuan Putusan Kasasi

5. Pemberitahuan Putusan PK

6. Pemberitahuan Pernyataan Banding

7. Pemberitahuan Pernyataan Kasasi

8. Pemberitahuan/penyerahan Memori

Banding

9. Pemberitahuan/penyerahan Memori Kasasi

10. Pemberitahuan/penyerahan Memori Pk

11. Pemberitahuan/penyerahan Kontra Memori

Banding


Kasasi


PK

II Non Teknis

1. Kasubbag PTIP 18 SOP

1. Surat Masuk

2. Surat Keluar

3. Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA)

4. Pengajuan Revisi Petunjuk Operasional

Kegiatan (POK)

5. Backup Data SIPP pada Server

6. Perawatan Perangkat Keras.

7. Pengelolaan Website

8. Peliputan dan Pengiputan Website

9. Pengumuman Sidang Tilang di Website

10. Pengelolaan, perawatan dan operasional

jaringan.

11. Pengelolaan surat elektronik (E-mail)

12. Perpanjangan Domain Website

13. Perpanjangan Web Hosting Website

14. Penyusunan Laporan Tahunan

15. Penyusunan RKT, IKU dan PKT

16. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJIP)

17. Sinkronisasi SIPP pada Server

18. Perawatan Server

- Sudah di evaluasi

tanggal 07 April

2017

2. Kasubbag Umum dan

Keuangan 46 SOP

1. Penerimaan Surat Masuk

2. Pengiriman Surat keluar

3. Pengolahan Aplikasi Persediaan (Kegiatan

Harian)

4. Pelaporan Aplikasi Persediaan Persemester

/ Pertahun

5. Pengadaan Barang Alat Tulis Kantor

(ATK)

6. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sub

Bagian Umum dan Keuangan

7. Pengolahan Aplikasi SIMAK BMN

(Kegiatan Harian)

8. Pelaporan Aplikasi SIMAK – BMN

Persemester / Pertahun

9. Pelaporan Aplikasi SIMAK – BMN

Persemester / Pertahun Tingkat Korwil

10. Penggolahan Perpustakaan



11. Penyusunan Uraian Tugas Tenaga Satpam,

Sopir dan Cleaning Service

12. Permintaan Barang – barang Alat Tulis

Kantor (ATK)

13. Perawatan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)

dan Roda 4 (empat)

14. Pemeliharaan Gedung Kantor

15. Perawatan Alat Pengolah Data

16. Pembuatan Laporan Bulanan (Manual

Laporan Realisasi Anggaran)

17. Pembuatan Laporan Bulanan (Manual


18. Pembuatan Laporan Bulanan (Rekapitulasi


19. Pengajuan Uang Persediaan (UP)

20. Pengelolaan Administrasi Umum dan

Keuangan ( Pembuatan Kartu Identitas

Pengantar SPM/SP2D)

21. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

dan Pelaporan PNBP

22. Petugas Receptionis Kantor

23. Perawatan Barang Inventaris

24. Pelayanan kebersihan lingkungan kantor

25. Pengamanan Kantor

26. Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR)

27. Penyusunan Laporan E-Monev

Kementerian Keuangan

28. Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas

(Triwulan) Satker

29. Pelaporan Keuangan (Pelaporan Bulanan)

30. Pelaporan Keuangan (Pelaporan Triwulan)

31. Pelaporan Keuangan (Pelaporan Semester

dan Tahunan)

32. Kenaikan Gaji Berkala

33. Penyusunan Laporan SAIBA Satker

34. Persiapan Rapat

35. Penerbitan SPP-LS untuk belanja Pegawai

(Pembayaran Kekurangan Gaji)


(Pembayaran Gaji Induk)


(Pembayaran uang makan)

38. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

dimuka Tunjangan Khusus Kinerja

(Remunerasi)

39. Protokoler dan penerimaan tamu

40. Sop berkala pengemudi

41. Sop Rutin Pengemudi

42. Pengelolaan Parkir kendaraan

43. Pengajuan Gaji ke 13 (tigabelas)


(pembayaran Gaji Susulan)

45. Pembayaran dan validasi pajak

46. Pelaporan SPT Tahunan wajib pajak

3. Kasubbag ORTALA

dan Kepegawaian 28 SOP

1. Pengelolaan surat dinas

2. Inventarisasi pegawai (bezetting pegawai)

3. Daftar urut senioritas (dus)

4. Daftar urut kepangkatan pns (duk)

5. Rekapitulasi daftar hadir hakim dan pns

6. Pembuatan surat keputusan ketua



pengadilan negeri

7. Pengusulan kenaikan pangkat hakim/pns

8. Usulan kenaikan gaji berkala

9. Penanganan promosi/ mutasi hakim dan

pns

10. Usulan promosi jabatan

11. Usulan pensiun hakim

12. Usulan tanda penghargaan satya lencana

13. Pembuatan dp3/skp hakim dan pns

14. Penyelesaian surat tugas

15. Permintaan cuti hakim dan pns

16. Penyelesaian berkas hukuman disiplin

hakim/pns

17. Penyelesaian pembuatan kp4

18. Penyelesaian dokumen penyumpahan /

pelantikan

19. Pengusulan taspen karpeg/ karis/ karsu

20. Rapat baperjakat

21. Absensi hakim dan pegawai negeri sipil

22. Ujian dinas

23. Penyelesaian laporan bulanan

24. Penyelesaian laporan triwulan

25. Penyelesaian laporan tengah

tahun/semester

26. Penyelesaian laporan tahunan

27. Diklat

28. Rapat baperjakat

ii. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

No Sasaran Kerja Pegawai Jumlah Kegiatan

Tahun 2017 Keterangan

1. Ketua 8

2. Wakil Ketua 8

3. Hakim 8

4. Hakim 8

5. Hakim 7

6. Panitera 15

7. Wakil Panitera 14

8. Panitera Muda Perdata - (kosong)

9. Panitera Muda Pidana 13

10. Panitera Muda Hukum 14

11. Panitera Pengganti -

12. Panitera Pengganti 5

13. Juru Sita/ 5

14. Juru Sita/ 6

15. Juru Sita Pengganti 3

16. Sekretaris 7

17. Kasubbag PTIP 20

18. Kasubbag Umum dan Keuangan 17

19, Kasubbag ORTALA dan Kepegawaian 15

20, Staf Perdata 11

21. Staf Pidana 8

22. Staf Hukum 8

23. Staf PTIP 9

24. Staf Umum dan Keuangan 13




B. Pelayanan Publik yang Prima

i. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Waikabubak telah mengikuti program Akreditasi

Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri yang merupakan program Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul /

Prima ( Indonesia Court Performance Excellent – ICPE ).

I. Dasar Hukum Dan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan:

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor

1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015, untuk melakukan penilaian dan Penjaminan Mutu pada

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;

2. Surat Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana selaku Ketua TAPM Badilum,

Nomor 116/DJU.3/OT.01.3/8/2016, Tanggal 24 Agustus 2016, Tentang Persyaratan

untuk di Akreditasi oleh TAPM Badan Peradilan Umum;

3. Standar Sertifikasi Internasional Organization for Standardization (ISO) 9001:2015,

diperkaya dengan penerapan International Framework for Court Excellent (IFPE);

4. StandarSertifikasi Internasional Organization for Standardization (ISO) 19011:2015

Seri Standar SNI 19-9000;

5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB) Mahkamah Agung R.I. sesuai Perme PANRB

no.14 Thn 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

6. Standar Pengawasan (Buku-IV) Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. (Bawas

MA .R.I);

7. Pembangunan Zona Intergritas sesuai Pemen PANRB no.20 Thn 2012 tentang Pedoman

Umum Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;

8. Standar Penilaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

II. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu Terhadap Pengadilan Negeri :

Adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul / Prima (

Indonesia Court Performance Excellent – ICPE ).

III. Dasar Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu, dilandasi :

1. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) dan Tata Laksana

Pengawasan Peradilan (Buku IV) ;

2. Cetak Biru Pembaruan Peradilan Tahun 2010 - 2035;

3. Grand Design Reformasi Birokrasi;

4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu :


4.1. Peraturan Mahkamah Agung R.I.Nomor : 03 Tahun 2012, Tanggal 10 April

2012, Tentang : Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada

Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

4.2. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 02 Tahun 2014, Tanggal 17 Juni

2014, Tentang : Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung

R.I. RI dengan Pemberi Hibah;

4.3. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015, Tentang :Organisasi

Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan;

4.4. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2016, Tentang :Penegakan

Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang

berada dibawahnya;

4.5. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pengawasan

dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan

Badan Peradilan di bawahnya;

4.6. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 Tahun 2016, Tentang : Pedoman

Penanganan Pengaduan (Whistlebowing System);

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu :

5.1. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 05 Tahun 1992, Tanggal 21

Oktober 1992, Tentang :Pengiriman Laporan Oleh Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Tinggi;


Pebruari 1988, Tentang :Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan

Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;


Desember 2002, Tentang :Petunjuk Penanganan Perkara Bagi Hakim Yang

Akan Pensiun;


Desember 2004, Tentang :Kebersihan Lingkungan Perkantoran;

5.5. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2008, Tanggal 13 Juni

2008, Tentang :Pemungutan Biaya Perkara;


Nopember 2008, Tentang :Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan Biaya

Perkara pada Pengadilan ;


5.7. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 06 Tahun 2010, Tanggal 29 April

2010, Tentang:Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan

Pengadilan ;

5.8. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2011, Tanggal 31 Januari

2011, Tentang :Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun

2010, Tentang : Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan;


Desember 2011, Tentang :Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan

Peninjauan Kembali ;

5.10. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014, Tanggal 29 Januari

2014, Tentang :Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010, Tentang Dokumen Elektronik

sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali;

5.11. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2014, Tanggal 13 Maret

2014, Tentang :Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan

Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;


September 2014, Tentang :Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan;

6. SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I., yaitu :

6.1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Republik Indonesia, Nomor

KMA/080/SK/VIII/2006, , Tanggal 24 Agustus 2006, Tentang : Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan ;

6.2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Republik Indonesia, Nomor 1-

144/KMA/SK/I/2011, Tanggal 5 Januari 2011, Tentang :Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan;


026/KMA/SK/II/2012, Tanggal 9 Pebruari 2012, Tentang :Standar Pelayanan

Peradilan ;


122/KMA/SK/VII/2013, Tanggal 26 Juli 2013, Tentang :Kode Etik Pedoman

Perilaku Panitera dan Jurusita;


44/KMA/SK/III/2014, Tanggal 20 Maret 2014, Tentang :Pemberlakuan

Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum;



194A/KMA/SK/XI/2014, Tanggal 25 Nopember 2014, Tentang: Pembentukan

Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung R.I. Republik

Indonesia;

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I., yaitu

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Republik Indonesia, Nomor : 002 Tahun

2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Mahkamah Agung R.I. Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya ;

8. Bidang Kesekretariatan, Tentang :

Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Indikator Kerja Utama

(IKU), Rencana Kerja (RENJA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dan

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) serta Perjanjian Kerja, Pengelolaan Website, Pengelolaan

dan pengembangan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi

Kepegawaian (SIKEP), Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) dan Pengelolaan

Manajemen berbasis TI lainnya;

9. Surat Edaran dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,

yaitu :

9.1. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor

2/DJU/KP.02.1/6/2014, Tanggal 10 Juni 2014, Tentang :Penegakan Displin di

Lingkungan Peradian Umum ;

9.2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor

3/DJU/HM02.3/6/2014, tanggal 20 Juni 2014, Tentang :Administrasi

Pengadilan berbasis tehnologi informasi di lingkungan Peradilan Umum;

9.3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor

353/DJU/SK/HM02.3/3/2015, Tanggal 24 Maret 2015, tentang :Prosedur

Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara

di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada

Lingkungan Peradilan Umum;


1185/DJU/SK/PS.01/5/2015, Tanggal 28 Mei 2015, Tentang :Alur Pemberian

Layanan Hukum Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum;

9.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor :

06/DJU/PS.01/8/2015, Tanggal 19 Agustus 2015, Tentang Formulir, SOP dan

Register Induk Penyelesaian Gugatan Sederhana;



1586/DJU/SK/PS01/9/2015, Tanggal 22 September 2015, Tentang Pedoman

Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari

Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;


1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015, Tentang Penilaian dan Penjaminan Mutu pada

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia;

9.8. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor:

520/DJU/PS.02/4/2016, Tanggal 13 April 2016, Tentang Survey Indeks

Kepuasaan Masyarakat;

Berdasarkan dasar hukum, tujuan dan dasar penilaian akreditasi penjaminan mutu diatas

maka Pengadilana Negeri Waikabubak pada tanggal 12 s.d 13 Juli 2017 telah dilakukan

penilaian oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat

Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 10 Juli 2017, Nomor W26-

U/1172/KP.01.01/7/2017. Terdapat beberapa hasil observasi/penilitian yang menjadi

ketidaksesuaian dan harus diperbaiki oleh Pengadilan Negeri Waikabubak sehingga dapat

tercapainya tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri yaitu untuk mewujudkan

Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul / Prima. Hasil temuan dari Tim Akreditasi

Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh

Pengadilan Negeri Waikabubak meliputi Sarana dan Prasarana penunjang Akrediatasi

Penjaminan Mutu yang terdiri dari :

1. Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Ruang Kesehatan.

3. Ruang Tunggu Ramah Anak.

4. Ruang Kaukus.

5. Ruang Tahanan Anak.

6. Ruang Pengacara, Bapas dan Peksos.

7. Ruang Tamu Terbuka.

8. Ruang Server.

9. Ruang Tunggu Pengunjung Sidang.

10. Area Kawasan Merokok.

Sebagai hasil dari perwujudan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri ini,

Pengadilan Negeri Waikabubak telah berhasil memenuhi syarat mendapatkan sertifikat

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum, Nomor : TAPM.

176/QMR/SERTIFIKAT/11/2017, Terakreditasi : A (Excellent0.


Gambar 1. Sertifikat Akreditasi

ii. Posbakum

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak

memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa

pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau pembuatan dokumen hukum yang

dibutuhkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Peradilan umum dapat menerima layanan pada Posbakum (Pos Bantuan Hukum)


Pengadilan Negeri Waikabubak pada tahun 2017 telah menjalin kerjasama dengan

Yohanes Bulu Dapa, SH.,MH, Dkk/Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

tentang Penyediaan Pemberian Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri

Waikabubak yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Kerjasama Nomor : W26-U9/ 512 /

OT.01.3/IV/2017.

iii. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pada Tahun 2017 Pengadilan Negeri Waikabubak tidak pernah melakukan Sidang

Keliling.

iv. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara)

Berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan

Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan melengkapi persyaratan yang ada,

pemohon (masyarakat tidak mampu) mendapatkan bantuan hukum dan melalui penetapan ketua

pengadilan maka biaya bantuan hukum dibebankan kepada DIPA Pengadilan.


Pada Tahun 2017 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah berkisar 0%. Tidak

tercapainya target karena tidak ada masyarakat yang mengajukan permohonan ke Pengadilan

untuk beracara secara prodeo.


BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Waikabubak dalam rangka meningkatkan kinerja guna mewujudkan

peradilan yang agung, telah memiliki sumber daya manusia yang mampu melaksanakan

pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan satuan kerja. Adapun sumber daya manusia tersebut terdiri

dari tenaga teknis peradilan, pejabat struktural, staf pelaksana, dan tenaga honorer yang

berjumlah 25 (dua puluh lima) orang pegawai dan 10 (sepuluh) orang tenaga honorer.

Tenaga Teknis Peradilan di Pengadilan Negeri Waikabubak sampai dengan bulan

Desember 2017 terdiri dari :

Ketua : 1 Orang

Wakil Ketua : 1 Orang

Hakim : 3 Orang

Panitera : 1 Orang

Wakil Panitera : 1 Orang

Panitera Muda : 2 Orang

Panitera Pengganti : 2 Orang

Jurusita : 2 Orang

Jurusita Pengganti : 1 Orang

JUMLAH : 14 Orang

Pengadilan Negeri Waikabubak per 31 Desember 2017 memiliki 5 (lima) orang hakim

yaitu :

NO NAMA NIP PANGKAT JABATAN MASA KERJA PENDI

DIKAN GOL TMT NAMA TMT THN BLN

1 SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.

19710909199903 2 002

PEMBINA (IV/a) 1/4/2015 KETUA 15/12/2015 17 4 SI

2 PUTU GDE NOVYARTHA, S.H., M.Hum

19761120 200112 1 004

PEMBINA (IV/a) 1/4/2014 WAKIL.

KETUA 8/1/2016 14 3 S2

3 SONNY EKO ANDRIANTO,SH

19850114 200805 1 001

PENATA (III/c) 1/1/2016

HAKIM PRATAMA

MADYA 7/4/2015 8 5 SI

4 NASUTION, SH 19830228 200904 1 006

PENATA (III/c) 1/4/2013

HAKIM PRATAMA

MADYA 29/10/2015 7 4 SI

5 WAHYU EKO SURYOWATI, SH.M.Hum

19830109 2011012 006

PENATA MUDA

TK.I(III/b) 1/4/2015

HAKIM PRATAMA

MUDA 3/11/2014 5 9 S2


Rekapitulasi Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Waikabubak menurut Golongan,

Pendidikan dan Jenis Kelamin dapat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Berdasarkan tabel di atas, pegawai Pengadilan Negeri Waikabubak berjumlah 25 orang

yang terdiri atas 17 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

Berikut nama pegawai pada Pengadilan Negeri Waikabubak :

NO NAMA NIP PANGKAT JABATAN PEND.

1 SARLOTA MARSELINA

SUEK,SH 197109091999032002 Pembina(IV/a) Ketua SI

2 PUTU G. NOVYARTHA, S.H.

,M.Hum 197611202001121004 Pembina(IV/a) Wakil ketua S2

3 SONNY EKO ANDRI ANT 0,SH 198501142008051001 Penata (III/c) Hakim SI

4 NASUTlON,S.H 198302282009041006 Penata (III/c) Hakim SI

5 WAHYU

E.SURYOWATI,SH.M.Hum 198301092011012006

Penata Muda

Tk.I(III/b) Hakim S2

6 YUSUF FAOT, S.H. 197207121993031005 Penata

Tk.I(III/d) Panitera SI

7 ARYO ENDARTO,ST 197805052005021005 Penata

Tk.I(III/d) Sekretaris SI

8 SITI MARLIYAH 196009101983022002 Penata (III/c) Wakil panitera SLTA

9 ALBERTUS ORA 197004221992031001 Penata (III/c) Panitera muda

Hukum SLTA

10 UMBU NDAWA JURUMANA 195808011985031006 Penata (III/c) Panitera

Pengganti SLTA

11 RAUF LANGGA 19711014199303001 Penata (III/c) Panitera muda

Pidana SLTA

12 SIPRIANUS YANTO BERE 197809032009041006 Penata (III/c) Kasubag.Umum

dan Keuangan SI

13 DAUD DADI MERE 196412311991031006 Penata Muda

Tk.I(III/b) Jurusita SLTA

14 APLIANA PUTARATHO 196204191988032002 Penata Muda

Tk.I(III/b)

Jurusita

Pengganti SLTA

15 BUNGSU D.

MANUKOA,S.Kom 197707082011011004

Penata Muda

Tk.I(III/b)

Kasubag.

Teknologi

Informasi dan

Perencanaan

SI

16 SONY ALEX MELKIANUS 197206251993031002 Penata Muda

Tk.I(III/b)

Kasubag.

Kepegawaian

Organisasi dan

Tatalaksana.

SLTA

17 BARA SIDIN 196306061990031007 Penata Muda

TK.I(III/b)

Panitera

Pengganti SLTA

18 MARIA KUNIAWATI LIM,SH 198903282014032004 Penata Muda

(III/a) Staf SI

19 ANDY WILSON NDUN 198404162009121004 Pengatur TK.I

(II/d) Staf D3

20 ANDRI STEFANUS DJAWA 198409152006041002 Pengatur (II/ c) Jurusita SLTA


NO NAMA NIP PANGKAT JABATAN PEND.

21 IMANUEL RIWU 198311072006041003 Pengatur (II/c) Staf SLTA

22 SOFIAH WALDI ALGADRI 196604232014082001 Pengatur

Muda (II/a) Staf SLTA

23 ERLINA 196607192014082002 Pengatur


24 FREDERIK UMBU DJAMA 197502042014081001 Pengatur


25 THERESIA RAMBU HAJA 198502262014082002 Pengatur


Pada Tahun Anggaran 2017 ini, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Waikabubak Nomor : W26-U9/89/KP.04.05/I/2017, Tanggal 05/01/2017 telah menunjuk 10

(sepuluh) orang tenaga honorer yang masing-masing ditugaskan sebagai:

- Petugas Pengamanan (SATPAM) : 2 (dua) orang.

- Petugas Kebersihan (Cleaning servis) : 6 (Enam) orang.

- Petugas Pengemudi : 2 (dua) orang.

1. Mutasi

NO JENIS

MUTASI NAMA/NIP SATKER ASAL

SATKER

TUJUAN SK

1 Mutasi

Masuk

RAUF LANGGA

NIP. 197110141993031002

PN.WAINGAPU PN.WAIKAB

UBAK

No.1766/DJU/SK/KP

04.5/11/2016

Tanggal 23 Nopember

2016

2. Promosi

NO NAMA/NIP TANGGAL SK

1

PUTU GDE NOVYARTHA,SH.M,Hum

NIP. 19761120 200112 1 004

01/04/2017 No.54/DJU/SK/KP04.1/2/2017

Tanggal :24-02-2017

2 NASUTION,SH

NIP. 19830228 200904 1 006

01/04/2017 No.486/DJU/SK/KP.04.1/4/2017

Tanggal: 26/04/2017

3 RAUF LANGGA

NIP. 197110141993031002

03/02/2017 No.1766/DJU/SK/KP 04.5/11/2016

Tanggal 23 Nopember 2016

4 ARYO ENDARTO,ST

NIP. 197805052005021005

01/04/2017 No. 3/KPT.KPG/KP.04.1/III/Tahun

2017, Tanggal 27 Maret 2017

5 SIPRIANUS YANTO BERE,SE

NIP.197809032009041006

01/10/2017 No. 5/SK.KPT.KPG/KP.04.1/9/2017

Tanggal. 29 September 2017

3. Pensiun


1

YOHANIS NDAPAOLE/

195707251983111001

01/08/2017 No.000012/KEP/KV/13001/17

Tanggal 28 Juli 2017


4. Diklat


1

2

Putu Gde Novyartha,SH.M.Hum

Nasution, SH

25 s/d 29 Juli

2017

06 s/d 09

Oktober 2017

27 Pebruari s/d

14 Maret 2017

Diklat Calon Pimpinan

Pengadilan Di Surabaya

Pelatihan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (HPH)

Diklat Sertifikasi Sistim Peradilan

Pidana Anak (SPPA) Terpadu

Seluruh Indonesia di Bogor

B. Penyelesaian Perkara

Berdasarkan data yang ada pada Pengadilan Negeri Waikabubak, keadaan perkara dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Sisa perkara yang diputus.

No. Nama Sisa Tahun

2016

Perkara

Masuk

Perkara yang

diputus

Sisa

Perkara Keterangan

1. Pidana Biasa 15 156 167 4 -

2. Pidana Khusus Anak - 12 12 - -

3. Pidana Cepat - 8 8 - -

4. Pidana Lalu Lintas - 1058 1058 - -

5. Perdata Gugatan 9 18 21 6 Perkara Cabut = 1

6. Perdata Permohonan - 4 4 -

NO PERKARA PIDANA JUMLAH

KETERANGAN BIASA ANAK SINGKAT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sisa Tahun 2016

Masuk dalam tahun 2017

Putus

Terdakwa/Jaksa menerima

Terdakwa/Jaksa Banding

- Sisa Banding tahun sebelumnya

- Tambah tahun ini

Terdakwa/Jaksa Kasasi


- Tambah tahun ini

PK (peninjauan kembali)

Terdakwa minta Grasi

15

156

152

147

4

-

4

5

-

5

-

-

-

12

12

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sisa Tahun 2017 :

- Pidana Biasa : 4

- Pidana Anak : 0

- Pidana Singkat : 0

NO PERKARA PIDANA CEPAT DAN LALU

LINTAS JUMLAH KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

Sisa Tahun 2016


Putus

Kasasi

Grasi

-

1076

1076

-

-

Sisa Tahun 2017 : 0


NO PERKARA PIDANA PRA PERADILAN JUMLAH KETERANGAN

1.

2.

3.

Sisa Tahun 2016


Putus

-

1

1

Sisa Tahun 2017 : 0 Perkara

NO PERKARA PERDATA GUGATAN JUMLAH KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sisa Tahun 2016


Putus*

Para pihak menerima

Para pihak minta Banding


- Tambah tahun ini

Para pihak minta Kasasi

- Sisa Kasasi tahun sebelumnya

- Tambah tahun ini

PK (peninjauan kembali)

- Sisa PK tahun sebelumnya

- Tambah tahun ini

9

18

21

15

-

4

7

4

-

3


*Perkara yang cabut = 1 Perkara

Mediasi Berhasil = 1 Perkara

NO PERKARA PERDATA PERMOHONAN JUMLAH KETERANGAN

1.

2.

3.

Sisa Tahun 2016


Putus

0

4

4


2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu.

No. Nama Sisa Tahun

2016

Perkara yang

diputus Keterangan

1. Pidana Biasa 15 167

2. Pidana Khusus Anak - 12

3. Pidana Cepat - 8

4. Pidana Lalu Lintas - 1058

5. Perdata Gugatan 9 18 Perkara Cabut = 1

Mediasi berhasil = 1

Perkara putus > 5 bln = 1

6. Perdata Permohonan - 4

3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

No. Nama

Jumlah Perkara yang tidak

mengajukan upaya

hukum

Keterangan

1. Pidana Biasa 158

2. Pidana Khusus Anak 12

3. Pidana Cepat 8

5. Perdata Gugatan 23

6. Perdata Permohonan 4


4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi.

No. Nama Jumlah Perkara yang

berhasil di mediasi Keterangan

1. Pidana Cepat -

2. Perdata Gugatan 1

3. Perdata Permohonan -

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.

No. Nama Jumlah Perkara yang

berhasil melalui diversi Keterangan

1. Pidana Khusus Anak -

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis

Rasio perkara terhadap Majelis Hakim dijelaskan berikut ini :

No.

Rasio Perkara Terhadap Majelis Hakim

Jumlah Perkara (Pidana dan

Perdata) yang ditangani Majelis

Hakim Tahun 2017

Jumlah Majelis

Hakim Tahun 2017

Rasio Perkara terhadap

Majelis Hakim Tahun

2017

1 208 3 69:1

3. Putusan yang diajukan Banding

a. Putusan Pengadilan TK. I yang dikuatkan TK. Banding

- 07/Pdt.G/2016/PN Wkb


- 24/Pid.Sus/2017PN Wkb




b. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk. Banding


4. Putusan yang diajukan Kasasi

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan ditolak Tk. Kasasi


b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk.

Kasasi


- 26 Pdt.G/2014/PN Wkb


c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan ditolak Tk. Kasasi




d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkanTk. Banding dan dikabulkan sebagian

Tk. Kasasi


5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan ditolak Tk. Kasasi yang

ditolak Tk. PK


C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Tanah dan Gedung/Bangunan

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Waikabubak per 30 Desember 2017 adalah

No Lokasi Luas (m2)

No. Sertifikat Atas nama Peruntukan Nilai (Rp.)

1.

Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Jalan Bhayangkara

946 Sertifikat Hak Pakai No. 79

Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI

Tanah Rumah Dinas Wakil Ketua dan Hakim

71.150.000,-

2. Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Jalan Bhayangkara



Tanah Rumah Negara Hakim Thn 1986

40.475.000,-

3 Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Jalan Wanokaka

1.269 Sertifikat Hak Pakai No. 83


Tanah Bekas Rumah Ketua

133.445.000,-

4. Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Jalan Waikabubak



Tanah Rumah Ketua

65.909.000,-

5. Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Komerda Jalan Sudirman No. 10

1.627 Sertifikat No.82 Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI

Kantor PN. Waikabubak

227.980.000,-

6. Prop. : NTT, Kab. Sumba Tengah, Katikutana, Anakalang Jalan Waikabubak-Anakalang

1.153 Sertifikat No. 00009


Tnh Tempat Sidang Anakalang

23.243.327,-

7. Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Langgalero Jalan Weetabula-Tambolaka

1.832 Sertifikat No. 00020


Tnh Tempat Sidang Weetebula

33.644.955,-

8. Prop. : NTT, Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Jalan Kalumbang

1.335 Sertifikat No.65 Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI

Hibah Tanah Lapangan Tenis dari PEMDA

186.985.000,-

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Waikabubak per 30 Desember 2017

adalah :


NO URAIAN Kuantitas

(Unit) Nilai (Rp.)

1 Bangunan Gedung Kantor Permanen 1 9.851.913.460,-

2 Rumah Negara Gol. I Tipe C Permanen 7 2.024.882.500,-

3 Rumah Negara Gol. II Tipe B Permanen 5 1.417.447.000,-

4. Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plant 2 189.477.000,-

5. Pagar Permanen 2 220.571.000,-

JUMLAH 16 13.704.290.960

Gedung kantor Pengadilan Negeri Waikabubak terdiri atas 1 (satu) gedung bertingkat lantai 2

(dua) yang terletak di Jalan Sudirman No.10 Kota Waikabubak.

a. Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2017 tidak ada pengadaan tanah dan bangunan.

b. Pemeliharaan

Pada Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung

serta halaman kantor sejumlah Rp. 61.365.000.- Selain itu :;:

juga telah dilaksanakan

pemeliharaan 8 (delapan) unit rumah dinas sejumlah Rp. 46.052.000,- Pemeliharaan ini

tidak menambah kuantitas dan nilai aset baik tanah maupun gedung dan bangunan.

c. Penghapusan

Pada Tahun Anggaran 2017 tidak ada penghapusan tanah dan gedung/bangunan.

2. Peralatan dan Mesin

Keadaan Peralatan dan Mesin Pengadilan Negeri Waikabubak per 31 Desember 2017 adalah

NO URAIAN KUANTITAS (UNIT) NILAI (Rp.) KETERANGAN

1 Station Wagon 3 425,583,117 Kondisi baik

2 Sepeda Motor 6 76,280,000 Kondisi baik

3 Cermin Besar 3 450,000 Kondisi baik

4 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 3 4,868,000 Kondisi baik

5 Mesin Fotocopy Folio 1 48,325,600 Kondisi rusak

6 Lemari Kayu 24 18,393,000 Kondisi baik

7 Rak Besi 10 6,807,000 Kondisi baik

8 Rak Kayu 9 11,545,000 Kondisi baik

9 filing Cabinet Besi 4 800,000 Kondisi rusak

10 Brangkas 2 23,800,000 Kondisi baik

11 Peti Uang/Cash Box/Coin Box 2 200,000 Kondisi baik

12 Tabung Pemadam Api 5 14.179,800 Kondisi baik

13 Papan Visual/Papan Nama 22 3,148,000 Kondisi baik

14 White Board 8 1,100,000 Kondisi baik

15 Peta 1 50,000 Kondisi rusak

16 Mesin Absensi 2 9,165,000 Kondisi baik

17 Hand Metal Detector 1 500,000 Kondisi baik

18 Perkakas Kantor Lainnya 7 6,540,000 Kondisi baik


NO URAIAN KUANTITAS (UNIT) NILAI (Rp.) KETERANGAN

19 Meja Kerja Besi/Metal 8 1,500,000 Kondisi rusak

20 Meja Kerja Kayu 64 156,630,000 Kondisi baik

21 Kursi Besi/Metal 2 35,000 Kondisi rusak

22 Kursi Kayu 27 20,665,000 Kondisi baik

23 Sice 10 26,970,000 Kondisi baik

24 Bangku Panjang Kayu 49 18.926,400 Kondisi baik

25 Meja Rapat 12 48,079,200 Kondisi baik

26 Meja Komputer 4 3.100,000 Kondisi rusak

27 Tempat Tidur Kayu 1 3,000,000 Kondisi baik

28 Meja Resepsionis 1 2,129,800 Kondisi baik

29 Kursi Fiber Glaa/Plasttk 129 81,783,000 Kondisi baik

30 Jam Elektronik 2 110,000 Kondisi rusak

31 Mesin Penghisap Debu/V'acuum Cleaner 2 12,100,000 Kondisi baik

32 AC. Split 19 76,096,000 Kondisi baik

33 Kipas Angin 1 290,000 Kondisi baik

34 Televisi 2 2,657.000 Kondisi baik

35 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya 1 116,000 Kondisi baik

36 Sound System 1 7,100,000 Kondisi baik

37 Alat Hiasan 3 81,000 Kondisi baik

38 Lambang Garuda Pancasila 4 300,000 Kondisi baik

39 Tiang Bendera 8 3,375,000 Kondisi baik

40 Kaca Hias 1 50,000 Kondisi baik

41 Dispenser 2 1,200,000 Kondisi rusak

42 Mimbar/Podium 1 326,000 Kondisi rusak

43 Palu Sidang 5 925,000 Kondisi baik

44 Lambang Instansi 5 5,373,309 Kondisi baik

45 Handy Cara 1 5,500,000 Kondisi baik

46 Gordyin/Kray 100 25,000,000 Kondisi baik

47 Uninterruptible Power Supply (UPS) 3 15,235,000 Kondisi rusak

48 Camera Digital 1 9.500,000 Kondisi Baik

49 Pesawat Telephone 3 850,000 Kondisi baik

50 Facsimile 1 1,125,000 Kondisi baik

51 Antene SHF Stationary 1 1,500,000 Kondisi rusak

52 Genset 1 72,488,600 Kondisi baik

53 P.C Unit 20 268,596,400 Kondisi baik

54 Lap Top 11 197,850,837 Kondisi baik

55 Printer (Peralatan Personal Komputer) 14 12,950,000 Kondisi baik

56 Server 2 71.585,000 Kondisi baik

57 Router

t

2 17,350,000 Kondisi baik

58 Scanner 3 26.350.000 Kondisi baik


a. Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan pengadaan peralatan dan mesin yang terdiri

dari :

1. Pengadaan Alat Pengola Data dan Komunikasi sejumlah Rp. 47.500.000,-

2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sejumlah Rp. 60.000.000,-

3. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP sejumlah Rp. 97.500.000,-

b. Pemeliharaan

Pada Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas

gedung diantaranya pemeliharaan kendaraan dinas, genset, komputer, server, AC split, faksimili,

mesin photo copy, instalasi listrik, dan alat rumah tangga dengan nilai total belanja pemeliharan

sejumlah Rp. 63.126.000,-

c. Penghapusan

Pada Tahun Anggaran 2017 tidak ada penghapusan Peralatan dan Mesin.

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengadilan Negeri Waikabubak tahun 2017 menerima 2 (dua) DIPA masing-masing DIPA-

005.01.2.099972/2017 dengan pagu sebesar Rp. 3.991.581.000 dan DIPA-

005.03.2.099973/2017 dengan pagu sebesar Rp. 102.345.000,-

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2017 untuk DIPA 01 sebesar Rp. 6.903.986,

mencapai 79% dari estimasi pendapatan yang sejumlah Rp. 10.000.000 Realisasi pendapatan

pada Tahun Anggaran 2017 menurun sebesar Rp. 503.780,- dibandingkan realisasi pendapatan

pada Tahun Anggaran 2016 yang mencapai Rp. 7.407.766,-.

Sementara realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2017 sebesar 92,87% atau Rp.

3.707.143.169 dari pagu belanja sebesar Rp. 3.991.581.000 Jika dibandingkan dengan realisasi

belanja pada Tahun Anggaran 2016 yang sebesar 3.921.041.578,- (97,13% dari pagu anggaran),

realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan sejumlah Rp. 213.898.409,-

atau (5%). Penurunan ini lebih disebabkan karena penurunan alokasi anggaran atau jumlah pagu

di tahun 2017.

1. Belanja Pegawai

Realisasi pelaksanaan anggaran belanja pegawai Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

NO KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI SISA KET

1 2 3 4 5 6 7

1. 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 921.342.000 1.103.444.920 (182.102.920) 113,50%

2. 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

24.000 17.126 6.874 71.35%



1 2 3 4 5 6 7

3. 511121 Belanja Tunj. Suami/istri PNS

67.447.000 66.593.070 853.930 98,73%

4. 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 18.251.000 19.454.975 (1.203.975) 106,57%

5. 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

14.040.000 26.130.000 (12.090.000) 186%

6. 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

1.056.445.000 940.425.000 116.020.000 89,01%

7. 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 163.958.000 119.812.189 44.145.811 97,17%

8. 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 61.396.000 56.632.440 4.763.560 92,24%

9. 511129 Belanja Uang Makan PNS

213.840.000 134.902.000 78.938.000 63%

10. 511151 Belanja Tunj. Umum PNS

65.032.000 16.630.000 48.402.000 25,57%

11. 512211 Belanja Uang Lembur 39.540.000 39.530.000 10.000 99,97%

12. 511157 Belanja Tunj. Kemahalan Hakim

165.000.000 95.850.000 69.150.000 58.09%

2. Belanja Barang

Berikut merupakan daftar Belanja Barang pada Pengadilan Negeri Waikabubak selama

tahun anggaran 2017.

DIPA 01


1 2 3 4 5 6 7

1. 521111 Belanja keperluan

Perkantoran

242.000.000 242.000.000 0,- 100%

2. 521114 Belanja Pengirman Surat

Dinas Pos

45.000.000 38.598.000 6.402.000,- 85,72%

3. 521115 Belanja Honor Operasional

satuan kerja

46.440.000 46.440.000 0,- 100%

4. 521811 Belanja Barang Persediaan

Konsumsi

95.950.000 95.950.000 0,- 100%

5. 521119 Belanja Barang Operasional

lainnya

20.560.000 20.560.000 0,- 100%

6. 522111 Belanja langgganan Listrik 150.400.000 99.627.000 50.773.000,- 66,24%

7. 522112 Belanja langganan Telpon 19.200.000 14.307.819 4.892.181,- 74,52%

8. 522113 Belanja Langganan Air 1.800.000 1.800.000 0,- 100%

9. 523111 Belanja Biaya pemeliharaan

Gedung dan Bangunan

61.365.000 61.365.000 0,- 100%

10. 523119 Belanja Biaya pemeliharaan

Gedung dan Bangunan Lainnya

46.052.000 46.052.000 0,- 100%

11. 523121 Belanja Biaya pemeliharaan Peralatan dan mesin

87.126.000 86.576.000 550.000,- 99,37%

12. 523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan

27.605.000 27.605.000 0,- 100%

13. 524111 Belanja perjalanan biasa 179.195.000 179.189.311 5.689,- 100%

Jumlah Kegiatan 644.078.000 738.343.700 2.400.000 99,98%


Gambar 2. Piagam Penghargaan

DIPA 03

No Kode Jenis Belanja Pagu Realisasi Sisa Ket

1 2 3 4 5 6 7

1. 521211 Belanja Bahan 22.100.000 21.640.000 1.185.000,- 94,81%

2. 521811 Belanja Barang Persediaan 43.550.000 43.550.000 0,- 100%

3. 521114 Belanja pengiriman surat

dinas

3.350.000 1.440.000 1.910.000,- 42,99%

4. 524119 Belanja Perjalanan dalam

kota 7.000.000 5.370.000 1.630.000,- 76,71%

5. 522131 Belanja Jasa Konsultan 24.000.000 24.000.000 0.- 100%

6. 051 Belanja Perkara Prodeo 1.620.000 0 1.620.000,- 0%

Jumlah Kegiatan 125.720.000 114.300.000 11.420.000 90,92%

3. Belanja Modal

Berikut daftar Belanja Modal pada Pengadilan Negeri Waikabubak selama tahun anggaran

2017.

No Kode Jenis Belanja Pagu Realisasi Sisa Ket

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

532111

532111

532111

Belanja Modal Peralatan

dan Mesin (Alat pengolah

data dan komunikasi

pendukung kesekretariatan)


dan Mesin (peralatan dan

fasilitas pendukung

perkantoran)


dan Mesin (alat pengolah

data dan komunikasi

pendukung SIPP)

47.500.000.-

60.000.000.-

97.500.000.-

47.500.000.-

59.840.000.-

97.405.000.-

0,-

160.000.-

95.000.-

99,97%

100%

Jumlah Kegiatan 205.000.000 204.745.000 255.000 99,97%

Pada Tahun 2017 ini Pengadilan Negeri Waikabubak mendapat piagam penghargaan dari

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Nusa

Tenggara Timur atas prestasi sebagai Peringkat I dalam Penilaian Kinerja Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Semester I Tahun 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Gambar 3. Terbaik I

Pengadilan Negeri Waikabubak juga meraih Sertifikat dari Kementrian Keuangan Republik

Indonesia Sebagai Terbaik I dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran dan

Pendapatan Belanja Negara 2017 Lingkup Pembayaran KPPN Waingapu

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

i. Publikasi Perkara

Sampai sekarang ini jumlah atau keadaan perangkat keras Teknologi informasi sebagai alat

pengolah data dan media informasi di Pengadilan Negeri Waikabubak adalah sebagai berikut :

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN

1. PC Server 2 unit Kondisi Baik

2. PC Desktop

- Merk HP 5 unit Kondisi Baik (3),

Kondisi Rusak (2) - Merk Dell 6 unit Kondisi Baik

- Lain-lain 10 unit Kondisi Baik (3),

Kondisi Rusak (5)

- All In One Merk Acer

- All In One Merk Lenovo

2 unit

3 unit

Kondisi Baik (1), Kondisi Rusak (1) Kondisi Baik

3. Laptop - Merk Toshiba - Merk Acer - Merk Fujitsu - Merk Asus

8 unit 1 unit 2 unit 1 unit

Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik Kondisi Baik

4. Printer 17 unit Kondisi Baik (7) Kondisi Rusak (10)

5. Scanner 3 unit Kondisi Baik 6. UPS 4 unit Kondisi Baik (3)

Kondisi Rusak (1) 7. Router (Jaringan) 4 unit Kondisi Baik 8. Modem ADSL 2 unit Kondisi Baik 9. Switch 1 unit Kondisi Baik 10. ISP Telkom Speedy 2 Line Kondisi Baik


X 100 %

- Sistem Operasi

Sistem operasi yang dipergunakan di Pengadilan Negeri Waikabubak secara umum

adalah Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows 8 dan Windows 10 sedangkan

untuk server menggunakan Linux Centos 7.

- Aplikasi Perkantoran

Secara umum aplikasi perkantoran yang dipergunakan adalah Microsoft Office 2007,

2010.

- Aplikasi Manajemen Perkara

Pengadilan Negeri Waikabubak sejak bulan Juni 2013 telah menerapkan Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP dan telah diperbaharui/upgrade ke versi 3.2.0.

Sistem ini telah dapat diakses baik melalui jaringan lokal maupun di website dengan

alamat: http://sipp.pn-waikabubak.go.id. Per 31 Desember 2017 data perkara yang telah

terekam dalam SIPP adalah sebanyak 3.085 perkara yang terdiri dari 108 data perkara

gugatan, 566 data perkara permohonan, 749 data perkara pidana biasa, 0 data perkara

pidana singkat, 1 data perkara pidana pra peradilan, 25 data perkara pidana cepat, 1.613

data perkara lalu lintas dan 23 data perkara pidana anak.

Persentase penanganan perkara tahun 2017 yang dapat dilihat pada peta SIPP MA

http://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/map/maps.php per tanggal 31 Desember 2017

adalah sebesar 95,57%. Hasil ini diperoleh dari persamaan:

Jumlah perkara minutasi tahun 2017 (216 perkara)

Sisa perkara tahun 2016 (27 perkara) + Jumlah perkara masuk tahun 2017 (199 perkara)

Rasio penanganan perkara tersebut di atas tidak memperhitungkan penanganan

perkara pelanggaran lalu lintas.

Sinkronisasi data perkara SIPP lokal baik dengan SIPP web maupun dengan SIPP

Mahkamah Agung telah rutin dilaksanakan setiap hari kerja. Pengguna SIPP lokal

Pengadilan Negeri Waikabubak saat ini adalah sejumlah 26 pengguna.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor :

1651/DJU/SK/HM.02.3/11/2017 Tentang Pemenang Lomba Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2017 Pengadilan

Negeri Waikabubak meraih Peringkat 5 se-indonesia Dalam Rangka Lomba

Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Kategori I dengan

Jumlah Perkara 1 s.d 500 Tahun 2017 dengan nilai = 880.736.

http://sipp.pn-waikabubak.go.id/

http://sipp-ma.mahkamahagung.go.id/map/maps.php


Gambar 4. Lomba SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara merupakan media bagi masyarakat untuk

mengetahui informasi mengenai perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri

Waikabubak, juga sangat membantu dalam otomatisasi pembuatan laporan dan data

statistik perkara di Pengadilan Negeri Waikabubak. Selain itu mempermudah

pengawasan dan evaluasi kinerja penyelesaian perkara oleh pimpinan di Pengadilan

Negeri Waikabubak, Pengadilan Tinggi Kupang hingga ke Mahkamah Agung RI.

Aplikasi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang beralamat

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-waikabubak selama tahun 2017 telah

diunggah sebanyak 85 dokumen elektronik putusan.

- Situs Web

Pengadilan Negeri Waikabubak sejak bulan Februari 2010 telah memiliki situs web

dengan alamat: http://www.pn-waikabubak.go.id. Pada bulan Nopember 2016 situs

tersebut telah ditingkatkan versi CMSnya dan tampilannya di desain kembali sesuai

ketentuan stadarisasi template desain Pengadilan Negeri oleh Badan Peradilan Umum

untuk sebagai salah satu persyaratan dalam Akreditasi Penjaminan Mutu.

- Aplikasi lainnya

Berbagai program/aplikasi yang mendukung kinerja aktivitas perkantoran adalah sebagai

berikut :

a. Aplikasi GPP

b. Aplikasi SAKPA

c. Aplikasi SPM

d. Aplikasi RKA-KL

e. Aplikasi AFS

f. Aplikasi PP39

g. Aplikasi Pin PP-SPM

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-waikabubak

http://www.pn-waikabubak.go.id/


h. Aplilasi SILABI

i. Aplikasi SIMAK-BMN

j. Aplikasi Persediaan

k. Aplikasi Absensi Sidik jari

Sementara untuk perangkat lunak untuk pengelolaan data kepegawaian . yang sifatnya

lokal dan umum lainnya masih belum ada. Selain Aplikasi di atas, Pengadilan Negeri

Waikabubak juga mengoperasikan Aplikasi berbasis online/html di antaranya :

- SAPK/BKN

Aplikasi yang dikeluarkan oleh badan Kepegawaian Negara berbasis website yang

dibangun dengan tujuan untuk pengelolaan data kepegawaian setiap satker baik satker

lembaga atau satker Kementerian menuju pengelolaan data Kepegawaian berbasis IT.

SAPK BKN tidak untuk publik hanya diperuntukan buat pengelolaan data Database

Kepegawaian Nasional.

- KOMDANAS Mahkamah Agung RI

Aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan

tujuan untuk pengelolaan data umum, Kepegawaian dan Keuangan Badan Peradilan di

Indonesia.

- Sistem Informasi Kepegawaian MA-RI (SIKEP MA RI)

Aplikasi berbasis web yang dibangun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan tujuan untuk pengelolaan data Sistem Informasi Kepegawaian. Aplikasi

ini tidak bersifat pelayanan intern satker.

- Sistem Informasi Perpustakaan

- Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Itulah beberapa perangkat lunak / Aplikasi yang dipergunakan di Pengadilan Negeri

Waikabubak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk tahun anggaran 2017.

F. REGULASI TAHUN 2017

Berikut disampaikan daftar Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak

maupun Surat Keputusan dari Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak dan Sekretaris

Pengadilan Negeri Waikabubak yang diterbitkan selama Tahun 2017.

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak

a. SK. Nomor. W26-U9/150/KP.00.3/I/2017, Tanggal, 03 Januari 2017 Tentang

Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Pada Pengadilan Negeri

Waikabubak.

b. SK. Nomor. W26-U9/151/KP.00.3/I/2017, Tanggal, 03 Januari 2017 Tentang


Penunjukan Humas Pengadilan Negeri Waikabubak Dan Hakim Pengawas Bidang

Penyelenggaraan Administrasi Umum/Perkara, Serta Hal-Hal Lain Yang Berkaitan

Dengan Mekanisme Organisasi Pada Pengadilan Negeri Waikabubak.

c. SK. Nomor. W26-U9/230/KP.00.3/2/2017, Tanggal 09 Pebruari 2017, Tentang Tim

Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Waikabubak.

d. SK. Nomor. W26-U9/225/KP.00.3/2/2017, Tanggal, 09 Februari 2017 Tentang

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Waikabubak.

e. SK. Nomor. W26-U9/226/KP.00.3/2/2017, Tanggal, 09 Februari 2017 Tentang

Pembentukan Tim Audit Internal Pengadilan Negeri Waikabubak.

f. SK. Nomor. W26-U9/240/KP.00.3/2/2017, Tanggal, 09 Februari 2017 Tentang TIM

Penyusun Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017.

g. SK. Nomor. W26-U9/241/KP.00.3/2/2017, Tanggal, 09 Februari 2017 Tentang

Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan

Negeri Waikabubak.

h. SK. Nomor. W26.U9/242/KP.00.3/2/2017, Tanggal, 09 Februari 2017 Tentang TIM

Penyusun Standar Operasional Prosedur ( Sop ) Pengadiklan Negeri Waikabubak.

i. SK. Nomor. W26-U9/265/KP.00.3/2/2017, Tanggal, 10 Februari 2017 Tentang

Penetapan Dan Penugasan Pegawai Pengadilan Negeri Waikabubak.

j. SK. Nomor. W26-U9/383/KP.00.3/III/2017, Tanggal, 17 Maret 2017 Tentang

Penunjukan Pengawas Penegakan Disiplin Kerja Terhadap Hakim Dan Pegawai Negeri

Sipil Pada Pengadilan Negeri Waikabubak.

k. SK. Nomor. W26-U9/391/KP.00.3/III/2017, Tanggal, 17 Maret 2017 Tentang TIM

Penilai Role Model Pada Pengadilan Negeri Waikabubak.

l. SK. Nomor. W26-U9/01/KPN.WKB/KP.00.3/III/2017, Tanggal, 23 Maret 2017 Tentang

Penetapan Pejabat Dan Pegawai Sebagai Tokoh Role Model Pada Pengadilan Negeri

Waikabubak.

m. SK. Nomor. W26-U9/108/KP.00.3/III/2017, Tanggal, 29 Maret 2017 Tentang

Pemberlakuan Pedoman Penangan Benturan Keopentingan Pada Pengadilan Negeri

Waikabubak.

n. SK. Nomor. 02/KPN-WKB/KP.01.3/VI/2017, Tanggal, 02 Juni 2017 Tentang

Penunjukkan Petugas Update Informasi dan Peraturan Perundang-Undangan Pada


o. SK. Nomor. 04/SK/KPN-WKB/VIi/2017, Tanggal, 17 Juli 2017 Tentang Pencabutan

Surat Keputusa Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 956/KPN/SK/X/2016

tentang Penunjukkan Admin dan Operator SIPP Pada Pengadilan Negeri Waikabubak.


p. SK. Nomor. W26-U9/KPN-WKB/04/KP.00.3/VII/2017, Tanggal, 18 Juli 2017 Tentang

Tata Tertib Kedinasan Pada Pengadilan Negeri Waikabubak.

q. SK. Nomor. W26-U9/KPN-WKB/05/KP.00.3/VII/2017, Tanggal, 18 Juli 2017 Tentang

Uraian Tugas Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Kepaniteraan Dan Pejabat

Kesekretariatan Serta Seluruh Pegawai Pada Pengadilan Negeri Waikabubak.

r. SK. Nomor. W26-U9/1078/KP.00.3/10/2017, Tanggal, 12 Oktober 2017 Tentang

Penunjukan Pejabat Juru Bicara Dan Humas Pada Pengadilan Negeri Waikabubak.

2. Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Waikabubak selaku Kuasa Pengguna

Barang.

- W26-U9/85/UM.02.02/I/2017, Tanggal 12/01/2017 Tentang Penetapan Penunjukan

Pemakaian Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2017.

- W26-U9/86/UM.02.02/I/2017, Tanggal 12/01/2017 Tentang Penetapan Penunjukan


- W26-U9/87/UM.02.02/II/2016, Tanggal 12/01/2017 Tentang Penetapan Penunjukan



Pemakaian Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Waikabubak Tahun 2017











3. Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Waikabubak selaku Kuasa Pengguna

Anggaran

- 14/SEK/SK/III/2017, Tanggal 07/03/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan IT

- 15/SEK/SK/III/2017, Tanggal 07/03/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Alat

Pengolah Data dan Komunikasi.


- 16/SEK/SK/III/2017, Tanggal 07/03/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.

- 17/SEK/SK/III/2017, Tanggal 07/03/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Alat

Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP.


BAB IV

PENGAWASAN

A. INTERNAL

1. Waskat

Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di

bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi,

sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1 huruf a Instruksi Presiden

Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Berpedoman pada aturan tersebut

Pengadilan Negeri Waikabubak telah melaksanakan secara terus-menerus.

Sasaran pengawasan adalah aparat Pengadilan Negeri Waikabubak. Ruang lingkup

pengawasan secara umum meliputi penyelenggaraan,pelaksanaan dan pengelolaan organisasi,

administrasi dan financial pengadilan, antara lain:

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup

administrasi persidangan dan administrasi perkara.

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang meliputi

administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris barang, administrasi umum, dan administrasi

pengelolaan Teknologi Informasi.

c. Pengawasan terhadap perilaku aparat pengadilan.

d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja

pengadilan dan kualitas pelayanan publik.

Metode pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dengan cara:

a. Pengawasan langsung: pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus.

b. Pengawasan tidak langsung: melakukan penilaian atas laporan tertulis, laporan lisan dan

pemberitaan media massa.

Tata urutan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Waikabubak

dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhadap:

1. Yang didelegasikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri:

- Pelaksanaan tugas selaku koordinator pengawasan di Pengadilan Negeri.

- Memantau pelaksanaan tugas kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Negeri.

- Pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku dan

pelaksanaan tugas hakim dan pegawai di pengadilan negeri.

2. Hakim, Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana dan Hakim Pengawas Bidang:


a. Tenggang waktu penyelesaian perkara pidana:

- Penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masa tahanan.

- Penyelesaian/minutasi perkara.

- Penyelesaian perkara yang menarik perhatian masyarakat.

b. Tenggang waktu penyelesaian perkara perdata:

- Penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2014.

- Penyelesaian perkara sesuai dengan SOP.

c. Memantau dan mengadakan evaluasi setiap bulan terhadap laporan keadaan perkara

dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata.

d. Menerima laporan Hakim Pengawas dan Pengamat Narapidana, serta Hakim

Pengawas Bidang.

3. Panitera

a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai SOP.

b. Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi perkara

c. Memantau pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata dan grosse acte, termasuk

eksekusi berdasarkan delegasi dari pengadilan negeri lain.

d. Memantau pelaporan pelaksanaan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan

hukum tetap dari kejaksaan.

e. Memantau pengelolaan dan administrasi keuangan perkara perdata dan pidana, serta

konsignasi.

f. Memantau kedisiplinan pembaharuan data SIPP/CTS.

4. Sekretaris

a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai SOP

b. Mengevaluasi proses penyelesaian administrasi umum.

c. Memantau pelaksanaan program kerja, pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban

DIPA.

b. Pengawasan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri

1. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Hakim, Panitera/Sekretaris dan jajaran pada

Pengadilan Negeri.

2. Memantau pelaksanaan tugas dalam penyelesaian administrasi perkara pidana dan

perkara perdata.

3. Memantau tingkah laku aparat Pengadilan Negeri.

4. Memantau penanganan pengaduan di Pengadilan Negeri berdasarkan SK KMA No.

076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009.

5. Memantau pengelolaan administrasi pengawasan oleh Panitera Muda Hukum.


c. Pengawasan oleh Panitera terhadap:

1. Wakil Panitera

a. Memantau pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.

b. Memantau pelaksanaan tugas-tugas dalam penyelesaian perkara.

c. Memantau penyelesaian administrasi perkara dan laporan berkala.

d. Memantau pengawasan dan pembinaan terhadap para Panitera Muda, Panitera

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

e. Memantau pengelolaan administrasi biaya perkara dan pelaporan keuangan perkara

setiap bulannya.

f. Melakukan koreksi terhadap putusan perdata atau pidana yang akan dikirim upaya

banding/kasasi sesuai atau belum dengan putusan berita acara persidangan dan

putusan aslinya.

2. Panitera Pengganti

a. Pelaksanaan tugas-tugas para Panitera Pengganti sudah sesuai SOP.

b. Meneliti berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, apakah telah sesuai

atau belum

c. Meneliti berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum, apakah telah sesuai atau

belum.

3. Jurusita/Jurusita Pengganti

a. Pelaksanaan tugas-tugas para Jurusita/Jurusita Pengganti sudah sesuai SOP

4. Pengawasan oleh Wakil Panitera terhadap Kepaniteraan Pidana, Perdata, dan Hukum:

a. Pelaksanaan tugas para Panitera Muda di kepaniteraan sesuai dengan SOP.

b. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Panitera Muda Pidana,

Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum terhadap kinerja staf.

c. Penelaahan dan penelitian berkas perkara oleh Panitera Muda.

d. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh Panitera Muda.

e. Meneliti berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum, apakah amar putusan dalam

putusan dan amar putusan dalam berita acara telah sesuai atau belum.

5. Pengawasan oleh Sekretaris terhadap Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan,

Perencanaan, TI dan Pelaporan dan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

a. Pelaksanaan tugas-tugas di kesekretariatan sesuai SOP.

b. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pembinaan oleh Kepala Sub Bagian Umum

dan Keuangan, Perencanaan, TI dan Pelaporan dan Kepegawaian, Organisasi dan

Tata Laksana terhadap kinerja staf.

c. Pembuatan pelaporan keuangan dan barang milik negara ke Mahkamah Agung dan


instansi terkait.

d. Penggunaan barang inventaris dan pengelolaan administrasinya.

e. Penyusunan daftar kebutuhan untuk penyusunan RKAKL oleh para Kasubbag.

f. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor.

6. Pengawasan oleh Para Panitera Muda terhadap Staf

a. Panitera Muda Pidana

1. Pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi dan

pra peradilan.

2. Pelaksanaan registrasi penahanan, perpanjangan penahanan, pengalihan

penahanan, penangguhan penahanan, pelepasan dari tahanan dan pembatalan

penahanan.

3. Pelaksanaan registrasi barang bukti.

4. Pelaksanaan registrasi uang jaminan penangguhan penahanan.

5. Pelaksanaan registrasi dana bantuan hukum.

6. Pembuatan konsep-konsep surat penetapan dan pengiriman penetapan.

7. Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada

majelis.

8. Penyampaian salinan dan atau petikan putusan.

9. Pelaksanaan pemberkasan perkara.

10. Mempersiapkan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi atau

Mahkamah Agung.

11. Penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk

diarsipkan.

12. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana, keuangan perkara pidana dan

dana bantuan hukum.

13. Pelaksanaan tugas sesuai SOP.

b. Panitera Muda Perdata

1. Pelaksanaan registrasi perkara, banding, kasasi, peninjauan kembali, sita dan

pengangkatan sita jaminan, serta eksekusi.

2. Pelaksanaan jurnal biaya perkara.

3. Penyampaian berkas perkara dan surat-surat terkait dengan perkara kepada

majelis.

4. Pelaksanaan pemberkasan perkara.

5. Mempersiapkan pengiriman berkas-berkas ke Pengadilan Tinggi/Mahkamah

Agung RI.


6. Penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk

diarsipkan.

7. Pelaksanaan administrasi keuangan perkara.

8. Penyerahan PNBP pada bendahara penerima.

9. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara perdata dan biaya perkara perdata.

10. Pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan SOP.

c. Panitera Muda Hukum

1. Pembuatan konsep-konsep laporan perkara pidana dan perdata.

2. Pengiriman laporan-laporan setiap awal bulan ke Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung RI.

3. Pembuatan statistik perkara pidana dan perdata.

4. Penyusunan dan pemeliharaan arsip perkara.

5. Pelaksanaan register badan hukum, serta kuasa, legalisasi, surat-surat keterangan

sesuai dengan ketentuan undang-undang.

6. Pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP.

7. Pengawasan oleh Kepala Sub Bagian terhadap Staf

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan

1. Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara.

2. Pencatatan barang persediaan.

3. Pencatatan permintaan barang persediaan.

4. Pelaksanaan inventarisasi barang milik negara.

5. Penghapusan barang milik negara.

6. Mengelola agenda surat-surat keluar.

7. Pengelolaan dan penatausahaan buku-buku perpustakaan.

8. Pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor.

9. Mengatur pekerjaan petugas kebersihan, petugas keamanan kantor dan petugas

piket harian.

10. Pelaksanaan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah

Agung RI.

11. Menjaga ketertiban di lingkungan kantor dan pelayanan untuk persidangan.

12. Pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran.

13. Pelaksanaan penyetoran pajak.

14. Pelaksanaan penyetoran pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

15. Pembuatan konsep-konsep pelaporan pelaksanaan anggaran.



b. Sub Bagian Kepegawaian

1. Pelaksanaan tugas pengelolaan surat-surat masuk.

2. Pelaksanaan tugas pengelolaan file-file kepegawaian.

3. Pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat, usulan ^jabatan, usulan PNS,

mutasi, cuti, pembuatan DP3,kenaikan gaji berkala, pensiunan, usulan satya

lencana, pendidikan / pelatihan / bimbingan teknis, hukuman disiplin,

pembuatan konsep-konsep surat keputusan, surat tugas dan lain-lain.

4. Menyelenggarakan dan merekapitulasi daftar hadir hakim dan pegawai.

5. Mempersiapkan administrasi dan pelaksanaan pengambilan sumpah, pelantikan

dan serah terima jabatan, serta prosesi purnabhakti hakim.

6. Pembuatan konsep-konsep laporan.


8. Sub Bagian Perencanaan,TI dan Pelaporan

1. Pelaksanaan pembuatan konsep penyusunan RKAKL.

2. Pelaksanaan administrasi pengelolaan anggaran.

3. Pelaksanaan pengelolaan Website dan e-mail.

4. Pelaksanaan Perawatan Jaringan.

5. Pelaksanaan Perawatan Teknologi Informasi

6. Pembuatan Laporan Tahunan, LKJP dan Renstra..


Selain pengawasan internal, selama tahun 2017 Pengadilan Negeri Waikabubak juga telah

menerima kunjungan dalam rangka pengawasan antara lain :

A. Audit Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri oleh tim asesmen Akreditasi

Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri dari Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 12 Juli

2016 sampai dengan 13 Juli 2017, dengan susunan tim sebagai berikut :

No. Nama Jabatan/ Gol.

1. H. Mochmad Hatta, S.H.M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang/

Pembina Utama (IV/e)

2. Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.M.H Hakim Tinggi/

Pembina Utama Madya (IV/d)

3. Sugiyanto, S.H.M.Hum Hakim Tinggi/


4. Inrawaldi, S.H.M.H Hakim Tinggi/


5. H. Adi Wahyono, S.H.M.H Panitera/

Pembina Tk. I (IV/b)

6. Oktein J. Susak, S.Pd., S.H., M.H. Staf Kepaniteraan Hukum/

Penata Muda Tk. I (III/b)


Beberapa hal yang menjadi temuan dari hasil asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri dari Pengadilan Tinggi Kupang ini akan menjadi bahan evaluasi pembinaan

bagi Pengadilan Negeri Waikabubak yaitu sebagai berikut :

NO KESIMPULAN

1. Organisasi telah menyesuaikan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan dengan Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2015, Tentang : Organisasi Dan Tata

Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, dan telah dibuat Struktur Organisasi;

2. Penulisan Nomenklatur di Organisasi belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2015;

3. Organisasi telah membuat Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu, berikut dokumen-

dokumen pendukungnya;

4. Organisasi telah memiliki Moto Berdikari, yaitu : “Berwibawa, Disiplin, Komunikatif,

Akuntabel, Responsif, Informatif, dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai;

5. Organisasi telah memiliki Visi Misi, Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan Komitmen

Bersama dan telah diterapkan di Pengadilan;

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Waikabubak yang Agung.

Misi

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Waikabubak;

- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

- Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Waikabubak

- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Waikabubak

6. Visi dan Misi tersebut telah disosialisasikan dalam bentuk media informasi di Pengadilan

7. Organisasi telah membuat Dokumen SAKIP ( IKU, RENJA/RKAK-L dan LKJip ) serta

laporan tahunan dan telah disosialisasikan;

8. Organisasi dalam penyusunan Dokumen SAKIP ( Renstra, Iku, LKJip dan RKAK-L ) belum

melibatkan semua pihak yang terkait;

9. Dalam rangka Transparansi RKAK-L Organisasi telah memberikan Informasi melalui media

DIPA 01 dan DIPA 03 di Papan Realisasi Anggaran dan Web Pengadilan;

10. Organisasi telah melakukan sosialisasi terhadap Blueprint Mahkamah Agung, Sosialisasi

Reformasi Birokrasi, sosialisasi SKP, sosialisasi SOP

11. Organisasi telah membuat LHKPN oleh para Hakim dan Pejabat Struktural;

12. Organisasi telah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP), di Kepaniteraan dan di

Kesekretariatan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung, Nomor : 002 Tahun

2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, namun dalam

pencantuman peraturan didalam SOP masih belum sesuai dengan hirarki peraturan perundang-

undangan;

13. Organisasi telah membentuk Tim penanganan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

melalui SK Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 27 Januari 2017 Nomor :

W26.U9/108/KP.00.3/III/2017;

14. Organisasi sudah mensosialisasikan terhadap pelaksanaan PERMA No. 7, 8, dan 9 Tahun

2016;

15. Organisasi telah membuat Pakta Integritas sesuai dengan Permenpan No. 52 Tahun 2014, yaitu

telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan

wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dan pencanangan tersebut telah dilaksanakan


NO KESIMPULAN

dan disaksikan oleh Bupati, Kapolres, DPRD, Rutan dan Kejaksaan pada tanggal 10 Mei 2017;

16. Organisasi telah menetapkan Role Model dan pemilihannya telah sesuai dengan criteria penilaian

dalam notulen yang dilaksanakan berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak pada

tanggal 22 Maret 2017 Nomor : W26-U9/39/KP.00.3/III/2017;

17. Organisasi telah memberikan fasilitas untuk penyandang Difabel ( toilet dan kursi roda);

18. Organisasi telah melaksanakan Simulasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana

gempa, namun belum ada dokumentasinya secara lengkap;

19. Organisasi telah memiliki sistem CCTV (ada 10 titik) dan Genzet 14.000 KVA;

20. Organisasi telah membuat Laporan Hakim Pengawas dan pengamatan (Kimwasmat) dan telah

dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7 Tahun 1985 dan KUHAP;

21. Organisasi dalam pelaksanaan Internal Audit (IA) telah melakukan tahapan sesuai ketentuan,

tetapi masih perlu disempurnakan khususnya yang terkait dengan tindaklanjut dari temuan

auditor. Untuk itu perlu ditunjuk Tim Tinjauan Manajemen berdasarkan SK Ketua Pengadilan

Negeri Waikabubak.

22. Organisasi telah melakukan Survey kepuasan masyarakat sebagaimana dalam Permenpan

Nomor 16 Tahun 2014, Tentang “Pedoman Survei Kepuasaan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik “ dan telah melakukan beberapa tahapan, yaitu :

a. Tim survey

b. Jadwal Survey (minimal per 6 bulan)

c. Kuesioner

d. Analisa hasil survey;

e. Laporan Hasil Survey;

Namun Organsasi belum menindak-lanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terhadap

hasil survey yang terendah;

23.

Organisasi telah membuat standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk masyarakat

Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi, berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, tanggal 22

September 2015, yang meliputi

a. Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi dan Tugas Tanggung Jawab PPID;

b. Jenis dan Prosedur Pelayanan Meja Informasi;

c. Register permohonan Informasi, perlu disesuaikan dengan SK Dirjen Badilum

d. Telah membuat Laporan Pelayanan Meja Informasi;

e. Meja Informasi tersedia Komputer untuk melihat SIPP dan jadwal sidang;

namun Meja Informasi dan Pengaduan belum sesuai dengan Standart yang ditetapkan;

24. Organisasi telah melakukan penegakan disiplin, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal

Badan Peradilan Umum, Nomor 2/DJU/KP02.1/6/2014, Tentang Penegakan Disiplin di

Lingkungan Peradilan Umum, yang meliputi

a. Melaksanakan Apel Pagi;

b. Membuat Rekapitulasi absen setiap bulan;

Belum dibuatkan aturan terhadap penegakan pelaksanaan aturan jam kerja;

25. Organisasi sudah menerapkan system loket pendaftaran perkara Perdata dan Pidana;

26. Organisasi dari Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti telah meng-input data perkara

kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sesuai dengan Surat Edaran Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014, tanggal 20 Juni 2014,

Tentang : Administrasi Pengadilan berbasis tehnologi informasi di lingkungan Peradilan

Umum dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor :

353/DJU.HM.02.3/3/2015, tanggal 24 Maret 2014 tentang SOP Supervisi Aplikasi SIPP;


NO KESIMPULAN

27. Penanganan Perkara didalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Negeri

Waikabubak, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2017, Pukul 15.30. WIT, 83,09 %;

28. a Organisasi dalam melakukan penyimpanan dokumen-dokumen control (Sistem Manajemen

Mutu) di Pengadilan belum ditata rapi dan belum disediakan lemari khusus, sehingga untuk

sementara disimpan di subbagian Kepegawaian;

29. Organisasi telah melakukan pemeriksaan Keuangan Perkara secara Mendadak setiap 3 (tiga)

bulan sekali dengan tertib;

30. Organisasi belum melaksanakan Template Putusan dan Standar Penomoran perkara,

sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014,

Tanggal 20 Maret 2014;

31. Organisasi telah menyediakan Ruang Posbakum kondisinya dalam keadaan bersih :

a. Telah dibuat MOU antara Pengadilan dengan lembaga bantuan hukum;

b. Telah tersedia Jadwal piket Advokat;

c. Telah dibuat mekanisme pengaduan, penyampaian keluhan dan penyelesaian masalah;

d. Telah disediakan Buku Register;

32. Pencatatan dalam kolom-kolom Register dan Penutupan Register Induk Perkara Perdata

(Gugatan / Permohonan), dan Register Induk Perkara Pidana (Biasa / Singkat) dan Pidana

Anak, telah dilakukan dengan tertib dan setiap akhir bulan ditutup oleh Petugas Register dimulai

dari nomor urut 1 sedangkan nomor perkara berlanjut, untuk penutupan akhir Tahun ditanda-

tangani oleh Panitera dan diketahui Ketua Pengadilan, dan pencatatan di dalam kolom-kolom

Register Induk Perkara Perdata maupun Register Induk Perkara Pidana telah sesuai dengan data

yang ada didalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

33. Organisasi telah melakukan pengembalian panjar biaya perkara kepada pihak (Penggugat /

Pemohon), sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2008 Tentang “Pemungutan Biaya

Perkara”

34. Organisasi telah melaksanakan penanganan bantuan delegasi sesuai dengan SEMA No. 6

Tahun 2014, Tentang “Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan”, yaitu

melaksanakan :

1. Penunjukan Koordinator Delegasi ;

2. Buku Register Delegasi ;

3. Penyampaian Pelaporan;

4. Pemberitahuan biaya pemanggilan untuk masing-masing radius wilayah

dalam Situs Web Pengadilan

35. Penyampaian salinan Putusan dan Petikan dalam perkara Pidana, telah dilaksanakan oleh

Organisasi sesuai SEMA No. 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah

Agung No. 2 Tahun 2010, Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

36. Organisasi telah melaksanakan penyampaian Laporan Bulanan sesuai Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1992, Tentang : Pengiriman Laporan oleh Pengadilan

Negeri dan Pengadilan Tinggi, meliputi pelaporan :

a. Laporan Bulanan (Keadaan Perkara Perdata/ Keuangan Perkara Perdata dan Pidana);

b. Laporan 4 (empat) Bulanan (upaya hukum Perdata/Eksekusi/Pidana)

c. Laporan 6 (enam) Bulanan (Kegiatan Hakim perkara Perdata/Pidana

Akan tetapi pengiriman tersebut sering terlambat.

37. Organisasi belum melaksanakan pelaporan secara elektronik sebagaimana Surat Edaran

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor : 03/DJU/HM.02.3/6/2014, Tanggal 20

Juni 2014, Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan

Peradilan Umum;


NO KESIMPULAN

38. Organisasi telah melaksanakan pelaporan mengenai Pelaksanaan Mediasi, sebagaimana

SK.KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016, Tentang Tata Kelola

Mediasi di Pengadilan, hanya pelaporan Mediasi yang berhasil yang dilaporkan kepada

Badilum, sesuai dengan surat tanggal 6 Juni 2017, Nomor : W.26.U.9/841/HK.02/5/2017;

39. Setiap penugasan Jurusita/Jurusita Pengganti telah dibuatkan surat tugas oleh Panitera;

40. Organisasi telah melaksanakan penggunaan sistem barcode pada direktori putusan pada tingkat

Kasasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara Perdata;

41. Organisasi dalam memproses permohonan perkara Perdata Banding tepat waktu 30 (tiga puluh)

hari sejak pernyataan permohonan banding diajukan, demikian juga perkara Kasasi pengiriman

berkasnya ke Mahkamah Agung tidak pernah melebihi waktu 65 (enam puluh lima) hari

sejak permohonan pernyataan Kasasi diajukan;

42. Organisasi telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan court calendar dengan ketentuan

setiap perkara pada asasnya harus putus termasuk minutasinya dalam waktu paling lambat 5

bulan dan telah mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para hakim dan panitera

pengganti.

43. Fingerprint sudah digunakan sebagai acuan oleh Organisasi dalam pembuatan absensi

remunerasi dan uang makan ;

44. Organisasi telah melaksanakan monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA

setiap bulan;

45. Organisasi sudah menginput aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada

pimpinan;

46. Organisasi sudah menginput aplikasi monev PP 39 dari Bapenas setiap triwulan dan melaporkan

kepada pimpinan;

47. Organisasi telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA setiap

bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator

SIMAK BMN dan KPA);

48. Organisasi telah melaksanakan Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan DIPA 03

(berdasarkan PMK No.22/PMK.05/2016);

49. Orang yang masuk ke gedung pengadilan telah dilakukan pemeriksaan indentitas diri oleh

petugas dengan menggunakan alat metal detector, namun belum diberikan kartu pengunjung;

50. Surat Keputusan (SK) Pengelola Barang Milik Negara (BMN) telah ditandatangani oleh

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang;

51. Organisasi telah melakukan pengarsipan pada masing-masing bidangnya;

52. Pengelolaan Baperjakat telah dilaksanakan organisasi sepenuhnya dan dikelola oleh

Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, namun belum dibuatkan SOP mengenai Baperjakat

maupun Instruksi Kerja;

53. Masih terdapat Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Waikabubak yang belum memilki

Karpeg, Karis/Karsu, namun oleh Organisasi telah diusulkan kepada BKN;

54. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) untuk Hakim telah dibuat oleh organisasi, namun untuk Daftar

Urut Senioritas (DUS) belum dibuat;

55. Arsip sub bagian kepegawaian dan ortala telah disusun secara sistematis dan rapi serta data

SIKEP sudah dilengkapi dengan E-Doc;

56. Organisasi telah membuat SK terhadap pengelolaan keuangan (SK KPA, SK Pejabat Pembuat

Komitmen, SK Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pemegang Uang Muka Dan Bendahara

Penerima);

57. Barang persediaan hasil stok opname dengan barang yang tercatat di aplikasi persediaan telah

sesuai;


NO KESIMPULAN

58. Kondisi WC terlihat baik dan bersih serta tersedianya air bersih secara terus menerus dan

kegiatan kebersihan telah dilengkapi check list;

59. Kondisi Ruang tahanan dalam keadaan baik dan bersih serta dapat dipantau oleh petugas;

60. Ruang tunggu Jaksa dalam keadaan baik dan kunci ruangan selalu disimpan di pengadilan

61. Rumah dinas yang dimiliki Organisasi ada 9 (sembilan) unit dan peruntukannya berdasarkan

SK Sekretaris, dan telah sesuai dengan SK Menteri KIMPRASWIL No. 373/KPTS/M/2001

tentang Sewa Rumah Negara. Nilai sewa yang tercantum sudah menggunakan rumus dari

ketentuan tersebut;

62. Organisasi memilki kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 (tiga) kendaraan dan roda dua

sebanyak 6 (enam) kendaraan;

63. Ijin keluar kantor yang dikelola organisasi telah menggunakan formulir sesuai SK KMA

071/KMA/SK/V/2008.

64. Organisasi telah memiliki sarana Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 5 (lima) unit;

65. Terhadap surat-surat yang dibuat oleh Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan belum

menggunakan pedoman dari Peraturan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara No. 80

Tahun 2012, Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;

66. Organisasi telah memiliki ruang, yaitu :

1. Ruang Diversi;

2. Ruang Ramah Anak;

3. Ruang Laktasi;

4. Ruang Tamu Terbuka;

5. Ruang Jaksa/Penuntut Umum;

6. Ruang Posbakum;

67. Organisasi telah menyediakan ruang mediasi dan ruang kaukus dan kondisi ruangan dalam

keadaan baik dan telah sesuai dengan standart serta telah ada daftar nama-nama mediator hakim

dan telah memiliki pendingin ruangan / AC sebagai sarana pendukung;

68. Organisasi telah memiliki ruang sidang (ruang sidang utama, ruang sidang biasa dan ruang

sidang anak).

69. Penataan ruang di Kepaniteraan dan Kesekretariatan telah menerapkan 5 R ( Rajin, Resik,

Rapih, Ringkas, Rawat ).;

70. Tenaga Keamanan sebanyak 2 (dua) orang telah mendapatkan pelatihan khusus dari Kepolisian

setempat;

71. Terhadap Infrastruktur perlu mendapatkan perhatian dari Organisasi;

72. Masih terdapat Pejabat Struktural yang belum mengikuti Diklat Penjenjangan

73. Terdapat Pegawai dalam Organisasi, yang bernama Umbu Ndawa Jurumana Panitera Pengganti,

sejak tahun 2014 sampai sekarang belum melaksanakan tugasnya sebagai Panitera Pengganti

dan tunjangan tetap dibayar penuh, namun Organisasi telah mengusulkan untuk diberhentikan

sebagai Panitera Pengganti, sebagaimana surat permohonan, Nomor 26.U9/223/KP.04.6/2/2017,

tanggal 9 Pebruari 2017, yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,

melalui Pengadilan Tinggi Kupang;

B. Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, sesuai Surat Tugas nomor :

593/BP/ST/XI/2017 tanggal 26 s.d 29 September 2017, Tim Pemeriksa Badan Pengawasan

Mahkamah Agung RI yang terdiri dari Bapak H. Samsudin, Bapak Mario Parakas, Bapak

Amarildo Rizkia dan Bapak Agustaja Tiyusandy melakukan monitoring/pembinaan terhadap


pelayanan publik dan administrasi perkara bagian teknis dan adminitrasi bagian non teknis.

Monitoring/Pembinaan ini merupakan tindaklanjut dari pengawasan pada tahun 2014, untuk

melihat apakah kekurangan-kekurangan yang ditemukan saat itu sudah ditindaklanjuti/diperbaiki

atau belum. Pada kesempatan monitoring ini masih ditemukan beberapa kondisi pada beberapa

kriteria keadaan yang masih terdapat temuan oleh Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung RI,

terhadap beberapa temuan ini Pengadilan Negeri Waikabubak menyadari kekurangan-

kekurangan sebagaimana yang ditemukan dan bersedia memperbaiki kekurangan tersebut dan

berusaha tidak mengulangi lagi kekurangan atau kesalahan pada hari-hari mendatang, serta akan

melaporkan perkembangan perbaikannya kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

C. Pengawasan dari Badan Urusan Administrasi, Kepala Biro Keuangan Badan Urusan

Adminitrasi MA-RI, sesuai surat tugas nomor : ST-823/Bua.3/09/2017, dalam rangka Pembinaan

PNBP pada tanggal 2 Oktober 2017. Tim Biro Keuangan Badan Urusan Adminitrasi MA-RI

terdiri dari : Bapak Agus Purnomo, SH.,MSi, Ibu Sicilia Ferdinandus, BSc, Bapak Jatmiko H

Yuwono, S.Kom, dan didampingi oleh Bapak Daniel Neka, SH. Selaku Kabag. Perencanaan dan

Kepegawaian pada Pengadilan Tinggi Kupang. Tim memeriksa prosedur administrasi dan

laporan PNBP yang selama ini diterapakan pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan

memberikan arahan penggunaan Aplikasi PNBP yang sesuai dengan peruntukkannya sehingga

tidak menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang

Untuk melaksanan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tentang pengawasan

yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak

menunjuk hakim-hakim untuk mengawasi bagian-bagian dengan SK nomor : W26-

U9/151/KP.00.3/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Humas dan Hakim

Pengawas Bidang :

1. Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. Koordinator Pengawas Bidang.

2. Sony Eko Andrianto, S.H., Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana dan Sub Bagian

Umum dan Keuangan.

3. Nasution, S.H. Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata dan Sub Bagian Kepegawaian.

4. Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum. Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum

dan Sub Perencanaan, TI dan Pelaporan.

5. Nasution, S.H. Hakim Pengawas Pelaksanaan Putusan (KIMWASMAT).

6. Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. Pejabat Humas.


B. EVALUASI

Dari hasil temuan pengawasan maka telah dilaksanakan evaluasi melalui pembahasan atas

laporan baik secara lisan dan tertulis yang diajukan pada saat pertemuan rutin yang

diselenggarakan secara berkala rutin minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di Pengadilan

Negeri Waikabubak.

Menindaklanjuti temuan tim asesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri dari

Pengadilan Tinggi Kupnag, maka Pengadilan Negeri Waikabubak telah memperbaiki semua

kekurangan dan telah siap untuk memenuhi syarat penilaian terwujudnya Akreditasi Penjaminan

Mutu pada Pengadilan Negeri Waikabubak.

Dari hasil tindaklanjut terhadap pengawasan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara

umum penyelenggaraan administrasi peradilan dan penanganan perkara serta administrasi

kesekretariatan telah dilaksanakan semaksimal mungkin, terlepas dari beberapa kekurangan dan

kelemahan akibat minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan

prasana yang tersedia.


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul / Prima ( Indonesia

Court Performance Excellent – ICPE ) Pengadilan Negeri Waikabubak telah berusaha

mewujudkannya pada tahun tahun 2017 dengan berhasil meraih beberapa prestasi yaitu meraih

Piagam Penghargaan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Nilai A (excellent), meraih

Piagam Penghargaan sebagai Peringkat I penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Semester I, meraih Piagam Penghargaan sebagai Peringkat 5 se-Indonesia dalam rangka Lomba

Implementasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) kategori I dengan jumlah perkara 1-500 dan

meraih sertifikat dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia Sebagai Terbaik I dalam

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2017 Lingkup

Pembayaran KPPN Waingapu. Tentunya merebut lebih mudah dibandingkan mempertahankan

berbagai penghargaan yang berhasil diraih, oleh karenanya Pengadilan Negeri Waikabubak

berusaha semaksimal upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

dengan sebaik-baiknya dan maksimal dalam tertib administrasi dalam bagian teknis dan bagian

non teknis dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.

Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal pada Pengadilan Negeri Waikabubak sangat

diperlukan demi menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi

umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin

dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak.

Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim pengawas

bidang.

B. Saran

1. Mengingat hingga saat ini jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan

Negeri Waikabubak sangat minim (5 orang hakim, 20 orang PNS, dan 10 orang tenaga

honorer) dan tingginya beban kerja yang dapat dilihat dari volume perkara, kami

mengharapkan agar Mahkamah Agung RI dapat menempatkan beberapa orang Hakim dan

pegawai pada Pengadilan Negeri Waikabubak. Hal ini perlu kami tekankan karena pada

tahun 2020 ada 1 (satu) orang Wakil Panitera dan 1 (satu) orang Jurusita Pengganti yang

akan memasuki purnabhakti, dengan keadaan SDM yang sedemikian minim dapat

berimbas pada tingkat penyelesaian penanganan perkara semakin rendah dan banyak

tenaga fungsional yang merangkap sebagai staf.


2. Kendaraan Bermotor dinas roda dua ada 3 (tiga) unit yang umur manfaatnya sudah habis

mohon tahun 2019 bisa disediakan anggaran untuk pengadaan kendaraan Bermotor dinas

roda dua.

3. Pengadilan Negeri Waikabubak belum memiliki Tenaga Arsiparis, Pustakawan dan Penata

Laporan Keuangan mohon untuk penerimaan pegawai selanjutnya bisa dialokasikan tenaga

tersebut untuk Pengadilan Negeri Waikabubak.

4. Diharapkan agar Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Kupang dapat lebih

menggiatkan bimbingan teknis tentang peraturan-peraturan terbaru misalnya seperti

bimbingan teknis mengenai penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan, sistem

penilaian prestasi kerja PNS dan sistem peradilan anak, sehingga pengadilan yang berada

di daerah dapat lebih memahami dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut dengan baik

dan benar.

laporan tahunan tahun 2017 - pn-waikabubak.go.id · sipil negara pengadilan negeri waikabubak dalam...

Documents