laporan tahunan pengadilan agama tahuna · menuangkannya dalam sebuah tulisan mengenai uraian kerja...
TRANSCRIPT
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Kata Pengantar
Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan
tugas kedinasan di Pengadilan Agama Tahuna dengan lancar dan
menuangkannya dalam sebuah tulisan mengenai uraian kerja dari semua
kegiatan beserta hasilnya, yang secara rinca dan akurat terangkum di Laporan
Tahunan 2015 ini.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna tahun 2015 ini memberikan
gambaran umum tentang pelaksanaan sistem manajemen peradilan mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program-program kerja
yang ditetapkan, baik yang terkait dengan manajemen pengadilan, administrasi
perkara dan umum, serta pengawasan dan pelayanan publik, sehingga kondisi ini
akan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyelesaian tugas yang akan
dituangkan dalam program kerja tahunan, termasuk untuk mengidentifikasi
hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam
rangka mencari upaya alternatif untuk mengatasinya, terutama untuk mendukung
reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah guna memberikan
pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
Laporan Tahunan 2015 yang disusun ini disadari jauh dari kesempurnaan
dan masih terdapat banyak kekurangan baik menyangkut materi maupun
penyajiannya, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran-saran yang
bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan kinerja dan laporan yang
akan datang, namun demikian Laporan Tahunan 2015 ini dapat dijadikan suatu
tolak ukur keberhasilan program dan bahan evaluasi serta dapat memacu
peningkatan kinerja Pengadilan Agama Tahuna yang akuntabel sebagaimana
yang diharapkan.
Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas
kami selanjutnya.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Daftar Isi
PENGANTAR ................................................................................................... i
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
A. Kebijakan Umum Peradilan ...................................................................... 1
B. Visi dan Misi ............................................................................................. 3
C. Rencana Strategis .................................................................................... 4
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ................................................ 8
A. Penyusunan Alur Tupaksi ......................................................................... 8
B. Standar Operasional Prosedur (SOP) ...................................................... 13
C. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ..................................................... 15
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ................................................. 30
A. Sumber Daya Manusia ............................................................................. 30
B. Keadaan Perkara ...................................................................................... 33
C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana ........................................................ 39
D. Pengelolaan Keuangan ............................................................................ 43
E. Dukungan Teknologi Informasi ................................................................. 46
F. Regulasi Tahun 2015 ............................................................................... 49
BAB IV PENGAWASAN .................................................................................. 54
A. Internal ..................................................................................................... 54
B. Evaluasi .................................................................................................... 57
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ............................................................. 58
A. Kesimpulan ............................................................................................... 58
B. Rekomendasi............................................................................................ 58
C. Penutup .................................................................................................... 59
LAMPIRAN
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu prinsip untuk
mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu Pengadilan
Agama Tahuna sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima,
memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan
(justiciabelen), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru”
(blue print) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan
peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-
penyimpangan yang mungkin timbul.
Sepanjang tahun 2015, Pengadilan Agama Tahuna telah melakukan
perbaikan-perbaikan, baik birokrasi penerimaan perkara, pengelolaan/penanganan
administrasi keperkaraan, dan pengolahan/penanganan administrasi umum yang
salah satunya melalui sistem SIADPA (Sistem Administrasi Perkara Peradilan
Agama) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI dengan menggunakan teknologi tinggi. Hal tersebut
merupakan wujud reformasi birokrasi menuju electronic-governance yang lebih
dikenal dengan e-governance.
Adapun pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna terdiri dari 3
Kabupaten, 44 Kecamatan dan 413 Desa dengan rincian sebagai berikut :
Tabel. Kabupaten Kepulauan Sangihe
Kecamatan/District Penduduk Rasio Jenis
Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)
Manganitu Selatan 4.828 4.781 9.609 100,98
Tatoareng 2.119 2.037 4.156 104,03
Tamako 6.459 6.350 12.809 101,72
Tabukan Selatan 3.096 2.850 5.946 108,63
Tabukan Selatan Tengah 1.397 1.350 2.747 103,48
Tabukan SelatanTenggara 1.090 1.050 2.140 103,81
Tabukan Tengah 5.224 4.943 10.167 105,68
Manganitu 7.172 7.176 14.348 99,94
Tahuna 8.716 8.951 17.667 97,37
Tahuna Timur 6.593 6.696 13.289 98,46
Tahuna Barat 2.899 2.927 5.826 99,04
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Tabukan Utara 10.025 9.661 19.686 103,77
Nusa Tabukan 1.584 1.335 2.919 118,65
Kepulauan Marore 778 657 1.435 118,42
Kendahe 3.233 3.126 6.359 103,42
Jumlah 65.213 63.890 129.103 104,49
Sumber : http://sangihekab.bps.go.id
Tabel. Kabupaten Kepulauan Sitaro
Kecamatan/District Penduduk Rasio Jenis
Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)
Biaro 1.710 1.685 3.395 162,93
Tagulandang 5.944 5.960 11.904 218,31
Tagulandang Selatan 2.190 2.185 4.375 199,32
Tagulandang Utara 2.089 1.891 3.980 222,23
Siau Barat 3.592 3.595 7.187 205,82
Siau Barat Selatan 2.027 2.027 4.046 319,50
Siau Barat Utara 2.074 1.939 4.013 220,50
Siau Timur 7.433 7.756 15.189 271,53
Siau Timur Selatan 4.020 3.667 7.687 319,50
Siau Tengah 882 875 1.757 148,90
Jumlah 31.961 31.580 63.533 228,85
Sumber : http://sitaroekab.bps.go.id
Tabel. Kabupaten Kepulauan Talaud
Kecamatan/District Penduduk Rasio Jenis
Kelamin Laki-laki Perempuan Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)
Kabaruan 2.771 2.772 5.718 83,96
Damau 2.095 2.076 4.239 84,13
Lirung 3.165 3.037 6.302 193,52
Salibabu 2.773 2.852 5.628 257,96
Kalongan 1.552 1.812 3.269 124,64
Moronge 1.739 1.812 3.610 124,64
Melonguane 5.338 5.209 13.000 136,35
Melonguane Timur 1.459 1.534 3.126 61,87
Beo 2.719 2.861 5.740 78,63
Beo Utara 1.804 1.836 3.709 25,13
Beo Selatan 1.779 1.758 3.432 55,40
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Rainis 2918 3123 6.120 74,81
Tampan’Amma 2816 2737 5.804 44,75
Essang 1745 1692 3.460 36,29
Essang Selatan 1605 1650 3.309 43,38
Pulutan 977 999 2.073 33,60
Gemeh 2693 2832 5.374 40,10
Nanusa 1661 1712 3.234 57,75
Miangas 344 393 775 308,02
Jumlah 41.953 42.697 87.922 98,15
Sumber : http://talaudkab.bps.go.id
Volume pekerjaan yang semakin meningkat, khususnya dalam penerimaan
perkara yang mencapai jumlah 71 perkara pada tahun 2015, telah menuntut
dilakukannya reformasi birokrasi keperkaraan, pengawasan internal bagi para
pejabat Pengadilan Agama Tahuna, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karir
serta penggunaan anggaran tepat sasaran yang kemudian dituangkan dalam
Rencana Strategis dan Program Kerja Pengadilan Agama Tahuna, menjadi
indikasi penting untuk mengukur keberhasilan kerja seluruh jajaran pejabat
struktural fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Tahuna. Adanya
keinginan kuat melakukan reformasi bidang hukum dan peradilan demi
mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi,
ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam
untuk menyusun cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara
menyeluruh.
Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman
(judicial power) khusus bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara
tertentu, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan
terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada
akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi
untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari
keadilan. Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan”
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan
harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim
dilingkungan Pengadilan Agama Tahuna.
Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006
tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua
Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
dikenal dengan “KMA Pengawasan” merupakan langkah nyata dan keseriusan
Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis
sejak tahun 2003.
Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip
keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan, KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap
pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh
Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya;
Untuk memberikan pelayanan seluas-luasnya kepada masyarakat pencari
keadilan, pada tahun 2015 ini Pengadilan Agama Tahuna merintis program
unggulan berupa Sidang Keliling dan pendaftaran perkara secara cuma-cuma
(prodeo) bagi masyarakat yang tidak mampu. Dua jenis layanan ini sepenuhnya
dibiayai oleh anggaran APBN dan telah menjadi unggulan Mahkamah Agung.
Dengan adanya program tersebut diharapkan semua lapisan masyarakat,
terutama masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memperoleh dan
menikmati keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian untuk penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang
optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
nomor: 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana terlah diubah oleh Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 069/KMA/SK/2009, dan Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian.
Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan
dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan
untuk mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga
peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan
Pengadilan Agama Tahuna dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan
kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.
Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum dimaksud dengan tepat waktu
dan sasaran, Pengadilan Agama Tahuna telah menetapkan visi dan misi
sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.
B. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan
cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Tahuna di masa
mendatang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan Agama Tahuna
menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang dicanangkan untuk tahun
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
2010-2035, sebagai hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009.
Visi Mahkamah Agung tersebut adalah:
Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan misi yang
mengambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:
1. Menjaga kemandirian badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
Pengadilan Agama Tahuna sebagai pengadilan tingkat pertama yang
berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan kewajiban yang
sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang baik dan benar serta dicintai
masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Tahuna telah menjabarkan
visi dan misi tersebut ke dalam visi Pengadilan Agama Tahuna, yaitu:
Hal ini mengandung makna bahwa Pengadilan Agama Tahuna siap bersama-
sama peradilan lainnya mewujudkan badan peradilan yang agung yang dihormati
masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja yang lebih baik demi menjaga
kehormatan dan martabat serta wibawa peradilan yang didedikasikan dalam
bentuk misi Pengadilan Agama Tahuna, yaitu:
1. Memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi semua lapisan
masyarakat (justice for all);
2. Memberikan akses publik seluas-luasnya tentang informasi demi
terwujudnya transparansi pengadilan;
3. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan
dengan biaya ringan;
4. Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan,
kepastian hukum dan dapat dilaksanakan (eksekutabel);
5. Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Tahuna yang jujur,
bersih dan berwibawa.
Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan
suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas
“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA TAHUNA YANG BERWIBAWA
DAN BERMARTABAT”
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Tahuna dan rencana serta
strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada.
Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang
bermartabat, berwibawa dan dihormati demi tegaknya supremasi hukum.
Untuk memudahkan pencapaian visi dan misi tersebut, ditetapkanlah tujuan
strategis. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis,
Pengadilan Agama Tahuna akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu
sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi
misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan
visi misi organisasi.
Adapun Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan Agama Tahuna agar
lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan
Agama Tahuna.
C. Rencana Strategis
1. Tujuan :
a. Tercapainya proses pelayanan yang lebih baik dan cepat dalam
penerimaaan perkara.
b. Tercapainya registrasi perkara sesuai Pola Bindalmin.
c. Terlaksananya pola penerimaan secara transparan, terbuka, effesien,
cepat dan biaya ringan.
d. Tercapainya minutasi berkas sesuai Pola Bindalmin.
e. Tercapainya pelayanan cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat dalam
proses pengeluaran salinan,penetapan, salinan putusan, akta cerai dalam
waktu 14 hari setelah putusan dibacakan dan atau setelah putusan
berkekuatan hukum tetap.
f. Tercapainya penyelenggaraan arsip perkara sesuai Pola Bindalmin.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
2. Sasaran :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan penerimaan perkara.
b. Meningkatkan pengisian registrasi perkara.
c. Meningkatkan proses pemeriksaan perkara sesuai azas.
d. Meningkatkan minutasi berkas perkara.
e. Meningkatkan pelayanan cepat kepada masyarakat dalam pengeluaran
salinan putusan, salinan penetapan,akta cerai dll.
f. Meningkatkan pengelolaan arsip perkara sesuai Pola Bindalmin.
3. Kebijakan :
a. Melakukan penerimaan perkara secara terbuka melalui satu loket;
b. Meningkatkan pengisian registrasi secara akurat dan cepat.
c. Meningkatkan pelayanan dalam proses pemeriksaan perkara sesuai asas.
d. Meningkatkan tempo hasil minutasi berkas perkara.
e. Meningkatkan tempo penyelesaian salinan,akta cerai dll.
f. Meningkatkan penetapan arsip perkara sesuai Pola Bindalmin.
g. Menghindari kontak langsung pihak berperkara dengan Pegawai.
4. Program :
a. Peningkatan pengaturan petugas dan sarana.
b. Peningkatan pengisian register secara akurat dan cepat.
c. Peningkatan pelayanan dalam proses pemeriksaan.
d. Peningkatan pelaksanaan minutasi berkas.
e. Peningkatan pelayanan pemberian salinan, akta cerai dll.
f. Peningkatan penataan arsip perkara.
g. Peningkatan akurasi pelaksanaan aplikasi kesekretariatan.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
(TUPOKSI)
A. PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Agama Tahuna
mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan sebagaimana berikut :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi,
dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara
dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
5. Keppres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan MARI.
6. Keppres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tanggal
14 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006
Tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kesekretariatan
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana
dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tergambar
bahwa tugas pokok dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shadakah dan ekonomi syariah (pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 sebagai
perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989).
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Sedangkan fungsinya adalah memberikan pelayanan teknis yustisial dan
administrasi terhadap masyarakat pencari keadilan bagi orang Islam dan
pelayanan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Susunan organisasi Pengadilan Agama Tahuna, sesuai dengan Keputusan
Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1991, terdiri dari: unsur pimpinan yaitu
Ketua, Wakil Ketua, dan pejabat fungsional Hakim. Selain itu ada unsur
Kepaniteraan serta Kesekretariatan yang dipimpin oleh Panitera/Sekretaris yang
membawahi: bidang Kepaniteraan, terdiri dari Wakil Panitera, Panitera Muda
Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Hukum, kelompok
fungsional Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti; bidang
Kesekretariatan, terdiri dari Wakil Sekretaris, Kepala Urusan Umum, Kepala
Urusan Kepegawaian dan Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Urusan
Keuangan dan Perencanaan dengan rincian tupoksi sebagai berikut :
1. KETUA PENGADILAN AGAMA, tugas pokok dan fungsinya adalah
memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi,
mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan
tugas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA, tugas pokok dan fungsinya adalah
mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan
Agama serta mengkoordinir dan melaporkan pengawasan tugas kepada
Ketua Pengadilan Agama.
3. HAKIM, tugas pokok dan fungsinya adalah menerima dan meneliti berkas
perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi
wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan
minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program
kerja jangka panjang dan jangka pendek, serta melaksanakan pengawasan
bidang atas perintah Ketua.
4. PANITERA/SEKRETARIS, tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi
dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan
pelayanan teknis di bidang administarsi perkara, administarsi umum dan
administrasi lainya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan
kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas
kegiatan Kepaniteraan dan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja
jangka panjang dan jangka pendek.
5. WAKIL PANITERA, tugas pokok dan fungsinya adalah membantu
Panitera dalam melaksanakan tugas-tugas Kepaniteraan dan
bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja 1, meja II, dan meja III.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Mengevalusi dan melaporkan tugas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
6. WAKIL SEKRETARIS, tugas pokok dan fungsinya adalah mewakili Sekretaris
dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di Kesekretariatan,
bertanggungjawab sebagai pejabat pembuat komitmen, penanggugjawab
kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan
masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta bertanggungjawab
kepada Sekretaris.
7. PANITERA MUDA GUGATAN, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin
dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan
serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan
mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Wakil
Panitera.
8. PANITERA MUDA PERMOHONAN, tugas pokok dan fungsinya adalah
memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian
permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam
pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab
kepada Wakil Panitera.
9. PANITERA MUDA HUKUM , tugas pokok dan fungsinya adalah
memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada bagian
hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan
mengevaluasi dan membuatlaporan/bertanggungjawab kepada Wakil
Panitera.
10. KEPALA URUSAN UMUM, tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin
dan mengkoordinir dan menggerakan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum
(rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam
pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada
Wakil Sekretaris.
11. KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA,
tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan
mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. bagian
kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam
pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada
Wakil Sekretaris.
12. KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN, tugas pokok dan
fungsinya adalah memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas
pada Sub. bagian keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab
kepada Wakil Sekretaris.
13. PANITERA PENGGANTI, tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi
Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara, membuat
instrumen sidang, menyerahkan berkas perkara yang telah selesai kepada
Panitera Muda Hukum / Meja III.
14. JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI, tugas pokok dan fungsinya
adalah melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Wakil
Panitera.
Dari Organisasi Tata Kerja serta Pedoman Pelaksanaan Tugas tersebut,
Pengadilan Agama Tahuna dapat melaksanakan tugas-tugas pokok lembaga
peradilan yakni menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara
yang diajukan oleh para pencari keadilan. Pelaksanaan Tugas tersebut juga
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan wibawa dan martabat Pengadilan
Agama Tahuna sebagai pengadilan yang mandiri yakni dengan meningkatkan
kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil baik yang menyangkut
tugas-tugas teknis dan administrasi yustisial maupun tugas-tugas administrasi
umum.
Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Tahuna tahun 2015 sebagai
berikut:
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
WAKIL PANITERA SUKARNI MANANGKALANGI
KETUA
-
WAKIL KETUA
Drs. SATRIO AM. KARIM
HAKIM
1. MOHAMAD ADAM, S.H.I. 2. AL GAZALI MUS, SH.,MH. 3. NUR AMIN, S.Ag., MH. 4. INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI,.SH.
5. ISMAIL, S.H.I.
PANITERA/SEKRETARIS
Drs. SUBARDI MOODUTO
WAKIL SEKRETARIS
MOH. NATSIR STIRMAN, SH.
PANMUD PERMOHONAN
-
PANMUD GUGATAN
RIDWAN OLII, SH
PANMUD HUKUM
SAKINAH, S.Ag
KAUR UMUM
JOHNY UMAR
KAUR KEUANGAN
SYAHRANI R. TILOLI, SH
FUNGSIONAL KEPANITERAAN
PANITERA PENGGANTI -
JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI
1. ABDUL MUIS ALI, S.Ag. 2. IDRUS BUHARI, S.H.I. 3. ILHAMA PUTRA SUENDRA.,SH.,MH. 4. SITTI. I .LAWENDATU.
5. MARYATI M, SH.
KAUR KEPEG & ORTALA
RAMLA ABAS
STAF
-
STAF
Andri Hasan, S.H.I
STAF
-
STAF
-
STAF
-
STAF
-
KETERANGAN:
GARIS KOORDINASI STRUKTURAL
GARIS KOORDINASI FUNGSIONAL
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
B. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Untuk menjamin berjalannya tugas Pokok dan Fungsi masing-masing elemen
organisasi, mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah serta untuk memberikan
pelayanan terbaik/pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka
disusunlah pedoman pelayanan ( Standard Operational Procedure ) Pengadilan
Agama Tahuna.
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa
dilakukan.
Penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu aspek penting untuk
mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan
kinerja manajemen pemerintahan/kualitas pelayanan publik. SOP melingkupi
seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan termasuk pemberian
pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal organisasi pemerintah yang
dilaksanakan oleh unit-unit organisasi pemerintahan.
SOP Pengadilan Agama Tahuna, seyogyanya diupayakan disusun sesuai
dengan acuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 35 Tahun 2012
tentang Pedoman SOP Administrasi Pemerintah. Namun tidak adanya sosialisasi
maupun bimbingan teknis yang pernah dilaksanakan oleh instansi yang
berkompeten maupun instansi vertikal untuk diikuti oleh pejabat kepegawaian
Pengadilan Agama Tahuna dan tidak adanya standarisasi nasional yang baku
dalam menyusun maupun menentukan waktu dalam pembuatan SOP, sehingga
standar waktu SOP Pengadilan Agama Tahuna mengikuti standar waktu yang
digunakan oleh Pengadilan-Pengadilan yang lain di seluruh Indonesia.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Pengadilan Agama
Tahuna memiliki standar / acuan guna memberikan pelayanan yang optimal
kepada masyarakat pencari keadilan sehingga Visi dan Misi Pengadilan Agama
Tahuna dapat terwujud. Pengadilan Agama Tahuna menguraikan SOP secara
garis besar ke dalam 2 (dua) bagian yaitu SOP Bagian Kepaniteraan dan SOP
Bagian Kesekretariatan. Uraian SOP tersebut adalah sebagai berikut:
1. Standard Operasional Prosedur dibidang kepaniteraan meliputi :
a. SOP Penerimaan Perkara
b. SOP Pendaftaran Perkara dengan biaya Cuma - Cuma (Prodeo)
c. SOP Pencatatan / Registrasi Perkara Masuk, PMH, PHS
d. SOP Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi / Saksi Ahli
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
e. SOP Penyelesaian Perkara Oleh Majelis Hakim
f. SOP Tata Persidangan
g. SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara
h. SOP Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai,
oleh pihak berperkara
i. SOP Publikasi Putusan
j. SOP Permohonan Banding
k. SOP Permohonan Perkara Kasasi
l. SOP Permohonan Perkara Peninjauan Kembali
m. SOP Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi
n. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat
o. SOP Sita Jaminan, Sita eksekusi, dan Eksekusi Riil serta Eksekusi
Lelang
p. SOP Pemanggilan para pihak berperkara, saksi /saksi ahli melalui
Kementrian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi
q. SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi
r. SOP Penyampaian Salinan Putusan
s. SOP Pengarsipan Berkas Perkara
2. Standard operasional prosedur dibidang kesekretariatan meliputi :
Bagian Kepegawaian dan organisasi tatalaksana
a. SOP Daftar Hadir Pegawai
b. SOP Penilaian Pegawai /DP3.
c. SOP Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun
d. SOP Kenaikan Gaji Berkala
e. SOP Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, Askes
f. SOP Cuti
g. SOP Administrasi
Bagian Keuangan dan Perencanaan
a. SOP Pembahasan dan Penelaahan RKAKL
b. SOP Kegiatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban DIPA
c. SOP Rencana penarikan dana
d. SOP Pengajuan kartu identitas petugas pengantar SPM
e. SOP Pelaksanaan Anggaran gaji induk
f. SOP Gaji susulan dan kekurangan gaji
g. SOP uang makan
h. SOP uang lembur
i. SOP gaji ke 13
j. SOP Remunerasi dan pertanggung jawabannya
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
k. SOP Pengajuan uang persediaan
l. SOP Pengajuan tambahan uang persediaan
m. SOP Pengajuan GU Persediaan
n. SOP Pengajuan SPM langsung
o. SOP Pengelolaan PNBP
p. SOP Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan
q. SOP pelaporan Keuangan
r. SOP penatausahaan dan Pengawasan Anggaran
Bagian Umum
a. SOP pengelolaan Surat Masuk
b. SOP pengelolaan surat keluar
c. SOP penataan Arsip
d. SOP penata usahaan asset tetap
e. SOP Penata usahaan asset lancer
f. SOP perencanaan dan pelaksanaan anggaran
g. SOP pengelolaan perpustakaan
h. SOP Perawatan / Pemeliharaan sarana dan prasarana
i. SOP pengelolaan kebersihan dan keindahan kantor
j. SOP keamanan kantor
k. SOP Protokoler dan HUMAS
l. SOP Pelayanan Publik
m. SOP Teknologi Informasi
n. SOP Pekerjaan Borongan & Pembelian
Standard Operational Procedure ( SOP ) Pengadilan Agama Tahuna tahun
2015 secara lengkap sebagaimana terlampir pada lampiran laporan ini.
C. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat
dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja Pegawai dilaksanakan dalam
rangka mewujudkan amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa untuk mewujudkan
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai
Negeri Sipil yang Profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan
yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana
kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai, yang disusun dan
disepakati secara bersama-sama antara pegawai dengan atasan langsungnya.
SKP merupakan kewajiban yang harus dibuat oleh setiap Pegawai Negeri Sipil
(PNS).
Mahkamah Agung RI dalam hal ini telah menerbitkan Peraturan Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor 036/SEK/PER/VI/2012 Tentang Sasaran Kinerja
Individu (SKI) Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV,
Pejabat Struktural Eselon V, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional
Umum di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada
dibawahnya di seluruh Indonesia.
Untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 036/SEK/PER/VI/2012, maka Pengadilan Agama
Tahuna telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) tahun 2015 sebagai
berikut :
1. SKP Ketua Pengadilan Agama
2. SKP Wakil Ketua Pengadilan Agama
3. SKP Hakim Ketua Majelis
4. SKP Hakim
5. SKP Panitera Sekretaris
6. SKP Wakil Panitera
7. SKP Wakil Sekretaris
8. SKP Panmud Gugatan
9. SKP Panmud Hukum
10. SKP Kaur Kepegawaian
11. SKP Kaur Keuangan
12. SKP Kaur Umum
13. SKP Jurusita Pengganti
14. SKP Staf
Adapun Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP ) Pengadilan Agama Tahuna tahun
2015 menguraikan SKP, sesuai dengan keadaan jabatan dan jumlah Pegawai
yang terdaftar pada Aplikasi SIMPEG Bulan Desember Tahun 2015. Jumlah
Pegawai berdasarkan Simpeg Berjumlah 20 Orang yang terdiri dari :
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
NO. NAMA
PANGKAT/GOL. RUANG
JABATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Drs. Satrio A.M. Karim.
Nur Amin, S.Ag., M.H.
Mohamad Adam, S.H.I.
Al Ghazali Mus, S.H.I, M.H.
Indra Purnama Putra, S.H.I, S.H.
Ismail S.H.I.
Drs. Subardi Mooduto
Mohamad Natsir Stirman, S.H.
Sukarni Manangkalangi.
Sakinah, S.Ag.
Ridwan Olii, S.H.
Johny Umar
Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.
Ramla Abas
Idrus Buhari, S.H.I.
Abdul Muis Ali, S.Ag.
Sitti Istiqamah Lawendatu, S.E.
Ilhama Putra Suendra, S.H., M.H.
Maryati M., S.H.
Andri Hasan, S.H.I.
Pembina Muda, IV/b
Penata, III/c
Penata Muda Tk. I, III/b
Penata Muda Tk. I, III/b
Penata Muda Tk. I, III/b
Penata Muda Tk. I, III/b
Panata Tk. I, III/d
Penata Tk. I, III/d
Penata, III/c
Penata Tk. I, III/d
Penata Muda Tk. I, III/b
Penata Muda Tk. I, III/b
Penata Muda Tk. I, III/b
Penata Muda Tk. I, III/b
Penata Muda Tk. I, III/b
Penata Muda Tk. I, III/b
Penata Muda Tk. I, III/b
Penata Muda, III/a
Penata Muda, III/a
-, III/a
Wakil Ketua
Hakim Pratama Madya
Hakim Pratama Muda
Hakim Pratama Muda
Hakim Pratama Muda
Hakim Pratama Muda
Panitera/Sekretaris
Wakil Sekretaris
Wakil Panitera
Panmud Hukum
Panmud Gugatan
Kaur Umum
Kaur Keuangan
Kaur Kepegawaian
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Jurusita Pengganti
Staf Kepaniteraan
Dari uraian pegawai / jabatan di atas, Pengadilan Agama Tahuna menyusun
SKP dengan rincian sebagai berikut :
1. Nama : Drs. Satrio A.M. Karim.
NIP : 19660101.199303.1.001
Pangkat : Pembina Muda, IV/b
Jabatan : Wakil Ketua
SKP : 1. Mempelajari berkas perkara
2. Menyidangkan perkara
3. Mengoreksi berita acara Sidang
4. Melakukan musyawarah majelis
5. Membuat konsep putusan
6. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi
7. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk
sebagai Hakim Mediator
8. Membuat laporan mediasi
9. Membuat laporan kegiatan hakim (court
calendar)
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
2. Nama : Nur Amin, S.Ag., M.H.
NIP : 19711213.200502.1.002
Pangkat : Penata, III/c
Jabatan : Hakim Pratama Madya
SKP : 1. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan
2. Membuat instrument persidangan 3. Menyidangkan perkara 4. Mengoreksi Berita Acara Sidang 5. Memeriksa konsep putusan yang dibuat Hakim
Anggota 6. Membuat konsep putusan 7. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi 8. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk
sebagai Hakim Mediator 9. Membuat laporan mediasi 10. Membuat laporan kegiatan hakim (court
calendar) 3. Nama : Mohamad Adam, S.H.I.
NIP : 19811214 .200704.1.001
Pangkat : Penata, III/c
Jabatan : Hakim Pratama Madya
SKP : 1. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan
2. Membuat instrument persidangan 3. Menyidangkan perkara 4. Mengoreksi Berita Acara Sidang 5. Memeriksa konsep putusan yang dibuat Hakim
Anggota 6. Membuat konsep putusan 7. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi 8. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk
sebagai Hakim Mediator 9. Membuat laporan mediasi
10. Membuat laporan kegiatan hakim (court calendar)
4. Nama : Al Ghazali Mus, S.H.I., M.H.
NIP : 19790924.200704.1.001
Pangkat : Penata, III/c
Jabatan : Hakim Pratama Madya
SKP : 1. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan
2. Menyidangkan perkara 3. Mengoreksi Berita Acara Sidang 4. Melakukan musyawarah majelis 5. Membuat konsep putusan 6. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
7. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk sebagai Hakim Mediator
8. Membuat laporan mediasi 9. Membuat laporan kegiatan hakim (court
calendar) 5. Nama : Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.
NIP : 19790621.200904.1.004
Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Hakim Pratama Muda
SKP : 1. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan
2. Menyidangkan perkara 3. Mengoreksi Berita Acara Sidang 4. Melakukan musyawarah majelis 5. Membuat konsep putusan 6. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi 7. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk
sebagai Hakim Mediator 8. Membuat laporan mediasi 9. Membuat laporan kegiatan hakim (court
calendar) 6. Nama : Ismail, S.H.I.
NIP : 19831210.200904.1.008
Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Hakim Pratama Muda
SKP : 1. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan
2. Menyidangkan perkara 3. Mengoreksi Berita Acara Sidang 4. Melakukan musyawarah majelis 5. Membuat konsep putusan 6. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi 7. Melaksanakan proses mediasi setelah ditunjuk
sebagai Hakim Mediator 8. Membuat laporan mediasi
9. Membuat laporan kegiatan hakim (court calendar)
7. Nama : Drs. Subardi Mooduto.
NIP : 19650422.199202.1.001
Pangkat : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Panitera / Sekretaris
SKP : 1. Menyusun program kerja
2. Membuat rencana anggaran biaya proses
3. Menyusun Laporan keadaan perkara
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
4. Menyusun Laporan keuangan perkara
5. Membuat surat penunjukkan panitera pengganti
6. Membuat surat penunjukkan Jurusita dan
Jurusita pengganti
7. Menetapkan SK kelompok kerja kepaniteraan
8. Membuat Laporan Pengaduan
9. Menandatangani akta cerai
10. Menandatangani akta banding
11. Menandatangani akta kasasi
12. Menandatangani akta PK
13. Menandatangani laporan perkara
14. Membuat berita acara sidang (BAS)
15 Membuat berita acara sita/eksekusi
16. Membuat instrumen PGL/PBT/Amar putus/tunda
17. Membuat penetapan (Sita/Ikrar)
18. Melaksanakan Pemberkasan Perkara/minutasi
19. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang
20. Melaksanakan Eksekusi
21. Melakukan rapat Koordinasi dan evaluasi
22. Menyusun Laporan tahunan
23. Menyusun lakip
24. Menyusun RKKAL
8. Nama : Mohamad Natsir Stirman, S.H.
NIP : 19760921.200212.1.005
Pangkat : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Wakil Sekretaris
SKP : 1. Membuat program dan rencana kerja bagian
kesekretariatan
2. Bersama-sama Kaur Kepegawaian, Kaur
Keuangan dan Kaur Umum menyusun SKP
bagian kesekretariatan.
3. Bersama-sama pejabat kesekretariatan dan
pejabat kepaniteraan membuat konsep program
kerja dan rencana strategis Pengadilan Agama
Tahuna
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
4. Bersama-sama bagian kesekretariatan dan
kepaniteraan menyusun konsep laporan tahunan
dan LAKIP Pengadilan Agama Tahuna
5. Melaksanakan koordinasi dan monitoring
pembuatan dan pengiriman laporan bulanan,
triwulan, semester dan tahunan bagian
kesekretariatan baik secara manual maupun
dengan menggunakan aplikasi
6. Menerima, meneliti saran tindak lanjut surat-surat
bagian kepegawaian, bagian keuangan dan
bagian umum untuk selanjutnya diteruskan
kepada Sekretaris
7. Memberikan penilaian atas capaian kinerja
terhadap Kaur Kepegawaian, Kaur Keuangan
dan Kaur Umum
8. Membuat/melaksanakan tindak lanjut surat
perintah/permintaan yang bersifat segera
9. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi
bagian kesekretariatan
10. Membuat konsep usulan RKAKL bagian
kesekretariatan Tahun 2016
9. Nama : Sukarni Manangkalangi.
NIP : 19600816.198103.2.002
Pangkat : Penata, III/c
Jabatan : Wakil Panitera
SKP : 1. Mengikuti dan mencatat jalannya sidang 2. Membuat berita acara Sidang 3. Mengetik penetapan 4. Melaksanakan pemberkasan perkara 5. Meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas
perkara baru 6. Menyiapkan data perkara untuk bahan
penyusunan program kerja 7. Menyiapkan bahan program kerja bidang
kepaniteraan 8. Menyiapkan bahan rencana anggaran biaya
proses 9. Menyiapkan bahan laporan keadaan perkara 10. Menyiapkan bahan laporan keuangan perkara 11. Mengoreksi laporan perkara yang akan
ditandatangani oleh Panitera dan Ketua 12. Membuat laporan realisasi biaya proses
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
10. Nama : Sakinah, S.Ag..
NIP : 19710327.199803.2.001
Pangkat : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Panitera Muda Hukum
SKP : 1. Menerima, memeriksa, mengolah, menyajikan, serta menyusun laporan data perkara dan mengarsipkannya, baik secara manual ataupun dengan aplikasi.
2. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan meja informasi dan pengaduan.
3. Membantu Panitera untuk tertibnya administrasi perkara dan administrasi persidangan.
4. Melaksanakan Koordinasi tugas-tugas dibidang perkara kepada Wakil Panitera dan Panitera.
5. Mendampingi Hakim dalam persidangan. 6. Membuat dan menindaklanjuti serta
mengarsipkan hasil kegiatan yang berkaitan pertimbangan Hukum kepada masyarakat.
7. Mengolah dan menyusun data statistik, minutasi, serta membuat buku kendali berkas minutasi sesuai dengan nomor urut di boks arsip perkara.
11. Nama : Ridwan Olii, S.H.
NIP : 19720115.199603.1.002
Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Panitera Muda Gugatan
SKP : 1. Bertanggungjawab terhadap proses penerimaan
perkara dibidang gugatan.
2. Bertanggungjawab terhadap proses pengisian
jurnal dan register.
3. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan
instrumen perkara.
4. Bertanggungjawab terhadap proses pengelolaan
arsip aktif perkara Gugatan.
5. Mendampingi Hakim dalam Persidangan.
6. Membuat Berita Acara Sidang dan
mempersiapkan kelengkapan berkas perkara,
serta menyusunnya dalam satu bundel.
7. Mencatat putusan / penetapan perkara Gugatan
mengenai Penetapan Majelis Hakim, tanggal
sidang, penundaan sidang,tanggal putus, diktum
amar putusan.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
8. Mengkoordinasikan tugas-tuas Panitera Gugatan
kepada Wakil Panitera.
12. Nama : Johny Umar.
NIP : 19580609.198203.1.001
Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Kaur umum
SKP : 1. Membuat perencanaan kerja bagian umum
2. Membuat perencanaan kebutuhan ATK,
Inventaris sesuai dengan DIPA Tahun berjalan
3. Membuat buku-buku inventaris
4. Melaksanakan opname fisik BMN semesteran
dan tahunan
5. Melaksanakan rekonsiliasi BMN baik internal
antara SAKPA dan SIMAK BMN dan Eksternal ke
KPKNL Manado dan Korwil Wilayah Sulawesi
Utara (PT dan PTA Manado)
6. Melaksanakan input data barang masuk dan
barang ke luar pada aplikasi persediaan setiap
ada transaksi masuk maupun keluar.
7. Melaksanakan opname fisik barang persediaan
bulanan, semesteran dan tahunan sekaligus
input data hasil opname fisik ke dalam aplikasi
persediaan
8. Membuat Daftar Barang Ruangan (DBR), Kartu
Inventaris Barang (KIB) dan Daftar Barang
Lainnya (DBL)
9. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan
serta perawatan BMN
10. Melaksanakan pengelolaan surat masuk dan
surat keluar
11. Melaksanakan pengelolaan arsip
12. Membuat laporan hasil evaluasi kinerja tenaga
honorer
13. Membuat konsep Surat Keputusan
Penanggungjawab BMN
14. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
13. Nama : Syahrani Rahmawati Tiloli, S.H.
NIP : 19860731.200904.2.004
Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Kaur Keuangan
SKP : 1. Membuat rencana kerja bagian keuangan 2. Mengumpulkan data untuk bahan penyusunan
RKAKL/DIPA Tahun 2016 3. Melaksanakan rekonsiliasi internal SAKPA dan
SIMAK BMN 4. Melaksanakan rekonsiliasi eksternal dengan
KPPN Tahuna serta dengan Korwil Wilayah Sulawesi Utara (PT dan PTA Manado)
5. Melaksanakan input data realisasi anggaran berdasarkan SPM dan SP2D ke Aplikasi SAKPA
6. Membuat laporan realisasi anggaran bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
7. Membuat laporan keuangan semesteran dan tahunan berbasis akrual
8. Melaksanakan revisi POK maupun DIPA tahun berjalan
9. Melaksanakan input data realisasi output pada aplikasi Monev Bappenas, Monev Kementerian Keuangan maupun Monev LKPP
14. Nama : Ramla Abas.
NIP : 19681121.199203.2.001
Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Kaur Kepegawaian
SKP : 1. Membuat rencana kerja bagian kepegawaian 2. Membuat usulan Kenaikan Pangkat,
Pensiun,Taspen, Askes, Karis/Karsu, Karpeg, Cuti dan usulan mendapatkan tanda penghargaan
3. Membuat Surat-Surat Keputusan Kantor 4. Membuat Inpassing, DUK, Bezetting dan Surat
Izin Cuti Pegawai 5. Merekap dan melaksanakan input data SKP
Pegawai dan Hakim kedalam Aplikasi Simpeg dan Komdanas
6. Menyusun uraian tugas pejabat dan pegawai 7. Merekap data kehadiran pegawai dan
melaksanakan input data kedalam aplikasi Komdanas
8. Melaksanakan pengisian Buku Kendali Kepegawaian
9. Melaksanakan pengelolaan Simpeg dan pemutakhiran data pegawai
10. Melaksanakan pengelolaan dan tindak lanjut surat yang berhubungan dengan kepegawaian
11. Membuat kelengkapan administrasi sumpah dan pelantikan
12. Melaksanakan sumpah dan pelantikan jabatan
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
15. Nama : Abdul Muis Ali, S.Ag.
NIP : 19760911.201101.1.005
Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Jurusita Pengganti
SKP : 1. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para
pihak dalam perkara perdata Gugatan/
Permohonan
2. Membuat relaas panggilan
3. Menyerahkan relaas panggilan yang sudah
dilaksanakan pemanggilan/pemberitahuannya
kepada Ketua Majelis
4. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
dari Panitera berupa pelaksanaan permohonan
bantuan pemanggilan via Pengadilan Agama lain
(tabayun)
5. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
dari Panitera untuk melaksanaan pemanggilan
atas permohonan dari Pengadilan Agama lain
(tabayun)
6. Mengirim relaas panggilan yang sudah
dilaksanakan ke Pengadilan Agama pemohon
tabayun
7. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
Panitera dalam pelaksanaan Aanmaning
8. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan (Pbt)
9. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para
pihak untuk pengucapan ikrar talak.
10. Bendahara Biaya Proses Perkara.
11. Kasir.
16. Nama : Idrus Buhari, S.H.I.
NIP : 19810312.201101.1.007
Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Jurusita Pengganti
SKP : 1. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
pihak dalam perkara perdata Gugatan/
Permohonan
2. Membuat relaas panggilan
3. Menyerahkan relaas panggilan yang sudah
dilaksanakan pemanggilan/pemberitahuannya
kepada Ketua Majelis
4. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
dari Panitera berupa pelaksanaan permohonan
bantuan pemanggilan via Pengadilan Agama lain
(tabayun)
5. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
dari Panitera untuk melaksanaan pemanggilan
atas permohonan dari Pengadilan Agama lain
(tabayun)
6. Mengirim relaas panggilan yang sudah
dilaksanakan ke Pengadilan Agama pemohon
tabayun
7. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
Panitera dalam pelaksanaan Aanmaning
8. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan (Pbt)
9. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para
pihak untuk pengucapan ikrar talak.
10. Petugas Pengelola Administrasi belanja Pegawai
/ PPABP.
11. Operator SIMAK BMN
17. Nama : Sitti Istiqamah Lawendatu, S.E.
NIP : 19721217.200312.2.002
Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b
Jabatan : Jurusita Pengganti
SKP : 1. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para
pihak dalam perkara perdata Gugatan/
Permohonan
2. Membuat relaas panggilan
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
3. Menyerahkan relaas panggilan yang sudah
dilaksanakan pemanggilan/pemberitahuannya
kepada Ketua Majelis
4. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
dari Panitera berupa pelaksanaan permohonan
bantuan pemanggilan via Pengadilan Agama lain
(tabayun)
5. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
dari Panitera untuk melaksanaan pemanggilan
atas permohonan dari Pengadilan Agama lain
(tabayun)
6. Mengirim relaas panggilan yang sudah
dilaksanakan ke Pengadilan Agama pemohon
tabayun
7. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
Panitera dalam pelaksanaan Aanmaning
8. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan (Pbt)
9. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para
pihak untuk pengucapan ikrar talak.
10. Bendahara Pengeluaran
18. Nama : Ilhama Putra Suendra, S.H., M.H.
NIP : 19850925.201212.1.002
Pangkat : Penata Muda, III/a
Jabatan : Jurusita Pengganti
SKP : 1. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para
pihak dalam perkara perdata Gugatan/
Permohonan
2. Membuat relaas panggilan
3. Menyerahkan relaas panggilan yang sudah
dilaksanakan pemanggilan/pemberitahuannya
kepada Ketua Majelis
4. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
dari Panitera berupa pelaksanaan permohonan
bantuan pemanggilan via Pengadilan Agama lain
(tabayun)
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
5. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
dari Panitera untuk melaksanaan pemanggilan
atas permohonan dari Pengadilan Agama lain
(tabayun)
6. Mengirim relaas panggilan yang sudah
dilaksanakan ke Pengadilan Agama pemohon
tabayun
7. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
Panitera dalam pelaksanaan Aanmaning
8. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan (Pbt)
9. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para
pihak untuk pengucapan ikrar talak
10. Petugas Meja III
11. Bendaharan Penerima
12. Operator Website / IT.
19. Nama : Maryati M., S.H.
NIP : 19860123.201212.2.004
Pangkat : Pembina Muda, III/a
Jabatan : Jurusita Pengganti
SKP : 1. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para
pihak dalam perkara perdata Gugatan/
Permohonan
2. Membuat relaas panggilan
3. Menyerahkan relaas panggilan yang sudah
dilaksanakan pemanggilan/pemberitahuannya
kepada Ketua Majelis
4. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
dari Panitera berupa pelaksanaan permohonan
bantuan pemanggilan via Pengadilan Agama lain
(tabayun)
5. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
dari Panitera untuk melaksanaan pemanggilan
atas permohonan dari Pengadilan Agama lain
(tabayun)
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
6. Mengirim relaas panggilan yang sudah
dilaksanakan ke Pengadilan Agama pemohon
tabayun
7. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
Panitera dalam pelaksanaan Aanmaning
8. Melaksanakan pemberitahuan isi putusan (Pbt)
9. Melaksanakan perintah Hakim dan penunjukan
Panitera untuk melaksanakan pemanggilan para
pihak untuk pengucapan ikrar talak.
10. Petugas Meja I.
11. Operator SIADPA.
20. Nama : Andri Hasan, S.H.I.
NIP : 19860606.201403.1.001
Pangkat : -, III/a
Jabatan : Staff Kepaniteraan
SKP : 1. Mencatat surat masuk dan keluar bagian
kepaniteraan
2. Membuat laporan perkara bulanan, triwulan,
semester dan tahunan
3. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi
4. Memeriksa dan membaut daftar lembaran berkas
perkara yang telah diminutasi
5. Menyusun dan menyimpan serta menata berkas
perkara di gudang arsip
6. Membuat grafik (statistik) perkara
7. Mengelola dokumentasi perkara
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. SUMBER DAYA MANUSIA
Masih tingginya tingkat keluhan yang disampaikan oleh masyarakat
pengguna jasa terhadap birokrasi menunjukkan bahwa pada satu sisi kualitas
produk layanan birokrasi masih dirasakan tidak dapat memenuhi harapan
masyarakat pengguna jasa. Pada sisi lain, telah semakin tumbuh kesadaran
masyarakat pengguna jasa untuk menuntut hak-haknya sebagai konsumen untuk
memperoleh pelayanan dengan kualitas terbaik. Kondisi saat ini menunjukkan
bahwa SDM aparatur yang ada masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.
Potret SDM aparatur saat ini yang menunjukkan profesionalisme rendah,
banyaknya praktek KKN yang melibatkan aparatur, tingkat gaji yang tidak
memadai, pelayanan kepada masyarakat yang berbelit-belit, hidup dalam pola
patronk lien, kurang kreatif dan inovatif, bekerja berdasarkan juklak dan juknis
serta mungkin masih banyak potret negatif lainnya yang intinya menunjukkan
bahwa aparatur di Indonesia masih lemah. Gambaran tersebut memberikan
dorongan bagi kita untuk melakukan perubahan pada SDM aparatur Indonesia
(sering disebut Reformasi Birokrasi) khususnya aparatur peradilan.
Data kepegawaian yang ada di Pengadilan Agama Tahuna sampai bulan 31
Desember 2015 berjumlah 20 orang ditambah tenaga honorer 5 orang. 8 orang
diperbantukan pada bagian administrasi kepaniteraan, 4 orang di administrasi
kesekretariatan dan 1 orang sebagai petugas informasi di resepsionis. Melihat
kekuatan PNS seperti itu belum lagi dengan volume pekerjaan yang semakin
tahun meningkat.
Berikut nama-nama dari unsur Pejabat Struktural Pengadilan Agama Tahuna
hingga akhir tahun 2015 sebagai berikut :
NAMA PEJABAT JABATAN
Drs. Satrio AM. Karim. Wakil Ketua
Drs. Subardi Mooduto. Panitera/Sekretaris
Sukarni Manangkalangi. Wakil Panitera
Sakinah., S.Ag. Panitera Muda Hukum
Ridwan Olii., SH. Panitera Muda Gugatan
Moh. Natsir Stirman., SH. Wakil Sekretaris
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Johny Umar. Kaur Umum
Ramla Abas. Kaur Kepegawaian Dan Ortala
Syahrani R. Tiloli, SH. Kaur Keuangan
Lalu dari unsur Pejabat Fungsional Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita /
Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Tahuna hingga akhir tahun 2015 sebagai
berikut :
NAMA PEJABAT JABATAN
Mohamad Adam., S.H.I. Hakim Pratama Madya
Al Gazali Mus., S.H.I., MH. Hakim Pratama Madya
Nur Amin., S.Ag., MH. Hakim Pratama Madya
Indra Purnama Putra., S.H.I., SH. Hakim Pratama Muda
Ismail., S.Ag. Hakim Pratama Muda
Abdul Muis Ali., S.Ag. Jurusita Pengganti
Idrus Buhari., S.H.I. Jurusita Pengganti
Sitti Istiqamah Lawendatu. Jurusita Pengganti
Ilhama Putra Suendra, SH., MH. Jurusita Pengganti
Maryati M., SH. Jurusita Pengganti
Lalu dari unsur Staff di Pengadilan Agama Tahuna hingga akhir tahun 2015
sebagai berikut :
NAMA PEJABAT JABATAN
Andri Hasan., S.H.I. Staff Kepaniteraan
Beberapa posisi jabatan tersebut ada yang merangkap jabatan, antara lain
sebagai berikut :
NAMA PEJABAT JABATAN
Sitti Istiqamah Lawendatu. Bendahara Pengeluaran
Abdul Muis Ali., S.Ag. Bendahara Biaya Proses dan Kasir
Idrus Buhari., S.H.I. Operator SIMAK BMN
Ilhama Putra Suendra, SH., MH. Bendahara Penerimaan dan Operator Website / IT
Maryati M., SH. Operator SIADPA
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Di dalam pelaksanaan sebagian tugas lainnya Pengadilan Agama Tahuna
dibantu juga oleh beberapa orang Tenaga Honorer yang pemberdayaannya
ditempatkan dalam bidang tenaga administrasi, driver, kebersihan dan
keamanan. Adapun Tenaga Honorer tersebut adalah sebanyak 5 orang dengan
perincian sebagai berikut :
1. Nurfahman Soleman
2. Abdul Sabri Djamaluddin
3. Sultana Soleman
4. Hariano Ratumboba
5. Syarifudin Usman Panggala
1. Promosi dan Mutasi
a. Promosi
Tim TPM (Baperjakat) di Pengadilan Agama Tahuna mengadakan
rapat pada awal tahun 2015 yang berhubungan dengan Promosi dan
Mutasi serta menilai kinerja para Pejabat Struktural dan Fungsional di
Pengadilan Agama Tahuna, serta menginventarisir para pejabat yang
sudah lebih dari lima tahun memegang jabatan struktural/fungsional
atau sudah bertugas di Pengadilan Agama Tahuna lebih dari lima tahun
termasuk pegawai yang akan memasuki masa pensiun pada tahun
2016, untuk selanjutnya Tim TPM tersebut mengajukan beberapa
rekomendasi kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk
dipertimbangkan sebagai kebijakan pimpinan pada tahun 2015.
Tim TPM juga mengadakan rapat dalam rangka menindaklanjuti
surat dari Pengadilan Tinggi Agama Manado terkait dengan
pelaksanaan PERMA Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemisahan Panitera
dan Sekretaris.
b. Mutasi
Mutasi pegawai Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2015
baik mutasi keluar dari Pengadilan Agama Tahuna maupun yang
masuk ke Pengadilan Agama Tahuna dan juga ada beberapa
pegawai yang mengalami mutasi kepangkatan yaitu kenaikan pangkat
reguler. Keterangan mutasi tersebut adalah sebagai berikut :
1) Mutasi masuk ke Pengadilan Agama Tahuna :
NO. NAMA PEGAWAI MASUK KEDALAM
JABATAN LAMA JABATAN BARU
1. Drs. Subardi Mooduto Panitera Pengganti Panitera / Sekretaris
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
2. Sukarni Manangkalangi Wakil Panitera Wakil Panitera
3. Sakinah, S.Ag. Panitera Pengganti Panmud Hukum
4. Ridwan Olii, SH. Panitera Pengganti Panmud Gugatan
2) Mutasi keluar ke Pengadilan Agama Tahuna :
NO. NAMA PEGAWAI MASUK KEDALAM
JABATAN LAMA JABATAN BARU
1. Mongisidi, BA. Wakil Panitera Wakil Panitera
3) Mutasi Kepangkatan :
NO NAMA JENIS
MUTASI
JAB. PKT LAMA JAB. PKT BARU
1. Mohamad Adam, S.H.I Regular Hakim Pratama Muda Hakim Pratama Madya
2. Al Gazali Mus, S.H.I.,MH Regular Hakim Pratama Muda Hakim Pratama Madya
3. Moh. Natsir Stirman, SH Regular Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris
4. Abdul Muis Ali, S.Ag Regular Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti
5. Idrus Buhari, S.H.I Regular Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti
6. Sitti Istiqamah Lawendatu Regular Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti
4) Pensiun
NO NAMA NIP PANGKAT/GOL. JABATAN
B. KEADAAN PERKARA
1. PERKARA YANG DITERIMA
Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2015 telah menerima perkara
sebanyak 71 perkara yang terdiri dari 67 perkara Gugatan dan 4 perkara
Permohonan. Kondisi ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi
peningkatan jumlah perkara dikarenakan pada tahun 2014 Pengadilan Agama
Tahuna masih belum maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Adapun rincian perkara yang diterima pada tahun 2015 tersebut setiap
bulannya, dari bulan Januari sampai dengan Desember 2015 adalah sebagai
berikut:
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
NO. BULAN JUMLAH PERKARA YANG DITERIMA
GUGATAN PERMOHONAN
1. Januari 6 0
2. Februari 8 0
3. Maret 12 0
4. April 9 0
5. Mei 5 2
6. Juni 6 0
7. Juli 3 0
8. Agustus 2 0
9. September 4 0
10. Oktober 5 1
11. November 5 1
12. Desember 2 0
JUMLAH 67 4
Dari perkara yang diterima tahun 2015 tersebut, apabila dirinci menurut jenis
perkaranya adalah sebagai berikut :
NO JENIS PERKARA JUMLAH
1. Izin Poligami 0
2. Pencegahan Perkawinan 0
3. Penolakan Perkawinan oleh PPN 0
4. Pembatalan Perkawinan 0
5. Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri 0
6. Cerai Talak 22
7. Cerai Gugat 40
8. Harta Bersama 1
9. Penguasaan Anak 0
10. Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu 0
11. Hak-Hak bekas istri/kewajiban bekas suami 0
12. Pengesahan Anak 1
13. Pencabutan Kekuasaan Wali 0
14. Perwalian 0
15. Pencabutan Kekuasaan Wali 0
16. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan 0
17. Ganti Rugi terhadap Wali 0
18. Asal Usul Anak 0
19. Penolakan Kawin Campuran 0
20. Istbat Nikah 3
21. Izin Kawin 0
22. Dispensasi Kawin 0
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
23. Ekonomi Syariah 0
24. Kewarisan 2
25. Wasiat 0
26. Hibah 0
27. Wakaf 0
28. Zakat/Infaq/Shodaqoh 0
29. P3PH/Penetapan Ahli Waris 1
30. Lain-lain 1
Jumlah 71
2. PERKARA YANG DIPUTUS / DISELESAIKAN
Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna telah menerima perkara
sebanyak 71 perkara, ditambah dengan perkara sisa tahun 2014 sebanyak 3
perkara, jumlah keseluruhan 74 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, yang telah
diputus sebanyak 69 perkara, sisa perkara yang belum diputus sebanyak 5
perkara. Adapun rincian perkara yang telah diputus / diselesaikan adalah sebagai
berikut :
NO JENIS PERKARA JUMLAH
1. Dikabulkan 56
2. Dicabut 10
3. Dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) 0
4. Digugurkan 2
5. Dicoret dari register 0
6. Ditolak 0
JUMLAH 68
Berdasarkan kemampuan memutus / menyelesaikan perkara yang diterima
terdapat peningkatan jumlah perkara yang diputus sebanyak 68 perkara jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2014 jumlah perkara
yang masuk sebanyak 37 perkara, sedangkan pada tahun 2015 jumlah perkara
yang masuk sebanyak 71 perkara ditambah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 3
perkara dan yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 74 perkara sisa yang belum
diputus 4 perkara, dengan rincian :
- Perkara Ghaib sebanyak 1 perkara,
- Perkara Tabayun sebanyak 0 perkara,
- Perkara biasa sebanyak 3 perkara
- Perkara permohonan sebanyak 0 Perkara.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
3. KEADAAN KEUANGAN PERKARA
Penyelenggaraan atau penatausahaan keuangan perkara termasuk
keuangan biaya proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tahuna telah
dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Semua penerimaan dan
pengeluaran dilakukan secara tertib dan baik dalam buku-buku yang berhubungan
dengan keuangan perkara. Administrasi Keuangan Perkara telah dilaksanakan
secara berurutan sesuai dengan Pola BINDALMIN yang meliputi :
a. Buku Jurnal Perkara Gugatan ( KI – PA.I/G )
b. Buku Jurnal Perkara Permohonan ( KI – PA.I/P )
c. Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding ( KI – PA. 2 )
d. Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi ( KI – PA. 3 )
e. Buku Jurnal Keuangan Perkara PK ( KI - PA. 4 )
f. Buku Jurnal Keuangan Biaya Eksekusi ( KI – PA. 5 )
g. Buku Induk Keuangan Perkara ( KI – PA. 6 )
h. Buku Keuangan Biaya Eksekusi ( KI – PA. 7 )
i. Buku Penerimaan Hak – hak Kepaniteraan ( KI – PA.8a )
j. Buku Penerimaan Hak – hak Kepaniteraan Lainnya ( KI – PA.8b )
Sedangkan Register Perkara yang meliputi :
a. Register Induk Perkara Permohonan
b. Register Induk Perkara Gugatan
c. Register Induk Perkara Ekonomi Syariah
d. Register Akta Cerai
e. Register Permohonan Berperkara secara Cuma – Cuma ( Prodeo)
f. Register Mediasi
g. Register Surat Kuasa Khusus
h. Register Pendaftaran Putusan Arbitrase Syariah
i. Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak
j. Register Penyitaan Barang Bergerak
k. Register Permohonan Eksekusi
l. Register Permohonan Banding
m. Register Permohonan Kasasi
n. Register Permohonan Peninjauan Kembali
Adapun keuangan - keuangan perkara yang dikelola pada tahun 2015 ini
sebanyak Rp. 38.249.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh
sembilan ribu rupiah), sedangkan sisa uang perkara pada tahun 2014 adalah Rp.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
1.216.200,- (satu juta dua ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dengan
perincian sebagai berikut :
No. Uraian Sisa Saldo Tahun
2014
Penerimaan
Tahun 2015
Jumlah
1. Keuangan Perkara
Tahun 2015
Rp. 1.216.200,- Rp. 38.249.000,- Rp. 39.465.200,-
Dari jumlah keuangan perkara tersebut di atas telah dikeluarkan sebesar Rp
37.623.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan
alokasi dana sebagai berikut:
Jumlah biaya yang diterima Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2015
adalah sebesar Rp. 39.465.200,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh
lima ribu dua ratus rupiah), sedangkan pengeluaran pada tahun 2015 sebesar Rp.
37.623.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga
saldo keuangan perkara pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.842.200,-
(satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).
Adapun yang menjadi hak – hak kepaniteraan yang merupakan PNBP dalam
tahun 2015 pada Pengadilan Agama Tahuna sebesar Rp. 2.557.600,- (dua juta
lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan semuanya telah disetorkan
ke kas Negara sebagaimana ketentuan peraturan perundang – undangan.
No. Uraian Penerimaan Pengeluaran Ket.
1. Saldo Tahun 2014 Rp. 1.216.200,-
2. Pemasukan Tahun 2015 Rp. 38.249.000,-
3. Biaya Pemanggilan Rp. 21.831.000,-
4. Biaya Juru Sumpah Rp. 0,-
5. Biaya Eksekusi / Sita Eksekusi Rp. 0,-
6. Biaya Penerjemah Rp. 0,-
7. Biaya Pemberitahuan Rp. 3.695.000,-
8. Pengiriman Biaya Rp. 0,-
9. Pengembalian Sisa Panjar Rp. 6.781.000,-
10. ATK Perkara Rp. 3.100.000,-
11. Materai Rp. 366.000,-
12. Hak-Hak Kepaniteraan Rp. 1.850.000,-
13. Sisa Saldo Tahun 2015 Rp. 1.842.200,-
14. Jumlah Total Rp. 39.465.200,- Rp. 37.623.000,-
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
4. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
Khusus untuk perkara perceraian, dapat pula dilihat faktor-faktor penyebab
terjadinya perceraian yang rinciannya sebagai berikut :
NO KRITERIA PERKARA DIPUTUS JUMLAH
1. Tidak Ada Keharmonisan 43
2. Tidak Ada Tanggungjawab 5
3. Faktor Ekonomi 4
4. Poligami Tidak Sehat 0
5. Cemburu 0
6. Gangguan Pihak Ketiga 3
7. Krisis Moral 0
8. Dihukum 0
9. Penganiayaan Berat 0
10. Krisis Akhlak 0
11. Kekejaman Mental 0
12. Lain – lain 0
JUMLAH 55
5. UPAYA HUKUM
Sepanjang tahun 2015 dari perkara-perkara yang telah diputus / diselesaikan
tersebut belum ada yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun
peninjauan kembali.
6. PERKARA YANG TERKAIT DENGAN PP NO. 10 TAHUN 1983 Jo. PP
NO. 45 TAHUN 1990
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin
Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10
Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan
dari Pejabat yang berwenang. Pada tahun 2015 perkara yang salah satu pihaknya
atau kedua-duanya PNS sebanyak 4 perkara dapat dirinci sebagai berikut :
1) Cerai talak = 2 perkara
2) Cerai gugat = 3 perkara
3) Ijin Poligami = 0 perkara
dari 5 perkara tersebut, terdiri dari :
1) Masih dalam proses = 0 perkara
2) Selesai = 4 perkara
3) Dicabut = 1 perkara
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
7. AKTA CERAI
Untuk perkara Cerai Gugat yang putusannya telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dan untuk perkara Cerai Talak setelah pihak Pemohon (Suami)
mengucapkan Ikrar Talak, maka akta cerainya telah dikeluarkan dan telah dapat
diambil oleh para pihak. Untuk tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna telah
mengeluarkan / menerbitkan Akta Cerai sebanyak 55 eksemplar.
C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA
1. SARANA DAN PRASARANA GEDUNG
Sampai dengan tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna memiliki sarana
dan Prasarana Gedung berupa :
1) Tanah
Keberadaan kantor Pengadilan Agama Tahuna yang terletak di
komplek perkantoran di Jln. Baru Tona No.11 Kecamatan
Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan luas ±
850m².
2) Gedung dan Bangunan
a) Gedung kantor PA Tahuna didirikan berasal dari DIPA tahun
2005 dengan nilai Rp. 809.000,- seluas ± 330m². Gedung
kantor PA Tahuna terdiri dari 2 lantai yaitu :
- Lantai Bawah digunakan untuk : Ruang Wakil Ketua
Pengadilan Agama, Ruang Panitera/Sekretaris, Ruang
Kepaniteraan (Wakil Panitera, Meja I, Meja II dan Meja III,
Panmud Permohonan, Panmud Hukum, Panmud Gugatan,
Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Ruang
One Stop Service, Ruang Arsip Perkara), Ruang
Kesekretariatan (Wakil Sekretaris, Kaur Umum, Kaur
Kepegawaian, Kaur Kepegawaian dan Ortala, Bendahara)
dan Kamar Mandi/WC.
- Lantai Atas digunakan untuk : Ruang Ketua Pengadilan
Agama, Ruang Hakim, Ruang IT, Ruang Perpustakaan
serta Kamar Mandi/WC.
b) Bangunan lain yang dimiliki Pengadilan Agama Tahuna 1
(satu) unit rumah dinas yang berasal dari DIPA tahun 1983
senilai Rp. 96.806.500,- dengan luas ± 80 m² (1 unit ).
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
a. Pengadaan
Tahun Anggaran 2015 Pengadilan Agama Tahuna mendapatkan
anggaran untuk pengadaan 1 (satu) unit server seharga Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diperoleh pada bulan
september 2015.
b. Pemeliharaan
Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna mendapatkan anggaran
pemeliharan sarana dan prasarana gedung sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) dengan tingkat capaian 100 %.
c. Penghapusan
Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna tidak ada penghapusan
barang milik negara, namun telah melaksanakan verifikasi penentuan
nilai barang yang akan dihapus dan telah menyurat ke KPKNL Manado.
2. SARANA DAN PRASARANA FASILITAS KANTOR
Sampai dengan tahun 2015 Pengadilan Agama Tahuna memiliki
sarana dan prasarana fasilitas kantor yang ada di setiap ruangan
sebagai berikut:
Tabel Sarana dan Prasarana Ruangan
NO. RUANGAN FASILITAS YANG ADA KONDISI
1. Ketua PA Meja Kerja Kayu, Kursi Besi / Metal,
Kursi Besi, Meja Kerja Kayu, Kursi
Kayu, Lemari Kayu, A.C. Split, Intercom
Unit, Jam Mekanis, Lambang Garuda
Pancasila, Gambar Presiden / Wakil
Presiden, Bendera Merah Putih,
Bendera Peradilan, Tiang Bendera,
Bingkai Foto Mantan Ketua, Gordyin /
Kray.
Cukup
2. Wakil PA Meja Kerja Kayu, Kursi Besi / Metal,
Meja Komputer, Kursi Besi/Metal, Kursi
Besi / Metal, Kursi Tamu, Kursi Kayu,
Lemari Toga / Lemari Kayu, A.C. Split,
Jam Mekanis, Lambang Garuda,
Gambar Presiden / Wakil, Bendera
Merah Putih, Bendera Peradilan, Tiang
Bendera, Printer, Tempat Sampah,
Gordyn / Kray, Intercom Unit .
Cukup
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
3. Panitera/Sekretaris Meja Kerja Kayu, Kursi Besi / Metal,
Kursi Kayu, Kursi Besi / Metal, Meja
Komputer, Meja Kerja Kayu, Air
Conditioning (AC), Intercom Unit, Lap
Top, Jam dinding, Tempat sampah,
Gordyn / Kray.
Cukup
4. Wakil Panitera Meja Kerja kayu, Kursi Besi / Metal,
Kursi Fiber Glas / Plastik, Lemari Kayu,
Air Conditioning (AC), Gordyin / Kray,
Cukup
5. Wakil Sekretaris Meja Kerja Kayu, Meja Komputer, Kursi
Besi / Metal, Kursi Besi, Kursi Fiber-
Glass / Plastik, Lemari Kayu, Printer
(Peralatan Personal Komputer), Tempat
Sampah, Gordyn / Kray, Note Book.
Cukup
6. Ruang Kepaniteraan Meja Kerja Kayu 7 (tujuh) unit, Kursi
Besi / Metal, Kursi Besi / Metal, Kursi
Besi / Metal, Kursi Fiber-Glass / Plastik,
Lemari Kayu, Lemari Kayu, Papan
Visual / Papan Nama, Air Conditioning
(AC), Intercom Unit, P.C Unit, Printer
(Peralatan Personal Komputer), Jam
Mekanis, Gordyin / Kray.
Cukup
7. Ruang
Kesekretariatan
Lemari Kayu 3 (tiga) unit, Meja Kerja
Kayu 5 (lima) unit, Meja Komputer,
Kursi Besi/Metal 3 (tiga) unit, Intercom
Unit,Lap Top 2 (dua) unit, Papan
Visual/Papan Nama, CD
Projector/Infocus, Gordyin / Kray,
Printer (Peralatan Personal Komputer),
A.C. Split.
Cukup
8. Ruang Bendahara Meja Kerja Kayu, Meja Komputer, Kursi
Besi / Metal Direksi, Kursi Plastik,
Lemari Kayu, Komputer, Printer,
Barand Kas, Intercom Unit, Kipas
Angin, Gordyn / Kray.
Cukup
9. Ruang Hakim Meja Kerja Kayu 5 (lima) unit, Kursi
Besi/Metal, Kursi Fiber- Glass / Plastik,
Lemari Kayu, Dispenser, Intercom Unit,
Gordyin / Kray, A.C. Split, Toga Hakim.
Cukup
10. Ruang IT Meja Kerja Kayu, Kursi Besi / Metal,
Server. A.C. Split.
Cukup
11. Ruang Sidang Meja Kerja Kayu/Sidang, Kursi Sidang,
Meja Panitera, Kursi Besi / Metal,
Bangku Panjang Kayu, Lambang
Garuda Pancasila, Bendera Merah
Cukup
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Putih, Bendera Peradilan, Tiang
Bendera, A.C. Split, Jam Dinding,
Gordyin/Kray, Amplifier, Microphone,
Microphone Table Stand, Pataka,
Microphone / Boom, Stand, Palu
Sidang.
12. Ruang Perpustakaan Meja Kerja Kayu, Lemari Kayu 4
(empat) unit, Kursi Kayu, Kursi Fiber-
Glass / Plastik, Gordyn / Kray.
Cukup
Tabel Fasilitas Transportasi
NO. URAIAN JENIS SUMBER KETERANGAN
1. 1 Unit Mobil Dinas Kijang Inova Transfer BUA MARI Baik
2. 9 Unit Motor Dinas Honda CS1 DIPA PA Tahuna Baik
Honda CS1 DIPA PA Tahuna Baik
Honda Supra X DIPA PA Tahuna Baik
Honda Supra X DIPA PA Tahuna Baik
Honda Supra X DIPA PA Tahuna Baik
Honda Supra X DIPA PA Tahuna Baik
Honda Supra X Transfer PTA Baik
Honda GL 100 Transfer Depag Rusak
Honda GL 100 Transfer Depag Rusak
Tabel Fasilitas Komunikasi / IT
NO. URAIAN JUMLAH SUMBER KETERANGAN
1. Komputer (PC) 9 Unit - DIPA PA Tahuna 4
(empat) unit
- Transfer PTA 5
(empat) unit
- 2 Unit Baik
- 7 Unit Rusak
2. Laptop 17 Unit - DIPA PA Tahuna - 7 Unit Baik
- 10 Unit Rusak
3. Telephone 1 Unit - DIPA PA Tahuna Cukup
4. Faximile 1 Unit - Transfer PTA Cukup
5. Printer 5 Unit - DIPA PA Tahuna - 2 Unit Baik
- 3 Unit Rusak
6. Televisi 1 Unit - Hibah Baik
7. Genset 1 Unit - DIPA PA Tahuna Baik
8. LCD Projector/Infocus 1 Unit - DIPA PA Tahuna Baik
9. Camera Digital 1 Unit - DIPA PA Tahuna Baik
10. Intercom Unit 8 Unit - Hibah Cukup
Fasilitas ruang sidang Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagai
berikut :
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Tabel Fasilitas Persidangan
NO. URAIAN JUMLAH SUMBER KETERANGAN
1. Meja Sidang 1 Unit - DIPA PA Tahuna Baik
2. Kursi Hakim/PP 4 Unit - DIPA PA Tahuna Baik
3. Kursi Pihak 2 Unit - DIPA PA Tahuna Baik
4. Bangku Pengunjung 1 Unit - DIPA PA Tahuna Cukup
5. Palu Sidang 1 Unit - DIPA PA Tahuna Baik
5. Bendera 2 Unit - DIPA PA Tahuna Baik
6. Tiang Bendera 2 Unit - DIPA PA Tahuna Baik
7. Amplifier + TOA +
Microphone + Table Stand
Microphone
1 Set - DIPA PA Tahuna Cukup
D. PENGELOLAAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2015
NO. JENIS BELANJA PAGU REALISASI SISA %
DIPA 01
1. Belanja Pegawai 3.083.384.000 2.941.688.761 141.801.019 95.40
2. Belanja Modal 40.000.000 40.000.000 - 100
3. Belanja Barang 307.036.000 304.772.776 2.263.224 99,26
Jumlah 3.430.420.000 3.286.461.537 143.958.463
DIPA 04
1. Perkara Prodeo 4.000.000 3.736.000 264.000 93
2. Sidang Keliling 78.000.000 78.000.000 - 100
3. Penyelesaian
Administrasi Perkara
180.000 - 180.000
Jumlah 82.180.000 81.736.000 444.000
1. BELANJA PEGAWAI
- PAGU
NO MAK URAIAN MATA ANGGARAN
PENGELUARAN
PAGU
ANGGARAN
1 001 511111 Bel. Gaji Pokok PNS 813.753.000
2 001 511119 Bel. Pembulatan Gaji PNS 15.000
3 001 511121 Bel. Tunj. Suami/Istri PNS 52.881.000
4 001 511122 Bel. Tunj. Anak PNS 18.230.000
5 001 511123 Bel. Tunj. Struktural PNS 20.410.000
6 001 511124 Bel. Tunj. Fungsional PNS 853.465.000
7 001 511125 Bel. Tunj. PPh PNS 338.934.000
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
8 001 511126 Bel. Tunj. Beras PNS 44.292.000
9 001 511129 Bel. Uang Makan PNS 156.021.000
10 001 511151 Bel. Tunj. Umum PNS 25.383.000
11 001 511157 Bel. Tunj. Kemahalan Hakim 760.000.000
JUMLAH 3.083.384.000
- REALISASI
NO MAK URAIAN MATA ANGGARAN
PENGELUARAN
REALISASI
ANGGARAN
1 001 511111 Bel. Gaji Pokok PNS 766.931.700
2 001 511119 Bel. Pembulatan Gaji PNS 11.909
3 001 511121 Bel. Tunj. Suami/Istri PNS 49.882.110
4 001 511122 Bel. Tunj. Anak PNS 17.209.904
5 001 511123 Bel. Tunj. Struktural PNS 18.840.000
6 001 511124 Bel. Tunj. Fungsional PNS 789.685.000
7 001 511125 Bel. Tunj. PPh PNS 227.385.543
8 001 511126 Bel. Tunj. Beras PNS 41.222.420
9 001 511129 Bel. Uang Makan PNS 105.573.000
10 001 511151 Bel. Tunj. Umum PNS 2.405.000
11 001 511157 Bel. Tunj. Kemahalan Hakim 700.000.000
JUMLAH 2.719.146.586
- SISA
NO MAK URAIAN PAGU SAKPA REALISASI
ANGGARAN
SISA PAGU
1 001 511111 Bel. Gaji Pokok PNS 509.073.000 813.868.780 (105.780)
2 001 511119 Bel. Pembulatan Gaji
PNS
15.000 12.688 2.312
3 001 511121 Bel. Tunj. Suami/Istri
PNS
39.197.000 52.880.690 310
4 001 511122 Bel. Tunj. Anak PNS 11.210.000 18.228.172 1.828
5 001 511123 Bel. Tunj. Struktural
PNS
20.410.000 20.410.000 0
6 001 511124 Bel. Tunj. Fungsional
PNS
1.377.480.000 853.250.000 215.000
7 001 511125 Bel. Tunj. PPh PNS 338.934.000 244.527.791 94.406.209
8 001 511126 Bel. Tunj. Beras PNS 39.071.000 44.291.860 140
9 001 511129 Bel. Uang Makan PNS 105.600.000 131.533.000 24.488.000
10 001 511151 Bel. Tunj. Umum PNS 25.383.000 2.590.000 22.793.000
11 001 511157 Bel. Tunj. Kemahalan
Hakim
1.170.000.000 760.000.000 0
JUMLAH 3.636.373.000 2.942.592.981 141.801.019
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
2. BELANJA BARANG (OPERASIONAL)
- PAGU
NO MAK URAIAN MATA ANGGARAN
PENGELUARAN
PAGU
ANGGARAN
1 001 524111 Bel. Perjalanan Biasa 33.200.000
2 001 521211 Belanja Bahan 5.076.000
3 001 522111 Bel. Langganan Listrik 23.400.000
4 001 522112 Bel. Langganan Telefon 9.000.000
5 001 522113 Bel. Langganan Air 600.000
6 001 521111 Bel. Keperluan Kantor 173.449.000
7 001 521115 Bel. Honor Operasional Satker 23.100.000
8 001 523111 Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung, Mobil, Motor 10.000.000
9 001 523121 Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin 26.300.000
10 001 521114 Bel. Pengiriman Surat Dinas 1.500.000
11 001 521118 Bel. Pakaian Dinas Pegawai 1.411.000
JUMLAH 307.036.000
- REALISASI
NO MAK URAIAN MATA ANGGARAN
PENGELUARAN
REALISASI
ANGGARAN
1 001 524111 Bel. Perjalanan Biasa 33.200.000
2 001 521211 Belanja Bahan 5.076.000
3 001 522111 Bel. Langganan Listrik 23.400.000
4 001 522112 Bel. Langganan Telefon 7.007.275
5 001 522113 Bel. Langganan Air 600.000
6 001 521111 Bel. Keperluan Kantor 173.178.501
7 001 521115 Bel. Honor Operasional Satker 23.100.000
8 001 523111 Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung, Mobil,
Motor
10.000.000
9 001 523121 Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan & Mesin 26.300.000
10 001 521114 Bel. Pengiriman Surat Dinas 1.500.000
11 001 521118 Bel. Pakaian Dinas Pegawai 1.411.000
JUMLAH 304.772.776
- SISA
NO MAK URAIAN PAGU SAKPA REALISASI
ANGGARAN
SISA PAGU
1 001 524111 Bel. Perjalanan
Biasa
33.200.000 33.200.000 -
2 001 521211 Belanja Bahan 5.076.000 5.076.000 -
3 001 522111 Bel. Langganan
Listrik
23.400.000 23.400.000 -
4 001 522112 Bel. Langganan 9.000.000 7.007.275 1.992.725
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Telefon
5 001 522113 Bel. Langganan Air 600.000 600.000 -
6 001 521111 Bel. Keperluan
Kantor
173.449.000 173.178.501 270.499
7 001 521115 Bel. Honor
Operasional Satker
23.100.000 23.100.000 -
8 001 523111 Bel. Biaya
Pemeliharaan
Gedung, Mobil,
Motor
10.000.000 10.000.000 -
9 001 523121 Bel. Biaya
Pemeliharaan
Peralatan & Mesin
26.300.000 26.300.000 -
10 001 521114 Bel. Pengiriman
Surat Dinas
1.500.000 1.500.000 -
11 001 521118 Bel. Pakaian Dinas
Pegawai
1.411.000 1.411.000 -
JUMLAH 307.036.000 304.772.776 2.263.224
3. BELANJA MODAL
- PAGU
NO MAK URAIAN MATA ANGGARAN
PENGELUARAN
PAGU
ANGGARAN
1 001 532111 Belanja Modal 40.000.000
JUMLAH 40.000.000
- REALISASI
NO MAK URAIAN MATA ANGGARAN
PENGELUARAN
REALISASI
ANGGARAN
1 001 532111 Belanja Modal 40.000.000
JUMLAH 40.000.000
- SISA
NO MAK URAIAN PAGU SAKPA REALISASI
ANGGARAN
SISA PAGU
1 001 532111 Belanja Modal 40.000.000 40.000.000 -
JUMLAH 40.000.000 40.000.000 -
E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI
Sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan
telah diganti dengan SK KMA No 144/KMA/SK/I/2011, maka Pengadilan
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
berkewajiban untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada
masyarakat sebagaimana bunyi pasal 2 Bagian Pertama dalam keputusan ini,
bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan upaya
strategis untuk mengembangkan informasi Pengadilan tentang pelayanan publik
berbasis kebutuhan masyarakat dan diharapkan makin mendekatkan Pengadilan
dengan rakyat pencari keadilan.
Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Program Keterbukaan Informasi
Pengadilan yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Tahuna
telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan pelayan informasi
publik, salah satu kegiatan tersebut adalah meningkatkan sarana dan prasarana
IT berupa pengadaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)
dan upaya memberikan layanan informasi dan publisitas melalui networking area
(internet) yang dikemas dalam bentuk portal maupun website/situs.
a. Perangkat Keras ( Hardwere )
NO NAMA ASET JUMLAH SATUAN KETERANGAN
B RR RB
1 PC Server 1 Unit 1 - -
2 UPS Server 1 Unit - - 1
3 Komputer / PC 5 Unit 2 3 -
4 Utp Cable Category 5 Enchanced, 300 m. 2 Unit 2 - -
5 Modular OutletRj-45 Connector 5 Unit 5 - -
6 Face Plate 1 Hole+Outbow Box RH-45 5 Unit 5 - -
7 Patch Cord Cat 5e@3m 6 Unit 6 - -
8 Hogh Impact Pipe 200 Unit 200 - -
9 Asesoris Lain-lain 1 Unit 1 - -
10 Switch 1 Unit 1 - -
11 Meja Komputer 4 Unit 2 2 -
12 Anjungan Informasi 1 Unit - 1 -
13 Ups Anjungan Informasi 1 Unit - - 1
b. Perangkat Lunak ( Softwere )
Untuk menunjang kegiatan pelayanan Publik melalui sarana Teknologi
Informasi selain perangkat keras sebagaimana point a diatas Pengadilan Agama
Tahuna memiliki perangkat lunak berupa :
- Sistem Operasi Windows XP dan Windows 7.
- Website dengan domain name http://www.pa-tahuna.go.id Yang dalam
pengelolaannya sejak tahun 2012, Website Pengadilan agama Tahuna
mendapatkan penghargaan dari PTA Manado, namun demikian website
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
tersebut masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih dalam tahap
perombakan menu dan content - content mengikuti arahan Mahkamah
Agung.
- E-Mail dengan alamat http://[email protected].
- SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama)
yang mulai diaktifkan penggunaannya di Pengadilan Agama Tahuna sejak
Akhir Tahun 2012 dan seiring perkembangannya Aplikasi SIADPA di
Pengadilan Agama Tahuna telah dapat dimanfaatkan dengan baik untuk
menunjang kinerja pegawai pengadilan agama Tahuna khususnya untuk
memudahkan dalam administrasi perkara dan pada tahun 2012
pengelolaan Aplikasi SIADPA di Pengadilan Agama Tahuna mendapatkan
penghargaan dari PTA manado.
- SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara) adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir
barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar
instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.
Aplikasi ini didukung oleh Aplikasi Persediaan yang berfungsi untuk mencatat
dan mengorganisir barang - barang habis pakai seperti ATK, dll.
- SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) merupakan
Aplikasi yang digunakan untuk mengelola pengeluaran keuangan yang ada
pada DIPA Pengadilan Agama Tahuna yang didukung oleh Aplikasi SPM
(Surat Perintah Membayar).
- SIKEP (Sistem Infomasi Kepegawaian) merupakan Sistem Informasi
terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata
kerja, sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan
informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung
administrasi kepegawaian.
- Komdanas (Komunikasi Data Nasional) merupakan sistem Aplikasi
pendataan bagian keuangan, kepegawaian dan simak BMN. Pemanfaatan
Information Technology (IT) pada Pengadilan Agama Tahuna antara lain
sebagai berikut :
a. Informasi Perkara termasuk Putusan Perkara
b. Informasi Surat-Surat dan Pengumuman yang diberikan Mahkamah Agung
RI
c. Transparansi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna, LAKIP, RKT,
PKT, IKU dan Renstra.
d. Transparansi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
e. Informasi Kegiatan Pengadilan Agama Tahuna Selain yang disebutkan
diatas Information Technology (IT) pada Pengadilan Agama Tahuna juga
dimanfaatkan untuk :
a. Mengirim Laporan ke PTA dan Mahkamah Agung.
b. Menerima Laporan dari PTA dan Pengadilan Agama se-wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Agama Manado.
c. Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPPN dan KPKNL.
d. Menerima Informasi dari BUA dan Biro Keuangan MARI mengenai
akurasidata keuangan.
e. Pengiriman Laporan BMN Semester dan Tahunan Ke PTA dan KPKNL
Manado.
f. Pengiriman data-data peserta pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan
oleh PTA maupun Mahkamah Agung RI.
g. Pengiriman Laporan Tahunan. Pengiriman Laporan LAKIP.
F. REGULASI TAHUN 2015
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :
1. Manajemen Perubahan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Manajemen.
Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran
Negara RI Tahun 2007 Nomor: 33 dan Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4700).
Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014.
Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi
Birokrasi Nasional sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 23 Tahun 2010.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Manajemen.
2. Perundang-undangan
Undang-undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik,
jo. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 1 Tahun 1978 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
Tentang Perwakafan Tanah Milik.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2000
Tentang Perubahan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I.
Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Biaya Administrasi.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor:
145/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penangangan
Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor:
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bagi
Mahkamah Agung Dan Pengadilan Dibawahnya.
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 tentang Biaya
Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak
Penghasilan Bagi Pejabat, PNS, Angkatan Bersenjata RI dan Para
Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan
Negara Atau Keuangan Daerah.
Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 jo. Keputusan
Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan
Penyetoran Penerimaan negara Bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan
Jabatan dan Pangkat Hakim.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Hakim.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Peraturan
Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan
Jabatan Struktural.
Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan
dan Fasilitas Hakim yang berada di Bawah Mahkamah Agung.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan
Umum Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan
Panitera.
Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan
Jabatan Jurusita dan Jurusita Pengganti.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, jo. Keputusan Menteri
Agama R.I. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres
Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 mengenai Kompilasi
Hukum Islam.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/001/SK/I/1991
tanggal 24 Januari 1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian
Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/007/SK/IV
/1994 Tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
4. Penataan Tata Laksana
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan Tatalaksana (Business Process)
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98
Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan
terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil.
6. Penguatan Akuntabilitas
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2011.
7. Penguatan Pengawasan
Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/80/SK/VIII/2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga
Peradilan.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor:
144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 jo. Nomor: 1-
144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
BAB IV
PENGAWASAN INTERNAL
A. Internal
I. Dasar Kebijakan Pengawasan
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan
Agama Pasal 53 menyatakan :
a. Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas
dan tingkah laku Hakim.
b. Ketua Pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan perilaku Panitera, Sekretaris dan Juru Sita
didaerah hukumnya.
c. Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap
jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan
menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan
sewajarnya.
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan
jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
145/KMA/VII/SK/2007, tanggal 29 Agustus 2007 Tentang
Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
3. Surat Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor: W18-
A3/14/HK.00.8/SK/I/2015, tanggal 02 Januari 2015 Tentang
Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.
II. Pelaksanaan Pengawasan
Selama tahun 2015 Bidang Pengawasan telah dilakukan dengan
Pengawasan Melekat dan Pengawasan Langsung.
1. Pelaksanaan Pengawasan Melekat
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan
terhadap bawahan:
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
a. Pimpinan Pengadilan Agama dan pimpinan unit kerja melakukan
pemantauan secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan
jika perlu memberikan petunjuk langsung.
b. Setiap akhir bulan diadakan rapat seluruh pegawai untuk melakukan
evaluasi terhadap kinerja untuk perbaikan selanjutnya.
c. Dalam rangka kaderisasi kepemimpinan maka setiap apel pagi hari
Senin ditunjuk Hakim secara bergiliran untuk menjadi pembina
upacara, disamping itu pada kesempatan lain memimpin diskusi.
Diskusi secara begantian tujuannya untuk meningkatkan
kemampuan dan kecakapan serta keterampilan masing-masing
personal.
2. Pelaksanaan Pengawasan Fungsional
a. Pengawasan Fungisonal adalah pengawasan yang dilakukan
oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan
tugas tersebut dalam satuan kerja pada Peradilan Agama. Adapun
pelaksanaan pengawasan meliputi:
1) Pelaksanaan Pengawasan Teknis Yustisial, antara lain:
Mengawasi pengisian buku register perkara
gugatan/permohonan.
Mengawasi kelengkapan berkas perkara dan pelaksanaan
instrumen perkara gugatan/permohonan.
Mengawasi laporan perkara gugatan/permohonan.
Mengawasi pemberkasan dan pengarsipan perkara.
2) Pelaksanaan Pengawasan Administrasi Perkara (Bindalmin).
Mengawasi pelaksanaan administasi perkara (meja I, II, dan
III).
Mengawasi pengisian semua jenis buku register baik
keuangan perkara (jurnal), register perkara dan buku induk.
Mengadakan eksaminasi cross chek pada berkas perkara.
Mengawasi pemberkasan perkara.
Mengawasi prosedur pelaksanaan persidangan dan
pengisian agenda sidang dan pengadaan istrumen-
instrumen.
3) Pelaksanaan Pengawasan Administasi Umum (kesekretariatan)
Mengawasi buku register kepegawaian yaitu mutasi
kepegawaian, KGB, kenaikan pangkat dan kelengkapan file.
Mengawasi pengimputan data pegawai dalam aplikasi.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
Mengawasi pelaporan rutin keuangan.
Mengawasi pengisian buku inventaris barang, pelaporan
inventaris barang dan penghapusan barang.
Mengawasi pendistribusian barang.
Mengawasi pelaksanaan laporan kegiatan bulanan, triwulan,
persemester dan tahunan.
Mengawasi kegiatan kebersihan kantor dan halaman.
4) Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Publik.
Mengawasi ketepatan, kecepatan, kebenaran memberikan
pelayanan publik.
Mengawasi instrumen - instrumen yang memudahkan
masyarakat mengakses ke pengadilan.
Mengawasi pengutipan-pengutipan dari pengadilan, baik
yang sesuai dengan ketentuan ataupun tidak.
Mengawasi keadaan kantor, tata ruang, kebersihan dan
kelengkapannya.
Mengawasi ada tidaknya pengutipan pembiayaan pengadilan
baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan KMA.
Mengawasi penggunaan website, jaringan internet.
Mengawasi prasarana pengaduan.
Mengawasi penempatan papan-papan statistik dan slogan-
slogan bebas korupsi.
Mengawasi pelaksanaan dan perkembangan IT.
b. Dalam tahun 2015 telah dilakukan pengawasan rutin/berkala oleh
Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Masamba sebanyak 4
(empat) kali, dan selanjutnya hasil temuan telah ditindaklanjuti baik
oleh pimpinan maupun oleh hakim pengawas bidang secara
langsung.
c. Pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap 3 bulan sekali dan dibuat
laporan, hasil pengawasan di laporkan secara tertulis oleh hakim
paling senior selaku Koordinator Pengawas kepada Wakil Ketua
Pengadilan Agama Tahuna dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Manado. Berikut adalah nama-nama Hakim Pengawas
Bidang pada Pengadilan Agama Tahuna periode 2015
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
1 H. Moh. Adam, S.H.I. III/c Hakim Pratama Madya Koordinator Pengawas
NIP. 198112142007041001
2 Al Gazali Mus, S.H.I.,MH. III/c Hakim Pratama Madya Bidang Umum
NIP. 197909242007041001
3 Nur Amin, S.Ag.,MH. III/c Hakim Pratama Madya Pelayanan Publik
NIP. 197112132005021002
4 Indra Purnama Putra, S.H.I.,SH. III/b Hakim Pratama MudaBidang Administrasi Perkara dan
Administrasi Persidangan
NIP. 197906212009041004
5 Ismail, S.H.I. III/b Hakim Pratama MudaBidang Siadpa dan Meja
Informasi
NIP. 198312102009041008
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TAHUN 2015
NO NAMA/NIPGOL.
RUANGJABATAN BIDANG PENGAWASAN
B. Evaluasi
Berdasarkan upaya pengawasan yang dilakukan di atas pada umumnya
pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Tahuna yang meliputi: menerima,
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, telah berjalan dengan baik dan simultan, demikian pula pelaksanaan
tugas bidang kesekretariatan tentang pengurusan kepegawaian, umum dan
keuangan sesuai dengan kondisi yang ada, telah berjalan dengan lancar.
Kelancaran tugas-tugas secara umum tersebut di atas sangat didukung oleh
beberapa faktor. Diantaranya faktor manajerial yang efektif, suasana kerja yang
kondusif dan sumber daya manusia yang memadai serta sarana dan prasarana
yang efektif, efisien, dan ekonomis. Dengan demikian bukan berarti tidak
ditemukan kendala sebagai faktor penghambat dan pencapaian hasil kerja yang
lebih maksimal.
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dapat
disimpulkan bahwa secara umum program kerja Pengadilan Agama Tahuna
pada tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik yang meliputi bidang
kepaniteraan dan kesekretariatan, yang antara lain :
1. Dari segi kuantitas, perkara yang diterima Pengadilan Agama Tahuna
pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 34 perkara atau
naik 47,9 % dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2015
perkara perkara yang diterima sebanyak 71 perkara sedangkan tahun
2014 sebanyak 37 perkara.
2. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Pengadilan Agama
Tahuna terhadap Hakim dan Pegawai dalam bidang administrasi teknis
yustisial, administrasi umum, kedisiplinan kerja dan tingkah laku baik
dalam tugas kedinasan maupun di luar dinas telah dilaksanakan dengan
baik dan berjalan secara efektif.
3. Pembinaan terhadap para pegawai Pengadilan Agama Tahuna baik
fungsional maupun struktural dilakukan secara terus menerus dengan
cara mengikut sertakan pegawai dalam berbagai pendidikan, pelatihan,
dan penataran baik yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama
Manado, Mahkamah Agung RI, dan Instansi lain.
4. Pelaksanaan anggaran rutin dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai
dengan besarnya anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA per mata
anggaran. Begitu pula pelaksanaan administrasinya. Anggaran yang
ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 telah terserap 95.80 %
untuk DIPA 005.01 dan terserap 98,39 % pada DIPA 005.04.
5. Untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan
berbagai hal yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama,
maka Pengadilan Agama Tahuna telah menyampaikan informasi
kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan / rapat koordinasi.
B. Rekomendasi
Pada akhir laporan ini, kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut:
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tahuna 2015
1. Perlu penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan
kebutuhan masing-masing bidang sehingga pegawai dapat menjalankan
peran, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dalam organisasi.
2. Mohon pertimbangan agar pegawai Pengadilan Agama Tahuna dapat
mengikuti Diklat/Pelatihan untuk pegawai Kesekretariatan, Kepaniteraan
dan Operator IT, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada masa
mendatang.
3. Agar dilakukan secara berkala pembinaan dan pelatihan kepada seluruh
aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
maupun etika pegawai guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan
profesional, berwawasan luas, terampil dalam menjalankan bidang
tugasnya dan berakhlaq mulia.
C. Penutup
Demikian Laporan Tahunan tahun 2015 ini kami buat sebagai
visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Tahuna selama tahun
2015. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua lini, baik
dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk
tanggung jawaban pelaksanaan kinerja Peradilan Agama Tahuna.
Sudah barang tentu dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi
secara detil namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global
pelaksanaan kinerja Peradilan Agama Tahuna, teriring harapan semoga
tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan
perbaikan perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel.
Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang
sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu
terselesaikannya laporan tahunan tahun 2015 ini. Semoga Allah SWT
senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang telah
diamanahkan oleh bangsa dan negara. Amin.
Tahuna, 31 Desember 2015
Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna
Drs. Satrio A.M.Karim
NIP. 19660101.199303.1.011