laporan tahunan 2019 -...

LAPORAN TAHUNAN 2019 i

LAPORAN TAHUNAN 2019 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ................................................................................... i

DAFTAR ISI . ................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN . ........................................................................ 1

A. Kebijakan Umum Peradilan . ................................................... 3

B. Visi dan Misi .. ......................................................................... 7

C. Rencana Strategis .................................................................... 8

BAB II KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN

AKREDITASI PENJAMIN MUTU ........................................... 10

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum ..................................... 10

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama ................................... 10

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding .................................. 11

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi ..................................... 11

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali ............... 12

B. Penyelesaian Perkara ............................................................... 13

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus .................................. 13

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu .................... 13

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Banding, Kasasi dan PK ................................................... 13

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi .......... 14

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Diversi .................. 14

C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan) .......... 14

1. Posbakum ......................................................................... 14

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu ................................. 15

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) .................. 16

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ...................................... 17

A. Sumber Daya Manusia ............................................................ 17

1. Profil Sumber Daya Manusia ........................................... 17

LAPORAN TAHUNAN 2019 iii

2. Mutasi ............................................................................... 24

3. Promosi ............................................................................ 25

4. Pensiun ............................................................................. 26

5. Diklat ................................................................................ 26

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,

DAN TEKNOLOGI INFORMASI ............................................ 28

B. Pengelolaan Keuangan ............................................................ 28

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnnya .................................................... 28

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung RI .......................................................................... 29

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan ................... 30

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ........................................... 34

1. Sarana dan Prasarana Fasilitas ......................................... 34

2. Pengadaan ........................................................................ 40

3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ................................. 40

4. Penghapusan ..................................................................... 41

D. Pengelolaan Teknologi Informasi ........................................... 41

1. Implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Banda Aceh 41

2. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Banda Aceh ... 43

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK ............................... 45

A. Akreditasi Penjamin Mutu ..................................................... 45

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) .................................... 46

C. Inovasi Pelayanan Publik ........................................................ 49

BAB VI PENGAWASAN ........................................................................... 55

D. Internal ................................................................................... 55

E. Evaluasi ................................................................................... 56

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................... 58

LAPORAN TAHUNAN 2019 iv

A. Kesimpulan .............................................................................. 59

B. Rekomendasi ........................................................................... 59

LAMPIRAN

LAPORAN TAHUNAN 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang

dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut

dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi

dan wewenangnya dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I

berkewajiban melaksanakan amanat yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan

wewenang yang mengacu pada arah kebijaksanaan hukum dan Garis Besar Haluan Negara.

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA salah satu badan peradilan dilingkungan peradilan

umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebagai Pengadilan tingkat pertama di bawah

Pengadilan Tinggi Aceh yang menjadi kawal depan Mahkamah Agung, bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Pengadilan Negeri Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi NAD tepatnya di Jalan

Cut Meutia No. 23 Banda Aceh. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh meliputi

Daerah tingakat II Kota Banda Aceh yang terletak di Ibukota provinsi Aceh, terdiri atas 9

daerah kecamatan yaitu Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya

Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata, Kecamatan

Meuraxa/ Meuraksa, Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng. Pengadilan

Negeri Banda Aceh Kelas IA telah berhasil mencapai nilai akreditasi “A” “Excellent” dalam

Akreditasi Penjaminan Mutu yang diselenggarakan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Badan Peradilan Umum. Keberhasilan Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA meraih

predikat “A” “Excellent” merupakan bukti bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

telah memberikan pelayanan prima kepada para pengguna layanan.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan

Negeri Banda Aceh. Diadakan Serangkaian Kegiatan Evaluasi dari beberapa Tim Penilai

diantaranya Tim Penilai Internal (TPI) dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Evauasi oleh

Tim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Evaluasi oleh Tim Badan Peradilan Umum (Badilum)


2

Mahkamah Agung, Evaluasi oleh Tim Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik

Indonesia (BAWAS MA RI), Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat oleh Tim Bapan Pusat

Statistik (BPS) Aceh dan Evaluasi Akhir oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB). Penilaian yang

dilakukan meliputi 6 (enam) Komponen, yakni: Komponen Manajeman Perubahan,

Komponen Penataan Tata Laksana, Komponen Penataan Sistem Manajeman SDM,

Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Komponen Penguatan Pengawasan dan

Komponen Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Setelah Dilakukan serangkaian Evaluasi

Zona Integritas , namum Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak lulus untuk Memperoleh

Predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM), Akan tetapi Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak Berkecil hati dan

Patah semangat, melainkan memperbaiki kekurangan-kekurangan menjadi lebih baik lagi.

Pada Tahun 2020 ini Pengadilan Negeri Banda Aceh mulai mempersiapkan diri suntuk

mengikuti kembali Evaluasi Zona Intergritas dimulai dengan mengadakan Rapat

Pembentukan tim dan Penyusunan Data Reformasi Birokrasi untuk tiap-tiap area dan

berusaha memperbaiki kekurangan pada tahun 2019 agar tahun ini Pengadilan Negeri Banda

Aceh bisa lulus dan mendapatkan Predikat WBM/WBBK. Pada Tahun 2019 Pengadilan

Negeri Banda Aceh Kelas IA Memperoleh Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat

(IKM) Semester II Sebesar 87,95 dalam skala 0-100. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Sebesar 3,65 dalam skala 0-4. Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Sebesar

80,85 dalam skala 0-100. Nilai LKE Zona Integritas Sebesar 80,49 dalam skala 0-100.

Penyusunan laporan tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus

dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua

rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-

tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum

dalam laporan tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah

dicanangkan pada awal tahun anggaran jugas ebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-

langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki

merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu

langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.


3

Hal ini Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagan Peradilan, Administrasi

Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata

Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi

Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan

Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola

Klasifikasi Surat Mahkmah Agung RI bahwa setiap satuan kerja diwajibkan untuk

melaporkan hasil kegiatannya secara berjenjang kepada Mahkamah Agung melalui

Pengadilan Tinggi sebagai koordinator diwilayah masing-masing.Penyampaian laporan dapat

dikatakan sebagai salah satu bagian dari kegiatan manajemen yaitu sebagai sarana fungsi

pengawasan (controlling). Artinya laporan sebagai hasil dari penelaahan pelaksanaan

kegiatan selama periode tertentu dijadikan sebagai acuan bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan/ penentu

kebijakan guna pelaksanaan kegiatan periode yang akan datang. Tahapan penyusunan laporan

dimulai dari tahapan persiapan berupa monitoring yaitu pengumpulan data laporan dan

penyelarasan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan. Tahap selanjutnya adalah dilakukan

evaluasi atas data yang masuk termasuk didalamnya tantangan dan kendala yang dihadapi di

lapangan. Kemudian tahap terkahir adalah penyusunan dalam bentuk laporan.

Tujuan penyampaian pelaporan tahunan ini dalam rangka mewujudkan good

governance dan accountability untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, efisien dan

efektif dalam setiap proram dan kegiatan yang telah dilaksanakan serta bentuk pertanggung

jawaban kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA sebagai pelaksanaan kekuasaan

kehakiman dalam hal kemampuan, kendala yang dihadapi serta memberikan pelaporan

tercapainya independensi dan akuntabilitas peradilan.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengaturan tentang peradilan di Indonesia sudah 4 (empat) kali mengalami

pergantian yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969, Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut


4

merupakan landasan bagi 4 (empat) lembaga peradilan yang ada di dalamnya, yang

terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara. Ke-4 peradilan tersebut berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai

Peradilan Tertinggi.

Pentingnya pengaturan kekuasaan kehakiman seiring dengan perkembangan

globalisasi dan reformasi hukum maka telah dilakukan penambahan pasal dalam undang-

undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4 (empat). Berkaitan dengan hal ini telah

diundangkan pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga seperangkat

peraturan lainnya diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan diundangkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Undang Mahkamah Agung yang terakhir tersebut menjadikan Kekuasaan Kehakiman

dibawah satu atap dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pada asasnya Kekuasaan

Kehakiman adalah merdeka terlepas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan apapun

dan mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan .

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-Empat

dikatakan negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas kekuasaan belaka

(machtstaat). Konsekwensi yuridisnya setiap warga negara, aparatur negara dan aparatur

penegak hukum dalam lembaga peradilan harus menjunjung tinggi, menerapkan dan

menegakkan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam praktek hakim dan aparat pelaksanaan lembaga peradilan menjumpai

suatu perkara tidak selamanya harus secara legalistik formal diselesaikan berlandaskan

kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi harus ditempuh melalui


5

kebijakan peradilan dapat menyangkut administrasi peradilan dan kebijakan mengadili

oleh Hakim.

Kebijakan Peradilan demikian berlandaskan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, kebenaran dan

bermanfaat adakalanya harus diterapkan suatu prinsip bahwa hakim bukanlah

sekedar mulut atau corong undang-undang;

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

di dalam Pasal 10ayat (1) dinyatakan bahwa“Pengadilan dilarang menolak untuk

memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan

mengadilinya”;

3. Berdasarkan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang

telah diubah menjadi Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

yang pada intinya menyatakan hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan

memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Realisasi dari ketentuan pada angka 2(dua) dan 3 (tiga) hakim dalam memeriksa

dan memutus perkara dalam kondisi tertentu harus menemukan sendiri hukum

(rechtsvinding) atau menciptakan hukum (rechtsschepping);

Dalam sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah

Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Ibukota

Provinsi di Makasar tanggal 2-6 September 2007, ada beberapa prinsip kebijakan

peradilan yang harus dipegang teguh setiap hakim, yaitu:

1. Kebijakan mengadili harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas

hukum umum terutama asas keadilan;

2. Kebijakan mengadili harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada tanpa

suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan,

terutama rasa keadilan pencari keadilan;

3. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai asas dan norma konstitusi. Asas dan

norma konstitusi adalah batas yang tidak dapat dilampaui;

4. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan;


6

5. Kebijakan mengadili dimaksudkan menemukan keseimbangan antara kepentingan

pencari keadilan dan kepentingan masyarakat;

Beberapa pandangan Mahkamah Agung mengenai kebijakan mengadili pada

pokoknya menyangkut, yaitu:

1. Penerapan Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah

menjadi Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Pertama : Tentang perbedaan pendapat perhitungan jumlah hari antara

Pengadilan dengan pemohon kasasi.

Kedua : Permohonan kasasi atas putusan praperadilan wajib diteruskan ke

Mahkamah Agung.

2. Peninjauan Kembali (PK) putusan pidana oleh Penuntut Umum;

3. Pidana uang pengganti dalam perkara Korupsi;

4. Perkara illegal logging;

5. Perkara PHI;

6. Mediasi dan Arbitrase;

7. Bantuan Hukum oleh LBH atau Biro Hukum Pemerintah;

8. Tentang Sita Jaminan;

9. Tentang bantuan melaksanakan putusan atau bantuan lain.

Terdapat kebijakan peradilan lainnya, seperti :

a. Terhadap putusan pelanggaran perkara Pilkada yang menurut ketentuan Pengadilan

Negeri merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, namun Jaksa Penuntut

Umum mengajukan Kasasi. Mengingat situasi dan kondisi keamanan di daerah,

berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung;

b. Penasehat Hukum terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan sela Pengadilan

Tinggi Banda Aceh yang menolak Eksepsi tentang kompetensi absolut. KUHAP

tidak mengatur upaya hukum kasasi demikian dan perkara tetap dilanjutkan

pemeriksaan, akan tetapi melihat situasi tertentu berkas perkara seadanya dikirim

ke Mahkamah Agung.

Terhadap kebijakan peradilan tersebut, termasuk hasil rumusan Rakernas dan

Rakerda, Pengadilan Negeri Banda Aceh secara terus menerus mensosialisasikan kepada


7

para Hakim, Panitera/Sekretaris, dan para Panmud, agar dijadikan pedoman dan

dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Apabila menghadapi persoalan kebijakan peradilan yang lain akan diberdayakan

kegiatan konsultasi dan diskusi, baik dikalangan intern aparat Pengadilan Negeri Banda

Aceh maupun ekstern secara vertikal dengan lembaga pengadilan lain.

B. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan arah kebijakan, sasaran dan tujuan yang hendak dicapai

oleh suatu organisasi atau lembaga baik dalam jangka pendek maupun rentang waktu ke

depan dalam jangka panjang.

Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai pengadilan tingkat pertama (Judex

Factie) tidak terlepas dari lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung dalam

melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan visi dan misi yang telah

digariskan.

Sesuai Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI (2009) Visi Mahkamah Agung

yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September

2009 adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG

AGUNG”.

Misi Mahkamah Agung dirumuskan dalam rangka mencari visinya, atau dengan

kata lain untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang

optimal. Seperti yang diuraikan diatas, fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus atau

sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkkan hukum dan keadilan.

Misi Mahkamah Agung 2010-2035:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;


8

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Namun demikian dengan tidak mengurangi makna dan penghargaan terhadap visi

dan misi Mahkamah Agung, maka berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Banda Aceh nomor 2669/KPN-BNA/IX/2017 tanggal 15 September 2017 ditetapkanlah

Visi dan Misi Pengadilan Nengeri Banda Aceh, sebagai pedoman pelaksaan tugas dan

wewenang.

1. Visi Pengadilan Negeri Banda Aceh

Adapun Visi yang diusung Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah Terwujudnya

Pengadilan Negeri Banda Aceh Yang Agung

2. Misi Pengadilan Negeri Banda Aceh

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh ;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banda Aceh;

C. Rencana Strategis (Renstra)

Untuk meningkatkan pelayanan hukum dan mendongkrak citra baik pengadilan

perlu disusun Rencana Kerja yang strategis agar dalam melaksnakan tugas, fungsi dan

kewenangan berlangsung terarah, tepat waktu, sesuai tujuan dan berdaya guna.

Renstra Pengadilan Negeri Banda Aceh yang akan dilaksanakan meliputi hal-hal

sebagai berikut:

1. Penanganan Perkara

a. Memprioritaskan pemeriksaan perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti

korupsi, terorisme, narkotika/psikotropika, illegal logging, dan pencucian uang;

b. Mempercepat proses pemeriksaan perkara dan minutasi perkara;

c. Mempercepat pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan Peninjauan

Kembali;

d. Segera melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap;


9

e. Dengan semakin meningkatnya volume perkara pidana dan telah adanya

penambahan hakim, serta pemusatan pemeriksaan perkara pidana korupsi di

wilayah Aceh pada Pengadilan Tipikor Banda Aceh, maka akan

mempertahankan 5 (lima) hari sidang dalam seminggu;

2. Pelaksanaan Kerja

a. Meningkatkan disiplin kerja dan pengawasan internal dengan mengambil

tindakan terhadap aparatur yang indisipliner baik dalam kedinasan maupun diluar

kedinasan karena melakukan perbuatan tercela;

b. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengirim aparatur

pengadilan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar;

c. Mengupayakan penambahan buku perpustakaan untuk meningkatkan kemampuan

administratif dan teknis dari personil pengadilan;

3. Administrasi

a. Meningkatkan penggunaan sistem komputerisasi dalam penyimpanan data

perkara, personalia, keuangan dan data lainnya sehingga mudah diakses, dilihat

dan diperoleh;

b. Meningkatkan kecakapan tenaga yang mengoperasikan komputer dengan

mengikuti kursus dan pelatihan;

4. Keuangan

Menyusun rencana kegiatan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam

DIPA, dan mengawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan skedul atau program kerja

serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Gedung/Bangunan

Perawatan dan perbaikan gedung kantor secara periodik berupa perbaikan Atap,

plafon dan pengecatan gedung.

6. Fasilitas dan Lingkungan Kantor.

a. Menambah fasilitas kantor untuk kenyamanan bagi pencari keadilan dan

pengunjung selama menunggu proses sidang.

b. Meningkatkan kebersihan dan penghijauan di lingkungan kantor agar tampak asri,

dalam menunjang program tahun kunjungan wisata dari Pemerintah.


10

BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA DAN AKREDITASI

PENJAMIN MUTU

A. Keadaan Perkara Di Peradilan Umum

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

No. Alur Perkara Sisa

Awal

Masuk Putus Ratio

Penanganan

Perkara

Sisa

Akhir

1. Gugatan 35 57 74 130 18

2. Permohonan 3 216 219 101 0

3. Kepailitan 0 0 0 0 0

4. Penundaan Kewjiban

Pembayaran Hutang

0 0 0 0 0

5. Hak Kekayaan

Intelektual

0 0 0 0 0

6. Pengadilan Hubungan

Industrial

1 9 9 100 1

7. Perlawanan/Bantahan

(derden verzet)

0 6 2 33 4

8. Gugatan Sederhana 0 5 5 100 0

9. Pidana Biasa 83 459 477 104 65

10. Pidana Singkat 0 0 0 0 0

11. Pidana Cepat 0 56 56 100 0

12. Perkara Lalu-Lintas 0 6203 6203 100 0

13. Pidana Anak 4 21 19 90 6

14. Pidana Praperadilan 0 2 2 100 0

15. Tipkor 22 77 74 96 25

Total 148 7111 7140 98% 119


11

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

No. Alur Perkara Perkara Tingkat

Banding

1. Gugatan 28

2. Permohonan 0

3. Kepailitan 0

4. Penundaan Kewjiban Pembayaran Hutang 0

5. Hak Kekayaan Intelektual 0

6. Pengadilan Hubungan Industrial 0

7. Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 0

8. Gugatan Sederhana 0

9. Pidana Biasa 77

10. Pidana Singkat 0

11. Pidana Cepat 0

12. Perkara Lalu-Lintas 0

13. Pidana Anak 2

14. Pidana Praperadilan 0

15. Tipikor 14

Total 121

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No. Alur Perkara Perkara Tingkat Kasasi

1. Gugatan 18

2. Permohonan 0

3. Kepailitan 0





12



9. Pidana Biasa 41


11. Pidana Cepat 0


13. Pidana Anak 2


15. Tipikor 19

Total 82

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

No. Alur Perkara Perkara Tingkat

Peninjauan Kembali

1. Gugatan 5

2. Permohonan 0

3. Kepailitan 0






9. Pidana Biasa 1


11. Pidana Cepat 0


13. Pidana Anak 0


15. Tipikor 6

Total 12


13

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

No. Jenis Perkara Sisa

2018

Masuk

2019

Jumlah

Beban

Putus

2019

Sisa

2019

1. Pidana 87 480 567 496 71

2. Tipikor 22 77 99 74 25

3. Perdata 35 63 98 76 22

4. PHI 1 9 10 9 1

Jumlah 145 629 774 655 119

2. Jumlah perkara Yang Diputus Tepat Waktu

No. Jenis Perkara Sisa

2018

Masuk

2019

Jumlah

Beban Putus

Putus

Tepat

Waktu

Ket.

1. Pidana 87 480 567 496 496

2. Tipikor 22 77 99 74 74

3. Perdata 35 63 98 76 76

4. PHI 1 9 10 9 5

Jumlah 145 629 774 654 651

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

No. Jenis

Perkara

Tahun 2019

Putus Banding Kasasi PK

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1. Pidana 496 79 417 43 374 1 495

2. Tipikor 74 25 49 19 55 6 68

3. Perdata 76 28 48 22 54 5 71

4. PHI 9 0 0 4 5 0 0


14

Jumlah 655 132 514 88 488 12 634

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

No. Jumlah Perkara

Mediasi

Status Keberhasilan Mediasi

Berhasil Tidak

Berhasil

Tidak Dapat

Dilaksanakan

1. 63 6 43 14

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

No. Jumlah Perkara

Pidana Anak

Jumlah

Perkara

Diversi

Status Keberhasilan

Berhasil Tidak

Berhasil

Dalam

Proses

1. 21 9 7 2 0

C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Dasar Hukum adanya kerjasama Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dengan

Satker Posbakum yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004

terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.49

Tahun 2009 tentang perubahan Undang undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

Per/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

(S.O.P.) Administrasi Pemerintahan, Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan,

Buku I dan II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Surat

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/

Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perma RI No. 1 Tahun 2014 tentang


15

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,

Perma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA pada tahun 2019 dalam Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.2.600.099170/2019

dengan kode kegiatan 1049.003 untuk POSBAKUM mendapat Pagu Anggaran sebesar

Rp. 48.000.000 yang diperuntukan untuk Pengacara Piket yang anggarannya sudah

terealisasi sebesar Rp.48.000.000 sehingga tidak terdapat sisa anggaran. Pengumuman

lelang Posbakum sudah dimuat diinformasikan di website dan social media Pengadilan

Negeri Banda Aceh dan yang memenangkan lelang tersebut dan bekerjasama dengan

PN Banda Aceh Kelas IA adalah Pos Bantuan Hukum Advokat RAMLI HUSEN &

Associates yang beralamat di Jalan Cut Meutia No. 20 Banda Aceh. Pelayanan

Posbakum buka dari hari Senin sampai dengan hjumat pada Pukul 08.00. s/d 16.30 WIB

dengan advokat Pemberi Bantuan Hukum yaitu : Rudi Bastian, S.H., Ramli

Husein,S.H., Tarmizi Yakub,S.H. Juwita, S.H., Mariaty, S.H., ddan Taufik Hidayat,

S.H. Pada Tahun 2019 Posbakum sudah menangani sebanyak 188 Perkara.

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung Pengadilan

yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor

pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Sidang Keliling bermanfaat

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan serta untuk

mengimplementasikan asas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Semua

orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang

keliling oleh pengadilan setempat. Namum tidak semua pengadilan melaksanakan

sidang keliling, terutama Pengadilan yang berada di ibukota propinsi.

Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melaksanakan Sidang

Keliling yaitu Sidang Pidana untuk Pelanggaran lalu lintas, dan Qanun bebas sampah

dan area bebas rokok. Sidang Keliling untuk pelanggaran lalu lintas pada tanggal 31


16

Oktober 2019 dengan jumlah 53 berkas dengan Majelis Hakim Bapak Totok

Yanuarto,S.H.,M.H. serta sidang keliling Qanun bebas sampah dan area bebas rokok

dilaksanakan pada 5 Desember 2019 dengan jumlah 6 berkas dengan Majelis Hakim

Bapak Totok Yanuarto,S.H.,M.H.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa

prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai

negara melalui DIPA pengadilan. Masyarakat yang berhak mengajukan

gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang

tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan syarat melampirkan:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang

bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin

(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda /

Askeskin / Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan

Langsung Tunai (BLT).

Terdapat sebanyak 8 perkara prodeo yang terdaftar di Pengadilan Negeri Banda

Aceh pada tahun 2019, 4 Perkara Prodeo yang terdaftar pada Tahun 2019 dan 4 Perkara

dari sisa tahun sebelum tahun 2019. Perkara tersebut menggunakan Pagu Anggaran

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA pada tahun 2019 dalam Program Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum nomor DIPA 005.03.0600.099170/2019 sebesar Rp.

2.760.000 untuk Perkara Prodeo yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.100.000 sehingga

mempunyai sisa Anggaran sebesar 1.660.000.


17

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pembinaan kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam

rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum meliputi : formasi pegawai,

rekrutmen pegawai dan pengangkatan, pendidikan dan pelatihan, penempatan, pengangkatan

dalam jabatan, kenaikan pangkat, pola pembinaan karir hakim, pola pembinaan karir

kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan, pemberhentian pegawai dan lain-lain.

Pengembangan pada aspek pelayanan publik harus disertai dengan dukungan aspek sumber

daya manusia. Tanpa dukungan ini, reformasi manajemen pelayanan mustahil dapat

diimplementasikan secara baik.

1. Profil Sumber Daya Manusia

a. Sumber Daya Teknis Yudisial

Sumber daya Manusia Tekhnis yudisial peradilan adalah salah satu komponen

dalam pengembangan kapasitas peradilan yang terkait dalam proses penyelesaian

perkara dan memastikan pemberian pelayanan peradilan yang tidak memihak dan

efisien. Hasil akhir dari program sumber daya manusia peradilan adalah meningkatkan

layanan bagi masyarakat yang diberikan oleh personil yang berkompeten, efisien,

efektif, kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat masyarakat yang dilayaninya.

Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun

2019 berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel berikut :

No Pangkat SDM Jumlah

1. Pembina Utama Muda 8 Orang

2. Pembina Tk. I 8 Orang

3. Pembina 4 Orang

4. Penata Tk. I 18 Orang


18

5. Penata 9 Orang

6. Penata Muda Tk. I 15 Orang

7. Penata Muda 4 Orang

8. Pengatur 2 Orang

9. Hakim Ad Hoc Non PNS 7 Orang

Jumlah Total 75 Orang


2019 berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

No Golongan Ruang SDM Jumlah

1. IV/c 8 Orang

2. IV/b 8 Orang

3. IV/a 4 Orang

4. III/d 18 Orang

5. III/c 9 Orang

6. III/b 15 Orang

7. III/a 4 Orang

8. II/c 2 Orang

9. Hakim Ad Hoc Non PNS 7 Orang



2019 berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

No Golongan Ruang SDM Jumlah

1. Doktoral 2 Orang

2. Pasca Sarjana 15 Orang


19

3. Srata 1 43 Orang

4. Diploma III 1 Orang

5. SLTA 14 Orang


Profil Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun

2019 adalah sebagai berikut :

NO JABATAN PANGKAT/

GOL. RUANG NAMA PENDIDIKAN

1 2 3 4 5

1 Ketua/ Hakim Madya

Utama

Pembina Utama

Muda (IV/c) Ainal Mardhiah

Magister

Hukum

2 Wakil Ketua/ Hakim

Madya Utama

Pembina Utama

Muda (IV/c) Dahlan Doktoral

3

Hakim Madya Utama Pembina Utama

Muda (IV/c) Rahmawati Sarjana Hukum


Muda (IV/c) Nurmiati Sarjana Hukum


Muda (IV/c) Sadri

Magister

Hukum


Muda (IV/c) Totok Yanuarto

Magister

Hukum


Muda (IV/c) Nani Sukmawati

Magister

Hukum


Muda (IV/c) Zulfikar

Magister

Hukum

Hakim Madya Muda Pembina Tk. I

(IV/b) Cahyono

Magister

Hukum


(IV/b) Sayed Kadhimsyah Sarjana Hukum


20


(IV/b) Bakhtiar

Magister

Hukum


(IV/b) Eti astuti

Magister

Hukum


(IV/b) Nendi Rusnendi Sarjana Hukum


(IV/b) Muzakir H

Magister

Hukum


(IV/b) Elviyanti Putri

Magister

Hukum

Hakim Madya Pratama Pembina (IV/a) Juandra Sarjana Hukum

Hakim Madya Pratama Pembina (IV/a) Roni Susanta Sarjana Hukum

Hakim Ad Hoc Tipikor - EDWAR Doktoral

Hakim Ad Hoc Tipikor - M. Fatan Riyadhi Sarjana Hukum

Hakim Ad Hoc Tipikor Mardefni Magister

Hukum

Hakim Ad Hoc Tipikor - Elfama Zain Sarjana Hukum

Hakim Ad Hoc PHI - Ayi Afrianto Sarjana Hukum

Hakim Ad Hoc PHI - Edi Prayitno Sarjana Sosial

Hakim Ad Hoc PHI - Yuliazmen Sarjana Hukum

4 Panitera Pembina (IV/a) Muhammad Syakir Magister

Hukum

5 Sekretaris Pembina Tk. I

(IV/b) Ridwan

Magister

Hukum

6

Panmud Pidana Penata Tk. I

(III/d) Sanusi Sarjana Hukum

a Pengadministrasi

Hukum Pidana

Penata Muda Tk.

I (III/b) Raziah SLTA

b Analis Perkara

Peradilan Pidana

Penata Muda Tk.

I (III/b) Nurul Hukmiah

Magister

Hukum

7 Panmud Perdata

Penata Tk. I

(III/d) Muharirsyah Sarjana Hukum

a Bendahara Penata Muda Tk. Nuryanti SLTA


21

Kepaniteraan Perdata I (III/b)

b Pengadministrasi

Hukum Perdata

Penata Muda

(III/a) Risa Mahdalena Sarjana Hukum

8

Panmud Khusus Tipikor Pembina (IV/a) Samuin Sarjana Hukum

a

Pengadministrasi

Hukum Pidana

Khusus

Penata Tk. I

(III/d) T. Zulkarnaen Sarjana Hukum

b

Analis Perkara

Peradilan Pidana

Khusus

Penata Muda Tk.

I (III/b) Cut Nyak Tihajar Sarjana Sosial

c

Pengadministrasi

Hukum Pidana

Khusus

Penata Muda

(III/a) Vicky Firmansyah Sarjana Hukum

9

Panmud Khusus PHI Penata Tk. I

(III/d) H.M. Dehan

Sarjana

Pendidikan

a

Bendahara

Kepaniteraan Perdata

Khusus

Pengatur (II/c) Yeni Suriani SLTA

10

Panmud Hukum Penata Tk. I

(III/d) Amiruddin Sarjana Hukum

a Pengolah Data

Informasi dan Hukum

Penata Tk. I

(III/d) Syaiful Has’ari Sarjana Hukum

b Pengadministrasi

Hukum

Penata Tk. I

(III/d) H. Romi Sajana Hukum

11

KaSubBag Perencanaan

TI dan Pelaporan

Penata Tk. I

(III/d) Amirillah Sarjana Hukum

a

Analis Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

Penata Muda Tk.

I (III/b) Syarifah Elly

Sajana

Ekonomi


22

b CPNS/ Calon Pranata

Komputer

Penata Muda

(III/a) Cut Desy Arisandi

Sarjana

Komputer

12

KaSubbBag Umum dan

Keuangan Penata (III/c)

Hj. Ansari

Muhammad Syam SLTA

a Bendahara

Penerimaan

Penata Muda Tk.

I (III/b) Rima Melati SLTA

b Pengadministrasi

Persuratan

Penata Muda Tk.

I (III/b) Suryati SLTA

c Penyusun Laporan

Keuangan

Penata Muda Tk.

I (III/b) Linda Syah Putri

Sajana

Ekonomi

d Bendahara

Pengeluaran

Penata Muda Tk.

I (III/b) Zakiah Sarjana Hukum

e Pengelola BMN Pengatur (II/c) Ary Miranda SLTA

13

KaSubBag Kepegawaian,

Organisasi dan Tata

Laksana

Penata (III/c) Fauzan Sarjana Hukum

a Pengelola

Kepegawaian

Penata Muda Tk.

I (III/b) Aisyah SLTA

b

CPNS/ Calon Analis

Sumber Daya

Manusia Aparatur

Penata Muda

(III/a)

Ihda Agus

Kurniawan Sarjana Sosial

14

Panitera Pengganti Penata Tk. I

(III/d) Kurnia Sarjana Hukum


(III/d) Yusnita Sarjana Hukum


(III/d) Kasmaddin Sarjana Hukum


(III/d) Dermawan Sarjana Hukum


(III/d) Suraiya Sarjana Hukum

Panitera Pengganti Penata Tk. I Yusnidar Sarjana Hukum


23

(III/d)


(III/d) Mustari Sarjana Hukum

Panitera Pengganti Penata (III/c) Saiful Bahri SLTA

Panitera Pengganti Penata (III/c) Aslida SLTA

Panitera Pengganti Penata (III/c) Murdany Sarjana Hukum

Panitera Pengganti Penata (III/c) Rusniar Sarjana Hukum

Panitera Pengganti Penata (III/c) Rahmi Yanti Sarjana Hukum

15

Jurusita Penata Tk. I

(III/d) Budiwansyah Sarjana Hukum

Jurusita Penata Muda

(III/a) Syarifuddin Sarjana Hukum

16

Jurusita Pengganti Penata Tk. I

(III/d) Dewi Mutia Sarjana Sosial

Jurusita Pengganti Penata Tk. I

(III/d) Furqan

Sarjana

Ekonomi/

Hukum

Jurusita Pengganti Penata (III/c) Muhammad Diploma

Jurusita Pengganti Penata Muda Tk.

I (III/b) M. Amin SLTA


I (III/b) H. Saifullah SLTA


I (III/b) Baihaqi SLTA


I (III/b) Muhammad Disan SLTA

17 Pranata Komputer Ahli

Muda

Penata Muda Tk.

I (III/b) Misbah

Magister

Enginering


24

2. Mutasi

a. Mutasi Masuk

Dalam tahun 2019, mutasi masuk Hakim dan pegawai berjumlah 5 (lima)

orang yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No Nama Jabatan Sebelumnya Mutasi ke Pengadilan

Negeri Banda Aceh

1. Dr. Dahlan, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri

Kabanjahe

Wakil Ketua

2. Zulfikar, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Negeri

Sabang

Hakim Tingkat Pertama

3. Nendi Rusnendi, S.H. Ketua Pengadilan Negeri

Majalengka

Hakim Tingkat Pertama

4. Muhammad Syakir,

S.H., M.H.

Panitera Pengadilan

Negeri Maros

Panitera

5. Mustari, S.H. Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Jantho

Panitera Pengganti

6. T. Zulkarnain, S.H. Pengadministrasian

Hukum Pidana Khusus

Staff Pengadilan Negeri

Sigli

7. Ihda Agus Kurniawan,

S.Sos.

- Calon Analisis Sumber

Daya Manusia Aparatur

8. Cut Desy Arisandi,

S.Kom

- Calon Pranata

Komputer


25

b. Mutasi Keluar

Dalam tahun 2019, mutasi keluar Hakim dan pegawai berjumlah 4 (empat)

orang yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No Nama Jabatan Sebelumnya di

Pengadilan Negeri Banda

Aceh

Mutasi Keluar

1. Suwono, S.H., S.E., M.H. Ketua Hakim Tinggi

Tanjung Karang

2. H. Supriadi, S.H., M.H. Hakim Tingkat Pertama Hakim Tingkat

Pertama

Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam

3. Tanwiman Syam, S.H. Panitera Panitera

Pengadilan Tinggi

Palu

4. Drs. Efenfi, S.H. Wakil Panitera Panitera

Pengadilan Negeri

Pangkal Pinang

3. Promosi

Pada tahun 2019, Personil di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang

mendapatkan promosi jabatan berjumlah 6 (enam) orang yang dapat dilihat pada tabel

berikut :

No Nama Jabatan/ Pangkat

Sebelumnya

Mutasi

1. Suwono, S.H., S.E., M.H. Ketua Pengadilan

Negeri Banda Aceh

Hakim Tinggi

Tanjung Karang


26

2. Ainal Mardhiah, S.H., M.H. Wakil Ketua

Pengadilan Negeri

Banda Aceh

Ketua Pengadilan

Negeri Banda Aceh

3. Dr. Dahlan, S.H., M.H. Ketua Pengadilan

Negeri Kabanjahe

Wakil Ketua

4. Tanwiman Syam, S.H. Panitera Pengadilan

Negeri Banda Aceh

Panitera Pengadilan

Tinggi Palu

5. Muhammad Syakir, S.H., M.H. Panitera Pengadilan

Negeri Maros

Panitera Pengadilan

Negeri Banda Aceh

6. Drs. Efenfi, S.H. Wakil Panitera

Pengadilan Negeri

Banda Aceh

Panitera Pengadilan

Negeri Pangkal

Pinang

4. Pensiun

Sampai akhir tahun 2019, tidak ada Personil di Pengadilan Negeri Banda Aceh

yang pensiun.

5. Diklat

Dalam periode tahun 2019, SDM di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengikuti

Diklat Tekhnis dan Struktural berjumlah 12 (dua belas) orang yang dapat dilihat pada

tabel berikut :

No Nama Jabatan Diklat yang di ikuti

1 Bakhtiar, S.H., M.H. Hakim Hakim

Madya Muda

Pendidikan dan

Pelatihan Sertifikasi

Hakim Pengadilan 2 Yuliazmen, S.H. Hakim Ad Hoc


27

PHI Hubungan Industrial

3 Ihda Agus Kurniawan, S.Sos. CPNS Pelatihan Dasar

CPNS Gol. III

4 Cut Desy Arisandi, S.Kom. CPNS Pelatihan Dasar

CPNS Gol. III

5 Sayed Kadhimsyah, S.H. Hakim Madya

Muda

Diklat dan Sertifikasi

Sistem Peradilan

Pidana Anak

6 Rahmawati, S.H. Hakim Madya

Utama

Pelatihan Teknis

Tindak Pidana

Perpajakan 7 Zulfikar, S.H., M.H. Hakim Madya

Utama

8 Rima Melati Bendahara

Penerimaan

Diklat Bendahara

Penerimaan

9 Sadri, S.H., M.H. Hakim Madya

Utama Training Mentor PCC

Terpadu di

Lingkungan

Pearadilan Umum

10 Eti Astuti, S.H., M.H. Hakim Madya

Muda

11 Roni Susanta, S.H. Hakim Pratama

Utama

12 Ainal Mardhiah, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Pelatihan Pemeriksaan

Bukti Elektronik di

Pengadilan


28

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI

INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan didasarkan pada Pagu Anggaran Belanja DIPA 01 (Badan Urusan

Administrasi) dan DIPA 03 (Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum) Tahun Anggaran

2019 Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A.

1. Program Dukungan Manajeman Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No. Program/Kegiatan/Output PAGU Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

1. Pembayaran Gaji Dan Tunjungan 11.954.003.000 11.887.702.510

Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 66.300.490

2. Belanja Barang Non Operasional :

a. Pelantikan dan Pengambilan

Sumpah Jabatan

-Belanja Bahan

-Beban Jasa Lainnya

4.263.000

600.000

4.263.000

600.000

b. Konsultasi

-Belanja Perjalanan Biasa

-Belanja Perjalanan Transport dalam

Kota

17.280.000

11.280.000

17.233.561

10.335.000

JUMLAH 33.423.000 32.431.561

Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 991.439,-

3. Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran :

a. Operasional Perkantoran Dan 633.804.000 599.582.407


29

Pimpinan

b. Perawatan Kendaraan Roda 4 183.400.000 183.399.480

c. Perawatan Kendaraan Roda 2 18.864.000 18.864.000

d. Inventaris Kantor 10.472.000 10.472.000

e. Jasa Pos dan Giro 54.000.000 54.000.000

f. Langganan Daya Dan Jasa

-Listrik

- Telepon

- Air

264.000.000

2.100.000

19.200.000

263.655.670

2.059.963

18.330.810

g. –Perawatan Gedung Kantor

- Perawatan Rumah Dinas

246.700.000

22.925.000

246.700.000

22.925.000

Operasional Pengadilan Ad-Hoc

Tipikor

-Kesehatan

- Belanja Sewa

3.285.000

90.500.000

3.284.340

84.000.000

h. Pengadaan Baju Dinas

Sopir/Satpam/Cleaning

Service/Pramubakti

45.324.000

45.324.000

JUMLAH

1.594.574.000

1.552.597.670

Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 41.976.330,-

2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI


(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

1. Pengadaan Laptop Hakim dan Sipp 102.500.000 101.596.000

2. Tambahan Daya Listrik 180.000.000 180.000.000


30

JUMLAH 282.500.000 281.596.000

Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 904.000,-

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan


(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

1. Pelaksanaan Pos Layanan Hukum 48.000.000 48.000.000

2. Penyelesaian Perkara Pidana Tk I

- Belanja Bahan

- Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi

18.900.000

58.500.000

18.900.000

58.500.000

3 Penetapan Hari Sidang

-Belanja Transport Penetapan Hari

Sidang

22.500.000 20.900.000

4. Pemeriksaan Disidang Pengadilan

-Belanja Bahan

-Belanja Perjalanan Transport Dalam

Kota

30.750.000

1.000.000

26.000.000

700.000

5. Minutasi

- Belanja Bahan

32.900.000

32.900.000

6. Pengiriman Salinan Putusan Kepada

JPU dan Terdakwa

-Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos

Pusat

- Belanja Perjalanan Transport dalam

Kota

1.050.000

22.500.000

1.018.200

18.250.000

7. Pengiriman Surat Penahanan dan

Perpanjangan Penahanan


90.000

0


31

Pusat


Kota

20.000.000

16.650.000

8. Penanganan Perkara Banding di

pengadilan Tk.1


Kota

1.500.000

1.500.000

9. Penanganan Perkara Kasasi dan PK


Pusat


Kota

810.000

1.000.000

753.400

1.000.000

10. Pendaftaran Berkas Perkara Pidana

Korupsi Yang Diselesaikan di Tk.1

-Belanja Bahan

-Belanja Barang Persediaan Barang

Konsumsi

4.020.000

21.440.000

4.020.000

21.440.000

11. Penetapan Hari Sidang

-Belanja Transport Penetapan Hari

Sidang

3.350.000

3.350.000

12. Pemeriksaan disidang pengadilan

-Belanja Bahan

7.100.000

6.750.000

13. Minutasi

-Belanja Bahan

11.550.000

11.550.000

14. Pengiriman Salinan Putusan Kepada

JPU dan Terdakwa

-Belanja Perjalanan Transport Dalam

Kota

3.350.000

3.000.000

15. Pengiriman Surat Penahanan dan

Perpanjangan Penahanan


32


Kota

4.690.000 4.620.000

16. Penanganan Perkara Banding di

Pengadilan Tk.1


Pusat


Kota

151.000

1.000.000

150.000

1.000.000



Pusat


Kota

-

500.000

-

500.000

18. Pendaftaran Berkas Perkara PHI

yang diselesaikan di Tk.1

-Belanja Bahan


Konsumsi

Belanja Perjalanan Biasa

320.000

3.300.000

-

320.000

3.300.000

-

19. Penetapan Majelis Hakim dan PP

serta Penetapan Hari Sidang


1.200.000

1.200.000

20. Pemeriksaan Disidang Pengadilan

-Belanja Bahan

-Beban Jasa Profesi


Kota

250.000

-

-

0

-

-

21. Minutasi

-Belanja Bahan

1.200.000

1.200.000

22. Pengiriman Salinan Putusan kepada


33

JPU dan Terdakwa


Kota

400.000

400.000



Pusat


Kota

180.000

400.000

0

400.000

24. Eksekusi Putusan Pengadilan

-Belanja Barang Non Operasional

Lainnya

3.542.000

3.542.000

25. Perkara Peradilan yang diselesaikan

melalui Pembebasan Biaya Perkara

-Belanja Bahan


Konsumsi

-Beban Jasa Profesi


Kota

120.000

240.000

600.000

340.000

0

0

0

0

26. Biaya Eksekusi

-Belanja Bahan

- Belanja Perjalanan Transport dalam

Kota

360.000

1.100.000

0

1.100.000

27. Perjalanan Hakim Karier yang

diperbantukan di TIPIKOR


37.752.000

37.752.000

JUMLAH 367.955.000 350.665.600

Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 17.289.400,-


34

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA memiliki sarana dan prasarana yang digunakan

dalam menunjang kinerja Pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada para

Pengguna layanan. Keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki banyak yang sudah dalam

keadaan rusak seperti sarana AC, komputer, dan printer. Selama Tahun 2019, sarana dan

prasarana yang dimiliki telah dikelola secara maksimal dan dilakukan pemeliharaan sesuai

dengan anggaran pemeliharaan yang dianggarkan selama Tahun 2019.

1. Sarana Dan Prasarana Fasilitas

a. Tanah

No. Tanah Untuk Luas

(m2) Keterangan

1. Gedung Kantor

dan Gedung

Tipikor

5736 Tanah yang dipergunakan untuk Gedung kantor

memiliki 2 lantai dan 2 pos jaga

2. Rumah Negara 3683

Tanah yang dipergunakan untuk Rumah Dinas

dimana tanah berlokasi di beberapa alamat

b. Kendaraan Dinas

NO URAIAN

MERK / TYPE

Tahun Kondisi

No. Polisi Perolehan Baik

Rusak Rusak

Ringan Berat

I Jenis Kendaraan Roda 4

1 Toyota / Sedan Vios 2006 √ BL 102 AM

2 Toyota / Sedan Vios 2006 √ BL 116 JP

3 Toyota / Kijang LX 2003 √ BL 4 AC

4 Toyota Grand New Innova / 2011 √ BL 130 A


35

Kijang Innova G

5 Toyota Kijang / Toyota

Kijang Inv-e 2005 √

BL 125 AT

6 Toyota / Toyota Kijang 2006 √ BL 266 AM

7 Toyota / Toyota Kijang 2006 √ BL 244 AM

II Jenis Keadaan Roda 2

1 Honda GL 160 D /

Honda Mega Pro 2006 √

BL 2018 AU

2 Honda GL 160 D /

Honda Mega Pro 2006 √

BL 2019 AU

3 Honda Mega Pro /

GL 15AIRR M/T 2011 √

BL 2817 AI

4 Honda / Honda NF 125 SD 2006 √ BL 2522 AU

5 Honda / Honda NF 125 SD 2006 √ BL 2944 AB

6 Honda / Honda NF 125 SD 2006 √ BL 2945 AB

c. Rumah Dinas

NO URAIAN

Kondisi Keterangan

Jumlah Baik

Rusak Rusak

Ringan Berat

I Rumah Dinas

1 Rumah Ketua 1 √

2 Rumah Dinas Wakil

Ketua 1 √

3 Rumah Dinas Hakim 12 √

4 Rumah Dinas Panitera 1 √

5 Rumah Dinas

Sekretaris 1 √

6 Rumah Dinas JP 1 √

7 Rumah Dinas PP 1 √


36

d. Gedung

No Sarana/PrasaranaGedung Jumlah Keterangan

I GedungPN

1 RuangKetua 1

2 RuangWakilKetua 1

3 RuangHakim 7

4 RuangPanitera 1

5 RuangSekretaris 1

6 RuangKepaniteraan 4

7 RuangKesekretariatan 3

8 Ruang Wakil Panitera 1

9 Ruang Sidang Utama 1

10 RuangSidang II 1

11 RuangSidang PHI 1

12 Ruang Sidang Anak 1

13 Ruang Panitera Pengganti 1

14 Sel Tahanan Pria 1

15 Sel Tahanan Wanita 1

16 Ruang Arsip 1

17 Ruang Mediasi 1

18 Ruang Perpustakaan 1

19 Ruang tamu ketua 1

20 Kamar Mandi 24

21 Pos satpam 1

22 Musholla 1

23 Ruang Klinik 1

24 Ruang Menyusui 1

25 Ruang telecomference 1

26 Ruang tahanan anak 1

27 Ruang Jaksa 1


37

28 Ruang pos bakum 1

29 Ruang Audio 1

II GedungTipikor

1 RuangKetua 1

2 RuangWakilKetua 1

3 Ruang Hakim 3

4 Ruang pegawai 1

5 Ruang panitera Pengganti 1

6 Ruang jurusita pengganti 1

7 Ruang jaksa 1

8 Ruang penasihat hukum 1

9 Ruang IT/Informasi 1

10 Ruang sidang tipikor 2

11 Sel tahanan pria 1

12 Sel tahanan wanita 1

13 Kamar mandi 12

14 Pos satpam 1

1. Fasilitas Perkantoran

No Sarana/PrasarananFasilitas

Perkantoran Jumlah Keterangan

1 Standard level generator 1

2 Mesin ketik manual

standard 2

3 Mesin fotocopy electronic 1

4 Lemari besi / metal 26

5 Lemari kayu 115

6 Filling cabinet besi 21

7 Brandkas 5


38

8 CCTV 5

9 Papan visual/papan nama 12

10 Mesin absensi 2

11 Hand metal detector 2

12 Perkakas kantor lainnya 11

13 Alat kantor lainnya 2

14 Meja kerja kayu 181

15 Kursi besi/metal 398

16 Kursi kayu 50

17 Sice 41

18 Bangku panjang kayu 30

19 Meja rapat 5

20 Meja komputer 16

21 Tempat tidur besi 18

22 Tempat tidur kayu 7

23 Meja resepsionis 6

24 Kasur/spring bed 8

25 Partisi 2

26 Meubelair lainnya 3

27 Jam mekanis 3

28

Alat pengukur waktu

lainnya 1

29 Mesin penghisap debu 1

30 Lemari es 1

31 A.C Split 77

32 Kipas angin 19

33 Alat pendingin lainnya 3

34 Rak piring alumunium 18

35 Televisi 9

36 Amplifier 2


39

37 Loudspeaker 11

38 Sound system 5

39 Microphone 4

40 Microphone table stand 14

41 Lambang garuda pancasila 7

42 Tiang bendera 8

43 Dispenser 4

44 Lambang instansi 1

45 Handy cam 1

46 Mini compo 2

47 Gordyin/Kray 3

48 Microphone/wireless MIC 4

49 UPS 29

50 Voice recorder 3

51 Film projector 1

52 Camera film 1

53 Camera digital 1

54 Telephone (PABX) 3

55 Pesawat telephone 14

56 Facsimile 3

57 P.C. Unit 50

58 Laptop 4

59 Note book 36

60 Serial Printer 11

61 Monitor 1

62 Printer 36

63 Scanner 2

64 Capture card 1

65 External/portable hardisk 1

66 Server 1


40

67 Router 1

68 Rak server 1

69 Alat tenis meja 1

2. Pengadaan

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mendapatkan

anggaran untuk pengadaan Meubilair berupa :

No. Nama Barang Jumlah Keterangan

1. Notebook 8 Unit Baik

3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Pemeliharaan untuk sarana dan prasarana selama tahun 2019 telah dilakukan

sesuai dengan anggaran yang diberikan pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

No Jenis Pemeliharaan Volume Keterangan

1.

2.

Pemeliharaan Gedung Kantor

Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pemeliharaan Gedung Kantor

Tipikor Banda aceh.

4435 M2

402

Pemeliharaan dan

perbaikan pada fisik

dalam dan luar gedung

kantor

Pemeliharaan dan

perbaikan pada fisik

dalam dan luar gedung

kantor

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :

a. AC 77 Unit

b. Pompa Air 3 Unit

c. Kendaraan Roda 4 7 Unit

d. Kendaraan Roda 2 6 Unit


41

e. Komputer/Laptop 80 Unit

f. Faksimili 3 Unit

g. Printer 42 Unit

4. Penghapusan

Pada Tahaun 2019 pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA tidak ada

dilakukan proses penghapusan terhadap Barang Milik Negara (BMN).

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implemntasi e-Court di Lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal,

Mahkamah Agung harus mengikuti perubahan-perubahan yang sangat cepat, salah

satunya perubahan dan perkembangan teknologi informasi yang sangat berpengaruh

dalam sistem birokrasi saat ini. Dengan memanfaatkan teknologi informasi maka

pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masayarakat,

memberdayakan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh dan

melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Salah satu implementasi dari pemanfaatan teknologi informasi dalam

peningkatan pelayanan di Mahkamah Agung adalah dibuatnya aplikasi e-court sesuai

dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara elekronik. E-Court adalah sebuah

instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal

pendaftaran perkara secara online (e-filling), pembayaran secara online (e-payment),

mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban), pemanggilan

secara online (e-Summon) dan sidang Secara Online (e-litigasi). Aplikasi e-Court

diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran

perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat


42

melakukan pendaftaran perkara. sistem aplikasi e-court merupakan kemajuan

fenomenal dari Mahkamah Agung (MA) dalam memenuhi asas peradilan yang

sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang merupakan salah satu badan peradilan di

lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sudah mengimplementasikan

e-Court sejak diterbitkannya PERMA No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara

di Pengadilan Secara elekronik. Pengadilan Negeri Banda Aceh berhasil dengan

sangat baik dalam Penerapan dan Implementasi e-Court. Pada Juli 2019 Pengadilan

Negeri Banda Aceh Kelas IA telah mengoperasikan E-Court Corner. E-Court Corner

adalah inisiatif dan inovasi Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam rangka

memaksimalkan sosialisasi dan meningkatkan pendaftaran perkara secara elektronik.

Untuk itu Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh mengeluarkan surat Keputusan

Nomor : 54/SK/KPN-BNA/XI/2019 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang e-

Court Pada PN Banda Aceh, Surat Keputusan Nomor : 53/SK/KPN-BNA/XI/2019

Tentang Penunjukan Petugas Verifkasi Administrasi Perkara dan Persidangan Secara

Elekronik Pada PN Banda Aceh, Surat Keputusan Nomor : 52/SK/KPN-BNA/XI/2019

Tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab e-Court Corner Administrasi Perkara

dan Persidangan di PN Banda Aceh, Surak Keputusan Nomor : 51/SK/KPN-

BNA/XI/2019 Tentang Penunjukan Petugas Notifikasi Administrasi Perkara dan

Persidangan Di Pengadilan Secara Elekronik Pada PN Banda Aceh, dan terakhir Surat

Keputusan Nomor : 50/SK/KPN-BNA/XI/2019 Tentang Petunjukan Petugas e-Court

Corner Adminstras Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elekronik Pada PN

Banda Aceh.

Layanan yang tersedia Pada e-Court Corner berupa bimbingan, konsultasi dan

Pendaftaran perkara secara elektronik bagi para advokat dan para pihak yang ingin

mendapatkan informasi dan mendaftarkan perkaranya secara mandiri. Di e-court

Corner disediakan satu unit computer dan satu unit scanner yang digunakan untuk

proses pendaftaran akun dan perkara yang dibantu oleh staff yang bertugas di e-court

corner tersebut. Dengan tersedianya e-Court Corner Terbukti Pada tahun 2019 Perkara


43

Perdata yang didaftarkan dengan e-court diterima sebanyak 72 perkara, diantaranya 26

perkara Gugatan, 4 Perkara Bantahan, 3 Perkara Gugatan Sederhana dan 39 Perkara

Permomohan. Perkara yang sudah putus sebanyak 52 Perkara diantaranya 9 Perkara

Gugatan, 2 Perkara Bantahan, 3 Perkara Gugatan Sederhana, dan 38 Perkara

Permohonan. Dan Masih ada sisa 30 Perkara yang masih dalam proses persidangan.

Semenjak terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan Secara Elektronik yang merupakan penyempurnaan dari PERMA No.3

Tahun 2018, untuk mewajibkan Pendaftaran Perkara Perdata harus melalui e-Court,

maka Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah Mewajibkan Semua Pendaftaran Perkara

Perdata melalui e-Court.

2. Implementasi SIPP di Lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh

Optimalisasi teknologi informasi (TI) merupakan keharusan sebuah lembaga

peradilan yang transparan dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada publik/

Masyarakat, hal ini merupakan komitmen Mahkamah Agung yang tertuang dalam

Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010 – 2035. Pemanfaatan

Teknologi Informasi dalam upaya memberikan pelayanan kepada publik lainnya

adalah SIPP.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS)

adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada

masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan untuk memonitor kinerja aparatur

pengadilan oleh Pimpinan di masing-masing satuan kerja maupun Pimpinan

Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Mahkamah Agung. SIPP dibangun sebagai

media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif

dan efesien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang

memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi

perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.


44

Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh

telah mengimplementasikan versi SIPP terbaru 3.3.0-1 sejak tanggal 11 September

2019. SIPP untuk penggunaan Lokal Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu

http:192.168.151/SIPP311 lalu untuk pencari Keadilan pada http://sipp.pn-pn-

bandaaceh.go.id dan untuk melihat statistic perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh

yaitu http://sipp.pn-bandaaceh.go.id/statistik_perkara. Dalam rangka meningatkan

kedisiplinan semua user SIPP dalam menginput data, pihak Pengadilan Negeri Banda

Aceh melalui bidang kesekretariatan cq bagian Perencanaan Tehnologi informasi dan

pelaporan melalui rapat pimpinan dan stakeholdernya, dalam pelaksanaannya

memerlukan dukungan teknologi agar informasi perkara dan informasi peradilan

lainnya bisa diakses oleh masyarakat luas.

Berdasarkan hasil pengamatan implementasi SIPP Tingkat Pertama yang

dilakukan Dirjen Badilum pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Bulan Januari

sampai dengan Desember 2019 untuk semua kategori berada pada urutan ke 216 dari

382 Satker Pengadilan Tingkat pertama yang ada di Indonesia. Untuk kategori

Pengadilan dengan volume perkara 501 sampai 1000, Pengadilan Negeri Banda Aceh

berada diurutan ke 75 dari 115 Pengadilan Negeri dan untuk se wilayah Pengadilan

Tinggi Banda Aceh berada di posisi ke 13 dari 22 satker. Dengan perincian nilai

Kinerja 146,09 poin, Kepatuhan 474,38 poin, Kelengkapan 145,79 poin, Kesesuaian

160,03 poin, Sehingga Total poin yang didapat adalah 926,09 poin dari Maksimal 1000

poin maka dari itu Pengadilan Negeri Banda Aceh Mendapat Bintang 5 untuk

Implementasi SIPP.

Penerapan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A

didukung dengan peralatan berupa personal komputer/laptop untuk setiap pegawai,

jaringan internet dan ruang server agar sistem informasi dapat disebarkan dengan baik.

Pengadilan Negeri Banda Aceh memiliki subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi

dan Pelaporan dalam membantu peningkatan pelayanan yang menggunakan teknologi

informasi untuk internal Pengadilan Negeri Banda Aceh dan para pengguna layanan.

http://sipp.pn-pn-bandaaceh.go.id/http://sipp.pn-pn-bandaaceh.go.id/http://sipp.pn-bandaaceh.go.id/statistik_perkara


45

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1. AKREDITASI PENJAMIN MUTU

Sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,

tanggal 18 Januari 2016 nomor 136/DJU/OTO.1.3/I/2016, tentang Akreditasi

melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Tinggi, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mempersiapkan diri untuk ikut

dalam penilaian akreditasi. Persiapan untuk kegiatan dimaksud telah dimulai sejak

awal tahun 2017 dengan menyiapkan semua dokumen berkenaan, antara lain SK

pembentukan Tim TAPM yang telah mengalami revisi sebanyak dua kali, manual

mutu, SOP, dokumen kontrol lainnya, budaya malu, budaya 3S dan budaya 5R serta

perbaikan sistem pelayanan publik dengan sistem loket dan sistem pelayanan terpadu

satu pintu.

Persiapan untuk akreditasi telah dimulai pada masa kepemimpinan KPN

Badrun Zaini, SH, MH dan dilanjutkan sejak Agustus oleh KPN Suwono, SH, SE,

M.Hum. Tim Penilaian Akreditasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum telah

melakukan penilaian pada tanggal 31 November 2017 dan hasilnya diumumkan dalam

Acara Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum

pada tanggal 29 Nopember 2017 di Ballroom Hotel Clarion Makassar dan berdasarkan

Sertifikat yang diterima Nomor TAPM 104/QMR/sertifikat/11/2017 Pengadilan

Negeri Banda Aceh Terakreditasi “B’.

Pada tanggal 10 September 2018, di Hotel The Westin Resort Nusa Dua Bali,

Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah berhasil mencapai nilai akreditasi “A”

“Excellent” dalam Akreditasi Penjaminan Mutu yang diselenggarakan oleh Tim

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum. Keberhasilan Pengadilan

Negeri Banda Aceh Kelas IA meraih predikat “A” “Excellent” merupakan bukti

bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah memberikan pelayanan prima


46

kepada para pencari keadilan. Hal ini membuktikan telah terjadi peningkatan kualitas

pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA. Diharapkan

keluarga Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mampu mempertahankan predikat

akreditasi “A” “Excellent” yang telah diraih

2. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau

dilaksanakanlah perubahan sistem pelayanan. Perubahan sistem pelayanan tersebut

adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses

dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui

satu pintu. Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran Pengadilan di bawahnya

senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik

dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut

“PTSP”). Pelayanan Terpadu Satu Pintu membantu masyarakat dan mempermudah di

dalam keperluannya di Pengadilan. Tidak hanya pelayanan yang diarahkan ke dalam

satu tempat layanan, hal ini juga mengurangi masyarakat pencari keadilan bertemu

dengan pihak luar. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dituangkan dalam

Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan

Pengadilan Negeri,

Berdasarkan SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM2.3/2/2018 tersebut,

Maka Pengadilan Negeri Banda Aceh Menerapkan Standar Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP). Penerapan PTSP pada Pegadilan Negeri Banda Aceh dimulai sejak

Maret 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

Kelas IA Nomor 1459/SK/KPN/III/2018 Tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Di Lingkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam SK KPN Negeri Banda

Aceh Kelas IA Nomor 1459/SK/KPN/III/2018 tersebut diputuskan antara lain

menetapkan nama yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan.


47

Jabatan itu antara lain Atasan Pejabat Pengelola PTSP, Pejabat Pengelola PTSP

Kepaniteraan, Pejabat Pengelola PTSP Kesekretariatan, Penanggung Jawab

Pelaksanaan PTSP Kepaniteraan Pidana, Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP

Kepaniteraan Perdata, Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP Kepaniteraan Khusus

Korupsi, Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP Kepaniteraan Khusus PHI,

Penanggung Jawab Pelaksanaan PTSP Kepaniteraan Hukum, Penanggung Jawab

Pelaksanaan PTSP Sub Bagian Umum dan Keuangan, Petugas PTSP Kepaniteraan

Pidana, Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata, Petugas PTSP Kepaniteraan Khusus

Korupsi, Petugas PTSP Kepaniteraan Khusus PHI, Petugas PTSP Kepaniteraan

Hukum, Petugas PTSP Subbag. Umum dan Keuangan. Selanjutnya diterbitkannya

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Nomor

4670/SK/KPN/VIII/2018 Tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di

Lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh yang merupakan

Perbaharuan terhadap SK KPN Nomor 1459/SK/KPN/III/2018.

Melalui PTSP ini Pengadilan Negeri Banda Aceh ingin memberikan pelayanan

Prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap

awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat.

Penyelenggaraan PTSP ini senantiasan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar

berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan

aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Banda Aceh ini meliputi

seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya

sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan

proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi,

kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini

merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan


48

kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga

Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku. Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan

melalui tahapan berikut: 1) Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan,

2) Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap

layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta

penyelesaian permohonan layanan, 3) Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan

meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP

yang telah ditentukan. Khusus untuk pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara

banyak agar menyediakan petugas verifikasi kelengkapan syarat-syarat sebelum

diajukan ke meja PTSP.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh

Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaanya. Oleh

sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka

haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus

dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut: 1) Memahami

Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di

Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

Tinggi/Pengadilan Negeri, 2) Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi

dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum, 3) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, 4) Memiliki kemampuan

komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

Wujud Apresiasi dari Komitmen Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Negeri

Banda Aceh dalam menerapkan Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah

Pengadilan Negeri Banda Aceh meraih juara pertama Lomba Implementasi PTSP

Pengadilan Tingkat Pertama Se-Provinsi Aceh pada Agustus 2018 yang diadakan oleh

Pengadilan Tinggi Aceh dalam Rangka Hari Jadi Mahkamah Agung RI. Oleh karena


49

itu Pengadilan Negeri Banda Aceh Akan berusaha Seoptimal mungkin meningkatkan

Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan hak warga negara

sekaligus kewajiban konstitusional negara. Oleh karenanya pemerintah wajib

hukumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada

masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

disebutkan bahwa negara berkewajiban memenuhi setiap kebutuhan warga negara

melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan

pelayanan public yang prima untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil bagi

setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayan administrasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi salah satu

tonggak penting perlindungan dan jaminan hak warga negara dan penduduk Indonesia

dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik. Dengan demikian, sudah jelas dan

tegas bahwa aparat pemerintah harus berkomitmen tinggi dalam melayani masyarakat.

Lembaga pelayanan publik harus hadir dan dekat dengan warga masyarakat.

Masyarakat mengakui adanya peningkatan pelayanan publik, namun peningkatan

tersebut belum sesuai dengan harapannya. penyelenggaraan pelayanan publik saat ini

dan ke depan dalam rangka mencapai World Class Government pada tahun 2025,

bukan menjadi pekerjaan yang biasa-biasa saja, tetapi harus menjadi pekerjaan yang

luar biasa dengan melakukan percepatan melalui berbagai terobosan baru. Inovasi

pelayanan publik merupakan percepatan membuat lompatan terobosan untuk menjadi

solusi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih mendekatkan dengan harapan

masyarakat. Sebuah inovasi mampu memberikan manfaat dan dapat dirasakan

langsung oleh segenap warga masyarakat.

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari

instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Kebaruan boleh


50

merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena

inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan

replikasi. Dengan bahasa populer replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan dengan

proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang merupakan Badan Peradilan yang berada

dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) hadir dengan

inovasi pelayanan publik yang Bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik

lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau. Inovasi Pelayanan

Publik di Pengadilan Negeri Banda Aceh berupa :

a. e-Court Corner

Pada Juli 2019 Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA telah mengoperasikan E-

Court Corner. E-Court Corner adalah inisiatif dan inovasi Pengadilan Negeri Banda

Aceh dalam rangka memaksimalkan sosialisasi dan meningkatkan pendaftaran perkara

secara elektronik. Layanan yang tersedia Pada e-Court Corner berupa bimbingan,

konsultasi dan Pendaftaran perkara secara elektronik bagi para advokat dan para pihak

yang ingin mendapatkan informasi dan mendaftarkan perkaranya secara mandiri. e-

Court Corner juga Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3

tahun 2018 tentang Administrasi Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan untuk

mewujudkan Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi untuk Melayani.

Untuk keperluan tersebut, telah ditunjuk seorang petugas melalui Keputusan

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA Nomor : 50/SK/KPN-BNA/XI/2019

Tentang Penunjukan Petuga e-CourtCorner Administrasi Perkara Dan Persidangan di

Pengadilan Secara Elekronik Pada Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Kelas IA Banda

Aceh. Petugas disini akan memandu dan menjelaskan tentang tata cara pendaftaran

hingga verifikasi kelengkapannya dan pertanyaan lain seputar e-Court. adapun fasilitas

yang tersedia pada e-Court Corner ini adalah: Meja kursi standar, Laptop yang

terhubung dengan jaringan internet/wifi free dan Leaflet tentang e-Court. Melalui

layanan e court corner diharapkan akan semakin mempermudah para Advokat dan


51

para pihak untuk mendaftarkan perkaranya secara online serta dapat menerapkan

teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan asas

sederhana, cepat dan biaya ringan dapat diimplementasikan dengan baik dan optimal.

b. SMS/WA Pengaduan

Di dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Negeri Banda Aceh

Kelas 1A kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya

para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan

keluhan dari masyarakat. Untuk Mengatasi hal tersebut Pengadilan Negeri Banda

Aceh Membuat Inovasi berupa SMS/WA Pengaduan. layanan ini ditujukan kepada

seluruh lapisan masyarakat, saat ini umumnya setiap orang telah memiliki atau

menggunakan telepon seluler (ponsel) sehingga dengan

laporan tahunan 2019 -...

Documents