laporan tahunan 2018 · disengketakan di peradilan umum dan sudah sampai pada putusan in-kracht....

63
A

Upload: phamdat

Post on 01-May-2019

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

A

B

LAPORAN TAHUNAN 2018

KATA PENGANTAR .................................................................................. 2

PENDAHULUAN ..................................................................................... 4

PROFIL LEMBAGA ................................................................................... 7

A. DASAR HUKUM ............................................................................... 7

B. SEJARAH PEMBENTUKAN ................................................................... 7

C. LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN DAN LAPSPI ............................................. 9

D. VISI, MISI DAN NILAI INTI LEMBAGA (CORE VALUES) ...................................10

E. ORGAN DAN KELENGKAPAN STRUKTUR ORGANISASI ..................................13

F. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ...............................................................17

G. RUANG KANTOR, SARANA DAN INVENTARIS KANTOR. .................................19

H. SITUS WEB (WEBSITE) & LOGO ...........................................................20

KEUANGAN ......................................................................................... 22

A. LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN 2018 ...........................................22

B. AKTIFITAS KEUANGAN .....................................................................25

C. PENGADAAN SARANA & PRASARANA .....................................................29

D. KEANGGOTAAN LAPSPI DAN KEPATUHAN MEMBAYAR IURAN. .........................33

TATA KELOLA LEMBAGA ..........................................................................35

1. BLUE PRINT (CETAK BIRU) PENGEMBANGAN LAPSPI 2016-2021 .....................36

2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN/PROGRAM TAHAP - 2

BLUE PRINT 2018-2019 ..................................................................39

3. PENGGABUNGAN 6 LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN ....................................49

HAL – HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN .............................................50

A. SUMBER DANA OPERASIONAL .............................................................50

B. PENYELESAIAN SENGKETA DI REMOTE AREA ............................................51

C. BELUM BANYAK BANK ANGGOTA MENGETAHUI DAN MEMANFAATKAN LAPSPI ......52

D. KOMUNIKASI DENGAN PIHAK BANK MASIH MEMAKAN WAKTU YANG CUKUP PANJANG. ...................................................................................52

E. PERSIAPAN MERGER 6 LAPS ...............................................................53

PENUTUP ............................................................................................54

DAFTAR ISI

I

LAPORAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASTAHUN 2018

Yang terhormat para anggota Direksi Bank Anggota LAPSPI.

Pertama-tama, perkenankan kami selaku Badan Pengawas mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan kehendakNya, LAPSPI dapat menjalankan operasionalnya sebagai sebuah lembaga penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia.

Sejak diterbitkannya POJK No. 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan, pada tanggal 28 April 2015, Industri Perbankan yang diwakili oleh seluruh Asosiasi (PERBANAS, HIMBARA, ASBANDA, ASBISINDO, PERBINA, PERBARINDO) telah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia yang kemudian disebut dengan LAPSPI.

Setelah mendapatkan ijin dan terdaftar di OJK pada akhir tahun 2015, Lembaga ini mulai beroperasi pada awal Januari 2016. Selanjutnya, dari hasil sosialisasi yang dilakukan baik oleh LAPSPI atau bersama OJK ke daerah-2, perkembangan penyelesaian sengketa pada forum LAPSPI dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari sisi jumlah. Kasus pro bono (untuk sengketa dengan tuntutan tidak lebih dari Rp. 500 juta dari nasabah Basic Saving Accounts dan UMKM) menempati urutan terbanyak yang masuk dan difasilitasi LAPSPI. Menarik untuk digarisbawahi bahwa inisiatif untuk memilih forum LAPSPI ternyata tidak hanya berasal dari nasabah, namun beberapa bank anggota bahkan menawarkan kepada nasabah untuk menyalurkan sengketanya kepada LAPSPI. Sebagian bank anggota bahkan telah memasukkan klausul penyelesaian sengketanya melalui mediasi LAPSPI.

Hal ini tentunya menggembirakan karena tujuan Pendiri LAPSPI yang didasarkan pada peraturan OJK mulai menunjukkan hasil yang positif. Aspek perlindungan konsumen yang secara best practice dilakukan oleh Industri Perbankan, menemukan momentumnya di Indonesia dimana nasabah perbankan sejak saat beroperasinya LAPSPI memiliki akses terhadap forum alternatif penyelesaian sengketa di luar penyelesaian litigasi yang kurang nyaman bagi para pihak dan juga memakan waktu.

Penilaian Terhadap Kinerja Lembaga dan Pengurus

Dalam usianya yang ke-4, LAPSPI telah dapat menempatkan dirinya ke dalam fungsi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan yang proporsional. Pengurus telah menyelesaikan 144 sengketa yang masuk dari sejak tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2018. Khusus untuk tahun 2018 saja, sengketa yang diajukan dan difasilitasi oleh LAPSPI berjumlah 65 sengketa.

II

Dari statistik sengketa yang dilaporkan kepada Badan Pengawas dan juga dicantumkan sebagai Lampiran Infografis dalam Laporan Tahunan ini, bank anggota dapat melihat peta mengenai hal-hal sebagai berikut :

- Asal kota/daerah Pemohon

- Gender Pemohon

- Usia Pemohon

- Asosiasi dari bank Termohon sengketa

Pemetaan tersebut bermanfaat bagi LAPSPI untuk merumuskan strategi dalam sosialisasi dan pemberian saran perbaikan market conduct dari Pihak Pemohon (Nasabah) dan Pihak Termohon (Bank).

Dari penilaian yang diberikan OJK selama 4 (empat) semester yang dimulai dari semester I & II tahun 2017 sampai dengan semester I & II tahun 2018, LAPSPI mendapatkan penilaian yang baik yaitu berturut turut : 91.45, 94.25, 97.07 dan 97.00. Penilaian ini didasarkan pada 2 parameter besar yaitu : i) penilaian dari sisi kelembagaan; dan ii) dari sisi pemenuhan 4 (empat) prinsip LAPS yaitu aksesibilitas, independensi, keadilan serta efisiensi & efektifitas.

Selain penilaian dari Otoritas, Pengurus juga telah dapat membuat survei kepuasan pelanggan untuk mengukur persepsi dari para pihak yang bersengketa atas layanan LAPSPI termasuk respon penanganan SDM LAPSPI dari Pengurus dan Staf, termasuk di dalam survei tersebut diukur independensi, keadilan dan kepercayaan para pihak terhadap Mediator LAPSPI. Hasil dari survei tersebut menunjukkan hal yang positif dimana para pihak merasa terlayani dengan baik serta Mediator LAPSPI dapat menjaga independensi, keadilan dan kepercayaan para pihak yang bersengketa.

Badan Pengawas mengharapkan kinerja Lembaga & Pengurus ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya.

Fungsi Pengawasan yang dilaksanakan Badan Pengawas

Berdasarkan Pasal 21 Anggaran Dasar LAPSPI, Badan Pengawas telah menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan melalui rapat rutin paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 tahun. Jumlah Rapat dan Agenda juga telah diuraikan secara detil dalam Laporan Tahunan 2018 halaman 39 – 40, dan telah diadministrasikan dalam Berita Acara Rapat Badan Pengawas.

Secara umum, terdapat beberapa aspek utama yang menjadi fokus pengawasan Badan Pengawas, antara lain adalah :

1. Pemilihan dan Pengangkatan Mediator dan Arbiter Tetap

Sejak berdirinya LAPSPI, Pengurus telah dapat merekrut Mediator dan Arbiter yang memiliki kualitas dan reputasi cukup baik di masyarakat. Komposisi jenis dan latar belakang dari Mediator dan Arbiter juga telah dipertimbangkan, seperti Arbiter yang berlatar belakang mantan hakim agung, mantan

III

bankir dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas ternama serta beberapa terdapat juga arbiter berpengalaman dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya.

Komposisi ini penting karena produk dan layanan perbankan memiliki spesifikasi dan karakteristik yang unik dan relatif sulit dipahami oleh masyarakat awam. Oleh karena itu, dengan model komposisi yang sedemikian itu, majelis arbiter yang dibentuk nanti dapat mewakili dari seluruh aspek kekuatan putusan arbitrase (arbitration award) LAPSPI. Tiap anggota majelis arbiter dapat memberikan pendapat yang saling melengkapi yaitu dari sisi pemahaman produk / layanan perbankan (mantan bankir), teori hukum perbankan (akademisi) dan penyusunan amar putusan (mantan hakim).

Perekrutan (background check) calon mediator dan arbiter didasarkan kepada kriteria jelas yaitu calon yang memiliki pengalaman di perbankan dan spesifikasi khusus di bidang penyelesaian sengketa. Saat ini, LAPSPI telah memiliki 1 (satu) orang Arbiter Tetap LAPSPI warga negara asing dan berdomisili di Luar Negeri untuk melengkapi Daftar Arbiter Tetap LAPSPI. Daftar ini bersifat strategis dan antisipatif, karena LAPSPI telah menyiapkan diri untuk menangani sengketa internasional.

2. Peningkatan “awareness” bank anggota LAPSPI dan masyarakat

a. Melalui face to face :

- Selama kurun waktu 4 tahun ini, Pengurus telah melakukan sosialisasi ke berbagai daerah ke bank-bank anggota LAPSPI. Hampir seluruh pulau di Indonesia telah diberikan sosialisasi dari Sumatera (Medan, Jambi); Kalimantan (Samarinda); Jawa (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya); Sulawesi (Bone, Makasar); Indonesia Timur (Ambon). Sosialisasi tersebut dilakukan sendiri oleh LAPSPI maupun yang didukung oleh OJK.

- Badan Pengawas membuka diri untuk berkoordinasi dengan Pengurus Asosiasi Pendiri LAPSPI untuk memberi kesempatan kepada LAPSPI melakukan sosialisasi kepada anggotanya. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan bersamaan dengan Rapat Kerja atau Musyawarah Nasional Asosiasi terkait.

- Kepada masyarakat, beberapa penelitian telah dilakukan oleh 13 (tigabelas) fakultas hukum dan 1 (satu) perkumpulan Pengajar Hukum Islam Indonesia (APPHEIS) yang dilakukan untuk jenjang S1, S2 dan S3.

b. Melalui Website & Media Sosial : Facebook dan Instagram

Pengurus juga telah menindaklanjuti dengan serius arahan Badan Pengawas untuk menambah tingkat “awareness” melalui penyempurnaan Website dan promosi melalui Facebook dan Instagram. Hasil dari usaha tersebut telah dilaporkan secara rinci dalam Laporan Tahunan halaman 27 – 31. Aktifitas dimaksud perlu dilakukan mengingat di era digitalisasi, sosialisasi dapat dilakukan untuk cakupan wilayah yang lebih luas (efektif) namun efisiensi dari sisi biaya.

Badan Pengawas menggarisbawahi secara khusus bahwa untuk Website, telah dapat dihasilkan suatu ukuran (Alexa Rank) dimana LAPSPI melebihi ranking LAPS lain yang telah dulu ada.

IV

3. Prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran

Sejak beroperasinya LAPSPI, Pendiri telah menetapkan agar Lembaga dapat beroperasi dengan anggaran minimum. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat hal hal sebagai berikut :

i) Sengketa sampai dengan Rp. 500 juta tidak dikenakan biaya (layanan Pro Bono)

ii) Cakupan wilayah layanan LAPSPI meliputi seluruh wilayah Indonesia

iii) Jumlah pengaduan / sengketa perbankan menempati posisi paling tinggi di antara sektor keuangan

iv) Industri perbankan harus dapat menerapkan prinsip Cost Efficiency

Sehingga Lembaga harus dapat menjaga keseimbangan antara melaksanakan fungsi LAPSPI yang diamanatkan oleh OJK dihadapkan pada beban operasional lembaga. Biaya operasional yang saat ini hanya menggantungkan dari iuran industri perbankan harus dapat dioptimalkan dengan baik dan tidak menjadi defisit. Kondisi ini harus menjadi perhatian utama Pengurus.

Dari hasil laporan keuangan audited sejak tahun 2015, 2016, 2017 dan terakhir 2018, Pengurus dapat menunjukkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, iuran bank anggota tetap, aset mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sengketa yang ditangani terus bertambah dengan cakupan wilayah yang semakin melebar.

Selain itu, mulai tahun 2017, Pengurus telah menangani layanan komersial (untuk mediasi dan arbitrase) yang menghasilkan pendapatan bagi lembaga. Walaupun sengketa komersial belum banyak, namun hal demikian menimbulkan optimisme pengelolaan lembaga yang semakin membaik. Penanganan layanan komersial ini ke depannya dapat memberikan “cross subsidy” untuk layanan Pro Bono.

Pengurus secara disiplin juga telah menyusun perencanaan anggaran dan kegiatan, yang selanjutnya diajukan dan dibahas dalam Rapat Badan Pengawas untuk mendapatkan keputusan dan persetujuan setiap tahunnya. Rencana Kerja & Anggaran Kegiatan yang telah disetujui Badan Pengawas tersebut, kemudian dilaporkan kepada RUA.

Dari catatan tersebut di atas, Badan Pengawas memberikan apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan oleh Pengurus dan selanjutnya memberikan saran/pendapat dan arahan sebagai berikut :

1. Pengurus LAPSPI harus tetap konsisten dalam menjaga independensi dan menjaga kepercayaan dari nasabah maupun dari Bank anggota. Dua hal tersebut penting sekali supaya LAPSPI dapat menjadi forum alternatif bagi nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa selain penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui litigasi di peradilan umum.

2. Untuk meningkatkan “awareness” dan optimalisasi fungsi LAPSPI, sosialisasi kepada seluruh Bank Anggota dan juga masyarakat harus terus dilakukan.

V

3. Pengurus wajib menjalankan tata kelola lembaga dengan baik, transparan dan akuntabel sehingga kredibilitas lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholders LAPSPI.

Demikian Laporan Badan Pengawas ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar LAPSPI.

Jakarta, 29 April 2019

BADAN PENGAWAS

2

KATA PENGANTAR

Para Direksi Bank Anggota LAPSPI yang terhormat.

Tak terasa usia LAPSPI telah memasuki masa tahun ke-4 beroperasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan. Walaupun masih terbilang muda, namun selama 3 tahun ke belakang, banyak kegiatan yang telah dilakukan LAPSPI dalam rangka menjalankan amanat POJK No. 1 Tahun 2014 dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lebih dari seratus kasus mediasi telah difasilitasi LAPSPI yang 90% dari total kasus tersebut berhasil dengan kesepakatan perdamaian. Sebagian besar dari kasus mediasi merupakan sengketa pro-bono, karena jumlah tuntutan lebih kecil dari Rp. 500 juta dan diajukan oleh nasabah perorangan kecil dan nasabah UMKM. Sisanya adalah kasus mediasi komersial, dimana LAPSPI membebankan biaya mediasi kepada pihak Pemohon, yang tidak masuk dalam kategori layanan pro-bono.

LAPSPI juga telah menerbitkan putusan arbitrase dari suatu kasus yang telah 7 tahun lamanya disengketakan di peradilan umum dan sudah sampai pada putusan in-kracht. Putusan dari MA tersebut ternyata masih menyisakan sengketa baru bagi para pihak. Para pihak putus asa serta energi mereka sepertinya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan sengketa barunya di peradilan umum yang sama. Kemudian kasus ini diajukan oleh para pihak di sidang arbitrase LAPSPI. Singkat cerita, setelah majelis arbiter memeriksa sengketa ini, dalam waktu +/- 2 bulan, majelis arbiter telah dapat memutuskan sengketa dengan baik dan putusan arbiter LAPSPI dapat diterima dan dieksekusi oleh para pihak tanpa menunggu pendaftaran di Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase ini merupakan hal yang fenomenal, karena setelah menunggu 7 tahun lamanya, para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka dalam waktu yang cukup cepat. Keberhasilan terhadap kasus ini menimbulkan keyakinan dari Pengurus, bahwa LAPSPI mampu memfasilitasi sengketa perbankan secara cepat, adil, serta memahami esensi sengketa karena ditangani oleh arbiter yang sebagian berasal dari bankir-bankir senior.

Namun demikian, diakui bahwa keyakinan masyarakat dan bank anggota terkait dengan kekuatan eksekusi putusan arbitrase masih belum cukup tinggi, karena kewenangan eksekusi di sistem hukum negara Indonesia ada pada lembaga peradilan umum yang didirikan oleh negara. Oleh sebab itu, menjadi tantangan tersendiri bagi LAPSPI untuk dapat membuktikan putusan arbitrase yang berkualitas, adil dan diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Para Direksi Bank Anggota LAPSPI yang terhormat.

Selain terkait dengan penanganan sengketa, Pengurus dan Badan Pengawas memiliki komitmen yang tinggi terhadap tata kelola yang baik, transparan, bertanggung jawab dan patuh (comply with) terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan internal lainnya. Setiap tahunnya, Pengurus dan

3

Badan Pengawas secara tertib telah dapat menyelenggarakan sebanyak 3 x Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 dan 1 x Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) di tahun 2018. Rapat-2 Pengurus dan Badan Pengawas juga dilaksanakan secara tertib sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar. Hal ini merupakan kepatuhan Pengurus dan Badan Pengawas dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggaran yang ditetapkan. RUA 2015, 2016 dan 2017 juga telah dapat menerima dan mengesyahkan laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan laporan pengawasan Badan Pengawas serta memberikan “acquit et de charge” kepada Pengurus dan Badan Pengawas.

RUA yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 ini merupakan RUA ke-empat, dan sesuai dengan aturan Anggaran Dasar LAPSPI, maka masa jabatan Pengurus dan Badan Pengawas telah selesai. Di dalam kesempatan ini, RUA melalui Badan Pengawas akan memilih dan mengangkat Pengurus yang baru untuk masa jabatan 4 tahun ke depan.

Selain hal tersebut, pada hari ini juga, akan dilaksanakan RUA LB terkait dengan perubahan pasal 23 AD tentang pemilihan dan pengangkatan Badan Pengawas yang semula diusulkan oleh tiap-tiap anggota yang memiliki hak suara menjadi keanggotaan Badan Pengawas adalah ex officio Ketua Umum Asosiasi di Industri Perbankan. Perubahan ketentuan ini bertujuan untuk memudahkan komunikasi antara LAPSPI dengan seluruh asosiasi di industri perbankan melalui Ketua Umum Asosiasi.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan tersebut, Pengurus dan sekaligus mewakili Badan Pengawas periode 2015 - 2019, mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari seluruh bank anggota. Tanpa dukungan dari bank anggota, LAPSPI tidak akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dukungan dana dan dukungan partisipasi untuk mau menyelesaikan sengketa nasabah adalah 2 hal pokok yang senantiasa kami harapkan dari bank anggota. Proses mediasi untuk sengketa sampai dengan Rp. 500 juta dan diajukan oleh nasabah Basic Saving Accounts atau nasabah UMKM, memerlukan biaya yang tidak sedikit karena lokasi mediasi harus mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Tak ada gading yang tak retak, Pengurus dan Badan Pengawas juga memohon maaf, apabila terdapat kekurangsempurnaan dalam mengelola lembaga yang baru ini dalam mencapai tujuan akhirnya. Yang perlu kami garis bawahi adalah bahwa selama masa jabatan ini, tidak terdapat kasus hukum atau kasus yang menyangkut etika baik dari para pengurus sera Mediator dan atau juga Arbiternya.

Harapan kami, dengan terpilihnya kepengurusan baru LAPSPI, lembaga ini dapat terus ditingkatkan kinerjanya menjadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa pilihan utama konsumen dan bank.

4

BAB IPENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Rezim Perlindungan Konsumen di sektor keuangan telah dimulai sejak berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011. Dibawah koordinasi Anggota Dewan Komisioner Edukasi & Perlindungan Konsumen, konsumen sektor keuangan telah memiliki privilege berupa ketentuan yang melindungi kepentingannya. POJK No. 1 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan mengatur dengan rigid hal hal yang dilarang dan hal hal yang menjadi kewajiban Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terhadap produk dan layanan PJK. Dari 57 pasal di ketentuan tersebut, hanya ada 2 pasal yang mengatur mengenai kewajiban konsumen sektor keuangan. Sisanya adalah larangan dan kewajiban bagi PJK.

Menyusul berikutnya adalah POJK No. 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Keuangan. Ketentuan ini mengatur bahwa seluruh sektor keuangan (Perbankan, Asuransi, Pasar Modal, Perusahaan Pembiayaan, Pergadaian dll) wajib untuk membentuk LAPS. Tujuan dari aturan ini adalah agar industri di sektor keuangan wajib menyediakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa ini sebagai salah satu kepatuhan di bidang perlindungan konsumen.

Terkait dengan fungsi lembaga, UU No. 30 Tahun 1999 telah mengatur mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). UU ini mengintrodusir arbitrase dan APS yang dapat menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan umum (out of court settlement). Lembaga arbitrase yang sudah ada di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), kemudian Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yagn didirikan pada tahun 2002. Sejak diumumkan dalam Berita Negara, maka POJK No. 1 tahun 2014 menjadi landasan hukum bagi pembentukan LAPS khusus di sektor keuangan. LAPS ini memiliki prosedur dan proses beracaranya sendiri, walaupun mirip dengan proses beracara di peradilan umum. Oleh karena itu, LAPS secara kelembagaan adalah lembaga quasi peradilan.

TREN PENANGANAN KASUS NON LITIGASI

Di dunia internasional, dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, bidang arbitrase telah mulai berkembang dengan adanya penerbitan perundang-undangan, yurisprudensi dan praktek penyelesaian sengketa. Eksistensi lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan semakin menunjukkan hasil yang semakin baik, terutama terkait dengan meningkatnya kepercayaan para pihak yang terlibat sengketa dalam menyelesaikan sengketa secara adil, cepat, murah dan efisien. Lembaga yang berupaya mengimplementasikan konsep Alternative Dispute Resolution (ADR) ini diklaim telah membawa penyegaran bagi para pencari keadilan yang sebelumnya menggunakan jalur litigasi dalam upaya mencari kepuasan atas permasalahan yang mereka hadapi. ADR mempromosikan keuntungan-keuntungan

5

tersendiri yakni less formal, less expensive, dan less time-consuming apabila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Tidak hanya di Indonesia, keuntungan-keuntungan ADR ini juga diakui secara global. Dilansir dari laman hukumonline.com, salah seorang praktisi ADR asal Australia, Campbell Bridge, menyatakan bahwa dua forum ADR yakni Mediasi dan Arbitrase dinilai sangat efisien dari segi waktu. Dalam kurun 2010-2014, kurang lebih 5.000 kasus perdata telah diselesaikan melalui forum Mediasi. Di Indonesia sendiri, lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah banyak terbentuk dan berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan untuk menghadirkan lembaga yang mampu menjembatani kepentingan para pihak yang berselisih secara cepat, adil, murah, efektif serta efisien.

Sebelum berdirinya LAPSPI pada tanggal 28 April 2015, seluruh pengaduan konsumen sektor perbankan ditangani oleh OJK. Otoritas berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa eksternal, setelah penyelesaian sengketa secara internal tidak dapat dicapai mufakat. Setelah beroperasinya LAPSPI pada awal Januari 2016, maka secara berangsur angsur, pengaduan konsumen sektor perbankan mulai dialihkan ke LAPSPI.

Payung hukum utama atas terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Indonesia yang utama ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri”.

Kehadiran Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran penting bagi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Industri jasa keuangan merupakan industri yang mendasarkan pada unsur kepercayaan (trust). Perlindungan konsumen merupakan pendukung utama terwujudnya kepercayaan konsumen (trust) tersebut. Tanpa adanya kepercayaan konsumen dan masyarakat, industri jasa keuangan akan sulit untuk tumbuh dan berkembang

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh OJK, terdapat gap yang signifikan antara indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan di Indonesia. Dalam wawancaranya dengan Detik Finance tanggal 14 Juli 2018, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen – Bp. Tirta Segara menyatakan bahwa inklusi keuangan sebesar 67,82%, sementara indeks literasi keuangan sebesar 29,66%, Secara sederhana, hal tersebut dapat diartikan bahwa banyak masyarakat yang telah memanfaatkan layanan dan produk yang tersedia di lembaga jasa keuangan (inklusi keuangan) tetapi tanpa disertai pemahaman yang memadai tentang risiko dan karateristik produk dan/atau layanan yang telah dimanfaatkan tersebut (literasi keuangan).

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeliruan pemahaman, yang pada akhirnya akan mengakibatkan ketidakpuasan dari konsumen di kemudian hari. Pengaduan atau ungkapan ketidakpuasan

6

tersebut harus dapat dikelola dan diselesaikan dengan baik oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). PUJK dituntut untuk dapat menangani pengaduan yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan produk dan/atau jasa oleh konsumennya. Jika pengaduan tersebut tidak ditangani dengan baik, maka dapat menjadi perselisihan yang berujung menjadi sengketa. Sengketa yang tidak terselesaikan dengan tuntas tentunya akan menurunkan trust konsumen dan masyarakat terhadap industri keuangan.

Kehadiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK RI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan jo. POJK RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, semakin memperkuat keberadaan LAPS di sektor jasa keuangan, sebab melalui kedua POJK tersebut LAPS di sektor jasa keuangan wajib dibentuk demi menjembatani kepentingan konsumen dan industri keuangan yang seringkali berjalan tidak selaras. Melalui Pengumuman Nomor 2/D.7/2016 tanggal 20 Desember 2016, OJK telah mempublikasikan daftar LAPS di 6 (enam) sektor jasa keuangan yakni Pasar Modal; Asuransi; Dana Pensiun; Penjaminan; Pembiayaan, Pegadaian, dan Ventura; serta Perbankan. Di sektor perbankan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) telah hadir untuk memberikan solusi atas penyelesaian sengketa antara nasabah dengan industri perbankan, yang adil, cepat, murah dan efisien.

Sejak mulai beroperasi pada bulan Januari 2016, LAPSPI aktif menjadi sebuah lembaga penyelesaian sengketa yang berkontribusi memfasilitasi penyelesaian sengketa antara bank sebagai pelaku usaha jasa keuangan dan nasabahnya. Merujuk pada catatan OJK sepanjang tahun 2016/2017, pengaduan konsumen di sektor perbankan menempati urutan tertinggi dibandingkan sektor jasa keuangan lainnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi LAPSPI untuk dapat berperan sebagai lembaga yang mampu menjembatani kepentingan para pihak secara adil dan tidak memihak. Untuk membangun kepercayaan dari users, LAPSPI telah menciptakan core values, yakni trust, integrity, reputation, dan independence. Selain itu, pengejewantahan tata kelola lembaga yang baik menjadi sangat penting dalam perjalanan LAPSPI untuk menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Upaya mewujudkan tata kelola LAPSPI sebagai sebuah lembaga yang baik dapat dilakukan dengan berbagai cara, akan tetapi beberapa hal yang perlu mendapat concern utama ialah terkait dengan penyediaan struktur dan infrastruktur tata kelola lembaga yang memadai. Penyediaan struktur yang memadai dapat dinilai dari keberadaan SDM berkualitas yang mengelola LAPSPI, sedangkan yang termasuk bagian dari infrastruktur tata kelola LAPSPI salah satunya adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat.

Laporan Tahunan tahun buku 2018 dan Laporan Pengawasan oleh Badan Pengawas ini disusun dan disampaikan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) untuk mendapat persetujuan dari seluruh anggota yang hadir dalam Rapat Umum Anggota. Disamping itu dalam RUA ini juga disampaikan laporan Keuangan Audit tahun buku 2018 untuk mendapatkan pengesahan dari seluruh anggota yang hadir. Dalam RUA Tahunan ini juga akan dilaporkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019 yang sesuai dengan Anggaran Dasar LAPSPI telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Badan Pengawas.

7

BAB IIPROFIL LEMBAGA

A. DASAR HUKUM

Kehadiran Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran penting bagi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Industri jasa keuangan merupakan industri yang mendasarkan pada unsur kepercayaan (trust). Perlindungan konsumen merupakan pendukung utama terwujudnya kepercayaan konsumen (trust) tersebut. Tanpa adanya kepercayaan konsumen dan masyarakat, industri jasa keuangan akan sulit untuk tumbuh dan berkembang

Dasar Hukum Pendirian LAPSPI adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 29 UU Nomor 21 tahun 2011 mengamanatkan kepada OJK untuk:

a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;

b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan

c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

4. Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan tahun 2013-2027.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

B. SEJARAH PEMBENTUKAN

Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), diawali dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara 6 (enam) Asosiasi Perbankan, yakni Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS), Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (PERBINA) dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2014, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Anggaran Dasar pada tanggal 28 April 2015, bertempat di Kantor Otoritas Jasa

8

Keuangan (OJK), Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 25, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jalan Thamrin No.1, Jakarta Pusat.

Meskipun Nota Kesepahaman Bersama (MOU) diantara Asosiasi Perbankan tersebut telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2014, namun pembuatan Anggaran Dasar pendirian LAPSPI baru dilaksanakan pada tanggal 28 April 2015. Hal ini disebabkan karena pendirian lembaga baru ini akan menambah in-efisiensi, dimana biaya operasional lembaga akan menjadi tanggung jawab industri perbankan. Selain terkait in-efisiensi terdapat pandangan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan lebih relevan ditangani oleh OJK sebagai regulator. Dari pengalaman selama ini, sengketa antara nasabah dan bank telah difasilitasi oleh Bank Indonesia. Namun disisi lain, berdasarkan “best practices”, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) khususnya sektor keuangan, pada umumnya didirikan oleh industri keuangan dan pendanaan kegiatan operasional dibiayai oleh industri keuangan, yang pada dasarnya merupakan bagian dari pelayanan industri keuangan kepada nasabahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK berpendapat bahwa penyelesaian sengketa perbankan di luar pengadilan tetap dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dibentuk oleh asosiasi perbankan. Atas dasar kondisi yang demikian dan agar Nota Kesepahaman Bersama pendirian LAPSPI tersebut dapat segera diimplementasikan maka akhirnya LAPSPI dibentuk pada tanggal 28 April 2015 dengan sumber pendanaan kegiatan operasional LAPSPI sepenuhnya menjadi beban Industri Perbankan yang berasal dari iuran anggota asosiasi.

Anggaran Dasar LAPSPI dituangkan dalam akta no. 36 tanggal 28 April 2015 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn., dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia vide Surat Keputusan MENKUMHAM nomor AHU-0004902.AH.01.07 tahun 2015 tanggal 16 September 2015. Sesuai anggaran dasar tersebut, untuk pertama kalinya telah disetujui pengangkatan Pengurus dan Badan Pengawas LAPSPI. Untuk jabatan Ketua LAPSPI, telah diangkat Saudara Himawan Edhy Subiantoro, S.H., LL.M., AMRP, Sedangkan untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara masih kosong. Jabatan Sekretaris dan Bendahara telah dilengkapi pada tanggal 1 September 2015, yakni dengan diangkatnya Ir. Saifuddin Latief, M.M., sebagai sekretaris dan Dra. Nirwana Atta, MBA sebagai bendahara, sesuai Surat Keputusan Ketua LAPSPI, masing-masing nomor 03/LAPSPI/2015 dan nomor 04/LAPSPI/2015 tanggal 16 September 2015. Dengan demikian, susunan Pengurus LAPSPI secara lengkap adalah :

• Ketua : Himawan Edhy Subiantoro, S.H., LL.M., AMRP.• Sekretaris : Ir. Saifudin Latief, M.M.• Bendahara : Dra. Nirwana Atta, MBA.

Surat Keputusan Ketua LAPSPI tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) tahun buku 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2015. Selain hal tersebut untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar, untuk pertama kalinya telah ditetapkan susunan Badan Pengawas, sebagai berikut:

9

• Ketua : Sigit Pramono, mewakili PERBANAS• Anggota : Maryono, mewakili HIMBARA

Eko Budiwiyono, mewakili ASBANDAAgus Sudiarto, mewakili ASBISINDOKemal A. Stamboel, mewakili PERBINAJoko Suyanto, mewakili PERBARINDO

Kemudian telah dilaksanakan perubahan susunan Badan Pengawas dari unsur PERBANAS, ASBANDA dan PERBINA, sehingga susunan Badan Pengawas saat ini menjadi sebagai berikut:

• Ketua : Fransiska Oei, mewakili PERBANAS• Anggota : Maryono, mewakili HIMBARA

Kresno Sediarsi, mewakili ASBANDAToni Eko Boy Subari, mewakili ASBISINDODaniel Rembeth, mewakili PERBINAJoko Suyanto, mewakili PERBARINDO

Kegiatan LAPSPI telah didukung dengan Izin Domisili yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan nomor 235/27.1BU.1/31.74.02.1003/071.562/e/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang berlaku sampai dengan tanggal 15 September 2019. LAPSPI juga telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) no.74.120.054.7-011.000 dari Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan RI.

Sesuai POJK No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, LAPSPI telah dievaluasi oleh Tim Penilai OJK pada tanggal 21 Oktober 2015 dan telah memenuhi persyaratan sebagai LAPS yang terdaftar di OJK vide surat OJK No. No. S-7/EP.1/2015 tanggal 21 Desember 2015. Selanjutnya untuk memenuhi aspek publisitas, OJK telah mengumumkan secara resmi kepada masyarakat sesuai Pengumunan Nomor Peng-1/D.07/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Dengan demikian kelembagaan LAPSPI telah memenuhi aspek Legalitas yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

C. LAPS SEKTOR JASA KEUANGAN DAN LAPSPI

OJK telah menetapkan 6 (enam) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) untuk masing-masing sektor jasa keuangan yang termuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang ditetapkan oleh OJK. Enam lembaga tersebut adalah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk sektor asuransi, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk sektor pasar modal, Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk sektor dana pensiun, Lembaga Aternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk sektor perbankan, Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI) untuk sektor penjaminan, dan Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian dan Ventura (BMPPVI) untuk sektor Pembiayaan, Pegadaian dan Modal Ventura.

10

Salah satu upaya untuk dapat mengoptimalisasikan penggunaan LAPS adalah dengan menjadikan LAPS sebagai wadah penyelesaian sengketa yang kredible dan terpercaya serta telah menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan, yaitu aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektivitas.

Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaikan Sengketa yang menangani sengketa di bidang perbankan, LAPSPI telah menegaskan fungsinya sebagai berikut :

1. Merupakan forum alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang fair dan independen;

2. Merupakan forum penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dan “kelestarian hubungan jangka panjang” para pihak.

D. VISI, MISI DAN NILAI INTI LEMBAGA (CORE VALUES)

1. Visi dan Misi

Visi ialah suatu pemikiran jauh kedepan tentang sebuah lembaga ataupun perusahaan. Visi dapat juga diartikan sebagai tujuan jangka panjang dan cara apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan atau lembaga. Sedangkan Misi ialah sebuah keinginan yang harus dicapai oleh perusahaan atau lembaga dalam usaha untuk mewujudkan visi tersebut. Suatu alasan dan tujuan mengapa perusahaan atau lembaga itu dibuat merupakan arti dari Misi perusahaan. Misi sangat penting dalam memberikan arah dan batasan-batasan dalam proses pencapain tujuan.

Di era globalisasi dimana produk dan layanan jasa keuangan sudah semakin kompleks, perlindungan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan memegang peranan penting dalam mewujudkan keseimbangan antara lembaga jasa keuangan yang tumbuh secara stabil dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan, yang murah, cepat, adil dan efisien. Kebijakan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yakni penyelesaian pengaduan konsumen oleh lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution) dan penyelesaian sengketa diluar lembaga jasa keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan (External Dispute Resolution).

Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang layanan penyelesaian sengketa konsumen, LAPSPI melaksanakan perannya dalam membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan diluar Pengadilan, yang merupakan bagian dari pelaksanaan peran sosial kepada masyarakat secara luas. Program layanan penyelesaian sengketa secara keseluruhan dituangkan dalam Cetak Biru (Blue Print) LAPSPI 5 tahun (2016-2021), dengan Visi dan Misi sebagai berikut:

11

VISI:

Menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang profesional, adil, terpercaya, dan pilihan utama nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa.

MISI:

a. Memberikan pelayanan alternatif penyelesaian sengketa yang adil, cepat, murah, dan efisien;

b. Menyediakan skema layanan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen;

c. Menyediakan tenaga Mediator, Adjudikator, dan Arbiter yang kompeten, kredibel, dan memiliki integritas;

d. Melaksanakan tata kelola Lembaga berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness);

e. Mendorong industri perbankan dan masyarakat menggunakan LAPSPI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang utama.

2. Nilai Inti Lembaga (Core Values)

Core values atau nilai inti lembaga, dimaksudkan untuk membentuk perilaku dan karakter kerja yang selaras dengan strategi lembaga lembaga. Core values yang terinternalisasi dengan baik akan menjadi pilar utama dalam pembentukan budaya organisasi yang kuat. Ketika core values sudah menjadi pilar utama budaya organisasi, maka dia akan mempersatukan cara kerja seluruh insan dalam lembaga untuk secara solid merealisasikan tujuan dan visi lembaga.

Core values mendefinisikan budaya lembaga untuk digunakan oleh semua pegawai dalam pencapaian kinerja terbaik secara konsisten. Core values harus diimplementasikan ke dalam tata kelola agar bisa menjadi bahasa tindakan. Bila core values sudah dipahami oleh pegawai dalam bahasa tindakan, maka tinggal menciptakan perilaku kerja berdasarkan core values tersebut. Penciptaan perilaku kerja berdasarkan core values harus melalui proses penanaman core values ke dalam mental, jiwa, emosi, dan pikiran. Diperlukan doktrin yang kuat agar core values diterima oleh akal sehat. Bila secara akal sehat core values sudah masuk ke dalam hati nurani, dan sudah terpola di dalam pikiran bahwa sadar, maka core values akan bertransformasi menjadi perilaku kerja. Kondisi ini menciptakan budaya kerja yang sesuai dengan core values lembaga.

Internalisasi core values perusahaan bertujuan untuk membangun budaya positif yang kuat. Core values sudah dipilih dan diperhitungkan dengan sebaik mungkin, untuk mendorong strategi perusahaan agar mudah dieksekusi dengan perilaku dan tindakan sesuai core values. Core values adalah bagian dari strategi untuk memberdayakan dan mengoptimalkan potensi pegawai. Perusahaan harus mampu merubah core values dari bahasa slogan menjadi bahasa perilaku. Dalam hal ini, moralitas dan etika menjadi fondasi untuk memaknai core values. Bila

12

moralitas dan etika sudah kuat, maka integritas pribadi akan tumbuh untuk menjalankan core values dengan sepenuh hati. Akhirnya, Core Values mampu mendorong pegawai untuk memiliki etos kerja sesuai nilai-nilai tersebut.

LAPSPI telah menetapkan Core Values (Nilai Inti) sebagai nilai-nilai inti lembaga, yang harus dihayati dan diinternalisasikan untuk membentuk perilaku dan karakter kerja serta budaya organisasi yang kuat dan selaras dengan strategi lembaga. Core Values/Nilai Inti LAPSPI sebagai berikut :

1. TRUST

Membangun keyakinan dari para stakeholder berdasarkan harapan yang baik dari proses yang berkualitas.

2. INTEGRITY

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan kode etik profesi

3. REPUTABLE

Berkomitmen tinggi untuk mendapatkan nama baik dengan berdasarkan kepada kompetensi terbaik.

4. INDEPENDENCY

Bertindak mandiri dan tunduk kepada hal yang benar secara hukum maupun secara moral.

Core Values/Nilai Budaya tersebut diterjemahkan kedalam 9 (sembilan) perilaku utama, sebagai berikut:

Gambar 1.1Core Values LAPSPI

13

1. TRUST : • Amanah dan memenuhi harapan yang baik• Senantiasa mengutamakan karya yang

berkualitas2. INTEGRITY : • Bertindak konsisten sesuai aturan, kebijakan,

prosedur dan Kode Etik Lembaga3. REPUTABLE : • Memiliki Mediator, Adjudikator dan Aribter yang

profesional;• Menjalankan proses yang cepat, murah, efektif

dan efisien secara konsisten;• Memberikan keputusan yang netral/ imparsial,

rasional, dan adil;• Melaksanakan Tata kelola yang baik.

4. INDEPENDENCY : • Bebas dari intervensi pihak lain;• Bebas dari Benturan Kepentingan

ORGAN DAN KELENGKAPAN STRUKTUR ORGANISASI

Organ LAPSPI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar LAPSPI, terdiri dari :

• Rapat Umum Anggota (RUA), • Badan Pengawas, dan • Pengurus.

1. Rapat Umum Anggota (RUA)

RUA merupakan organ yang memiliki kekuasaan tertinggi. Keanggotaan LAPSPI sampai dengan bulan Desember 2018 berjumlah 141 anggota, yang terdiri dari seluruh Bank Umum/Syariah (termasuk Bank Asing dan Joint Venture) dan Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Untuk anggota yang berasal dari Bank Umum Konvensional/Bank Syariah yang seluruhnya jumlahnya 116 anggota, masing-masing memiliki 1 hak suara atau total 116 hak suara. Sementara BPR/BPR Syariah yang jumlahnya lebih dari 1600 bank memiliki 25 hak suara yang direpresentasikan melalui perwakilan yang terdiri dari 1 DPP dan 24 DPD PERBARINDO seluruh Indonesia.

Sesuai dengan Anggaran Dasar LAPSPI pasal 6 ayat 2, bahwa setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor Perbankan yang telah memiliki ijin usaha Perbankan, secara otomatis menjadi anggota Perkumpulan dan akan dicatat dalam Daftar Anggota. Atas dasar ketentuan tersebut, LAPSPI telah mencatat keanggotaan Bank diseluruh Indonesia dengan menerbitkan Nomor Sertifikat Keanggotaan LAPSPI. Bagi anggota yang telah membayar iuran keanggotaan, LAPSPI telah menyampaikan Nomor Sertifikat Keanggotaan melalui Customer Care Division Kantor Pusat bank masing-masing. Sementara bagi anggota yang belum membayar iuran keanggotaan belum dapat diterbitkan Nomor Sertifikat Keanggotaannya.

14

2. Badan Pengawas

Susunan Badan Pengawas LAPSPI sesuai Keputusan Rapat Umum Anggota tanggal 25 Oktober 2016, yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) nomor 1 tanggal 2 Februari 2017, sebagai berikut :

• Fransiska Oei – PERBANAS, sebagai Ketua,• Maryono – HIMBARA, sebagai Anggota,• Kresno Sediarsi – ASBANDA, sebagai Anggota,• Agus Sudiarto – ASBISINDO, sebagai Anggota,• Kemal A. Stamboel – PERBINA, sebagai Anggota,• Joko Suyanto – PERBARINDO, sebagai Anggota.

Kemudian telah dilaksanakan perubahan susunan Badan Pengawas dari unsur ASBISINDO dan PERBINA, sehingga susunan Badan Pengawas saat ini menjadi sebagai berikut:

• Fransiska Oei – PERBANAS, sebagai Ketua,• Maryono – HIMBARA, sebagai Anggota,• Kresno Sediarsi – ASBANDA, sebagai Anggota,• Toni Eko Boy Subari – ASBISINDO, sebagai Anggota,• Daniel Rembeth – PERBINA, sebagai Anggota,• Joko Suyanto – PERBARINDO, sebagai Anggota

3. Pengurus

Sesuai pasal 14 Anggaran Dasar LAPSPI, Pengurus paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang atau lebih Sekretaris, dan 1 (satu) orang atau lebih Bendahara. Pengurus LAPSPI periode 2015 – 2019 sebagai berikut :

• Ketua : Himawan E. Subiantoro, SH, LLM, AMRP.• Sekretaris : Ir. Saifuddin Latief, MM.• Bendahara : Dra. Nirwana Atta, MBA.

Pelaksana Harian

Sesuai dengan best practice, struktur organisasi dalam badan hukum perkumpulan juga dilengkapi dengan Pelaksana Harian yang bertugas untuk mengelola operasional harian perkumpulan atau yang disebut dengan Direktur Eksekutif. Direktur Eksektutif ini dibantu oleh Case Manager dan tenaga Sekretaris (atau yang dalam Pengadilan Umum disebut sebagai Panitera) untuk mengolah semua sengketa yang diajukan ke LAPSPI.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Case Manager adalah untuk :

• Melakukan analisa apakah sengketa yang masuk merupakan sengketa bidang perbankan

15

atau terkait dengan perbankan• Apakah sudah dilakukan penyelesaian secara internal dengan perbankan (Internal Dispute

Resolution)• Apakah belum diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri

Jika memenuhi syarat maka selanjutnya permohonan tersebut diajukan kepada Pengurus untuk ditindaklanjuti.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab sekretaris sidang adalah :

• Membantu Mediator atau Arbiter dalam mempersiapkan Perjanjian Mediasi / Arbitrase para pihak,

• Mengatur jadwal sidang dan mengundang para pihak • Membuatkan Berita Acara Sidang • Menyiapkan Kesepakatan Perdamaian dan Putusan Majelis Arbitrase• Dll yang terkait dengan sidang sengketa yang ditangani.

Apabila dianalogikan dengan tugas dan tanggung jawab di acara litigasi pengadilan, maka sekretaris sidang LAPSPI ini mirip atau sama dengan tugas dan tanggung jawab Panitera.

LAPSPI saat ini telah merekrut 3 (tiga) orang tenaga sekretaris, yang terdiri dari 1 (satu) orang pengacara dan 2 (dua) orang mantan Panitera Pengadilan Negeri. Ketiganya direkrut secara Ad Hoc, dimana mereka baru akan bekerja apabila terdapat kasus adjudikasi atau arbitrase yang masuk ke LAPSPI.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi LAPSPI tahun 2018 tidak mengalami perubahan, yakni terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merangkap sebagai Direktur Eksekutif, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Bendahara – masing masing merangkap sebagai mediator, serta 1 (satu) orang Case Manager. Diluar Struktur Organisasi tersebut LAPSPI juga didukung oleh sejumlah Mediator dan Arbiter yang berlatar belakang praktisi perbankan, akademisi, pengacara serta mantan Hakim Agung. Struktur Organisasi LAPSPI adalah sebagai berikut :

16

1) Meditor, Ajudikator dan Arbiter (MAA)

Mengingat fungsi Mediator, Ajudikator dan Arbiter sangat penting, maka penetapannya dilakukan dengan memperhatikan pengalaman dan expertise yang bersangkutan di bidang perbankan. Pengurus telah merekrut beberapa Arbiter berpengalaman yang terdiri dari akademisi, mantan hakim agung dan calon yang berasal dari praktisi senior dari kalangan industri perbankan dan pengacara. Pengurus juga telah merekrut tenaga Mediator yang berasal dari kalangan perbankan, yang telah mengikuti sertifikasi dari Pusat Mediasi Nasional (PMN).

Arbiter dan Mediator yang direkrut Pengurus, telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas, vide Risalah Rapat Badan Pengawas tanggal 13 Januari 2017, yang dituangkan dalam Risalah Rapat tanggal 18 Januari 2017. Daftar Arbiter dan Mediator tetap LAPSPI, terlampir.

Untuk memenuhi penilaian OJK terhadap keberadaan Mediator LAPSPI di daerah, maka Pengurus telah menambah 5 (lima) Mediator yang berasal dari kalangan akademisi dan praktisi perbankan, yakni masing-masing dosen dari Fakultas Hukum UNDIP, Fakultas Hukum UNSOED, dan Fakultas Hukum Hukum UGM, Direktur Eksekutif Pusat Mediasi Nasional, dan Mantan Kepala Hukum bank swasta nasional. Calon Mediator tersebut sebelumnya telah dilakukan penilaian oleh Pengurus, khususnya terhadap rekam jejak yang bersangkutan, dan semuanya dinilai telah memenuhi persyaratan, baik dari sisi kompetensi maupun administrasi, untuk diusulkan kepada Badan Pengawas

17

2) Komite Kehormatan

Sesuai dengan Anggaran Dasar LAPSPI pasal 22 ayat 2, Badan Pengawas dapat membentuk Komite Kehormatan atau komite lainnya. Komite kehormatan ini adalah untuk menangani pelanggaran terkait kode etik yang dilakukan oleh Mediator atau Arbiter.

Sesuai persyaratan yang diminta oleh OJK vide surat OJK No. S-2/EP.1/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Hasil Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, LAPSPI wajib memiliki Komite Kehormatan yang terdiri dari beberapa bankir senior yang telah teruji integritasnya. Untuk memenuhi ketentuan tersebut Badan Pengawas sedang memproses usulan Pengurus terhadap calon Anggota Komite Kehormatan sebagai berikut:

• Dr. Kusumaningtuti S. Soetiono, SH. LLM

• Dr. Yunus Husein, SH. LLM

• Pradjoto, SH.MA

• Drs. Mas Ahmad Daniri, M.Ec

Selain adanya Anggota Komite Kehormatan, Pengurus juga melakukan mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran kode etik, yakni dengan melakukan screening secara ketat terhadap calon Mediator atau Arbiter yang akan menangani kasus berdasarkan ketentuan dalam Kode Etik LAPSPI. Mengingat jumlah ideal Komite Kehormatan adalah ganjil, maka saat ini Badan Pengawas masih mencari kandidat lain sehingga kepada keempat calon yang telah bersedia tersebut belum diterbitkan Surat Keputusan Pengakatan oleh Badan Pengawas.

E. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

a. Peraturan & Prosedur Mediasi, Adjudikasi & Arbitrase

Pada awal beroperasinya LAPSPI, Peraturan & Prosedur (PP) mengenai Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase telah diterbitkan melalui SK Pengurus LAPSPI No. 07, 08 dan 09 tanggal 30 September 2015. Pembuatan PP tersebut didasarkan kepada “benchmarking” peraturan beracara dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sudah dulu ada terlebih dahulu, seperti BANI, BMAI dan BAPMI. Setelah diterapkan selama 1 (satu) tahun dalam menangani kasus mediasi, ternyata terdapat beberapa prinsip dalam PP LAPSPI yang perlu direview, karena posisi sengketa terhadap produk perbankan memiliki perbedaan dibandingkan dengan sengketa asuransi, pasar modal maupun sengketa di bidang konstruksi yang banyak ditangani oleh BANI. Keinginan untuk mereview PP tersebut dipicu juga oleh adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur mengenai kewajiban bagi hakim untuk menawarkan mediasi dalam setiap tahap peradilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, draft hasil review atas ketiga PP Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase tersebut kemudian dibahas bersama-sama dengan Komisi Hukum PERBANAS, dengan

18

Pengarah Ibu DR. Susanti Adi Nugroho SH. MH, mantan Hakim Agung yang telah bergabung sebagai arbiter LAPSPI. Setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Hukum Perbanas dan Ibu DR. Susanti Adi Nugroho SH. MH, sebagai Pengarah, maka draft ketiga PP tersebut kemudian dipresentasikan kepada Badan Pengawas LAPSPI dan telah mendapatkan persetujuannya pada Rapat Badan Pengawas pada tanggal 27 April 2017. Dengan demikian proses perubahan dan penerapan PP Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrasi yang baru tersebut telah memenuhi aspek tata kelola sesuai dengan Ketentuan Tata Cara Pembuatan Peraturan vide SK Pengurus Nomor 20/LAPSPI-PER/2015 tentang tata cara pembentukan Peraturan dan Ketentuan. Berikut adalah tabel Peraturan & Prosedur yang berlaku di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

No Judul Peraturan dan ProsedurLama (tgl 30 Sept. 2015) Baru (tgl. 27 April 2017)

1 Mediasi No. 07 No. 012 Adjudikasi No. 08 No. 023 Arbitrase No. 09 No. 03

Ketiga PP tersebut sampai saat ini masih relevan dan berlaku.

b. Kebijakan Formula Pricing Biaya Sengketa untuk Layanan Komersial

Kebijakan baru yang dirumuskan pada tahun 2018 adalah yang terkait dengan formula pricing atas biaya sengketa baik untuk layanan komersial mediasi dan arbitrase.

Setelah melalui beberapa pengalaman dalam permohonan layanan komersial, atas pertanyaan dari beberapa pemohon dan juga dari internal SDM LAPSPI (Mediator, Arbiter dan Sekretaris), Pengurus telah me-reviu pola dan formula penetapan biaya sengketa untuk layanan komersial.

Adapun pertimbangannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam suatu proses, ada beberapa pihak profesional yang terlibat yaitu Mediator, Adjudikator dan Arbiter (MAA). MAA ini merupakan ujung tombak yang dapat memberikan persepsi terhadap kredibilitas LAPSPI.

2. Terdapat SDM pendukung yaitu Sekretaris yang fungsinya cukup vital karena tugasnya adalah seperti Panitera yang fungsinya ikut mensukseskan jalannya persidangan. Seorang Sekretaris sidang harus memahami proses beracara di sidang non litigasi dan mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan dan membantu Mediator dan Majelis Arbiter dalam menyelesaikan sengketa yang masuk. Sekretaris ini harus orang yang berpengalaman (profesional)

3. Terdapat alokasi pembagian biaya antara lembaga (LAPSPI) sebagai pengelola sengketa dengan SDM yang melaksanakan sidang. Alokasi ini harus adil dan memperhatikan profesionalitas dari SDM ybs dan kompleksitas sengketa yang ditangani (prinsip Internally Fair)

19

4. Efisiensi biaya dibandingkan dengan LAPS yang lain (harus kompetitif dan meringankan bagi Pemohon dan Termohon (prinsip Externally Competitive).

Setelah memperbandingkan dengan biaya yang diterapkan di lembaga lain (contoh : BANI, BAPMI dan BMAI), Pengurus kemudian menetapkan rumusan yang memenuhi prinsip : Internally Fair and Externally Competitive. Prinsip ini mengandung arti sebagai berikut :

1. Dalam formula biaya sengketa LAPSPI, telah memperhatikan dan meng-apresiasi profesionalitas SDM Pendukung (MAA & Sekretaris) yang berimbang dengan kepentingan LAPSPI untuk menjaga integritas dan kelangsungan operasional LAPSPI.

2. Biaya sengketa LAPSPI relatif lebih murah dibandingkan dengan LAPS lainnya, sehingga dapat menarik para pihak yang bersengketa untuk mau menyelesaikan sengketanya di LAPSPI.

3. Rumusan biaya dimaksud dapat mendorong minat profesional untuk mempromosikan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (market creation).

4. Rumusan tersebut telah mengadopsi pola sengketa yang diselesaikan melalui Arb – Med – Arb; artinya permohonan sengketa yang diajukan melalui Arbitrase tetap dapat diputus dalam suatu mediasi yang memiliki kekuatan hukum cukup. Hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Biaya yang dihitung pada waktu permohonan Arbitrase menjadi berkurang, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan, Apabila mediasi tidak dapat dicapai dalam proses ini, para pihak tetap lanjut ke sidang arbitrase.

Biaya Sengketa terlampir

F. RUANG KANTOR, SARANA DAN INVENTARIS KANTOR.

1. Ruang Kantor

Ruang kantor LAPSPI berada di Griya Perbanas, Lt. 2 Jl. Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, seluas 28.80 m2 dengan status sewa berdasarkan Perjanjian Sewa ke Yayasan Perbanas No. 17/SEWA/YP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017. Masa sewa dimaksud adalah 2 (dua) tahun berlaku sampai dengan bulan 15 September 2019.

2. Sarana

Sampai dengan tahun ke-tiga, LAPSPI masih belum memiliki kelengkapan sarana kantor yang memadai. Sarana yang dimiliki sebagian masih menyewa/meminjam dari Yayasan Perbanas dan bank anggota. Berikut adalah daftar fasilitas dan sarana yang dipakai oleh LAPSPI :

a. Pinjaman dari Pihak Ketiga

Nama Barang Milik/Tahun dipinjam1. 1 unit meja kayu warna coklat Yayasan Perbanas/20152. 1 unit AC “Panasonic 1,5 PK” Yayasan Perbanas/2015

20

3. 1 unit White Board 1,5 x 2,5 Yayasan Perbanas/20154. 1 unit pesawat telpon “Panasonic” Yayasan Perbanas/20155. 4 unit meja kerja warna coklat Bank Mandiri/20156. 6 unit kursi kerja Bank Mandiri/20157. 1 unit meja bundar Bank Mandiri/20158. 4 unit laci meja kantor abu-abu Bank Mandiri/2015

b. Inventaris Kantor Milik Sendiri

No Nama Barang Milik/Tahun Pengadaan1. 1 unit Laptop “Lenovo Yoga 500” LAPSPI/20162. 1 unit Printer “Epson Color L220” LAPSPI/20163. 2 (dua) buah Filling Cabinet “Lion” LAPSPI/20164. Papan nama LAPSPI (Acrylic) LAPSPI/20175. 1 unit Printer “Epson Color WF-100” LAPSPI/20176. 1 unit Laptop “HP Envy” LAPSPI/20177. 1 unit Laptop “MacBook Air” LAPSPI/20188. 1 unit Printer “Epson Color L655” LAPSPI/20189. 1 unit Mesin Penghancur Kertas LAPSPI/201810. 1 unit pesawat telpon “Panasonic” LAPSPI/2018

G. SITUS WEB (WEBSITE) & LOGO

1. Situs Web (Website)

Untuk mendukung sosialisasi dan komunikasi dengan stakeholders atau masyarakat, Pengurus senantiasa menyempurnakan situs web LAPSPI. Penyempurnaan tersebut meliputi tampilan layout maupun kontennya. Situs web (Website) ini akan terus dipelihara dan dikelola sendiri oleh Pengurus supaya tidak membebani anggaran, walaupun dari sisi efektifitasnya akan jauh lebih baik apabila dikelola oleh 1 orang pegawai tetap yang ditugasi sebagai admin website. Situs web LAPSPI selain dirancang sebagai tempat untuk menggali informasi mengenai LAPSPI, juga untuk dapat menerima pengaduan dari daerah, sehingga memudahkan aksesibilitas konsumen perbankan. Adapun alamat situs web dimaksud adalah : www.lapspi.org.

2. Logo

Logo LAPSPI masih memiliki desain dan tulisan yang sama sejak lembaga didirikan pada tahun 2015, namun tulisan lebih diperbesar supaya tidak terlalu kurus. Logo tersebut menggambarkan makna sebagaimana filosofi hubungan antara nasabah dengan bank. Hubungan nasabah dan bank adalah hubungan kepercayaan yang didasari pada tujuan bersama yang saling menguatkan.

21

Logo LAPSPI terdiri dari 2 (dua) lingkaran berbeda warna yang berujung runcing dan saling berhadapan terbalik dan diikuti dengan nama akronim lembaga yang dibawahnya dituliskan kepanjangan nama akronimi tersebut sebagai berikut :

Logo tersebut mengandung makna dan arti sebagai berikut :

• Gambar logo berupa anak mata rantai sepeda yang saling terkait. Filosofi yang mendasari adalah bahwa antara pihak bank dan nasabah adalah pihak yang saling terkait yang memiliki tujuan bersama. Walaupun demikian, kedua anak rantai sepeda tersebut memiliki kepentingan yang berbeda yang digambarkan dengan bentuk yang saling terbalik dan warna yang berbeda.

• Warna biru menggambarkan kepercayaan, keyakinan, keseriusan, efisien dan professional. Adapun warna kuning menggambarkan suasana kebahagiaan, optimisme dan persahabatan. Kedua warna tersebut mencerminkan suasana kejiwaan para pihak yang berlandaskan kepercayaan dan keyakinan untuk dapat mencari penyelesaian berdasarkan persahabatan dan proses yang efisien.

22

BAB III KEUANGAN

A. LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN 2018

1. Opini Kantor Akuntan Publik (KAP).

Berdasarkan rapat Badan Pengawas Triwulan I/2019 pada tanggal 25 Januari 2019, ditetapkan KAP Djoko, Sidik & Indra untuk melakukan audit laporan keuangan LAPSPI tahun 2018.

KAP telah melakukan audit atas laporan keuangan tahun 2018 serta laporan pendapatan, beban dan perubahan asset, laporan perubahan asset bersih dan laporan arus kas serta memberikan hasil Laporan Keuangan Audited vide laporan No.: 00040/2.0959/AU.2/11/1275-1/1/IV/2019 tanggal 15 April 2019, dengan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

2. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan tahun 2018 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) atas dasar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia tergolong entitas yang masuk kategori ETAP. Karakteristik dari ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose statement) bagi pengguna eksternal. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, dan bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi .

Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual. Aset disusun dengan dasar harga perolehan. Laporan arus kas menyajikan perubahan kas dan setara kas dari kegiatan operasi lembaga dengan menggunakan metode langsung. Angka dan transaksi dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah. Lembaga mengakui ketentuan mengenai Imbalan Masa Kerja Pegawai (IMK) yang harus dicadangkan sesuai SAK ETAP dan UU Ketenagakerjaan serta PP No.46 Tahun 2015, namun belum mencadangkan biaya untuk IMK tersebut karena LAPSPI belum mempekerjakan pegawai sebagaimana kriteria pada ketentuan IMK.

23

3. Ihktisar Kebijakan Akuntansi

Meliputi beberapa informasi tentang kebijakan akuntansi signifikan tahun 2018, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Total Aset sebesar Rp.2.310.471.773,- meningkat sebesar 22,43% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp.1.887.186.588,-

2) Rincian Laporan Keuangan tahun 2018 dapat dijabarkan sbb :

a. Aset, terdiri dari:

• Kas & setara Kas terdiri dari kas dan bank sebesar Rp.1.514.077.899,-

• Piutang iuran anggota sebesar Rp.713.606.000,- Jumlah ini merupakan akumulasi piutang iuran tahun 2015/2016, 2017 dan 2018 yang belum diselesaikan oleh 44 bank anggota. Berdasarkan tingkat ketertagihan iuran, setiap tahun rata-rata sebesar 87% dari total anggaran iuran sebesar Rp.1.895.200.000,- per tahun.

Khusus untuk piutang yang dipastikan tidak dapat tertagih akibat dari adanya bank anggota yang merger, diakuisi, dan bank berhenti beroperasi, akan diusulkan untuk kebijakan penyelesaiannya kepada Badan Pengawas LAPSPI pada tahun 2019.

• Aset Tetap sebesar Rp. 41.537.874,-

• Biaya yang dibayar dimuka sebesar Rp.41.250.000,- merupakan biaya sewa ruang kantor LAPSPI untuk periode Januari 2019 sampai dengan September 2019 (9 bulan) yang telah dibayar pada bulan Oktober 2018.

24

b. Liabilities, terdiri dari :

• Kewajiban terdiri dari Biaya Yang Masih Harus Dibayar dan kewajiban utang pajak.

• Biaya Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp.18.880.740,- merupakan biaya yang akan diselesaikan pada tahun 2019 berupa biaya akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan LAPSPI tahun 2018. Utang pajak yang terdiri dari biaya pajak penghasilan PPh.Pasal 21 atas pembayaran penghasilan pegawai LAPSPI dan pajak penghasilan mediator yang dipotong dan disetorkan LAPSPI periode bulan Desember 2018 sesuai ketentuan tarif yang berlaku, telah diselesaikan pada bulan Januari 2019.

c. Aset tetap

Aset tetap LAPSPI terdiri dari peralatan kantor berupa laptop, printer, lemari file. Asset tetap dinyatakan dalam harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap telah disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset, yakni 25%.

d. Sewa

Sesuai Perjanjian sewa ruangan kantor antara LAPSPI dengan Yayasan Perbanas No.: 17/SEWA/YP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 efektif sejak bulan Oktober 2017, LAPSPI mulai dibebani biaya sewa sebesar Rp.55.000.000,- per tahun (termasuk pajak) oleh Yayasan Perbanas atas penggunaan ruangan kantor LAPSPI dengan luas 28,80 m2, di gedung Griya Perbanas lantai 2, Jalan Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan 12940. Sampai dengan akhir tahun 2018 LAPSPI telah membayar sewa untuk selama dua tahun, yakni sampai dengan bulan September 2019.

e. Perpajakan

Berkenaan dengan fungsi tugas dan kegiatan layanan yang dilakukan, LAPSPI melakukan perhitungan dan penyelesaian pembayaran kewajiban serta pelaporan atas seluruh pajak yang terkait penghasilan dan transaksi periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Sesuai ketentuan, pajak terkait yang dibayar dan dilaporkan oleh LAPSPI terdiri dari:

• Pajak penghasilan pasal 21

Lembaga menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan tunjangan pengurus dan karyawan.

• Pajak Penghasilan pasal 23

Lembaga memungut, menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 23 atas transaksi yang berkaitan dengan jasa di LAPSPI.

25

• Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2

Lembaga memungut, menghitung dan melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas transaksi yang berkaitan dengan sewa pada pihak ketiga.

• Lembaga menghitung dan melaporkan pendapatan atas transaksi dengan jumlah bruto tertentu sebesar 1% sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PP No. 46 tahun 2013.

f. Segmen Layanan kepada Para Pihak

Sejalan dengan rencana kerja dan blueprint LAPSPI periode 2016 – 2021, sejak tahun 2017 LAPSPI telah merambah pada layanan komersial, baik mediasi maupun arbitrase. Walaupun demikian, sampai dengan saat ini realisasi layanan yang diberikan LAPSPI masih dominan pada fasilitasi mediasi kategori probono, dengan sumber dana untuk membiayai penyelenggaraan operasional layanan LAPSPI ini berasal dari iuran bank anggota.

B. AKTIVITAS KEUANGAN

1. Sumber Dana

Sebagaimana telah diatur didalam Anggaran Dasar pasal 7 ayat 3.a perihal Hak dan Kewajiban Anggota, ditetapkan bahwa setiap anggota berkewajiban membayar kewajiban keuangan anggota yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus dengan persetujuan Badan Pengawas. Sedangkan sesuai pasal 25 ayat 1 perihal Kekayaan dan Tanggung jawab Perkumpulan, ditetapkan bahwa Kekayaan Perkumpulan terdiri atas dana milik Perkumpulan dan kekayaan lain yang diperoleh dengan sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada iuran Anggota, hibah dan penerimaan sah dan tidak mengikat lainnya. Sejalan dengan ketetapan tersebut, maka sumber pendanaan LAPSPI mencakup:

• Iuran tetap Anggota LAPSPI;

• Hibah;

• Penerimaan yang sah dan tidak mengikat lainnya.

1) Iuran tetap Bank Anggota

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja & Anggaran (RKA) LAPSPI tahun 2018, anggaran iuran anggota tahun 2018 masih mengikuti pola sebagaimana ditetapkan pada awal berdirinya LAPSPI, yang kemudian ditetapkan kembali berdasarkan pada keputusan rapat Badan Pengawas LAPSPI Triwulan IV/2017 pada tanggal 21 November 2017 dengan total sebesar Rp.1.895.200.000,- Namun demikian, realisasi penerimaan iuran dari Bank anggota belum sepenuhnya dilunasi pada setiap akhir tahun anggaran; sebagaimana realisasi setoran iuran anggota tahun 2018 sebesar 87% dari anggaran.

26

Sampai dengan Desember 2018, piutang iuran anggota tercatat sebesar Rp.713.606.000,- Jumlah piutang iuran tersebut merupakan akumulasi dari sisa piutang iuran tahun 2015/2016 sebesar Rp. 244.800.000,- tahun 2017 sebesar Rp. 482.200.000,- dan tahun 2018 sebesar Rp.713.606.000,- dari 44 bank anggota.

Jumlah bank anggota berdasarkan asosiasi yang belum memenuhi kewajiban iuran per 31 Desember 2018, adalah sebagai berikut:

• PERBANAS : 19 bank

• ASBANDA : 13 bank

• ASBISINDO : 6 bank

• PERBINA : 6 bank

Anggota Himbara dan Perbarindo seluruhnya telah membayar iuran setiap tahun anggaran.

Di bawah ini merupakan diagram kepatuhan dari Bank Anggota dalam memenuhi kewajiban iuran pada Tahun 2017 dan 2018 di bawah ini :

Terdapat penurunan jumlah iuran di kelompok BUKU IV, karena pada tahun 2018, jumlah bank anggota dari kelompok BUKU IV, yang semula 4 (bank) menjadi 5 (lima) bank. Dengan demikian, karena pembaginya bertambah besar, jumlah iuran yang harus dibayar oleh Bank kelompok BUKU IV turun dari Rp. 169.800.000 menjadi Rp. 127.000.000,-.

Sesuai arahan Rapat Badan Pengawas, Pengurus diminta untuk terus mengingatkan bank anggota terkait pemenuhan kewajiban iurannya. Terhadap kewajiban iuran bank anggota yang belum dibayarkan tersebut, telah dicatat dalam Piutang Iuran Bank Anggota yang

27

dikelompokkan ke dalam 2 mata anggaran yaitu : i) yang aging-nya lebih dari 1 tahun dan ii) yang aging-nya baru 1 tahun.

Daftar bank anggota tahun 2018 berdasarkan Asosiasi disampaikan pada lampiran.

2) Hibah

Sebagaimana disampaikan di depan, OJK telah membantu operasional LAPSPI baik yang terkait dengan kegiatan sosialisasi ataupun penyediaan ruang rapat dan penggantian biaya sidang.

Di tahun 2017, OJK telah memberikan hibah atau disebut dengan Bantuan Dana Operasional (BDO) sebesar Rp. 36.556.918,-.

Sedangkan untuk tahun 2018, OJK tidak memberikan BDO.

3) Penerimaan dari layanan LAPSPI

Sejalan dengan program Blueprint LAPSPI 2016 – 2021, sejak tahun 2017 LAPSPI telah memperoleh pendapatan dari hasil layanan komersial mediasi dan arbitrase. Pada tahun 2017, LAPSPI telah memberikan layanan komersial berupa proses 1 sengketa melalui mediasi dan 1 sengketa melalui arbitrase dengan nilai pendapatan berupa :

a. Biaya Pendaftaran sengketa mediasi dan arbitrase sebesar Rp.4.000.000,-

b. Penerimaan Biaya Mediasi sebesar Rp.7.500.000,-

c. Penerimaan Biaya Arbitrase sebesar Rp.1.081.920.000,- atau total penerimaan sebesar Rp.1.093.420.000,-

Pada tahun 2018, LAPSPI memproses 1 sengketa mediasi komersial dengan perolehan pendapatan berupa :

a. Biaya Pendaftaran sengketa sebesar Rp.2.000.000,-

b. Penerimaan Biaya Mediasi sebesar Rp.7.500.000,-

2. Penggunaan dana

Dari jumlah anggaran tahun 2018 sebesar Rp.1.895.200.000,- LAPSPI telah membiayai kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.1.485.041.000,- atau 78% dari anggaran. Berdasarkan kelompok pembiayaan, besaran realisasi penggunaan dana LAPSPI tahun 2018 meliputi:

1) Biaya Umum & Administrasi tahun 2018 yang dianggarkan sebesar Rp.394.600.000,- realisasinya sebesar Rp.192.948.000,- (48,90%) terdiri dari antara lain komponen biaya penyelenggaraan RUA, biaya perjalanan dinas bukan untuk sidang, biaya notaris untuk proses RUA dan biaya audit oleh Akuntan Publik, serta biaya humas. Realisasi Biaya Umum & Administrasi relatif rendah dibandingkan anggaran oleh karena penyelenggaraan RUA yang bersamaan dengan acara sosialisasi oleh OJK menjadi beban OJK.

28

2) Realisasi biaya operasional tahun 2018 yang meliputi:

- Biaya pegawai sebesar Rp.960.193.000,- atau 96,96% dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp.990.315.000,- merupakan realisasi biaya honor 3 orang pengurus dan gaji 1 orang Case Manager serta Tunjangan Hari Raya keagamaan (THR) sesuai ketentuan UU Tenaga Kerja RI, yang diberikan sebesar 1 x bulan gaji/honor beserta pajak penghasilan Pasal 21 untuk tahun 2018.

- Biaya marketing tools sebesar Rp.175.229.000,- mencapai 88,23% dibandingkan anggaran sebesar Rp.198.400.000,- Program marketing tools pada tahun 2018 dilaksanakan sejalan dengan Blueprint LAPSPI periode 2016 – 2021 tahap II/tahun 2018 dalam upaya meningkatkan efektivitas komunikasi LAPSPI dengan membuat booklet berupa Company Profile, Peraturan & Prosedur Lapayanan LAPSPI (Mediasi, Adjudikasi, Arbitrase), serta membangun dan menggunakan sarana digital berupa Facebook, Instagram, dan mengembangkan dayaguna website LAPSPI.

- Biaya operasional untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada stakeholders tahun 2018 sebesar Rp.16.702.000,- relatif kecil dibandingkan anggaran sebesar Rp.198.400.000,- sehubungan kegiatan sosialisasi diselenggarakan bersama-sama dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan lainnya dan OJK, dan dibiayai oleh OJK.

3) Biaya aktiva tetap yang dianggarkan sebesar Rp.26.500.000,- yang mencakup anggaran biaya pengadaan peralatan kantor tahun 2018, dengan realisasi sebesar Rp.23.625.000,- (89,15%) adalah untuk pengadaan perlengkapan kantor berupa pengadaan 1 (satu) laptop, 1 (satu) printer Epson, 1 (satu) unit dispenser air minum.

C. PENGADAAN SARANA & PRASARANA

Dalam upaya menjaga service level agreement (SLA) layanan sesuai komitmen LAPSPI dalam Peraturan & Prosedur layanan LAPSPI, dan sejalan dengan jumlah kegiatan layanan yang terus bertambah sejak mulai beroperasi pada 2 Januari 2016, maka dibutuhkan sumber daya dan sarana penunjang yang memadai untuk operasional kantor sebagai berikut:

1. Pengembangan Website dan sarana komunikasi digital

Untuk meningkatkan efektivitas layanan dan komunikasi LAPSPI dengan stakeholders, pada tahun 2018 website yang merupakan situs lembaga yang berisi mengenai informasi lengkap LAPSPI terus disempurnakan melalui program update content secara berkesinambungan. Selain pengembangan website, dilakukan pengembangan sarana komunikasi digital melalui Facebook dan Instagram LAPSPI, dengan target program sosialisasi mengenai LAPSPI dapat meningkat lebih signifikan.

29

Bersamaan dengan Website, pengembangan sarana komunikasi melalui media sosial telah dimulai sejak bulan Maret 2018 sampai dengan Maret 2019 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. WEBSITE :

- Dari sisi traffic

Dari jumlah pengunjung sebanyak 3.940 orang, tiap tiap pengunjung membaca laman website selama rata-rata 2:14 menit dengan jumlah halaman yang dikunjungi sebesar 8.603.

- Dari sisi demografi kota pengunjung :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

- Dari sisi Gender & Umur :

- Posisi Alexa Rank Website LAPSPI dibandingkan dengan LAPS lain sbb:

31

Manfaat Penyempurnaan Website :

- Website LAPSPI untuk ALEXA Rank berada di angka 7.26 Mio, lebih baik daripada posisi ALEXA Rank dari BAPMI, BMAI dan SIAC (Singapore Internasional Arbitration Center).

- Terjadinya peningkatan alexa rank, yang sebelumnya berada pada posisi 10,062,082 menjadi 7,258,254.

- Keberhasilan penerapan Search Engine Optimation (SEO) untuk Website dengan menggunakan kata kunci tertentu yang berkaitan sengketa perbankan sejumlah 76,8% yang berdampak pada banyaknya trafik ke laman web Lapspi secara organik

b. FACEBOOK :

- Dari total Fans dan Followers :

- Dari total Followers :

32

- Dari engagement Followers :

-

-

-

-

-

c. INSTAGRAM

- Dari Audiences :

-

- Dari Gender :

• Kesimpulan :

- Pemanfaatan aktifitas di ranah digital berdampak kepada peningkatan “awareness” netizens.

33

2. Peralatan Kantor

Dalam upaya untuk memenuhi standar layanan LAPSPI, pada periode tahun 2018 LAPSPI telah melengkapi peralatan dan sarana/prasarana kantor dengan pengadaan peralatan kantor yang terdiri dari:

• 1 (satu) unit laptop merk HP pembelian pada bulan April 2018 senilai Rp.16.397.000,-

• 1 (satu) unit printer Epson pembelian pada bulan Januari 2018 senilai Rp.5.200.000,-

• 1 (satu) unit dispenser air minum pengadaan bulan Desember 2018 senilai Rp.2.027.500,-

D. KEANGGOTAAN LAPSPI & KEPATUHAN IURAN

1. Keanggotaan LAPSPI per akhir Desember 2018

• Jumlah anggota berdasarkan Asosiasi

No. ASOSIASI Thn.2015/2016 Thn.2017 Thn.2018 Keterangan

1 PERBANAS 57 54 532 HIMBARA 4 4 43 ASBANDA 26 27 274 ASBISINDO 12 12 125 PERBINA 19 19 196 PERBARINDO 25 25 25 Terdiri dari 1 DPP + 24 DPD

Total 143 141 140

• Jumlah anggota berdasarkan BUKU

No. BUKU Thn.2015/2016 Thn.2017 Thn.2018 Keterangan

1 BUKU 4 4 4 52 BUKU 3 22 22 253 BUKU 2 45 45 484 BUKU 1 47 45 375 PERBARINDO 25 25 25 Terdiri dari 1 DPP + 24 DPD

Total 143 141 140

Jumlah anggota LAPSPI pada akhir tahun 2018 adalah 140 anggota, mengalami perubahan dari 143 pada awal berdiri pada tahun 2015. Perubahan jumlah anggota LAPSPI dari semula berjumlah 143 anggota menjadi 141 anggota pada tahun 2017, sebagai akibat dari adanya merger dari 2 bank anggota yakni PT Bank Metro Express dan PT Centratama Nasional Bank menjadi PT Bank Shinhan Indonesia, dan 1 bank berhenti beroperasi yaitu The Royal Bank of Scotland NV. Selanjutnya pada akhir tahun 2017 jumlah bank anggota disesuaikan menjadi 140 karena adanya pengambilalihan 1 bank yakni PT Bank Antar Daerah yang diambilalih oleh PT

34

Bank CCB Indonesia Tbk. Disamping itu, pada akhir tahun 2017 komposisi anggota berdasarkan BUKU juga mengalami pergeseran oleh karena terjadinya perubahan status BUKU.

2. Jumlah Alokasi Distribusi Iuran

Perubahan jumlah dan status BUKU beberapa bank anggota tersebut diatas telah mempengaruhi alokasi distribusi iuran pada tahun 2018. Untuk itu Pengurus telah menghitung kembali distribusi dan alokasi anggaran iuran untuk tahun 2018 dan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas dalam Rapat Triwulan III/2017 Badan Pengawas yang diadakan pada tanggal 20 November 2017.

Berdasarkan ketetapan jumlah anggaran tahun 2018 sebesar Rp.1.892.500.000,- alokasi distribusi iuran tahun 2018 berdasarkan klasifikasi BUKU sesuai jumlah bank anggota pada akhir tahun 2017 ditetapkan tarif sebagai berikut:

• PERBARINDO : Rp. 3.100.000,-

• BUKU 1 : Rp. 4.900.000,-

• BUKU 2 : Rp. 8.400.000,-

• BUKU 3 : Rp. 24.100.000,-

• BUKU 4 : Rp.127.000.000,-

Melalui surat No.142/LAPSPI/2018 tanggal 24 Januari 2018 telah disampaikan ke anggota kewajiban iuran tahun 2018 dengan komposisi jumlah dan status BUKU anggota sebagai berikut :

No. Nama Asosiasi BUKU 4 BUKU 3 BUKU 2 BUKU 1 Total1 PERBANAS 2 12 13 26 532 HIMBARA 3 1 0 0 43 ASBANDA 0 4 17 6 274 ASBISINDO 0 1 6 5 125 PERBINA 0 9 10 0 196 PERBARINDO

(1 DPP + 24 DPD)25

Total 5 27 46 37 140

3. Kepatuhan dan komitmen Anggota

Rata-rata kepatuhan bank anggota dalam menyelesaikan iuran setiap tahun adalah 87% dari total jumlah iuran setahun sebesar Rp. 1.892.500.000,- dan setiap tahun anggaran masih terdapat anggota yang belum menyelesaikan iuran. Persentase jumlah iuran tahun 2015/2016 yang dapat dihimpun sebesar 87%, tahun 2017 sebesar 88%, dan tahun 2018 sebesar 87%.

Diagram kepatuhan iuran telah dituangkan di Bab B. Aktifitas Keuangan sub bab 1) Sumber Dana.

35

BAB IVTATA KELOLA LEMBAGA

Sebagai lembaga quasi peradilan, yang inti operasionalnya adalah menyediakan layanan penyelesaian sengketa, Pengurus LAPSPI memiliki komitmen untuk mengelola lembaga secara profesional dan teratur. Hal ini bertujuan untuk dapat menciptakan lembaga yang kredibel yang pantas dipercaya oleh masyarakat dan industri perbankan.

Cakupan jenis dan wilayah sengketa yang harus di-cover meliputi seluruh wilayah Indonesia dan meliputi semua jenis dan layanan perbankan. Jenis sengketa yang difasilitasi LAPSPI sangat berkaitan dengan masalah hukum. Oleh karena itu, proses dan prosedur yang harus dilakukan oleh LAPSPI harus senantiasa berpedoman pada aturan/ketentuan maupun hal-hal lain yang bersandar pada moral dan integritas (“beyond the regulation”).

Walaupun secara organisatoris, struktur kepengurusan LAPSPI kecil, Pengurus memiliki komitmen untuk menjalankan kepengurusan LAPSPI dalam suatu kerangka tata kelola yang baik. Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness (TARIF) merupakan prinsip tata kelola yang terus dipegang teguh. Dengan memfasilitasi jalannya rapat Badan Pengawas yang selain harus memenuhi kuorum dan jumlah rapat, semua bentuk tindakan / keputusan Pengurus adalah hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh seluruh anggota Pengurus.

Masing-masing Pengurus bertanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugasnya, dan berpendapat independen serta mengungkapkan apa yang diketahuinya kepada seluruh anggota Pengurus.

Sesuai Anggaran Dasar LAPSPI, apa yang menjadi kewenangan Badan Pengawas diputus oleh Badan Pengawas dan tidak pernah terjadi pelampauan kewenangan oleh Pengurus. Hal-hal yang perlu dikonsultasikan dibahas bersama dalam Rapat Badan Pengawas yang secara triwulanan dan dibuatkan dalam suatu Berita Acara Rapat Badan Pengawas.

Pengurus dan Badan Pengawas telah menetapkan visi dan misi dari lembaga dan memiliki komitmen untuk mencapai Visi dan Misi tersebut. Komitmen ini merupakan faktor utama yang paling berpengaruh adalah melaksanakan tata kelola kelembagaan yang baik. Termasuk penetapan perencanaan 5 tahun pengembangan LAPSPI ke depan, inisiatif strategis dan pelaksanaan kegiatan/program yang dicanangkan yang dituangkan ke dalam Blue Print Pengembangan LAPSPI 2016 – 2021.

36

1. BLUE PRINT (CETAK BIRU) PENGEMBANGAN LAPSPI 2016-2021

Pengurus telah berhasil menyusun Blue Print (Cetak Biru) Pengembangan LAPSPI 2016 – 2021. Blue Print ini telah dipresentasikan dan mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas. Pengurus juga telah menjelaskan Blue Print tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan. Melalui Blue Print ini diharapkan perjalanan LAPSPI kedepan untuk mewujudkan visi misi lembaga, dapat berjalan dengan lebih baik, terstruktur, terukur, dan tepat sasaran. Selain itu, harapan yang tidak kalah penting adalah dukungan dari stakeholders LAPSPI (otoritas dan industri perbankan) atas berbagai rencana dan program LAPSPI demi kemajuan LAPSPI. Blue Print Pengembangan LAPSPI dibagi dalam 3 tahapan/phase sebagaimana digambarkan sbb:

Gambar :

Setiap tahapan memiliki Inisiatif Strategis dan Aksi yang saling mendukung dan berkelanjutan, sebagaimana yang dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

1. Tahap/Fase Pertama (2016 – 2017) : Internal Consolidation

Tahap pertama ini merupakan tahapan konsolidasi internal, dimana lembaga LAPSPI baru pertama berdiri dan beroperasi. Sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif, LAPSPI dalam beberapa layanannya (yaitu adjudikasi dan arbitrase), memiliki karakteristik sebagai lembaga peradilan swasta. Minimnya pengalaman dari pengurus di bidang ini mengakibatkan perlunya penguatan di kelembagaan dengan merekrut para ahli hukum baik praktisi maupun akademis, termasuk di dalamnya bankir-2 senior sebagai arbiter tetap. Dengan memiliki tenaga arbiter tetap, Pengurus dapat berdiskusi mengenai “best practice” nya penyelenggaraan peradilan swasta ini.

Hal kedua adalah bahwa sebagai lembaga baru yang dibentuk berdasarkan POJK No. 1 Tahun

37

2014, LAPSPI perlu memperkenalkan diri secara meluas. Penanganan sengketa yang sebelumnya ditangani oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan kini menjadi ditangani oleh LAPSPI.

Pada tahap pertama (2016-2017) terdapat 2 Inisiatif Strategis dan 8 Aksi sebagai berikut:

Inisiatif Strategis A k s i1. Penguatan

Kelembagaan1) Membentuk Komite Kehormatan2) Merekrut tenaga Mediator, Adjudikator, Arbiter.3) Mencari alternatif pendanaan (Bantuan Dana

Operasional)4) Merevisi Peraturan & Prosedur sesuai Best Practices5) Melengkapi Struktur Organisasi sesuai ketentuan

Otoritas2. Institutional

Campaign1) Melaksanakan sosialisasi, training, benchmarking2) Pemeliharaan Website yang representatif dan up-to-

date3) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan perlindungan

konsumen4) Kerjasama dengan media massa dan media elektron-

ik

2. Tahap/Fase kedua (2018–2019) : Serving the Society and Banking Communities

Setelah melewati Tahap I diharapkan LAPSPI telah cukup dikenal dan telah memiliki pengalaman dalam menangani sengketa perbankan. Tahap Kedua Blue Print disusun dengan memperhatikan jumlah kasus dan feed back yang masuk untuk diolah dalam menyusun kegiatan yang lebih baik. Dalam mengemban amanah untuk memfasilitasi sengketa pro bono (small claims sampai dengan Rp. 500 juta dan diajukan oleh nasabah kecil), LAPSPI tidak memungut biaya. Oleh karenanya, hal ini menjadi dilematis karena apabila penyelesaian sengketa small claims meningkat, maka konsekuensinya akan meningkatkan biaya operasional LAPSPI.

Mengingat bahwa salah satu tujuan dari rezim perlindungan konsumen adalah untuk dapat menciptakan market conduct di sektor perbankan yang baik, maka pada tahap kedua LAPSPI akan mulai membuat forum pembahasan case studies ke bank-bank anggota. Market Conduct sektor perbankan adalah perilaku dan itikad baik dari pihak nasabah dan pihak perbankan terkait dengan hubungan hukum yang diciptakan karena adanya penawaran dan penggunaan jasa dan layanan perbankan. Market Conduct akan tercipta apabila pihak nasabah tidak memiliki itikad buruk atau perbuatan melawan hukum dalam menggunakan produk dan layanan perbankan. Sedangkan di sisi lain perbankan dengan sukarela bersedia memperbarui Standard Operating Procedures (SOP) dan memberikan ganti rugi apabila terdapat kondisi yang merugikan nasabahnya yang memiliki itikad baik dan tidak memiliki indikasi perbuatan melawan hukum.

Kesalahan nasabah hanya semata mata terjadi karena ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan yang dimiliki, sementara dari pihak bank kurang memberikan sosialisasi yang intens kepada

38

nasabah. Kondisi seperti ini rupanya sering muncul dalam sidang-sidang penyelesaian sengketa yang dilakukan LAPSPI, yang penyelesaiannya berbeda beda antara satu bank dengan bank lainnya. Untuk itu, tema Blue Print tahap ke-2 ini adalah Serving The Society & Banking Communities, dengan menyusun 3 Inisiatif Strategis dan 8 Aksi sebagai berikut:

Inisiatif Strategis A k s i1. Pengendalian Pertumbuhan

Jumlah Small Claims1) Mempertajam kualitas analisa

pengaduan yang diajukan 2) Refreshment training untuk Pengurus

dan Case Manager2. Pengelolaan Proses layanan

penyelesaian sengketa yang benar dengan prosedur yang benar secara optimal

1) Melaksanakan proses beracara sesuai dengan SLA

2) Mengevaluasi penilaian Mediator, Arbiter3) Melaksanakan Survey Kepuasan

Pelanggan4) Menyelenggarakan ketentuan sesuai AD/

ART secara konsisten3. Pertukaran informasi

kepada bank terhadap kasus-kasus nasabah kecil sebagai bagian dari asset bank yang berharga

1) Menyelenggarakan workshop bedah kasus

2) Mempertahankan website yang representatif dan uptodate

3. Tahap/Fase Ketiga (2020–2021) : Preserving High Value in Banking Dispute Resolution

LAPSPI ingin berkontribusi atas peran dan fungsi yang bisa diberikan kepada rezim perlindungan konsumen secara berimbang, dengan tetap menangani sengketa kecil (small claims), namun dapat memberikan layanan arbitrase secara komersial. Penyelesaian melalui arbitrase LAPSPI harus memiliki keunggulan sebagaimana filosofi yang diharapkan yaitu : cepat, adil, efektif dan efisien. Para pebisnis dan industri perbankan tidak ingin berlarut larut dalam menyelesaikan sengketa yang muncul karena banyaknya energi, waktu dan biaya yang diperlukan.

Pada tahap ketiga ini, tema yang ditekankan adalah dapat melayani sengketa perbankan yang nilainya signifikan. Untuk itu, tema Blue Print tahap ke-3 ini adalah Preserving High Value in Banking Dispute Resolution, dengan menyusun 3 Inisiatif Strategis dan 6 Aksi sebagai berikut:

Inisiatif Strategis A k s i1. Peningkatan dan

Penumbuhan jumlah layanan komersial

1) Membangun sarana dan prasarana ruang sidang yang memadai

2) Mengadakan kerjasama dengan lembaga Arbitrase nasional dan internasional

39

2. Peningkatan kapasitas lembaga

1) Mengadakan kerjasama dengan Mahkamah Agung untuk pelatihan MAA

2) Menyelenggarakan workshop Arbitrase dengan Fakultas Hukum Universitas ternama

3. Teknologi Informasi untuk optimalisasi layanan LAPSPI

1) Membuat storage database kasus2) Menerbitkan Newsletter dan Annual

Report

2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN/PROGRAM TAHAP - 2 BLUE PRINT 2018-2019.

Realisasi pelaksanaan kegiatan program LAPSPI tahun 2018 meliputi kegiatan yang didasarkan pada :

1. Kewajiban Anggaran Dasar

a. Rapat Umum Anggota Tahunan (RUAT) Tahun Buku 2017 dan RUA Luar Biasa (RUA LB)

Rapat Umum Anggota (RUA) tahun 2017 dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUA LB) dilaksanakan pada tanggal 30 April 2018, bertempat di Hotel Le Meridien, Jl. Jend. Sudirman Kav 18-20 Jakarta Pusat. RUA dihadiri oleh 57 anggota atau 40,42 % dari jumlah anggota sebanyak 141 anggota, atau mencapai kuorum lebih dari 1⁄3 dari jumlah anggota LAPSPI setelah diadakannya penundaan selama 60 menit. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar LAPSPI, RUAT dan RUA LB telah memenuhi kuorum dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. RUAT Tahun 2017 dan RUA LB telah berjalan dengan baik dan lancar dan berhasil mengambil keputusan sesuai agenda yaitu :

RUA Tahun 2017.

• Menerima Laporan Tahunan Pengurus dan Laporan Tugas Pengawasan Badan Pengawas, Tahun Buku 2017,

• Mengesahkan Laporan Keuangan LAPSPI tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Abdulrahman Hasan Salipu.

• Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para Anggota Pengurus dan Badan Pengawas atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017

• Menyetujui melimpahkan kuasa dan wewenang kepada Badan Pengawas LAPSPI untuk menunjuk KAP yang akan memeriksa Laporan Keuangan LAPSPI untuk Tahun Buku 2018.

40

RUA Luar Biasa :

• Menyetujui perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar perkumpulan dan menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pengurus dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara RUA LB.

Sebelum RUA dilaksanakan telah didahului dengan kegiatan sebagai berikut:

• Penandatanganan MoU antara LAPSPI dengan BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia); tentang pemanfaatan fasilitas yang dimiliki BMAI oleh LAPSPI.

• Diskusi Panel dengan tema : ”Prospek Penyelesaian Sengketa Melalui LAPSPI dan Kekuatan Eksekusi Putusan Arbitrase LAPSPI”, dengan Narasumber :

Bpk. Ariastiadi (Kepala Departemen Pengawasan Bank 2, OJK)

Bpk. Ahmad Fikri Assegaf (Partner & Co-Founder AHP Law Firm/ Komisaris Bank BNI).

Bpk. Eddy Wibowo, SH, MH. (Hakim/Asisten Koordinator Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung)

b. Rapat Badan Pengawas

Komunikasi dengan Badan Pengawas selain dilakukan secara tertulis, juga dilakukan melalui rapat secara berkala. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar LAPSPI, rapat Badan Pengawas dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau 4 (empat) kali dalam setahun. Dalam rapat Badan Pengawas yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2017 telah disepakati bahwa Rapat Badan Pengawas dilaksanakan pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Rapat dengan Badan Pengawas ini selain untuk melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode 3 (bulan) sebelumnya juga dimaksudkan untuk menyampaikan program/rencana kerja untuk periode 3 (tiga) bulan berikutnya.

Agenda Rapat dengan Badan Pengawas selama thn 2018 sebagai berikut :

Tanggal rapat Agenda Rapat28 Februari 2018 1. Penetapan jadwal dan pelaksanaan RUA

tahun buku 20172. Pergantian Anggota Badan Pengawas dari

ASBISINDO3. Rencana Pelaksanaan Seminar RUA

41

19 April 2018 1. Pembahasan Agenda RUA tahunan2. Laporan Persiapan Pelaksanaan RUA Tahunan,

RUA Luar Biasa dan Seminar Hukum3. Pembahasan Agenda RUA Luar Biasa

27 Juli 2018 1. Usulan Penambahan tenaga Mediator dan Arbiter

2. Usulan Penambahan Daftar Arbiter Tetap; Update Informasi Rencana Integrasi LAPS Sektor Keuangan

3. Lain-lain• Implementasi Blue Print 2018-2019• Hasil penilaian OJK terhadap LAPSPI• Kasus komersial dan Pipe Line LAPSPI

5 November 2018 1. Persetujuan penambahan Arbiter baru2. Update Keputusan RUA Luar Biasa3. Penetapan parameter tarif biaya Mediasi,

Adjudikasi, Arbitrase4. RKAP 2019 dan Penetapan Iuran Anggota 20195. Lain-lain :

• Update Integrasi LAPS• Update Kerjasama dng Fakultas Hukum • Update lomba penulisan Naskah Hukum

c. Rapat Pengurus

Sesuai ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar LAPSPI, Pengurus mengadakan rapat paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) bulan, atau pada waktu lain yang dianggap perlu. Secara periodik Pengurus mengadakan rapat untuk membahas permasalahan yang terjadi, baik yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa maupun masalah lain yang terkait dengan kegiatan operasional LAPSPI dan semuanya didokumentasikan dalam Risalah Rapat.

Agenda rapat Pengurus selama tahun 2018 sebagai berikut :

Tanggal rapat Agenda Rapat8 Januari 2018 • Perkembangan penanganan kasus tahun 2017

• Usulan anggota Kehormatan LAPSPI

• Simulasi iuran anggota tahun 201812 Februari 2018 • Persiapan RUA LAPSPI tahun buku 2017

• Pergantian Anggota Badan Pengawas

5 Maret 2018 Rencana Pelaksanaan Seminar RUA9 April 2018 Koordinasi Persiapan RUA Tahunan Tahun 201714 Mei 2018 • Persiapan Bahan untuk evaluasi OJK Semester

I/2018

• Dokumentasi RUA Tahunan dan RUA LB

42

6 Juni 2018 Pembahasan kasus yang masuk9 Juli 2018 • Perkembangan penyelesaian kasus

• Lomba Penulisan Naskah Hukum

• Kerjasama dng Fakultas Hukum Perguruan Tinggi

• Persiapan Rapat Badan Pengawas Trw 4/201814 Agustus 2018 • Update Lomba Penulisan Naskah Hukum

• Update Kerjasama dengan Fakultas Hukum

• Update Perkembangan website LAPSPI

• Persiapan Rapat Badan Pengawas3 September 2018 Penyusunan Parameter tarif Biaya Mediasi/

Adjudikasi/Arbitrase9 Oktober 2018 • Update Website dan Media Sosial LAPSPI

• Program sosialisasi LAPSPI ke Perguruan Tinggi14 November 2018 Pembahasan Profesi Mediator, Adjudikator, Arbiter

LAPSPI4 Desember 2019 Pembahasan rencana kegiatan LAPSPI tahun 2019

rencana kerjasama dengan Fakultas Hukum.

2. Blue Print Fase/Tahap – 2, Tahun 2018-2019

Pada tahap/fase kedua Blue Print “Serving the Society and Banking Communities” ini LAPSPI telah melaksanakan kegiatan Institutional Campaign, sebagai berikut :

a. Sosialisasi Tatap Muka

Untuk memberikan pemahaman lebih dalam akan keberadaan LAPSPI dan peranannya dalam membantu penyelesaian sengketa bagi kalangan industri perbankan dan masyarakat, maka Pengurus telah melaksanakan sosialisasi secara tatap muka kepada anggota, khsususnya anggota yang tergabung dalam asosiasi PERBANAS, HIMBARA dan PERBARINDO, yang dilaksanakan di 10 (sepuluh) kota, yakni Medan, Jambi, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Bone Sulsel, Samarinda dan Ambon. Sosialisasi tersebut dilaksanakan bersama-sama OJK, maupun dilaksanakan LAPSPI sendiri. Untuk sosialisasi selanjutnya akan dilaksanakan dengan mengikuti agenda Munas/Rakernas, dari masing-masing Asosiasi.

b. Penelitian Ilmiah untuk program S1, S2 dan S3

Selama tahun 2018 LAPSPI telah memfasilitasi dan memberikan bimbingan bagi mahasiswa program S1, S2 maupun S3 di berbagai Perguruan Tinggi yang sedang menyusun Skripsi/Thesis/Disertasi mengenai penyelesaian sengketa perbankan di LAPSPI, yakni :

• Universitas Indonesia,

43

• Universitas Pelita Harapan,

• Inuversitas Padjajaran,

• Universitas Islam Indonesia,

• Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,

• Universitas Bandar lampung,

• Universitas Diponegoro,

• Universitas Lambung Mangkurat,

• Universitas Gajah Mada,

• Universitas Tarumanegara,

• Universitas Hasanuddin,

• Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati

• Appheis

c. Kerjasama dengan Fakultas Hukum

LAPSPI juga telah menjalin kerjasama dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri. Kerjasama ini diharapkan akan memberikan manfaat, baik bagi LAPSPI maupun Fakultas Hukum. Keberadaan LAPSPI akan diperkenalkan kepada para mahasiswa melalui Kuliah Umum yang disampaikan oleh pengurus LAPSPI, dilain pihak para dosen akan diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan sebagai mediator, dan diangkat sebagai mediator tetap LAPSPI. Pengangkatan para dosen sebagai Mediator ini juga dalam ranga memenuhi kebutuhan mediator di daerah sebagaimana yang disyaratkan oleh OJK. Beberapa Perguruan Tinggi yang telah menjalin kerjasama dengan LAPSPI adalah :

• Universitas Indonesia,

• Universitas Sumatra Utara,

• Universitas Gadjah Mada,

• Universitas Diponegoro,

• Universitas Padjadjaran,

• Universitas Jendral Soedirman.

44

d. Strategic Partnership

Untuk penguatan kelembagaan, LAPSPI telah menjalin kerjasama strategis dengan beberapa lembaga/institusi sebagai berikut :

1) Singapore International Mediation Center (SIMC)

Pengurus telah menjalin kerjasama dengan Singapore International Mediation Center (SIMC) dan Pusat Mediasi Nasional (PMN). Kerjasama dengan SIMC tersebut dimaksudkan untuk memenuhi harapan industri perbankan apabila terjadi Transborder Disputes.

2) Pusat Mediasi Nasional (PMN)

Kerjasama dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN) dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan Mediator dalam rangka menyelesaikan sengketa di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kerjasama ini diharapkan akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi LAPSPI akan terbantu untuk menyelesaikan sengketa yang ada di daerah karena penyelesaian sengketa akan dibantu oleh meditor PNM yang ada di daerah. Sedangkan bagi PMN akan memperoleh manfaat, yakni dimanfaatkannya mediator PMN yang ada di daerah. Terkait dengan pemanfaatan tenaga mediator PNM maka LAPSPI menentukan kriteria, bahwa mediator yang dipakai adalah yang memahami bidang perbankan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan LAPSPI.

3) International Chamber of Commerce Indonesia (ICC Indonesia)Pengurus telah menjalin kerjasama dengan ICC Indonesia (International Chambers of Commerce Indonesia), khususnya untuk menangani sengketa yang menyangkut transaksi perdagangan Internasional, dimana LAPSPI dapat memanfaatkan tenaga Arbiter yang dimiliki oleh ICC Indonesia’

4) Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)

Sampai saat ini LAPSI belum mempunyai fasilitas ruang sidang untuk layanan Arbitrase. Untuk itu LAPSPI telah menjalin dengan BMAI dalam rangka memenuhi kebutuhan Ruang Sidang untuk layanan Arbitrase. Kerjasama ini meliputi penyediaan ruang sidang berikut perlengkapannya, yang berlokasi di Kantor BMAI, Gedung Menara Duta Lantai 7, Jln. H.R. Rasuna Said, Kav.B-9, Jakarta Selatan. Sedangkan ruang Mediasi saat ini dilaksanakan di kantor LAPSPI sendiri di Griya Perbanas, Jl. Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

45

e. Merekrut tenaga Mediator/Adjudikator/ Arbiter;

Pada awal berdirinya pada tahun 2015, LAPSPI baru memiliki 2 orang Mediator dan 7 Adjudikator/Arbiter. Selama tahun 2018 LAPSPI telah merekrut tambahan Mediator dan Arbiter, sehingga pada akhir tahun 2018, LAPSPI telah memiliki :

• Mediator sebanyak 11 orang;• Adjudikator/Arbiter sebanyak 23 orang.Selain hal tersebut untuk mengantisipasi sengketa di luar Jakarta, LAPSPI telah melakukan kerjasama dan menandatangani MoU dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN). Kerjasama ini diadakan dalam bentuk penyediaan mediator yang telah bersertifikasi PMN. Dalam skala internasional LAPSPI telah menjalin kerjasama (MoU) dengan Singapore International Mediation Centre (SIMC) dan International Chamber of Commerce Indonesia (ICC Indonesia).

3. Kegiatan Utama

a. Penanganan Perkara dan Layanan Konsultasi

Sejak LAPSPI beroperasi tanggal 1 Januari 2016 s/d. 31 Desember 2018, LAPSPI telah

46

menerima pengaduan/sengketa dari nasabah bank sebanyak 134 pengaduan/sengketa dengan rincian sebagai berikut :

• Tahun 2016 sebanyak 27 sengketa• Tahun 2017 sebanyak 46 sengketa• Tahun 2018 sebanyak 61 sengketa

Jenis pengaduan/sengketa terdiri dari bidang kredit, kartu kredit, dana dan elektronik banking sebagaimana pada table berikut :

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa sengketa dibidang kredit menempati peringkat pertama dengan jumlah 60 sengketa, disusul sengketa dibidang kartu kredit 51 sengketa, sengketa Dana Pihak ketiga sebanyak 12 sengketa, dan sengketa dibidang e-Banking sebanyak 11 sengketa.

Sengketa dibidang kredit didominasi oleh permasalahan restrukturisasi sebanyak 36 sengketa, disusul sengketa yang berkaitan dengan agunan kredit/lelang agunan sebanyak 23 sengketa.

Sengketa dibidang kartu kredit didominasi oleh sengketa yang berkaitan dengan keringanan pembayaran tunggakan pokok/bunga sebanyak 39 sengketa, disusul dengan sengketa yang berkaitan dengan penyalahugunaan/penggunaan kartu kredit oleh pihak lain secara illegal (tidak diakui oleh pemilik kartu) sebanyak 12 sengketa.

Permasalahan Dana Pihak Ketiga sebanyak 12 sengketa terdiri atas permasalahan deposito/tabungan sebnayak 10 sengketa dan permasalahan transfer sebanyak 2 sengeta.

Sementara sengketa dibidang e-Banking sebanyak 11 sengketa, yang semuanya berkaitan dengan penipuan/penarikan dana nasabah secara illegal oleh pihak lain melalui Internet

47

Banking/Mobile Banking (pishing).

Dari 134 sengketa tersebut yang diselesaikan oleh LAPSPI dengan penjelasan sebagai berikut :

• Diselesaikan melalui Mediasi sebanyak 35 sengketa (penyelesaian sengketa dilakukan di Jakarta, Ketapang, Padang dan Pekanbaru, Malang)

• Diselesaikan melalui layanan Arbitrase sebanyak 1 sengketa

• Pending (dalam proses di LAPSPI) sebanyak 6 sengketa

• Ditolak karena tidak memenuhi syarat sebanyak 24 sengketa

• Dikembalikan kepada pemohon untuk diselesaikan melalui proses IDR sebanyak 68 sengketa

Pengurus juga memberikan layanan konsultasi kepada nasabah bank yang menanyakan berbagai persoalan/sengketa yang dihadapi, baik secara langsung maupun melalui telepon. Jumlah layanan konsultasi yang diberikan selama sejak Januari 2016 s/d. Desember 2018 tercatat sebanyak 144 sengketa/pengaduan.

b. Persepsi Pihak Bank dan Nasabah berdasarkan Survei Kepuasan Pelanggan

Untuk mengetahui persepsi Bank dan Nasabah terhadap Layanan LAPSPI dalam membantu menyelesaikan sengketa, LAPSPI melaksanakan survey kepada setiap bank dan nasabah yang memanfaatkan jasa LAPSPI. Survey terdiri dari 9-10 pertanyaan yang diberikan kepada pihak bank dan nasabah setelah berakhirnya proses Mediasi atau Arbitrase. Survey ini bertujuan untuk mengukur persepsi nasabah (pemohon) dan nasabah (termohon) terhadap :

• Proses pengajuan sengketa

• Netralitas dan integritas SDM (Mediator/Arbiter) LAPSPI

• Tingkat kenyamanan

• Tingkat kepercayaan

• Endorsment para pihak terhadap forum LAPSPI

Dari seluruh responden (Para Pihak yang berhubungan dan menyelesaikan sengketa di LAPSPI) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

• Tidak ada atau Belum ada responden yang menilai “Kurang baik” atau “Tidak baik”;

• Seluruh responden menyatakan bahwa penanganan proses di LAPSPI dari sejak awal sampai selesai responsif, komunikatif, dan efektif;

• Mediator dan proses di LAPSPI netral, adil, independen, dan memiliki integritas;

• Seluruh responden menyatakan bahwa Tingkat Kenyamanan berproses di LAPSPI lebih tinggi dibandingkan dengan proses melalui Pengadilan;

48

• Seluruh responden menyatakan bahwa Tingkat Kepercayaan berproses di LAPSPI lebih tinggi dibandingkan dengan proses melalui Pengadilan.

4. Komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

a. Kewajiban Pelaporan Penanganan Pengaduan Nasabah

Untuk memenuhi prinsip transparansi dan responsibilitas, Pengurus senantiasa memenuhi kewajiban tindak lanjut penanganan pengaduan nasabah yang dipersyaratkan OJK secara tepat waktu. Laporan penanganan pengaduan nasabah tersebut dilaporkan secara semesteran dengan ketentuan sbb:

• Laporan semester 1 untuk periode Januari s/d. Juni wajib dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan Juli.

• Laporan semester 2 untuk periode Juli – Desember wajib dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Pada periode tahun 2018, kewajiban pelaporan terhadap penanganan pengaduan nasabah telah dipenuhi oleh Pengurus secara online sbb :

• Semester I (Januari – Juni) 2018; telah disampaikan laporan penanganan pengaduan pada tanggal 10 Juli 2018.

• Semester II (Juli – Desember) 2018; telah disampaikan laporan penanganan pengaduan pada tanggal 10 Januari 2019.

b. Penilaian kinerja LAPSPI Tahun 2018

Untuk dapat meyakini bahwa operasional LAPSPI dilakukan dengan baik, maka OJK telah menerapkan sistem penilaian yang didasarkan pada 2 (dua) parameter sebagai berikut:

1) Evaluasi Laporan Berkala yang terdiri dari :

• Kelembagaan; dengan parameter penilaian sbb :

Data lembaga

Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi

Jenis Layanan

Jumlah Anggota

• Penyelesaian Sengketa; dengan parameter sbb :

Demografi kasus

Jenis Para Pihak (Individual / Lembaga)

49

Jenis Sengketa

Status Penangangan Perkara

Nomor Perkara

Proses Pelayanan

Monitoring Pelaksanaan Putusan

• Penerapan Prinsip-2 LAPS

Prinsip Aksesibilitas

Prinsip Independensi

Prinsip Keadilan

Prinsip Efisiensi & Efektifitas

Penilaian ini dilakukan setiap semester setiap tahunnya dan untuk penilaian tahun 2017 dan 2018, hasil penilaian OJK untuk LAPSPI adalah sbb :

• Semester 1/2017 : 91,45%

• Semester 2/2017 : 94,25%

• Semester 1/2018 : 97,07%

• Semester 2/2018 : 97,00%

c. Komunikasi Dengan LAPS Sektor Keuangan lainnya.

Pengurus secara aktif juga melakukan komunikasi dan diskusi dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa (LAPS) yang lain melalui rapat yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan host yang bergantian diantara LAPS (LAPSPI, BAPMI, BMAI, BAMPI, BMPPVI, BMDP). Diskusi/rapat ini dimaksudkan untuk membahas isu-isu terkini yang berkembang tentang Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa, serta membahas rencana penggabungan 6 (enam) LAPS menjadi 1(satu) LAPS sektor Jasa Keuangan yang terintegrasi.

3. PENGGABUNGAN 6 LAPS SEKTOR JASA KEUANGANSaat ini telah terdapat 6 (enam) LAPS di sektor jasa keuangan di Indonesia yang melakukan penyelesaian sengketa di bidang perbankan (LAPSPI), pasar modal (BAPMI), asuransi (BMAI), pembiayaan, pergadaian, dan modal ventura (BMPPVI), dana pensiun (BMDP), dan penjaminan (BAMPPI). Ke-enam LAPS tersebut telah terdaftar di OJK dan masing-masing melaksanakan operasionalnya dengan memperhatikan ketentuan tentang LAPS yang ditetapkan OJK. OJK mendorong agar ke-enam LAPS tersebut bergabung menjadi satu LAPS yang terintegrasi.

Dengan terintegrasi LAPS menjadi satu lembaga, maka diharapkan dapat menekan biaya operasional karena pengeluaran dapat dimanfaatkan secara bersama-sama (economic of scale). Pengeluaran dimaksud contohnya seperti prasarana gedung, pembangunan sistem informasi dan infrastruktur,

50

kegiatan komunikasi, kesekretariatan, dan lain-lain.

Tahap awal untuk melakukan proses integrasi atau merger, OJK telah membentuk Sekretariat Bersama yang berfungsi sebagai tim yang mempersiapkan integrasi LAPS secara bertahap. Anggota dari Sekretariat Bersama ini terdiri dari perwakilan semua LAPS. Beberapa hal yang dilakukan melalui pembentukan Sekretariat Bersama adalah penyeragaman atau standarisasi dari ketentuan dan prosedur layanan, administrasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pengembangan SDM. Upaya standarisasi ini akan mempermudah langkah selanjutnya pada saat akan melakukan merger. Sekretariat Bersama LAPS, saat ini ditangani oleh 1 (satu) orang tenaga case manager dan 1 (satu) petugas administrasi.

Sejalan dengan rencana OJK untuk menggabungkan 6 LAPS tersebut, maka Pengurus mendukung dan aktif terlibat dalam rencana tersebut melalui pembentukan Sekretariat Bersama maupun Tim Integrasi yang melibatkan personal dari masing-masing LAPS.

HAL HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

1) SUMBER DANA OPERASIONAL

Rezim Perlindungan Konsumen didirikan untuk menciptakan system perlindungan konsumen yang baik, meningkatkan pemberdayaan konsumen serta menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk memahami pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Di sisi lain tujuan rezim ini telah menambah beban operasional pelaku usaha jasa keuangan dimana menurut POJK No. 1 tahun 2014 asosiasi sektor jasa keuangan harus mendirikan suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Sejalan dengan kebijakan ini, didalam Anggaran Dasar pembentukan LAPSPI antara lain telah diatur pada Pasal 7, bahwa setiap anggota berkewajiban membayar kewajiban keuangan Anggota yang ditetapkan oleh Rapat Pengurus dengan persetujuan Badan Pengawas.

Berdasarkan realisasi penerimaan iuran, jumlah anggota yang membayar iuran tahun 2015 dan 2016 mencapai 114 bank (80 %) dari jumlah anggota sebanyak 143 bank. Sedangkan jumlah anggota yang membayar iuran tahun 2017 sebanyak 111 bank (79 %) dari jumlah anggota sebanyak 141 bank (Catatan: pada tahun 2017 terdapat bank yang merger sehingga jumlah bank berkurang 2 menjadi 141 bank).

Jumlah anggota yang membayar iuran tahun 2018 sebanyak 119 bank (85%) dari jumlah anggota

51

sebanyak 140 bank.

Atas dasar hal tersebut, maka pola pembiayaan kegiatan operasional LAPSPI perlu memiliki reserve agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, untuk jangka panjang dipandang perlu ditetapkan system, kebijakan dan komitmen mengenai sumber dana yang berkesinambungan untuk menunjang operasional LAPSPI. Salah satu sumber pendanaan sebagaimana sinyal yang dikemukakan OJK sesuai surat OJK No.S-1387/EP.12/2016 tanggal 29 Desember 2016, adalah Bantuan Dana Operasional (BDO) yang diarahkan untuk pembiayaan kegiatan LAPS sebagai berikut :

• Biaya Pengurus dan Pelaksana

• Biaya Mediator/Ajudikator Small Claim

• Biaya Perjalanan Dinas Mediator/Ajudikator Small Claim

• Biaya Sewa kantor

• Biaya Peralatan Kerja

• Biaya Komunikasi

Selain berasal dari iuran anggota dan Bantuan Dana Operasional OJK, sumberdana operasional juga diharapkan dari biaya dalam rangka penyelesaian sengketa (biaya pendaftaran perkara, biaya sengketa, dll), khususnya untuk layanan komersial dengan nilai sengketa diatas Rp.500 juta. Sedangkan untuk layanan pro bono (sengketa sampai dengan Rp. 500 juta) tidak dikenakan biaya.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka sumber dana operasional LAPSPI masih mengandalkan dari Iuran Bank Anggota, sehingga kesadaran dari Bank Anggota untuk membayar iuran sangat diharapkan.

2) PENYELESAIAN SENGKETA DI REMOTE AREA

Semenjak beroperasi pada tanggal 1 Januari 2016, LAPSPI telah menerima pengaduan sengketa dari berbagai daerah, antara lain Ketapang, Melawi, Tebing Tinggi, Ambon, Balikpapan, Payakumbuh, Semarang, Kediri, dll. Kondisi pengaduan/sengketa yang demikian mengharuskan dilakukan penyelesaian Mediasi ditempat para pihak yang bersengketa, namun disisi lain sengketa yang diajukan pada umumnya merupakan sengketa dengan tuntutan yang relative kecil (dibawah Rp.100 juta) sehingga menjadi tidak efisien karena membutuhkan dukungan dana operasional yang relative besar seperti biaya transportasi dan akomodasi bagi Mediator. Sementara untuk layanan mediasi sengketa probono dengan tuntutan/claim dibawah Rp.500 juta, para pihak dibebaskan dari biaya.

Atas kondisi yang demikian, maka LAPSPI tetap memberikan layanan mediasi untuk sengketa probono (sengketa sampai dengan Rp.500 juta) meskipun harus dilakukan di remote area. Sumber pendanaan untuk layanan mediasi “pro bono” dengan nilai sengketa sampai dengan Rp.500 juta di remote area, berasal dari Bantuan Dana Operasional (BDO) OJK.

Penggunaan sarana komunikasi modern seperti video conference juga belum memungkinkan dilaksanakan didaerah unit kerja bank yang relative terpencil, karena sarana teknologi komunikasi

52

modern yang belum terjangkau didaerah tersebut. Untuk kedepannya dukungan infrastruktur komunikasi modern sangat diperlukan guna menunjang penyelesaian sengketa di wilayah terpencil (remote area). Meskipun tidak dilakukan tatap muka secara langsung antara Mediator/Ajudikator dengan para pihak yang bersengketa, cara penyelesaian sengketa dengan sarana video/tele conference dimungkinkan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3) BELUM BANYAK BANK ANGGOTA MENGETAHUI DAN MEMANFAATKAN LAPSPI

LAPSPI didirikan sebagai upaya untuk membantu menyelesaikan sengketa di bidang perbankan diluar Pengadilan, antara bank dengan nasabahnya manakala penyelesaian sengketa secara internal (Internal Dispute Resolution) tidak tercapai. Dalam rangka memperkenalkan LAPSPI kepada bank anggota dan masyarakat, telah dilakukan sosialisasi baik dilaksanakan oleh LAPSPI sendiri maupun bersama dengan OJK dan LAPS yang lain. Disamping itu juga telah dilaksanakan sosialisasi melalui media cetak maupun penyebaran brosur.

Program Sosialisasi ini akan terus dilaksanakan kepada bank anggota, baik melalui Asosiasi maupun secara langsung kepada bank anggota bersamaan dengan acara yang dilaksanakan bank anggota, misalnya Rapat Kerja bank anggota. Kedepan direncanakan akan dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui media elektronik, antara lain melalui program Talk Show yang diadakan melalui radio yang dipancar luaskan di jaringan radio seluruh Indonesia

Dengan semakin banyaknya bank anggota yang mengetahui keberadaan LAPSPI, diharapkan akan banyak anggota yang memanfaatkan layanan LAPSPI untuk membantu menyelesaikan sengketa antara bank anggota dengan nasabahnya diluar pengadilan, sehingga sengketa dapat diselesaikan dengan cepat, murah dan efisien, yang pada akhirnya dapat menekan biaya litigasi bank anggota

4) KOMUNIKASI DENGAN PIHAK BANK MASIH MEMAKAN WAKTU YANG CUKUP PANJANG.

Bahwasanya setiap sengketa/pengaduan yang diajukan oleh nasabah/pemohon kepada LAPSPI harus dilakukan klarifikasi terlebih dahuu kepada pihak bank sebagai termohon. Klarifikasi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana antara nasabah dengan bank telah melakukan penyelesaian sengketa secara internal (Internal Dispute Resolution), serta mengetahui sampai sejauh mana status update penyelesaian sengketa dimaksud.

Pihak pertama yang akan dihubungi oleh LAPSPI adalah Divisi Contact Center/Customer Care sebagai pintu masuk. Karena Unit kerja/Divisi Contact Center ini adalah sebagai contact point dengan pihak luar dan tidak mengelola nasabah, maka sengketa tersebut akan diteruskan kepada unit kerja yang mengelola nasabah tersebut. Bisa dimaklumi bahwa antara Divisi Contact Center/Customer Care perlu berkoordinasi dengan Divisi/Unit Kerja pengelola nasabah, yang tentunya membutuhkan waktu. Tidak jarang bahwa koordinasi antar unit kerja di bank ini memerlukan waktu

53

yang cukup lama, sementara dilain pihak proses di LAPSPI juga diatur dengan SLA. Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kerjasama yang baik dari bank anggota, agar koordinasi internal antara unit kerja/Divisi Contact Center/Customer Care dengan Divisi/Unit Kerja pengelola nasabah dilaksanakan lebih cepat, sehingga proses penyelesaian sengketa di LAPSPI dapat dilaksanakan sesuai dengan SLA yang ditetapkan.

5) PERSIAPAN MERGER 6 LAPS

OJK telah menetapkan bahwa merger 6 LAPS di sektor Jasa Keuangan akan dilaksanakan pada tahun 2020, yang saat ini telah diawali dengan pembentukan Sekretariat Bersama LAPS. Merger LAPS tersebut akan membawa konsekuensi terhadap perubahan organisasi/kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Keuangan, Peraturan/Prosedur, keanggotaan, Sarana dan Prasarana, dan lain-lain.

Mengingat bahwa LAPSPI adalah lembaga penyelesaian sengketa bidang perbankan yang didirikan oleh 6 Asosiasi dibidang perbankan dengan jumlah anggota yang mencapai 140 anggota, maka rencana penggabungan LAPSPI dengan LAPS yang lain tersebut harus disosialisasikan dengan baik kepada seluruh anggota, baik secara langsung maupun melalui asosiasi. Hal ini menjadi sangat penting karena pemegang kekuasaan tertinggi adalah Rapat Umum Anggota dan sumber dana bagi LAPSPI berasal dari iuran anggota.

54

BAB VIPENUTUP

Berdasarkan hal hal yang telah dilakukan oleh LAPSPI selama 4 (empat) tahun beroperasi, lembaga ini telah bergerak ke arah yang tepat. Hal ini terbukti dari Survei Kepuasan Pelanggan, dan juga penilaian kinerja LAPSPI yang dilakukan oleh OJK.

Kedua hal tersebut menunjukkan kinerja yang cukup memadai bagi LAPSPI untuk berkembang dan memiliki visi besar dalam rangka membantu penyelesaian sengketa perbankan secara cepat, biaya terukur dan dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Dengan menghadirkan lembaga penyelesaian sengketa yang dipercaya dan kredibel, sengketa perbankan yang terjadi di antara pihak bank dan nasabah dapat diputus secara adil dan pasti serta dapat mempertahankan kelestarian hubungan bisnis jangka panjang antara kedua belah pihak.

Oleh karena itu, pihak bank maupun nasabah tidak perlu ragu untuk menggunakan layanan mediasi, adjudikasi dan arbitrase LAPSPI karena lembaga telah memiliki nilai inti yaitu Trust, Integrity, Professionalism dan Independency. Seluruh kegiatan dan proses beracara yang dilakukan oleh Pengurus akan senantiasa didasarkan kepada nilai inti tersebut.

Jakarta, 29 April 2019

PENGURUS

LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA

(LAPSPI)

HIMAWAN E. SUBIANTORO NIRWANA ATTA

Ketua Bendahara

BC

“ W e r e s o l v e b a n k i n gd i s p u t e s p r o p e r l y ”