Laporan Praktikum Proses Manufaktur I Program Studi Teknik Industri Semester Ganjil 2011/2012 Laboratorium Proses Produksi 1 Teknik Mesin Universitas Brawijaya 1 BAB I SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 1.1Latar Belakang K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu pekerjaan, karena dengan tidak adanya K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja akan tidak diragukan lagi banyak terjadi kecelakaan dalam kerja yang bersifat ringan sampai yang berat. Kebanyakan perusahaan juga merasa keberatan dengan adanya K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja karena setiap perusahaan atau industri merasa mereka harus mengeluarkan biaya tambahan padahal tidak demikian K3 merupakan langkah penghemata n dan meningkatkan produktifitas. Karena dengan K3 perusahaan tidakdi bebani dengan b iaya kesehatan atau kec elakaan tenaga kerja atau kary awan karena kesehatan dan keselamatan dalam kerja sudah terjamin. Pemerintah membuat aturan K3 seperti pada Pasal 3 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yaitu : mencegah dan mengurangi kecelakaan; mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran; mencegah dan mengurangi bahaya peledakan; memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; memberikan pertolongan pada kecelakaan; memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluaskan suhu, kelembaban, debu kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran. Pada praktikum proses manufaktur perlu diterapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu juga untuk memberikan pengetahuan kepada praktikan tentang apa saja alat pendukung yang digunakan dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja beserta fungsinya. 1.2Landasan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja Undang-undang No. 3 tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya UU Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Dari RI Untuk seluruh Indonesia. Pengawasan perburuhan antara lain diadakan guna mengawasi berlakunya UU dan Peraturan Perundangan Perburuhan pada
