LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLAAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID)

KEMENTERIAN KESEHATAN

TAHUN 2018

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KEMENTERIAN KESEHATAN

TAHUN 2018 A. Pendahuluan

Undang undang Dasar 1945 Pasal 28 F, bahwa setiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi

dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam implementasinya negara menjamin hak atas informasi bagi warga

negaranya. Bentuk dari pelasanaanya dengan terbitnya Undang undang nomor 14 tahun

2008 yang kemudian diikuti pembentukan lembaga dan peraturan pelaksanaan. Saat ini

pemerintah sebagai pengelola negara terus giat mewujudkan good governace melalui

keterbukaan informasi. Kementerian dan Lembaga sebagai badan publik diwajibkan

melaksanakan undang undang tersebut.

Kementerian Kesehatan selaku Badan Publik, selalu berupaya melakukan

transparansi keterbukaan informasi dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang

lebih baik (good governance). Berbagai program dilakukan seperti pembentukan pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi, penyediaan area pelayanan informasi, penyediaan

website, penyiapan perangkat peraturan, berperan aktif dalam pelaksanaan Open

Governance Indonesia (OGI), serta kegiatan yang mendukung keterbukaan informasi

lainnya. Seluruh kegiatan dalam rangka memberi akses informasi kepada publik menjadi

salah satu langkah dari rangkaian kegiatan yang akan mewujudkan pengawasan internal

dan eksternal organisasi.

B. Pelayanan Informasi Publik Kementerian Kesehatan

1. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sejak tahun 2011 Menteri Kesehatan telah menetapkan regulasi pengelolaan

informasi publik berupa peraturan menteri Kesehatan nomor

2166/MENKES/PER/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di

Kementerian Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan nomor

1625/MENKES/SK/VII/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi, yang kemudian pada tahun 2017 Kepetusan Menteri Kesehatan ini

diganti dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor

HK.01.07/MENKES/346/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Struktur PPID

Pembina Menteri Kesehatan

PPID Utama Sekretaris Jenderal

Atasan PPID Eselon 1

PPID Pelaksana Satker Eselon II /

UPT

Petugas Informasi

2. Sarana dan Prasarana Dalam rangka memenuhi hak masyarakat mendapatkan informasi publik, Kementerian

Kesehatan menyediakan Desk Pelayanan Informasi Publik sebagai layanan publik

langsung, yang berada di Gedung Prof Sujudi Lantai 1, Jalan HR Rasuna Said Blok X5

Kav 4-9 Jakarta Selatan. Desk Pelayanan Informasi ini dilengkapi :

1. Meja Layanan

2. Kursi

3. Komputer

4. Televisi

5. Media Informasi

6. Rak Brosur

7. Standar Operasional Prosedur

Untuk sarana layanan informasi tidak langsung telah disediakan website

ppid.kemkes.go.id, kemkes.go.id dan kontak center yang terdiri dari Halo Kemenkes

1500567, email : kontak@depkes.go.id, SMS 081281562620.

Ruang Pelayanan PPID atau Ruang Pojok Informasi

Alur Layanan

3. Standar Operasional Prosedur

4. Waktu Layanan

Layanan desk PPID Kementerian Kesehatan buka setiap hari kerja. Hari Senin s.d Kamis : 08.30 s.d 15.00 Istirahat : 12.00 s.d 13.00 Hari Jum’at : 08.30 s.d 15.30 Istirahat : 11.30 s.d 13.00

5. Saluran Website: www.ppid.kemkes.go. id Halokemenkes : 1500567 Faksimili : (021) 52921669

SMS : 081281562620

Email : kontak@kemkes.go.id,

: @kemenkesRI

: Kementerian Kesehatan RI

: kemenkes_ri

Website : www.ppid.kemkes.go.id dan www.kemenkes.go.id

Surat : Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Kementerian Kesehatan,

Jl. Rasuna Said X-5 Kav. 4-9 Kuningan Jakarta Selatan 12750

C. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID)

1) Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2018 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebesar Rp.

661.700.000 digunakan untuk kegiatan antara lain:

a. Bahan cetak media Informasi

b. Rapat koordinasi penyelesaian permohonan informasi. Kegiatan rapat dihadiri

oleh pengelola PPID tingkat unit utama (eselon 1).

c. Pertemuan Penyusunan Daftar Informasi Publik diselenggaran pada tanggal 30

Mei 2018. Dihadiri oleh perwakilan dari pengelola PPID unit utama dan PPID unit

pelaksana teknis yang berlokasi di jakarta, .

d. Penyusunan draft Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Seiring dengan penambahan peraturan yang diterbitkan oleh Komisi Informasi

Pusat berupa Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017, perlu adanya

penyesuaian regulasi terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi atau

layanan informasi pada badan publik. Untuk itu peraturan Pengelolaan Informasi

dan Dokumentasi yang ada di Kementerian Kesehatan perlu disesuaikan

dengan peraturan yang ada. Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

2166/Menkes/Per/X/2011 tentang Standar Layanan Informasi Publik di

Kementerian Kesehatan didasrkan juga pada Peraturan Menteri Kesehatan

nomor 64 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan.

Kegiatan penyusunan pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah

menghasilkan draft pedoman tersebut dan telah masuk dalam daftar program

Legislasi Kesehatan di Biro Hukum dan Organisasi.

e. Recovery Website PPID

Kegiatan recovery website PPID kementerian kesehatan dikarenakan adanya

kerusakan website akibat tindakan hacker. Sejak bulan Desember tahun 2017

website PPID Kementerian Kesehatan tidak dapat diakses oleh masyarakat.

Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan informasi maka segera dilakukan

perbaikan dan penataan kembali.

2) Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi di sini adalah pengelolaan permohonan informasi yang

menyaratkan seseorang atau Badan Hukum untuk layak disebut “pemohon

informasi”. Proses pemberian informasi diupayakan cepat, murah dan efesien,

untuk menjalankan pekerjaan tersebut dibutuhkan SDM / Petugas Informasi dan

sistem retrieval informasi yang handal.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik, PPID telah mempersiapkan

ruangan khusus juga didukung petugas terlatih dan berpengalaman dalam

memberikan layanan informasi atau disebut juga pojok informasi.

Kecenderungan masyarakat lebih banyak yang datang langsung untuk

melakukan permohonan informasi, hal ini dapat dilihat pada tabel. Petugas

informasi sedia menerima kedatangan masyarakat yang membutuhkan

berbagai macam informasi. Tak jarang ditemui masyarakat bertanya-tanya di

luar ruang lingkup tugas Kementerian Kesehatan.

Ruang Pojok Informasi diberlakukan khusus sebagai tempat dilakukannya

permohonan informasi, juga sekaligus menerima pengaduan masyarakat. Bagi

masyarakat yang berkeingingan untuk itu dapat datang langsung dengan

petugas informasi di gedung Prof. Sujudi, lantai satu, di kompleks kantor

Kementerian Kesehatan di Kuningan Jakarta Selatan.

Pojok Informasi menyediakan beberapa fasilitas seperti : 8 board display

informasi, ruang diskusi, front desk, brosur display, majalah display, 1 unit

Signage TV Kemenkes, dan perlengkapan penunjang lainya seperti komputer

desktop dan ATK.

Mekanisme layanan informasi di Pojok Informasi mengacu pada standar

layanan keterbukaan informasi publik. Untuk memenuhi kebutuhan informasi

masyarakat, petugas informasi berupaya melayani dengan cepat, murah dan

efesien.

Tabel Rekapitulasi Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan Periode

Januari – Desember 2018

Bulan

Total

pelayanan informasi

Status Waktu Ket

Dipenuhi

Ditolak

Proses Permintaan

Informasi Permohonan

Informasi

JAN 1415 1406 0 0 15 menit < 10 hari

FEB

1211

1194

0

0

15 menit

< 10 hari

MAR 1275 1262 0 0 15 menit < 10 hari APR 1197 1192 0 0 15 menit < 10 hari MEI 1070 1066 0 0 15 menit < 10 hari JUN 761 759 0 0 15 menit < 10 hari JUL 1593 1590 0 0 15 menit < 10 hari AGT 1369 1369 0 0 15 menit < 10 hari SEP 1578 1578 0 0 15 menit < 10 hari OKT 3557 3557 0 0 15 menit < 10 hari NOV 1308 1308 0 0 15 menit < 10 hari DES 1202 1202 0 0 15 menit < 10 hari Jumlah 17.536 17.536 0 0

Tabel diatas menunjukkan rekapitulasi layanan informasi sebanyak 17.536

melalui pojok informasi, Halo Kemkes dan laman PPID.

Berdasarkan jenisnya, pelayanan informasi terbagi menjadi dua yaitu:

permintaan informasi dan permohonan informasi.

Permintaan informasi yaitu badan publik (Kemenkes) memberi informasi

kepada pemohon tanpa mengisi formulir permohonan informasi. Contoh:

permintaan leaflet, brosur, pertanyaan seputar kepesertaan JKN dan lain-lain.

Permohonan informasi yaitu badan publik (Kemenkes) memberi informasi

kepada pemohon didahului dengan mengisi formulir permohonan informasi.

Informasi yang dibutuhkan tersebut memerlukan identitas pemohon berupa

nama, alamat, nomor telepon, tujuan permohonan dan jenis informasi yang

diperlukan.Dari total layanan informasi sebanyak 17.536, terbagi menjadi

dua jenis yaitu permintaan informasi yaitu sebanyak 4.078 dan permohonan

informasi sebanyak 53.

Pada bulan Februari, Kemenkes menerima empat surat panggilan sidang

sengketa informasi. Hasil dari sidang tersebut berupa putusan nomor

291/VI/KIP-PS-A/2014, 088/IV/KIP-PS-A/2013, 504/IX/KIP-PS-A/2014, dan

722/IX/KIP-PS-A/2014. Seluruh amar putusan menyatakan permohonan

informasi gugur dikarenakan Pemohon tidak menghadiri sidang-sidang tersebut.

3) Data Rekapitulasi Permohonan Informasi Sepanjang Tahun 2018

(data per 31 Desember 2018)

D. Penutup

Kinerja PPID K/L lebih khusus PPID Kementerian Kesehatan, setiap tahun

dievaluasi oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). PPID memegang kendali terhadap

segala bentuk dan peredaran informasi publik yang ada di lingkungan Kementerian

Kesehatan.

Hasil penilaian terhadap keterbukaan informasi publik adalah cukup informasif.

Hal ini berarti pekerjaan rumah. Partisipasi pimpinan, koordinasi lintas unit utama,

sistem dokumentasi dan penyimpanan, petugas layananan informasi, kemudahan

akses, publikasi dan lain-lain masih menjadi perhatian dari Komisi Informasi Pusat.

Pada tahun ini regulasi terkait peran PPID ditinjau ulang kembali agar hasil

kerja dan koordinasi semua unsur yang ada di dalamnya dapat menjadi lebih efektif

dan efesien.