laporan perkembangan perbankan syariah 2012 - … · perbankan syariah (bus+uus) yang terkendali,...

163
Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH

Upload: tranhanh

Post on 28-Aug-2018

246 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

Laporan Perkembangan

Perbankan Syariah

2012

DEPARTEMEN PERBANKAN SYARIAH

Page 2: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

| ii

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Page 3: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

| iii

VISI : “ Terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan

istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan,

kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat

yang sejahtera secara material dan spiritual (falah)”

MISI : “Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan

perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip

syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor

riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam

rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ”

Page 4: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

| i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, petunjuk dan

hidayah-Nya sehingga dengan izin dan kasih-sayang-Nya kita dapat melalui berbagai tantangan dan

dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing selama tahun 2012. Hingga tahun

2012 perkembangan dan kinerja usaha perbankan Syariah Indonesia masih mengalami pertumbuhan

yang relatif cukup tinggi ditengah melambatnya perekonomian global. Hal ini merupakan indikasi

nyata dari masih besarnya keinginan masyarakat Indonesia untuk mencapai sebuah kehidupan yang

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur seperti nilai keadilan, keseimbangan dan kemanfaatan bagi semua

yang ditawarkan oleh keuangan dan perbankan syariah, yang tidak hanya menjunjung tinggi

keuntungan dan nilai duniawi semata.

Pertumbuhan aset perbankan syariah pada akhir tahun 2012 yang mencapai ±34% (yoy), dan

pertumbuhan pembiayaan yang tetap tinggi yang mencapai ±44% (yoy) dengan NPF gross

perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya

kinerja perbankan syariah Indonesia. Walaupun sepanjang tahun 2012 dampak krisis keuangan

global cenderung melambatkan laju pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, namun memiliki

pengaruh yang relatif minimal terhadap industri perbankan syariah nasional, yang terlihat antara lain

dari pertumbuhan volume usaha perbankan syariah yang relatif masih cukup tinggi. Pencapaian ini

tidak terlepas dari besarnya ekspansi jaringan kantor dan layanan perbankan syariah yang ditunjang

antara lain oleh infrastruktur grup perbankan syariah, strategi promosi dan edukasi masyarakat di

bidang perbankan syariah yang ditempuh melalui koordinasi/sinergi Bank Indonesia dengan pelaku

industri maupun stakeholders lainnya.

Uraian berbagai kondisi dan perkembangan yang dihadapi industri perbankan syariah dan

sektor terkait, dilengkapi dengan pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengaturan,

pengawasan, perizinan dan pengembangan perbankan syariah oleh Bank Indonesia, serta perkiraan

mengenai perkembangan dan arah kebijakan ke depan dicakup dalam laporan ini. Dengan adanya

laporan ini diharapkan dapat mendokumentasikan perkembangan yang dihadapi oleh industri

perbankan syariah nasional selama tahun 2012, serta sebagai salah satu bentuk dari akuntabilitas

publik agar seluruh stakeholders Bank Indonesia dapat memperoleh informasi yang lengkap dan jelas

tentang perkembangan industri perbankan syariah dengan berbagai macam tantangan dan peluang

serta arah kebijakan Bank Indonesia maupun perkembangan sektor terkait seperti keuangan syariah

non perbankan.

Atas nama Bank Indonesia, saya menyampaikan perhargaan kepada seluruh stakeholders

atas usaha dan kerjasama yang baik dalam rangka menumbuhkembangkan perbankan syariah.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan tugas dengan

sebaik-baiknya.

Billaahittaufiq Walhidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 29 April 2013

DEPUTI GUBERNUR

BANK INDONESIA

Page 5: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

| ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Proses pemulihan perekonomian global sudah mulai dirasakan pada akhir tahun 2012,

walaupun di beberapa bagian dunia masih ada yang justru baru memasuki krisis keuangan dan

perekonomian. Namun secara umum arah perkembangan perekonomian pada tahun 2013

diprakirakan akan lebih baik dari pada tahun 2012. Terlebih untuk kinerja perekonomian Indonesia

dengan tingkat konsumsi domestik relatif tinggi dan kelas menengah yang meningkat serta ditunjang

oleh kondisi makro ekonomi yang relatif terjaga dengan baik, merupakan beberapa faktor penyebab

perekonomian nasional tidak terlalu terpengaruh oleh krisis perekonomian global. Begitu pula

dengan perbankan syariah nasional, relatif tidak begitu signfikan mengalami dampak krisis ekonomi

global pada awal tahun 2012 sejalan dengan fokus perbankan Indonesia yang lebih tertuju kepada

pasar domestik yang masih besar, serta potensi pangsa perbankan syariah yang masih tinggi di

Indonesia, dengan pangsa pasar sampai dengan akhir tahun 2012 telah mendekati 5%.

Sepanjang tahun 2012, kinerja industri perbankan syariah nasional yang masih didominasi

struktur asetnya sekitar ± 98% oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) relatif

cukup baik, tercermin dari : (i) fungsi intermediasi berada pada tingkat yang optimal dengan rata-

rata FDR sebesar 97,16%; (ii) tingkat kecukupan modal (CAR) masih jauh di atas minimum 8% dengan

rata-rata CAR sebesar ±15,17%; dan (iii) tingkat pembiayaan bermasalah (Non Performing

Financing/NPF) masih di bawah 5% dengan rata-rata sebesar 2,72% dan bahkan untuk posisi

Desember 2012 mencapai 2,22%. Walaupun begitu, dari sisi pertumbuhan aset, terjadi

perlambatan aset industri yang relatif signifikan pada bulan Maret sampai dengan bulan September

2012, lebih karena penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang cukup tajam. Penurunan ini disebabkan

antara lain karena penarikan dana simpanan milik pemerintah (Kementerian Agama) dari bank

syariah yang cukup besar, dimana dialihkan ke Sukuk Dana Haji Indonesia guna memenuhi target

pendanaan pembangunan. Namun pada bulan-berikutnya, DPK dan aset bank syariah mengalami

peningkatan kembali. Dengan demikian, pelambatan pertumbuhan industri perbankan syariah lebih

akibat kondisi domestik. Perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir cukup

menggembirakan, dimana total asetnya meningkat menjadi Rp. 199,72 triliun dan melebihi proyeksi

moderat tahun sebelumnya sebesar Rp.187,2 triliun

Sementara itu, dalam rangka untuk terus meningkatkan dan mengembangkan industri

perbankan syariah, Bank Indonesia juga terus melakukan penelitian dan pengembangan baik secara

internal bekerja sama dengan lembaga lain maupun melalui berbagai forum, seminar dan workshop

dengan melibatkan pihak di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, pengawasan dan

pemeriksaan perbankan syariah tahun 2012 diarahkan untuk memastikan ketahanan perbankan

syariah terhadap risiko dan difokuskan kepada area-area yang cenderung berisiko dan menjadi

perhatian masyarakat, termasuk diantaranya dengan melakukan pemeriksaan secara khusus

terhadap teknologi informasi (TI), pemeriksaan khusus atas pembiayaan beragun emas, dan pemeriksaan

atas produk baru yang diajukan bank (pembiayaan mikro). Pada tahun 2012, Bank Indonesia juga

menerbitkan sejumlah Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan surat edaran, antara lain mengenai

penyempurnaan pedoman pengawasan terkait GWM dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi BUS,

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi BPRS, dan Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and

Proper Test) Bank Syariah dan UUS. Bank Indonesia juga melihat semakin berkembangnya produk

dan jasa perbankan syariah pada tahun 2012, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan

Page 6: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

| iii

permohonan produk dan jasa baru, baik yang dikategorikan sebagai permohonan produk/jasa baru

maupun sebagai laporan atas produk/jasa baru yaitu meningkat sebesar 30% dibanding tahun 2011,

dimana permohonan produk di sisi pembiayaan lebih besar dibandingkan sisi pendanaan.

Dalam rangka proses pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia melakukan

program edukasi dan promosi perbankan syariah kepada berbagai kalangan dalam berbagai even,

baik atas inisiatif Bank Indonesia sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholders lain. Kegiatan

dimaksud, tidak hanya dilakukan di dalam negeri namun juga dilaksanakan di luar negeri seperti

pelaksanaan training of trainers, seminar internasional maupun pengiriman narasumber ke luar

negeri untuk lebih mengenalkan framework pengembangan perbankan dan keuangan syariah

Indonesia. Kerjasama dengan berbagai institusi di dalam negeri maupun di luar negeri akan tetap

dipelihara dan ditingkatkan, seperti dengan Dewan Syariah Nasional – MUI, IAI, Kementerian

Keuangan, industri perbankan syariah domestik maupun dengan institusi keuangan syariah

internasional seperti IDB, IFSB, IIFM dan IILM. Kerjasaman dan kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan

dalam rangka semakin mengukuhkan keberadaan Indonesia di kancah perkembangan keuangan

syariah global. Atas kegiatan promosi perbankan syariah pada tahun 2012 tersebut ternyata

diapresiasi oleh kalangan internasional, dimana Bank Indonesia memperoleh penghargaan dari

Islamic Finance News (IFN) Malaysia sebagai “The Best Central Bank in Promoting Islamic Finance”.

Berkenaan dengan prospek dan arah kebijakan perekonomian ke depan, Bank Indonesia

memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 relatif lebih baik dibandingkan tahun

2012 dan berkisar 6,2 – 6,6%. Bank Indonesia juga akan terus memperkuat bauran kebijakan antara

lain melalui kebijakan nilai tukar yang diarahkan untuk stabilisasi nilai tukar agar pergerakan nilai

tukar rupiah tersebut sesuai dengan kondisi fundamentalnya dan kebijakan makroprudensial yang

diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan serta memperkuat koordinasi Bank Indonesia

dan Pemerintah, khususnya dalam memperkuat struktur perekonomian dan memperluas sumber

pembiayaan ekonomi. Kebijakan tersebut akan dilengkapi oleh kebijakan di bidang perbankan yang

difokuskan pada tiga koridor utama yaitu : (i) pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, (ii)

penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, dan (iii) penguatan fungsi intermediasi. Sementara

untuk perbankan syariah, prospek ekonomi dan kebijakan tersebut diharapkan akan semakin

mendorong pertumbuhan industri ke depan khususnya melalui potensi pasar yang masih besar yang

belum tergarap sepenuhnya seiring dengan membaiknya pendapatan per kapita masyarakat,

koordinasi yang lebih baik antar stakeholders dalam pengembangan keuangan syariah dan kuatnya

sektor konsumsi domestik serta keberhasilan program promosi dan edukasi publik perbankan

syariah.

Page 7: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

| iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .................................................................................................................................... i

Ringkasan Eksekutif ............................................................................................................................... ii

Daftar Isi…………………………………………………………………………………………… ............................................... iv

Daftar Grafik .................................................................................................................................. vi

Daftar Tabel ................................................................................................................................ viii

BAB I. PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

1.1. Kondisi Umum .................................................................................................................. 1

1.2. Kelembagaan ..................................................................................................................... 3

1.3. Penghimpunan Dana ......................................................................................................... 4

1.4. Penyaluran Dana ............................................................................................................... 6

1.5. Profitabilitas dan Permodalan ......................................................................................... 11

1.6. Pelaksanaan Fungsi Sosial dan Linkage Program ............................................................ 13

BAB II. PELAKSANAAN KEBIJAKAN

2.1. Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Bank Syariah ............................................. 15

2.1.1. Kegiatan Bidang Penelitan................................................................................... 16

2.1.2. Kegiatan Bidang Pengaturan .............................................................................. 22

2.1.3. Kegiatan Bidang Review Kebijakan dan Standar Internasional ........................... 24

2.1.4. Kegiatan Bidang Pengembangan Pengawasan ................................................... 28

2.1.5. Kegiatan Bidang Pengembangan Produk dan Edukasi ........................................ 32

Boks. Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah ............................................................ 17

Boks. Working Group Produk Perbankan Syariah ...................................................... 34

2.2. Pengawasan Bank Syariah ............................................................................................... 40

2.2.1. Peningkatan Kualitas Pengawasan Melalui Forum Panel dan Pelatihan ............. 40

2.2.2. Pelaksanaan Pengawasan ................................................................................... 40

2.3. Perizinan Bank Syariah .................................................................................................... 45

2.3.1. Perizinan Kelembagaan ........................................................................................ 45

2.3.2. Fit and Proper Test .............................................................................................. 46

2.3.3. Perkembangan Produk dan Jasa ......................................................................... 47

BAB III. HUBUNGAN KERJASAMA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

3.1. Kerjasama Dengan Lembaga Domestik ......................................................................... 49

3.1.1. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ........................... 50

3.1.2. Working Group Perbankan Syariah………………………………………............................ 51

3.1.3. Komite Perbankan Syariah..................................................................................52

3.2. Kerjasama dengan Lembaga Internasional ................................................................. ..54

3.2.1. Islamic Development Bank (IDB) ......................................................................... .54

Page 8: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

| v

3.2.2. Islamic Financial Services Board (IFSB)................................................................. 55

3.2.3. International Islamic Financial Market (IIFM) ...................................................... 56

3.2.4. Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution (AAOIFI).................... 57

3.2.5. International Islamic Liquidity Management (IILM) ............................................ 57

Boks. Standar IFSB Tahun 2012 ................................................................................... 60

BAB IV. PERKEMBANGAN OPERASI MONETER, PASAR KEUANGAN DAN LEMBAGA KEUANGAN

SYARIAH NON BANK

4.1. Operasi Moneter Syariah ................................................................................................ 64

4.1.1. Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (OPT) Syariah.............................................. 65

4.1.2. Perkembangan Aset Likuid Perbankan Syariah .................................................... 67

4.2. Perkembangan Pasar Uang Syariah (PUAS) .................................................................... 68

4.2.1. Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS ................................................................ 68

4.2.2. Tingkat Imbalan di PUAS ...................................................................................... 70

4.2.3. Pelaku Transaksi di PUAS ..................................................................................... 70

4.3. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara ………………………………………………………….72

4.4. Perkembangan Pasar Modal Syariah ............................................................................... 76

4. 4.1.Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah ……………..………………………..…… 76

4.4.2. Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal ................................................... 79

4.5. Perkembangan Perasuransian Syariah ........................................................................... 85

4.5.1. Kebijakan Pengembangan di Bidang Usaha Asuransi Syariah ............................. 85

4.5.2. Perkembangan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah ……………87

4.6. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah ......................................................... ..91

BAB V. PROSPEK DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Prospek Kondisi Perekonomian 2013 .............................................................................. 96

5.2. Dampak Makroekonomi Terhadap Perbankan Syariah ................................................ 100

5.3. Proyeksi Pertumbuhan Perbankan Syariah 2013 ......................................................... 102

5.4. Arah Kebijakan .............................................................................................................. 104

DAFTAR SINGKATAN ................................................................................................................... 112

DAFTAR ISTILAH .......................................................................................................................... 114

LAMPIRAN

L1. Ikhtisar Ringkas Hasil Kajian Perbankan Syariah Tahun 2012 ........................................ 116

L2. Ikhtisar Ketentuan Perbankan Syariah Tahun 2012 ....................................................... 125

L3. Daftar Kegiatan Edukasi Publik di Bidang Perbankan Syariah Tahun 2012 .................... 134

L4. Indikator Perkembangan Perbankan Syariah ................................................................. 143

Page 9: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

| vi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Perkembangan Aset Perbankan Syariah ............................................................................ 2

Grafik 1.2. Perkembangan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah per Propinsi ...................................... 3

Grafik 1.3. Komposisi Sumber Dana .................................................................................................... 5

Grafik 1.4. Jangka Waktu DPK BUS & UUS .......................................................................................... 5

Grafik 1.5. Deposito BUS & UUS dan Tingkat Imbalan Nasabah ......................................................... 6

Grafik 1.6. DPK BUS & UUS Menurut Golongan Nasabah ................................................................... 6

Grafik 1.7. Komposisi Aset Perbankan Syariah 2012 ........................................................................... 7

Grafik 1.8. Perkembangan Pembiayaan .............................................................................................. 8

Grafik 1.9. Pembiayaan BUS & UUS per Sektor Usaha 2012 ............................................................... 9

Grafik 1.10. Pembiayaan Properti ...................................................................................................... 10

Grafik 1.11. Perkembangan NPF BUS & UUS ..................................................................................... 10

Grafik 1.12. Pendapatan, Biaya dan Efisiensi BUS & UUS .................................................................. 12

Grafik 1.13. Profitabilitas Perbankan Syariah .................................................................................... 12

Grafik 1.14. Perkembangan Dana Sosial/Linkage Program BUS dan UUS ......................................... 14

Grafik 1.15. Rata-rata Pertumbuhan Dana Sosial/Linkage Program BUS dan UUS ........................... 14

Grafik.2.1. Profil Risiko BUS 2011 .................................................................................................... 42

Grafik.2.2 . Profil Risiko BUS 20112 .................................................................................................. 42

Grafik.2.3. Tingkat Kesehatan BUS 2011 .......................................................................................... 43

Grafik.2.4. Tingkat Kesehatan BUS 2012 ........................................................................................... 43

Grafik.2.5. Tingkat Kesehatan BPRS 2011 .......................................................................................... 44

Grafik.2.6. Tingkat Kesehatan BPRS 2012 .......................................................................................... 44

Grafik.2.7. Permohonan Produk ........................................................................................................ 47

Grafik.2.8. Produk Pembiayaan ......................................................................................................... 47

Grafik.4.1. Komposisi Instrumen Operasi Moneter (Kontraksi) Syariah vs Konvensional ................. 65

Grafik.4.2. Perkembangan Posisi FASBIS dan Excess Reserve ............................................................ 67

Grafik.4.3. Perkembangan Rasio Aset Likuid .................................................................................... 68

Grafik.4.4. Rata-rata Harian Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS ................................................ 69

Grafik.4.5. Pembiayaan dan DPK ....................................................................................................... 69

Grafik.4.6. Likuiditas Perbankan Syariah ........................................................................................... 70

Grafik 4.7. Pergerakan Tingkat Imbalan PUAS ................................................................................... 70

Grafik 4.8. Komposisi Kepemilikan SBSN ........................................................................................... 74

Grafik 4.9. Komposisi Kepemilikan SBSN per BUS dan UUS .............................................................. 74

Grafik 4.10. Perkembangan Sukuk ..................................................................................................... 79

Grafik 4.11. Proporsi Sukuk terhadap Obligasi .................................................................................. 80

Grafik 4.12. Perkembangan Outstanding SBSN ................................................................................. 80

Grafik 4.13. Proporsi Outstanding SBSN terhadap SUN .................................................................... 80

Grafik 4.14. Perkembangan Reksadana Syariah ................................................................................ 81

Grafik 4.15. Komposisi Reksadana Syariah ........................................................................................ 81

Page 10: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

| vii

Grafik 4.16. Kontribusi Reksadana Syariah ....................................................................................... 82

Grafik 4.17. Perkembangan Saham Syariah ....................................................................................... 82

Grafik 4.18. Bidang Industri Saham Syariah ....................................................................................... 83

Grafik 4.19. Perkembangan dan Kapitalisasi Pasar Indeks Saham Syariah Indonesia ....................... 83

Grafik 4.20. Perkembangan dan Kapitalisasi Pasar Jakarta Islamic Index ........................................ 84

Grafik 4.21. Perkembangan Total Aset dan Piutang Perusahaan Pembiayaan Syariah .................... 92

Grafik 4.22. Perbandingan Porsi Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah dengan Konvensional ...... 92

Grafik 4.23. Perbandingan Porsi Piutang Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Konvensional ....... 93

Grafik 4.24. Komposisi Jenis Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah ........ 94

Grafik 4.25. Sumber Pendanaan Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah ................................. 94

Grafik 5.1. FDR, CAR dan NPF Perbankan Syariah (BUS dan UUS) ................................................. 101

Grafik 5.2. Break Down Pembiayaan Perbankan Syariah ............................................................. 101

Grafik 5.3. Proyeksi dan Realisasi Total Aset Perbankan Syariah .................................................. 103

Grafik 5.4. Proyeksi Market Share Perbankan Syariah .................................................................. 103

Grafik 5.5. Proyeksi dan Realisasi Total DPK Perbankan Syariah .................................................. 103

Grafik 5.6. Proyeksi dan Realisasi Total Pembiayaan Perbankan Syariah ...................................... 104

Grafik 5.7. Perkembangan Share Aset BUS dan UUS Terhadap 10 BUK Induk terbesar ................ 109

Bagan 1. Struktur Organisasi IILM (2012) ......................................................................................... 59

Bagan 2. Layanan Syariah Industri Pasar Modal ............................................................................. 84

Page 11: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

| viii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah .................................................................... 4

Tabel.1.2. Perkembangan DPK 2012 .................................................................................................... 5

Tabel 3.1. Lembaga/Organisasi Terkait Perbankan Syariah 2012 ..................................................... 49

Tabel 4.1. Indikator Perbankan .......................................................................................................... 64

Tabel 4.2. Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS ........................................................................... 69

Tabel 4.3. Perkembangan Pelaku Transaksi PUAS ............................................................................. 71

Tabel 4.4. Komposisi Pelaku Transaksi PUAS .................................................................................... 71

Tabel 4.5. Rasio PUAS ........................................................................................................................ 72

Tabel 4.6. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)……………………………………..……...………………………….72

Tabel 4.7.10. SBSN yang aktif diperdagangkan ..………………………………………..……..………………………….75

Tabel 4.8. Perkembangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah ................ 88

Tabel 4.9. Kekayaan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah .................................. 88

Tabel 4.10. Investasi Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah .................................. 89

Tabel 4.11. Portofolio Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah .............................. 89

Tabel 4.12. Kontribusi Bruto Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah ................... 90

Tabel 4.13. Penetrasi dan Densitas Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah ........... 90

Tabel 4.14. Manfaat Bruto Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah .................................. 91

Tabel 4.15. Perusahaan Pembiayaan Syariah (2008 – 2012) ............................................................ 91

Tabel 4.16. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah (2008 – 2012) ................................... 93

Tabel 5.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%) ................................................................................ 97

Tabel 5.2. Proyeksi dan Pertumbuhan Aset, DPK dan Pembiayaan tahun 2013 ............................. 104

Page 12: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

| ix

Halaman ini sengaja dikosongkan ..

Page 13: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

| i

Halaman ini sengaja dikosongkan ..

Page 14: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia
Page 15: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

1

BAB I. PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

1.1. KONDISI UMUM

Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2012 cukup menggembirakan di tengah

perekonomian dunia yang melemah dan diliputi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi dapat

dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 6,2%, dengan inflasi yang terkendali pada tingkat

yang rendah (4,3%) sehingga berada pada kisaran sasaran inflasi 4,5±1%. Di tengah menurunnya

kinerja ekspor, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap

kuat, terutama yang berasal dari konsumsi rumah tangga yang mencapai pertumbuhan tertinggi sejak

krisis keuangan global tahun 2008/2009, didukung oleh terjaganya daya beli dan keyakinan konsumen

yang meningkat. Selain itu secara sektoral, pertumbuhan ekonomi domestik masih ditopang oleh tiga

sektor utama, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), serta

sektor pengangkutan dan komunikasi. Perkembangan tersebut didukung oleh kondisi ekonomi makro

dan sistem keuangan yang kondusif yang memungkinkan rumah tangga dan sektor usaha melakukan

kegiatan ekonominya dengan baik. Kondusifnya kondisi makro dan sistem keuangan dimaksud tidak

terlepas dari bauran kebijakan moneter, nilai tukar dan makroprudensial serta penguatan koordinasi

dengan pemerintah yang ditempuh Bank Indonesia.

Sejalan dengan kinerja perekonomian yang baik, stabilitas sistem keuangan di tahun 2012

tetap terjaga, dan sektor perbankan secara umum juga masih mampu mempertahankan kinerja positif

yang tercermin pada peningkatan fungsi intermediasi, perbaikan efisiensi, dan ketahanan dalam

menghadapi krisis. Sepanjang tahun 2012 total aset bank umum tumbuh sebesar 16,7% (yoy) menjadi

Rp4.262,6 triliun, salah satunya didorong oleh ekspansi kredit bank umum konvensional (BUK) yang

mencapai Rp507,8 triliun atau 23,1% (yoy). Meskipun sedikit melambat dibandingkan dengan

pertumbuhan kredit tahun 2011 sebesar 24,6%, secara umum fungsi intermediasi perbankan masih

menunjukkan peningkatan seiring makin besarnya kontribusi kredit pada sektor-sektor produktif

dalam bentuk kredit investasi dan modal kerja (70,5%, dari tahun sebelumnya 69,7%), bunga kredit

yang makin terjangkau (rata-rata menurun 68 bps dari tahun lalu), dan rasio LDR yang terus membaik

menjadi 83,6%, dari tahun sebelumnya sebesar 78,8%.

Efisiensi perbankan dalam periode laporan juga semakin membaik, ditandai oleh penurunan

rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional pada BUK dari 85,4% menjadi 74,1%.

Penurunan rasio tersebut didukung oleh peningkatan pendapatan seiring berlanjutnya ekspansi kredit,

dan peningkatan efisiensi operasional diantaranya dalam bentuk penurunan biaya overhead.

Sementara dari sisi ketahanan menghadapi krisis, sekalipun terjadi ekspansi kredit yang cukup tinggi,

permodalan bank secara umum tergolong memadai. Hal ini diindikasikan oleh modal BUK yang pada

tahun laporan tercatat sebesar Rp500,1 triliun atau meningkat 22,5% dari tahun lalu, dengan rata-rata

Capital Adequacy Ratio (CAR) meningkat dari 16,0% menjadi sebesar 17,4%. Selain itu, kondisi

likuiditas perbankan masih memadai dalam mengantisipasi penarikan dana nasabah, tercermin dari

rasio alat likuid terhadap non-core deposit sebesar 113,7%, masih diatas threshold 100%.

Kondisi perekonomian yang kondusif juga berdampak positif terhadap perkembangan

perbankan syariah. Secara nasional, volume usaha perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum

Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meningkat 34,0%

(yoy) dari posisi Rp149,0 triliun pada tahun 2011, menjadi Rp199,7 triliun pada tahun 2012 (Grafik

Page 16: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

2

1.1). Laju pertumbuhan volume usaha tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu (48,6%, yoy) dan

terutama dialami oleh kelompok BUS.

Penurunan laju pertumbuhan usaha yang dihadapi perbankan terkait perlambatan

pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi ketidakpastian pemulihan ekonomi global dan penurunan

harga komoditas, secara umum tidak mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini

mengingat, masih terbatasnya eksposur perbankan syariah pada sektor-sektor tradable dan berbasis

komoditas seperti sektor manufaktur, pertanian dan pertambangan. Namun demikian, pertumbuhan

perbankan syariah tampaknya cukup terpengaruh oleh meningkatnya intensitas kompetisi di sektor

perbankan sejalan dengan tren penurunan suku bunga. Meningginya intensitas persaingan tersebut

mendorong terkonsentrasinya likuiditas pada sekelompok kecil BUK sehingga sebagian besar BUK

lainnya dan juga bank-bank umum syariah harus berkompetisi secara kurang sehat yang berujung

pada tingginya return dan harga produk yang ditawarkan serta relatif rendahnya efisiensi operasional,

yang selanjutnya mempengaruhi kinerja bank-bank tersebut.

Meskipun mengalami perlambatan, laju pertumbuhan aset perbankan syariah tersebut tetap

lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset perbankan secara nasional, sehingga pangsa perbankan

syariah terhadap industri perbankan nasional meningkat dari 4,0% menjadi 4,6%. Selain itu,

pertumbuhan aset tersebut tetap diikuti pelaksanaan intermediasi dana pihak ketiga yang dihimpun

yang mencapai Rp150,5 triliun, ke berbagai segmen pembiayaan secara optimal. Hal ini tercermin dari

besarnya pembiayaan yang mencapai Rp151,1 triliun yang mendorong kenaikan financing to deposit

ratio perbankan syariah, diantaranya pada kelompok BUS dari 86,7% pada 2011 menjadi 95,4% pada

akhir periode laporan.

Grafik 1.1.

Perkembangan Aset Perbankan Syariah

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2009 2010 2011 2012

Aset (Rp)

Aset (%)

BUS (%)

UUS (%)

BPRS (%)

Secara regional, perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat terjadi di sejumlah

daerah. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK)

dan atau penyaluran pembiayaan yang cukup tinggi antara lain di beberapa propinsi di kawasan

Kalimantan dan kawasan Sulawesi, Maluku dan Papua yang melebihi laju pertumbuhan secara

nasional. Selain itu, beberapa daerah di kawasan Jawa-Bali juga menunjukkan pertumbuhan yang

Page 17: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

3

cukup tinggi (Grafik 1.2). Perkembangan tersebut menunjukkan peluang pengembangan perbankan

syariah yang cukup besar di luar ibukota negara, meskipun DKI Jakarta dengan skala aktivitas

ekonominya, tetap menjadi target utama pengembangan usaha perbankan syariah dengan pangsa

DPK dan pembiayaan terhadap industri masing-masing mencapai 45,6% dan 39,9%.

Grafik 1.2.

Perkembangan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Per Propinsi

0%

40%

80%

120%

Nanggroe Aceh …Sumatera Utara

Sumatera Barat

Sumatera Selatan

Bangka Belitung

Jambi

Bengkulu

Riau

Kepulauan Riau

Lampung

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Kalimantan Selatan

Sulawesi Utara

GorontaloSulawesi BaratSulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

Maluku

Maluku Utara

Papua Barat

Papua

DKI Jakarta

Jawa Barat

Banten

Jawa Tengah

DI Yogyakarta

Jawa Timur

Bali

NTBNTT

GPYD

GDPK

1.2. KELEMBAGAAN

Jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tahun 2012

bertambah seiring dengan beroperasinya sejumlah bank syariah baru. Jumlah BUS dan UUS tidak

bertambah dari tahun sebelumnya yaitu tetap sebanyak 11 BUS dan 24 UUS. Sementara itu jumlah

BPRS bertambah dari 155 BPRS menjadi 158 BPRS. Penambahan jumlah BPRS tersebut bersumber dari

3 izin pendirian usaha baru dan 1 izin konversi dari BPR konvensional. Selain itu pada tahun 2012 juga

terjadi pencabutan izin usaha 1 BPRS.

Wilayah lokasi usaha 155 BPRS tersebut tersebar pada 22 propinsi di Indonesia, dengan

jumlah terbanyak terdapat di Jawa Timur sebanyak 30 BPRS, diikuti Jawa Barat sebanyak 29 BPRS.

Penyebaran BPRS yang belum merata dengan sebaran terbanyak berada di pulau Jawa membuka

peluang bagi para investor yang ingin membuka BPRS baru terutama di 12 propinsi lainnya yang

belum memiliki BPRS.

Bertambahnya jumlah bank syariah juga diikuti dengan penambahan jaringan kantor bank

syariah, yang pada periode laporan bertambah sebanyak 565 kantor. Dari jumlah itu, 525 kantor

merupakan jaringan kantor baru dari BUS dan UUS, dan 40 kantor lainnya merupakan jaringan kantor

baru BPRS (Tabel 1.1). Peningkatan jumlah kantor tersebut pada sebagian besar dalam bentuk Kantor

Cabang Pembantu (458 kantor), adapun penambahan Kantor Cabang tercatat sebanyak 68 kantor.

Page 18: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

4

Tabel 1.1.

Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah

Kelompok Bank 2010 2011 2012

Bank Umum Syariah 11 11 11

Unit Usaha Syariah 23 24 24

- Jumlah Kantor BUS dan UUS 1477 1737 2262

BPRS 150 155 158

- Jumlah Kantor BPRS 286 364 401

1.3. PENGHIMPUNAN DANA

Sumber-sumber penghimpunan dana (tidak termasuk modal) perbankan syariah secara umum

didominasi oleh dana pihak ketiga (DPK). Pada kelompok BUS kontribusi DPK mencapai 87,2%,

sedangkan pada UUS dan BPRS kontribusi DPK masing-masing sebesar 77,3% dan 73,7%. Kontribusi

DPK pada BUS secara umum sedikit menurun dari tahun 2012 yang mencapai 90,6%. Penurunan

tersebut dikompensasi oleh peningkatan dana antar bank, diantaranya dalam bentuk sertifikat

investasi mudharabah antar bank (SIMA), yang meningkat hingga 84,4% (yoy) pada BUS, seiring

meningkatnya preferensi terhadap instrumen likuid. Sementara pada UUS, pendanaan selain DPK

utamanya berasal dari dana bank induk dengan porsi tetap sebesar 15,4%. Pada BPRS, selain DPK yang

menjadi sumber utama, BPRS juga memanfaatkan pendanaan dari bank-bank umum syariah dengan

pangsa 21,5% (Grafik 1.3). Secara umum pemanfaatan sumber dana dari bank lain menunjukkan

peningkatan, hal mana mengindikasikan semakin meningkatnya keterkaitan antar bank yang perlu

dicermati dalam antisipasi tekanan likuditas yang berpotensi sistemik.

Selain itu, sumber pendanaan alternatif dalam bentuk secured/unsecured financing dari pasar

keuangan dan atau kreditor lainnya juga mulai menjadi pilihan. Pada tahun 2012 tercatat penerbitan

sukuk subordinasi oleh BUS meningkat Rp1,3 triliun. Meski demikian, pangsa sumber dana tersebut

masih relatif rendah yaitu 2,3% pada BUS dan kurang dari 2% pada UUS. Sementara itu sumber dana

dalam bentuk valas juga masih terbatas dengan porsi sebesar 4,9%. Kondisi tersebut merefleksikan

preferensi layanan keuangan syariah yang masih relatif sederhana dan belum menuntut pemanfaatan

instrumen pasar keuangan dan valas, hal mana menyebabkan kewajiban bank syariah relatif tidak

terpengaruh bila terjadi volatilitas harga di pasar keuangan dan valas.

Dari sisi jangka waktu, sumber dana perbankan syariah masih sangat didominasi oleh

instrumen pendanaan jangka pendek sehingga mempengaruhi fleksibilitas bank dalam

mengoptimalkan pengelolaan dana misalnya untuk segmen pembiayaan proyek infrastruktur dan

korporasi yang berjangka panjang, dengan tetap menjaga kecukupan likuiditas. Hal ini terutama

tercermin dari komposisi DPK BUS dan UUS yang sebagian besar terdiri atas instrumen giro dan

tabungan yang sifatnya dapat ditarik sewaktu-waktu, dengan pangsa 42,6%, serta deposito berjangka

kurang atau sama dengan 1 bulan dengan pangsa 36,4% dari total DPK (Grafik 1.4).

Page 19: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

5

Grafik 1.3. Grafik 1.4

Komposisi Sumber Dana Jangka Waktu DPK BUS & UUS (2012)

Dana pihak ketiga yang dihimpun BUS dan UUS sepanjang tahun 2012 tercatat tumbuh

sebesar 27,8% (yoy), sedangkan pada BPRS mencapai 40,2% (Tabel 1.2). Dibandingkan tahun 2011

yang mencapai 51,8%, pertumbuhan DPK BUS dan UUS tersebut melambat meskipun masih lebih

tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK perbankan nasional sebesar 15,8% (yoy). Berdasarkan jenis

instrumen, pertumbuhan terendah dialami deposito (19,7%, yoy) yang terjadi pada kelompok BUS.

Sementara pertumbuhan tabungan sedikit menurun dari dari 42,3% menjadi 38,2%, sedangkan

pertumbuhan giro justru meningkat dari 32,6% menjadi 47,5% dalam periode yang sama.

Secara umum perkembangan tersebut sejalan dengan tren penurunan suku bunga perbankan.

Perbankan syariah memanfaatkan tren tersebut untuk meningkatkan porsi tabungan dan giro,

sekaligus mengurangi ketergantungan struktur dana pada pemilik dana yang memiliki target return

tinggi. Kontribusi tabungan dan giro pada DPK perbankan syariah meningkat dari 38,7% pada tahun

2011 menjadi 42,6%. Sejalan dengan hal tersebut, sejak pertengahan 2013 return differential deposito

rupiah perbankan syariah dibandingkan deposito BUK cenderung turun menjadi kurang dari 60 bps

(Grafik 1.5).

Langkah penyesuaian struktur DPK tersebut positif bagi ekspansi lebih lanjut bank-bank

syariah, khususnya pada segmen retail, untuk melayani kebutuhan transaksi masyarakat. Meskipun

demikian, tantangan memperbesar porsi dana tabungan dan giro tergolong berat, mengingat

dominasi sejumlah kecil BUK atas sumber dana tersebut. Porsi dana ‘murah’ pada DPK BUS dan UUS

tersebut masih jauh lebih rendah dari porsi yang dimiliki 5 BUK terbesar yang mencapai 66,2%, namun

sudah mendekati porsi dana tersebut pada BUK lainnya yang rata-rata sebesar 47,9%.

Tabel 1.2.

Perkembangan DPK (2012)

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

2011

2012

2011

2012

2011

2012

DPK

Kew. pd bank

Surat Berharga

Pinj. Diterima

Kew. pd Induk

Lainnya

BP

RS

UU

SB

US

12%

31%

36%

12%

4%5%

Giro

Tabungan

Deposito ≤1 bln

Deposito ≤3 bln

Deposito ≤6 bln

Deposito >6 bln

Giro Tabungan Deposito DPK

Bank Umum

Nominal (Rp, triliun) 17.7 45.1 84.7 147.5

- BUS 15.4 35.8 66.6 117.8

- UUS 2.3 9.3 18.1 29.7

Pertumbuhan (yoy) 47.5% 38.2% 19.7% 27.8%

BPRS

Nominal (Rp, triliun) - 1.1 1.8 2.9

Pertumbuhan (yoy) - 27.1% 46.2% 40.2%

Kelompok Bank

Page 20: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

6

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012

dep iB >1bln dep iB ≤1bln tk.imbalan dep 1bln bunga dep 1bln

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2009 2010 2011 2012

Individu (triliun) Institusi (triliun) Individu (%, yoy) Institusi (%, yoy)

Selain dipengaruhi penyesuaian struktur DPK yang dilakukan dalam merespon penurunan

tingkat bunga, pelambatan pertumbuhan DPK perbankan syariah juga dipengaruhi oleh penarikan

dana haji oleh Kementerian Agama yang mencapai Rp4,2 triliun. Pengaruh kedua faktor tersebut

terlihat pada kepemilikan DPK oleh nasabah institusi. Pertumbuhan DPK institusi pada periode laporan

sebesar 26,4% (yoy) lebih rendah dari pertumbuhan keseluruhan DPK BUS dan UUS. Hal ini

menyebabkan pangsa DPK institusi menurun dari 50,7% pada tahun 2011 menjadi 50,1% pada periode

laporan (Grafik 1.6).

Grafik 1.5. Grafik 1.6.

Deposito BUS & UUS dan Tingkat Imbalan DPK BUS & UUS Menurut Golongan Nasabah

Meskipun secara nominal pertumbuhan DPK mengalami pelambatan, namun dari sisi jumlah

rekening terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah rekening DPK

yang dikelola BUS dan UUS per Desember 2012 mencapai 10,9 juta rekening, atau sekitar 9,2% dari

total rekening simpanan yang dikelola bank umum secara nasional. Peningkatan jumlah rekening DPK

juga terjadi pada BPRS yang pada 2011 mengelola 0,8 juta rekening, sehingga total rekening DPK

perbankan syariah mencapai 11,7 juta, meningkat sebanyak 2,8 juta rekening, atau lebih tinggi dari

penambahan rekening pada 2011 sebanyak 2,2 juta rekening. Perkembangan tersebut menunjukkan

dukungan kuat perbankan syariah dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat. Peningkatan

akses dan preferensi nasabah atas produk dan layanan perbankan syariah senantiasa menjadi sasaran

yang terus diupayakan pencapaiannya oleh Bank Indonesia antara lain melalui program iB campaign

bersama industri perbankan syariah, edukasi masyarakat dan pengaturan serta perizinan perluasan

jaringan.

1.4. PENYALURAN DANA

Pembiayaan merupakan pilihan utama penempatan dana perbankan syariah dibandingkan

penempatan lainnya seperti penempatan pada bank lain ataupun surat-surat berharga. Hal itu terlihat

dari pangsa pembiayaan yang mencapai 75,6% dari total aset BUS dan UUS (Grafik 1.7). Pangsa

pembiayaan tersebut meningkat dari posisi tahun 2011 sebesar 70,6% pada BUS dan UUS. Sedangkan

pangsa pembiayaan pada BPRS sedikit menurun dari 76,0% pada tahun 2011 menjadi 75,6%.

Page 21: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

7

Peningkatan pangsa pembiayaan tersebut sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan perbankan

syariah yang mencapai 43,7% (yoy). Ditengah perlambatan pertumbuhan DPK, pertumbuhan

pembiayaan yang tergolong signifikan tersebut menegaskan bahwa fungsi intermediasi perbankan

syariah berjalan dengan baik dan tetap fokus kepada sektor riil.

Penempatan dana lainnya yang cukup signifikan pada kelompok BUS dan UUS adalah

penempatan pada BI yaitu sebesar Rp26,7 triliun atau 13,7% dari total aset. Selain giro untuk

pemenuhan GWM, bank syariah menempatkan dana pada instrumen operasi moneter syariah (OMS)

berupa FASBIS, SBIS & Reverse Repo SBSN sebagai bagian dari strategi pengelolaan likuiditas.

Dibandingkan tahun sebelumnya, penempatan bank syariah pada instrumen OMS mengalami

penurunan hingga Rp1,9 triliun, antara lain untuk menutup kebutuhan penarikan dana haji dan

tingginya ekspansi pembiayaan. Namun demikian, secara keseluruhan alat likuid BUS dan UUS yang

terdiri atas primary reserve (kas dan giro pada BI) dan secondary reserve (instrumen OMS dan SBSN)

masih mengalami peningkatan sebesar 10,0% (yoy) menjadi Rp34,0 triliun. Pertumbuhan alat likuid

tersebut masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK. Meski demikian kemampuan BUS dan

UUS mengantisipasi risiko likuiditas yang bersumber dari penarikan DPK masih tergolong memadai.

Hal ini tercermin dari rasio alat likuid terhadap non core deposit (setelah dikurangi GWM) sebesar

105,1%, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata BUK (113,7%), namun masih diatas normal

threshold 100%.

Grafik 1.7.

Komposisi Aset Perbankan Syariah (2012)

Penyaluran dana dalam bentuk valas yang dilakukan bank-bank syariah secara umum masih

relatif rendah, meskipun sedikit meningkat dari tahun sebelumnya. Per posisi akhir tahun 2012, nilai

penempatan dana dalam valas pada BUS dan UUS sebesar Rp9,3 triliun, atau 4,8% dari total aset,

sedikit meningkat dari porsi tahun sebelumnya sebesar 4,3%. Rendahnya eksposur valas tersebut

mempermudah upaya bank-bank syariah mengendalikan risiko pasar yang bersumber dari fluktuasi

nilai tukar. Selain eksposur risiko nilai tukar yang rendah, eksposur bank-bank syariah terhadap risiko

pasar berupa penurunan nilai portfolio aset keuangan juga masih relatif rendah seiring jumlah surat

berharga yang dikategorikan selain hold to maturity yang baru sebesar Rp0,8 triliun atau 0,4 % dari

total aset.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BUS

UUS

BPRS

Kas

Penempatan pd BI

Penempatan pd Bank Lain

Surat Berharga Dimiliki

Pembiayaan

Aset Produktif lain

Lainnya

Page 22: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

8

Pembiayaan dan Risiko Kredit (credit risk)

Pertumbuhan pembiayaan (yoy) pada bank-bank umum syariah tercatat sebesar 34,2%,

melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 50,2%. Sebaliknya, pembiayaan pada kelompok

UUS meningkat 85,3%, jauh melebihi pertumbuhan tahun 2011 sebesar 52,4%. Demikian pula halnya

pembiayaan BPRS yang tumbuh 32,8%, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 sebesar 29,9%

(Grafik 1.8).

Grafik 1.8.

Perkembangan Pembiayaan

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

-

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012

BUS (Rp, triliun)

UUS (Rp, triliun)

BPRS (Rp, triliun)

BUS (yoy)

UUS (yoy)

BPRS (yoy)

PYD (yoy)

Dilihat dari jenis akadnya, secara umum penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih

didominasi oleh akad murabahah. Pada periode laporan pembiayaan murabahah tumbuh 56,1% (yoy),

sehingga menempati pangsa 59,7% dari total pembiayaan BUS dan UUS. Sementara pada pembiayaan

BPRS pangsa akad murabahah mencapai 80,3%. Pemanfaatan akad-akad lain dalam pembiayaan

berubah secara dinamis, khususnya pada kelompok BUS dan UUS. Pada periode laporan, penggunaan

akad ijarah dalam pembiayaan BUS dan UUS tercatat tumbuh 91,3% (yoy) sehingga pangsa

pembiayaan ijarah meningkat dari 3,7% pada tahun 2011 menjadi 5,0% pada tahun 2012. Sebaliknya

pembiayaan berbasis qardh yang tahun lalu berkembang pesat, pada periode laporan mengalami

perlambatan -6,5% (yoy) yang dipengaruhi oleh kebijakan perbankan syariah memperkuat kehati-

hatian dalam penjualan produk rahn emas. Perlambatan tersebut menurunkan pangsa pembiayaan

berbasis qard dari 12,6% menjadi 8,2% dalam periode yang sama. Pembiayaan lain yang pangsanya

tercatat mengalami penurunan dalam periode laporan adalah pembiayaan bagi hasil, yaitu dari 28,4%

menjadi 26,9%.

Alokasi penyaluran pembiayaan terjadi baik dalam bentuk pembiayaan kepada sektor-sektor

produksi yang diindikasikan oleh pembiayaan modal kerja dan investasi, maupun dalam bentuk

pembiayaan bagi rumah tangga (household) yang diindikasikan oleh pembiayaan konsumsi.

Sebagaimana pada perbankan konvensional, penguatan fokus bank syariah pada pembiayaan sektor

produktif mendorong kenaikan pembiayaan modal kerja dan investasi BUS dan UUS sebesar Rp23,1

triliun, atau 38,7% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 dengan laju pertumbuhan 31,7% 9

Page 23: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

9

(yoy). Peningkatan tersebut juga didukung oleh stance penguatan kehati-hatian dalam penyaluran

pembiayaan konsumsi, antara lain melalui penetapan maksimal plafon per nasabah dan frekuensi

perpanjangan pembiayaan qardh beragun emas, yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan

pembiayaan konsumsi. Dalam periode laporan, kenaikan pembiayaan konsumsi BUS dan UUS tercatat

sebesar Rp21,8 triliun atau 50,6% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan 2011 sebesar 87,9% (yoy).

Berdasarkan sektor usaha (diluar sektor lainnya), pembiayaan bank-bank syariah masih

terkonsentrasi pada sektor jasa dunia usaha, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR),

masing-masing dengan pangsa sebesar 25,2% dan 8,6% (Grafik 1.9). Kinerja kedua sektor tersebut

relatif baik sepanjang 2012 yang diindikasikan oleh pertama, pertumbuhan yang diperkirakan

mencapai 8,1% (yoy, pdb harga konstan) untuk sektor PHR dan 7,1% (yoy) untuk jasa dunia usaha.

Kedua, risiko yang relatif rendah tercermin dari rendahnya rasio NPL (gross) perbankan nasional ke

masing-masing sektor yaitu 2,4% untuk sektor PHR dan 0,9% untuk sektor jasa dunia usaha.

Sementara itu, seiring perlambatan pertumbuhan pembiayaan bank syariah, alokasi pembiayaan ke

beberapa sektor menurun, diantaranya sektor industri pengolahan dan konstruksi. Pertumbuhan

pembiayaan BUS dan UUS pada kedua sektor tersebut selama periode laporan lebih rendah dari

pertumbuhan pembiayaan secara keseluruhan yaitu masing-masing sebesar 22,9% (yoy) untuk sektor

industri pengolahan dan 21,9% (yoy) untuk sektor konstruksi.

Grafik 1.9.

Pembiayaan BUS & UUS per Sektor Usaha (2012)

Pembiayaan ke sektor properti pada periode laporan tercatat meningkat Rp8,1 triliun atau

70,2% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah (Grafik 1.10).

Pertumbuhan signifikan tersebut terutama ditopang oleh ekspansi pembiayaan kepemilikan rumah

yang mencapai Rp6,8 triliun dan pembiayaan kepada developer real estat sebesar Rp1,1 triliun.

Kebijakan pembatasan loan to value kredit kepemilikan rumah diperkirakan turut mendukung

pertumbuhan tersebut, mengingat ekspansi pembiayaan properti BUS dan UUS yang dalam periode

laporan banyak dialokasikan pada tipe rumah di atas 70 m2 dan atau pengembang rumah non

sederhana. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, pangsa pembiayaan properti perbankan syariah

mencapai 13,3%, atau menjadi salah satu sektor pembiayaan terbesar perbankan syariah.

Pembiayaan berdasarkan klasifikasi pembiayaan mikro, kecil dan menengah (MKM)

sebagaimana pada laporan periode-periode sebelumnya, masih menjadi prioritas penyaluran dana

2%2%3%

2%

5%

9%

3%

25%

5%

44%

Pertanian

Pertambangan

Industri

Listrik

Konstruksi

PHR

Pengangkutan

Jasa usaha

Jasa sosial

Lainnya

Page 24: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2009 2010 2011 2012

Macet Diragukan Kurang Lancar PYD (%, yoy) NPF (%, yoy)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2010 2011 2012

KPR

real estat

konstruksi

Properti (%,

yoy)

PYD (%, yoy)

perbankan syariah. Pola pembiayaan yang digunakan antara lain melalui linkage antara bank umum

dengan BPRS atau lembaga keuangan, melalui jaringan/unit mikro yang berdiri sendiri atau melekat

pada kantor cabang bank, dan partisipasi dalam penyaluran KUR dan fasilitas pembiayaan kepemilikan

rumah yang menjadi program pemerintah. Mengacu pada UU No. 20 tahun 2008 mengenai Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS dalam bentuk

pembiayaan modal kerja dan investasi untuk UMKM tercatat meningkat Rp12,4 triliun menjadi Rp59,7

triliun, atau tumbuh sebesar 26,1% (yoy). Sementara pada BPRS pembiayaan untuk UMKM sebesar

Rp2,1 triliun, sehingga total pembiayaan UMKM yang disalurkan perbankan syariah per posisi akhir

tahun 2012 mencapai Rp61,8 triliun, atau 40,9% dari total Pembiayaan. Sementara pembiayaan MKM

untuk kepentingan selain usaha (konsumsi) mencapai Rp31,2 triliun atau 20,6% dari total pembiayaan

perbankan syariah, sehingga total pembiayaan MKM mencapai Rp92,9 triliun atau 61,5% dari total

pembiayaan.

Pada BPRS, perkembangan pembiayaan dalam periode laporan didukung oleh ekspansi usaha

kepada segmen pembiayaan baru dan ekspansi pembiayaan yang didanai oleh dana pinjaman dari

BUS (kewajiban pada bank lain/executing). Salah satu segmen pembiayaan baru yang tumbuh cukup

baik adalah pembiayaan multijasa, yang pada akhir 2012 mencapai Rp162,2 milyar. Perkembangan

segmen pembiayaan tersebut mencerminkan BPRS mulai mendapat kepercayaan masyarakat untuk

mendanai kebutuhan yang bersifat penggunaan jasa seperti kesehatan, pendidikan dan keagamaan.

Adapun secara sektoral, pembiayaan BPRS terutama disalurkan ke sektor PHR dengan pangsa 34,4%

dan sektor lainnya (termasuk segmen pembiayaan konsumsi) dengan pangsa 35,3%.

Grafik 1.10. Grafik 1.11.

Pembiayaan Properti Perkembangan NPF BUS & UUS

Dari segi pengelolaan risiko, risiko kredit yang dihadapi perbankan syariah diperkirakan relatif

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih dalam taraf yang terkendali. Kondisi

tersebut tercermin dari kecenderungan migrasi kualitas pembiayaan menjadi non performing yang

sedikit meningkat 26,3% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya (25,6%, yoy). Namun demikian

dengan pengelolaan risiko yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, risiko dimaksud masih

terkendali yang diindikasikan rasio non performing financing (NPF) sebesar 2,2% (gross) atau 1,3%

(net), sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 2,5% (gross) (Grafik 1.11).

Page 25: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

11

Perbandingan secara sektoral memperlihatkan pengelolaan risiko pembiayaan yang lebih

optimal telah menurunkan NPF bank syariah pada beberapa sektor yang semula cukup tinggi,

diantaranya sektor konstruksi yang turun dari 7,8% menjadi 3,9% dan sektor PHR dari 5,8% menjadi

4,3%. Sedangkan NPF pada sektor transportasi tercatat masih cukup tinggi yaitu 7,9%. Sementara itu,

kualitas pembiayaan properti relatif masih terjaga dengan rasio NPF (gross) sebesar 2,3%. Meskipun

penerapan pembatasan FTV bagi pembiayaan bank syariah segera diberlakukan, dalam kondisi supply

properti yang terus meningkat dan persaingan harga yang semakin ketat, konsisten dalam penerapan

standar kehati-hatian dalam proses screening nasabah tetap diperlukan, agar kualitas pembiayaan ke

depan tetap terkendali.

Pada BPRS, pertumbuhan pembiayaan yang relatif tinggi sepanjang tahun 2012 diikuti dengan

penurunan NPF dari 5,1% tahun 2011 menjadi 5,0% tahun 2012. Rasio NPF BPRS tersebut sedikit lebih

tinggi dibandingkan rasio NPL industri BPR secara nasional pada periode yang sama (4,8%), akan tetapi

masih berada pada posisi yang relatif baik bila dibandingkan kriteria kualitas aset maksimal 7% pada

penilaian tingkat kesehatan BPRS yang tergolong sehat. Namun sebagaimana pada kelompok BUS dan

UUS, secara nominal pembiayaan bermasalah BPRS juga menunjukkan peningkatan (33,6%, yoy), yang

ditengarai banyak dipengaruhi kondisi persaingan usaha nasabah yang semakin ketat.

Sementara itu, pembiayaan MKM termasuk didalamnya pembiayaan berskala mikro dengan

intensitas transaksi yang tinggi, memiliki risiko kredit yang relatif tinggi jika tidak dikelola dengan

sistem pengendalian risiko yang memadai. Kondisi ini tercermin pada kualitas portfolio pembiayaan

MKM bank-bank syariah, yang meskipun masih terkendali dengan baik, namun secara umum

menunjukkan kualitas yang sedikit lebih rendah dibandingkan keseluruhan pembiayaan. Pada BUS dan

UUS rasio NPF pembiayaan MKM per akhir 2012 tercatat sebesar 2.3% (gross), sedangkan pada BPRS

sebesar 7,1% (gross).

1.5. PROFITABILITAS DAN PERMODALAN

Pendapatan operasional perbankan syariah dalam periode laporan menunjukkan peningkatan

yang cukup signifikan. Pada BUS dan UUS, pendapatan operasional per Desember 2012 tercatat

sebesar Rp20,0 triliun atau meningkat sebesar 33,8% (yoy). Kenaikan pendapatan operasional

tersebut terutama ditopang oleh pendapatan dari aset produktif (penyaluran dana) yang tumbuh

sebesar 36,0% (yoy). Pendapatan dari pembiayaan yang mencapai Rp15,1 triliun masih mendominasi

sumber pendapatan dari penyaluran dana (88,9%), hal mana mencerminkan konsistensi preferensi

dan keseriusan bank-bank syariah melakukan intermediasi langsung ke sektor riil. Selain itu,

pertumbuhan pendapatan dari penyaluran dana yang melebihi pertumbuhan aset produktif sebesar

33,8% (yoy) juga mencerminkan peningkatan produktivitas aset. Adapun sumber pendapatan lain

seperti pendapatan dari jasa layanan (fee based income) tumbuh sebesar 22,8% (yoy), tidak sepesat

pendapatan dari pembiayaan, seiring peningkatan kehati-hatian bank mengelola transaksi beragunan

emas.

Sementara itu, nilai bagi hasil yang didistribusikan dari pendapatan operasional tersebut

mencapai Rp6,1 triliun, meningkat sebesar 22,7% (yoy). Namun dibandingkan tahun lalu, rasio

pendapatan yang dibagi-hasilkan (terhadap pendapatan operasional) turun dari 33,4% menjadi 30,6%.

Hal ini dipengaruhi baik oleh menurunnya pertumbuhan sumber dana investasi, maupun penyesuaian

Page 26: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

12

(penurunan) nisbah bagi hasil untuk nasabah, yang dilakukan dalam merespon tren penurunan suku

bunga.

Sepanjang 2012 biaya operasional BUS dan UUS juga mengalami peningkatan, namun dengan

laju pertumbuhan sedikit lebih rendah dibandingkan pendapatan operasional, yaitu sebesar 33,3%

(yoy). Penurunan laju pertumbuhan biaya operasional terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan biaya

overhead (diluar biaya penyisihan/penyusutan aset produktif) seperti biaya tenaga kerja, sewa dan

promosi yang hanya mencapai 28,9% (yoy). Rasio biaya overhead dimaksud terhadap pendapatan

operasional BUS dan UUS juga menurun dari 37,6% pada tahun 2011, menjadi 36,2% pada tahun 2012

(grafik 1.12). Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efisiensi operasi pada bank-bank syariah

dalam periode laporan. Peningkatan efisiensi juga tercermin dari rasio BOPO (disesuaikan dengan

memasukkan distribusi bagi hasil pada BO) sebesar 82,6%, lebih rendah dari tahun 2011 sebesar

85,6%.

Dalam periode yang sama, pendapatan operasional BPRS tumbuh sebesar 31,4% (yoy).

Pertumbuhan tersebut juga diikuti kenaikan biaya operasional yang mencapai 35,7% (yoy), terutama

biaya terkait penyusutan dan penyisihan aset produktif, serta biaya tenaga kerja. Namun demikian,

efisiensi operasi BPRS pada tahun 2011 diperkirakan tetap membaik tercermin dari penurunan rasio

biaya overhead (diluar penyisihan/penyusutan aset produktif) terhadap pendapatan operasional yaitu

dari 44,5% pada akhir 2011, menjadi 43,8% pada akhir periode laporan.

Grafik 1.12. Grafik 1.13.

Pendapatan, Biaya dan Efisiensi BUS & UUS Profitabilitas Perbankan Syariah

Pencapaian (kenaikan) produktivitas aset, penyesuaian distribusi return kepada nasabah dan

peningkatan efisiensi operasi tersebut telah meningkatkan net operational margin BUS dan UUS dari

1,9% pada tahun lalu menjadi 2,2% pada akhir periode laporan. Sejalan dengan hal itu, profitabilitas

BUS dan UUS mengalami peningkatan. Selama tahun 2012 laba BUS dan UUS tumbuh 72,3% menjadi

Rp2,5 triliun. Dari sisi tingkat pengembalian aset, peningkatan laba tersebut berdampak pada

kenaikan ROA dari 1,8% pada tahun 2011 menjadi 2,1% pada tahun 2012. Dibandingkan dengan

perbankan secara nasional yang memiliki ROA 3,1%, tingkat profitabilitas bank-bank syariah

sebenarnya masih cukup bersaing jika tidak memperhitungkan kemampuan menghasilkan pendapatan

selain dari kegiatan penyaluran dana dimana BUK memiliki kapasitas yang melebihi bank-bank syariah.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012

Pendptn. Operasional

Bagi Hasil

Biaya Overhead

Bg.Hsl./Pendptn.Op.

Overhead/Pendptn.Op.

0.0%

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

15.0%

18.0%

21.0%

24.0%

27.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

2010 2011 2012

Laba BUS & UUS

(%, yoy)

Laba BPRS (%,

yoy)

ROE BUS

ROE BPRS

ROA BUS & UUS

ROA BPRS

Page 27: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

13

Adapun pada BPRS, kenaikan laba selama tahun 2012 tercatat mencapai 22,9% (yoy) menjadi Rp106,5

Milyar, dengan tingkat pengembalian aset (ROA) sebesar 2,6% (grafik 1.13).

Pada periode laporan permodalan bank-bank umum syariah secara umum cenderung

menurun, meskipun masih cukup memadai dalam mengantisipasi risiko usaha. Kapasitas permodalan

bank dalam mengantisipasi risiko (risk bearing capacity) yang tercermin dari jumlah modal inti dan

modal pelengkap masih menunjukkan peningkatan, masing-masing sebesar Rp1,8 triliun atau 19,3%

(yoy), dan Rp0,7 triliun atau 39,5% (yoy). Namun demikian pertumbuhan ATMR bank-bank umum

syariah mencapai 44,4% (yoy), sehingga CAR bank-bank umum syariah menurun dari 16,6% pada

tahun 2011 menjadi 14,1% pada akhir 2012. CAR tersebut mengindikasikan tingkat ketahanan risiko

yang masih cukup memadai mengingat masih melebihi standar sebesar 8%, terlebih lagi rasio modal

inti terhadap ATMR tergolong sangat memadai yaitu mencapai 11,5%. Sementara itu, kondisi

permodalan BPRS juga tergolong memadai dengan rasio kecukupan modal mencapai 25,2%.

1.6. PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL DAN LINKAGE PROGRAM

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah dan UUS dapat

menjalankan fungsi sosial, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah atau dana

sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu juga dapat

menghimpun dana yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf

(nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi sosial ini, juga dapat

merefleksikan peranan perbankan syariah dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi umat.

Dari data perbankan syariah (8 BUS dan 6 UUS) tentang pelaksanaan fungsi sosial beserta

linkage program-nya, jumlah dana yang telah dikumpulkan dan/atau disalurkan perbankan syariah

pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : (i) dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar

Rp.42,64 milyar, (ii) dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Waqaf (ZISW) sebesar Rp. 60,53 milyar, (iii) dana

linkage program BPRS sebesar Rp.432,97 milyar dan (iv) linkage program BMT sebesar Rp.829,67

milyar. Sementara berkenaan dengan pertumbuhan dana sosial dan linkage program perbankan

syariah selama tahun 2008 – 2012, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan periode tersebut yang

tertinggi adalah pertumbuhan dana CSR (97,97%) dan pertumbuhan dana linkage ke BMT (80,68%)

baru dana linkage ke BPRS (75,27%) serta dana ZISW (71,15%). Sedangkan rata-rata pertumbuhan

jumlah BMT dan jumlah BPRS penerima dana linkage program periode 2008 – 2012 masing-masing

sebesar 15,30% dan 30,69%, dengan jumlah BMT penerima dana linkage di tahun 2012 mencapai 704

atau meningkat dari 474 BMT (2008) dan BPRS penerima linkage mencapai 138 atau meningkat dari

49 BPRS (2008). Informasi perkembangan dan rata-rata pertumbuhan dana sosial dan linkage program

dapat dilihat dalam Grafik 1.14 dan Grafik 1.15.

Page 28: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

14

Grafik 1.14 Grafik 1.15

Perkembangan Dana Sosial/Linkage BUS+UUS (Rp. Juta) Rata2 Pertumbuhan Dana Sosial dan

Linkage Program BUS+UUS (2008 – 2012)

Page 29: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

15

BAB II. PELAKSANAAN KEBIJAKAN

Bank Indonesia selaku pengemban amanah Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah sebagai otoritas pembinaan dan pengawasan perbankan syariah, memiliki tugas

untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan perbankan syariah agar perbankan syariah

Indonesia dapat memenuhi fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang tetap memenuhi

prinsip syariah maupun prudential regulation serta turut berkontribusi terhadap pembangunan dan

perekonomian nasional. Pelaksanaan pembangunan perekonomian nasional diarahkan pada

perekonomian yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat,

handal dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Arah perekonomian nasional sejalan dengan karakteristik khas ekonomi dan keuangan syariah

yaitu pemerataan kesejahteraan ekonomi. Aktivitas dan kegiatan perbankan syariah menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional, seperti melakukan fungsi untuk mendukung sektor riil melalui

pembiayaan sesuai prinsip syariah dan transaksi riil barang dan jasa yang pada akhirnya dapat

menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat. Selain itu perbankan syariah juga dapat

melakukan fungsi sosial antara lain dengan menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya

untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, serta sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan

syariah penerima wakaf uang. Berbagai aktivitas dan fungsi yang dilakukan oleh perbankan syariah

berupa mendorong aktivitas riil barang dan jasa serta pelaksanaan fungsi sosial, diharapkan dapat

lebih meningkatkan peran perbankan syariah dalam pemerataan kesejahteraan ekonomi pada

masyarakat, selain tentunya dengan karakteristik keuangan syariah seperti menghindari spekulasi,

riba dan berkeadilan dapat membuat perbankan syariah lebih sustainable ke depannya.

Undang Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa tujuan

pengembangan perbankan syariah adalah terwujudnya sistem perbankan syariah nasional yang dapat

menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan

pemerataan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang tersebut yang memberikan penekanan pada

kemaslahatan bagi perekonomian nasional haruslah menjadi muara dari berbagai kebijakan

pengembangan perbankan syariah. Untuk menjamin agar kemaslahatan bagi perekonomian tersebut

bisa dapat tumbuh dan dipertahankan secara berkesinambungan diperlukan kebijakan dan

pelaksanaannya yang mencakup pengaturan dan pengawasan yang efektif, penelitian dan

pengembangan perbankan syariah yang terfokus dan kontinyu serta berbagai upaya lain seperti

koordinasi diantara stakeholders perbankan syariah.

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang sebagai otoritas perbankan syariah,

Bank Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan perbankan syariah di berbagai bidang.

Pelaksanaan berbagai kebijakan ini utamanya berdasarkan kepada 7 (tujuh) pilar dalam Cetak Biru

(Blue Print) perbankan syariah yang meliputi: (i) sumber daya insani berkualitas tinggi, (ii) regulasi dan

supervisi yang efektif, (iii) infrastruktur yangg mendukung, (iv) struktur perbankan yang efektif, (v)

aliansi strategis yang sinergis, (vi) pemberdayaan nasabah yang efektif, dan (vii) pengembangan

produk dan pasar. Atas dasar Blue Print perbankan syariah tersebut, Bank Indonesia dalam tahun

2012 telah mengimplementasikan berbagai kebijakan perbankan syariah ke dalam berbagai kegiatan.

Kegiatan tersebut dapat di kelompokkan ke dalam kegiatan bidang penelitian, pengembangan,

pengaturan, pengawasan dan perizinan bank syariah.

Page 30: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

16

2.1. PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGATURAN BANK SYARIAH

2.1.1. Kegiatan Bidang Penelitian

Berbagai kebijakan pengaturan dan pengembangan perbankan syariah termasuk penyusunan

regulasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditetapkan berdasarkan penelitian (research based

policy). Utamanya, Bank Indonesia melakukan penelitian yang intensif dan melibatkan stakeholder

perbankan syariah untuk mendukung setiap perumusan kebijakan yang akan diambil termasuk yang

telah ditetapkan. Hal ini akan mendukung setiap keputusan yang akan diambil, mengevaluasi

efektifitas kebijakan dan mengkomunikasikan keputusan yang akan ditetapkan kepada stakeholder.

Sebagaimana yang telah dilakukan selama ini, fokus penelitian Departemen Perbankan Syariah

(DPbS) setiap tahunnya mengacu kepada Blueprint pengembangan perbankan syariah, kebutuhan

industri dan kebijakan Bank Indonesia dalam merespon perkembangan terkini industri perbankan

syariah. Dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut serta melihat kemanfaatannya, kegiatan

penelitian tahun 2012 difokuskan kepada penguatan infrastruktur, pengembangan kelembagaan bank

syariah dan operasional serta manajemen perbankan syariah. Kajian yang dilakukan tersebut adalah:

1. Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah: kajian ini disusun untuk menyamakan persepsi antara

regulator dan stakeholder (pelaku/praktisi perbankan syariah, akademisi, nasabah bank

syariah, supplier, pemerintah dll) mengenai manfaat dan kontribusi dan nilai-nilai (value) bank

syariah dalam perekonomian. Utamanya, kajian ini memetakan model-model bisnis bank

syariah yang ada dan potensi pengembangan model-model bisnis perbankan syariah ke

depannya.

Hasil akhir penelitian ini menemukan dan merekomendasikan beberapa alternatif model

bisnis bank syariah Indonesia yang: (i) disepakati semua stakeholders (acceptable) dan

workable, (ii) sesuai dengan karakter bisnis perekonomian Indonesia, (iii) sesuai dengan

mainstream perbankan syariah Indonesia dan, (iv) sesuai dengan karakter sosial budaya

masyarakat Indonesia. Model-model tersebut juga berpotensi memperluas segmen operasi

industri perbankan syariah dan meningkatkan pangsa pasar industri perbankan syariah

nasional.

Akhirnya, hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi acuan utama (benchmark) bagi

regulator (BI, DSN, OJK), dan pelaku bisnis perbankan dan pihak terkait dalam: (i) memandang

dan mengevaluasi operasional perbankan syariah selama ini, (ii) melihat potensi

pengembangan model-model bisnis masa depan agar perbankan syariah lebih berkontribusi

bagi perekonomian dan masyarakat dan, (iii) meningkatkan daya tahan bank syariah terhadap

berbagai perubahan lingkungan bisnis, sosial dan persaingan usaha di masa datang.

Kajian model bisnis perbankan syariah dielaborasi lebih jauh sebagaimana Boks berikut ini.

Page 31: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

17

2.

3.

KAJIAN MODEL BISNIS PERBANKAN INDONESIA KAJIAN MODEL BISNIS PERBANKAN INDONESIA KAJIAN MODEL BISNIS PERBANKAN INDONESIA KAJIAN MODEL BISNIS PERBANKAN INDONESIA

Dalam penetapan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah, misalnya kebijakan terkait

pengembangan produk, kelembagaan, SDM dan pengaturan perbankan syariah, diperlukan pemahaman

yang baik tentang bentuk operasional bank syariah ideal yang ingin diwujudkan. Penggambaran yang lebih

konkrit tentang bentuk operasional yang ingin diwujudakan ini dapat dijelaskan dengan mengembangkan

model bisnis (business model) perbankan syariah yang dapat menjadi komplemen dari masterplan/cetak biru

pengembangan perbankan syariah.

Pengembangan model bisnis yang ideal bagi industri perbankan syariah dirumuskan dengan

memperhatikan berbagai pertimbangan (concern), keinginan, kebutuhan, mimpi-mimpi (dreams) stakeholder

utama perbankan syariah. Sehingga pengembangan model bisnis bank syariah Indonesia ke depan,

merupakan model bisnis yang disepakati semua stakeholders (acceptable), workable yang mencakup

beberapa hal diantaranya: (i) karakter budaya dan sosial masyarakat indonesia, (ii) praktek perbankan syariah

saat ini, (iii) mainstream perbankan syariah Indonesia, (iv) potensi pengembangan industri perbankan syariah

ke depan dan, (v) literatur terkait model-model bisnis bank.

Sejatinya, tidak ada yang salah dengan model bisnis yang dijalankan oleh perbankan syariah maupun

konvensional saat ini. Masing-masing model bisnis yang dijalankan oleh perbankan, baik perbankan syariah

mempunyai keunggulan dan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, hasil kajian ini merekomendasikan

beberapa alternatif model bisnis kepada bank-bank syariah untuk dapat mengembangkan sesuai dengan

value proposition, customer segment (termasuk channel &customer relationship), infrastruktur (key resources,

key activity & key partners) yang dimiliki serta aspek keuangan (cost structure & revenue streams) yang

mendukung untuk pengembangan model bisnis tersebut.

Faktor penentu utama pengembangan model bisnis perbankan syariah dimulai dari merumuskan nilai-nilai

utama (Value Proposition) yang menjadi “Shared Value” yang diamini dan diamalkan oleh semua

stakeholder perbankan syariah. “Share Value” dirumuskan dari kesamaan mimpi-mimpi dan berbagai

harapan para stakeholders (regulator, akademisi, bank, dan customer) perbankan syariah yang antara lain

menginginkan (a) adanya bank syariah yang beroperasi benar-benar sesuai sharia compliance; (b) adanya

sustainable growth yang dapat meningkatkan taraf hidup, dan mengentaskan kemiskinan serta peningkatan

akses masyarakat ke sektor keuangan (financial inclusion); dan (c) menginginkan keberpihakan bank syariah

kepada kegiatan sektor riil yang produktif.

Nilai-nilai bersama tersebut diharapkan tercermin dalam visi dan

misi pengembangan perbankan syariah Indonesia yang

selanjutnya menjadi landasan utama penawaran (offering)

produk-produk dan layanan syariah kepada masyarakat sebagai

pelanggan utama (customer) yang akan merasakan manfaat

langsung dari value proposition yang ditawarkan oleh perbankan

syariah. Operasional perbankan syariah saat ini masih terfokus

kepada 3 segmen nasabah utama yaitu : segmen korporasi (non

perseorangan), segmen retail produktif dan segmen retail

konsumtif, dimana model bisnis yang dijalankan perbankan

syariah lebih banyak fokus melayani retail banking.

Page 32: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

18

Ke depan segmen nasabah perbankan syariah dapat diperluas dan difokuskan ke dalam 5 (lima) kelompok

segmen utama yaitu: segmen pemerintah, segmen korporasi, segmen Retail Produktif (SMEs), Segmen Retail

Konsumtif dan Segmen Unbankable yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan.

Namun demikian, untuk mendukung penerapan model bisnis bank syariah ke depan, diperlukan

pengembangan infrastruktur pendukung operasional perbankan dan lembaga keuangan syariah seperti

pengembangan pasar keuangan syariah (Islamic Financial Market) yang dapat menyediakan dana-dana

murah berdurasi jangka panjang, pengembangan pasar modal didominasi oleh sukuk jangka panjang

berakad investasi (Mudarabah, musyarakah) dan dana-dana jangka pendek dengan skema akad tabaru

(qardh, wadiah, dll). Selain itu, diperlukan pula adanya lembaga pendukung seperti lembaga asuransi dan

takaful, lembaga pemeringkat (credit rating), otoritas pasar modal syariah, dan lain sebagainya. Koordinasi

dan sinergy dengan lembaga terkait untuk mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung

terciptanya industri perbankan yang sehat.

Selanjutnya sebagai lembaga intermediary, perbankan syariah yang selama ini dominan

menggunakan produk-produk jual beli (murabahah) diharapkan dapat melakukan inovasi pengembangan

produk-produk kerjasama berbasis proyek (Project Based Finance) dan Asset/Investment based Finance

mudharabah/musyarakah) terutama untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur berskala besar dan

berjangka waktu panjang menggunakan akad Profit Loss Sharing yang berlaku baik di sisi liability maupun

aset. Skema-skema kerjasama berbasis proyek riil (aset) diharapkan menjadi dominan, meskipun tidak harus

meninggalkan sama sekali transaksi berbasis debt based finance, karena deferred sales adalah merupakan

salah satu alternatif modes of financing untuk menghindari riba. Untuk meningkatkan minat bank mendanai

asetnya dengan dana-dana PLS diperlukan kebijakan pemberian insentif kepada industri yang

menjalankannya.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendorong utama dan Value Proposition (nilai lebih) yang

dapat ditawarkan perbankan syariah ke depan, kajian ini merekomendasikan pengembangan model bisnis

perbankan syariah ke depan ke dalam 4 (empat) tahapan (roadmap) sebagai berikut:

• Stage 1Stage 1Stage 1Stage 1 (tahun 2013tahun 2013tahun 2013tahun 2013----2015201520152015) yang ditujukan untuk membangun Sinergi lembaga keuangan

menuju target finansial inklusif

• Stage 2Stage 2Stage 2Stage 2 (tahun 2015tahun 2015tahun 2015tahun 2015----2017201720172017) yang ditujukan untuk Pemerataan akses finansial

• Stage 3Stage 3Stage 3Stage 3 (tahun 2017tahun 2017tahun 2017tahun 2017----2020202020202020) yang ditujukan untuk Memperkuat Sinergi Perbankan dan Lembaga

Non Bank

• Stage 4Stage 4Stage 4Stage 4 (tahun 2020tahun 2020tahun 2020tahun 2020----2023202320232023) yang ditujukan untuk Pemerataan akses investasi nasional ke sektor

riil Implementasi model bisnis bank syariah ke depan

Page 33: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

19

2. Kajian Islamic Banking Behaviour: kajian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa

perilaku likuiditas setiap pelaku industri perbankan syariah khususnya bank syariah (BUS dan

UUS), nasabah, pengusaha (sektor riil) dan regulator. Utamanya, kajian ini menganalisa empat

sektor di industri perbankan syariah yaitu: (i) sektor nasabah yang diwakili oleh model liabiliti

yang menjelaskan hubungan antara bank syariah dan nasabah, (ii) sektor riil yang diwakili oleh

model aset yang menjelaskan hubungan antara bank syariah dan pengusaha, (iii) sektor

keuangan syariah yang diwakili oleh model manajemen likuiditas yang menjelaskan perilaku

likuiditas antara perbankan syariah dan, (iv) regulator perbankan syariah yang diwakili oleh

model moneter syariah yang menjelaskan kebijakan moneter syariah yang dilakukan oleh

Bank Indonesia.

Penelitian ini menemukan dan menganalisa beberapa perilaku likuiditas di industri perbankan

syariah seperti: (i) orientasi penempatan dana jangka pendek nasabah bank syariah dan

sangat sensitif dengan perilaku bunga di perbankan konvensional, (ii) kebijakan pembiayaan

bank syariah yang berjangka pendek dan kegiatan bisnis yang juga bertenor pendek, (iii)

perbedaan tenor penilaian kinerja sisi pendanaan dan pembiayaan bank syariah oleh nasabah,

(iv) perbedaan tenor penilaian kinerja pengusaha oleh bank syariah, (v) kebijakan manajemen

likuiditas antara bank syariah yang dipengaruhi oleh cadangan likuiditas internal dan

pembiayaan yang dilakukan serta, (vi) kebijakan moneter syariah yang dilakukan oleh Bank

Indonesia masih merupakan pelengkap dari kebijakan moneter konvensional dan bukan

merupakan alternatif penempatan utama dana-dana idle di perbankan syariah.

Kajian ini memberikan informasi yang berharga terkait perilaku likuiditas di industri perbankan

syariah yang menunjang upaya Bank Indonesia dan seluruh stakeholder perbankan syariah

untuk memahami perilaku investasi dan operasi industri perbankan syariah. Selain itu, kajian

ini juga menyajikan pola dan tenor penempatan dana di sisi pembiayaan dan pendanaan dan

mengantisipasi perilaku likuiditas yang berpotensi mengganggu stabilitas industri.

3. Kajian Regulatory Incentives dalam Rangka Mengakselerasi Pertumbuhan dan Peningkatan

Kualitas Industri Perbankan Syariah: Kajian ini bertujuan utama untuk menganalisa dan

menentukan parameter insentif untuk meningkatkan upaya pengembangan dan arah

perbankan syariah Indonesia ke depan. Utamanya, kajian ini menganalisa aktifitas pembiayaan

dan operasional perbankan syariah, mengindentifikasi dan memformulasikan instrumen

regulasi yang potensial seperti rasio-rasio keuangan bank syariah untuk menjadi

parameter/variabel/indikator ketentuan insentif perbankan syariah.

Selain itu, kajian ini juga menganalisa tingkat efektifitas atau pengaruh instrumen regulasi

yang potensial (rasio-rasio keuangan tertentu) kepada perilaku atau aktifitas operasional bank

syariah dan merekomendasikan instrumen regulasi tertentu sebagai parameter dalam

ketentuan mekanisme insentif.

Kajian ini mempertimbangkan instrumen-instrumen alternatif yang tidak berada dalam

wilayah regulasi sektor perbankan tetapi memiliki implikasi signifikan dalam mencapai tujuan

akselerasi pertumbuhan perbankan syariah khususnya pada upaya optimalisasi fungsi

intermediasi perbankan syariah. Instrumen-instrumen tersebut seperti ketentuan perpajakan,

kebijakan penempatan dana haji oleh pemerintah, kebijakan bank syariah yang dimiliki bank

Page 34: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

20

BUMN, dan lain sebagainya. Prioritas solusi yang direkomendasikan sebagai bentuk insentif

kebijakan dalam wewenang Bank Indonesia adalah: (i) Co-location layanan bank syariah

dengan kantor bank induk konvensional; (ii) Bobot risiko pada pembiayaan UMKM pada

perhitungan ATMR menjadi 75%; (iii) Hak eksklusif produk tabungan dan pembiayaan haji dan

umroh kepada bank syariah; dan (iv) Beban pajak produk bagi hasil DPK bank syariah sama

dengan pajak atas return obligasi.

Hasil kajian tersebut berpotensi meningkatkan aktifitas perbankan syariah khususnya sisi

pendanaan dan pembiayaan. Kendala-kendala operasional yang selama ini terjadi seperti sisi

pendanaan yang kurang mendukung sisi pembiayaan dapat teratasi dengan kebijakan

peningkatan penempatan dana pemerintah di bank syariah.

4. Kajian Tindak Lanjut Indeksasi Return Sektor Riil Sebagai Acuan Pricing Produk Perbankan

Syariah: Kajian ini merupakan kajian multiyears yang dibuat dalam rangka menjawab

kebutuhan publik akan benchmark pricing perbankan syariah yang berdasarkan pada kegiatan

sektor riil. Konsep awal kajian telah dilakukan tahun 2009 dan di tahun 2012 telah dihasilkan

indeks seluruh sektor ekonomi beserta subsektornya dan aplikasi sistem perhitungan index

yang computerized termasuk kerangka updating index dan proyeksi model.

Secara teknis, kajian ini menggunakan alat ukur cash recovery rate (CRR) yang

menitikberatkan pada kemampuan perusahaan (sektor riil) dalam menghasilkan cash inflow

(arus kas) dari investasi yang dilakukan dengan mengabaikan variabel suku bunga dan variable

lain yang tidak sesuai dengan konsep syariah. Selain CRR, dilakukan pula penghitungan bank

gross recovery rate (BGCRR) untuk melihat imbal hasil yang ditetapkan bank kepada sektor riil.

Kajian ini menggabungkan hasil perhitungan CRR dan BGCRR dengan bobot tertentu untuk

menghasilkan angka index sektor riil yang mencerminkan hasil dari sektor riil dan industri

perbankan syariah.

Hasil akhir kajian ini adalah index sektor riil per sektor ekonomi dan sub sektor ekonomi

termasuk aplikasi sistem perhitungan index yang memudahkan pengguna menentukan dan

mencari index sektor riil dari sektor dan sub sektor ekonomi tertentu. Dengan hasil ini, kajian

indeksasi sektor riil diharapkan telah rampung dan dapat ditindaklanjuti oleh berbagai pihak

terkait sehingga dapat membantu pricing produk perbankan syariah dan operasi perbankan

syariah secara umum.

Selain penelitian-penelitian yang telah direncanakan di atas, penelitian-penelitian lain yang

bersifat adhoc juga dilakukan seperti: (i) penelitian yang mendukung kebijakan loan to value ratio

industri perbankan syariah, (ii) penelitian yang mendukung ketentuan Murabahah emas, (iii)

penelitian yang mendukung ketentuan pembatasan gadai emas, (iv) penelitian yang mendukung

kebijakan terkait praktek pola pembiayaan anuitas dan proporsional di sisi pembiayaan perbankan

syariah, (v) penelitian yang mendukung PBI manajemen risiko perbankan syariah dan, (vi) penelitian

peer group industri perbankan syariah yang melihat efisiensi dan aspek-aspek operasional lain industri

perbankan syariah.

Disamping menyusun kajian-kajian tersebut di atas, dalam upaya untuk mensosialisasikan

hasil penelitian perbankan syariah, dilakukan pula publikasi 4 (empat) kajian pada jurnal domestik dan

Page 35: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

21

internasional. Keempat kajian tersebut adalah: (i) model stress testing pada Australian Journal of

Islamic Banking and Finance (Australia), (ii) pemetaan potensi lembaga keuangan mikro syariah dalam

rangka perluasan pasar perbankan syariah pada Journal of Islamic Finance and Business Review LPPM-

STEI Tazkia (Indonesia), (iii) indeksasi return sektor riil sebagai benchmark pricing produk perbankan

syariah pada Journal of Islamic Finance and Business Review LPPM-STEI Tazkia (Indonesia) dan, (iv)

model Islamic banking behavior pada Journal of Islamic Finance (International Islamic University of

Malaysia/IIUM).

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Bank Indonesia melakukan proyeksi perkembangan

perbankan syariah. Dimana untuk tahun 2012, saat awal tahun aset diperkirakan mencapai Rp178

triliun (baseline), Rp187 triliun (moderat) dan Rp206 triliun (optimis). Sementara total DPK

diperkirakan sebesar Rp137 triliun (baseline), Rp144 triliun (moderat) dan Rp151 triliun (optimis) serta

total pembiayaan sebesar Rp140 triliun (baseline), Rp147 triliun (moderat) dan Rp155 triliun (optimis).

Di akhir tahun 2012, total aset, DPK dan pembiayaan aktual tercatat Rp193 triliun, Rp148 triliun dan

Rp147 triliun. Artinya, total aset dan DPK masih berada pada estimasi skenario moderat – optimis

yang ditetapkan di awal tahun 2012 sedangkan total pembiayaan aktual tepat sesuai estimasi skenario

moderat. Untuk tahun 2013, Bank Indonesia memperkirakan aset industri perbankan syariah

mencapai Rp255 triliun (baseline), Rp269 triliun (moderat) dan Rp296 triliun (optimis). Sementara

total DPK diperkirakan sebesar Rp168 triliun (baseline), Rp177 triliun (moderat) dan Rp186 triliun

(optimis) dan total pembiayaan sebesar Rp200 triliun (baseline), Rp211 triliun (moderat) dan Rp222

triliun (optimis).

Selain itu, untuk mendapatkan kajian-kajian yang relevan dan berkualitas bagi pengembangan

industri perbankan syariah nasional yang berasal dari kalangan akademisi di perguruan tinggi, Forum

Riset Perbankan Syariah (FRPS) tetap dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain untuk

memfasilitasi peneliti/akademisi memaparkan hasil kajian terbaik di bidang keuangan dan perbankan

syariah, penyelenggaraan forum ini secara reguler diharapkan dapat menumbuhkan dan

meningkatkan minat dan keahlian akademisi dan praktisi di bidang perbankan dan keuangan syariah.

Pada gilirannya, hal ini akan turut mendukung pertumbuhan industri keuangan dan perbankan syariah

di Indonesia. Selain penyelenggaraan FRPS di Universitas Muslim Indonesia (Makassar) pada bulan

Juni 2012, tahun 2012 ditandai dengan penyelenggaraan Forum Riset Ekonomi Syariah (FREKS)

pertama di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (Riau) pada bulan November 2012. Berbeda

dengan FRPS, FREKS memperluas cakupan riset tidak hanya perbankan syariah namun juga lembaga

keuangan non bank syariah, pasar keuangan syariah, kebijakan fiskal dan moneter syariah.

Penyelenggaraan kedua forum riset tersebut berhasil menarik minat lebih dari 500 praktisi dan

akademisi untuk menghadiri forum tersebut.

Terakhir, Bank Indonesia juga melakukan knowledge sharing kepada publik tentang materi

keuangan dan perbankan syariah yang disampaikan oleh pemateri internasional. Knowledge sharing

pertama disampaikan oleh Dr. Seyyed Abbas Mousavian, peneliti senior dan dosen di Islamic Research

Institute for Culture and Thought (Iran), pada tanggal 30 Januari 2012 dengan topik Contemporary

Issues on Islamic Banking and Recent Development in Islamic Republic of Iran. Acara knowledge

sharing yang kedua dilakukan bekerjasama dengan IRTI-IDB sebagai bagian dari rangkaian program

IDB Regional Lecture Series, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2012 dengan menampilkan

pembicara pemenang IDB Prize on Islamic Banking and Finance year 2012 yaitu Dr. Zeti Akhtar Aziz,

Page 36: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

22

Gubernur Bank Negara Malaysia (BNM), dengan topik yang disampaikan tentang Finance and the Real

Economy: Fostering Sustainability. Kedua acara tersebut dihadiri oleh praktisi perbankan syariah,

anggota Dewan Syariah Nasional (DSN), regulator keuangan syariah dan akademisi. Selain menjadi

forum knowledge sharing, diskusi interaktif juga terjadi di kedua acara tersebut sehingga manfaat

dirasakan tidak hanya oleh peserta tapi juga pemateri.

2.1.2. Kegiatan Bidang Pengaturan

Kegiatan Divisi Pengaturan pada tahun 2012 dilaksanakan sebagai kegiatan penyusunan dan/

atau penyempurnaan ketentuan secara berkelanjutan yang telah menjadi amanat Undang-Undang No.

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyusunan dan penyempurnaan ketentuan Perbankan

Syariah yang dilaksanakan selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Uji Kemampuan

dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan aturan

teknisnya berupa Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/25/DPbS tanggal 12 September 2012:

Dengan diberlakukannya ketentuan ini maka, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009

tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 tanggal 17 Desember perihal Perubahan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek

Syariah Bagi Bank Umum Syariah: Perubahan ketentuan terkait dengan persyaratan Bank yang

dapat mengajukan permohonan dan persyaratan tentang agunan. Dengan diberlakukannya

ketentuan ini, peraturan pelaksanaan dari PBI ini, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam PBI.

c) Surat Edaran Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas

bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah: Penerbitan SE ini dimaksudkan untuk memberikan

acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk Qardh Beragun Emas, yang merupakan

pedoman teknis dari Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah

dan Unit Usaha Syariah.

d) Surat Edaran Nomor 14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan

Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah: Penerbitan SE ini dimaksudkan untuk

memberikan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan produk Pembiayaan Kepemilikan

Emas, yang merupakan pedoman teknis dari Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008

tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

e) Surat Edaran Nomor 14/33/DPbS tanggal 27 November 2012 tentang Penerapan Kebijakan

Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah: Penerbitan SE ini dimaksudkan untuk memberikan acuan

bagi BUS dan UUS dalam menyalurkan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan

Kendaraan Bermotor dalam rangka meningkatkan kehati-hatian, yang merupakan pelaksanaan

Page 37: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

23

dari Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha

Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen

Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Beberapa ketentuan dikeluarkan terkait dengan arah kebijakan perbankan syariah yaitu untuk

meningkatkan kualitas pengaturan secara berkesinambungan yang disesuaikan dengan

perkembangan-perkembangan terkini. Hal tersebut dapat berasal dari komitmen pemenuhan prinsip

syariah sebagaimana yang difatwakan oleh DSN–MUI sebagai tindak lanjut rekomendasi Working

Group Perbankan Syariah (WGPS) antara BI, DSN-MUI dan IAI, dan implementasi kebijakan

macroprudential BI maupun dalam rangka melengkapi sistem pengawasan yang mengacu pada prinsip

kehati-hatian dan kualitas manajemen risiko yang baik.

Penyempurnaan dan peningkatan kualitas pengaturan di atas, menyebabkan pertumbuhan

industri yang relatif tinggi perlu diikuti oleh kualitas sistem pengawasan yang semakin baik. Sesuai

dengan arah pengembangan secara umum, sistem pengawasan perbankan syariah diarahkan untuk

memenuhi standar pengawasan yang didukung oleh regulasi yang semakin compatible dan efektif

maupun ditunjang oleh mekanisme dan infrastruktur pengawasan yang semakin lengkap dan efisien.

Dengan demikian pada tahun 2012 Bank Indonesia telah pula melakukan penyempurnaan pedoman

pengawasan terkait GWM dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi BUS, Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS,

Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Uji Kemampuan

dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Pada tahun 2012 juga telah dilakukan review terhadap ketentuan-ketentuan untuk

mengakomodasi perkembangan yang terjadi sesuai dengan kondisi perbankan syariah. Review

tersebut dilakukan dengan tujuan sinkronisasi dan harmonisasi dengan ketentuan perbankan yang

berlaku secara umum. Hasil dari review yang dilakukan merekomendasikan penyusunan dan/atau

penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan yang telah berlaku yaitu:

a) Kelembagaan BUS dan UUS;

b) Kelembagaan BPRS;

c) Jaringan kantor BUS dan UUS berdasarkan modal inti;

d) Produk dan aktivitas baru perbankan syariah;

e) Tingkat Kesehatan Bank Syariah; dan

f) Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah.

Ketentuan–ketentuan tersebut direkomendasikan untuk dapat dikeluarkan pada tahun 2013.

Untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder, Bank Indonesia pada tahun 2012 juga

melakukan sosialisasi mengenai ketentuan perbankan syariah 2012 yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada BPRS di wilayah Jayapura, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dan Jawa

Timur dilaksanakan pada tanggal 18 September 2012 di Surabaya;

2. Sosialisasi kepada BPRS di wilayah Jawa tengah dan DIY dilaksanakan pada tanggal 20 September

2012 di Yogyakarta;

3. Sosialisasi kepada BPRS di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Sumatera dilaksanakan pada

tanggal 26 September 2012 di Jakarta;

4. Sosialisasi kepada BUS dan UUS seluruh Indonesia dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012

di Jakarta; dan

Page 38: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

24

5. Sosialisasi kepada pengawas perbankan BI dari seluruh Indonesia dilaksanakan pada tanggal 21

September 2012 di Yogyakarta.

Disamping melakukan penyusunan ketentuan dalam rangka mengakomodasi perkembangan

sesuai kondisi perbankan syariah dan/atau dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan

Peraturan Bank Indonesia, terdapat pula beberapa ketentuan yang disusun oleh satuan kerja lainnya

di Bank Indonesia. Ketentuan yang disusun oleh satuan kerja lain dimaksud telah mendapatkan

masukan dan pertimbangan dari perbankan syariah, sehingga selain berlaku bagi perbankan

konvensional, ketentuan dimaksud berlaku pula bagi perbankan syariah.

Ikhtisar ketentuan yang disusun oleh Departemen Perbankan Syariah adalah sebagaimana

Lampiran Ikhtisar Ketentuan.

2.1.3. Kegiatan Bidang Review Kebijakan dan Standar Internasional

Bidang kegiatan mengenai evaluasi kebijakan dan standar internasional termasuk yang cukup

intens dilakukan pada tahun 2012, dimana di dalamnya juga mencakup pelaksanaan kerjasama

dengan berbagai institusi domestik maupun institusi keuangan syariah internasional. Pelaksanaan

evaluasi kebijakan yang dilakukan secara komprehensif, antara lain mencakup review terhadap

kebijakan yang memiliki dampak luas, termasuk kesesuaian dan penerapan terhadap standar

internasional, serta review terhadap pengaturan yang telah diterapkan maupun praktek yang terjadi

dalam industri. Selain itu, peningkatan intensitas keikutsertaan Bank Indonesia pada lembaga dan

forum internasional di bidang keuangan syariah juga memerlukan refocusing. Hasil dari review

tersebut diharapkan menjadi rekomendasi guna terlaksananya fungsi penelitian, pengembangan,

pengaturan dan pengawasan perbankan syariah yang lebih optimal dan sesuai dengan arah kebijakan

yang telah digariskan.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

• Melakukan review mengenai penerapan standar IFSB No.12 tahun 2012 tentang Guiding

Principles on Liquidity Risk Management for Institutions Offering Islamic Financial Services (IIFS).

Review ini dilakukan dalam rangka rekomendasi penyusunan pengaturan manajemen risiko

likuiditas bagi perbankan syariah di Indonesia, karena masih bervariasinya panduan dan praktek

manajemen risiko likuiditas perbankan syariah di berbagai jurisdiksi. Selain itu penerapan

manajemen risiko likuiditas bagi BUS/UUS di Indonesia saat ini masih berdasarkan ketentuan

yang sama dengan Bank Umum Konvensional (BUK) yaitu SE No. 11/16/DPNP tahun 2009.

Evaluasi dilakukan terhadap 15 prinsip yang hanya berlaku untuk lembaga keuangan syariah saja

dari total 23 prinsip, serta berdasarkan kriteria : (i) kesesuaian dengan karakteristik perbankan

syariah Indonesia, (ii) signifikansi hal yang diatur dengan kondisi perbankan syariah Indonesia

dan (iii) ketercakupan dalam ketentuan BI.

Beberapa materi standar yang direkomendasikan untuk diakomodasi, antara lain : (i)

pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah seperti mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi

atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas terkait pemenuhan Prinsip Syariah dan

menyetujui mekanisme & produk manajemen risiko likuiditas sesuai Prinsip Syariah, (ii)

Konsolidasi manajemen risiko likuiditas untuk BUS bagian dari BUK/UUS, agar pengurus dan

Page 39: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

25

manajemen senior di induk mempersiapkan strategi, kebijakan dan prosedur untuk aktivitas

perbankan syariah secara keseluruhan grupnya dan mempertimbangkan fasilitas likuiditas sesuai

Prinsip Syariah dalam grupnya, (iii) identifikasi sumber risiko likuiditas seperti adanya

implikasi/interaksi kontrak keuangan syariah a.l. dalam Mudarabah and Musharakah, risiko

likuditas dapat timbul karena terjadinya keterlambatan atau tidak dibayarnya pembayaran bagi

hasil selama kontrak dan tidak dibayarnya pokok oleh nasabah saat akhir kontrak dan (iv) dalam

pengendalian internal, manajemen senior harus memastikan mekanisme internal control dan

audit internal yang layak untuk menjaga integritas proses manajemen risiko likuiditas dengan

menunjuk orang berkemampuan yang mengerti karakteristik kontrak dan aktivitas sesuai Prinsip

Syariah. Di lain pihak terdapat juga materi dalam IFSB standard dimaksud yang belum

diakomodasi tersendiri, karena karakteristik perbankan syariah Indonesia yang spesifik dan

ketercakupan dalam ketentuan yang sudah ada. Pengaturan tersebut antara lain : (i) Identifikasi

risiko likuiditas menyangkut penghimpunan dana berdasarkan Commodity Murabaha Transaction

(CMT) dan (ii) Foreign Exchange Liquidity Risk, karena secara substansi sudah ada dalam

pengaturan yang berlaku, selain portofolio perbankan syariah dalam international banking dan

valuta asing masih kecil.

• Melakukan kajian terkait income smoothing (PER dan IRR) di perbankan syariah. Latar belakang

dilakukannya kajian ini antara lain karena karakteristik return bagi hasil (mudharabah) dari dana

pihak ketiga perbankan syariah bersifat tidak tetap, sehingga dapat memunculkan timbulnya

kekhawatiran antara lain risiko beralihnya nasabah kepada sistem perbankan yang dapat

menetapkan return pasti kepada nasabah (Displacement Commercial Risk/DCR). Dalam pada itu,

perbankan syariah berupaya untuk memelihara loyalitas nasabah dengan cara memberikan hak

atas imbalan hasilnya atau bagian keuntungannya kepada nasabah pada saat terjadi imbal hasil

secara equivalent rate lebih rendah dibandingkan dengan bank lain.

Berdasarkan standar IFSB terkait, mitigasi DCR oleh bank syariah dapat dilakukan melalui 2 (dua)

metode yaitu income smoothing dengan mitigasi dan income smoothing tanpa mitigasi. Metode

income smoothing dengan mitigasi yaitu dengan menggunakan model Profit Equalization Reserve

(PER), di mana bank syariah hanya boleh membentuk cadangan (reserve) secara intern yang

diambil dari bagian keuntungan bank syariah yang melebihi tingkat imbalan yang kompetitif.

Sementara metode income smoothing tanpa mitigasi adalah metode di mana bank syariah dapat

mengurangi bagian keuntungannya untuk diberikan kepada nasabah sebagai hibah/hadiah agar

tingkat imbalannya kompetitif. Sementara berdasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional

(DSN) terkait, income smoothing diperbolehkan dengan memenuhi beberapa syarat tertentu

antara lain : (i) dilakukan secara terbatas, yaitu hanya dalam kondisi di mana loyalitas nasabah

harus dijaga yang disebabkan rendahnya daya saing tingkat imbalan yang diperoleh nasabah, (ii)

kebijakan income smoothing boleh dilakukan apabila dalam praktiknya tidak menimbulkan

kecenderungan praktik ribawi terselubung dan tidak menghilangkan karakteristik bagi hasil yang

didasarkan pada hasil nyata dengan memastikan tingkat imbalan tertentu, dan (iii) kebijakan

income smoothing yang dilakukan tidak boleh mengurangi bagi hasil yang merupakan hak

nasabah kecuali disepakati lain dalam akad.

Pada prakteknya, walaupun belum diatur secara tersendiri oleh Bank Indonesia namun terdapat

bank Syariah di Indonesia yang telah melakukan Income Smoothing. Pelaksanaannya dilakukan

pada saat tertentu yaitu saat imbal hasil produk Mudharabah secara equivalent rate-nya sangat

Page 40: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

26

jauh di bawah bank lain yang memberikan return pasti, dan hanya diberikan terbatas kepada

nasabah yang ‘sensitif’ serta atas persetujuan direksi maupun adanya opini DPS.

• Melakukan penyusunan Outlook Perbankan Syariah 2013, yang berisi pemaparan mengenai

pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan pada tahun sebelumnya dan kondisi perekonomian

serta proyeksi pertumbuhan perbankan syariah di tahun 2013, termasuk juga arah kebijakan

perbankan syariah pada tahun 2013. Hasil outlook ini kemudian dipresentasikan di hadapan

stakeholders perbankan syariah dalam Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah, dan sebagai salah

satu bahan arahan Gubernur Bank Indonesia dalam acara Bankers’ Dinner 2012.

• Melaksanakan kegiatan Working Group Perbankan Syariah WGPS bersama Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan

Akuntan Indonesia (DSAS IAI) antara lain berupa penyiapan materi dan pembahasan usulan

rekomendasi terkait fatwa perbankan syariah, untuk kemudian disampaikan kepada Badan

Pelaksana Harian DSN untuk diproses lebih lanjut sampai dengan terbitnya fatwa jika diperlukan

fatwa atau sebatas opini syariah DSN-MUI. Selanjutnya keputusan yang dikeluarkan DSN-MUI

tersebut ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia dengan penyusunan ketentuan perbankan syariah

jika diperlukan serta standar akuntansinya oleh DSAS IAI. Rekomendasi yang telah dikeluarkan

WGPS sepanjang tahun 2012 mencakup topik : (i) Hedging Bank Syariah (Tahawuth), (ii)

Murabahah dan Investasi Emas, (iii) Wa’ad dalam Kontrak Multi Akad, (iv). Wadi’ah atau Qardh

dalam Funding, dan (v) Hadiah dalam Produk Perbankan Syariah.

• Melaksanakan kegiatan Komite Perbankan Syariah (KPS), antara lain berupa penyiapan materi

dan perumusan rekomendasi kepada Bank Indonesia dalam rangka implementasi Prinsip Syariah

yang diatur dalam fatwa DSN MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia sebagaimana amanah

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, diharapkan berbagai

rekomendasi KPS tersebut dapat mencakup dan turut serta berperan dalam pengembangan

perbankan syariah secara umum.

• Melaksanakan kerjasama strategis bilateral dengan DSN-MUI berdasarkan Perjanjian Kerjasama

antara Bank indonesia dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam

Mengembangkan Perbankan Syariah di Indonesia Nomor 14/PK/DPbS tanggal 12 Maret 2012

yang merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Bank lndonesia dan Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama lndonesia No.12/1/BI/DPbS/NK - No.B-031/DSN-MUI/ll/2010, tanggal 3

Februari 2010. (Perkembangan WGPS, KPS dan Kerjasama Bilateral dengan DSN MUI lebih jauh

dapat dilihat di Bab Kerjasama Domestik dan Internasional).

• Melakukan penyusunan stance dan posisi Bank Indonesia dalam forum kerjasama organisasi

kerjasama keuangan syariah internasional seperti dalam Governing Board Meeting IILM, Council

Meeting IFSB maupun Board of Directors IIFM. Serta penyusunan tanggapan posisi Indonesia

(Bank Indonesia) terhadap program kegiatan non rutin dari institusi keuangan syariah

Internasional seperti IDB, yaitu dalam pembahasan dan penyusunan : (i) Risk Management on

Islamic Finance (kerjasama IDB dengan GARP) dan (ii) Financial Sector Assessment Program

(FSAP) on Islamic Finance (kerjasama IDB dengan IMF-World Bank).

Page 41: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

27

• Kegiatan pengembangan perbankan dan keuangan syariah Indonesia supaya lebih dapat dikenal

di dunia internasional, melalui penyelenggaraan seminar internasional keuangan syariah Bank

Indonesia yang ke-2, yang dilaksanakan pada bulan Mei 2012 di Bandung. Seminar dihadiri oleh

Presiden Islamic Development Bank (IDB) Group dari Arab Saudi, dan perwakilan dari lebih 11

negara di dunia dengan jumlah peserta lebih dari 250 orang yang berasal dari regulator, praktisi,

akademisi dan stakeholders keuangan syariah lainnya. Lebih jauh, Bank Indonesia juga turut aktif

dalam mengkomunikasikan framework kebijakan perbankan syariah Indonesia maupun

perkembangan perbankan dan keuangan syariah Indonesia di dunia internasional, bekerjasama

dengan berbagai pihak seperti SESRIC-OIC, IFSB dan Kedutaan Besar Republik Indonesia melalui

berbagai aktivitas seperti pengiriman narasumber/pembicara seminar dan pelatihan maupun

penyelenggaraan seminar perbankan/keuangan syariah di berbagai belahan dunia antara lain di

Bahrain, Malaysia, Mesir, Singapura, Mauritius, Tajikistan, Turki dan London-UK. Kegiatan

promosi perbankan dan keuangan syariah Indonesia di dunia internasional ini intens dilakukan,

agar dapat lebih menunjukkan kiprah dan posisi Indonesia dalam keuangan syariah dunia,

sehingga diharapkan dapat membuat Indonesia menjadi salah satu referensi dan pusat keuangan

syariah dunia. Hal ini rupanya telah diapresiasi oleh dunia internasional, dimana Bank Indonesia

atas kiprahnya mempromosikan keuangan syariah selama tahun 2012 telah memperoleh

penghargaan dari Islamic Finance News (IFN) Malaysia sebagai “The Best Central Bank in

Promoting Islamic Finance”.

• Melakukan penyusunan Product Development Strategic Plan (PDSP), sebagai salah satu arah

kebijakan pengembangan produk perbankan syariah kedepan.

Perkembangan produk perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir, mulai menunjukkan

inovasi yang disesuaikan kebutuhan dan karenanya mendapatkan sambutan luas masyarakat.

Namun demikian, sejumlah kendala dan kritik dialamatkan kepada perbankan syariah terkait

produk dan layanan yang ditawarkan. Diantara kritik dimaksud antara lain, produk yang dinilai

menyerupai atau meniru produk bank konvensional, variasi produk yang terbatas karena

didominasi produk berbasis utang-piutang, dan kurang mengedepankan produk bagi hasil, dan

baru melayani sebagian segmen yaitu segmen ritel, dan produk yang mahal dan kurang memihak

pada upaya pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, kendala yang dihadapi bank-bank syariah seperti

keterbatasan SDM dan kemampuan R&D, landasan hukum yang kurang memadai, dan tingginya

konsentrasi industri pada beberapa bank konvensional yang menyebabkan inefisiensi pada

sebagian besar bank termasuk bank syariah, umumnya belum dipahami oleh masyarakat sebagai

hal yang mempengaruhi pengembangan dan kualitas produk bank syariah.

Dalam konteks ini, penyusunan PDSP ditujukan untuk mengevaluasi perkembangan,

mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan, serta menentukan arah dan strategi

pengembangan produk perbankan syariah ke depan. Sesuai tujuan tersebut, secara garis besar

lingkup materi PDSP meliputi identifikasi aspek-aspek strategis pengembangan produk termasuk

proses pengembangan produk dan sharia governance, mapping posisi dan arah pengembangan

produk bank-bank syariah dikaitkan dengan pengembangan model bisnis, serta perumusan arah

dan strategi pengembangan produk. Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah berkembangnya

variasi produk perbankan syariah yang dapat bersaing dan diterima oleh pasar, dan sesuai dengan

kebutuhan beragam segmen jasa keuangan yang berkembang di Indonesia.

Page 42: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

28

Dari sisi proses, penyusunan PDSP yang dimulai pasca perumusan model bisnis perbankan syariah

sebagai referensi utama, telah melewati beberapa tahap yaitu survey proses pengembangan

produk bank syariah, diskusi dan penyusunan opinion papers, serta Focus Group Discussion (FGD)

dengan perbankan syariah. Sedangkan dari sisi materi, PDSP disusun dengan mempertimbangkan

(i) gap antara produk perbankan syariah dengan kebutuhan masyarakat (produk bank

konvensional lokal dan bank syariah internasional sebagai proxy), (ii) proses pengembangan

produk perbankan syariah, termasuk aspek sharia governance dan aspek perizinan, (iii) isu

penerapan prinsip syariah dalam fungsi dan produk perbankan syariah, serta (iv) perkembangan

ekonomi, demografi, regulasi dan persaingan pada industri perbankan.

Berdasarkan evaluasi berbagai aspek tersebut, kebijakan pengembangan produk perbankan

syariah akan diarahkan untuk membangun positioning bank syariah sebagai lembaga intermediasi

bagi kegiatan investasi yang memiliki keterkaitan dan berdampak langsung pada aktivitas

ekonomi riil. Dalam rangka membangun positioning dimaksud, dalam jangka menengah hingga

tahun 2020, diperlukan strategi yang secara garis besar meliputi:

i. mengembangkan produk dan layanan investasi dalam rangka mengakomodasi minat dan

kebutuhan investasi masyarakat;

ii. memperkuat keterkaitan produk dan aktivitas perbankan syariah dengan aktivitas dan

risiko sektor riil yang menjadi karakteristik utama perbankan syariah Indonesia;

iii. meningkatkan kapasitas perbankan syariah dalam memenuhi perkembangan kebutuhan

jasa keuangan masyarakat guna mendukung pertumbuhan aset;

iv. mengembangkan peran perbankan syariah sebagai agen pemerataan ekonomi;

v. menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dalam rangka mendorong inovasi dan

aplikasi variasi fitur produk perbankan syariah; dan

vi. memperkuat governance dan meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum bagi

bank dan nasabah.

Penjabaran dan implementasi strategi dimaksud tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab

bersama regulator dan perbankan syariah, namun juga sangat memerlukan dukungan

stakeholder terkait termasuk didalamnya pemerintah, lembaga legislatif/yudikatif, pakar hukum

dan keuangan syariah.

2.1.4. Kegiatan Bidang Pengembangan Pengawasan

Sejalan dengan arah kebijakan penguatan tata kelola dan manajemen risiko Perbankan

Syariah, Bank Indonesia secara berkelanjutan terus meningkatkan efektivitas pengawasan bank,

terutama melalui penyempurnaan metode dan infrastruktur pengawasan.

Pengembangan Aplikasi Pengawasan dan Penyempurnaan Laporan

Beberapa penyempurnaan laporan dan aplikasi pengawasan yang dikembangkan dalam

rangka menunjang kegiatan pengawasan terhadap perbankan syariah, antara lain:

1. Penyempurnaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) BUS dan UUS

Page 43: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

29

Penyempurnaan PAPSI 2003 didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain keluarnya

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) Syariah dan PSAK 101-107

pada 2007 yang merevisi PSAK 59 yang merupakan acuan PAPSI 2003 serta perubahan ketentuan-

ketentuan terkait. Selain itu, kebutuhan penyempurnaan PAPSI 2003 juga didorong adanya

penerbitan PSAK 101 (revisi) dan PSAK 110 pada 2011 serta adanya perubahan signifikan SAK

Umum sebagai dampak konvergensi IFRS antara prudential dengan akuntansi.

Selanjutnya, PAPSI 2012 untuk bank syariah terbagi atas dua yaitu PAPSI untuk BUS-UUS dan

PAPSI untuk BPRS. Pembagian PAPSI tersebut dilakukan dengan pertimbangan kompleksitas usaha

antara BUS-UUS yang lebih tinggi dibandingkan BPRS dan adanya SAK ETAP pada 2009 dan sudah

diterapkan pada BPR sejak 2010. Sementara itu dari sistematika penyusunan, PAPSI 2012 memiliki

pendekatan asas dan karakteristik dari transaksi yang terjadi dalam Perbankan Syariah. Kondisi ini

berbeda dengan PAPSI 2003 yang sistematikanya didasarkan pada counterpart dari transaksi yang

terjadi dengan bank syariah. Dengan adanya perubahan pendekatan tersebut, diharapkan

memudahkan stakeholder untuk memahami pencatatan transaksi di Perbankan Syariah.

Draft final PAPSI BUS-UUS telah disosialisasikan kepada BUS-UUS dalam kegiatan limited hearing

pada bulan Desember 2012 di Bank Indonesia. Berdasarkan masukan tersebut, maka PAPSI BUS-

UUS akan direncanakan diterbitkan pada triwulan I tahun 2013. Sementara itu untuk PAPSI BPRS

direncanakan akan terbit pada triwulan IV tahun 2013.

2. Penyusunan Pedoman Forum Panel Pengawasan BPRS

Untuk mendukung kegiatan pengawasan bank berbasis risiko, Bank Indonesia telah

mengembangkan proses quality assurance (QA) terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan

oleh satuan kerja pengawasan di Bank Indonesia. Proses QA pertama kali diterapkan untuk bank

umum baik konvensional maupun syariah.

Kegiatan Forum Panel Pengawasan BPRS sebagaimana diatur dalam Pedoman Forum Panel

Pengawasan BPRS dilaksanakan dalam rangka penilaian terhadap kegiatan pengawasan yang

dilakukan di BPRS. Penilaian tersebut menekankan pada Know Your Bank (KYB), Risk Profile,

penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) BPRS, kesesuaian rencana dan strategi pengawasan serta

tindaklanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas di satuan kerja pengawasan yang

membawahi pengawasan BPRS. Forum panel dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun untuk

BPRS yang dinilai bermasalah, sedangkan forum panel untuk BPRS yang tidak termasuk dalam

kategori bermasalah dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dengan adanya Forum Panel Pengawasan BPRS tersebut diharapkan kualitas hasil pengawasan

yang dilaksanakan Bank Indonesia semakin meningkat dan akurat. Draft final pedoman panel

dimaksud telah diselesaikan pada bulan Desember 2012. Lebih lanjut, Pedoman Forum Panel

Pengawasan BPRS direncanakan akan diterbitkan pada semester I tahun 2013.

3. Pengembangan Aplikasi Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS)

Sebagaimana telah dilaporkan dalam Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS) Tahun

2011, Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah

(LBUS) 2003. Kelanjutan penyempurnaan pedoman tersebut adalah penyempurnaan dalam sistem

pelaporan LBUS dimaksud yang berbeda dengan sistem pelaporan LBUS sebelumnya. Titik penting

Page 44: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

30

sistem pelaporan adalah bank syariah dalam pelaporan LBU-nya akan menyampaikan data dalam

bentuk metadata atau data individu tiap transaksi dengan mengacu kepada kamus data LBUS

penyempurnaan 2003 yang terstandarisasi di dalam platform XBRL. Kondisi ini sangat berbeda

dengan sistem pelaporan sebelumnya (LBUS 2003) yang berdasarkan form laporan (form based).

Sistem pelaporan tersebut direncanakan akan dimulai pada bulan Juli 2013 dengan pelaporan

data bulan Juni 2013.

Terkait dengan perubahan format dan mekanisme pelaporan tersebut, Bank Indonesia telah

melakukan sosialisasi perubahan sistem dengan format LBUS penyempurnaan 2003 tersebut

kepada seluruh BUS/UUS beserta proses pendampingan (coaching clinic) terhadap bank syariah

untuk mendukung kesiapan bank syariah didalam implementasi sistem pelaporan tersebut.

Seiring dengan perubahan sistem pelaporan tersebut, diharapkan akan memberikan efisiensi dan

fleksibilitas pelaporan, sekaligus menjadi pioner didalam industri perbankan nasional. Kegiatan

terkait pengembangan sistem pelaporan Bank Umum Syariah ini merupakan bagian dari integrasi

sistem pelaporan Bank Indonesia dalam kerangka Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem

Keuangan (LSMK).

4. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perbankan (SIP) Untuk Bank Syariah

Bank Indonesia melakukan penyempurnaan dalam konsep pengawasan berbasis risiko dengan

menerapkan penilaian tingkat kesehatan bank dengan prinsip Risk Based Bank Rating (RBBR).

Adanya penilaian TKS bank secara RBBR, menekankan pada kedalaman pemahaman KYB (Know

Your Bank) yang dimiliki pengawas sehingga diharapkan pengawas mampu mengidentifikasi dan

menilai profil risiko bank yang diawasi secara baik dan akurat. Pada akhirnya pengawas mampu

memberikan penilaian TKS bank secara tepat dengan mempertimbangkan profil risiko,

pelaksanaan GCG, kemampuan rentabilitas serta ketahanan modal bank. Terkait dengan rencana

implementasi RBBR tersebut Bank Indonesia telah menyiapkan infrastruktur pengawasan berupa

Aplikasi Sistem Informasi Perbankan (SIP) untuk Bank Syariah yang memfasilitasi pengawas

didalam mendapatkan informasi bank yang diawasi.

5. Pengembangan Aplikasi Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk BPRS

Salah satu alat/tools yang dikembangkan oleh Bank Indonesia agar pengawasan BPRS menjadi

lebih baik dan efektif adalah dengan melakukan pengembangan aplikasi RBB BPRS secara online.

Pengembangan tools tersebut adalah untuk memperkuat kegiatan pengawasan dengan penyajian

informasi RBB BPRS secara akurat dan tepat waktu. Tahapan pengembangan aplikasi ini telah

dimulai sejak tahun 2012, yaitu dengan telah dilakukannya terlebih dahulu kajian atas RBB untuk

BPRS yang menghasilkan cakupan informasi dalam pelaporan RBB BPRS dan menyusun user

requirement aplikasi pelaporan RBB BPRS.

Selanjutnya, pengembangan aplikasi RBB BPRS tersebut dilakukan tahun 2013. Diharapkan aplikasi

tersebut dapat menjadi media dokumentasi pengawas terhadap pelaporan RBB BPRS sekaligus

monitoring pencapaian atas RBB BPRS tersebut.

Pelatihan

Beberapa kegiatan pelatihan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi pengawas bank

syariah antara lain :

Page 45: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

31

1. Pelatihan Pengawas Perbankan Syariah

Pelatihan Pengawas Perbankan Syariah merupakan program pelatihan yang dilakukan secara

reguler oleh Bank Indonesia dalam rangka pembekalan dan peningkatan kompentensi pengawas

bank syariah. Pelatihan ini terbagi atas tiga jenjang yaitu :

a. Pendidikan Dasar Pengawasan Bank Syariah

Jenjang pendidikan ini diperuntukkan bagi pembekalan bagi para pengawas yang belum

memiliki dasar teori dan pengawasan bank syariah. Sebagian besar peserta pelatihan ini

merupakan pegawai atau pengawas Bank Indonesia yang baru berkiprah di pengawasan bank

syariah. Sementara itu selama tahun 2012, pelaksanaan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah

diikuti oleh 28 peserta yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur.

b. Pendidikan Menengah/Intermediate Pengawasan Bank Syariah

Bentuk dari pelatihan yang dilakukan pada level intermediate kepada pengawas Perbankan

Syariah ini adalah dalam bentuk klasikal dan on the job training. Penekanan materi dalam

klasikal adalah adanya perubahan ketentuan dan aplikasi yang berpengaruh dalam proses

pengawasan. Sementara dalam on the job training, pengawas akan diberikan kesempatan

melakukan pemeriksaan BPRS secara langsung sehingga pengawas dapat mempratekkan

beberapa teknik pemeriksaan sebagaimana telah diberikan pada saat klasikal dan pendidikan

dasar sebelumnya diantaranya adalah melakukan interview dengan pejabat BPRS untuk

memperoleh data maupun bagaimana mengurai serta menyimpulkan suatu informasi yang

telah didapat menjadi temuan. Pengawas dapat juga melakukan sharing pengalaman dalam

melakukan pemeriksaan yang selama ini pernah ditemukan sehingga dapat diperoleh

perlakuan yang sama apabila mendapatkan kondisi temuan yang sama. Pelatihan dimaksud

diikuti sekitar 50 peserta yang diselenggarakan di Makassar dan Yogyakarta.

2. Pelatihan Modul Aplikasi Early Warning System (EWS), EDW dan Simwas BPRS

Sejalan dengan peningkatan pemanfaatan dan sosialisasi aplikasi pengawasan BPRS kepada

pengawas, Bank Indonesia pada tahun 2012 telah menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan untuk

aplikasi EWS, EDW dan Simwas BPRS. Pelatihan EWS BPRS diarahkan pada peningkatan

pemahaman pengawas dalam membaca indikator pada aplikasi EWS BPRS, yaitu meliputi

confident indicator, general information dan leading indicator. Selanjutnya, pelatihan aplikasi

Simwas BPRS ditujukan sebagai sosialisasi kepada pengawas terkait dengan tugas dan tanggung

jawab didalam penggunaan aplikasi Simwas BPRS khususnya modul penilaian TKS BPRS.

Sementara itu untuk pelatihan EDW BPRS dimaksudkan sebagai pengenalan sekaligus sosialisasi

aplikasi EDW BPRS tersebut.

3. Pelatihan RBBR untuk Pengawas Bank Syariah

Sejalan dengan adanya perubahan konsep pengawasan berbasis risiko dari penilaian TKS

berdasarkan indikator keuangan (Capital, Asset, Earning, Liquidity dan Sensitivity to Market Risk)

serta penilaian Manajemen (Manajemen Umum, Manajemen Risiko, Manajemen Kepatuhan)

menjadi konsep pengawasan berbasis RBBR, Bank Indonesia melaksanakan pelatihan RBBR

kepada pengawas bank syariah. Pelatihan tersebut diharapkan mampu membekali pengawas bank

Page 46: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

32

syariah dengan pemahaman dan pengetahuan penilaian TKS berbasis RBBR. Pelatihan

dilaksanakan pada bulan Desember 2012 di Jakarta.

4. Pelatihan Gadai Emas

Dalam rangka peningkatan kompetensi pengawas bank syariah khususnya untuk produk gadai

emas, Bank Indonesia melakukan pelatihan gadai emas kepada pengawas bank syariah. Pelatihan

tersebut diselenggarakan Bank Indonesia dengan bekerjasama dengan salah satu bank

penyelenggara gadai emas, yaitu PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk – Unit Usaha Syariah. Hingga

tahun 2012 telah dilakukan pelatihan Gadai emas sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya Bank

Indonesia akan berkomitmen untuk terus dan berkelanjutan mengadakan pelatihan tersebut

kepada seluruh pengawas Bank Syariah.

2.1.5. Kegiatan Bidang Pengembangan Produk dan Edukasi

Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Produk dan Pasar

• Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Produk

Seiring semakin berkembangnya perbankan syariah dan semakin dikenalnya perbankan

syariah oleh masyarakat, perbankan syariah dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas layanan

untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pemenuhan kebutuhan nasabah tersebut antara lain

dilakukan melalui peningkatan service excellent dan inovasi produk. Perbankan syariah diharapkan

dapat meluncurkan produk baru yang inovatif,unik dan beragam sehingga dapat dirasakan

kemanfaatannya oleh setiap segmen sesuai dengan segmentasi baru nasabah.

Dalam rangka mengakomodasi perkembangan terkini dari inovasi produk yang telah dilakukan

oleh perbankan syariah, perlu upaya-upaya untuk lebih mendukung kebijakan pengembangan

perbankan syariah. Salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mendukung

pengembangan produk antara lain penyempurnaan kodifikasi produk perbankan syariah melalui

updating produk yang telah memperoleh perizinan dari Bank Indonesia serta review kembali

kodifikasi dari semula lebih berfokus kepada akad menjadi lebih berfokus kepada produknya.

Penyempurnaan kodifikasi produk telah dilakukan sejak tahun 2011 dengan memprioritaskan

pada penyempurnaan kodifikasi produk-produk perbankan syariah yang telah diluncurkan sejak

2008 dan yang telah dikeluarkan ketentuannya pada tahun 2009. Pada tahun 2012,

penyempurnaan kodifikasi produk terus dilakukan agar dapat mengakomodir inovasi produk baru

yang diluncurkan oleh perbankan syariah. Kodifikasi ini menjadi panduan bagi bank syariah dalam

menerbitkan produk baru sehingga produk yang dikeluarkan bersifat standar meskipun memiliki

perbedaan dalam beberapa fitur layanan, tergantung dari kemampuan dan kreatifitas bank

masing-masing. Dengan demikian proses perizinan maupun pelaporan produk yang merupakan

ketentuan turunan dari Undang-undang Perbankan Syariah, dapat dilakukan secara lebih efisien.

Pada tahun 2012 juga, telah dibentuk working group pengembangan produk unggulan

perbankan syariah dalam rangka melakukan evaluasi dan menyusun rekomendasi bersama terkait

produk unggulan yang dapat disediakan oleh industri perbankan syariah, dengan keanggotaan dari

Page 47: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

33

Bank Indonesia dan Industri perbankan syariah. Lebih lanjut mengenai working group produk ini,

dapat dilihat dalam Boks berikut ini.

WORKING GROUP PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Salah satu tantangan dalam pengembangan perbankan syariah Indonesia adalah relatif kurangnya

keragaman produk dimana jumlah produk bank syariah di Indonesia hanya sekitar 16 dibandingkan sekitar

27 produk bank konvensional. Sementara diketahui secara global produk bank syariah cukup banyak,

dimana di Malaysia saja terdapat sekitar 46 produk bank syariah (investasi penghimpunan dana,

pembiayaan, dan jasa). Dampak dari relatifnya kurang bervariasinya produk bank syariah adalah menjadikan

pilihan masyarakat akan layanan syariah yang relatif terbatas, sehingga tidak mendorong pembentukan

pendalaman finansial yang optimal. Hasil penelitian terhadap Persepsi Perbankan Syariah pada periode

Desember 2011-Januari 2012 yang berkaitan dengan produk diketahui dua hal yang mendasar bahwa:

pertama; produk perbankan syariah Indonesia tidak menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah

(termasuk usaha mikro kecil) sehingga fungsi sosial bank syariah dipandang masih kurang; kedua; produk

perbankan syariah Indonesia masih bersifat ekslusif dan kurang bervariasi, yang seharusnya bersifat terbuka

(inklusif), dan lebih beragam yang dapat menjangkau seluruh lapiran masyarakat. Padahal sebagaimana

nilai-nilai utama (Value Proposition) yang menjadi faktor penentu utama dari pengembangan model bisnis

perbankan syariah antara lain menginginkan adanya bank syariah yang beroperasi benar-benar sesuai

sharia compliance, dan sustainable growth yang dapat meningkatkan taraf hidup serta mengentaskan

kemiskinan maupun peningkatan akses masyarakat ke sektor keuangan (financial inclusion).

Pada tanggal 25 April 2012 dibentuk Working Group Produk Unggulan Perbankan Syariah dan

kemudian setelah melalui beberapa pertemuan intensif selama bulan Mei s.d. September 2012 diperoleh

masukan bahwa produk unggulan perbankan syariah perlu memperhatikan; segmen masyarakat yang

rasional dalam aspek pelayanan dan kelebihan finansial yang ditawarkan; memiliki diferensiasi, menarik dan

mudah diterima masyarakat luas; menggunakan pendekatan produk bukan akad, karena dalam satu produk

dapat digunakan beragam akad tergantung kebutuhan nasabah; mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal

(local wisdom) yang ada di masyarakat Indonesia dan tentu saja penting sekali agar produk senantiasa

sesuai dengan aspek syariah. Berdasarkan pemetaan terhadap daya saing secara segmentasi penyaluran

pembiayaan perbankan syariah maka diketahui pemetaan persaingan usaha sekaligus penunjukan daya

saing bank syariah sebagai berikut:

Page 48: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

34

Berdasarkan kepada hasil pemetaan dan masukan dari WG perbankan syariah, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia,

Komite Perbankan Syariah dan Dewan Syariah Nasional maka terdapat tiga rekomendasi produk unggulan

perbankan syariah yaitu: Tabungan Syariah, Pembiayaan Kepemilikan Aset Secara Bertahap (Musyaraqah

Mutanaqisah) dan Pembiayaan Mikro Syariah, dengan skim dan fitur sebagai berikut:

1. Tabungan-ku Syariah

Definisi

produk

• Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi dan semua kalangan masyarakat serta bebas

biaya administrasi.

• Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah (bagi hasil) atau wadiah (titipan).

Fitur produk • Prosedur sederhana dan cepat.

• Setoran awal minimum yang rendah dan dapat disetor di semua outlet Bank Syariah,.

• Akses penyetoran dan penarikan yang mudah (interkoneksi seluruh ATM dengan iB Net).

• Jumlah saldo tidak berkurang

• Bebas biaya dan Gratis biaya administrasi untuk semua saldo

• Dapat memberikan hadiyah

• Saldo minimum : Rp 20.000, biaya seluruh jenis transaksi ATM maks Rp.1000/transaksi. biaya kartu ATM maksimal

Rp.20.000,-.

• Minimum penarikan : Rp 20.000, Biaya rekening tidak aktif : Rp 1.000/bulan, Bebas biaya penutupan

Persyaratan • Identitas Nasabah WNI : KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku

• Identitas Pelajar : Menggunakan KTP/SIM/Paspor orang tua /kartu pelajar

• Masyarakat atau pelajar dibawah 17 tahun dapat membuka rekening

• Setoran pembukaan minimum kisaran : Rp 20.000 – Rp.50.000.

Pengaturan • Menggunakan jaringan switching ATM yang luas: ATM Bersama, Prima, Link.

• TabunganKu iB untuk menampung pembayaran gaji karyawan, pembayaran SPP sekolah Islam, tabungan haji,

tabungan umrah, transaksi KUA, dana masjid, dana lembaga Islam.

Segmen • Mass market

Faktor

penting

• Insentif (a.l. pajak, biaya interkoneksi ATM)

• Pelajar dibawah 17 tahun dapat langsung buka rekening dengan ID Kartu Pelajar.

• Ada Key Performance Indicator (KPI) untuk office chanelling.

2. Pembiayaan Mikro Syariah

Definisi produk Pembiayaan untuk modal usaha berdasarkan prinsip syariah (mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, qardh)

kepada nasabah usaha mikro untuk semua sektor industri yang tidak bertentangan dengan syariah, baik secara

langsung maupun melalui llembaga atau koperasi yang tidak sedang menerima pembiayaan atau kredit dari

Perbankan dan/atau kredit program, lainnya

Fitur pembiayaan • Fleksibel untuk berbagai bentuk usaha produktif nasabah mikro.

• Tidak mengutamakan agunan selain objek yang dibiayai, jaminan kelompok dan agunan tambahan kebendaan.

• Prosedur yang sederhana dan cepat.

• Asuransi mikro untuk perlindungan terhadap ahli waris dan santunan jika pasangan meninggal dunia

• Jaringan kantor sendiri atau kerjasama dengan lembaga lain.

Skema

pembiayaan

• Pembiayaan modal usaha

• Usia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun.

• Nasabah WNRI mempunyai fotocopy KTP/KK dan sejenisnya atau surat keterangan dari RT/RW/Kelurahan.

• Mempunyai tempat usaha milik sendiri atau milik pihak lain atau sewa dan sejenisnya diwilayah domisili

nasabah.

• Mempunyai pembukuan atau catatan usaha atau sarana lainnya untuk pemisahan dan pemantauan angsuran

dana pembiayaan , kebutuhan sehari-hari dan dana tabungan.

• Maksimum bagi hasil atau margin atau sewa ijarah 1.5%/periode waktu perputaran usaha (mingguan, bulanan).

• Jangka Waktu maks.imum 3 tahun.

Page 49: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

35

Pola pembiayaan Grup/Kelompok

• Membentuk grup atau kelompok

nasabah sebagai bentuk saling

rekomendasi nasabah perorangan

dalam grup.

Inti-Plasma

• Terdapat keterikatan

produksi antara perusahaan

inti

• Perusahaan Inti sebagai

penjamin pembelian atas

hasil usaha plasma

• Jaminan pembiayaan dari

perusahaan inti dan/atau

nasabah

Kemitraan

• Terdapat pola kemitraan terpadu antara

kelompok/perusahaan/koperasi dengan

nasabah

• Terdapat hak dan kewajiban yang jelas

antara kelompok/perusahaan/koperasi

dengan nasabah

• Jaminan pembiayaan dari

kelompok/perusahaan/koperasi dan/atau

nasabah.

Sistem dan

Pedoman

Pembiayaan

• Bank memiliki sistem dan pedoman pembiayaan yang sekurangnya mencakup: seleksi nasabah, pembentukan grup

nasabah, pelatihan dasar nasabah, kelayakan pembiayaan, administrasi dan dokumentasi, verrifikasi nasabah,

penyaluran pembiayaan, pemantauan pembiayaan, struktur organisasi internal , dan mitigasi resiko.

Segmen yang

dituju

• Lower mass dan mass market

• 52 jt nsb, Paling potensial: Jabodetabek, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Bali Sumsel, dan Lampung. Potensial: Sumut,

Sumbar, Riau, Kepri, Kalsel, Sulawesi.

Lainnya • Agunan tetap diperlukan

• Jumlah pembiayaan dinaikan menjadi maksimum Rp200 juta.

• Proteksi BPRS dalam pembiayaan mikro.

3. Pembiayaan Kepemilikan Aset Bertahap (MMQ)

Definisi produk • Pembiayaan Kepemiilikan Aset Bertahap (MMQ) adalah pembiayaan kepada perorangan atau lembaga dengan

menggunakan skema musyarakah mutanaqisah untuk kepemilikan aset

• Dalam MMQ bank dan nasabah bersama-sama melakukan pembiayaan untuk pengadaan aset dan aset tersebut disewakan

kepada nasabah. Hasil sewa dibagihasilkan antara bank dan nasabah secara proporsional.

• Selain membayar biaya sewa, nasabah juga mengambil alih porsi pembiayaan bank secara bertahap, sehingga pada akhir

aset tersebut dimiliki oleh nasabah secara penuh.

Fitur • Fleksibel untuk berbagai bentuk pembiayaan aset nasabah termasuk untuk usaha kecil.

• Prosedur yang sederhana dan cepat serta mudah diakses.

• DP yang rendah min.10%.

• Jk Waktu maks.10-15 tahun.

• Penyaluran pembiayaan bank atau kerjasama dengan perush.pembiayaan.

Jenis aset Rumah tinggal, rumah susun, rumah toko, rumah kantor, apartemen, kendaraan bermotor, aset tetap atau benda bergerak lain.

Skema

pembiayaan

• Mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku atau telah memiliki sumber pendapatan yang layak.

• Usaha memenuhi ketentuan dan persyaratan Pembiayaan yang berlaku serta dinyatakan layak oleh bank.

• Tidak termasuk dalam daftar kredit macet atau kredit bermasalah.

• Kondisi Keuangan 2 tahun terakhir & rencana usaha 2 tahun ke depan

• Bukti kepemilikan agunan.

• Aset pembiayaan berbentuk properti wajib di APHT-kan.

Bentuk

transaksi

• Transaksi langsung pembiayaan dari bank kepada nasabah end user/pemohon.

• Transaksi tidak langsung pembiayaan PKAB kepada end user dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mitra kerjasama

pembiayaan baik channeling maupun executing seperti dengan lembaga pembiayaan, koperasi atau lembaga lainnya.

Perusahaan

mitra

pembiayaan

• Perusahaan pembiayaan atau koperasi milik pemerintah, BUMN, swasta yang tidak tercantum dalam DKM, track record

baik.

• Telah berpengalaman minimal 3 tahun

• Memiliki standar operasional penyaluran pembiayaan yang layak.

• Untuk pengembang direkomendasikan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi)

serta tidak memiliki pembiayaan dengan status non lancar.

• Untuk Dealer Kendaraan Bermotor memiliki outlet yang tersebar di Jabodetabek dan ibukota propinsi serta tidak memiliki

pembiayaan dengan status non lancar.

Segmen dituju • Mass market dan Affluent Market

Lainnya • Pembiayaan untuk properti yang ready stock dan non-ready stock sepanjang memiliki perencanaan/perizinan yang jelas.

• Pembiayaan atas nama nasabah yang dilengkapi dengan perjanjian tambahan bahwa kepemilikan akan beralih sepenuhnya

setelah pembiayaan dilunasi nasabah.

• Waad dalam akad pembiayaan (MM) harus bersifat mengikat (binding).

• ATMR untuk pembiayaan MM sama seperti Murabahah.

Page 50: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

36

• Strategi Pengembangan Pasar

Di tengah terjadinya perlambatan perekonomian, perbankan syariah masih mengalami

kenaikan jumlah rekening pembiayaan yang relatif cukup tinggi (74%) selama setahun terakhir

(Desember 2012, yoy) serta jumlah rekening Dana Pihak Ketiga yang meningkat (31%). Hal ini

menunjukkan masih tumbuhnya minat dan permintaan terhadap produk perbankan syariah, serta

masyarakat telah semakin mengenal dan merasakan kemanfaatan dari kehadiran bank syariah.

Pertumbuhan industri yang pesat ini, tidak terlepas dari kegiatan sosialisasi dan edukasi (iB

campaign) yang telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia bersama perbankan syariah, baik yang

diselenggarakan di bawah koordinasi Departemen Perbankan Syariah (DPbS) maupun oleh Kantor

Perwakilan Bank Indonesia baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Strategi pengembangan pasar perbankan syariah atau lebih sering disebut Program iB

Campaign telah dilakukan dengan mengacu kepada rekomendasi dari Grand Strategi

Pengembangan Pasar Perbankan Syariah 2008 dan Market Development Strategic Plan 2010 secara

berkesinambungan. Adapun berbagai program edukasi dan komunikasi perbankan syariah yang

dilakukan selama tahun 2012, lebih difokuskan pada komunikasi kesetaraan “parity” dan keunikan

“distinctiveness” produk perbankan syariah, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat

terhadap produk perbankan syariah (iB financial literacy).

Sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2011, Program iB Campaign 2012 juga

difokuskan untuk mendekatkan masyarakat langsung dengan produk-produk perbankan

syariah dengan strategi program Refocusing Festival Ekonomi Syariah (FES), yaitu partisipasi

perbankan syariah di beberapa event terkemuka di tingkat nasional dan terutama di daerah-daerah

dalam bentuk iB Paviliun. Konsep iB Paviliun merupakan penyediaan area khusus untuk stand-

stand perbankan syariah sebagai salah satu bentuk kegiatan iB Campaign, dengan melibatkan

seluruh bank-bank syariah termasuk yang mempunyai budget yang terbatas untuk kegiatan

promosi dan komunikasi. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mendorong budget sharing

dari bank-bank syariah yang akan ikut serta dalam iB Paviliun tersebut.

Kegiatan iB Paviliun juga memiliki tujuan khusus untuk mendorong terjadinya transaksi riil

(activation) dan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan produk perbankan syariah dengan

pola pendekatan segmen/komunitas masyarakat tertentu antara lain, segmen wanita dan keluarga,

segmen profesional muda dan pengusaha, segmen kaum muda, segmen akademisi dan ulama,

serta segmen pengguna internet atau netizen. Dalam upaya untuk terus mendorong pertumbuhan

perbankan syariah, pada 2012, strategi edukasi dan komunikasi yang dilakukan Bank Indonesia

meliputi:

a. Melanjutkan komunikasi & pencitraan baru perbankan syariah yang lebih inklusif, universal,

dengan message “Lebih dari Sekedar Bank”.

b. Melanjutkan kehadiran “iB Paviliun” dalam berbagai expo/event populer di kota-kota besar,

sebagai strategi “menjemput bola” dalam memperkenalkan produk bank syariah secara

konkrit.

c. Melanjutkan strategi “Business Matching” dan “Business Gathering” untuk mempertemukan

antara kebutuhan pengusaha dengan produk perbankan syariah.

Page 51: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

37

d. Mensosialisasikan secara lebih intensif tentang “parity in technology” (kesetaraan layanan)

bank syariah dengan bank umum konvensional dalam hal teknologi dan jaringan layanan/ ATM

bank syariah yang sama modern, sama lengkap, dan sama luas.

e. Meluruskan salah persepsi (bahasa baku) dari key opinion leaders tentang kesyariahan aspek

konseptual dan operasional perbankan syariah (menghapus stigma “bank syariah tidak

syariah”).

f. Menampilkan “distinctiveness” perbankan syariah, sekaligus membangun karakter dari iB

(brand character): “menghargai kerja keras” dan “kemitraan”.

Beberapa kegiatan komunikasi, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Bank Indonesia pada

tahun 2012 melalui iB Campaign antara lain: dukungan terhadap film Negeri 5 Menara sebagai

ambassador iB Perbankan Syariah, menyelenggarakan Blogshop dan Lomba Menulis Blog

bekerjasama dengan Kompasiana (di Bandung, Surabaya dan Makasar), serta exposure media

terkait dukungan BI dan iB pada berbagai media.

Adapun dalam upaya mendorong pengembangan perbankan syariah, telah dilakukan kegiatan

Expo dan Bazaar baik bekerjasama dengan EO / Vendor maupun dengan Kantor Perwakilan Bank

Indonesia di daerah. Beberapa kegiatan tersebut antara lain, kegiatan Bobo Fair 2012 di Jakarta

dan Surabaya (bekerjasama dengan perbankan syariah), dengan tujuan lebih mendekatkan

perbankan syariah dengan segmen keluarga yang memiliki anak-anak usia baru lahir sampai usia

sekolah menengah pertama. Selain itu, perbankan syariah juga turut berpartisipasi dalam acara

IFRA (International Franchise License & Business Concept Expo & Conference) yang merupakan

pameran waralaba terbesar di Indonesia bekerjasama dengan pihak Asosiasi Franchise Indonesia,

serta Focus Grup Discussion (FGD) mengenai Peluang Pembiayaan Syariah untuk Kelompok

Pengusaha di Bidang Properti dan Pertambangan kerjasama dengan Investor Daily. Tujuan dari

keikutsertaan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai sarana sosialisasi brand image Perbankan

Syariah (iB) untuk meningkatkan awareness masyarakat / pengunjung terhadap perbankan syariah

serta untuk meningkatkan nilai transaksi terutama dukungan pembiayaan dan DPK bagi

perusahaan baik skala kecil maupun menengah. Untuk meluruskan salah persepsi mengenai

kesyariahan aspek konseptual dan operasional perbankan syariah, Bank Indonesia melakukan

berbagai sosialisasi dan edukasi dengan mengundang para tokoh terkemuka (key opinion leaders),

seperti KH. Ma’ruf Amin (Ketua MUI), Halim Alamsyah (Deputi Gubernur BI), Anggito Abimanyu

(Dirjen Haji dan Umroh Kemenag) dan lain-lain.

Menjelang berakhirnya tahun 2012, dilaksanakan program “Bulan Ekonomi dan Keuangan

Syariah” pada bulan November-Desember 2012 yang diawali dengan kegiatan seminar Forum Riset

Ekonomi Syariah (bekerjasama dengan IAEI) di Pekanbaru serta diakhiri oleh Seminar Akhir Tahun

Perbankan Syariah, Bazar Perbankan Syariah dan Lecture Series Tokoh Keuangan Syariah

International bekerjasama dengan IDB di bulan Desember 2012. Beberapa Expo telah

diselenggarakan dalam rangka “Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah” di berbagai daerah antara

lain :Padang, Bandung, Banjarmasin, Lampung, Jambi dan lain-lain dengan nilai transaksi

keseluruhan mencapai ± Rp 96,5 Milyar.

Bank Indonesia juga mendukung kegiatan yang bersifat sosialisasi dan edukasi Perbankan

Syariah yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan media massa antara lain seperti Seminar

Umum Ekonomi Syariah-UNJ; Diskusi Jakarta Foreign Correspondence Club; Bincang-Bincang

Page 52: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

38

Ramadhan dengan Jurnalis Ekonomi Syariah; The 3rd Muslim World Biz; dan Workshop ASBANDA.

Di samping itu, telah dilaksanakan kegiatan wawancara dengan berbagai media antara lain Majalah

Kontan, Majalah Investor, Bloomberg, Komunitas Jurnalis Radio, Jurnalis Ekonomi Syariah, Jurnalis

Kementerian Agama dan MQ TV.

Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Insani

Sumber Daya Insani (SDI) merupakan faktor pendukung utama dalam pengembangan

perbankan syariah. Pertumbuhan industri yang tinggi dari tahun ke tahun, baik dari sisi total aset,

peningkatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta penambahan jaringan kantor membutuhkan

sumber daya insani yang tangguh dan kompeten. Pemenuhan SDI perbankan syariah sangat strategis

untuk mendukung perluasan jaringan perbankan syariah yang telah menjangkau seluruh propinsi di

Indonesia. Dengan bertambahnya jaringan perbankan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit

Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), menuntut SDI yang memahami

aspek perbankan sekaligus aspek syariah.

SDI industri perbankan syariah, pada bulan Desember 2012, berjumlah 31.578 naik sekitar 14%

dari jumlah pada tahun 2011 yaitu 27.660. Pertumbuhan ini seiring dengan tumbuhnya aset

perbankan syariah. Untuk meningkatkan kompetensi SDI perbankan syariah, Bank Indonesia

bekerjasama dengan industri dan lembaga-lembaga terkait telah melakukan berbagai kegiatan untuk

meningkatkan kompetensi para pelaku perbankan syariah di semua level serta kepada calon-calon

pegawai bank syariah. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah melakukan kerjasama

dengan ICDIF-LPPI melakukan Pelatihan Analisa Pembiayaan Perbankan Syariah, dan Pelatihan Dasar

Perbankan Syariah bagi BUS, UUS dan BPRS. Selama tahun 2012, program pelatihan bekerjasama

dengan ICDIF-LPPI dimaksud telah dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali. Selain itu, dilakukan pula

program TOT (Training of Trainers) bekerjasama dengan universitas-universitas di berbagai wilayah

Indonesia yang melibatkan stakeholders terkait, seperti dosen, guru SMA dan mahasiswa S2. Dalam

tahun 2012 telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali ToT serta program bantuan dalam rangka edukasi

Perbankan Syariah. Program-program tersebut yaitu:

a) Program Pelatihan Analisa Pembiayaan Bank Syariah bekerjasama dengan International Center for

Development in Islamic Finance – Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (ICDIF-LPPI).

Program ini merupakan kerjasama antara Bank Indonesia dengan ICDIF-LPPI dalam bentuk

Pelatihan Financing Analysis of Islamic Bank case study : Micro Banking bagi pegawai analisis

pembiayaan atau account officer BUS, UUS dan BPRS; Financing Analysis of Islamic Bank case

study: Commercial Banking bagi pegawai analisis pembiayaan atau account officer BUS dan UUS;

Financing Analysis of Islamic Bank case study: Small and Medium Enterprises Syariah bagi pegawai

analis pembiayaan atau account officer BUS, UUS dan BPRS; serta Pelatihan Dasar Perbankan

Syariah bagi pegawai / pejabat BUS, UUS, BPRS dan Bank Konvensional.

Pelatihan ini dilakukan secara komprehensif agar SDI perbankan syariah memahami produk

pembiayaan bank syariah dan mampu melakukan analisa pembiayaan sehingga dapat

menyalurkan pembiayaan yang terjaga kualitasnya dan mempertahankan mutu pelayanan kepada

nasabah. Sedangkan, program Pelatihan Dasar Perbankan Syariah bertujuan untuk memberikan

pembekalan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan, sehingga mampu memahami

prinsip dasar perbankan syariah dan memperoleh gambaran mengenai operasional bank syariah.

Page 53: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

39

Melalui pelatihan-pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keahlian SDI Perbankan Syariah

dan mampu berperan sebagai SDI yang berkualitas, berkompeten dan profesional.

Materi yang diberikan dalam Pelatihan Financing Analysis of Islamic Bank case study : Micro

Banking terdiri dari materi prospek bisnis mikro di Indonesia, pengenalan usaha mikro, analisa

risiko per jenis usaha mikro, akad produk pembiayaan mikro, analisa kelayakan usaha nasabah,

analisa kebutuhan nasabah, analisa sumber pengembalian, scoring system & linkage program,

jaminan dan pengikatan pembiayaan, penyelesaian pembiayaan bermasalah, strategi marketing

produk micro banking, banking to the poor dan program pendampingan usaha.

Sedangkan, materi yang diberikan dalam Pelatihan Financing Analysis of Islamic Bank case study:

Commercial Banking terdiri dari materi pengumpulan data dan verifikasi, analisa aspek

pembiayaan kualitatif (yuridis, manajemen, pemasaran, produksi), analisa aspek jaminan,

pengikatan struktur fasilitas & persetujuan pembiayaan, analisa rasio-rasio keuangan, analisa

perhitungan kebutuhan, project cost, perputaran modal kerja, cash flow, kelayakan investasi,

penyusunan studi kasus, monitoring & penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta kajian

ketentuan Bank Indonesia tentang pembiayaan.

Adapun materi dalam Pelatihan Financing Analysis of Islamic Bank case study: SMEs terdiri dari

materi overview dan prospek bisnis SME di Indonesia, SME Business Model, Mapping Market dan

analisa per sektor usaha, pembiayaan SME dengan skema pembiayaan syariah, analisa kelayakan

usaha, jaminan dan pengikatan pembiayaan, penyelesaian pembiayaan bermasalah serta studi

kasus.

Sementara itu, materi yang diberikan dalam Pelatihan Dasar Perbankan Syariah terdiri dari materi

konsep dasar sistem ekonomi islam, konsep riba, interest dan uang menurut Islam, Fikih

Muamalah Maliyah, pengenalan perbankan syariah, prinsip penghimpunan dana dan jasa bank

syariah, penghitungan bagi hasil, prinsip investasi dan pembiayaan bank syariah, prinsip dan

pengelolaan likuiditas bank syariah, dasar-dasar akuntansi bank syariah serta kebijakan Bank

Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Jumlah keseluruhan peserta mencapai 201

orang yang terdiri dari BUS, UUS dan BPRS.

b) Training of Trainers (TOT) bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia

TOT Perbankan Syariah merupakan program terus menerus dilakukan oleh Bank Indonesia di

daerah-daerah yang berbeda dalam rangka sosialisasi dan peningkatan kompetensi serta

pemahaman tenaga trainers perbankan syariah kepada para dosen dan guru-guru yang

menangani pengajaran ekonomi dan keuangan syariah. Kegiatan ini terus dilaksanakan dari tahun

ke tahun.

Sepanjang tahun 2012 telah dilaksanakan ToT di 6 (enam) kota bekerjasama dengan STAIN

Bengkulu, Politeknik Swadharma Tangerang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau,

Universitas Diponegoro Semarang, STAI Solok Nan Indah dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Wilayah III (Bali & Nusa Tenggara). Kegiatan TOT telah mencapai target pemahaman peserta yang

diharapkan, dan mendapat animo yang sangat baik dari peserta serta universitas/perguruan tinggi

penyelenggara. Diharapkan alumni TOT sepanjang tahun 2012 yang berjumlah lebih dari 330

orang dapat lebih memahami perbankan syariah dan dapat menjadi trainer perbankan syariah

Page 54: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

40

yang handal.

c) Program Bantuan untuk mendukung Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah oleh

Perguruan Tinggi

Bank Indonesia juga mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi Perbankan Syariah yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan pihak media massa dalam berbagai bentuk, antara lain

seminar, diskusi panel, pelatihan, dan penerbitan literatur/media cetak sejenis. Sepanjang tahun

2012 terdapat 288 pengajuan permohonan program , yang sebagian dipenuhi oleh Bank Indonesia

sepanjang sesuai dengan program kerja Bank Indonesia.

2.2. PENGAWASAN BANK SYARIAH

2.2.1. Peningkatan Kualitas Pengawasan Melalui Forum Panel

Sejak tahun 2011 pelaksanaan supervisory quality assurance di perbankan syariah dilakukan

melalui Forum Panel Pengawasan Bank berdasarkan risiko. Tujuan Forum Panel tersebut adalah dalam

rangka meningkatkan kualitas pengawasan. Dalam forum Panel, terdapat panelis yang terdiri dari

pejabat pengawasan bank dari berbagai Departemen Pengawasan Bank di Bank Indonesia dan

keanggotaannya ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia, yang akan menilai tindakan pengawasan

bank baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan oleh pengawas.

Pelaksanaan Forum Panel itu sendiri dilakukan melalui 2 tahap yang disebut Fase Pertama dan

Fase Kedua. Pada fase pertama, panelis melakukan penilaian atas pemahaman pengawas atas bank

yang diawasi (know your bank), hasil penilaian risiko dan tingkat kesehatan bank oleh pengawas.

Selanjutnya, panelis memberikan rekomendasi kepada pengawas baik berupa supervisory action atau

pemeriksaan. Sedangkan pada Forum Panel fase kedua, panelis akan menilai hasil pelaksanaan

rekomendasi yang telah ditindaklanjuti pengawas bank. Hasil penilaian Forum Panel untuk fase

pertama dan fase kedua berada dalam kisaran penilaian mulai dari Cukup Baik, Baik dan Sangat Baik.

Dengan Forum Panel ini diharapkan pengawas bank dapat melihat permasalahan bank dari sisi yang

lain yaitu dari sisi panelis, sehingga akan memperkaya analisa dan memperluas view pengawasan.

Pada tahun 2012, Forum Panel dilakukan pada seluruh bank umum syariah.

2.2.2. Pelaksanaan Pengawasan Bank Syariah

Pelaksanaan pengawasan bank syariah dilakukan berdasarkan risk based supervision yang

dilakukan secara off site supervision dan on site supervision. Tahapan-tahapan pengawasan bank

berdasarkan risiko melalui siklus sebagai berikut: (a) pemahaman terhadap bank (know your bank), (b)

penilaian risiko dan tingkat kesehatan (c) perencanaan pengawasan (supervisory plan), (d)

pemeriksaan berdasarkan risiko (risk based examination), (e) pengkinian profil risiko dan tingkat

kesehatan bank dan (f) tindakan pengawasan dan pemantauan (supervisory action and monitoring).

Off Site Supervision

Sebagaimana dimaklumi bahwa pengawasan berbasis risiko sangat tergantung kepada pemahaman

yang baik atas hal-hal antara lain: faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profil risiko dan kinerja

Page 55: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

41

bank (Know Your Bank), kemampuan analisis pengawas, penilaian yang cermat dan akurat

(judgement), serta didukung pula oleh fungsi kontrol dan penajaman kualitas pengawasan (check and

balance dan quality assurance). Penilaian tingkat kesehatan (rating bank) dan profil risiko bank

dilakukan setiap triwulan. Penetapan tingkat kesehatan tersebut kemudian dievaluasi setiap

triwulannya dan strategi pengawasan dilakukan secara dinamis berdasarkan permasalahan dan kinerja

bank.

Selanjutnya, berdasarkan tingkat kesehatan dan penilaian risiko masing-masing bank, disusun rencana

strategis pengawasan yang terdiri dari kegiatan pengawasan tidak langsung (off site) maupun

pengawasan langsung (on site). Sementara pemeriksaan terhadap bank syariah difokuskan pada risiko

yang dinilai signifikan mempengaruhi profil risiko secara keseluruhan, namun tetap memperhatikan

pemeriksaan terhadap aspek kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku termasuk kepatuhan

terhadap penerapan prinsip syariah.

Penilaian atas rating dan profil risiko bank dilakukan berdasarkan hasil penilaian pengawas atas

kondisi bank baik melalui laporan analisa keuangan maupun dari hasil pemeriksaan terhadap bank.

Penilaian terhadap bank tersebut menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut pembinaan kepada

bank untuk melakukan perbaikan dalam hal diperlukan. Pengawas dapat melakukan pemantauan

terhadap pelaksanaan perbaikan (komitmen) yang harus dipenuhi oleh bank sesuai dengan target

waktu yang ditetapkan. Hal lain juga dapat dilakukan oleh pengawas yaitu berupa pemberian sanksi

baik berupa surat teguran tertulis dan/atau sanksi berupa denda yang dikenakan karena bank

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan. Selain surat pembinaan dan denda, untuk pengawasan

bank syariah, perlu memperhatikan atas penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya.

Selama tahun 2012, status pengawasan bank syariah seluruhnya berada dalam kategori Pengawasan

Normal (100%). Hasil pengawasan tersebut dapat dipertahankan relatif sama dengan tahun

sebelumnya (2011).

On Site Supervision

Sebagai regulator perbankan, Bank Indonesia wajib melindungi kepentingan nasabah yang telah

menempatkan dananya dalam Dana Pihak Ketiga di perbankan. Bentuk perlindungan terhadap dana

nasabah dilakukan melalui pemeriksaan atas kondisi keuangan dan praktek perbankan. Sebagaimana

amanah Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah

beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, pasal 29 ayat (1) yang

berbunyi bahwa “Bank Indonesia melakukan pemeriksaan Bank baik secara berkala maupun setiap

waktu apabila diperlukan”. Selama kurun waktu 2012, untuk menjalankan amanah tersebut, pengawas

telah melaksanakan pemeriksaan umum terhadap 10 Bank Umum Syariah yang berada di bawah

pengawasan Departemen Perbankan Syariah dan 1 bank di bawah pengawasan Kantor Perwakilan Bank

Indonesia.

Selain pemeriksaan umum, pengawas juga telah melakukan pemeriksaan pada aktivitas bank tertentu.

Berbeda dengan tahun 2011 dimana pemeriksaan dengan aktivitas tertentu ini dilakukan pada seluruh

bank syariah yaitu pemeriksaan Gadai, pemeriksaan aktivitas Wealth Management, dan pemeriksaan ke

Page 56: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

42

kantor perwakilan bank syariah di luar negeri. Pada tahun 2012, pemeriksaan khusus dilakukan

berdasarkan risk assessment dan karakteristik usaha masing-masing bank. Pemeriksaan tersebut adalah

pemeriksaan terhadap teknologi informasi (TI), pemeriksaan khusus atas pembiayaan beragun emas, dan

pemeriksaan atas produk baru yang diajukan bank (pembiayaan mikro). Pemeriksan khusus TI dilakukan

pada bank yang melakukan migrasi sistem TI sehingga memunculkan beberapa permasalahan baru seperti

tidak sinkronnya data-data yang disampaikan bank ke Bank Indonesia. Pemeriksaan pembiayaan beragun

emas dilakukan agar bank senantiasa dapat menjaga pembiayaan beragun emas ini sesuai dengan maksud

diijinkannya pembiayaan ini yaitu untuk kebutuhan mendesak dan untuk sektor mikro. Bank diharapkan

dapat menjauhi maksud pengajuan pembiayaan nasabah untuk spekulasi mengingat emas dapat dijadikan

sebagai komoditas spekulatif. Sedangkan pemeriksaan terhadap pembiayaan mikro dilakukan kepada bank

yang mengajukan jenis pembiayaan produk mikro baru melalui jaringan outlet-outlet bank.

Pada pembiayaan beragun emas, beberapa temuan pengawas diantaranya adalah bank harus

memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) dan fungsi internal control. Agar segmen pembiayaan ini

tidak berpotensi dimanfaatkan untuk tujuan spekulasi. Sementara itu, Bank Indonesia mengeluarkan

ketentuan mengenai pembiayaan beragun emas melalui Surat Edaran No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari

2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan

dikeluarkannya ketentuan tersebut, maka tujuan pembiayaan untuk tujuan sosial dan bukan untuk

mendapatkan keuntungan dari spekulasi harga emas yang meningkat cukup tajam khususnya di akhir

tahun 2011 sampai dengan awal tahun 2012. Selain itu, pembiayaan beragun emas hanya dapat diberikan

paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per nasabah dengan jangka waktu

pembiayaan paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali. Sedangkan Financing To

Value (FTV) paling banyak adalah sebesar 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli

kembali emas PT Antam (Persero) Tbk. Penyesuaian terhadap ketentuan ini paling lama 1 tahun sejak

berlakunya Surat Edaran tersebut.

Profil Risiko

Hasil penilaian profil risiko terhadap seluruh BUS selama tahun 2012 menunjukkan bahwa persentase

jumlah BUS yang memiliki profil risiko Moderate to High mencapai sebesar 9,1%, sedangkan BUS

lainnya memiliki profil risiko Moderate (90,9%). Penyebab dari meningkatnya profil risiko bank ini

berasal dari faktor manajemen. Pengawas telah meminta komitmen bank untuk memperbaiki sisi

manajemen bank.

Profil Risiko 2011

Moderate100

Profil Risiko 2012

Moderate

Moderate to

High

90.9

9.1

Grafik 2.1 Profil Risiko BUS 2011 Grafik 2.2 Profil Risiko BUS 2012

Risiko yang secara signifikan mempengaruhi profil risiko bank syariah secara keseluruhan adalah risiko

kredit dan risiko operasional. Potensi risiko kredit pada bank syariah tersebut dapat dimitigasi antara

Page 57: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

43

lain melalui peningkatan fungsi pengendalian dan pemantauan pembiayaan, pengurangan konsentrasi

penyaluran dana pada debitur inti atau sektor ekonomi tertentu, penyempurnaan kebijakan dan

prosedur, penguatan teknologi sistem informasi dan pemenuhan sumber daya manusia yang memiliki

kompetensi yang memadai. Selain itu bank syariah juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai

akad syariah.

Tingkat Kesehatan (TKS)

Berdasarkan hasil penilaian TKS BUS selama tahun 2012, jumlah BUS yang tergolong Baik sebesar

72,7% dan Cukup Baik sebesar 27,3%. Hal tersebut menunjukkan perbaikan dibanding hasil penilaian

tahun sebelumnya (2011) dimana bank dengan peringkat Baik sebesar 54.6% dan Cukup Baik sebesar

45,4% (lihat Grafik 2.3 dan Grafik 2.4). Membaiknya BUS dari Cukup Baik menjadi Baik sebesar 18,2%

dari keseluruhan jumlah bank disebabkan karena membaiknya faktor Manajemen. Perbaikan itu dari

sisi strategi bank, pembenahan internal melalui konsolidasi internal antara direksi dan PSP,

penggantian Grup Head bank, dan pemenuhan komitmen perbaikan sebagai sebagaimana yang

diminta Bank Indonesia. Tidak terdapat BUS yang tergolong dalam predikat Sangat Baik maupun Tidak

Baik. Pada tahun-tahun berikutnya peringkat kesehatan bank dapat dipertahankan dan lebih

ditingkatkan agar dana masyarakat semakin aman diinvestasikan ke sistem perbankan.

Grafik 2.3. Tingkat Kesehatan BUS 2011 Grafik. 2.4. Tingkat Kesehatan BUS 2012

TKS 2012

Baik

Cukup Baik72.72

27.28

Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Bank wajib menyampaikan laporan Self Assesment atas penerapan GCG kepada Bank Indonesia setiap

3 bulan setelah berakhirnya tahun penilaian (akhir Maret). Penilaian faktor Laporan Pelaksanaan GCG

meliputi: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah,

melaporkan kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan,

penerapan fungsi kepatuhan Bank, fungsi audit intern dan audit ekstern, melaporkan Batas

Maksimum Penyaluran dana dan transparansi atas kondisi keuangan dan non keuangan, pelaksanaan

GCG dan pelaporan internal.

Dari 11 aspek penilaian GCG, hal-hal yang menjadi perhatian pengawas bank dalam penerapan GCG

selama tahun 2012 adalah peningkatan atas pengawasan terhadap direksi, komite-komite, kepatuhan,

audit internal, dan manajemen risiko. Selain itu, pada laporan GCG perbankan syariah terdapat

pelaporan atas peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas

TKS 2011

Baik

Cukup Baik54.55

45.45

Page 58: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

44

33%

41%

11%

11%

4%

1 (Sangat Baik)

2 (Baik)

3 (Cukup Baik)

4 (Kurang Baik)

5 (Tidak Baik)

32%

34%

19%

10%

5%

1 (Sangat Baik)

2 (Baik)

3 (Cukup Baik)

4 (Kurang Baik)

5 (Tidak baik)

prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank, sehingga pemahaman DPS terhadap sistem operasional

bank dan kegiatan usaha bank yang memakai prinsip syariah sangat dibutuhkan.

Pelaksanaan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

pada Bank Syariah

Penerapan APU dan PPT pada bank syariah melibatkan pengawasan aktif dari para pengurus bank

untuk menetapkan kebijakan dan prosedur bank. Optimalisasi atas pengendalian internal dan fungsi

audit internal memegang peranan penting dalam penerapan APU dan PPT yang baik. Dalam rangka

meningkatkan pemahaman sumber daya manusia terhadap APU dan PPT maka perlu didukung dengan

pelatihan yang memadai. Sementara itu, selama tahun 2012 penilaian atas penerapan APU dan PPT

pada bank syariah relatif Baik yang meningkat dibanding tahun sebelumnya yang relative Cukup Baik.

Hal tersebut karena sebagian besar bank telah memperbaiki prosedur, mengisi data nasabah dengan

komplit, dan menjalankan review audit internal pada praktek penerapan APU dan PPT.

Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS dipengaruhi oleh faktor-faktor kinerja keuangan dan

manajemen (CAEL+M; Capital, Asset Quality, Earning/ Rentability, Liquidity + Management), serta

hasil penilaian profil risiko oleh pengawas atas pemeriksaan BPRS selama tahun berjalan. Hasil

rumusan faktor pendukung tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2012 peringkat Tingkat

Kesehatan BPRS secara umum relatif tidak jauh berbeda secara signifikan dibandingkan tahun

sebelumnya, dengan adanya beberapa kenaikan maupun adanya penurunan tingkat kesehatan dari

BPRS yang ada. Hal ini menunjukkan dinamika yang terjadi dalam praktek dan operasional usaha BPRS

dalam menyikapi lingkungan dan kondisi persaingan. Persentase bank yang tergolong Kurang baik

telah menurun dari 11% pada tahun 2011 menjadi 10% di tahun 2012, sementara persentase bank

yang tergolong Cukup Baik telah meningkat dari sebelumnya 11% pada tahun 2011 menjadi sebesar

19% pada tahun 2012. Dilain pihak telah terjadi pula penurunan persentase bank yang tergolong Baik

turun dari 41% pada tahun 2011 menjadi 34% pada tahun 2012, serta penurunan sedikit persentase

BPRS yang tergolong Sangat Baik dari 33% pada tahun 2011 menjadi 32% di tahun 2012. Untuk lebih

jelasnya, dapat dilihat pada Grafik 2.5 dan Grafik 2.6.. Permasalahan yang dihadapi BPRS adalah

semakin meningkatnya persaingan dengan lembaga pembiayaan sejenis baik perbankan maupun non-

bank, yang berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan maupun pendanaan BPRS yang juga

berdampak terhadap kualitas pembiayaan sehingga dapat meningkatkan pembentukan PPA maupun

pembentukan permodalan pada akhirnya.

Grafik 2.5. Tingkat Kesehatan BPRS 2011 Grafik 2.6. Tingkat Kesehatan BPRS 2012

Page 59: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

45

Bagi BPRS dengan peringkat tingkat kesehatan Cukup Baik, Kurang Baik dan Tidak Baik telah

dimintakan action plan oleh Bank Indonesia antara lain berupa upaya penguatan permodalan dengan

menambah modal disetor minimal menjadi sesuai ketentuan kelembagaan BPRS dan atau tingkat

kesehatan BPRS , lalu upaya-upaya aktif dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, dan melakukan

efisiensi biaya operasional serta meningkatkan ekspansi pembiayaan secara terukur dan hati-hati

dalam rangka meningkatkan rentabilitas bank.

2.3. PERIZINAN BANK SYARIAH

2.3.1. Perizinan Kelembagaan

Tahun 2012 masih tetap diwarnai dengan tingginya minat investor terhadap industri

perbankan syariah. Hal tersebut tercermin dengan banyaknya permohonan pendirian BPRS baru yaitu

sebanyak 11 bank termasuk 3 diantaranya adalah permohonan konversi dari BPR menjadi BPRS. Selain

itu terdapat pula beberapa bank konvensional yang menyatakan ketertarikannya untuk membuka Unit

Usaha Syariah (UUS), meskipun belum secara resmi mengajukan permohonan pembukaan UUS

tersebut.

Selama tahun 2012, Bank Indonesia telah memberikan izin operasional kepada 4 BPRS baru

yang salah satu diantaranya adalah izin konversi BPR menjadi BPRS. Ketiga BPRS yang telah

mendapatkan izin operasional di tahun 2012 yaitu PT BPRS Bahari Berkesan, PT BPRS Magetan, dan PT

BPRS Saka Dana Mulia. Ketiga BPRS baru tersebut masing-masing berlokasi di propinsi Ternate, Jawa

Timur dan Jawa Tengah. Sementara pada akhir tahun 2012, Bank Indonesia juga memberikan izin

perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS yaitu kepada PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang

yang berlokasi di Sampang, Jawa Timur.

Selain memberikan izin operasional berupa izin usaha berdirinya BPRS baru maupun izin

konversi BPRS, Bank Indonesia juga melakukan pencabutan izin usaha terhadap 1 BPRS di wilayah

Propinsi Sumatera Utara yaitu PT BPRS Kafalatul Ummah. Dengan adanya pemberian izin operasional

kepada 4 BPRS dan pencabutan izin usaha 1 BPRS, secara keseluruhan jumlah BPRS di Indonesia

sampai dengan akhir tahun 2012 tercatat sebanyak 158 BPRS, meningkat 3 dari tahun sebelumnya

yang tercatat sebanyak 155 BPRS.

Kegiatan perizinan kelembagaan BPRS yang lain yang dilakukan pada tahun 2012 adalah

diterbitkannya izin akuisisi untuk 2 BPRS yang ada di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia yaitu

PT BPRS Attaqwa Garuda Utama dan PT BPRS Berkah Ramadhan. Akuisisi tersebut bertujuan untuk

memperkuat struktur permodalan BPRS agar dapat beroperasi secara sehat dan sustainable.

Sementara itu, dari sisi perizinan UUS dan BUS, selama tahun 2012 tidak terdapat

permohonan untuk pembukaan UUS, BUS maupun konversi BUK menjadi BUS. Namun, terdapat 1

permohonan penutupan UUS yaitu UUS HSBC yang sampai dengan akhir tahun 2012 masih dalam

proses perizinan, dimana penutupan tersebut terkait dengan kebijakan induk HSBC yang melakukan

penutupan beberapa unit usahanya di berbagai negara. Dengan demikian, jumlah Bank Umum

Konvensional yang memiliki UUS sampai dengan akhir tahun 2012 masih tercatat sebanyak 24 bank,

dimana 9 diantaranya merupakan UUS yang dimiliki oleh bank yang berkantor pusat di wilayah

Propinsi DKI Jakarta, sedangkan lima belas lainnya tersebar di Propinsi Riau, Sumatera Utara,

Sumatera Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,

Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan

Nusa Tenggara Barat.

Page 60: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

46

Jaringan kantor perbankan syariah baik Bank Umum Syariah (BUS), UUS, maupun BPRS pada

tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu satu tahun, jaringan

kantor BUS meningkat pesat sebanyak 344 kantor dari semula berjumlah 1.401 kantor di akhir tahun

2011 menjadi 1.745 kantor di akhir tahun 2012. Sementara itu, jaringan kantor BPRS juga mengalami

peningkatan sebanyak 37 kantor dari 364 kantor menjadi 401 kantor pada akhir tahun 2012. Jaringan

kantor UUS juga mengalami peningkatan sejumlah 181 kantor dari semula 336 kantor menjadi 517

kantor pada akhir tahun 2012. Peningkatan jumlah kantor yang cukup signifikan terslebut selain

karena adanya beberapa bank yang melakukan ekspansi cukup besar dengan pembukaan KC, juga

disebabkan oleh adanya perubahan status kantor bank yaitu dari kantor cabang pembantu menjadi

kantor cabang. Peningkatan status kantor bank tersebut dilakukan antara lain dalam rangka efisiensi

biaya operasional sekaligus dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada

nasabah.

Selain pelayanan melalui jaringan kantor baik berupa Kantor Cabang dan Kantor di bawah

Kantor Cabang (Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas), beberapa BUS juga memberikan pelayanan

kepada nasabah melalui delivery channel di kantor BUK yang memiliki hubungan kepemilikan dengan

BUS tersebut. BUK yang memiliki hubungan kepemilikan dengan BUS berfungsi sebagai agen dari BUS

dalam pelayanan produk atau jasa perbankan syariah, dengan menggunakan sarana serta SDM BUK.

Kesempatan untuk memanfaatkan jaringan kantor bank konvensional juga dapat dilakukan oleh UUS,

dimana UUS tidak hanya dapat memberikan pelayanan kepada nasabah melalui Kantor Cabang

Syariah (KCS) dan Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS)/Kantor Kas Syariah (KKS), namun juga

dapat memiliki layanan syariah (office channeling) pada bank kantor bank konvensional induknya.

2.3.2. Fit and Proper test

Dalam rangka meyakini bahwa Bank Syariah dan UUS dikelola oleh pihak-pihak yang amanah,

memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, Bank Indonesia melakukan proses uji kemampuan dan

kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Dewan

Komisaris dan calon anggota Direksi Bank Syariah. Selain itu, sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam PBI No.11/10/PBI/2009 tentang UUS, seluruh bank umum konvensional yang memiliki UUS

diminta untuk menunjuk salah satu anggota Direksinya sebagai Direktur yang bertanggungjawab

penuh terhadap UUS, maka Bank Indonesia juga melakukan wawancara terhadap Direktur UUS

dimaksud. Wawancara tersebut bertujuan untuk meyakini bahwa Direktur UUS yang ditunjuk memiliki

kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam pengembangan UUS bank. Selain itu untuk

meningkatkan efektifitas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan

terhadap kegiatan bank agar selalu sesuai dengan prinsip syariah, maka Bank Indonesia melakukan

proses penilaian administratif dan wawancara terhadap calon anggota DPS Bank Syariah maupun Unit

Usaha Syariah.

Selama tahun 2012, Bank Indonesia telah melakukan Fit and Proper Test terhadap 36 calon

pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris atau anggota direksi Bank Syariah dan unit

usaha syariah, termasuk pula kepala Kantor Perwakilan Bank Asing. Dari 36 calon tersebut, 19 orang

merupakan calon pengurus BUS, 13 orang calon pengurus BPRS, 1 orang calon pemegang saham

pengendali BPRS, 1 orang calon pemimpin kantor perwakilan, dan 2 orang calon Direktur UUS.

Diantara 36 calon yang di-fit and proper, 3 orang yang merupakan calon pengurus Bank Syariah/BPRS

dinyatakan tidak lulus. Sedangkan untuk calon pemegang saham pengendali BPRS, pemimpin KPw dan

direktur UUS, seluruhnya dinyatakan lulus.

Page 61: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

47

Bank Indonesia juga telah melakukan penilaian melalui proses wawancara terhadap 3 calon

DPS, dengan hasil seluruhnya dinyatakan layak. Disamping itu, terdapat 2 peralihan jabatan tanpa

melalui wawancara fit and proper test, dan terdapat 7 permohonan fit and proper test yang batal atau

tidak diproses lebih lanjut karena tidak sesuai dengan ketentuan.

2.3.3. Perkembangan Produk dan Jasa

Pada tahun 2012 produk dan jasa perbankan syariah semakin berkembang yang ditunjukkan

dengan adanya peningkatan permohonan produk dan jasa baru, baik yang dikategorikan sebagai

permohonan produk/jasa baru maupun sebagai laporan atas produk/jasa baru yaitu sebesar 30%

dibanding tahun 2011. Selama tahun 2012, permohonan produk/jasa baru di sisi pembiayaan lebih

besar dibandingkan dengan produk/jasa baru di sisi pendanaan. Permohonan produk/jasa baru di sisi

pembiayaan masih didominasi oleh produk konsumtif yaitu sebesar 68% dari total permobonan

produk/jasa di sisi pembiayaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Grafik 2.7 dan Grafik 2.8.

Grafik 2.7. Permohonan Produk Grafik 2.8. Produk Pembiayaan

Sepanjang tahun 2012, Bank Indonesia telah memberikan penegasan atas 26 laporan produk

baru bank syariah dan UUS serta memberikan 8 izin atas permohonan produk baru. Produk-produk

bank syariah dan UUS yang telah diberikan penegasan atas pelaporan rencana penerbitannya

seluruhnya merupakan produk yang telah ada di Buku Kodifikasi Perbankan Syariah yang tidak disertai

maupun yang disertai dengan tambahan fitur misalnya tabungan rencana dengan akad mudharabah,

bank garansi iB dengan akad kafalah, pembiayaan murabahah iB yang dilakukan dengan joint

financing dengan perantaraan multifinance menggunakan akad wakalah wal murabahah, anjak

piutang, dan pembiayaan perumahan dengan menggunakan multifinance. Sedangkan produk yang

diberikan izin adalah produk bank syariah dan UUS yang menggunakan akad yang belum tercantum

dalam Kodifikasi Produk Bank Syariah antara lain adalah produk dengan kepemilikan aset dengan akad

musyarakah mutanaqisah, pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah mutanaqisah, transaksi

mata uang asing untuk keperluan lindung nilai menggunakan akad sharf disertai dengan waad untuk

forward agreementnya, dan pembiayaan kepemilikan emas dengan akad murabahah yang mengacu

pada fatwa mengenai murabahah emas.

Proses pemberian izin bagi bank syariah dan UUS dilaksanakan dengan pertimbangan

pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap batas waktu

Page 62: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

48

penyelesaian proses perizinan. Dalam rangka menjaga kepentingan stakeholder dan menjaga kualitas

perizinan bank syariah dan UUS, Bank Indonesia senantiasa melakukan pemantauan terhadap proses

perizinan dengan mengukur lamanya proses perizinan kelembagaan maupun perizinan produk bank

Syariah dan UUS dilihat dari lamanya respon terhadap tiap permohonan. Pengukuran respon perizinan

dimaksud menggunakan rata-rata respon yang diberikan yaitu paling lambat selama 15 hari, namun

sepanjang tahun 2012 respon atas proses perizinan kelembagaan maupun perizinan produk bank

syariah dan UUS telah tercapai lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan.

Page 63: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

49

BAB III. HUBUNGAN KERJASAMA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

3.1. KERJASAMA DENGAN LEMBAGA DOMESTIK

Dalam rangka promosi dan pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia senantiasa

berupaya mempertahankan dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga domestik untuk

mendukung pengembangan industri perbankan syariah nasional secara komprehensif. Beberapa

lembaga yang selama ini telah melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia adalah : instansi

pemerintah, lembaga pendidikan, asosiasi industri dan profesi, lembaga yang memiliki peran khusus di

bidang perbankan syariah dan lembaga atau institusi yang memiliki perhatian dalam pengembangan

perbankan syariah nasional. Sampai dengan akhir tahun 2012 terdapat lebih dari 10 organisasi,

lembaga atau asosiasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan dan perbankan syariah

sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3.1. Lembaga-lembaga tersebut ada yang terkait secara langsung

dengan perbankan Syariah namun terdapat juga lembaga lain yang secara tidak langsung menjadi

mitra dalam pengembangan perbankan dan keuangan syariah secara umum, seperti lembaga

pengawasan jasa keuangan (Bapepam-LK sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan), Lembaga

Penjamin Simpanan, Badan Amil Zakat, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian terkait yang

memiliki program pengembangan keuangan syariah.

Tabel 3.1.Lembaga/Organisasi yang Terkait dengan Perbankan Syariah 2012

NamaLembaga/Organisasi FungsiPokokKelembagaan/Organisasi

A. Lembaga Khusus Terkait Keuangan dan Perbankan Syariah

1. Dewan Syariah Nasional – MUI Otoritas fatwa produk/jasa keuangan

syariah

2. Badan Arbitrase Syariah Nasional Badan penyelesaian perselisihan

hukum di luar peradilan

3. Dewan Standar Akuntansi Keuangan

(Syariah) – IAI

Penetapan standar akuntasi keuangan

syariah

4. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Forum koordinasi untuk edukasi dan

promosi ekonomi dan keuangan

syariah nasional

B. Asosiasi Industri

1. Asosiasi Bank Syariah Indonesia

(ASBISINDO)

Asosiasi industri perbankan syariah

2. Kompartemen Perbankan Syariah

Perbanas

Sub organisasi Perbanas yang

menangani isu perbankan syariah

3. Indonesia Islamic Global Market

Association (IIGMA)

Forum komunikasi pelaku pasar

keuangan syariah

C. Asosiasi Profesi

1. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Komunitas pegiat ekonomi syariah

tingkat nasional

Page 64: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

50

2. Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Asosiasi akademisi dan ahli di bidang

ekonomi syariah

3. Forum Silaturahmi Studi Ekonomi

Islam (FoSSEI)

Komunitas kelompok-kelompok studi

mahasiswa bidang ekonomi syariah

4. Asosiasi Akuntansi & Keuangan

Syariah Indonesia (AKSI)

Kelompok akuntan dan ahli keuangan

syariah

5. Asosiasi Wartawan Ekonomi Syariah Perhimpunan wartawan bidang

ekonomi syariah

D. Lembaga Terkait Lainnya

1. International Center for Development

of Islamic Finance (ICDIF) LPPI

Lembaga pengembangan program

training / pendidikan keuangan dan

perbankan syariah

2. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Lembaga pengelola dana sosial (ZIS)

yang mengkoordinasi program iB

Peduli Perbankan Syariah

3. Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga

Keuangan Mikro (LSP LKM) CERTIF

Lembaga sertifikasi termasuk

sertifikasi Direksi BPRS

Beberapa bentuk kerjasama dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga mitra

strategis dalam pengembangan perbankan syariah selama tahun 2012 dibahas pada bagian berikut ini.

3.1.1. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Sebagai salah-satu lembaga utama yang menopang perkembangan industri perbankan syariah

nasional, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI terus melakukan upaya-upaya yang secara signifikan

mampu mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah nasional. Bank Indonesia sebagai

otoritas terus menjalin kerjasama dengan DSN-MUI dalam rangka mencapai tujuan tersebut,

khususnya dalam pelaksanaan penerbitan fatwa produk dan jasa perbankan syariah dan pelaksanaan

pemilihan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) bank. Selain itu, kerjasama juga berupa permintaan

opini terkait dengan aspek-aspek yang memerlukan pertimbangan aspek pemenuhan prinsip syariah

dari berbagai peraturan perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kerjasama erat Bank

Indonesia dengan DSN-MUI juga diwujudkan dalam bentuk program peningkatan kompetensi dan

program sosialisasi perbankan syariah. Program peningkatan kompetensi dilakukan dengan

mengikutsertakan anggota DSN-MUI dalam seminar atau konferensi internasional dan kegiatan study

visit ke lembaga-lembaga keuangan syariah di luar negeri. Sementara itu program sosialisasi dilakukan

dengan mengikutsertakan angota DSN-MUI sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan training dan

program peningkatan pemahaman masyarakat khususnya kalangan ulama dan perguruan tinggi

agama dalam bentuk seminar/halaqah di berbagai kota.

Kerjasama Bank Indonesia dengan DSN-MUI telah dilakukan dari tahun ke tahun. Kerjasama ini

bertujuan dalam rangka mengembangkan perbankan syariah melalui kegiatan pengkajian,

peningkatan kapasitas dan DPS, saling tukar-menukar informasi dan jasa konsultasi serta kordinasi

dalam rangka penetapan fatwa yang akan dijadikan landasan bagi implementasi produk, jasa dan

transaksi serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perbankan syariah. Pada tahun 2012, kerjasama

sebagaimana tahun sebelumnya dilakukan dalam bentuk program kerja Peningkatan Kapasitas dan

Page 65: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

51

Sertifikasi DPS Perbankan, program kerja Penyusunan dan Pembahasan Fatwa terkait perbankan

syariah dan pelaksanaan kegiatan Ijtima’ Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah untuk

pembinaan DPS dalam bentuk workshop.

Program kerjasama yang dilaksanakan sepanjang tahun 2012, antara lain:

a) Penerbitan Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI dalam

versi Tiga Bahasa (Arab, Inggris dan Indonesia) pada Januari 2012. Ketiga versi terbitan tersebut

telah didistribuskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di dalam maupun luar negeri.

b) Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Level I untuk DPS Perbankan Syariah Angkatan VII

tahun 2012 telah dilaksanakan pada tanggal 14-16 Mei 2012 di Jakarta. Kegiatan tersebut

dilanjutkan lagi dengan pelaksanaan Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Level I untuk DPS

Perbankan Syariah Anggkatan VIII pada tanggal 15 - 17 Oktober 2012. Kedua sertifikasi tersebut

telah diikuti oleh peserta yang berasal dari DPS BPD dan DPS BPRS. Cakupan materi yang

disampaikan dalam kegiatan ini antara lain mencakup Kebijakan Pengembangan Pengawasan

Bank Syariah, Fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait dengan perbankan syariah, Kelembagaan DSN,

DPS serta Kode Etik DPS dan GCG, Peraturan Bank Indonesia mengenai ke-DPS-an, Produk dan

Simulasi, Simulasi Pemeriksaan dan Teknik Pelaporan DPS.

c) Kegiatan Ijtima’ Sanawi (annual meeting) ke-8 tahun 2012 telah dilaksanakan pada tanggal 2-5

Desember 2012 di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan mengingat peranan DPS menjadi semakin

strategis dalam menunjang pengembangan produk dan pengawasan aspek syariah dalam

kegiatan operasional perbankan/lembaga keuangan syariah, serta mengkinikan wawasan

pengetahuan para DPS dan menyampaikan isu-isu aktual dan fatwa-fatwa terbaru. Kegiatan ini

dihadiri oleh lebih dari 125 orang peserta dari DPS berbagai lembaga keuangan dan bisnis

syarah, serta dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah, Menko

Perekonomian RI Hatta Rajasa, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, serta

perwakilan dari instansi terkait.

Fatwa terkait keuangan dan bisnis syariah yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI dalam tahun

2012 sejumlah lima fatwa yaitu; (1) Fatwa No. 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung

Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah, (2) Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode

Pengakuan Keuntungan Attamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan

Syariah, (3) Fatwa No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Janji (Wa’ad) dalam Transaksi Keuangan dan

Bisnis Syariah, (4) Fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana

Lembaga Keuangan Syariah, (5) Fatwa No.87/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode Pemerataan

Keuntungan (Income Smoothing) dan Cadangan Pemerataan Keuntungan (Profit Equalization Reserve)

dalam Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga. Keempat fatwa terakhir merupakan tindak lanjut Rekomendasi

Working Group Perbankan Syariah (WGPS). Dengan demikian keseluruhan fatwa yang dikeluarkan

oleh DSN MUI sampai dengan akhir 2012 berjumlah 87 fatwa.

3.1.2. Working Group Perbankan Syariah (WGPS)

Pembentukan WGPS ini dilatarbelakangi oleh hasil penelitian DPbS di tahun sebelumnya yang

mencermati adanya fatwa yang belum atau tidak dapat diimplementasikan, sementara di sisi lain

terdapat fatwa yang diperlukan oleh pasar namun belum diterbitkan. Penyebab hal tersebut antara

lain karena belum optimalnya koordinasi antara otoritas pengawas Bank (BI), otoritas fatwa (DSN) dan

standard setter akuntansi (IAI). Untuk mengatasi hal tersebut maka telah dibentuk working group

Page 66: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

52

yang keanggotaannya terdiri dari tiga institusi tersebut dengan tujuan untuk mengoptimalkan fatwa

dalam rangka mendorong inovasi produk dan meningkatkan daya saing perbankan syariah. Setelah

dibentuk secara resmi pada akhir tahun 2010, sepanjang tahun 2012 WGPS sudah mulai menjalankan

aktivitasnya.

Selama tahun 2012, WGPS yang dikukuhkan resmi pada akhir tahun 2010 sebagaimana tahun

sebelumnya telah menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi mengenai topik-topik permasalahan

yang berkaitan dengan operasional perbankan syariah sebanyak lima topik yaitu; (1) Hedging Bank

Syariah (Tahawuth), (2). Murabahah dan Investasi Emas, (3) Wa’ad dalam Kontrak Multi Akad, (4)

Wadi’ah atau Qardh dalam Funding, dan (5) Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan

Syariah.

Sementara untuk tahun 2013, WGPS telah mengagendakan pembahasan setidaknya mencakup

empat topik yang meliputi: (1) Refinancing dan Sekuritisasi Aset Bank Syariah, (2) Islamic Commercial

Deposit (Sertifikat Deposito Mudharabah Muqayyadah), (3) KPR iB Non-Ready Stock (Pembiayaan

Syariah KPR Indent), dan (4) Pembiayaan Sindikasi Musyarakah/Syirkah.

3.1.3. Komite Perbankan Syariah (KPS)

Komite Perbankan Syariah (KPS) yang pertama kalinya dibentuk di Bank Indonesia pada tahun

2011 merupakan implementasi amanat Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

dan beranggotakan 11 orang yang berasal dari unsur Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan unsur

masyarakat yang berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, DSN-MUI,

PBNU, PP. Muhammadiyah, DSAS IAI, Akademisi serta representasi pelaku pasar.

Selama tahun 2012, Bank Indonesia telah menyelenggarakan pertemuan KPS sebanyak 8 kali.

Topik utama yang dibahas dan direkomendasikan serta telah ditindaklanjuti antara lain mencakup:

(1) Pengembangan Produk. Pembahasan topik meliputi gadai emas, murabahah emas, Islamic

Hedging (Lindung Nilai Syariah), Model Pengembangan Produk Perbankan Syariah, dan Rancangan

Produk Perbankan Syariah. Pembahasan tersebut telah ditindaklanjuti antara lain dengan penerbitan

SE BI, dimasukkan sebagai bahan Rekomendasi Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang

selanjutnya menjadi bahan penyusunan Fatwa DSN-MUI, Standar Akuntansi DSAS-IAI dan Regulasi.

Selain itu juga telah ditindaklanjuti secara bersama oleh individu bank syariah dan masing-masing

pengawas bank yang bersangkutan untuk mendorong pencapaian RBB.

(2) Peningkatan Funding Bank Syariah. Pembahasan mencakup Pengelolaan Dana Haji di Bank Syariah

yang mendiskusikan Rancangan Undang-undang Keuangan Haji, Penempatan Dana Penyelenggaraan

Haji Di Bank Syariah, dan Pengelolaan Sukuk Negara terkait Penyerapan Dana Haji, disamping

pembahasan mengenai Pengelolaan Dana Sosial di Bank Syariah. Hasil pembahasan telah

ditindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi KPS terkait RUU dimaksud untuk diteruskan ke

Panja RUU DPR RI, Penyampaian surat dari DG BI kepada Kemenag RI mengenai optimalisasi

pengelolaan dana haji di bank syariah. Selain itu juga ditindaklanjuti sebagai bahan rekomendasi KPS

dalam agenda fatwa MUI dalam forum Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia di Cipasung

Tasikmalaya pada 28 Juni -2 Juli 2012 terkait dana haji dan pengelolaannya yang harus dilakukan

secara syariah. Hasil Presentasi Direktur Pembiayaan Syariah DJPU Kemenkeu dan hasil diskusi telah

dijadikan pertimbangan jika diperlukan untuk dijadikan bahan diskusi lebih lanjut dengan Dirjen

Page 67: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

53

Perbendaharaan Negara dan Dirjen Haji Kemenag. Hasil pembahasan Review Harmonisasi

Amandemen Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011 terkait Aktivitas Sosial Bank Syariah telah

dijadikan bahan masukan untuk penyesuaian bilamana diperlukan terhadap pengembangan system

pengawasan dan laporan publikasi serta transparansi bank terkait pelaporan Zakat Infaq dan Sedekah

(ZIS) .

(3) Pengelolaan Likuiditas Syariah. Pembahasan yang dilakukan mencakup Prinsip Dan Mekanisme

Jual Beli Komoditi Syariah yang mendiskusikan fatwa DSN MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang

Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi, dan Pengembangan Instrumen

Syariah untuk peningkatan Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah. Hasil pembahasan

telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SE tentang SIKA dalam PBI PUAS yang dikeluarkan oleh

DPM.

(4) Standar Akuntansi Syariah. Pembahasan topik meliputi Pengakuan Pendapatan Dari Murabahah

yang mendiskusikan penggunaan tingkat bunga efektif untuk pengakuan laba Murabahah dan Profit

Equalization Reserve dalam Rangka income smoothing Bagi Hasil. Hasil pembahasan telah disampaikan

kepada IAI berupa Usulan Perlakuan Akuntansi Atas Pengakuan Keuntungan Murabahah di samping

sebagai bahan penyusunan PAPSI. Demikian juga telah ditindaklanjuti dengan review kebijakan secara

lebih lanjut sebagai dasar pengaturannya oleh BI yang mendorong keluarnya fatwa DSN MUI

mengenai hal ini pada akhir tahun 2012 yaitu Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Metode

Pengakuan Keuntungan Attamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan

Syariah.

(5) Pengembangan SDM. Pembahasan topik ini mencakup bahasan mengenai Penyiapan SDM

Berkualitas Tinggi dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Perbankan Syariah. Hasil pembahasan telah

ditindaklanjuti dalam pembahasan diskusi di Forum Komunikasi Perbankan Syariah (FKPS) dengan

mengundang pimpinan bank induk BUS/UUS dan dijadikan bahan seminar yang diselenggarakan oleh

Jurnalis Keuangan Syariah (JKS).

(6) Perpajakan Bank Syariah. Topik ini telah mengangkat pembahasan mengenai Insentif dan

Netralitas Pajak Bagi Perbankan Syariah. Hasil pembahasan telah ditindaklanjuti BI dengan

menyampaikan surat kepada BKF Kemenkeu mengenai hal tersebut.

(7) Rancangan Produk Unggulan Perbankan Syariah. Topik ini telah mengangkat presentasi dan

diskusi mengenai hasil FGD Bank Indonesia dengan pelaku industri perbankan syariah dengan tindak

lanjut hasil diskusi telah dijadikan bahan pengembangan berbagai produk dan program dalam rangka

meningkatkan DPK bank syariah.

(8) Produk Dana Talangan Haji di Perbankan Syariah. Masukan hasil diskusi telah dijadikan bahan

pembahasan lebih lanjut dengan Kemenag dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.

(9) Permasalahan Pengaturan DP dan FTV pembiayaan KPR dan KKB Syariah. Topik ini mengangkat

usulan perlakuan khusus yang lebih longgar untuk Produk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dan

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). Hasil diskusi telah ijadikan bahan review ketentuan terkait FTV dan

DP yaitu sebesar 30% untuk MMQ dan IMBT yang diberlakukan pada Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah.

Page 68: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

54

3.2. KERJASAMA DENGAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Kondisi dan perkembangan perekonomian maupun keuangan di dunia internasional sedikit

banyak akan mempengaruhi situasi dan perkembangan keuangan maupun perbankan di Indonesia,

termasuk di dalamnya perbankan syariah. Terlebih dengan semakin terintegrasinya perekonomian

Indonesia kedalam perekonomian regional maupun global, maupun tren semakin membesarnya

pangsa perbankan dan keuangan syariah di berbagai jurisdiksi. Oleh karena itu menjadi bermanfaat

bagi sistem keuangan dan perbankan syariah Indonesia untuk dapat melakukan kerjasama dengan

berbagai institusi keuangan syariah internasional, dalam rangka mengikuti dan turut berpartisipasi

dalam pengembangan keuangan syariah internasional. Selain itu juga, dalam pilar kelima Blue Print

Pengembangan Perbankan Syariah memberi penekanan pada membangun aliansi strategis baik

dengan lembaga domestik maupun lembaga internasional. Aliansi strategis dalam lingkup

internasional yang diikuti oleh Bank Indonesia dilaksanakan dalam rangka turut terlibat dalam

perumusan kebijakan keuangan syariah internasional, harmonisasi pengaturan dan standarisasi

berbagai aspek kegiatan perbankan syariah internasional dalam menghadapi tantangan perekonomian

dunia yang mengarah kepada integrasi sistem keuangan global.

Peran serta Bank Indonesia dalam berbagai kegiatan institusi internasional bidang keuangan dan

perbankan syariah, diharapkan dapat memberikan kemanfaatan antara lain yaitu: (i) berkontribusi

dalam mendorong harmonisasi regulasi, pengembangan infrastruktur pendukung dan perumusan

standar best practices bagi operasional perbankan syariah internasional, (ii) memperoleh akses

informasi mengenai perkembangan terkini, kecederungan arah harmonisasi regulasi dan standar best

practices keuangan syariah global, (iii) mengukuhkan eksistensi Indonesia sebagai salah satu pemain

penting dalam keuangan dan perbankan syariah internasional, dan (iv) memanfaatkan keterlibatan

dalam lembaga internasional untuk peningkatan kompetensi dan pengetahuan regulator dan pelaku

pasar domestik agar dapat mengambil kemanfaatan dari berbagai kemajuan dalam perkembangan

keuangan syariah global.

Implementasi kerjasama berbagai kegiatan tersebut selama tahun 2012 antara lain dilakukan

Bank Indonesia dengan lembaga-lembaga terkait keuangan dan perbankan syariah seperti Islamic

Development Bank (IDB), Islamic Financial Services Board (IFSB), Accounting and Auditing

Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI), International Islamic Financial Market (IIFM)

dan International Islamic Liquidity management (IILM).

3.2.1. Islamic Development Bank (IDB)

IDB didirikan pada tahun 1975, dengan tujuan “to foster the economic development and social

progress of member countries and Muslim communities individually as well as jointly in accordance

with the principles of Shari'ah” dengan memiliki salah satu strategic thrust-nya adalah

mempromosikan “Expansion of the Islamic financial industry”. Selama ini IDB telah terlibat dalam

berbagai aktivitas mempromosikan perbankan dan keuangan syariah di dunia internasional, seperti

turut aktif dalam pembentukan Islamic Financial Services Board (IFSB), International Islamic Centre for

Reconciliation & Arbitration (IICRA) dan General Council of Islamic Banks & Financial Institutions

(CIBAFI). Selain itu, juga melakukan penyusunan berbagai masterplan/report perbankan dan

keuangan syariah internasional bekerjasama dengan institusi keuangan syariah internasional lain

Page 69: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

55

seperti Islamic Financial Services Industry Development Ten-Year Framemork and Strategies (IDB-IFSB,

2006) dan Islamic Finance & Global Finance Stability Report, IDB-IRTI-IFSB, April 2010.

Dalam kaitannya dengan Indonesia, kerangka acuan yang menjadi referensi utama dalam

hubungan kerjasama dan keterlibatan IDB Group di Indonesia saat ini adalah dokumen Member

Country Partnership Strategy (MCPS) Indonesia 2011-2014. MCPS disusun dan disahkan bersama

antara IDB dan Pemerintah Republik Indonesia. Dengan cakupan isi MCPS antara lain : (i) komitmen

financing IDB baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, (ii) bantuan teknis (TA) dalam

bentuk hibah, fungsi advisory, promosi investasi dan fungsi fasilitasi oleh IDB Group.

MCPS mengarisbawahi pilar penting kerjasama IDB dengan Indonesia yaitu: (i) Islamic finance,

(ii) Partnership, (iii) Capacity development, dan (iv) Reverse linkage. Dengan cakupan kerjasama antara

lain seperti untuk Islamic finance, IDB akan pro-aktif dalam membantu Indonesia mengembangkan

Islamic finance seperti bantuan pengembangan medium term vision (arsitektur sistem keuangan

syariah) dimana Bank Indonesia menjadi salah satu narasumber, memfasiltasi dan membawa partners

dari luar Indonesia untuk transfer best practices, skill and resource. Selain itu juga seperti untuk

Reverse linkage, IDB akan mendorong peran center of excellent di Indonesia untuk melakukan

partnership dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman serta best practices yang dimiliki dan

dicapai Indonesia kepada negara anggota IDB yang lain.

Untuk tahun 2012, beberapa kegiatan yang dilakukan IDB dalam rangka mempromosikan

pengembangan perbankan dan keuangan syariah, dimana Bank Indonesia juga turut serta terlibat

sebagai narasumber antara lain adalah pembahasan : (i) Host Country Agreement (HCA) IDB dengan

Indonesia, (ii) pembukaan Gateway Office IDB di Indonesia, (iii) penyusunan risk management tools

for the Islamic financial industry bekerjasama dengan Global Association of Risk Professionals (GARP)

dan (iv) Financial Sector Assessment Program For Islamic Financial Industry (iFSAP). Selain itu juga,

Bank Indonesia menyelenggarakan IDB Regional Lecture Series di Indonesia dengan menampilkan

pemenang IDB Prize on Islamic Banking and Finance.

3.2.2. Islamic Financial Services Board (IFSB)

IFSB sebagai lembaga internasional yang memformulasikan dan menerbitkan standar regulasi

untuk industri keuangan syariah, per akhir tahun 2012 telah memiliki anggota berjumlah 184

organisasi, terdiri atas 55 regulatory and supervisory authorities, 8 international inter-governmental

organizations, serta 121 market players, professional firms and industry associations dari 42 yurisdiksi

/ negara.

Dalam tahun 2012, IFSB telah menerbitkan 2 (dua) standar baru yaitu (i) Guiding Principles on

Liquidity Risk Management for Institutions offering Islamic Financial Services (IFSB-12), dan (ii) Guiding

Principles on Stress Testing for Institutions offering Islamic Financial Services (IFSB-13). Selain kedua

standar tersebut, IFSB juga tengah menyusun standar mengenai revisi standar capital adequacy bagi

perbankan syariah, standar manajemen risiko bagi takaful dan revisi standar supervisory review

process bagi perbankan syariah serta proposal penyusunan Guidance note on disclosure requirement

for Islamic capital market products. Penyusunan standar dan pedoman tersebut merupakan bagian

dari rencana IFSB dalam rangka menjaga relevansi perubahan standar perbankan dan keuangan

internasional, khususnya pasca krisis keuangan internasional yang dampaknya masih berlanjut hingga

periode laporan. Lebih jauh, IFSB juga telah mulai melakukan pembahasan untuk melakukan Review

Page 70: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

56

of the Islamic Financial Services Industry Development: Ten-Year Framework and Strategies yang

dikeluarkan pada tahun 2006, selain berbagai research and survey yang dilakukan seperti terkait

dengan BCBS/IAIS revised core principles, review of Global Islamic Financial Services Industry Stability

report. Standar IFSB yang dikeluarkan pada tahun 2012 terkait perbankan syariah, dapat dilihat lebih

jauh dalam Boks pada akhir Bab ini.

Sementara terkait dengan kerjasama antar institusi internasional, dalam tahun 2012 juga IFSB

telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) dan SESRIC-OIC

terkait dengan promosi dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Serta dengan BIBF

Bahrain dan INCEIF Malaysia dalam kerjasama Islamic finance’s research and training collaboration.

Salah satu tujuan pendirian IFSB adalah secara aktif melaksanakan program diseminasi dan

edukasi perbankan dan keuangan syariah termasuk standar IFSB yang telah dihasilkan melalui

rangkaian workshop dan seminar ke berbagai Negara dalam rangka antara lain untuk memperoleh

masukan dari otoritas dan industri mengenai best practices serta kemungkinan penyempurnaan

program dan standar IFSB dimaksud. Program mempromosikan keuangan syariah dan fasilitasi standar

oleh IFSB tersebut, antara lain dilakukan bekerjasama dengan European Central Bank (ECB)

menyelenggarakan workshop on Islamic Finance di Frankfurt, Jerman tanggal 3 Februari 2012 lalu di

benua Afrika seperti di Mauritius dan Mesir (bekerjasama dengan World Bank) kemudian di UAE dan

Malaysia. Selain itu, sejak tahun 2012 IFSB juga menyelenggarakan workshop regional programmes,

dimana programnya disesuaikan dengan kebutuhan regional dari host country. Pada periode laporan,

IFSB telah menyelenggarakan 28 workshop/seminar termasuk didalamnya 3 workshop yang khusus

bagi otoritas. Kedepan, IFSB akan melanjutkan program workshop dan seminar tersebut yang

diperkuat dengan beberapa inisiatif baru antara lain train the trainers program dan e-learning

modules.

3.2.3. International Islamic Financial Market (IIFM)

IIFM sebagai organisasi penyusun standar internasional untuk pasar keuangan syariah

khususnya Islamic Capital and Money Market segment of Islamic Financial Services Industry (IFSI)

memiliki peran utama dalam menyusun standarisasi produk dan dokumentasi, sekaligus mendorong

harmonisasi proses-proses terkait dengan pasar modal dan pasar uang syariah. Oleh karena itu,

organisasi yang pada tahun 2012 memiliki ± 53 anggota yang terdiri dari otoritas keuangan dan pasar

modal, lembaga-lembaga keuangan syariah dan lembaga terkait lainnya, selama periode laporan telah

menerbitkan standarisasi Interbank wakalah agreement, Use of sukuk as collateral dan Three Party

Arrangement for Islamic Securities - I’aadat Al Shira’a (Repo Alternative). Hal ini merupakan tidak

lanjut program standarisasi dokumentasi dan produk pasar keuangan syariah, dokumentasi atau

kontrak/akad yang telah dimulai dalam tahun-tahun sebelumnya.

Dalam rangka mendorong penerapan standar yang telah diterbitkan, IIFM secara aktif

melakukan sosialisasi melalui berbagai forum seminar, sekaligus melakukan review proses adaptasi

dan implementasi standar yang dilakukan di berbagai yurisdiksi. Pada periode laporan, sejumlah

kegiatan sosialisasi dilakukan antara lain melalui Briefing on Islamic Hedging and Liquidity

Management Instruments di Singapura pada bulan Juni 2012, lalu seminar di Turkey pada bulan

September 2012 yaitu Seminar on Collateralization and Tri-Party Arrangement for Islamic Securities

dan di Bahrain pada bulan Desember 2012 yaitu IIFM Industry Seminar on Islamic Capital Market,

Page 71: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

57

Liquidity Management and Risk Mitigation Instruments. Bank Indonesia selaku founding member IIFM

juga senantiasa aktif dalam setiap pertemuan Board of Directors IIFM untuk membahas standar yang

diterbitkan IIFM.

3.2.4. Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution (AAOIFI)

AAOIFI yang berkedudukan di Manama, Bahrain dan didirikan sejak tahun 1990 adalah

organisasi yang menyusun dan menerbitkan standar akuntansi, audit, governance & ethic serta sharia

standard untuk lembaga keuangan syariah yang beranggotakan sekitar 200 institusi dari 45 negara.

Hingga akhir periode laporan AAOIFI telah menerbitkan ± 82 standar yang terdiri atas paling kurang

41 standar accounting, auditing, ethics, dan governance bagi lembaga keuangan syariah, serta paling

kurang 41 sharia standards. Dalam periode laporan, telah dikeluarkan standar baru yaitu Financial

Accounting Standar No.26 – Investment in Real Estate yang efektif berlaku untuk periode keuangan

mulai 1 Januari 2013.

Disamping penerbitan standar, AAOIFI setiap tahun menyelenggarakan Annual Sharia

Conference, yang pada periode laporan diselenggarakan pada tanggal 7 - 8 Mei 2012 di Bahrain. Selain

berpartisipasi dalam berbagai seminar/ conference bekerjasama dengan institusi lain seperti World

Bank. Selain itu, sejak 2007 AAOIFI juga melakukan sertifikasi di bidang akuntansi, audit dan Islamic

banking. Terdapat 2 jenis sertifikasi yang telah ditawarkan yaitu CIPA (certified Islamic professional

accountant) dan CSAA (certified sharia auditor and adviser). Sejak tahun 2010 AAOIFI juga merintis

contract certification program bagi lembaga keuangan yang menawarkan produk keuangan syariah

(AAOIFI sebagai independen reviewer atas sharia compliance).

3.2.5. International Islamic Liquidity Management (IILM)

Sepanjang tahun 2012, IILM masih dalam proses melakukan konsolidasi internal diantara para

anggotanya dalam rangka mencari struktur program yang tepat untuk sukuk IILM yang akan

diterbitkan. Tujuan utama IILM yaitu untuk menambah ketersediaan instrumen keuangan syariah

jangka pendek yang berkualitas tinggi, likuid dan dapat diperdagangkan secara internasional dengan

rating tinggi (A-1/P-1) untuk memenuhi kebutuhan investor yang ingin berinvestasi di produk

keuangan syariah.

Struktur program Sukuk IILM yang baru serupa dengan Asset Backed Commercial Paper (ABCP)

dengan melibatkan 3 kontrak yaitu: (i) kontrak antara asset provider dengan asset poolling SPV, (ii)

antara asset poolling SPV dengan issuer SPV, dan (iii) antara issuer SPV dengan investor. Hal baru yang

terdapat dalam struktur program IILM yaitu pada pendukung utama liquidity provider yang

menggunakan jalur Primary Dealers (PDs) untuk menjamin pembelian seluruh outstanding sukuk IILM

di primary market dan tersedianya kuotasi harga jual dan beli yang wajar di secondary market.

Struktur program tersebut telah mendapat preliminary rating A-1 dari Standard and Poors (S & P)

pada 2 Juli 2012. IILM berencana akan menerbitkan sukuk sepanjang tahun 2013 sejumlah USD1.5

milyar dengan penerbitan pertama di kuartal I-2013.

Sepanjang tahun 2012, IILM telah mengoptimalkan perangkat organisasinya yang terdiri atas

General Assembly (GA), Governing Board (GB), Board of Executive Committee (BEC), Board Risk

Page 72: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

58

Management Committee (BRMC), Board Audit Committee (BAC), Shari’ah Committee (SC), dan Senior

Management Executives. Penjelasan fungsi dan kegiatan organ-organ IILM tersebut sebagai berikut :

1. General Assembly (GA) :

General Assembly (GA) adalah organ tertinggi pengambil keputusan dalam IILM antara lain

terkait: (i) review dan menyetujui proposal penambahan modal IILM, (ii) persetujuan perjanjian

dengan auditor eksternal, (iii) penyetujuan suspensi dan pembekuan operasi IILM dan distribusi

asetnya, (iv) persetujuan distribusi pendapatan dan surplus IILM yang diajukan Governing Board,

serta (v) amandemen AoA sesuai yang diajukan Governing Board. Pada tahun 2012, IILM telah

menyelenggarakan 2 (dua) kali GA meeting yaitu GA ke-2 di Bahrain dan ke-3 di Istanbul, Turki,

untuk menyetujui external auditor IILM untuk tahun 2012 dan hasil Final Audited Account dari

external auditor tahun 2011.

2. Governing Board (GB) :

Governing Board (GB) adalah organ tertinggi setelah GA yang memiliki kewenangan antara lain (i)

pembuat kebijakan dan strategi dalam IILM, (ii) menyetujui general rules dan by-laws IILM, (iii)

menerima anggota baru dan men-suspend anggota, (iv) menunjuk dan memberhentikan anggota

Board of Executive Committee, CEO, dan Shariah Committee, serta (v) pengajuan amandemen

AoA kepada General Assembly. Tanggung jawab anggota GB dilakukan secara kolegial yang salah

satunya tercermin dari mekanisme pengambilan keputusan secara voting dengan 1 man 1 vote.

Sepanjang tahun 2012, IILM telah menyelenggarakan 2 (dua) kali GB meeting dengan hasil antara

lain: menyetujui perubahan anggota komite BAC dan BEC IILM yang baru, mereview corporate

plan FY 2012-2014 dan mereview Board Comittee dan manajemen IILM.

3. Board of Executive Committee (BEC) :

Board of Executive Committee (BEC) adalah organ yang bertanggung jawab terhadap operasional

IILM, yang terdiri dari ketua dan enam anggota lain, serta memiliki kewenangan antara lain: (i)

mengusulkan kepada Governing Board kebijakan IILM dan general rules serta by-laws , (ii)

mengusulkan strategi operasional IILM, (iii) mengusulkan anggaran administrative tahunan,

serta (iv) mengusulkan amandemen AoA kepada Governing Board dan General Assembly.

Chairman yang sekarang dijabat oleh gubernur Bank Negara Malaysia. Pada tahun 2012, IILM

telah menyelenggarakan 1 (satu) kali BEC meeting dengan hasil antara lain: mempresentasikan

Business Model IILM yang baru.

4. Board Risk Management Committee (BRMC) :

Board Risk Management Committee (BRMC) adalah organ yang bertugas untuk : (i) mengawasi

risiko yang dihadapi IILM, dan (ii) memastikan berfungsinya proses manajemen risiko (termasuk

perangkat kebijakan, limit dan struktur governance), termasuk (iii) mengawasi manajemen IILM

dalam mengelola risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, reputasi dan risiko relevan lainnya,

maupun risiko IILM secara agregat. Ketua BRMC saat ini dijabat oleh Deputi Gubernur Bank

Indonesia. Dalam tahun 2012, IILM menyelenggarakan satu kali pertemuan BRMC untuk

membahas mandat dari GB meeting ke-6 antara lain mengenai perlu tidaknya IILM menerbitkan

unrated sukuk.

5. Board Audit Committee (BAC) :

Board Audit Committee (BAC) adalah organ yang bertugas untuk membantu GB dalam (i)

pengawasan pengelolaan dan pelaporan keuangan IILM, (ii) meng-assess efektivitas sistem

pengawasan internal (iii) pelaksanaan fungsi audit internal, dan (iv) review rekomendasi auditor

eksternal. Bank Indonesia juga menempatkan wakilnya di komite ini, dengan ketua BAC dijabat

perwakilan dari Turki. Sepanjang tahun 2012, IILM telah menyelenggarakan 3 kali pertemuan

Page 73: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

59

BAC dengan agenda antara lain menyeleksi internal auditor, mengevaluasi hasil audit external

auditor, dan membahas kondisi keuangan IILM.

6. Shari’ah Committee (SC) :

Shari’ah Committee (SC) adalah organ yang bertugas untuk melakukan pengawasan penerapan

prinsip syariah dalam kegiatan IILM. Dimana keanggotaan minimum terdiri dari 3 orang, dengan

ketua diputuskan diantara anggota. Anggota SC saat ini terdiri dari 6 orang, termasuk 1 wakil dari

Bank Indonesia, dengan Ketua SC dijabat oleh perwakilan dari bank sentral Arab Saudi. Sepanjang

tahun 2012, IILM telah menyelenggarakan 3 kali SC meeting dengan agenda pokok menyetujui

akad yang akan digunakan dalam penerbitan sukuk IILM.

7. Senior Management Executives :

Senior Management Executives adalah legal representative dari IILM yang melakukan operasional

sehari-hari IILM di bawah arahan Governing Board/BEC, serta memiliki kewenangan dan

bertanggung jawab atas organisasi, pengangkatan/pemberhentian pegawai. Secara garis besar

organ dibawah senior management executives meliputi divisi keuangan, divisi kepatuhan & audit

internal, divisi manajemen risiko, divisi hukum dan divisi treasury.

Struktur organisasi dan governance IILM setelah lebih dari 1 (tahun) beroperasinya institusi ini

atau pada tahun 2012, dapat dilihat sebagaimana bagan berikut ini.

Bagan 1 - Struktur organisasi IILM (2012) :

General Assembly

The representative body of all members IILM

Governing Board

• The policy-making body of the IILM

• Sets the strategies and policies of the IILM

Board Audit&

Compliance

Committee

Board Risk

Management

Committee

Board Executive Committee

Delegated by Governing Board to have oversight on the

operations of the IILM

Other Board

Committees

CEO

In charge of day-to-day

operations of IILM

Senior Management

Executives

Legal division

led by Chief

Legal Officer

Risk

management

division led by

Chief Risk

Officer

Internal audit &

compliance

division led by

Chief Internal

Auditor

Finance division

led by Chief

Financial

Officer

Treasury division led

by Chief Treasury &

Asset Management

Officer

Sharī`ah

Committee

Page 74: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

60

STANDAR ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD (IFSB) TERKAIT PERBANKAN SYARIAH TAHUN 2012 :

(i) Stress Testing, dan (ii) Liquidity Risk Management

1. Guiding Principles on Stress Testing for Institutions offering Islamic Financial Services

IFSB sebagai International Standard Setting Body untuk keuangan syariah telah mengeluarkan IFSB-13:

Guiding Principles on Stress Testing for Institutions offering Islamic Financial Services pada bulan Maret 2012.

Stress testing didefinisikan sebagai alat manajemen risiko di lembaga keuangan yang: (i) menyajikan forward

looking assessment terhadap risiko, (ii) merupakan solusi atas keterbatasan model dan data historis dalam

menangkap data-data yang low frequency tetapi berdampak luas, (iii) memberikan input bagi prosedur

perencanaan modal khususnya internal capital adequacy assessment process (ICAAP) dan perencanaan

likuiditas, (iv) memfasilitasi mitigasi risiko dan, (v) membantu pelaksanaan tata kelola perusahaan (corporate

governance).

Selama ini, perhitungan stress testing masih terbatas kepada pasar lokal dan belum mencakup

pengaruh internasional termasuk dampak contagion effect dan cross border systemic risk. Selain itu, walaupun

lembaga keuangan syariah mungkin tidak terkena dampak langsung (pertama) tekanan ekonomi namun

terkena dampak kedua yaitu apabila kualitas aset menurun yang menyebabkan terjadinya risiko kredit, risiko

operasional, risiko imbal hasil, risiko pelarian dana ke lembaga keuangan konvensional dan risiko likuiditas.

Acuan ini tidak dimaksudkan untuk menyajikan bentuk perhitungan yang baru namun untuk menyesuaikan dan

melengkapi perhitungan stress testing yang ada agar lembaga keuangan syariah kompetitif dan memiliki

standar stress testing yang komprehensif (lihat gambar 1 dan 2).

Gambar 1. Stress Testing untuk LKS Gambar 2. Stress Testing untuk Pengawas

Oleh karena itu, stress testing ini: (i) mempertimbangkan spesifikasi lembaga keuangan syariah

termasuk pelajaran dari krisis keuangan, (ii) membimbing lembaga keuangan syariah untuk menganalisa

tekanan/guncangan ekonomi dengan berbagai skenario stress testing, (iii) digunakan oleh regulator untuk alat

surveillance, identifikasi kerapuhan sistem keuangan dan pengawas kebijakan makro prudensial.

Metodologi Stress Testing

Existing Stress

Testing

Islamic Stress

Testing

Aspek Tata Kelola Stress Testing

Identifikasi Faktor-Faktor Risiko

dan Cakupan Skenario

Elemen Spesifik Lembaga

Keuangan Syariah di Stress

Frekuensi Stress Testing

Acuan Stress Testing

bagi Lembaga

Keuangan Syariah

Existing Stress

Testing

Islamic Stress

Testing

Acuan Stress Testing

bagi Otoritas

Pengawas

Analisa Rutin dan Komprehensif

terhadap Stress Testing

Lembaga Keuangan Syariah

Disain dan Implementasi Stress

Testing yang Menyeluruh,

Skenario Spesifik dan Frekuensi

Stress Testing

Langkah Penyesuaian

Berdasarkan Hasil Stress Testing

Diskusi Rutin Pengawas dengan

Lembaga Keuangan Syariah dan

Isu Lintas Negara dan Koordinasi

Internal

Keterbukaan dan Format

Laporan Stress Testing

Page 75: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

61

Secara detail, isu acuan stress testing bagi lembaga keuangan syariah dan otoritas pengawas sebagai berikut:

Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Aspek Tata Kelola dari Kerangka Stress Testing

Stress testing merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan tata kelola lembaga keuangan syariah dan merupakan tanggung

jawab dewan direksi dan manajer senior. Hasil stress testing dapat mempengaruhi pengambilan keputusan di semua level

manajemen di lembaga keuangan syariah

Stress testing merupakan bagian dari kerangka manajemen risiko lembaga keuangan syariah dan didukung oleh infrastruktur yang

memadai

Penerapan stress testing harus dapat mengidentifikasi risiko dan melengkapi alat manajemen risiko lainnya

Lembaga keuangan syariah harus mempunyai: (i) kebijakan dan prosedur tertulis, (ii) tanggung jawab yang jelas dan, (iii) alokasi

sumber daya untuk memfasilitasi penerapan program stress testing.

Lembaga keuangan syariah harus selalu mengevaluasi (review) kerangka stress testing dan menilai efektifitasnya secara rutin dan

independen

Identifikasi Faktor-Faktor Risiko dan Cakupan Skenario

Stress testing yang dilakukan mencakup risiko-risiko yang relevan dan berpotensi mempengaruhi lembaga keuangan syariah

Stress testing yang dilakukan mencakup berbagai skenario termasuk skenario forward-looking dan mempertimbangkan interaksi

menyeluruh, efek umpan balik (feed back) dan dinamis.

Stress testing menganalisa event yang terkecualikan namun berpotensi terjadi atau frekuensinya rendah namun dampaknya besar

yang umumnya tidak ditangkap di dalam data historis.

Elemen Spesifik Lembaga Keuangan Syariah di Stress Testing

Stress testing yang dilakukan mencakup berbagai skenario untuk mencakup beragam perspektif rekening berbasis bagi hasil

Stress testing yang dilakukan mencakup elemen-elemen tertentu dari analisa modal (capital assessment) termasuk

perspektif unik di semua waktu dari skenario yang ditentukan.

Lembaga keuangan syariah harus mempertimbangkan risiko kredit seperti non performing financing dan highly leveraged

counterparties termasuk melakukan analisa potensi tekanan kredit di masa datang dan perubahan kebutuhan modal.

Lembaga keuangan syariah harus mempertimbangkan berbagai posisi instrumen keuangan syariah di dalam portofolio

perdagangan khususnya terhadap risiko pasar yang sistemik, tekanan likuiditas dan risiko legal

Lembaga keuangan syariah harus menganalisa kepada portfolio yang spesifik seperti portofolio kredit konsumsi, kredit

kepemilikan rumah, real estate, transaksi commodity Murabahah dan equity investment.

Lembaga keuangan syariah harus menganalisa beragam faktor penyebab risiko likuiditas dan perspektif unik terkait agar

dapat: (i) memenuhi kewajiban keuangannya dan, (ii) mengidentifikasi potensi tekanan likuiditas.

Stress testing yang dilakukan mencakup berbagai aspek risiko ketidaksesuaian kepada syariah (Sharia non-compliance risk)

dan dampak keuangan dari kerusakan reputasi.

Stress testing yang dilakukan mencakup tekanan off balance sheet.

Metodologi Stress Testing

Lembaga keuangan syariah harus menerapkan metodologi stress testing yang komprehensif yang mencakup: (i) analisa

sensitifitas (sensitivity) dan, (ii) analisa skenario.

Lembaga keuangan syariah harus menerapkan stress testing kebalikan (reverse) sebagai salah satu alat manajemen risiko

untuk melengkapi stress testing yang dilakukan.

Lembaga keuangan syariah harus selalu mengevaluasi metodologi stress testing yang diterapkan dengan

mempertimbangkan: (i) perubahan kondisi pasar, (ii) perubahan model bisnis dan aktifitas bisnis seperti ukuran dan

kompleksitasnya.

Frekuensi Stress Testing

Lembaga keuangan syariah harus melakukan stress testing secara rutin dan frekuensi yang sesuai di semua tingkatan

sejalan dengan risiko-risiko yang melingkupi portofolio perbankan.

Stress testing harus digunakan untuk mendukung beragam pengambilan keputusan dan lembaga keuangan syariah harus

menentukan langkah manajemen yang merespon hasil stress testing.

Lembaga keuangan syariah harus dapat menyediakan informasi utama baik kuantitatif maupun kualitatif dengan

metodologi yang sesuai.

Page 76: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

62

Bagi Otoritas Pengawas Lembaga Keuangan Syariah

Analisa Rutin dan Komprehensif terhadap Stress Testing Lembaga Keuangan Syariah

Otoritas pengawas harus melakukan analisa rutin yang komprehensif terhadap program stress testing lembaga keuangan

syariah dan mengevaluasi hasil stress testing lembaga keuangan syariah.

Otoritas pengawas harus mempunyai kapasitas dan skill yang memadai untuk menganalisa stress testing lembaga

keuangan syariah.

Disain dan Implementasi Stress Testing yang Menyeluruh, Skenario Spesifik dan Frekuensi Stress Testing

Otoritas pengawas harus mempertimbangkan kinerja keuangan individual maupun keseluruhan lembaga keuangan syariah

termasuk mengevaluasi dampak tekanan ekonomi pada sektor perbankan

Langkah Penyesuaian Berdasarkan Hasil Stress Testing

Otoritas pengawas harus mempertimbangkan kinerja keuangan individual maupun keseluruhan lembaga keuangan syariah

termasuk mengevaluasi dampak tekanan ekonomi pada sektor perbankan

Diskusi Rutin Pengawas dengan Lembaga Keuangan Syariah dan Industri

Otoritas pengawas harus secara rutin terlibat diskusi dengan lembaga keuangan syariah maupun industri untuk

mengidentifikasi kerapuhan sistemik di lembaga keuangan syariah.

Isu Lintas Negara dan Koordinasi Internal

Otoritas pengawas harus mempertimbangkan dampak lintas negara dari progam stress testing untuk menjamin koordinasi

aktifitas pengawasan.

Keterbukaan dan Format Laporan Stress Testing

Otoritas pengawas harus menentukan keterbukaan kualitatif dan kuantitatif dari hasil stress testing yang dilaporkan oleh

lembaga keuangan syariah di wilayah kewenangannya.

2. Guiding Principles on Liquidity Risk Management for Institutions offering Islamic Financial Services

Penyusunan standar internasional manajemen risiko likuiditas untuk lembaga keuangan syariah oleh

IFSB, dilatarbelakangi perkembangan perekonomian dan keuangan global, khususnya dengan terjadinya krisis

keuangan global yang kemudian berpengaruh kepada krisis ekonomi yang lebih luas, yang menyebabkan

ketatnya likuiditas dan kredit dalam pasar keuangan global. Sementara dengan semakin berkembang dan

terintegrasinya perbankan dan keuangan syariah didunia, sedikit banyak akan terpengaruh pula oleh kondisi

dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kondisi perekonomian dan keuangan global dimaksud,

telah membuat BIS sebagai International Standard Setting Body perbankan mengeluarkan panduan

manajemen risiko likuiditas perbankan konvensional sejak tahun 2009. Sejalan dengan hal tersebut dan dalam

rangka pengelolaan manajemen risiko likuiditas bagi lembaga keuangan syariah, IFSB mengeluarkan IFSB-12,

Guiding Principles on Liquidity Risk Management for Institutions Offering Islamic Financial Services (IIFS) di

bulan Maret 2012.

Prinsip penyusunan IFSB Guiding Principles, sebagaimana sebelumnya tidak melakukan proses

“reinventing the wheel” sehingga tetap mengakomodasi prinsip manajemen risiko likuiditas yang berlaku

secara umum di lembaga keuangan, namun ditambah dengan penyesuaian keunikan keuangan syariah

didalamnya. Selain itu juga, IFSB menyadari bahwa praktek dan panduan pengelolaan manajemen risiko

likuiditas perbankan syariah di berbagai negara bervariasi, baik dalam karakteristik, cakupan dan infrastruktur

maupun instrumen/produk. Sehingga diharapkan otoritas masing-masing negara melakukan evaluasi dan

review terhadap praktek dan panduan pengelolaan manajemen risiko likuiditas maupun ketentuan yang ada

dengan standar IFSB ini menjadi referensi-nya.

Standar IFSB ini juga menjelaskan komponen yang diperlukan untuk pengelolaan manajemen risiko

likuiditas yang baik, dimana keberadaan infrastruktur terkait yang relevan dipandang sebagai komponen yang

penting, baik untuk pengembangan pasar keuangan syariah maupun stabilitas sistem keuangan secara

keseluruhan

Page 77: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

63

Pengertian infrastruktur likuiditas merujuk kepada pengaturan kelembagaan dan operasional yang ada,

dan dapat menyediakan lingkungan yang membantu pengelolaan likuiditas lembaga keuangan, baik dalam

kondisi normal maupun krisis.

Sementara prinsip-prinsip yang diatur dalam standar IFSB ini terbagi kedalam 2 bagian yaitu yang berlaku

untuk : (i) lembaga keuangan syariah dan (ii) otoritas pengawasan lembaga keuangan syariah. Dengan

prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut :

Infrastruktur likuiditas :

� Sistem hukum bisnis, mencakup pasar modal, trust, hutang publik, kontrak, kebangkrutan dan

penyelesaian aset (recovery asset).

� Pengawasan makroprudensial yang memadai.

� Sistem kliring dan pembayaran yang efisien dan aman.

� Transparansi informasi dan disiplin pasar yang tepat dan relevan.

� Kerangka governance yang luas (termasuk sharia governance) atas transaksi keuangan syariah.

� Pasar uang syariah yang berfungsi baik dan jumlah memadai pemain dan instrumen yang sesuai

syariah.

� Ketersediaan Jaring pengaman sistem keuangan, termasuk keuangan syariah.

� Ketersediaan mekanisme dan kebijakan moneter sesuai syariah.

� Pengelolaan yang baik atas pasar modal syariah termasuk didalamnya instrumen pemerintah/korporat

yang sesuai syariah.

� Kerangka pengaturan mengatasi insolvency lembaga keuangan syariah.

� Ketersediaan benchmark yang sesuai syariah untuk transaksi dan pricing produk/aktivitas lembaga

keuangan syariah.

� Ketersediaan standar internasional akuntansi dan audit lembaga keuangan syariah.

� Ketersediaan pemeringkat kredit/rating/kelembagaan keuangan syariah dalam rangka keterbukaan dan

disiplin pasar.

Lembaga Keuangan Syariah :

1. Prinsip Umum (bank harus memiliki kerangka

manajemen risiko likuditas yang komprehensif dan

baik/sound)

2. Peranan Dewan Direksi (Board of Directors)

3. Struktur Governance dan Peranan Manajemen Senior

(didalamnya termasuk DPS)

4. Identifikasi Risiko Likuiditas

5. Interaksi Risiko Likuditas dan Implikasi dengan Kontrak

Keuangan Syariah

6. Pengukuran Risiko Likuiditas

7. Sumber Pendanaan yang Terdiversifikasi

8. Manajemen Risiko Likuiditas yang terkonsolidasi (BUS

anak perusahaan BUK/UUS)

9. Pengelolaan cadangan Aset Likuiditas yang tinggi

10. Penyiapan Rencana Pendanaan Darurat (Contingency

Funding Plan/CFP)

11. Pengelolaan agunan Sesuai Syariah (Managing

Shari`ah-Compliant Collateral)

12. Kerjasama/Kolaborasi Perbankan Syariah

13. Pemenuhan Kewajiban Sistem Pembayaran dan

Settlement

14. Risiko Likuiditas Valuta Asing

15. Pelaporan dan Transparansi Risiko Likuiditas

Otoritas Pengawasan :

1. Tanggung Jawab atas Pengawasan dan

Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan

Syariah.

2. Pengaturan Pengawasan Manajemen

Risiko Likuiditas Lembaga Keuangan

Syariah.

3. Peranan Otoritas sebagai Lender of the

Last Resort.

4. Pengawasan Konsolidasi Risiko Likuditas.

5. Pengumpulan Informasi Likuiditas dan

Tindakan Perbaikan.

6. Pengawasan Risiko Likuiditas yang cross-

sector dan melibatkan Home-Host

authorities.

7. Rencana Kontinjensi Otoritas untuk

Lembaga Keuangan Syariah.

Page 78: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

64

BAB IV. PERKEMBANGAN OPERASI MONETER, PASAR KEUANGAN DAN

LEMBAGA KEUANGAN NON BANK SYARIAH

4.1. OPERASI MONETER SYARIAH (OMS)

Secara umum strategi Operasi Moneter Syariah (OMS) yang dilakukan BI selama tahun 2012

tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dengan aktif melakukan

penyerapan likuiditas perbankan syariah. Diversifikasi instrumen penyerapan Reverse Repo SBSN yang

mulai dilakukan sejak tahun 2011 terus dilanjutkan pada tahun 2012, meskipun perkembangannya

relatif lambat. BI tetap berkomitmen untuk menyediakan instrument OMS dengan tenor diantara

FASBIS overnight dan SBIS 9 bulan untuk mendukung optimalisasi pengelolaan likuiditas perbankan

syariah.

Pengaruh likuiditas yang signifikan terjadi pada tahun 2012 dengan adanya penarikan dana haji

oleh pemerintah yang selama ini ditempatkan pada perbankan syariah untuk dikonversikan

penempatannya dalam bentuk penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Pada mulanya penarikan

ini menimbulkan shocking likuiditas terutama pada BUS sehingga sekitar bulan April 2012 kondisi

likuiditas cenderung mengalami penurunan. Namun demikian, penyesuaian terus dilakukan oleh BUS,

bahkan situasi ini berdampak positif dengan meningkatnya aktivitas PUAS selama tahun 2012. Selain

itu, kondisi ini juga tidak mempengaruhi pertumbuhan bisnis perbankan syariah yang terus mengalami

kenaikan yang tercermin dari meningkatnya DPK dan pembiayaan di tahun 2012.

Perkembangan posisi rata-rata OMS selama tahun 2012 mengalami peningkatan, terutama

pada instrumen Deposit Facility Syariah (FASBIS) dan SBIS masing-masing meningkat 45% dan 5%.

Namun demikian, apabila dilihat dari posisi OMS akhir Desember 2012 dibandingkan posisi yang sama

pada tahun sebelumnya, terlihat penurunan sekitar -9,5%. Penurunan likuiditas selama tahun 2012

dialami oleh industri perbankan secara keseluruhan yang tercermin pada posisi instumen operasi

moneter bank konvensional yang mengalami penurunan signifikan sekitar -15% pada semua

instrumen utama SBI, Tem Deposit (TD) dan Deposit Facility (FASBI).

Tabel 4.1. Indikator Perbankan (Rp. Miliar)

2011201120112011 2012*2012*2012*2012* Grow th (%)Grow th (%)Grow th (%)Grow th (%) 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* Grow th (%)Grow th (%)Grow th (%)Grow th (%)

AsetAsetAsetAset 3.652.832 4.262.587 16,69% 145.466 195.018 34,06%

Likuiditas (Giro & Posisi OM)L ikuiditas (Giro & Posisi OM)L ikuiditas (Giro & Posisi OM)L ikuiditas (Giro & Posisi OM) 679.459,03 642.520,50 -5,44% 26.866,72 26.575,17 -1,09%

Giro di BIGiro di BIGiro di BIGiro di BI 194.908,43 232.477,13 19,28% 5.777,62 7.479,47 29,46%

GWM (Akhir Periode) 192.759,34 216.782,59 12,46% 5.338,04 6.794,80 27,29%

GWM (Rata-Rata) 176.156,76 207.267,56 17,66% 4.296,87 5.931,45 38,04%

Excess Reserve (Akhir Periode) 2.149,09 15.694,53 630,29% 439,58 684,67 55,75%

Excess Reserve (Rata-Rata) 2.330,46 2.854,66 22,49% 344,72 408,06 18,37%

Posisi Operasi MoneterPosisi Operasi MoneterPosisi Operasi MoneterPosisi Operasi Moneter 484.550,60 410.043,37 -15,38% 21.089,10 19.095,70 -9,45%

Posisi Operasi Moneter Syariah Posisi Operasi Moneter Syariah Posisi Operasi Moneter Syariah Posisi Operasi Moneter Syariah

(Rata-Rata)(Rata-Rata)(Rata-Rata)(Rata-Rata) 446.734,40 377.821,02 -15,43% 9.377,90 12.488,76 33,17%

SBI/SBIS (Akhir Periode) 119.777,00 78.872,50 -34,15% 3.476,00 3.455,00 -0,60%

SBI/SBIS (Rata-Rata) 180.021,06 86.930,85 -51,71% 2.883,45 3.025,96 4,94%

FASBI/S (Akhir Periode) 152.512,40 69.039,60 -54,73% 17.403,10 15.582,20 -10,46%

FASBI/S (Rata-Rata) 46.686,66 103.060,96 120,75% 6.494,46 9.420,68 45,06%

Term Deposit (Akhir Periode) 154.381,10 180.797,50 17,11% - - -

Term Deposit (Rata-Rata) 193.240,04 120.094,16 -37,85% - - -

Reverse Repo (Akhir Periode) 57.880,10 81.333,77 40,52% 210,00 58,50 -72,14%

Reverse Repo (Rata-Rata) 26.786,63 67.735,04 152,87% - 42,12 -

IndikatorIndikatorIndikatorIndikatorBank KonvensionalBank KonvensionalBank KonvensionalBank Konvensional Bank SyariahBank SyariahBank SyariahBank Syariah

Pada tahun 2012 total OMS secara rata-rata mengalami peningkatan dari Rp 9,4 triliun menjadi

Rp 12,5 triliun atau meningkat sekitar 33%. Komposisi OMS didominasi oleh penempatan BUS/UUS

pada instrumen jangka pendek (FASBIS) sebesar rata-rata Rp 9,4 triliun atau sekitar 75% dari total

Page 79: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

65

OMS. Secara historis rata-rata penempatan BUS/UUS pada instrument SBIS 9 bulan sebesar Rp 3

triliun, dan Reverse Repo SBSN sebesar Rp 42 miliar.

Pada periode laporan, kecenderungan perbankan syariah menempatkan likuiditas masih pada

penempatan instrumen berjangka pendek yaitu FASBIS 1 hari (overnight). Penambahan instrumen

Reverse Repo SBSN sebagai alternatif outlet baru dengan tenor jangka pendek sekitar 1 bulan, belum

terlalu menarik minat perbankan syariah, dengan posisi masih relatif kecil rata-rata sekitar Rp 42

miliar.

Adapun gambaran perkembangan komposisi OMS dan OM Konvensional per posisi tanggal 31

Desember 2012 dibandingkan dengan posisi yang sama pada tahun 2011, dapat dilihat pada grafik

dibawah ini.

Grafik 4.1. Komposisi Instrumen Operasi Moneter (kontraksi)-Syariah vs Konvensional

Instrumen OM Konvensional Instrumen OMS

2011

SBI; 24,71%

Deposit Fac; 31,46%

TD; 31,85%

Reverse Repo; 11,97%

SBIS; 16,48%

FASBIS; 82,52%

Rev Repo SBSN; 1,00%

2012

SBI; 19,24%

Deposit Fac; 16,84%

TD; 44,09%

Reverse Repo; 19,84%

SBIS; 18,09%

FASBIS; 81,60%

Rev Repo SBSN; 0,31%

Sumber : BI, data diolah

4.1.1. Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka Syariah

Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (OPT) syariah dilakukan oleh BI dengan melakukan lelang

SBIS tenor 9 bulan secara reguler bulanan dan lelang Reverse Repo SBSN tenor 1 bulan secara

sewaktu-waktu (non-reguler).

1. SBIS

Berdasarkan pelaku, dari 35 BUS dan UUS terdapat 13 BUS dan UUS yang menempatkan

dananya pada instrumen SBIS selama 2012. Pada beberapa BUS terjadi penurunan siginifikan jumlah

penempatan pada SBIS antara lain karena penarikan dana haji oleh Pemerintah sebagaimana telah

dijelaskan di atas. Secara umum posisi rata-rata SBIS selama tahun 2012 sekitar Rp. 3 triliun.

Page 80: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

66

2. Reverse Repo SBSN

Dalam rangka meningkatkan volume Reverse Repo SBSN untuk optimalisasi penggunaan SUN

dan SBSN dalam pengelolaan moneter, Bank Indonesia menempuh langkah dengan menambah

portofolio SPN Syariah dalam jumlah besar melalui lelang perdana SPN Syariah dan lelang Greemshoe.

Selama 2012, BI telah melakukan 3 kali pembelian SPN Syariah dengan total sebesar Rp858.5 miliar.

Namun demikian kecukupan pasokan SBSN tersebut belum dapat mendorong minat perbankan

syariah pada lelang Reverse Repo SBSN.

Sepanjang tahun 2012, BI secara berkesinambungan meningkatkan pelaksanaan lelang Reverse

Repo SBSN menjadi 10 kali dengan tenor 21, 27 dan 28 hari. Tercatat dari 35 BUS dan UUS hanya 4

BUS sebagai peserta lelang Reverse Repo SBSN. Secara umum terdapat beberapa faktor yang masih

menjadi kendala sehingga mempengaruhi rendahnya minat perbankan syariah pada lelang Reverse

Repo SBSN. Faktor-faktor tersebut antara lain pemahaman transaksi repo/reverse repo yang relatif

masih rendah sehingga menganggap instrumen ini lebih tinggi resikonya, preferensi

penempatan/pengelolaan dana pada instrumen lain (seperti FASBIS, deposito antar bank) yang lebih

sederhana dengan tingkat imbalan yang lebih menarik, kendala ketentuan internal (SOP) bank yang

belum tersedia, dan pelaksanaan lelang Reverse Repo SBSN yang tidak regular.

Selain kendala dari sisi peserta, permasalahan juga dihadapi BI yaitu kendala untuk melakukan

pelaksanaan lelang Reverse Repo SBSN secara regular yang disebabkan keterbatasan stock

kepemilikan SBSN. Meskipun upaya pembelian SBSN jangka pendek (SPNS) telah dilakukan secara

aktif melalui keikutsertaan BI dalam lelang di pasar perdana yang diadakan DJPU-Kemenkeu selama

tahun 2012, namun dari rencana lelang SPNS sebanyak 13 kali DJPU hanya memenangkan lelang

sebanyak 4 kali, sehingga upaya penambahan stock kepemilikan SBSN oleh BI menjadi terbatas.

Demikian pula upaya pembelian SBSN di pasar sekunder juga mengalami kendala karena umumnya

investor SBSN mengklasifikasikan kepemilikan SBSN dalam portofolio investasi.

Meskipun terdapat kendala tersebut di atas, pada tahun 2013 ke depan BI tetap berkomitmen

dalam meningkatkan lelang Reverse Repo SBSN, karena strategi ini diyakini dapat menjadi benchmark

instrumen bagi pelaku pasar terutama BUS dan UUS, serta mendorong pendalaman dan likuiditas

pasar SBSN serta diversifikasi instrumen OMS.

3. Standing Facilities Syariah (SFS)

a. Deposit Facility - FASBIS

Volume FASBIS cenderung menurun pada periode Januari-Juli 2012 dibandingkan volume

akhir tahun 2011 dalam rangka antisipasi perbankan syariah untuk ekspansi pembiayaan. Selain itu,

faktor lain yang mempengaruhi penurunan volume FASBIS pada periode tersebut adalah penarikan

dana haji dari perbankan syariah ke Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) di bulan April 2012. Volume

FASBIS kembali meningkat pada periode bulan Juli-Desember 2012. Peningkatan pada periode

tersebut dipengaruhi oleh transaksi-transaksi Pemerintah seperti penyetoran dan pembayaran biaya

haji (ONH), melambatnya ekspansi pembiayaan perbankan syariah setelah mencapai posisi tertinggi

pada bulan September 2012 yaitu sebesar 102,10%. Kenaikan volume FASBIS secara signifikan pada

bulan Desember disebabkan oleh posisi pembiayaan perbankan syariah yang menurun (pada bulan

Desember FDR sebesar 100%), tidak adanya penempatan/perpanjangan SDHI, dan peningkatan

belanja Pemerintah.

Page 81: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

67

Grafik 4.2. Perkembangan Posisi FASBIS dan Excess Reserve

0

4

8

12

16

20

3-Ja

n-11

31-Ja

n-11

2-M

ar-1

1

30-M

ar-1

1

28-A

pr-1

1

27-M

ay-1

1

27-Ju

n-11

26-Ju

l-11

24-A

ug-1

1

28-S

ep-1

1

26-O

ct-1

1

23-N

ov-1

1

21-D

ec-1

1

1-Ja

n-12

1-Fe

b-12

1-M

ar-1

2

12-A

pr-1

2

1-M

ay-1

2

6-Ju

n-12

1-Ju

l-12

12-A

ug-1

2

1-Se

p-12

10-O

ct-1

2

8-No

v-12

10-D

ec-1

2

Rp T FASBIS SBIS ER Syariah

Sumber : BI, data diolah

b. Financing Facility - Repo Dengan Bank Indonesia

Meskipun selama tahun 2012 perbankan syariah mengalami kondisi ekses likuiditas, namun

beberapa saat pasca penarikan dana haji oleh pemerintah dari perbankan syariah menyebabkan

beberapa BUS kekurangan likuiditas. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut, terdapat

pengajuan fasilitas repo overnight, dengan total pengajuan fasilitas repo sebesar Rp71 miliar selama

periode 2012.

4.1.2. Perkembangan Aset Likuid Perbankan Syariah

Secara umum, perkembangan posisi aset likuid perbankan syariah selama tahun 2012

menunjukkan tren yang menurun dibanding posisi pada tahun 2011. Dalam hal ini, komponen utama

aset likuid perbankan syariah yang dilihat adalah penempatan pada BI yaitu ekses reserve pada giro,

instrumen OMS (SBIS, FASBIS dan Reverse Repo SBSN), dan penempatan pada pemerintah dalam

bentuk aset SBSN.

Secara total posisi aset likuid BUS dan UUS posisi per Desember 2012 mengalami sedikit

penurunan 4,07% dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp.24,6 triliun menjadi 23,6 triliun, dimana

titik terendah posisi aset likuid terjadi pada bulan Juli 2012 sebesar Rp.14,2 triliun. Penurunan posisi

aset likuid ini dipengaruhi oleh penurunan signifikan penempatan pada FASBIS khususnya pada

periode semester I, penurunan jumlah penempatan dana pada SBIS, jatuh temponya beberapa seri

SBIS dan tidak ditempatkan kembali pada instrumen operasi moneter dan seiring dengan

meningkatnya ekspansi pembiayaan. Penurunan pemeliharaan kelebihan likuiditas di Bank Indonesia

ini sejalan dengan fokus perbankan syariah untuk melakukan ekspansi pembiayaan. Sementara

kebijakan Loan to Value pada perbankan konvensional, menyebabkan ekspansi pembiayaan bank

syariah lebih besar daripada ekspansi kredit bank konvensional, turut mempengaruhi penurunan

posisi aset likuid perbankan syariah.

Untuk melihat gambaran kemampuan perbankan syariah dalam memenuhi kewajiban segera

apabila terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah atau faktor lainnya terkait

kebutuhan likuiditas, dapat digunakan indikator rasio aset likuid yaitu perbandingan posisi aset likuid

sebagaimana dijelaskan di atas terhadap posisi GWM yang harus dijaga oleh perbankan syariah.

Page 82: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

68

Grafik 4.3. Perkembangan Rasio Aset Likuid

Rp. Triliun

Sumber: BI, diolah

Secara total rata-rata rasio aset likuid BUS dan UUS pada akhir tahun 2012 juga mengalami

penurunan menjadi 352,45% dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2011 sebesar 460,12%.

Penurunan rasio aset likuid ini, terutama dipengaruhi oleh peningkatan DPK yang cukup tinggi pada

tahun 2012 sehingga kewajiban bank untuk memelihara GWM turut meningkat. Meskipun demikian,

perbankan syariah masih dalam posisi aman, mengingat rata-rata rasio aset likuid masih jauh di atas

angka psikologis (100%).

4.2. PERKEMBANGAN PASAR UANG SYARIAH

Pasar uang antar bank merupakan sarana yang penting bagi perbankan dalam pengelolaan

likuiditas untuk menghadapi berbagai risiko yang mungkin muncul akibat terjadinya liquidity

mismatch. Demikian halnya dengan pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) bagi

perbankan syariah. Aset, DPK, dan pembiayaan bank syariah yang terus bertambah membuat PUAS

dibutuhkan sebagai sarana pendukung pengelolaan likuiditas jangka pendek oleh bank syariah.

4.2.1. Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS

Aktivitas PUAS kembali meningkat signifikan setelah menurun cukup tajam pada tahun 2011.

Secara keseluruhan, volume transaksi PUAS pada tahun 2012 naik sebesar 188,12% (yoy) dari Rp13,9

triliun menjadi Rp40,2 triliun, hampir 3 kali lipat dari tahun 2011. Demikian juga dengan rata-rata

harian (RRH) volume PUAS yang naik sebesar 168,33% dari Rp64,2 miliar menjadi Rp172,5 miliar.

Sedangkan dari segi frekuensi transaksi, peningkatan yang terjadi lebih kecil yaitu sebesar 53,73%.

(Tabel 4.2).

Page 83: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

69

Tabel. 4. 2. Volume dan Frekuensi Transaksi PUAS (Rp miliar)

Indikator 2010 2011 2012

Keseluruhan

(Rp miliar)

Volume 33.622,10 13.950,40 40.193,30

Rata-rata harian 152,83 64,29 172,50

Overnight

(Rp miliar)

Volume 12.330,70 5.011,40 15.417,20

Rata-rata harian 85,27 35,63 93,44

Frek. Tanam Total 1.083 858 1.319

Rata-rata 5 4 6

Sumber: Bank Indonesia, data diolah

Peningkatan aktivitas PUAS pada tahun 2012, baik volume maupun frekuensi transaksi,

mengindikasikan berkurangnya kelonggaran likuiditas perbankan syariah yang dialami tahun 2011.

Peningkatan tersebut sudah mulai terlihat pada triwulan I, namun aktivitas PUAS baru meningkat

signifikan pada triwulan II yang berlanjut hingga triwulan III, dan kemudian sedikit menurun di

triwulan IV (Grafik 4.4).

Grafik. 4. 4. Rata-rata Harian Volume dan Grafik. 4. 5. Pembiayaan dan DPK

Frekuensi Transaksi PUAS

0

50

100

150

200

250

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

Jan

Mar

Mei

Jul

Sep

Nop

Jan

Mar

Mei

Jul

Sep

Nop

Jan

Mar

Mei

Jul

Sep

Nop

2010 2011 2012

Rp miliar RRH Volume (LHS) Total Frekuensi (RHS)

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

-

20

40

60

80

100

120

140

160

Jan

-12

Feb

-12

Mar-

12

Ap

r-1

2

Mei-

12

Jun

-12

Jul-

12

Ag

ust

-…

Sep

-12

Okt-

12

No

p-1

2

Des-

12

Rp triliun Pembiayaan DPK FDR (rhs)

Sumber: BI, data diolah kembali Sumber: BI, data diolah kembali

Peningkatan transaksi PUAS yang signifikan terjadi pada triwulan II dipengaruhi oleh

pemindahan dana haji dari perbankan ke Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang dilakukan oleh

Kementerian Keuangan pada bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Di samping itu, siklus penyaluran

pembiayaan yang biasanya meningkat di pertengahan tahun juga mempengaruhi berkurangnya

kelonggaran likuiditas bank syariah terutama di jangka pendek. Hal ini terlihat dari FDR yang

meningkat cukup tinggi pada triwulan II (Grafik 4.5). Kedua hal inilah yang dianggap menjadi faktor

utama yang mendorong peningkatan aktivitas PUAS.

Argumen mengenai berkurangnya kelonggaran likuiditas jangka pendek yang dialami oleh

bank syariah tidak hanya tercermin dari peningkatan aktivitas transaksi PUAS. Argumen tersebut juga

didukung oleh perkembangan kondisi likuiditas perbankan syariah yang digambarkan oleh Grafik 4.6.

Penempatan dana bank syariah pada BI terlihat menurun semenjak awal tahun, terutama pada FASBIS

yang menurun drastis. Penurunan signifikan pada volume FASBIS yang berjangka waktu overnight

Page 84: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

70

mengonfirmasi berkurangnya kelonggaran likuiditas jangka pendek bank syariah dibandingkan dengan

tahun sebelumnya.

Grafik. 4.6. Likuiditas Perbankan Syariah

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12

Rp miliar

Vol FASBIS

SBIS

ER

Vol PUAS Total

4.2.2. Tingkat Imbalan di PUAS

Grafik 4.7. Pergerakan Tingkat Imbalan PUAS

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Jan-10 Jun-10 Des-10 Jun-11 Des-11 Jul-12 Des-12

%

RRT PUAS Keseluruhan

BI Rate

Repo

FASBIS

SBIS

RRT PUAB Keseluruhan

Sumber: BI, data diolah kembali

Bila dibandingkan dengan RRT suku bunga PUAB, tingkat imbalan PUAS terlihat lebih

berfluktuasi meskipun dengan trend yang sama (Grafik 4.7). Meskipun selama semester pertama tahun

2012 RRT PUAS terlihat tidak berfluktuasi terlalu besar, namun RRT PUAS keseluruhan kembali

berfluktuasi pada awal semester kedua. Pada awal tahun 2012 pula RRT PUAS masih berada di sekitar

koridor bawah BI Rate atau tingkat imbalan FASBIS. Peningkatan RRT PUAS mulai terjadi di sekitar

triwulan II. Harga yang meningkat menunjukkan bahwa likuiditas jangka pendek semakin dibutuhkan

oleh bank syariah. Hal ini mengonfirmasi terjadinya penurunan kelonggaran likuiditas jangka pendek

yang dialami oleh bank syariah.

4.2.3. Pelaku Transaksi di PUAS

Adanya pembentukan 1 UUS baru membuat jumlah pelaku transaksi bank syariah bertambah

pada tahun 2012 menjadi 35 (11 BUS dan 24 UUS). Jika dilihat dari sisi pelaku transaksi PUAS, terjadi

sedikit peningkatan jumlah pelaku PUAS dari 34 bank pada tahun 2011 menjadi 35 bank (terdiri dari

Page 85: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

71

18 bank syariah dan 17 bank konvensional) pada tahun 2012. Hal ini lebih disebabkan oleh

bertambahnya jumlah bank konvensional yang menanamkan dananya di PUAS sebagaimana terlihat

dari Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4. 3. Perkembangan Pelaku Transaksi PUAS

Indikator 2010 2011 2012

Syariah Konv Syariah Konv Syariah Konv

Jumlah Bank Syariah 34 34 35

Jumlah Pelaku Transaksi

- Penanam dana

- Pengelola dana

20

17

13

12

12

-

19

18

12

15

15

-

18

17

12

17

17

-

Rata-rata Volume 152,83 64,29 172,50

Rata-rata Frekuensi 5 4 6

Sumber: Bank Indonesia, data diolah

Jika dilihat dari komposisi pelaku secara keseluruhan (Tabel 4.4), bank konvensional kembali

memiliki share yang cukup besar pada transaksi PUAS. Setelah mengalami penurunan pada tahun

2011, share perbankan konvensional pada PUAS meningkat di tahun 2012 menjadi 48,49%. Demikian

pula dengan sisi frekuensi, share perbankan konvensional meningkat menjadi 28,35%. Meningkatnya

kontribusi bank konvensional dalam transaksi PUAS sebagai penanam dana, menunjukkan kondisi

perbankan syariah yang kurang likuid, terutama untuk jangka pendek, sehingga peminjaman dana

kepada bank konvensional meningkat.

Tabel 4. 4. Komposisi Pelaku Transaksi PUAS

Tahun

Share Volume Share Frekuensi

Bank

Syariah

Bank

Konvensional

Bank

Syariah

Bank

Konvensional

2010 35,40% 64,60% 62,50% 37,50%

2011 83,27% 16,73% 85,08% 14,92%

2012 51,51% 48,49% 71,65% 28,35%

Sumber: Bank Indonesia, data diolah

Apabila membandingkan PUAS dengan instrumen penempatan dana bank syariah pada BI,

perkembangan menunjukkan bahwa meskipun penempatan pada BI relatif stabil, namun komposisi

PUAS meningkat. Terjadi peningkatan pada indikator perbandingan PUAS terhadap instrumen

moneter, baik secara keseluruhan maupun per jenis instrumen. Hal ini menunjukkan kelebihan dana

yang ada banyak digunakan untuk sesama pelaku pasar sehingga memiliki efek lebih dekat dengan

sektor riil, dibandingkan dengan hanya ditempatkan pada BI sebagai dana idle.

Page 86: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

72

Tabel 4.5. Rasio PUAS

(triliun Rp)

Syariah Konvens'l Syariah Konvens'l Syariah Konvens'l

Total Asset 97,5 3.008,85 145,5 3.652,83 195,0 4.262,59

a. Rasio Aset (Syariah : Konvens'l)

Rata-rata harian PUAS & PUAB 0,154 8,97 0,065 10,61 0,173 9,34

b. Rasio PUAS & PUAB thd Aset 0,16% 0,30% 0,04% 0,29% 0,09% 0,22%

Instrumen Moneter - Total 12,17 473,75 21,09 484,50 19,10 410,04

c. Rasio PUAS/PUAB to Inst Moneter 1,27% 1,89% 0,31% 2,19% 0,90% 2,28%

SBIS & SBI 3,00 200,11 3,48 119,78 3,46 78,87

d. Rasio PUAS/PUAB thd SBIS/SBI 5,14% 4,48% 1,87% 8,85% 4,99% 11,85%

Rrh FASBI/S 3,91 27,52 6,49 46,69 9,42 103,07

e. Rasio PUAS/PUAB thd FASBIS/FASBI 3,95% 32,58% 1,00% 22,72% 1,83% 9,07%

Rata-rata harian Excess Reserve (ER) 0,231 1,94 0,345 2,64 0,408 2,80

f. Rasio PUAS/PUAB thd ER 66,67% 461,53% 18,86% 401,41% 42,28% 333,44%

Rata-rata bulanan FDR 94,37% 75,45% 94,33% 79,18% 97,16% 81,98%

2012201220122012

4,58%3,24%

IndikatorIndikatorIndikatorIndikator2010201020102010 2011201120112011

3,98%

4.3. PERKEMBANGAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

Sejak kelahiran UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pemerintah

mulai menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan belanja

negara. Sebagai instrumen yang diterbitkan oleh Pemerintah cq Kementerian Keuangan (Kemenkeu),

SBSN merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang mendominasi pasar keuangan syariah di

Indonesia hingga saat ini.

Tabel 4.6. Surat Berharga Syariah Negara

Seri Tgl.

Penerbitan

Tgl. Jatuh

Tempo

Imbalan/

Kupon

(%)

Outstanding

(Rp miliar)

Tradable

IFR0001 26/08/2008 15/08/2015 11,80 2.714,70

IFR0002 26/08/2008 15/08/2018 11,95 1.985,00

IFR0003 29/10/2009 15/09/2015 9,25 2.632,00

IFR0004 12/11/2009 15/10/2013 9,00 550,00

IFR0005 21/01/2010 15/01/2017 9,00 1.171,00

IFR0006 01/04/2010 15/03/2030 10,25 2.175,00

IFR0007 21/01/2010 15/01/2025 10,25 1.547,00

IFR0008 15/04/2010 15/03/2020 8,80 252,00

IFR0010 03/03/2011 15/02/2036 10,00 4.110,00

PBS001 16/02/2012 15/02/2018 4,45 5.920,00

PBS002 02/02/2012 15/01/2022 5,45 1.208,00

PBS003 02/02/2012 15/01/2027 6,00 2.847,00

Page 87: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

73

Seri Tgl.

Penerbitan

Tgl. Jatuh

Tempo

Imbalan/

Kupon

(%)

Outstanding

(Rp miliar)

PBS004 16/02/2012 15/02/2037 6,10 6.739,00

SR-002 10/02/2010 10/02/2013 8,70 8.033,86

SR-003 23/02/2011 23/02/2014 8,15 7.341,41

SR-004 21/03/2012 21/09/2015 6,25 13.613,81

SPN-S

03042013 04/10/2012 03/04/2013 - 90,00

SPN-S

17042013 18/10/2012 17/04/2013 - 105,00

Total SBSN Tradable 63.034,78

Non - Tradable

SDHI2013A 17/05/2010 17/05/2013 7,55 4.250,00

SDHI2014A 09/08/2010 09/08/2014 7,36 2.855,00

SDHI2014B 25/08/2010 25/08/2014 7,30 336,00

SDHI2014C 07/10/2010 07/10/2014 7,13 2.000,00

SDHI2014D 11/02/2011 11/02/2014 7,85 6.000,00

SDHI2021A 11/04/2011 11/04/2021 8,00 2.000,00

SDHI2021B 17/10/2011 17/10/2021 7,16 3.000,00

SDHI2017A 21/03/2012 21/03/2017 5,16 2.000,00

SDHI2019A 21/03/2012 21/03/2019 5,46 3.000,00

SDHI2022A 21/03/2012 21/03/2022 5,91 3.342,00

SDHI2016A 27/04/2012 27/04/2016 5,03 1.000,00

SDHI2020A 27/042012 27/04/2020 5,79 1.500,00

SDHI2018A 30/05/2012 30/05/2018 6,06 2.500,00

SDHI2015A 28/06/2012 28/06/2015 5,21 1.000,00

SDHI2020B 28/06/2012 28/06/2020 6,20 1.000,00

Total SBSN Non - Tradable 35.783,00

Total SBSN Domestik 98.817,78

SBSN Valas

SNI14 (USD) 23/04/2009 23/04/2014 8,80 USD 650

juta

SNI18 (USD) 21/11/2011 21/11/2018 4,00 USD 1000

juta

SNI22 (USD) 21/11/2012 21/11/2022 3,30 USD 1000

juta

Total SBSN Valas (equivalen) 25.625,50

Grand Total 124.443,28

Sumber: Kemenkeu, data diolah

Volume outstanding SBSN kembali meningkat di tahun 2012 setelah sebelumnya mengalami

peningkatan yang cukup drastis di tahun 2011. Pada akhir tahun 2012, volume outstanding SBSN

domestik adalah sebesar Rp98,82 triliun (Tabel 4.6), meningkat 27,13% dari posisi akhir tahun 2011.

Dari segi issuance, pada tahun 2012 Pemerintah menerbitkan SBSN sebesar Rp57,12 triliun. SBSN yang

diterbitkan pada tahun 2012 terdiri dari re-opening seri IFR 0010 sebesar Rp 400 miliar, penerbitan

jenis SBSN baru yaitu Project Based Sukuk (PBS) sebesar Rp16,7 triliun, seri SR baru sebesar Rp 13,6

Page 88: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

74

OCBC NISP UUS; 2,99%

BCA Syariah; 1,76%

BNI Syariah; 13,01%

BJB Syariah; 0,31%

Syariah BRI; 1,89%

Syariah Bukopin; 0,19%

Syariah Mandiri; 23,03%Victoria

Syariah; 2,53%

CIMB Niaga UUS; 4,70%

DKI UUS; 0,02%

Muamalat; 39,71%

Sinarmas UUS; 0,56%

Mega Syariah; 9,31%

triliun, penerbitan SPN-S sebesar Rp 1,38 triliun, penerbitan SDHI baru sebesar Rp 15,3 triliun, dan

penerbitan Sukuk Global (SBSN valas) sebesar Rp 9,7 triliun. Jika dilihat dari jumlah hasil lelang IFR,

PBS dan SPN-S sepanjang 2012, absorpsi oleh perbankan syariah di pasar perdana hanya 4,97%, atau

sebesar Rp0,92 triliun, yaitu dimenangkan oleh Muamalat, BNI Syariah, Victoria Syariah, dan UUS

Sinarmas. Selebihnya, lelang SBSN dimenangkan oleh bank konvensional dan lembaga keuangan non-

bank lainnya.

Dilihat dari segi kepemilikan berdasarkan outstanding SBSN (Grafik 4.8), SBSN domestik

tradable terbanyak dimiliki oleh Bank Konvensional sebesar 20,7%, diikuti oleh Asuransi sebesar

12,43%, dan Perorangan sebesar 9,16%. Sedangkan kepemilikan non-residen turun dari 6,28% (2011)

menjadi 5,28% (2012).

Grafik 4.8. Kepemilikan SBSN Berdasarkan Outstanding

Setelah mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, persentase kepemilikan SBSN oleh

perbankan syariah meningkat dari 3,03% di tahun 2011 menjadi 4,89% di tahun 2012. Secara volume,

kepemilikan perbankan syariah terhadap SBSN pun meningkat dari Rp1,9 triliun menjadi Rp4,8 triliun.

Kepemilikan perbankan syariah terhadap SBSN tersebut tidak tersebar secara merata. Sekitar 75% dari

total SBSN yang dimiliki oleh bank syariah tersebut hanya dimiliki oleh 3 bank syariah (BUS),

sedangkan sisanya dimiliki oleh 10 bank syariah lainnya (BUS dan UUS). Ke depannya diharapkan SBSN

dapat menjadi alternatif utama untuk penempatan secondary reserve bagi bank syariah.

Grafik 4.9. Kepemilikan SBSN oleh Bank Syariah

Bank Konvensional;

20,7%

Bank Syariah; 4,89%

Asuransi; 12,43%

Dana Pensiun;

5%Korporasi;

1%

Lemb. Keuangan;

3%Perorangan;

9,16%

Reksadana; 3%

Non Residen; 5,28%

Kemenag; 36%

Page 89: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

75

Semakin berkembangnya volume SBSN menandakan bahwa SBSN masih menjadi instrumen

investasi yang menarik di pasar, terutama pasar keuangan syariah. Hal ini juga ditandai oleh semakin

meningkatnya transaksi SBSN di pasar sekunder. Selama 2012, total volume transaksi SBSN adalah

sebesar Rp98,4 triliun (RRH Rp400,1 miliar), meningkat sekitar 126,28% dari volume transaksi tahun

sebelumnya yang sebesar Rp43,5 triliun. Sama halnya dengan frekuensi transaksi SBSN pada tahun

2012 sebanyak 17.050 kali (RRH 69 kali) yang meningkat sekitar 44,47% dari tahun sebelumnya yang

sebanyak 11.802 kali.

Perkembangan pasar SBSN juga terlihat dari turnover ratio transaksi. Turnover ratio

merupakan tolak ukur likuiditas suatu obligasi yang menunjukkan tingkat perdagangan di pasar

sekunder relatif terhadap jumlah obligasi yang beredar. Sehingga semakin tinggi nilai turnover ratio

SBSN menandakan pasar sekunder SBSN yang semakin aktif. Turnover ratio pasar SBSN dihitung

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Turnover ratio transaksi SBSN meningkat dari 1,22 pada tahun 2011 menjadi 1,78 pada tahun

2012. Selain itu, gap antara turnover ratio SBSN dengan SUN di tahun 2012 pun mengecil. Pada tahun

2011, turnover ratio transaksi SBSN sebesar 1,22 dan untuk transaksi SUN sebesar 2,59. Sedangkan

pada tahun 2012, turnover ratio transaksi SBSN sebesar 1,78 dan untuk transaksi SUN sebesar 2,41.

Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pasar sekunder SBSN berkembang mendekati pasar SUN.

Apabila dilihat lebih jauh per seri SBSN, SR merupakan SBSN yang paling sering ditransaksikan.

Dari keempat seri SR yang sudah diterbitkan, SR004 menjadi seri SBSN yang paling menarik di pasar,

tercermin baik dari frekuensi maupun turnover ratio transaksi SR004 yang tertinggi dibandingkan seri

SBSN lainnya (ritel dan non-ritel). Sepanjang 2012, SR004 ditransaksikan sebanyak 10.595 kali dengan

turnover ratio sebesar 3,87. Sedangkan untuk SBSN seri fixed rate yang aktif ditransaksikan di pasar

sekunder adalah PBS001 dengan turnover ratio sebesar 1,47, disusul PBS004 dengan turnover ratio

sebesar 1,34. Untuk sukuk negara dengan tenor di bawah 1 tahun, yang aktif ditransaksikan adalah

SPNS14092012 (yang telah jatuh tempo di tahun 2012) dengan turnover ratio sebesar 1,41 (Tabel 4.7).

Tabel 4.7.10 SBSN yang Aktif Ditransaksikan

Seri SBSNSeri SBSNSeri SBSNSeri SBSN Turnover RatioTurnover RatioTurnover RatioTurnover Ratio

SR004 3,87

PBS001 1,47

SPNS14092012 1,41

PBS004 1,34

PBS002 1,21

SR002 1,16

IFR0006 0,82

SR003 0,80

IFR0010 0,61

SPNS24022012 0,50

Pada bulan November 2012, Pemerintah kembali masuk ke pasar keuangan syariah

internasional dengan menerbitkan Sukuk Global (SNI22) sebesar US$1 miliar berjangka waktu 10

Page 90: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

76

tahun dengan imbal hasil tetap. Sukuk tersebut menggunakan struktur ijarah sale and leased back

dengan underlying asset berupa Barang Milik Negara (BMN). SNI22 mendapatkan rating Baa3 dari

Moody’s, BB+ dari S&P dan BBB- dari Fitch. Penerbitan dilakukan setelah melalui serangkaian

pertemuan dengan para investor di Timur Tengah dan Asia sebelumnya.

Penerbitan Sukuk Global dilakukan oleh Pemerintah sejalan dengan rencana pembiayaan

Pemerintah di tahun 2012 dan sekaligus untuk memperkokoh posisi Indonesia di pasar keuangan

syariah global. Penerbitan ini mendapat respon yang sangat baik oleh para investor global dan lokal

dengan penawaran yang kompetitif hingga mencapai US$5,3 miliar dari sekitar 250 investor. Tingkat

imbal hasil (yield) ditetapkan sebesar 3,30%, 20 bps lebih rendah dari harga perkiraan awal yang

berada di kisaran 3,50%. Yield ini juga lebih rendah dibandingkan dengan yield Sukuk Global yang

diterbitkan tahun 2011 yang sebesar 4,00%. Turunnya yield menunjukkan Sukuk Global yang

ditawarkan oleh Pemerintah RI semakin diminati oleh investor sehingga return yang diminta pun

menurun.

4.4. PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH

4.4.1. Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah

Di tahun 2012, strategi kebijakan yang dilakukan dalam rangka pengembangan pasar modal

syariah tetap mengacu pada salah satu tujuan yang tertuang pada Master Plan Pasar Modal dan

Industri Keuangan Non Bank Tahun 2010–2014, yaitu menjadikan Pasar Modal dan Industri Keuangan

Non Bank sebagai Sarana Investasi yang Kondusif dan Atraktif serta Pengelolaan Risiko yang Handal.

Untuk mendukung tujuan tersebut, kebijakan yang dilakukan difokuskan pada 4 (empat) program

berikut:

1. Pengembangan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan pasar modal berdasarkan

prinsip syariah.

2. Pengembangan produk pasar modal berdasarkan prinsip syariah.

3. Pengupayaan kesetaraan produk keuangan syariah dengan produk konvensional, dan

4. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia di pasar modal berdasarkan prinsip syariah.

1. Pengembangan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan pasar modal berdasarkan

prinsip syariah.

Selama tahun 2012, Bapepam-LK melakukan penyempurnaan atas 2 (dua) peraturan

terkait pasar modal syariah. Pertama, revisi Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan

Penerbitan Daftar Efek Syariah, melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-

208/BL/2012 tanggal 24 April 2012. Penyempurnaan peraturan dilatarbelakangi oleh adanya

dinamika industri dan kesesuaian dengan praktik internasional. Tujuan utama penyempurnaan

tersebut adalah untuk mendukung kebutuhan industri pasar modal syariah dalam menyediakan

portofolio efek syariah yang layak investasi. Salah satu pokok penyempurnaan yang dilakukan

adalah penyesuaian rasio keuangan khususnya terkait rasio utang berbasis bunga. Sebelum

peraturan disempurnakan, rasio utang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak

lebih dari 82%, kemudian diubah menjadi rasio utang berbasis bunga dibandingkan dengan total

asset tidak lebih dari 45%. Batasan rasio tersebut tetap mengacu kepada fatwa DSN-MUI

No.20/DSN-MUI/IV/2001 dan fatwa DSN-MUI No.40/DSN-MUI/X/2003.

Page 91: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

77

Kedua, revisi Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-Akad yang Digunakan dalam

Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal, melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor:

KEP-430/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012. Penyempurnaan peraturan ini dilatarbelakangi

dinamika industri yang membutuhkan variasi akad yang dapat digunakan dalam penerbitan efek

syariah, khususnya penerbitan sukuk. Tujuan utama penyempurnaan peraturan ini adalah untuk

mendukung dan memfasilitasi industri pasar modal syariah dalam mengembangkan produk

dengan pilihan basis akad yang lebih bervariasi. Salah satu pokok penyempurnaan yang dilakukan

adalah terkait penambahan akad baru yaitu akad Musyarakah dan akad Istishna.

Di samping itu, pada tahun 2012 Bapepam-LK juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor:

SE-13/BL/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum

Obligasi dan Sukuk yang Dilakukan Secara Bersamaan. Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa

Emiten yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan

Penawaran Umum Sukuk dalam waktu bersamaan, memiliki pilihan untuk menyampaikan

informasi penawaran umum tersebut dalam satu prospektus atau dalam dua prospektus secara

terpisah. Hal ini dimaksudkan agar biaya penerbitan sukuk dan obligasi yang dilakukan dalam

waktu bersamaan dapat lebih efisien bagi Emiten.

2. Pengembangan produk pasar modal berdasarkan prinsip syariah,

Sebagai salah satu implementasi upaya strategi pengembangan produk berbasis syariah di

Pasar Modal, Bapepam-LK pada tahun 2012 telah menerbitkan 2 kali Daftar Efek Syariah (DES)

periodik yaitu melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor Kep-282/BL/2012 tanggal 24

Mei 2012 dan melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor Kep-635/BL/2012 tanggal 22

November 2012. Penerbitan DES periodik tersebut telah menggunakan kriteria rasio keuangan

yang telah disempurnakan berdasarkan revisi Peraturan Bapepam-LK Nomor II.K.1 tentang

Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Efek yang termasuk dalam DES periode II tahun 2012 terdiri dari 319 saham yang termasuk

dalam kategori efek syariah. Dari 319 saham syariah tersebut, 317 saham berdasarkan hasil

penelaahan DES periodik per tanggal 22 November 2012 dan 2 saham dari hasil penelaahan DES

insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan

penawaran umum perdana (IPO).

Di samping itu, pada tahun 2012, Bapepam-LK juga melakukan diskusi dan pembahasan

terkait rencana penerbitan Exchange Trade Fund (ETF) syariah yang diajukan oleh salah satu

manajer investasi. Rencana penerbitan ETF syariah tersebut dipandang akan dapat menjadi

tonggak baru pengembangan produk investasi syariah yang menarik bagi investor, mengingat

keberadaan produk ini akan menjadi produk ETF syariah yang pertama kali di Indonesia. Produk

investasi ini diharapkan dapat menambah keberagaman produk syariah di Pasar Modal. Selain itu

rencana penerbitan ETF syariah ini akan menjadi perhatian penting bagi regulator mengingat

produk ini akan menjadi benchmark dalam penerbitan ETF syariah lainnya.

Selain pengembangan produk berbasis syariah, Bapepam-LK juga telah menyusun kajian

mengenai pasar sekunder sukuk. Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mencari faktor – faktor

yang mempengaruhi masih rendahnya likuiditas perdagangan sukuk korporasi di pasar sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor utama yang mempengaruhi likuiditas perdagangan sukuk

Page 92: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

78

yaitu masih rendahnya penerbitan sukuk, kurang pahamnya investor dan calon issuer mengenai

efek sukuk, underlying asset sukuk, market maker serta karakteristik investor sukuk yang

cenderung hold to maturity. Selanjutnya, kajian tersebut juga merekomendasikan variasi sukuk

korporasi melalui penerbitan sukuk korporasi ritel. Penerbitan sukuk korporasi yang bersifat ritel

tersebut merupakan salah satu alternatif investasi seiring dengan meningkatnya jumlah

masyarakat kelas menengah di Indonesia. Adanya alternatif investasi ini diharapkan dapat

meningkatkan perkembangan pasar modal Indonesia secara keseluruhan.

3. Pengupayaan kesetaraan produk keuangan syariah dengan produk konvensional

Salah satu kegiatan yang telah dilakukan Bapepam-LK selama tahun 2012 guna mencapai

kesetaraan produk syariah dengan produk konvensional adalah dengan menyusun kajian terkait

Simplifikasi Penerbitan dan Prosedur Pengelolaan Efek Syariah. Fokus pembahasan kajian ini

terbagi menjadi 2 (dua) yaitu simplifikasi penerbitan sukuk korporasi dan simplifikasi prosedur

pengelolaan reksadana syariah.

Rekomendasi dari kajian tentang simplifikasi penerbitan sukuk, antara lain adalah

menyempurnakan Standard Operating Procedures (SOP) layanan proses penerbitan efek syariah

yang bertujuan untuk mempersingkat waktu. Salah satu usulan dalam rekomendasi terkait waktu

layanan proses penerbitan efek adalah dengan membedakan waktu layanan penerbitan efek

syariah antara Emiten baru dengan Emiten yang sudah pernah menerbitkan efek dan pernah

menyampaikan dokumen dalam pernyataan pendaftaran di Bapepam-LK. Selanjutnya, diusulkan

pula agar Emiten yang sudah terdaftar di Bapepam-LK tidak perlu menyampaikan semua

dokumen pendaftaran kepada Bepapam-LK, namun hanya dokumen yang mengalami perubahan

dibandingkan dokumen sebelumnya. Di samping itu, untuk mendukung pengembangan pasar

modal syariah, kajian ini juga mengusulkan untuk membentuk Sukuk Desk, yaitu jalur khusus

(greenline) bagi Emiten yang hanya menerbitkan Sukuk (tidak berbarengan dengan penerbitan

obligasi), sehingga waktu pemrosesan dapat menjadi lebih cepat.

Sedangkan rekomendasi yang diusulkan pada kajian tentang simplifikasi prosedur

pengelolaan reksadana syariah adalah menerbitkan Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT)

berbasis syariah sebagai alternatif investasi produk syariah di pasar modal dan mengusulkan

melakukan relaksasi persentase batasan portofolio investasi.

4. Peningkatan pengembangan sumber daya manusia di pasar modal berdasarkan prinsip syariah.

Peningkatan pengembangan sumber daya manusia di pasar modal berdasarkan prinsip

syariah merupakan program berkelanjutan yang dilakukan oleh Bapepam-LK dalam rangka

mendorong akselerasi pengembangan pasar modal syariah secara keseluruhan. Program tersebut

diselenggarakan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait baik internal Bapepam-LK maupun

pihak eksternal. Program sosialisasi dan edukasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2012

antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Konferensi Internasional Pasar Modal Syariah tahun 2012.

Konferensi Internasional ini terselenggara atas kerjasama Bapepam-LK dengan Islamic

Research and Training Institute, Islamic Development Bank (IRTI-IDB). Bersamaan dengan

kegiatan konferensi ini, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mengadakan expo tentang

investasi syariah di pasar modal. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh

Page 93: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

79

peranan pasar modal syariah dalam sistem keuangan dan menjadi salah satu sarana untuk

memperkenalkan potensi pasar modal syariah di Indonesia kepada dunia internasional.

Selain itu, melalui konferensi ini diharapkan terwujudnya hubungan yang erat antara

Bapepam-LK sebagai regulator dengan para regulator negara lain dan para pelaku pasar

dalam pengembangan pasar modal syariah.

2. Peluncuran website Pasar Modal Syariah dalam Bahasa Inggris.

Peluncuran website pada tanggal 19 Juni 2012 ini bertujuan untuk memberikan informasi

yang lebih luas mengenai pasar modal syariah di Indonesia, khususnya kepada stakeholders

internasional.

3. Focus Group Discussion (FGD).

Kegiatan yang dilakukan bekerja sama dengan Perusahaan Pembiayaan pada tanggal 27

November 2012 ini bertujuan untuk mendorong perusahaan pembiayaan untuk menerbitkan

sukuk korporasi sebagai sarana alternatif pendanaan melalui pasar modal.

4. Kegiatan sosialisasi dan edukasi.

Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi maupun PT Bursa Efek

Indonesia (BEI) dalam bentuk penyelenggaraan Sekolah Pasar Modal Syariah. Tujuan dari

kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pasar

modal syariah.

4.4.2. Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal

1. Sukuk Korporasi

Selama kurun waktu tahun 2012 terdapat penerbitan 6 sukuk yang telah memperoleh

Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK dengan total nilai emisi mencapai Rp 1,87 triliun. Selain itu,

terdapat pelunasan 4 sukuk yang telah jatuh tempo dan 1 sukuk yang dilunasi dipercepat dengan total

nilai Rp 868 milyar.

Sampai dengan Desember 2012, jumlah sukuk yang beredar (outstanding) mencapai 32 sukuk

dengan nominal mencapai Rp 6,83 triliun. Dilihat dari jumlah efek yang beredar, jumlah sukuk

mencapai 9,7% dari total efek bersifat utang yang beredar. Sementara itu, dari sisi nilai nominal,

proporsi sukuk yang beredar terhadap total efek bersifat utang yang beredar mencapai 3,8%. Secara

kumulatif, sampai dengan Desember 2012 jumlah sukuk yang diterbitkan telah mencapai 54 sukuk

dengan total nilai nominal mencapai Rp 9,79 triliun.

Grafik 4.10. Perkembangan Sukuk

Sumber: www.bapepam.go.id

Page 94: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

80

Grafik 4.11. Proporsi Sukuk terhadap Obligasi

2. Surat Berharga Syariah Negara

Tahun 2012 merupakan tahun yang kondusif dalam penerbitan sukuk korporasi maupun sukuk

negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pada tahun ini, pemerintah Republik Indonesia

kembali menerbitkan 16 SBSN yang terdiri atas 8 SBSN yang bersifat tradable dan 8 sukuk negara yang

non tradable. Penerbitan tersebut meningkatkan nilai outstanding SBSN menjadi Rp 124,44 triliun,

atau meningkat 60,1% dibanding tahun 2011 sebesar Rp 77,73 triliun.

Grafik 4.12. Perkembangan Oustanding SBSN

Sumber: www.dmo.or.id

Grafik 4.13. Proporsi Outstanding SBSN terhadap SUN

Page 95: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

81

Jika dilihat berdasarkan proporsinya, penerbitan SBSN yang cukup agresif di tahun 2012

tersebut meningkatkan proporsi outstanding jumlah dan nilai sukuk negara terhadap Surat Utang

Negara (SUN). Per Desember 2012, proporsi jumlah outstanding SBSN terhadap SUN mencapai 27%,

atau meningkat 8 % dibanding tahun 2011. Sedangkan proporsi nilai outstanding SBSN terhadap SUN

mencapai 9%, atau meningkat 2% dibandingkan tahun 2011.

3. Reksadana Syariah

Pada tahun 2012 industri reksadana syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Hal ini ditandai dengan adanya 18 penerbitan reksadana syariah yang telah memperoleh Pernyataan

Efektif dari Bapepam-LK. Sampai dengan Desember 2012, terdapat 65 reksadana syariah yang beredar

atau meningkat 30% dibanding tahun 2011 yang berjumlah 50 reksadana syariah. Peningkatan ini

sudah termasuk pembubaran 3 reksadana syariah.

Grafik 4.14. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Sumber: www.bapepam.go.id

Jika dilihat berdasarkan jenisnya, mayoritas dari reksa dana syariah yang beredar tersebut

merupakan reksadana terproteksi (38%), reksadana campuran (26%) serta reksadana saham (22%).

Sedangkan dari sisi nilai Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB reksadana syariah mencapai Rp.8,05

triliun atau meningkat 44,6% dibandingkan tahun 2011 yang hanya mencapai Rp.5,56 triliun. NAB

reksadana syariah ini didominasi oleh reksadana saham (35%), reksadana campuran (33%), dan

reksadana terproteksi (19%).

Grafik 4.15. Komposisi Reksa Dana Syariah

RD Syariah

Campuran

33%RD Syariah

Indeks

4%

RD Syariah

Pendapata

n Tetap

9%

RD Syariah

Saham

35%

RD Syariah

Terproteksi

19%

Reksadana Syariah Berdasarkan

Nilai Aktiva Bersih

Page 96: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

82

Perkembangan reksadana syariah tersebut berdampak pula pada peningkatan proporsi

reksadana syariah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, proporsi jumlah reksadana

syariah terhadap total reksadana adalah menjadi sebesar 8,62%, meningkat dari tahun 2011 yang

hanya 7,74%. Sedangkan dari sisi nilai NAB, proporsi reksadana syariah terhadap total reksadana

meningkat menjadi 3,79% dibandingkan tahun 2011 yang hanya 3,31%.

Grafik 4.16. Kontribusi Reksa Dana Syariah

RD Syariah

3.79%

RD

Konvensional

96,21%

Kontribusi Reksadana Syariah Berdasarkan

Nilai Aktiva Bersih

4. Saham Syariah

Untuk saham yang dikategorikan dalam saham syariah, pada akhir tahun 2012 terdapat

peningkatan jumlah saham sebesar 26% menjadi 319 saham syariah jika dibandingkan pada akhir

tahun 2011 (253 saham syariah). Mayoritas saham syariah bergerak dalam bidang industri

Perdagangan, jasa dan investasi (25%), Properti, Real Estate & Konstruksi (16%), serta Industri Dasar

dan Kimia (15%).

Grafik 4.17. Perkembangan Saham Syariah

*) DES periode II tahun 2012 terdiri dari 317 saham hasil penelaahan DES periodik dan 2 saham hasil

penelaahan DES insidentil bersamaan dengan penawaran umum perdana (IPO).

Sumber: www.bapepam.go.id

Page 97: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

83

Grafik 4.18. Bidang Industri Saham Syariah

Pada tanggal 28 Desember 2012, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ditutup pada 144,99

poin atau meningkat sebesar 15,6% dibandingkan posisi indeks ISSI pada akhir Desember 2011

(125,35 poin). Pertumbuhan indeks ISSI pada tahun 2012 ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang hanya meningkat 12,94%.

Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per 28 Desember 2012

sebesar Rp2.451,33 triliun atau 68,35% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp4.126,99

triliun. Kapitalisasi pasar saham ISSI pada 2012 tersebut mengalami peningkatan sebesar 24,5% jika

dibandingkan kapitalisasi saham ISSI pada akhir Desember 2011 sebesar Rp1.968,09 triliun.

Grafik 4.19. Perkembangan dan Kapitalisasi Pasar ISSI

Pada saat yang sama, Jakarta Islamic Index (JII), ditutup pada 594,78 poin atau meningkat

sebesar 10,75% dibandingkan pada akhir Desember 2011 sebesar 537,03 poin. Sedangkan kapitalisasi

pasar untuk saham-saham yang tergabung dalam JII sebesar Rp 1.745 triliun atau 42,28% dari total

kapitalisasi pasar seluruh saham. Kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada tahun 2012

Page 98: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

84

tersebut mengalami peningkatan sebesar 23,32% jika dibandingkan kapitalisasi saham JII pada akhir

Desember 2011 sebesar Rp.1.414,98 triliun.

Grafik 4.20. Perkembangan dan Kapitalisasi Pasar Jakarta Islamic Index

5. Layanan Syariah

Selain mengalami perkembangan dari sisi produk syariah di pasar modal, industri pasar modal

syariah juga mengalami perkembangan dari aspek layanan syariah. Sampai dengan akhir tahun 2012,

terdapat 6 Perusahaan Sekuritas yang memiliki sistem layanan online trading syariah, yang merupakan

8,9% dari total perusahaan sekuritas yang memiliki layanan online trading. Hal ini merupakan fasilitas

yang disediakan mengingat semakin banyaknya investor yang menginginkan bertransaksi di pasar

modal yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Di samping itu, terdapat 8 bank yang pernah

memberikan jasa kustodi atas penerbitan efek syariah, yang merupakan 41% dari total bank

kustodian. Selanjutnya, terdapat 21 perusahaan penjamin emisi efek yang pernah terlibat sebagai

penjamin atas penerbitan sukuk, dimana jumlah tersebut merupakan 14,5% dari total penjamin emisi

yang pernah terlibat sebagai penjamin atas penerbitan efek. Untuk manajer investasi, terdapat 21

manajer investasi yang telah memiliki produk reksadana syariah, yang merupakan 30,1% dari total

manajer investasi. Selain itu, terdapat 1 pihak yang telah mendapatkan persetujuan Bapepam-LK

untuk dapat menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) khusus untuk Efek di luar negeri, yaitu CIMB

Principal Asset Management.

Bagan 2. Layanan Syariah Industri Pasar Modal

Page 99: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

85

4.5. PERKEMBANGAN PERASURANSIAN SYARIAH

4.5.1. Kebijakan Pengembangan Asuransi Syariah

Pada Tahun 2012 perkembangan Industri Keuangan Non Bank Syariah adalah sebagaimana

dituangkan di dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Tahun 2010-2014.

Salah satu tujuan dari 5 tujuan yang telah ditetapkan Bapepam-LK untuk Tahun 2010-2014 adalah

menjadikan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank sebagai Sarana Investasi Yang Kondusif dan

Atraktif serta Pengelolaan Risiko Yang Handal. Tujuan ini selanjutnya dijabarkan di dalam 6 strategi,

yang salah satu strateginya adalah Strategi 3 Mengembangkan Pasar Modal dan Industri Keuangan

Non Bank Berbasis Syariah. Berdasarkan strategi inilah pada Tahun 2012, pengembangan kebijakan

untuk Usaha Asuransi Syariah, sebagai salah satu pengembangan kebijakan untuk Industri Keuangan

Non Bank Berbasis Syariah, masih akan terfokus kepada pelaksanaan program-program sebagaimana

telah dilakukan pada tahun 2011.

1. Mengembangkan Kerangka Regulasi yang Mendukung Pengembangan Usaha Asuransi

Berdasarkan Prinsip Syariah

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 Tentang

Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip

Syariah pada tanggal 25 Januari 2010 diharapkan memberikan kepastian hukum dalam

penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah bagi pihak-pihak yang

memiliki kepentingan terhadap usaha Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

Selanjutnya, telah dilakukan amandemen PMK dimaksud pada tahun 2012 untuk diselaraskan dengan

fatwa Dewan Syariah Nasional. Perubahan pengaturan diprioritaskan untuk diarahkan bagi

penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi syariah yang mengedepankan penerapan

prinsip-prinsip syariah secara konsisten, kinerja operasional yang sehat melalui penerapan disiplin

pasar, dan penerapan tata kelola perusahaan serta manajemen risiko yang pruden. Selama Tahun

2012 telah diterbitkan 2 (dua) Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.010/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang penerapan

prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. PMK

Nomor 227 dikeluarkan sebagai penyesuaian terhadap fatwa DSN no 81/DSN-MUI/III/2011

mengenai pengembalian dana tabarru bagi peserta asuransi yang berhenti sebelum masa

perjanjian berakhir. PMK 18 pasal 4 ayat 1 huruf d diubah menjadi bahwa dana tabarru’ dapat

dikembalikan kepada peserta meski telah melewati free look period;

ii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.010/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan

Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. PMK 228 adalah

perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 yang penyusunannya

dilatarbelakangi oleh diperlukannya penundaan penerapan ketentuan mengenai perhitungan

penyisihan kontribusi untuk polis jangka panjang;

Untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan usaha asuransi dan

usaha reasuransi dengan prinsip syariah, serta untuk menetapkan arah kebijakan yang akan ditempuh

Page 100: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

86

bagi penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah di masa yang akan

datang, maka di dalam Rancangan Undang Undang tentang Usaha Perasuransian, yang akan

menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, telah dirumuskan ketentuan yang antara lain:

• Definisi “Asuransi Syariah” diusulkan didefinisikan sebagai suatu mekanisme pembagian risiko

(risk-sharing) diantara para peserta sesuai prinsip syariah, yang dikelola oleh pihak lain selaku

operator, dan;

• Uji Kemampuan dan Kepatutan terhadap anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) diusulkan

mencakup pengetahuan mengenai tugas dan fungsi DPS dan pemahaman tentang usaha asuransi,

bukan pengetahuan dan keahlian di bidang syariah (fiqih).

2. Mengembangkan Produk Asuransi Berdasarkan Prinsip Syariah

Berkembangnya produk asuransi syariah diyakini akan memperkuat dan melengkapi

ketersediaan produk-produk syariah di sektor industri keuangan secara keseluruhan. Jika

dibandingkan dengan produk asuransi konvensional, pada saat ini produk asuransi syariah tidak

sebanyak produk asuransi konvensional. Sementara itu, potensi dan kebutuhan masyarakat akan

produk yang berbasis syariah diperkirakan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah

satu kendala dalam pengembangan pasar asuransi syariah adalah keterbatasan jenis-jenis produk

asuransi syariah. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan produk-produk asuransi yang sesuai

dengan prinsip syariah dengan cara mendorong perusahaan asuransi untuk merancang produk-produk

baru yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu hal

yang dilakukan Bapepam-LK untuk mendorong pengembangan produk-produk investasi jangka

panjang sesuai syariah adalah dengan melalui penetapan peraturan yang mengijinkan perusahaan

asuransi yang memiliki usaha syariah untuk berinvestasi pada instrumen investasi jangka panjang

sebagai sarana pengelolaan dana yang bersumber dari produk asuransi syariah. Hal ini tertuang di

dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 tanggal 12 Januari 2011

tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang

Menyelenggarakan Usaha dengan Prinsip Syariah dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 228/PMK.010/2012 tanggal 26 desember 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha

Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

3. Mengupayakan Kesetaraan Produk Asuransi Syariah dengan Produk Konvensional

Usaha asuransi syariah merupakan suatu usaha yang relatif masih baru, sehingga diperlukan

upaya untuk dapat mempercepat perkembangan dan pertumbuhan usaha asuransi syariah ini.

Pengaturan yang memberikan perlakuan yang setara dengan usaha asuransi konvensional diharapkan

dapat menjadikan usaha asuransi syariah ini dapat berkembang dan tumbuh berdampingan dengan

usaha asuransi konvensional. Arah kebijakan ini diharapkan akan mendorong kompetisi yang

seimbang dan sehat antara produk asuransi syariah dengan produk asuransi konvensional. Diawali

sejak tahun 2011, Bapepam-LK telah melakukan pembahasan-pembahasan dan perumusan awal

tentang pengaturan mengenai Produk dan Distribusinya, sebagai upaya penyempurnaan peraturan

yang dapat menunjang kesetaraan perkembangan produk-produk asuransi syariah dengan produk-

produk asuransi konvensional. Selain itu, pada tahun 2012 telah dilakukan sosialisasi dan edukasi

kepada pelaku pasar maupun masyarakat tentang konsep dan produk dari usaha asuransi dengan

Page 101: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

87

prinsip syariah ini. Hal ini akan dilakukan secara terus menerus berkesinambungan baik melalui

program-program sosialisasi dan edukasi yang diprakarsai oleh Bapepam-LK sendiri maupun dalam

bentuk dukungan keterlibatan di dalam acara-acara kampanye asuransi yang diselenggarakan oleh

asosiasi-asosiasi di industri asuransi.

4. Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Usaha Asuransi Syariah

Percepatan perkembangan usaha asuransi syariah akan sangat bergantung kepada

ketersediaan SDM yang cukup baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Untuk itu diperlukan

upaya yang sungguh-sungguh di dalam pengembangan SDM yang komprehensif serta didukung oleh

infrastruktur yang memadai, sehingga SDM yang jumlahnya cukup dan dengan kualitas yang memadai

diyakini akan meningkatkan inovasi-inovasi pengembangan produk asuransi syariah dan meningkatkan

tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah.

Pengembangan SDM yang komprehensif diharapkan akan menciptakan keseimbangan

pemahaman dan pengetahuan bagi para pelaku di industri asuransi khususnya di usaha asuransi

syariah yang terdiri dari para profesional, ulama, ahli syariah dan regulator. Selain itu, pengembangan

regulasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang asuransi syariah

akan terus dilakukan. Pada tahun 2012 telah disahkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Konsekuensi dari penerbitan peraturan tersebut bagi industri asuransi syariah adalah diwajibkannya

Dewan Pengawas Syariah untuk mengikuti ujian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Tujuan dari

pengaturan ini adalah untuk meingkatkan Sumber Daya Manusia di bidang Asuransi Syariah dengan

melakukan diskusi dan pembahasan dengan pihak asosiasi-asosiasi di industri asuransi.

Sejak tahun 2011 telah dilakukan pembahasan mengenai pentingnya standardisasi dalam

ujian profesi (a.l. tenaga ahli asuransi syariah dan agen asuransi syariah). Pendidikan dan ujian profesi

yang lebih baik diarahkan kepada pengembangan standar kualifikasi dan sertifikasi baik bagi para

profesional, dan hal ini telah dilaksanakan mulai tahun 2012. Selanjutnya, telah dilakukan pula

kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan latihan di bidang asuransi syariah dengan beberapa

lembaga pendidikan baik dalam rangka pelaksanaan program edukasi masyarakat tentang asuransi

maupun dalam rangka memenuhi permintaan atas adanya kebutuhan untuk memberikan

pemahaman tentang usaha dan regulasi di bidang asuransi syariah.

4.5.2. Perkembangan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah

Jumlah Pelaku Usaha

Jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip

syariah pada akhir tahun 2012 mencapai 45 perusahaan, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Page 102: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

88

Tabel 4.8. Perkembangan Usaha Asuransi dan Reasuransi Syariah

No. Keterangan / Description 2008 2009 2010 2011 2012

1. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah 2 2 3 3 3

Life Insurance Company

2. Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah 1 1 2 2 2

Non Life Insurance Company

3. Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa 13 17 17 17 17

Sharia Unit of Life Insurance Company

4. Unit Syariah Perusahaan Asuransi Kerugian 19 19 20 18 20

Sharia Unit of Non Life Insurance Company

5. Unit Syariah Perusahaan Reasuransi 3 3 3 3 3

Sharia Unit of Reinsurance Company

TOTAL 38 42 45 43 45

Pada Tahun 2012 jumlah perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha dengan prinsip

syariah mengalami kenaikan dibandingkan dengan jumlah penyelenggara usaha di Tahun 2011. 2 Unit

Syariah, dan 1 Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah telah mencatatkan diri. Selain itu, 1 Perusahaan

Asuransi Jiwa Syariah telah dicabut ijin usahanya. Penyebab pencabutan perusahaan syariah dimaksud

adalah perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan dan tidak dapat

memperbaikinya sampai batas waktu yang ditentukan.

Kekayaan dan Investasi

Kekayaan

Total kekayaan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah per 31 Desember 2012

mencapai Rp13.069 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 42,80% dibandingkan

dengan posisi pada akhir tahun 2011. Total kekayaan tersebut mencapai 3,99% dari total kekayaan

perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi pada periode yang sama.

Tabel 4.9. Kekayaan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah

Dalam Miliar Rupiah / in Billion Rupiah

2008 2009 2010 2011 2012*

Seluruh Asuransi Jiwa 102,405 141,646 188,422 228,798 259,420

Asuransi Jiwa Syariah 1,967 3,900 5,632 7,246 9,835

Share Asuransi Jiwa Syariah 1.92% 2.75% 2.99% 3.17% 3.79%

Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi 34,790 40,164 48,240 57,880 67,844

Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah 702 903 1,342 1,906 3,234

Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah 2.02% 2.25% 2.78% 3.29% 4.77%

Seluruh Asuransi & Reasuransi 137,195 181,810 236,663 286,678 327,263

Asuransi & Reasuransi Syariah 2,669 4,803 6,974 9,152 13,069

Share Asuransi & Reasuransi Syariah 1.95% 2.64% 2.95% 3.19% 3.99%

Keterangan

*) Aset Tahun 2012 hanya konvensional posisi Desember 2012 (unaudited)

*) 2 (dua) perusahaan konvensional belum menyampaikan laporan keuangan Triwulan IV 2012

Page 103: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

89

Investasi

Jumlah investasi usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah per 31 Desember 2012

mencapai Rp11.215 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 44,36% dibandingkan

dengan posisi pada akhir tahun 2011. Total investasi tersebut mencapai 4,01% dari total investasi

perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi pada periode yang sama.

Tabel 4.10. Investasi Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Rp.mio)

2008 2009 2010 2011 2012*

Seluruh Asuransi Jiwa 90,688 128,299 167,714 203,061 230,822

Asuransi Jiwa Syariah 1,513 3,215 4,903 6,430 8,972

Share Asuransi Jiwa Syariah 1.67% 2.51% 2.92% 3.17% 3.89%

Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi 65,373 28,695 35,237 42,421 48,871

Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah 449 640 895 1,339 2,243

Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah 0.69% 2.23% 2.54% 3.16% 4.59%

Seluruh Asuransi & Reasuransi 156,061 156,994 202,951 245,482 279,693

Asuransi & Reasuransi Syariah 1,962 3,855 5,799 7,769 11,215

Share Asuransi & Reasuransi Syariah 1.26% 2.46% 2.86% 3.16% 4.01%

Keterangan

*) Aset Tahun 2012 hanya konvensional posisi Desember 2012 (unaudited)

*) 2 (dua) perusahaan konvensional belum menyampaikan laporan keuangan Triwulan IV 2012

Portofolio Investasi

Sebagian besar investasi usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah ditempatkan

dalam bentuk deposito syariah, yaitu mencapai 42,1% dari total investasi. Lima jenis investasi terbesar

dari usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah per 31 Desember 2012 adalah sebagai

berikut:

Tabel 4.11. Portofolio Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Syariah (Rp. Mio)

Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase

1 Deposito / Deposits 2,850 31.8% 1,872 83.5% 4,723 42.1%

2 Saham / Stocks 2,685 29.9% 7 0.3% 2,692 24.0%

3 Reksa dana syariah / Mutual Fund 1,937 21.6% 163 7.3% 2,101 18.7%

4 Sukuk Korporasi / Corporate Sukuk 625 7.0% 125 5.6% 751 6.7%

5 SBSN / Government Sukuk 803 8.9% 54 2.4% 857 7.6%

6 Investasi lainnya 72 0.8% 20 0.9% 92 0.8%

Jumlah Lima Jenis Investasi Terbesar 8,900 99% 2,223 99% 11,123 99%

Jumlah Seluruh Investasi 8,972 100% 2,243 100% 11,215 100%

NO. Jenis Investasi Asuransi Jiwa Syariah

As. Kerugian &

Reasuransi Syariah

Total Asuransi dan

Reasuransi Syariah

Kontribusi dan Manfaat

Kontribusi Bruto

Jumlah kontribusi bruto usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah sampai dengan

akhir triwulan IV tahun 2012 adalah sebesar Rp6.452 miliar. Jumlah kontribusi bruto tersebut

Page 104: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

90

mengalami kenaikan sebesar 26,99% dibandingan dengan kontribusi bruto yang diperoleh selama

tahun 2011. Total kontribusi yang diperoleh dari usaha asuransi dan usaha reasuransi syariah selama

tahun 2012 tersebut mencapai 4,41% dari total premi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

pada periode yang sama.

Tabel 4.12. Kontribusi Bruto Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Rp. Mio)

2008 2009 2010 2011 2012*

Seluruh Asuransi Jiwa 50.435 61.726 75.596 96.435 103.513

Asuransi Jiwa Syariah 2.028 2.509 3.022 4.084 4.816

Share Asuransi Jiwa Syariah 4,02% 4,06% 4,00% 4,23% 4,65%

Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi 26.934 28.985 32.047 38.834 42.936

Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah 497 520 668 997 1.637

Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah 1,84% 1,79% 2,09% 2,57% 3,81%

Seluruh Asuransi & Reasuransi 77.369 90.711 107.644 135.268 146.448

Asuransi & Reasuransi Syariah 2.525 3.029 3.690 5.081 6.452

Share Asuransi & Reasuransi Syariah 3,26% 3,34% 3,43% 3,76% 4,41%

Keterangan

*) Aset Tahun 2012 hanya konvensional posisi Desember 2012 (unaudited)

*) 2 (dua) perusahaan konvensional belum menyampaikan laporan keuangan Triwulan IV 2012

Penetrasi kontribusi usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah sampai

dengan akhir triwulan IV tahun 2012 mencapai 0,08% dari total GDP nasional. Sedangkan densitas

kontribusi bruto sampai dengan akhir tahun 2012 mencapai Rp26.123 per penduduk.

Tabel 4.13. Penetrasi dan Densitas Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah

2008 2009 2010 2011 2012*

GDP (miliar Rupiah) 4.954.000 5.581.900 6.422.900 7.427.100 8.241.900

Kontribusi Bruto (mil iar Rupiah) 2.525 3.029 3.690 5.081 6.452

Jumlah Penduduk (juta) 229 231 238 241 247

2008 2009 2010 2011 2012

Penetrasi 0,05% 0,05% 0,06% 0,07% 0,08%

Densitas (Rupiah) 11,026 13,113 15,504 20,631 26,123

Penetrasi = Premi Bruto/GDP

* Kontribusi bruto menggunakan data unaudited

Densitas = Premi Bruto/Jumlah penduduk

Manfaat Bruto

Jumlah manfaat bruto usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah sampai dengan

akhir triwulan IV tahun 2012 adalah Rp1.762 miliar. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar

23,78% dibandingkan manfaat bruto pada tahun 2011. Total manfaat bruto yang diperoleh dari usaha

asuransi dan usaha reasuransi syariah tersebut mencapai 1,96% dari total klaim perusahaan asuransi

dan perusahaan reasuransi pada periode yang sama.

Page 105: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

91

Tabel 4.14. Manfaat Bruto Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Rp.mio)

2008 2009 2010 2011 2012*

Seluruh Asuransi Jiwa 31,531 38,788 52,011 59,831 70,219

Asuransi Jiwa Syariah 676 694 1,040 1,043 1,266

Share Asuransi Jiwa Syariah 2.14% 1.79% 2.00% 1.74% 1.80%

Seluruh Asuransi Kerugian & Reasuransi 9,915 12,431 13,914 14,940 19,715

Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah 180 236 325 381 496

Share Asuransi Kerugian & Reasuransi Syariah 1.82% 1.90% 2.33% 2.55% 2.52%

Seluruh Asuransi & Reasuransi 41,446 51,220 65,925 74,771 89,934

Asuransi & Reasuransi Syariah 856 930 1,365 1,424 1,762

Share Asuransi & Reasuransi Syariah 2.07% 1.82% 2.07% 1.90% 1.96%

Keterangan

*)

Aset Tahun 2012 hanya konvensional posisi Desember 2012 (unaudited)

*) 2 (dua) perusahaan konvensional belum menyampaikan laporan keuangan Triwulan IV 2012

4.6. PERKEMBANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Seiring dengan perkembangan bisnis pembiayaan, beberapa perusahaan pembiayaan mulai

menjalankan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan pembiayaan berdasarkan

prinsip syariah telah diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan Nomor PER-03/BL/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Kegiatan Perusahaan

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah dan Nomor PER-04/BL/2007 tanggal 10 Desember 2007

tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip

Syariah. Kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh perusahaan

pembiayaan antara lain Murabahah, Ishtisna’, Salam, Wakalah Bil Ujrah, Ijarah, dan Ijarah

Muntahiyah Bittamlik.

Sampai dengan akhir 2012, jumlah perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibawah pengawasan Bapepam-LK adalah sebanyak 35

perusahaan, meningkat dari tahun lalu yang berjumlah 14 perusahaan.

Tabel 4.15. Perusahaan Pembiayaan yang Menjalankan Kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah

2008 s.d. 2012

Keterangan 2008 2009 2010 2011 2012

Perusahaan Pembiayaan yang murni syariah 2 2 2 2 2

Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai Unit

Usaha Syariah

2 5 9 12 33

Jumlah 4 7 11 14 35

Sepanjang tahun 2012, industri perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

mengalami perkembangan yang cukup baik, dilihat dari perkembangan total aset dan piutang

pembiayaan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sampai pada akhir Desember 2012

nilai total aset perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah Rp22.664,34 miliar, naik

Page 106: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

92

427,68% dari tahun sebelumnya (tahun 2011) yang mencapai nilai Rp4.295,09 miliar. Salah satu

penyebab kenaikan total aset ini adalah bertambahnya jumlah perusahaan pembiayaan yang

menjalankan kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yaitu dari 14 perusahaan pada tahun

2011 menjadi 35 perusahaan pada tahun 2012. Penyaluran piutang pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah pun sampai dengan akhir 2012 menunjukkan kinerja yang meningkat dibanding tahun

sebelumnya, yaitu mencapai Rp19.760,85 miliar atau sekitar 87,19% dari total aset.

Grafik 4.21. Perkembangan Total Aset dan Piutang Pembiayaan Syariah Tahun 2008 s.d. 2012

Jika dibandingkan dengan total aset perusahaan pembiayaan konvensional, total aset

perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang berjumlah Rp22,66 triliun tersebut masih

memiliki porsi yang cukup kecil yaitu sebesar 6,63% dari total aset perusahaan pembiayaan

konvensional yang berjumlah Rp319,11 triliun. Begitu pula dengan total piutang perusahaan

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang berjumlah Rp19,76 triliun, juga masih memiliki porsi

yang cukup kecil yaitu sebesar 6,54% dari total piutang pembiayaan konvensional yang berjumlah

Rp282,32 triliun.

Grafik 4.22. Perbandingan Porsi Aset Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

dengan Perusahaan Pembiayaan Konvensional Tahun 2012

Page 107: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

93

Grafik 4.23. Perbandingan Porsi Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

dengan Perusahaan Pembiayaan Konvensional Tahun 2012

Tabel 4.16. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Syariah Tahun 2008 s.d. 2012

Keterangan 2008 2009 2010 2011 2012

Total Aktiva 556,05 639,11 2.364,65 4.295,09 22.664,34

Kegiatan Pembiayaan Syariah (netto): 490,23 540,77 2.148,76 3.944,48 19.760,85

- Piutang Murabahah 396,39 427,90 2.014,92 3.726,04 18.519,55

- Piutang Istishna' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Piutang Salam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Piutang Hiwalah 6,85 7,29 7,29 3,10 0,00

- Aktiva Ijarah 0,00 0,00 11,61 8,86 53,57

- Aktiva Ijarah Muntahiyah Bittamlik 86,99 105,59 114,94 206,48 1.187,73

- Aktiva Ijarah Musyarakah Muntanaqisah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Penyertaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Persediaan 0,00 0,00 0,19 0,07 4,00

Simpanan pada Bank 19,65 23,79 55,56 112,02 599,57

Efek Syariah yang Dimiliki 3,75 3,75 3,75 3,75 8,00

Sumber Pendanaan: 283,90 341,88 1.815,50 3.495,87 12.148,33

- Pendanaan Mudharabah 0,00 39,33 399,33 689,69 5.764,96

- Pendanaan Mudharabah Muqayyadah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pendanaan Musyarakah 46,71 55,30 322,15 763,71 809,10

- Fasilitas Pendanaan Murabahah 228,62 245,33 1.089,29 2.021,10 4.214,31

- Ijarah Sukuk 0,00 0,00 0,00 0,00 70,68

- Pendanaan Lain Berbasis Syariah 8,57 1,92 4,72 21,36 1.289,27

Saldo Laba 5,55 25,31 110,57 173,75 366,95

Laba Rugi Periode Berjalan 18,95 14,85 57,88 151,52 489,88

Piutang Pihak Ketiga atas Penyaluran

Pembiayaan Bersama: 0,00 0,00 106,40 1.820,41 6.876,39

- Chanelling 0,00 0,00 32,28 665,34 2.470,00

- Joint Financing 0,00 0,00 74,12 1.155,06 4.387,91

- Lainnya 0,00 0,00 0,00 0,00 18,48

Jumlah Perusahaan (satuan) 4 7 11 16 31*)

*) Jumlah perusahaan yang wajib menyampaikan laporan sampai dengan tahun 2012 sebanyak 31 perusahaan

(dalam miliar Rupiah)

Dalam tahun 2012, terdapat 3 jenis penyaluran piutang pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yaitu Murabahah, Ijarah, dan Ijarah Muntahiyah

Bittamlik. Piutang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh industri perusahaan

pembiayaan masih didominasi oleh kegiatan Murabahah, yaitu sebesar Rp18.519,55 miliar atau

sekitar 93,72% dari total pembiayaan. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya ketertarikan

konsumen pada jenis pembiayaan Murabahah untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang

bersifat konsumtif, seperti kendaraan bermotor, yang juga didukung dengan persyaratan pemberian

Page 108: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

94

kredit yang cukup mudah dan pemrosesan pemberian kredit yang cepat. Sedangkan nilai kegiatan

Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan Ijarah sampai akhir 2012 masing-masing adalah sebesar Rp1.187,37

miliar dan Rp53,57 miliar dengan persentase terhadap total piutang pembiayaan masing-masing

sebesar 6,01% dan 0,27%.

Grafik 4.24. Komposisi Jenis Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah Tahun 2012

Dari sisi pendanaan dapat diketahui bahwa semua sumber-sumber pendanaan syariah dalam

tahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan sumber pendanaan yang sama

dalam tahun 2011. Sumber pendanaan yang mengalami peningkatan cukup tajam adalah pendanaan

Mudharabah. Selanjutnya berturut-turut adalah fasilitas pendanaan Murabahah, pendanaan lain

berbasis syariah, pendanaan Musyarakah, dan Ijarah Sukuk.

Perbandingan masing-masing sumber pendanaan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012

disajikan sebagai berikut.

Grafik 4.25 Sumber Pendanaan Kegiatan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah (2008-2012)

Page 109: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

95

Penyempurnaan Peraturan Industri Perusahaan Pembiayaan

Untuk mendukung peningkatan kesehatan industri perusahaan pembiayaan sehubungan

dengan mayoritas industri perusahaan pembiayaan konsumen khususnya untuk pembiayaan

kendaraan bermotor, pada tanggal 21 Desember 2012 kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.010/2012 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 Tentang uang Muka Pembiayaan Konsumen

Untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan. Kebijakan ini bertujuan agar perusahaan

pembiayaan dapat memelihara kualitas aset pembiayaan yang disalurkan sekaligus juga bertujuan

untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan kepada konsumen

khususnya untuk pembiayaan kendaraan bermotor.

Dalam rangka efisiensi dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, telah dilakukan

penyesuaian ketentuan kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Penyesuaian

ketentuan dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-06/BL/2012

tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan

Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

Page 110: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

96

BAB V . PROSPEK DAN ARAH KEBIJAKAN

Kinerja perbankan syariah secara keseluruhan selama tahun 2012 tetap menunjukkan kinerja

yang relatif tetap terjaga baik, tercermin dari perkembangan aset, pencapaian profitabilitas,

peningkatan efisiensi dan fungsi intermediasi yang relatif tetap berjalan secara optimal. Walaupun

sepanjang tahun 2012 dampak krisis keuangan global cenderung melambatkan laju pertumbuhan

ekonomi di berbagai negara, namun memiliki pengaruh yang relatif minimal terhadap industri

perbankan syariah nasional. Hal ini antara lain terlihat dari pertumbuhan aset perbankan syariah

selama tahun 2012 yang relatif masih tinggi, walaupun sejak bulan Maret 2012 mengalami

perlambatan yang relatif signifikan, yang dipengaruhi menurunnya sumber pendanaan khususnya

DPK. Pada akhir tahun 2012, total aset perbankan syariah mencapai Rp199,7 triliun, meningkat

sebesar Rp50,7 triliun (34,0%) dari Rp149 triliun pada tahun sebelumnya. Aset perbankan syariah

tersebut merepresentasikan ±4,6% dari keseluruhan aset industri perbankan nasional, meningkat

dibandingkan posisi tahun lalu yang baru mencapai ±4%. Selain itu, jangkauan pelayanan perbankan

syariah juga telah semakin meluas dari sebelumnya berjumlah 2.101 kantor menjadi 2.663 jaringan

kantor termasuk di dalamnya kantor di luar negeri. Sementara dari sisi komposisi industri, sebesar

±98% aset perbankan syariah masih didominasi oleh BUS dan UUS sementara sisanya oleh BPRS.

Beberapa indikator keuangan lain juga menunjukkan posisi yang relatif terjaga dengan baik,

seperti fungsi intermediasi perbankan syariah yang dicerminkan melalui posisi penyaluran

pembiayaan BUS dan UUS sebesar Rp147,5 triliun, meningkat Rp44,8 triliun atau 43,7% (yoy) dengan

kualitas pembiayaan yang terjaga, tercermin dari NPF (gross) BUS dan UUS sebesar 2,2%. Peningkatan

pembiayaan tersebut mencerminkan demand yang masih cukup tinggi sesuai siklus pembiayaan yang

secara historis meningkat pada akhir tahun berjalan. Sementara penghimpunan DPK BUS dan UUS

pada periode yang sama mencapai Rp147,5 triliun atau meningkat sebesar Rp32,1 triliun (27,8%, yoy).

Begitu pula dengan rentabilitas dan efisiensi perbankan syariah mengalami perbaikan dimana ROA

BUS dan UUS telah meningkat signifikan dari 1,8% pada tahun sebelumnya menjadi 2,1%, serta lebih

efisiennya perbankan syariah yang tercermin dari rasio BOPO BUS dan UUS dari tahun sebelumnya

85,6% menjadi 82,5%. Rasio-rasio keuangan tersebut mencerminkan ketahanan dan prospek industri

perbankan syariah mampu berkompetisi dan dapat berkembang lebih besar dalam peta perbankan

Indonesia.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan potensi pertumbuhan serta mengantisipasi

berbagai tantangan yang akan dihadapi ke depan, sejumlah kebijakan akan ditetapkan dengan tujuan

agar visi pengembangan perbankan syariah yang sehat, kuat dan dapat berkontribusi dengan lebih

optimal dalam mendukung tujuan pembangunan perekonomian nasional dapat dicapai secara lebih

baik. Arah kebijakan umum perbankan syariah dijabarkan pada bagian terakhir dari Bab ini.

5.1. PROSPEK KONDISI PEREKONOMIAN 2013

IMF dalam World Economic Outlook Update (January, 2013) memperkirakan pertumbuhan

ekonomi dunia pada tahun 2012 adalah sebesar 3.2% sementara menurut World Bank dalam Global

Economic Prospect (January 2013) pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2012 diprakirakan

sebesar 3.0 %. Namun pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi dunia diprakirakan akan membaik

Page 111: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

97

menjadi sekitar 3.4 – 3.5% (IMF, World Bank), dimana Bank Indonesia memprakirakan volume

perdagangan dunia tumbuh sebesar 4,1% serta harga komoditas nonmigas diprakirakan juga akan

mengalami peningkatan walaupun masih relatif terbatas.

Prospek ekonomi negara maju di Eropa dan Amerika diprakirakan sedikit lebih baik

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun masih relatif rendah dan diliputi oleh

ketidakpastian yang tinggi. Konsolidasi fiskal, masih tingginya tingkat pengangguran, dan masih

rendahnya keyakinan konsumen serta pelaku usaha, diperkirakan masih akan menjadi faktor penahan

pertumbuhan ekonomi negara maju pada tahun 2013. Aktivitas perekonomian AS pasca krisis

keuangan tahun 2008 menunjukkan tren kinerja yang membaik. Namun, laju pertumbuhan ekonomi

AS masih rapuh mengingat masih ada beberapa isu penting baik dari sisi eksternal, maupun dari sisi

domestik, seperti isu pemotongan belanja pemerintah (automatic spending cut) dan pagu utang (debt

ceiling). Di kawasan Eropa, beberapa langkah sudah diambil untuk mengatasi dampak krisis keuangan,

akan tetapi masih ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan, antara lain kapasitas negara-

negara terkait untuk melakukan penyesuaian fiskal dan struktur perekonomian. Selain itu, kesiapan

institusi di masing-masing negara untuk mengimplementasikan kebijakan yang berlaku di kawasan

Eropa serta kesiapan ECB dan European Financial Stability Facility / European Stability Mechanism

(EFSF/ESM) dalam merespons risiko pemburukan ekonomi, juga masih menjadi pertanyaan.

Ekonomi Asia menunjukkan ketahanannya di tengah dampak krisis global. Tercermin dari

pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan kawasan lain di dunia (lihat tabel 5.1), inflasi

relatif rendah, sistem keuangan yang sehat, dan keseimbangan fiskal yang sehat. China diprakirakan

masih menjadi lokomotif pertumbuhan. Hal itu terkait dengan rencana pembangunan proyek

infrastruktur untuk keperluan publik dan reformasi jaring pengaman sosial yang dapat meningkatkan

konsumsi. Selain itu, ekonomi India juga diperkirakan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan adanya

perbaikan persepsi terhadap perekonomian India terkait dengan berbagai program reformasi yang

akan ditempuh. Wilayah Asia diprakirakan akan tetap memainkan peran utama untuk mendukung

ekonomi global. Hal ini didukung antara lain oleh : (i) keberhasilan dalam mengatasi dampak krisis

1997/98 melalui restrukturisasi kredit dan rekapitalisasi bank-bank di Asia membuat sektor keuangan

Asia jauh lebih sehat dan terbukti tahan dalam menghadapi krisis 2008-2009, (ii) dasar fundamental

yang kuat dalam kebijakan makroekonomi dan keuangan yang sehat, dimana kebijakan

makroekonomi terwujud dalam kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai stabilitas harga

guna mendukung pertumbuhan ekonomi, maupun optimalisasi peran lembaga intermediasi keuangan

yang menunjang perekonomian dan (iii) strategi perekonomian terbuka untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tabel 5.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (%)

IMF –

World Economic

Outlook

(Januari 2013)

World Bank –

Global Economic

Prospect

(January 2013)

ADB

(Asian Development

Outlook, December

2012)

2011 2012 2013e 2011 2012 2013e 2011 2012 2013e

World 3.9 3.2 3.5 3.8 3.0 3.4 - - -

USA 1.8 2.3 2.0 1.8 2.2 1.9 1.8 2.2 2.1

Euro Area 1.4 -0.4 -0.2 1.5 -0.4 -0.1 1.4 -0.4 0.2

Page 112: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

98

Japan -0.6 2.0 1.2 -0.7 1.9 0.8 -0.7 1.7 1.6

Developing Asia

China 9.3 7.8 8.3 9.3 7.9 8.4 9.3 7.7 8.1

India 7.9 4.5 5.9 6.9 5.1 6.1 6.5 5.4 6.5

ASEAN-5 4.5 5.7 5.5 - - - 4.5 5.9 5.8

Indonesia - - - 6.5 6.1 6.3 6.5 6.3 6.6

Thailand - - - 0.1 4.7 5.0 0.1 5.2 5.0

Malaysia - - - - - - 5.1 4.6 4.8

Philipines - - - - - - 3.7 5.5 5.0

Vietnam - - - - - - 5.9 5.1 5.7

Latin American 4.5 3.0 3.6 4.3 3.0 3.5 - - -

Brazil 2.7 1.0 3.5 2.7 0.9 3.4 - - -

Mexico 3.9 3.8 3.5 3.9 4.0 3.3 - - -

Middle East and

North Africa

3.5 5.2 3.4 -2.4 3.8 3.4 - - -

Sumber : IMF, World Bank, ADB, diolah; Asian Development Outlook, October 2012

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia mempunyai pertumbuhan ekonomi terstabil di

Asia bahkan salah satu yang terstabil dunia dalam 20 (dua puluh) triwulan terakhir. Perekonomian

Indonesia pada tahun 2012 tumbuh sebesar 6,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata sepuluh

tahun terakhir yaitu sebesar 5,5%. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa perekonomian Indonesia

sanggup mempetahankan momentum pertumbuhan ditengah kinerja perekonomian global yang

melambat, dimana investasi tumbuh tinggi sebesar 9,8%, melebihi rata-rata pertumbuhan pada

sepuluh tahun terakhir yaitu sebesar 7,5%. Hal ini antara lain didukung oleh iklim usaha yang kondusif

maupun optimisme dari para pelaku usaha.

Selain itu, Indonesia sebagai pelopor dalam penerapan bauran kebijakan moneter dan

makroprudensial yang efektif, sehingga mampu memitigasi risiko kredit dan mencegah pelarian

modal, tanpa harus menaikkan suku bunga. Sejak Oktober 2011, Bank Indonesia merupakan bank

sentral pertama di kawasan Asia yang menurunkan suku bunga kebijakan. Dalam tiga tahun terakhir

laju inflasi menunjukkan tren menurun, nilai tukar menunjukkan fluktuasi dalam batas wajar dan

selaras dengan nilai fundamentalnya. Dengan dinamika risiko makro yang menurun dan stabilitas

sistem keuangan yang kuat, saving-investment menjadi berkontributif terhadap penguatan fondasi

struktural perekonomian. Rasio investasi terhadap PDB melampaui levelnya sebelum krisis 1997/1998.

Daya tahan perbankan yang kuat menjadi peredam guncangan (shock absorber) bagi perekonomian.

Daya redam ini ditopang oleh kekuatan modal yang memadai dalam menyerap risiko dan efektifnya

pengaturan dan pengawasan perbankan. Ketahanan dan sistem pengawasan perbankan yang efektif

telah mendorong perbankan menjalankan fungsi intermediasi penyaluran pembiayaan secara

maksimal dan disertai dengan tingkat kredit bermasalah yang masih terkendali.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara konsisten relatif cukup tinggi didukung oleh

kelas menengah dengan tingkat konsumsi yang tinggi, dan ditunjang oleh peningkatan daya beli riil

masyarakat yang bersumber dari peningkatan pendapatan serta tingkat inflasi yang stabil. Secara

agregat, peningkatan penghasilan tercermin dalam pendapatan perkapita yang mencapai US$ 3.563

pada tahun 2012 atau hampir 4 (empat) kali lipat dari tahun 2002 (US$ 912), dimana dengan tingkat

pendapatan perkapita tersebut, berdasarkan standar World Bank maka Indonesia semakin dekat ke

batas bawah negara berpenghasilan menengah atas (upper middle income). Daya beli masyarakat

juga diprakirakan akan membaik terkait adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan Pendapatan

Page 113: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

99

Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp18 juta per tahun menjadi Rp24 juta per tahun. Peningkatan

pendapatan terutama dinikmati oleh kelompok kelas menengah (middle income) yang terus

meningkat dalam jumlah dan porsi, dimana dalam 1 tahun (2009 – 2010) persentase kelas menengah

Indonesia tumbuh dari semula 93 juta orang atau 42,7% menjadi sekitar 134 juta orang atau 56,6%

penduduk. Selain itu juga, Indonesia diuntungkan oleh struktur demografi yang didominasi penduduk

usia produktif yang mencapai 68% dari seluruh penduduk.

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 mencapai

kisaran 6,2% - 6,6% sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian dunia dan harga komoditas

internasional. Permintaan domestik diprakirakan tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan

ekonomi ke depan, baik dari sisi konsumsi maupun investasi. Salah satu faktor yang mendorong

pertumbuhan ekonomi domestik lebih tinggi yaitu aktivitas persiapan dan penyelenggaraan Pemilu

tahun 2014. Dari sisi eksternal, pertumbuhan perekonomian dunia yang lebih tinggi dan peningkatan

harga komoditas akan meningkatkan permintaan produk ekspor, sehingga kontribusi ekspor dalam

pertumbuhan ekonomi diprakirakan akan lebih tinggi. Dengan kondisi permintaan dari sisi domestik

dan eksternal yang membaik, investasi diprakirakan tumbuh cukup tinggi.

Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor utama, yakni sektor industri pengolahan, sektor

perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dan sektor pengangkutan dan komunikasi diprakirakan tetap

mendominasi perkembangan perekonomian nasional. Secara umum, perkembangan sektoral akan

membaik seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik dan global. Sementara dari sisi

permintaan, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sejalan dengan upaya Pemerintah untuk

meningkatkan kualitas penyerapan anggaran sehingga kontribusi konsumsi riil pemerintah pada tahun

2013 diprakirakan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kebijakan belanja barang yang

akan ditempuh oleh Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat, menjaga alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan, serta pemeliharaan rutin

infrastruktur. Pemerintah juga akan melanjutkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan

belanja di masing-masing kementerian dan lembaga agar lebih terarah dan tepat waktu. Dengan

kondisi tersebut, pertumbuhan konsumsi riil pemerintah pada tahun 2013 diprakirakan mencapai

10,0% - 10,5%. Investasi pada tahun 2013 diprakirakan tumbuh 10,2% - 10,7%. Prakiraan lebih

tingginya pertumbuhan investasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya didasarkan pada tren

pertumbuhan konsumsi rumah tangga domestik yang menguat serta prospek kinerja ekspor yang

membaik. Selain itu, prakiraan meningkatnya investasi pada tahun 2013 juga didukung oleh

meningkatnya alokasi belanja modal pemerintah, serta membaiknya optimisme investor dan

iklimusaha domestik. Dengan pertumbuhan investasi yang meningkat tersebut, tren peningkatan rasio

investasi terhadap PDB diprakirakan terus berlanjut melebihi rasio tahun sebelumnya.

Pada tahun 2013, inflasi di Indonesia diprakirakan dapat diarahkan pada kisaran sasarannya

sebesar 4,5%±1%. Prakiraan inflasi yang tetap terkendali tersebut juga didukung oleh kondisi ekonomi

makro yang kondusif dan prakiraan perbaikan produksi dan distribusi bahan makanan. Meneruskan

keberhasilan pencapaian sasaran inflasi pada tahun sebelumnya, pada tahun 2013 Bank Indonesia dan

Pemerintah akan terus mempererat koordinasi baik di tingkat pusat dan daerah serta melanjutkan

penguatan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial dengan tujuan utama untuk menjaga

inflasi dalam kisaran 4,5%±1% dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia mengarahkan kebijakannya untuk mencapai sasaran inflasi dengan mengelola

permintaan domestik agar sejalan dengan upaya untuk menjaga keseimbangan eksternal.

Page 114: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

100

Sementara berkenaan dengan prospek neraca pembayaran Indonesia, tekanan atas defisit

transaksi berjalan relatif terhadap PDB diperkirakan menurun seiring ekspektasi pemulihan kondisi

perekonomian global dan membaiknya harga komoditas internasional. Kinerja perdagangan nonmigas

diperkirakan akan lebih baik, didukung oleh meningkatnya volume perdagangan dunia dan harga

komoditas ekspor. Ekspor nonmigas diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan

impor nonmigas, seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi China dan India yang lebih baik serta

prospek meningkatnya investasi di sektor publik di Jepang terkait dengan adanya stimulus. Disisi

transaksi modal dan finansial, arus masuk modal investasi langsung asing (PMA) diperkirakan masih

meningkat seiring dengan investasi domestik yang tetap kuat.

Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui lima pilar kebijakan sebagai

berikut: (i) kebijakan moneter diarahkan agar suku bunga tetap mampu merespons pergerakan inflasi

sesuai dengan sasaran, (ii) kebijakan nilai tukar diarahkan untuk stabilisasi nilai tukar agar pergerakan

nilai tukar rupiah tersebut sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan

melakukan intervensi apabila nilai tukar bergerak secara berlebihan, jauh dari kondisi

fundamentalnya, (iii) kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan

dan mendukung terjaganya keseimbangan internal maupun eksternal, (iv) penguatan strategi

komunikasi kebijakan untuk mengelola ekspektasi inflasi, (v) penguatan koordinasi Bank Indonesia dan

Pemerintah, dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro, khususnya dalam memperkuat struktur

perekonomian, memperluas sumber pembiayaan ekonomi, penguatan respons sisi penawaran, serta

pemantapan Protokol Manajemen Krisis (PMK). Kebijakan tersebut akan dilengkapi oleh kebijakan-

kebijakan lain di bidang mikroprudensial perbankan, sistem pembayaran dan pengelolaan uang. Di

bidang perbankan, kebijakan difokuskan pada tiga koridor utama yaitu : (i) pemeliharaan stabilitas

sistem keuangan, (ii) penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, dan (iii) penguatan fungsi

intermediasi.

5.2. DAMPAK MAKRO EKONOMI TERHADAP PERBANKAN DAN PERBANKAN SYARIAH

Secara nasional, kondisi ekonomi makro yang positif diharapkan mampu mendorong kinerja

industri perbankan nasional lebih baik pada tahun 2013. Sementara itu, sepanjang tahun 2012

stabilitas sistem keuangan dan fungsi intermediasi perbankan tetap terjaga dengan baik. Kinerja

industri perbankan yang solid tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy

Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8% (17,3% per Desember 2012) dan terjaganya rasio kredit

bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5% (1,9% per Desember 2012). Pertumbuhan

kredit hingga akhir Desember 2012 mencapai 23,1% (yoy). Pertumbuhan kredit berdasarkan

penggunaannya yang tertinggi adalah kredit investasi yang mencapai 27,4% (yoy), kedua adalah pada

kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 23,2% (yoy) sementara kredit konsumsi tumbuh yang paling

rendah yaitu sebesar 19,9% (yoy). Diharapkan pertumbuhan kredit perbankan yang relatif cukup tinggi

ini dapat meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Perbankan ke depan masih mendominasi

sistem keuangan berdasarkan total aset lembaga keuangan di Indonesia. Dari sisi ketahanan

permodalan bank, sampai dengan akhir tahun 2012 perbankan terindikasi masih mampu menyerap

risiko memburuknya ekonomi Eropa dan AS. Hal ini terutama dikarenakan jumlah eksposur aset

perbankan yang berasal dari luar negeri tidak terlalu signifikan dibandingkan total aset perbankan dari

dalam negeri.

Page 115: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

101

Grafik 5. 1. FDR, CAR Dan NPF Perbankan Syariah (BUS+UUS) 6 Tahun Terakhir

Sepanjang tahun 2012 dampak makro ekonomi berupa krisis keuangan global yang cenderung

melambatkan laju pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia, diyakini memiliki pengaruh

minimal terhadap industri perbankan syariah nasional. Hal ini terlihat dari pertumbuhan volume usaha

dan kinerja perbankan syariah yang masih relatif baik. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah

tahun 2012 yang mencapai 34,0% (yoy) masih relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan volume

usaha perbankan nasional (16,7%, yoy) dalam periode yang sama. Selain itu, kinerja industri

perbankan syariah nasional, dalam hal ini BUS dan UUS, relatif cukup baik, tercermin dari : (i) fungsi

intermediasi berada pada tingkat yang optimal dengan rata-rata FDR sebesar 97,2%; (ii) tingkat

kecukupan modal (CAR) masih jauh di atas minimum 8% dengan rata-rata CAR sebesar ±15,2%; dan

(iii) tingkat pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) dibawah 5% dengan rata-rata

sebesar 2,7% (posisi per Desember 2012 mencapai 2,2%).

Grafik 5.2. Break Down Pembiayaan Perbankan Syariah

Sementara itu, alokasi pembiayaan perbankan syariah secara sektoral bergerak ke arah yang

relatif identik dengan alokasi kredit perbankan nasional, dimana pembiayaan di sektor konsumtif

(Lain-lain), jasa dunia usaha dan perdagangan mendominasi (lihat grafik 5.2). Dengan demikian,

Page 116: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

102

kondisi perekonomian global yang membaik dan geliat ekonomi domestik yang semakin positif

diharapkan memberikan lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri perbankan

nasional yang lebih baik pada tahun 2013. Sehingga secara umum dapat diperkirakan bahwa

perbaikan kondisi perekonomian pada tahun 2013 akan berdampak positif dan diperkirakan mampu

mendorong pertumbuhan industri yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tahun 2012.

5.3. PROYEKSI PERTUMBUHAN PERBANKAN SYARIAH 2013

Proyeksi pertumbuhan industri perbankan syariah pada tahun 2012 relatif terpenuhi dari sisi

total aset, pembiayaan dan market share. Selanjutnya sebagaimana tahun 2012, untuk tahun 2013

proyeksi perkembangan perbankan syariah masih terdiri dari 3 skenario yaitu: (i) skenario baseline,

(ii) skenario moderat dan (iii) skenario optimis. Skenario baseline terjadi apabila ekspansi perbankan

syariah mengalami tekanan baik dari faktor internal maupun eksternal. Tekanan dari internal

bersumber antara lain dari semakin terbatasnya funding yang berhasil dihimpun dari publik khususnya

kemampuan beberapa bank tertentu dan cukup dominan, yang semakin menurun dalam

meningkatkan DPK. Dengan demikian ekspansi pembiayaan yang dilakukan menjadi semakin terbatas

dan dibutuhkan target funding baru untuk memperbesar operasi bank syariah seperti nasabah

korporasi dan pemerintah yang lebih besar. Tekanan dari faktor eksternal bersumber dari

menurunnya kinerja perekonomian nasional. Sementara kinerja pembiayaan Mudarabah dan

Musyarakah sensitif terhadap stabilitas perekonomian domestik. Perekonomian Eropa yang masih

dalam kondisi krisis, sedikit banyak berdampak kepada perekonomian nasional walaupun sejauh ini

perekonomian Indonesia masih tumbuh positif dengan kecepatan yang melambat.

Skenario moderat terjadi ketika akselerasi perbankan syariah saat ini terus berlanjut dan tidak

banyak mengalami tekanan atau tetap didukung oleh faktor-faktor organik. Ekspansi pembiayaan

terus berlanjut dan peningkatan DPK terus meningkat untuk mengimbangi sisi aset. Tahun 2013

Kementerian Agama disinyalir akan kembali menempatkan dana haji di perbankan syariah sebesar

30% bahkan berpotensi lebih besar dari persentase tersebut. Selain itu, penerapan ketentuan multiple

license industri perbankan nasional dapat membawa konsekuensi peningkatan kewajiban modal

pemilik di bank-bank umum termasuk di bank syariah. Hal ini tentunya mendukung ekspansi

perbankan syariah ke depan. Adapun skenario optimis terjadi apabila faktor-faktor non organik terjadi

bersamaan dengan faktor-faktor organik (skenario moderat) seperti dibukanya bank-bank syariah

baru, spin off UUS menjadi BUS, konversi bank konvensional menjadi bank syariah termasuk

meningkatnya penempatan dana pemerintah di bank syariah seperti dana haji dan sukuk.

Dengan berbagai skenario tersebut, total aset perbankan syariah tahun 2013 diproyeksikan

akan mencapai Rp255 triliun, atau tumbuh 27,7% sesuai skenario baseline, atau Rp269 triliun, tumbuh

34,7% sesuai skenario moderat, atau Rp296 triliun, tumbuh 48,2% dalam skenario optimis (lihat Grafik

5.3.). Sementara market share sebesar 5% diperkirakan akan tercapai pada semester I- 2013 dan

mencapai 6,5% pada akhir tahun 2013 (lihat Grafik 5.4.).

Page 117: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

103

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

Jan-1

1

Feb-1

1

Mar-1

1

Apr-1

1

May-1

1

Jun-1

1

Jul-1

1

Aug-1

1

Sep-1

1

Oct-1

1

Nov-1

1

Dec-1

1

Jan-1

2

Feb-1

2

Mar-1

2

Apr-1

2

May-1

2

Jun-1

2

Jul-1

2

Aug-1

2

Sep-1

2

Oct-1

2

Nov-1

2

Dec-1

2

Jan-1

3

Feb-1

3

Mar-1

3

Apr-1

3

May-1

3

Jun-1

3

Jul-1

3

Aug-1

3

Sep-1

3

Oct-1

3

Nov-1

3

Dec-1

3

80,000,000

130,000,000

180,000,000

230,000,000

280,000,000

330,000,000

Asset CB (actual)Asset CB (moderate)Asset IB (actual)Asset IB (pesimist)Asset IB (moderate)Asset IB (optimist)

actual

estimation

4.32%

4.26

5%

3.2

3.7

4.2

4.7

5.2

5.7

6.2

6.7

Jan-11

Mar-1

1

May-11

Jul-1

1

Sep-11

Nov-11

Jan-12

Mar-1

2

May-12

Jul-1

2

Sep-12

Nov-12

Jan-13

Mar-1

3

May-13

Jul-1

3

Sep-13

Nov-13

market share (aktual)

market share (estimasi)

Grafik 5.3. Proyeksi dan Realisasi Total Asset

Grafik 5.4. Proyeksi Market Share

Sementara itu, total DPK pada akhir tahun 2013 diperkirakan menjadi sebesar Rp168 triliun

(11,6%, yoy) pada skenario baseline, Rp177 triliun (17,6%, yoy) pada skenario moderat, dan Rp186

triliun (23,6%, yoy) sesuai skenario optimis (lihat grafik 5.5). Sedangkan total pembiayaan tahun 2013

diperkirakan akan mencapai Rp200 triliun (32,4%, yoy) pada skenario baseline, Rp211 triliun (39,6%,

yoy) menurut skenario moderat, dan menjadi sebesar Rp222 triliun (46,9%, yoy) sesuai skenario

optimis (lihat Grafik 5.6). Proyeksi tersebut dapat dilihat secara lengkap pada tabel 5.2.

Grafik 5.5. Proyeksi dan Realisasi Total DPK

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

200,000,000

Jan-11

Feb-11

Mar-1

1

Apr-1

1

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-1

1

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-1

2

Apr-1

2

May-12

Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-1

2

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-1

3

Apr-1

3

May-13

Jun-13

Jul-13

Aug-13

Sep-13

Oct-1

3

Nov-13

Dec-13

DPK IB (actual)DPK IB (pesimist)DPK IB (moderate)DPK IB (optimist)

actualestimation

actual

Page 118: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

104

50,000,000

70,000,000

90,000,000

110,000,000

130,000,000

150,000,000

170,000,000

190,000,000

210,000,000

230,000,000

250,000,000

Jan-11

Feb-11

Mar-1

1

Apr-1

1

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-1

1

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-1

2

Apr-1

2

May-12

Jun-12

Jul-12

Aug-12

Sep-12

Oct-1

2

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-1

3

Apr-1

3

May-13

Jun-13

Jul-13

Aug-13

Sep-13

Oct-1

3

Nov-13

Dec-13

Financing IB (actual)Financing IB (pesimist)Financing IB (moderate)

Financing IB (optimist)

actual

estimation

actual

Grafik 5.6. Proyeksi dan Realisasi Total Pembiayaan

Tabel 5.2. Proyeksi dan Pertumbuhan Aset, DPK dan Pembiayaan Tahun 2013

Baseline Moderat Optimis

(Rp. Triliun) (%) (Rp. Triliun) (%) (Rp. Triliun) (%)

Aset 255 27,7% 269 34,7% 296 48,2%

DPK 168 11,6% 177 17,6% 186 23,6%

Pembiayaan 200 32,4% 211 39,6% 222 46,9%

5.4. ARAH KEBIJAKAN

Penetapan arah kebijakan perbankan syariah ke depan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan

perbankan nasional sebagaimana telah disampaikan Gubernur Bank Indonesia dalam pertemuan

tahunan perbankan (Bankers Dinners) di akhir tahun 2012. Arah kebijakan perbankan syariah akan

mengacu kepada 3 (tiga) koridor yang saling terkait yaitu: (i) pemeliharaan stabilitas sistem keuangan,

(ii) penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, dan (iii) penguatan fungsi intermediasi, termasuk

program keuangan inklusif, yang dapat lebih bermanfaat bagi perekonomian serta masyarakat yang

lebih luas.

Dalam rangka terus mendorong dan menjaga kesinambungan pengembangan perbankan

syariah, terlebih pada tahun 2013 yang merupakan tahun transisi pengawasan mikroprudential

perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang mulai efektif pada tanggal 1

Januari 2014, Bank Indonesia memandang perlu dilakukannya langkah pengembangan dan kebijakan

perbankan syariah yang difokuskan pada hal-hal berikut :

1. Pembiayaan Perbankan Syariah yang Lebih Mengarah kepada Sektor Ekonomi Produktif dan

Masyarakat yang Lebih Luas.

Potensi Indonesia di tengah optimisme Asia sebagai mesin utama penggerak perekonomian

dunia dan bonus demografi Indonesia telah memberikan peluang yang besar tetap tumbuhnya

perekonomian Indonesia. Arah pengembangan yang sesuai untuk memberikan multiflier effect yang

lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dengan turut menunjang pertumbuhan

perekonomian nasional. Dukungan pembiayaan kepada sektor produktif tidak hanya akan

Page 119: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

105

meningkatkan market share perbankan syariah namun juga akan mendukung perekonomian nasional

yang lebih berdikari.

Seperti halnya arah perbankan syariah pada tahun sebelumnya, di tahun 2013 perbankan

syariah diarahkan untuk mengembangkan pembiayaan pada sektor-sektor produksi. Beberapa

terobosan yang dapat ditempuh antara lain dengan memasuki sektor-sektor yang mendapatkan

prioritas dari pemerintah seperti konstruksi, listrik dan gas, pertanian dan industri kreatif, sektor

produktif untuk start up business, dan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta proyek-

proyek dalam skala prioritas dalam inisiatif MP3EI (Master plan percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi Indonesia).

Pada tahun 2012, fokus pembiayaan kepada sektor produktif sudah mulai mendapatkan

perhatian perbankan syariah, hal mana terlihat dari terjadinya perlambatan pertumbuhan pangsa

pembiayaan jenis konsumsi dibandingkan jenis produktif (modal kerja + investasi) yaitu dari tahun

sebelumnya sebesar 25,05% (2011, yoy) menjadi hanya terjadi pertumbuhan pangsa pembiayaan

konsumsi sebesar 6,11% (2012, yoy) atau telah mengalami perlambatan pertumbuhan pangsa

pembiayaan jenis konsumsi sebesar 19% selama setahun (yoy, Desember).

Selain ke sektor produktif, pembiayaan perbankan syariah diarahkan juga agar lebih efektif

dan efisien. Bank Indonesia telah mendorong hal ini kepada bank syariah melalui langkah supervisory

action. Kedepan tidak menutup kemungkinan Bank Indonesia akan mengeluarkan regulasi terkait

dengan hal ini.

Berada pada level playing field yang sama dengan perbankan konvensional, yang telah

memiliki keunggulan struktur pendanaan yang lebih efisien dan jenis pembiayaan yang lebih familiar

bagi masyarakat merupakan tantangan tersendiri bagi perbankan syariah. Selain itu, dimaklumi bahwa

beberapa bank konvensional merupakan ‘pemain’ yang handal dan lebih unggul dalam pembiayaan

produktif yaitu dalam segi permodalan dan infrastruktur baik dalam bentuk jaringan kantor maupun

teknologi informasi serta Sumber Daya Manusia. Selain membutuhkan kompetensi dari industri

syariah termasuk Sumber Daya Insani (SDI), perbankan syariah juga membutuhkan akses informasi

dalam mendapatkan market pembiayaan produktif. Kemampuan SDI berperan sangat strategis

dalam mendukung market inteligence baik dalam menganalisa pembiayaan maupun untuk

memasarkan produk-produk syariah yang tepat untuk sektor produktif dimaksud. Dalam hal ini, Bank

Indonesia akan turut menjembatani knowledge and skill gap yang masih menjadi kendala industri

perbankan syariah. Bentuk dukungan dari Bank Indonesia lebih lanjut antara lain berupa kajian model

bisnis perbankan syariah dan finalisasi indeks sektor riil yang menghasilkan informasi untuk dapat

lebih mencerminkan hasil usaha dari sektor riil yang nantinya akan dibiayai oleh perbankan syariah.

Beberapa upaya untuk memperkecil gap tersebut akan ditempuh baik melalui pelatihan,

workshop, seminar, maupun bentuk komunitas antar SDI perbankan syariah. Namun demikian,

keberhasilan perbankan syariah untuk lebih berani melakukan terobosan melalui pembiayaan sektor

produktif tentunya membutuhkan komitmen yang kuat dari industri perbankan syariah sendiri. Oleh

karena itu, perbankan syariah diharapkan dapat menyiapkan rencana pengembangan bisnis ke sektor-

sektor produktif. Disamping itu, perbankan syariah juga perlu mempersiapkan pengendalian risiko

terkait konsentrasi usahanya, antara lain melalui persiapan manajemen risiko produk.

Page 120: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

106

Arah kebijakan ke sektor produktif tersebut juga harus diimbangi dengan pemerataan layanan

untuk memberikan inklusivitas perbankan syariah pada seluruh masyarakat yang melintasi batas-batas

daerah dan batas kemampuan ekonomi. Merujuk keberadaan perbankan syariah yang telah meliputi

33 propinsi di seluruh Indonesia dan kedekatan psikologis dengan lembaga Baitul Maal Wa Tamwil

(BMT) memberikan ciri khas inklusivitas bank syariah pada seluruh daerah masyarakat di Indonesia.

BMT dapat menjangkau daerah yang terpencil sekalipun. Kerjasama sinergis untuk memberikan

layanan perbankan yang inklusif dapat disediakan oleh bank syariah melalui pembiayaan kepada BMT

baik melalui skim channeling, executing maupun sebagai penyedia likuiditas terakhir (APEX bank) serta

technical assistance.

Kemudahan pembukaan loket layanan perbankan syariah di daerah-daerah baik di Jawa

maupun di luar Jawa akan digalakkan sebagai dukungan pemberdayaan daerah serta implementasi

financial inclusion oleh perbankan syariah. Dalam rangka memastikan fungsi intermediasi yang lebih

fokus kepada sektor produktif dan pembiayaan kepada masyarakat yang lebih luas, maka

sebagaimana perbankan konvensional akan ditetapkan target pembiayaan produktif termasuk

pembiayaan UMKM kepada perbankan syariah sebesar minimum 20%. Diharapkan bank syariah

dapat tumbuh bersama dengan tumbuhnya perekonomian masyarakat yang lebih merata di

Indonesia. Untuk itu, bank syariah diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai opsi dalam kebijakan

pembukaan outlet layanan, dalam rangka perluasan jaringan dan meningkatkan market share

sekaligus berperan dalam program financial inclusion. Selain itu, kawasan di luar Jawa merupakan

kawasan yang menjanjikan untuk memperbesar pangsa perbankan syariah, yang terlihat dari mulai

tumbuhnya sentra-sentra pertumbuhan di luar Jawa selama periode tahun 2000 – 2010.

2. Pengembangan Produk yang Lebih Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Sektor Produktif

Dengan berbagai pertimbangan seperti diversifikasi segmen nasabah, market share yang

tumbuh lebih cepat, dan multiflier effect yang lebih besar, Bank Indonesia akan memprioritaskan

dukungan bagi pengembangan produk-produk yang terkait sektor produktif dan dapat lebih

memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Dukungan tersebut antara lain diberikan melalui

penyempurnaan regulasi, proses perizinan produk, kajian produk dan diseminasi knowledge dan skill

untuk analis pembiayaan/sektor produktif melalui kegiatan seperti workshop, lokakarya, dan

seminar.

Pertumbuhan sektor produktif yang ekspansif dan berkesinambungan membutuhkan

prasyarat pengembangan infrastruktur dan struktur industri yang efisien dan dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia akan

melakukan kajian efisiensi dan cost structure perbankan syariah dan potensi pengembangan skim

pembiayaan Islamic Microfinance yang selama ini bergerak di sektor produktif dan menyasar sebagian

besar penduduk Indonesia. Selain itu juga arah pembiayaan ke sektor produktif dapat melalui

pengembangan sektor korporasi dan infrastruktur (termasuk untuk mendukung MP3EI), yang pada

pelaksanaannya memerlukan dukungan modal, manajemen risiko dan sumber dana serta dukungan

risk appetite pemilik/pengurus. Dalam hal ini, Bank Indonesia akan mendukung eksplorasi yang

dilakukan bank atau asosiasi perbankan syariah untuk mendapatkan pendanaan maupun

menyalurkan pembiayaan dengan produk yang lebih sophisticated termasuk, jika diperlukan,

menjajaki opsi regulatory approach (seperti insentif pembiayaan produktif dan disinsentif

pembiayaan konsumtif).

Page 121: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

107

Bank Indonesia akan terus menyempurnakan regulasi terkait produk perbankan syariah.

Melanjutkan kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya, Bank Indonesia menyelenggarakan forum

kerjasama tripartite dengan Dewan Syariah Nasional dan Ikatan Akuntan Indonesia dalam

mempercepat pengembangan produk-produk baru atau non standard serta relevan dengan

kebutuhan bank dan masyarakat.

Sebagaimana tahun sebelumnya, bank syariah diarahkan untuk memperkuat unit kerja

pengembangan produk guna mempercepat pengembangan aset dan mengakomodir kebutuhan

masyarakat secara lebih luas. Dalam pengembangan produk tersebut, bank syariah kadang kala tidak

seleluasa perbankan konvensional yang lebih bebas mengeksplorasi produk, sehingga acap kali

membatasi bank syariah dalam inovasi produk. Jika keterbatasan tersebut tidak berkaitan dengan

aspek kesyariahan, maka dapat dikaji bersama dengan regulator dan asosiasi. Namun jika

keterbatasan pada aspek syariah selain dikaji bersama dengan Dewan syariah Nasional, juga

semestinya dipahami bersama baik kalangan perbankan, regulator, maupun masyarakat bahwa

perbankan syariah memberikan nilai lebih pada sistem keuangan yang diberikan dan kemaslahatan

yang lebih arif.

3. Transisi Pengawasan yang Tetap Menjaga Kesinambungan Pengembangan Perbankan Syariah

Paska disahkannya Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

(UU OJK), fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah yang

sebelumnya dilakukan oleh BI akan beralih kepada OJK pada akhir tahun 2013. Dengan demikian

tahun 2013 merupakan periode yang sangat krusial dalam mempersiapkan pengalihan fungsi

pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari BI ke OJK. Terbentuknya OJK, telah membagi dua

kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan Syariah, yaitu

mikroprudential di OJK dan makroprudential di Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya, terdapat

kemungkinan terjadinya overlapping antara kebijakan mikroprudential dengan makroprudential,

sehingga diharapkan dalam masa transisi pengawasan ini tidak akan mengganggu proses

pengembangan dan pertumbuhan perbankan syariah itu sendiri.

Masing-masing lembaga yang memiliki kepentingan dalam pengembangan dan pertumbuhan

perbankan syariah, dalam masa transisi sudah seharusnya melakukan proses review dan

menyelaraskan berbagai perangkat organisasi dan infrastrukturnya serta menyiapkan langkah-langkah

yang diperlukan dalam rangka mempersiapkan peranannya yang baru. Termasuk diantaranya adalah

menyiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan selain mekanisme dan proses koordinasi yang

baru antara berbagai lembaga yang ada baik nasional maupun internasional. Bank Indonesia sebagai

lembaga yang diamanahkan UU OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudential

semestinya sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan hal tersebut. Peranan yang

baru tersebut, termasuk dalam kerangka arsitektur keuangan syariah Indonesia yang saat ini sedang

disusun bekerjasama dengan Islamic Development Bank (IDB), dimana masing-masing lembaga harus

mengetahui dan dapat berkontribusi dalam kerangka tersebut sesuai peranannya yang baru. Beberapa

kebijakan terkait makroprudential antara lain adalah penetapan kebijakan Financing to Value (FTV)

dan Down Payment (DP) di perbankan syariah dan penetapan permodalan yang dapat

mengakomodasi perubahan siklus bisnis dan perekonomian. Selain juga macrosurveillance dan fungsi

penyedia likuiditas perbankan, termasuk fungsi Lender of the Last Resort (LOLR) bagi perbankan

syariah tetap merupakan fungsi yang akan dijalankan oleh Bank Indonesia.

Page 122: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

108

Beberapa infrastruktur yang sedang dan akan dipersiapkan Bank Indonesia, antara lain adalah

mempersiapkan infrastruktur pengawasan untuk BUS dan UUS yang dilengkapi dengan Sistem

Informasi Perbankan (SIP) Syariah yang menerapkan konsep baru tingkat kesehatan bank syariah

(RBBR Syariah) dengan menambahkan dua risiko terkait aspek syariah (Risiko Imbal Hasil dan Risiko

Investasi), dan dilengkapi pula dengan informasi statistik serta upaya melengkapi rencana sistem

pelaporan LBUS dengan menggunakan XBRL. Selain itu juga penyusunan berbagai ketentuan maupun

kebijakan perbankan syariah terkait dengan pengelolaan konsentrasi risiko dan governance seperti

permodalan bank syariah maupun guidance produk dan aktivitas baru serta efisiensi perbankan, yang

kesemuanya diharapkan dapat memperkuat ketahanan perbankan syariah selama masa transisi

maupun kedepannya. Hal-hal tersebut diperlukan dalam rangka dukungan infrastruktur untuk

pengawasan bank dan arus informasi pelaporan yang baik.

Selain itu juga, Bank Indonesia pada tahun 2013 akan mulai melakukan proses revisited cetak

biru perbankan syariah, dan turut berkontribusi dalam penyusunan arsitektur keuangan syariah

Indonesia. Revisited Cetak biru perbankan syariah dan arsitektur keuangan syariah Indonesia ini,

nantinya diharapkan dapat menjadi pegangan baik bagi OJK, Bank Indonesia maupun lembaga-

lembaga lain dalam melakukan pengembangan perbankan dan keuangan syariah Indonesia. Selain itu

juga, Bank Indonesia akan melakukan proses review kerjasama domestik dan internasional dengan

institusi lain sesuai dengan peranan Bank Indonesia yang baru. Review tersebut antara lain berupa

kerjasama dengan DSN-MUI dan Ikatan Akuntan Indonesia, serta dalam Komite Perbankan Syariah.

Sementara terkait dengan kerjasama dengan institusi keuangan syariah internasional seperti dalam

AAOIFI/IFSB/IILM/IIFM, Bank Indonesia akan melihat sejauh mana keanggotaan Bank Indonesia dalam

organisasi-organisasi tersebut masih sejalan dengan peranan baru Bank Indonesia dan

kemanfaatannya bagi perbankan dan keuangan syariah Indonesia. Namun secara umum, Bank

Indonesia tetap memandang perlu untuk tetap melanjutkan kerjasama dengan institusi keuangan

syariah internasional dalam rangka pengembangan keuangan syariah.

Dengan demikian diharapkan pada masa transisi maupun pada saat pengalihan pengawasan

nantinya, seluruh persiapan infrastruktur dan arus informasi dan koordinasi telah dipersiapkan dan

berjalan dengan baik. Semua lembaga yang terkait sudah mengetahui peranannya masing-masing,

dan tidak akan menimbulkan gangguan untuk kontinuitas pelaksanaan pengawasan maupun

pengembangan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia.

4. Revitalisasi Peningkatan Sinergi Dengan Bank Induk

Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, strategi untuk memperluas jangkauan dan

meningkatkan aset perbankan syariah masih dititikberatkan pada strategi kerjasama sinergis antara

bank induk konvensional dengan bank syariah. Melalui strategi tersebut diharapkan perbankan syariah

bersama dengan bank induknya dapat lebih bersinergi dalam pemanfaatan fasilitas teknologi, jaringan

kantor dan SDM.

Pertumbuhan aset bank syariah secara umum lebih tinggi dibandingkan bank induknya.

Namun demikian, karena nominal aset bank konvensional induk pada umumnya jauh lebih besar,

maka meskipun pertumbuhan bank induk tidak setinggi bank syariah, pertambahan pangsa bank

syariah terhadap bank induknya hanya meningkat secara moderat. Hal ini terlihat perkembangan

pangsa bank syariah yang merupakan anak/unit usaha dari 10 (sepuluh) bank konvensional terbesar di

Page 123: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

109

Indonesia, yang secara umum mengalami peningkatan pangsa terhadap induknya. Hal yang

menggembirakan adalah bertambahnya jumlah bank syariah yang memiliki pangsa di atas 6%, dari

semula hanya 1 bank (BSM), bertambah menjadi 3 bank yaitu BSM (9,8%), UUS Permata (8,1%) dan

UUS BTN (6,8%) (lihat Grafik 5.7). Hal ini mengindikasikan pelaksanaan strategi dan kebijakan

pengembangan anak/unit usaha berada pada koridor yang tepat dalam implementasi sinergi antara

bank syariah dengan bank induknya. Strategi dimaksud antara lain dilakukan bank syariah dengan

memanfaatkan jaringan dan SDM bank induk untuk sharing portfolio nasabah dan proses analisis yang

relatif kompleks seperti analisis pembiayaan kepada korporasi dan/atau manajemen risiko, dengan

tetap memperhatikan pemenuhan prinsip syariah.

Grafik 5.7. Pangsa Aset BUS-UUS terhadap 10 BUK induk terbesar (2010 – 2012)

Dalam rangka lebih meningkatkan share bank syariah dari bank induknya, diperlukan berbagai

langkah dan strategi baru. Strategi dan langkah dimaksud antara lain berupa peningkatan koordinasi

dalam pengawasan bank konvensional dan bank syariah agar tingkat penerapan strategi sinergi bank

induk dengan bank syariah sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan bank syariah

meningkat. Selain itu juga regulatory incentives apabila diperlukan tetap akan dipertimbangkan,

seperti dalam kelembagaan maupun peningkatan penyediaan fasilitas layanan syariah dalam jaringan

bank induknya. Dengan demikian, kerjasama yang dilakukan selama ini akan dilanjutkan dengan

bentuk-bentuk inovasi yang lebih progresif, misalnya dalam bentuk dukungan permodalan dan

ekspansi bisnis secara reguler, hingga pengembangan cross selling dan penyetaraan produk dengan

dukungan infrastruktur seperti jaringan kantor dan IT, dan kebijakan SDM yang lebih integrated

termasuk diantaranya penilaian kinerja (key performance indicator) aktivitas layanan syariah oleh SDM

bank induk menjadi salah satu strategi yang dapat dijalankan dan diharapkan dapat meningkatkan

pertumbuhan perbankan syariah. Upaya lain yang tetap dapat dilakukan adalah dengan melakukan

sharing antara kompetensi unit BUK induk dalam mendesain dan menjual produk di satu sisi, dengan

pemahaman standar/akad syariah yang dimiliki bank syariah di sisi lain, sehingga produk dan layanan

syariah dapat diperluas untuk melayani segmen nasabah yang beragam, baik mikro, ritel maupun

komersial/korporasi.

(%)

Page 124: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

110

Pola pengembangan perbankan syariah di Indonesia sejak awal mengedepankan

pengembangan kapasitas institusi termasuk dalam penyediaan infrastruktur jaringan, SDM dan produk

yang mendukung pembentukan reputasi dalam pemenuhan prinsip syariah selain pengembangan

infrastruktur kelembagaan bisnis syariah. Apabila diperlukan, akan dipertimbangkan berbagai

pemikiran seperti perluasan office channeling maupun delivery channel dengan bank induk dan/atau

bank satu grup. Namun hal ini tetap mesti sejalan dengan kebijakan pengembangan perbankan

syariah nasional yang telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang

mendorong terwujudnya konsep perbankan syariah yang bersifat full-pledged dengan mendorong

UUS untuk di-spin off dan BUS untuk mengembangkan jaringan kantornya secara luas, serta adanya

semangat dalam UU dimaksud untuk menampilkan karakteristik khas perbankan syariah sebagai suatu

sistem baru layanan keuangan.

Penerapan kebijakan pemanfaatan dan perluasan jaringan dan layanan melalui bank induk

dan/atau bank dalam satu grup, namun tetap mendorong atau tidak menciptakan disinsentif

perluasan jaringan kantor bank syariah, perlu memperhatikan beberapa persyaratan dan

pertimbangan seperti: (i) peningkatan produktivitas atau efisiensi biaya namun dalam batas risiko

yang dapat diterima, (ii) kejelasan tanggung jawab dan terpenuhinya compliance serta akses

pengawas bank, (iii) terjaganya kontinuitas layanan, reputasi dan kemampuan bank untuk memenuhi

kewajibannya, dan (iv) kewajiban pembukaan kantor cabang syariah setelah terpenuhinya persyaratan

keuangan tertentu atas telah dibukanya layanan perluasan perbankan syariah di jaringan kantor bank

induk/bank dalam satu grup.

5. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi dengan Terus Mendorong Peningkatan Kapasitas

Perbankan Syariah pada Sektor Produktif serta Komunikasi “parity” dan “distinctiveness”

Produk Perbankan Syariah

Kemanfaatan kehadiran bank syariah akan terus disosialisasikan agar masyarakat semakin

mengenal dan merasakan manfaatnya. Dari jumlah rekening yang dikelola perbankan syariah dalam 4

tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (rata-rata ± 31%), bahkan

pertumbuhan periode 2011 – 2012 lebih tinggi dari pertumbuhan periode 2009 – 2010. Hal tersebut

menunjukkan citra inclusive perbankan syariah yang terus meningkat. Untuk menjaga trend

peningkatan jumlah masyarakat yang memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah (iB

financial literacy), program sosialisasi/edukasi publik Bank Indonesia pada 2013 akan lebih difokuskan

pada peningkatan kapasitas perbankan syariah di sektor produktif serta terus mengkomunikasikan

manfaat (benefit) dari produk dan akad bank syariah yang lebih variatif melalui peningkatan

komunikasi yang menekankan pada kesetaraan (parity) dan perbedaan khas yang menjadi keunggulan

(distinctiveness) produk perbankan syariah. Program dimaksud diimplementasikan melalui berbagai

media yang dinilai efektif dalam mendorong aktivasi penggunaan layanan perbankan syariah, sebagai

berikut:

• Sosialisasi berbasis komunitas melalui berbagai event atau media seperti radio, micro-site dan

talkshow dengan mengambil tema peningkatan kapasitas sektor produktif perbankan syariah

seperti: program pelatihan kewirausahaan bagi mahasiswa dan masyarakat umum, serta

sosialisasi "skim kredit bagi wirausahawan pemula/start-up credit”. Selain itu juga akan dilakukan

sosialisasi berbasis komunitas melalui berbagai event atau media seperti radio, micro-site dan

talkshow, yang sesuai dengan target segmen komunikasi iB yaitu komunitas muda dan

Page 125: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

111

wanita/keluarga, pengusaha/profesional, akademisi, ulama/santri/ tokoh agama dan netizen

untuk dikedepankan dalam berbagai kegiatan edukasi tersebut antara lain, kesetaraan teknologi

dibalik fasilitas iB dan perencanaan keuangan melalui iB. Secara spesifik, untuk segmen akademisi

dan ulama, edukasi yang dilakukan yaitu melalui pola training for trainers di berbagai daerah.

• Partisipasi perbankan syariah dalam pameran/expo untuk mendekatkan masyarakat umum

dengan produk bank syariah yang sesuai kebutuhannya, antara lain expo terkait sektor produktif

seperti konstruksi, maritim, pertambangan, pertanian, perkebunan, elektronik, pariwisata,

otomotif dan industri kreatif. Implementasi program tersebut di daerah akan difasilitasi dengan

format “iB pavilliun” dengan entry point expo/pameran pada bidang yang sebelumnya telah

dimasuki seperti di bidang properti, UMKM, elektronik, otomotif dan franchise. Kegiatan iB

campaign tersebut diarahkan dapat dilakukan bersama-sama dengan perbankan syariah secara

budget sharing untuk menumbuhkan kebersamaan dalam pengembangan industri dan juga

semangat co-opetition diantara bank-bank syariah maupun antara bank syariah dengan bank

induk.

• Dialog dengan stakeholder perbankan syariah (pengelola bank syariah, asosiasi

industri/pengusaha, pemerintah daerah, akademisi, media, pengamat ekonomi dan perbankan,

organisasi masyarakat) yang dilakukan untuk mengenalkan dan menyelaraskan pandangan

terhadap perbankan syariah sekaligus memfasilitasi bank syariah untuk meningkatkan pelayanan

serta mendorong inovasi produk (co-creation).

• Mendekatkan perbankan syariah dengan calon nasabah berskala kecil, menengah maupun besar

melalui berbagai kegiatan dan strategi seperti business gathering, focus group discussion dan

business matching. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk lebih mendorong pada terjadinya

kerjasama (aktivasi transaksi) antara perbankan syariah dengan pengusaha.

• Penguatan basic cultural perbankan syariah dengan ciri khas yang berazaskan prinsip bagi hasil

dengan berbagai kegiatan ekonomi yang berpola bagi hasil yang hidup dan tumbuh dalam

masyarakat melalui program “reinvent the heritage”.

• Pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

Selain itu, sesuai strategi pengembangan pasar, komunikasi “above the line” melalui Iklan

Layanan Masyarakat dan program/rubrik khusus di berbagai media cetak, elektronik, media online

dan media luar ruang, dalam porsi lebih kecil dibandingkan program-program aktivasi tersebut diatas

juga tetap akan dilakukan.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM perbankan syariah, Bank Indonesia akan

melanjutkan kerjasama dengan ICDIF-LPPI melalui dukungan program pelatihan dan pendidikan

kepada SDM perbankan syariah yang diperlukan untuk meningkatkan ketrampilan/ kompetensi teknis

operasional serta kemampuan analisis dalam pemasaran produk perbankan syariah yang berbasis

prudential dan sharia compliance.

Page 126: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

112

Daftar Singkatan

AAOIFI Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution

ASBISINDO Asosiasi Bank Syariah Indonesia

BASYARNAS Badan Arbitrase Syariah Nasional

BAPEPAM-LK Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

BAZIS Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah

BPRS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BUK Bank Umum Konvensional

BUS Bank Umum Syariah

DPK Dana Pihak Ketiga

DPS Dewan Pengawas Syariah

DSN Dewan Syariah Nasional

FDR Financing to Deposit Ratio (analog dengan LDR pada bank konvensional)

GCG Good Corporate Governance

GWM Giro Wajib Minimum

IAI

IDB

Ikatan Akuntan Indonesia

Islamic Development Bank

IFSB Islamic Financial Services Board

IIFM International Islamic Financial Market

IILM

LDR

International Islamic Liquidity Management

Loan to Deposit Ratio

KCS Kantor Cabang Syariah

KCK Kantor Cabang Konvensional

KCPS Kantor Cabang Pembantu Syariah

KK Kantor Kas

KYC Know Your Customer

MP3EI

NPF

Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia

Non Performing Financing (Kredit bermasalah – analog dengan NPL

pada perbankan konvesional)

OJK

PBI

Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia

PLS Profit and Loss Sharing (Bagi Hasil)

PKES Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah

Page 127: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

113

PUAS Pasar Uang Antar-bank berdasarkan prinsip Syariah

UUS Unit Usaha Syariah

UMKM Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

SBIS Sertifikat Bank Indonesia Berdasarkan Prinsip Syariah

SBSN Surat Berharga Syariah Negara

SIMA

SPN-S

BOPO

Sertifikat Investasi Mudharabah Antar-bank berdasarkan Syariah

Surat Perbendaharaan Negara Syariah

rasio biaya operasional dibagi pendapatan operasional

NOM net operational margin

Page 128: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

114

Daftar IstilahDaftar IstilahDaftar IstilahDaftar Istilah

Bank Syariah mencakup bank umum syariah, BPR Syariah dan Unit Usaha Syariah dari bank umum konvensional

Aktiva Produktif penanaman atau penempatan dana bank dalam rupiah berdasarkan prinsip Syariah dalam bentuk Pembiayaan, Piutang, Ijarah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dan penempatan Dana Pada Bank Lain

BPRS Bank Pembiayaan Rakyat yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah(juga disingkat menjadi BPR Syariah)

Mudharabah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal)kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu,dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara keduabelah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya

Salam jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Ijarah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upahmengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewaatau imbalan jasa

Istishna jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang

dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan

Murabahah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambahdengan margin keuntungan yang disepakati

Musyarakah penanaman dana dari pernilik dana/modal untukmencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakatisebelumnya,sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modalberdasarkan bagian dana/modal masing-masing

Piutang tagihan yang timbul dari transaksi jual beli berdasarkan akad Murabahah, Salam atau Istishna dan atau pinjam meminjam berdasarkan akad Qardh

Qardh

Riba

pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinj aman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu

secara harfiah berarti penambahan atas harta pokok pinjaman karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan bunga

Page 129: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

115

Shahibul maal dalam kontrak mudharabah, seseorang atau pihak yang menginvestasikan modalnya

Syariah secara harfiah berarti jalan Allah seperti yang ditunjukkan dalam Al Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad. Istilah ini dipakai untuk yang berhubungan dengan hukum Islam.

Turnover ratio Perhitungan volume surat berharga di pasar sekunder dibagi dengan rata-rata outstanding surat berharga tersebut dalam perode tertentu

Unit Usaha Syariah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank asing konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah

Tahawwut

Wadiah

hedging syariah

penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu

Page 130: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

116

LAMPIRAN – 1 (L.1.)

IKHTISAR RINGKAS HASIL KAJIAN/ PENELITIAN

1. KAJIAN MODEL BISNIS PERBANKAN SYARIAH

Perkembangan bank syariah selama hampir 20 (dua puluh) tahun kehadirannya di Indonesia

menunjukkan kinerja yang semakin membaik, baik dari sisi kelembagaan maupun kinerja keuangan

termasuk peningkatan jumlah nasabah bank syariah. Namun demikian, tantangan pengembangan

industri perbankan syariah semakin meningkat termasuk operasional dan model-model bank syariah

yang dapat dikembangkan ke depan. Untuk itu, dibutuhkan model-model bisnis bank syariah ideal,

workable, dan prudent yang dapat melayani lebih banyak masyarakat, menjawab harapan berbagai

pihak, sesuai dengan karakter bisnis perbankan syariah Indonesia, berorientasi masa depan dan

comply dengan ketentuan syariah dan standar internasional.

Model bisnis bank syariah tersebut akan menjadi acuan (benchmark) bagi regulator untuk

pengembangan industri perbankan syariah ke depan, menjadi acuan bagi perbankan syariah dalam

menyusun kerangka bisnis operasional, dan pelaku industri lainnya (lembaga rating, takaful, dll) dalam

beraktifitas dan berhubungan dengan perbankan syariah. Selain memuat kerangka bisnis bank

syariah, model bisnis ini pun mencakup upaya linkage dan sinergi antara bank syariah dengan lembaga

keuangan non bank dengan mempertimbangkan aspek syariah, ekonomi dan sosial dan budaya

masyarakat Indonesia.

Secara operasional, model bisnis bank syariah mencakup aspek bisnis dan non bisnis (seperti

aspek syariah/sosial) dari beragam aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat. Contoh aspek bisnis

adalah operasional bank syariah yang menguntungkan (profitable) bagi stakeholder dan

perekonomian nasional pada umumnya disamping memudahkan aktifitas bisnis masyarakat dan

mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah dan perekonomian nasional. Sedangkan contoh

aspek syariah adalah kesesuaian model bisnis bank syariah Indonesia dengan maqasid al syariah yang

mengandung unsur keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan guna mencapai masyarakat Indonesia

yang lebih sejahtera secara material dan spiritual.

Selain itu, model bisnis bank syariah diharapkan juga memberikan gambaran proses bisnis

operasional perbankan syariah yang pro sektor riil dan tahan terhadap krisis untuk kemaslahatan

masyarakat atau diistilahkan sebagai mainstream perbankan syariah Indonesia. Tentunya, model

tersebut sejalan dengan visi dan misi pengembangan bank syariah yang telah ditetapkan pada Cetak

Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, menjadi bagian dari Arsitektur Perbankan Indonesia

(API) dan juga bagian dari kerangka besar Arsitektur Sistem Keuangan Syariah Indonesia (AKSI).

Artinya, selain beroperasi dengan kontrak-kontrak bisnis Islami, industri perbankan syariah Indonesia

juga tumbuh kondusif, sehat, efisien dan kompetitif dengan prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan

karakteristik bisnis masyarakat Indonesia dan sesuai dengan standar yang ditetapakan di level

international.

Konstruksi model bisnis dimaksud mencakup beberapa hal diantaranya: (i) karakter budaya dan

sosial masyarakat indonesia, (ii) praktek perbankan syariah saat ini, (iii) mainstream perbankan syariah

Indonesia, (iv) potensi pengembangan industri perbankan syariah ke depan dan, (v) literatur terkait

model-model bisnis bank. Kemudian, model-model bisnis yang menjadi alternatif harus memenuhi

Page 131: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

117

tidak saja aspek utama yaitu aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek syariah utamanya, model-model

tersebut juga harus memenuhi semua keinginan (mimpi) para stakeholders perbankan syariah.

Dari hasil pemetaan model-model bisnis yang ada, analisa dan diskusi yang dilakukan dengan

berbagai pihak mengenai model-model bisnis perbankan yang ada, diambil kesimpulan bahwa masing-

masing model bisnis yang dijalankan oleh perbankan, baik perbankan syariah maupun konvensional

mempunyai keunggulan dan tantangan tersendiri bagi perusahaan yang menjalankannya. Oleh karena

itu, untuk pengembangan model bisnis perbankan syariah ke depan, kajian ini merekomendasikan

beberapa alternatif model bisnis masa depan kepada bank-bank syariah yang sesuai dengan value

proposition, customer segment, infrastruktur yang dimiliki serta aspek keuangan (financial) yang

mendukung pengembangan model-model bisnis tersebut.

Untuk implementasi model bisnis bank syariah ke depan kajian ini mengusulkan 4 (empat)

tahapan implementasi (roadmap) yang merupakan sinergy antara model bisnis dengan Blue print

pengembangan perbankan syariah. Usulan tahapan-tahapan roadmap tersebut disusun

mempertimbangkan faktor-faktor pendorong utama dan Value Proposition (nilai lebih) yang dapat

ditawarkan perbankan syariah.

2. KAJIAN ISLAMIC BANKING BEHAVIOUR MODEL

Kajian ini melakukan pemodelan atas empat sektor di industri perbankan syariah yaitu model

liability yang mewakili perilaku nasabah bank syariah, model asset yang mewakili perilaku pengusaha

(real sector), model liquidity management yang mewakili perilaku bank syariah dalam mengelola

likuiditas dan model operasi moneter syariah yang mewakili kebijakan moneter syariah. Model

menemukan bahwa prilaku nasabah bank syariah dalam menempatkan dana di bank syariah

ditentukan oleh faktor internal bank syariah dan internal nasabah. Faktor pertama ditentukan oleh: (i)

return sharing yang diberikan bank syariah kepada nasabah saat ini, (ii) efisiensi bank syariah yang

tercermin dari pengelolaan biaya operasional selama 1-3 bulan terakhir dan, (iii) pendapatan

operasional paruh pertama setiap tahun. Faktor kedua ditentukan oleh evaluasi nasabah terhadap

simpanan yang telah ditempatkannya di bank syariah selama 1-2 bulan terakhir (jangka pendek).

Sementara itu, perilaku pengusaha dalam menerima pembiayaan dari bank syariah utamanya

ditentukan oleh: (i) pendapatan operasional pengusaha di jangka pendek (2-3 bulan terakhir), (ii)

pendapatan non operasional di jangka menengah, (iii) biaya operasional di setiap tengah tahun dan

(iv) komitmen return sharing bank syariah kepada nasabah. Selain itu, pengusaha juga melakukan

evaluasi terhadap performa pembiayaan yang dibiayai dana bank syariah dalam jangka pendek (1

kuartal).

Secara umum, perilaku nasabah dan pengusaha mencerminkan perilaku investasi dan

likuiditas jangka pendek yang kurang mendukung kinerja bank syariah ke depan utamanya apabila

bank syariah ingin melakukan ekspansi pembiayaan korporasi atau proyek berjangka menengah dan

panjang. Hal ini pun diperkuat oleh hasil assessment perilaku bank syariah dalam mengelola

likuiditasnya yang utamanya dipengaruhi oleh dua hal yaitu kinerjanya dalam jangka pendek dan

kemungkinan penarikan dana oleh nasabah. Kinerja bank syariah yang menjadi pertimbangan dalam

manajemen likuiditas bank syariah adalah: (a) pendapatan non operasional karena sifatnya yang likuid

dan kontinu, (b) total pembiayaan dalam 1 tahun terakhir dan (c) kemungkinan default pembiayaan

dalam jangka pendek. Sementara itu, kemungkinan penarikan dana oleh nasabah ditujukan oleh: (i)

Page 132: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

118

return sharing yang dibayarkan bank syariah pada kuartal pertama dan, (ii) cadangan tunai (liquidity

reserve) yang disiapkan bank syariah dalam jangka pendek (1 bulan terakhir).

Kenyataan ini juga berdampak kepada pengelolaan moneter syariah, dimana Bank Indonesia

cenderung melakukan operasi moneter syariah yang searah dengan operasi moneter konvensional.

Utamanya, operasi moneter syariah mempertimbangkan: uang beredar (currency in circulation),

outstanding SBI/SBIS yang jatuh tempo dan cadangan likuiditas (GWM) bank syariah. Secara umum

temuan dari kajian adalah perilaku nasabah dan pengusaha belum sepenuhnya sejalan dan

mendukung operasi bank syariah yang mensyaratkan orientasi penempatan dana nasabah dan

investasi di proyek-proyek berjangka panjang. Sehingga, return sharing bank syariah dapat lebih baik

dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas dan signifikan. Untuk memperbaiki hal ini,

beberapa langkah dapat dilakukan utamanya:

• Meningkatkan pemahaman nasabah bank syariah melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih

intensif agar struktur sisi liability menjadi lebih baik, rasional dan mendukung operasi bank

syariah,

• Menciptakan instrumen simpanan yang lebih berjangka panjang dengan return yang lebih

menarik agar orientasi pembiayaan dan evaluasi kinterja bank syariah menjadi berjangka

panjang,

• Menempatkan dana di proyek jangka menengah panjang untuk memperbaiki struktur

financing bank syariah,

• Menciptakan instrument moneter syariah yang berbeda dengan konvensional dan turut

mendukung operasi bak syariah di sektor riil.

3. KAJIAN REGULATORY INCENTIVES DALAM RANGKA MENGAKSELERASI PERTUMBUHAN DAN

PENINGKATAN KUALITAS INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Ditengah terpaan krisis keuangan termasuk krisis perbankan didalamnya, baik di tingkat global

maupun regional, perhatian pada pengembangan industri perbankan syariah semakin hari semakin

besar. Faktor yang membuat industri perbankan syariah ini layak dan diminati untuk dikembangkan

adalah karakter operasional perbankan syariah yang erat kaitannya dengan aktifitas ekonomi

produktif (sektor riil), sehingga perbankan syariah berperan optimal dalam meningkatkan fungsi

intermediasi sektor perbankan.

Karakter seperti itu tentu akan mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan. Selain itu, dengan

size dan share industri perbankan syariah yang cukup signifikan, diyakini daya tahan perbankan

syariah terhadap krisis eksternal (keuangan) akan semakin meningkat. Industri perbaknan syariah yang

masih baru (infant industry) masih membutuhkan dukungan dari banyak pihak khususnya otoritas

untuk menuju tahapan perkembangan yang lebih tinggi sebagai industri yang mapan (matured

industry).

Dalam rangka pencapaian hal-hal tersebut; optimalisasi fungsi intermediasi dalam aktifitas ekonomi

produktif, peningkatan size dan share industri, serta penjagaan karakteristik unik operasional

perbankan syariah, sangat diperlukan. Khususnya, diperlukan bentuk-bentuk mekanisme insentif

(incentive mechanism) berupa regulasi dan kebijakan untuk mendukung pengembangan industri

perbankan syariah. Mekanisme insentif tersebut dapat diberlakukan baik pada aspek operasional,

produk maupun pada aspek kelembagaan dari industri perbankan syariah. Namun dalam memastikan

Page 133: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

119

optimalisasi fungsi intermediasi dan peningkatan pertumbuhannya, mekanisme insentif relatif akan

lebih dominan pada aktifitas penyaluran pembiayaan dan operasional internal bank syariah.

Incentive mechanism memiliki tujuan setidaknya pada 2 aspek, yaitu memelihara kepentingan sosio-

ekonomi/kemanfaatan ekonomi di sisi regulator dan kepentingan individual-komersial di sisi pelaku

bisnis. Untuk mendorong bank syariah memberikan kemanfaatan secara maksimal bagi

perekonomian, tentu dibutuhkan satu mekanisme regulasi yang mendukung maksud tersebut.

Regulasi diharapkan mampu memberikan dukungan baik pada aspek kelembagaan, permodalan,

pembiayaan (kredit) maupun pendanaan, agar bank dapat berperan optimal bagi kepentingan sosio-

ekonomi. Peran optimal bagi perekonomian diantaranya; jangkauan pelayanan yang luas, tingkat

harga produk yang terjangkau oleh sektor usaha, alokasi portfolio pembiayaan menyentuh semua

sektor ekonomi dan segmentasi pelayanan yang lebih luas bagi sektor usaha mikro-kecil karena sektor

tersebut dominan dalam perekonomian nasional.

Oleh sebab itu, kajian ini bertujuan untuk; (i) menganalisa dan menentukan parameter insentif dalam

pengembangan dan penentuan arah perkembangan perbankan syariah, khususnya pada aktifitas

penyaluran pembiayaan dan operasional internal bank syariah; (ii) mengidentifikasi dan

memformulasikan potensial instrumen regulasi seperti rasio-rasio keuangan bank syariah yang

berpotensi menjadi parameter/variabel/indikator ketentuan mekanisme insentif; (iii) menganalisa

tingkat efektifitas atau pengaruh potensial instrumen regulasi (rasio-rasio keuangan tertentu)

terhadap perilaku atau aktifitas operasional bank syariah; (iv) merekomendasikan instrumen regulasi

tertentu sebagai parameter dalam ketentuan mekanisme insentif. Disamping itu, perlu diidentifikasi

instrumen-instrumen alternatif yang tidak berada dalam wilayah regulasi sektor perbankan tetapi

memiliki implikasi signifikan dalam mencapai tujuan akselerasi pertumbuhan perbankan syariah

khususnya pada upaya optimalisasi fungsi intermediasi perbankan syariah. instrumen tersebut seperti

regulasi perpajakan, penempatan dana haji, kebijakan bank syariah milik bank BUMN dan lain

sebagainya.

Metode yang digunakan di dalam kajian ini adalah: (1) Desk study, teknik ini digunakan untuk (i)

melakukan identifikasi masalah seperti sasaran utama pem-berlakuan mekanisme insentif melalui

regulasi dan faktor terkait; (ii) kajian literatur terhadap teori insentif, konsep insentif dalam Islam,

konsep insentif dalam regulasi industri dan konsep insentif dalam perbankan; (iii) inventarisasi best

practices penerapan mekanisme insentif di negara lain; dan (iv) mendapatkan gambaran mekanisme

insentif yang telah ada di Indonesia (current practices) baik dalam wewenang Bank Indonesia atau

Otoritas Jasa Keuangan terkait perbankan syariah; (2) Survei bank and in-depth interview, teknik ini

digunakan untuk mendapatkan gambaran ekspektasi mekanisme insentif dari pelaku industri

perbankan syariah; (3) Focus Group Discussion (FGD), teknik ini digunakan untuk mendapatkan opini

pakar atau analis dalam bidang hukum perbankan, analis investasi dan strategi bisnis, keuangan dan

pasar modal, pakar syariah terutama terkait dengan masalah dampak kemungkinan insentif yang

diberikan oleh regulator; (4) Analisis Kuantitatif, teknik ini menggunakan Analytic Network Process

(ANP) dalam rangka mengetahui skala prioritas dari setiap alternatif kebijakan menggunakan opini

pakar; dan (5) Analisis deskriptif, untuk menyajikan atau mendeskripsikan hasil kajian literatur (desk

study) dan temuan lapangan (Survey & FGD).

Mekanisme insentif yang disusun ini berpedoman pada empat landasan pengembangan industri

perbankan syariah nasional, yaitu: (i) filosofi dan semangat ekonomi syariah; (ii) blueprint

pengembangan perbankan syariah; (iii) model bisnis bank syariah; (iv) perilaku bank syariah dalam

industri. Keempat pedoman tersebut memberikan panduan berupa arah kebijakan, target-target yang

Page 134: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

120

ingin dicapai, tahapan yang harus dilalui dan informasi profil industri yang ada saat ini. Sehingga

rekomendasi insentif regulasi akan lebih terarah, sistematis dan terukur.

Kecenderungan kondisi perekonomian Indonesia yang positif dan ketahanannya terhadap guncangan

ekternal seperti krisis dan kemampuan dalam memenuhi permintaan domestik, memberikan peluang

dan kesempatan besar bagi perbankan syariah untuk berkontribusi dalam kegiatan konsumsi dan

perda¬gangan, maupun kegiatan investasi sektor produktif termasuk dalam rangka penyediaan

infrastruktur. Dengan kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap UMKM yang melebihi 60%,

juga diharapkan bisa ikut berperan serta dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi

Indonesia termasuk dalam program Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan

Pembangunan Indonesia (MP3I).

Sebagai upaya pengembangan perbankan syariah ke depan, arah kebijakan Bank Indonesia untuk

tahun 2012 adalah sebagai berikut: (1) penguatan intermediasi perbankan syariah kepada sektor

ekonomi produktif, (2) pengembangan dan pengayaan produk yang lebih terarah, (3) peningkatan

sinergi dengan bank induk, (4) peningkatan edukasi dan komunikasi dengan fokus pada parity and

distinctiveness, (5) peningkatan good governance dan pengelolaan risiko, dan (6) penguatan sistem

pengawasan. Tahun 2012, telah disusun pula kajian Model Bisnis Perbankan Syariah yang

merekomendasikan bisnis model yang sebaiknya diambil oleh bank syariah berdasarkan periode

waktu tertentu (tahapan yang berjangka waktu pendek, sedang dan panjang) dengan

mempertimbangkan kondisi perekonomian, struktur usaha, kemampuan SDM dan dan karakter/profil

perekonomian lainnya.

Untuk memperkaya pengetahuan tentang alternatif bentuk insentif regulasi dipaparkan juga bentuk

insentif regulasi perbankan syariah di beberapa negara seperti; Malaysia, Singapura, Inggris, Lebanon

dan Pakistan. Bentuk insentif regulasi di negara-negara tersebut ternyata tidak hanya ada pada

kewenangan otoritas perbankan tetapi juga otoritas lainnya seperti otoritas perpajakan. Untuk lebih

komprehensif, rekomendasi insentif regulasi didukung pula dengan analisis lingkungan strategis atau

lingkungan usaha perbankan syariah yang secara umum dipengaruhi oleh lima kekuatan besar, yaitu:

(1) kondisi ekonomi; (2) kondisi sosio-kultural dan demografi/psikografi; (3) kondisi politik dan

pemerintahan; (4) perkembangan teknologi; dan (5) kondisi faktor-faktor kompetitif.

Potensi yang muncul dari tingginya pertumbuhan ekonomi dan positifnya kondisi perekonomian

nasional membutuhkan serangkaian kebijakan yang memberikan ruang bagi industri perbankan

syariah untuk tumbuh lebih cepat dengan tetap menjaga kualitas industri. Dalam jangka pendek,

pemberian insentif berupa relaksasi terhadap berbagai aturan yang sudah dikeluarkan menjadi

diperlukan untuk memperkuat positioning bank syariah dalam industri perbankan nasional.

Langkah ini harus diawali dengan mengeksplorasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di

lapangan yang menghambat kemampuan bank dalam berinovasi untuk menumbuhkan aset secara

cepat. Untuk mencapai tujuan jangka pendek diatas, kajian ini terlebih dahulu mengidentifikasikan

potensi, peluang dan alternatif kebijakan dalam empat aspek, yaitu: 1) Aspek Pendanaan; 2) Aspek

Pembiayaan; 3) Aspek Kelembagaan, dan 4) Aspek Permodalan.

Selanjutnya pada bagian analisis kajian ini menginformasikan pedoman pengembangan industri

perbankan syariah, data kondisi industri dan ekonomi terkini, serta bentuk alternatif dari negara lain,

dilengkapi dengan survey lapangan dan FGD yang mencoba mengidentifikasi bentuk-bentuk insentif

yang diinginkan oleh pelaku pasar. Setelah bentuk-bentuk insentif regulasi pada semua aspek

perbankan syariah; pendanaan, pembiayaan, permodalan dan kelembangaan, dilakukan analisis untuk

Page 135: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

121

menentukan skala prioritas dari tiap bentuk insentif dengan menggunakan pendekatan Analytic

Network Process (ANP). Kerangka ANP yang diperoleh dari hasil wawancara dan FGD kepada para

akademisi dan pakar.

Berdasarkan kajian kepada beberapa regulasi yang relevan, ditemukan beberapa regulasi yang

berpotensi menjadi beban bagi perbankan syariah, yaitu beban pajak yang sama antara bagi hasil DPK

dengan pendapatan bunga, tidak dimungkinkannya penggunaan akad selain wadiah dan mudharabah

dalam produk DPK, pengelolaan dana haji dan pembiayaannya oleh bank konvensional, tidak

diakuinya penempatan dana channeling/excecuting kepada BPRS sebagai pembiayaan dalam

perhitungan Rencana Bisnis Bank, kebijakan ijin produk baru, pembukaan kantor baru setelah adanya

KC di suatu wilayah kerja, bobot risiko pembiayaan kepada UMKM yang terlalu tinggi dibanding IFSB

dan BASEL dan kebijakan penyertaan modal di BPRS oleh bank syariah dengan mayoritas pemegang

saham asing.

Temuan kajian ini menunjukkan urutan prioritas aspek dalam penentuan kebijakan untuk

meningkatkan pertumbuhan dana peningkatan kualitas industri perbankan syariah yaitu: 1) aspek

kelembagaan; 2) aspek permodalan; 3) aspek pembiayaan; dan 4) aspek pendanaan. Sedangkan

prioritas solusi yang direkomendasikan sebagai bentuk insentif kebijakan dalam wewenang Bank

Indonesia adalah: (i) Co-location layanan bank syariah dengan kantor bank induk konvensional; (ii)

Bobot risiko pada pembiayaan UMKM pada perhitungan ATMR menjadi 75%; (iii) Hak eksklusif produk

tabungan dan pembiayaan haji dan umroh kepada bank syariah; dan (iv) Beban pajak produk bagi hasil

DPK bank syariah sama dengan pajak atas return obligasi.

4. PENGEMBANGAN MODEL DAN APLIKASI SISTEM PENGUKURAN INDEKS IMBAL HASIL SEKTOR

RIIL SEBAGAI ACUAN PRICING PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Kebutuhan akan indeks imbal hasil acuan (reference rate) yang didasarkan pada profitabilitas sektor

riil yang akan dibiayai, sangat diperlukan oleh industri keuangan syariah agar dapat menetapkan

pricing pembiayaan secara lebih adil dan sejalan esensi dasar sistem keuangan syariah. Hingga saat ini

belum ada kajian yang menawarkan model dan aplikasi sistem pengukuran dimaksud. Sejumlah

lembaga seperti Dow Jones dan lembaga rating Standar & Poors (2011) telah menerbitkan indeks

return surat berharga syariah, namun ukuran indeks return ini didasarkan pada tingkat return dari

instrumen surat berharga yang diperdagangkan dipasar keuangan syariah, bukan profitabilitas dari

sektor riil ekonomi. Tidak diketahuinya tingkat imbal hasil sektor riil yang sesungguhnya dapat

membuat bank syariah membebani debitur dengan cost of fund yang melebihi batas kemampuan dan

ditetapkan nisbah bagi hasil pembiayaan syariah yang tidak optimal.

Terkait itu, Bank Indonesia sejak tahun 2009 telah memulai suatu kajian multiyears untuk

mengembangkan model perngukuran tingkat kinerja - imbal hasil sektor ekonomi riil. Pengembangan

konsep awal kajian (2009) menghasilkan dua alternatif model yaitu model structure conduct

performance (SCP) dan model struktur biaya (cost structure) yang mencerminkan rata-rata tertimbang

return perusahaan di suatu industri. Pada tahun 2010 kajian dilanjutkan dengan penyempurnaan

konsep dan model yang lebih sesuai. Kajian lanjutan tersebut merekomendasikan bahwa metode

pengukuran cash recovery rate (CRR) memiliki keunggulan dan lebih sesuai dalam mengukur imbal

hasil riil sektor-sektor usaha yang akan dipakai sebagai reference rate pembiayaan perbankan syariah

Page 136: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

122

di Indonesia. CRR merupakan penghitungan imbal hasil bisnis yang menitikberatkan pada

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari investasi yang dilakukan dengan mengabaikan

suku bunga (interest).

CRR (yang kemudian dikembangkan pula dengan Bank Gross CRR (BGCRR)) mampu mencerminkan

kinerja nyata dari sektor riil dan dapat dijadikan basis untuk pengambilan keputusan, seperti (i) acuan

umum dalam pricing produk pembiayaan, dan (ii) mengukur kualitas kinerja debitur/bank melalui

analisis efisiensi dan imbal hasil. CRR juga mampu digunakan untuk menangkap sensitifitas dan

dinamika pasar yang didasarkan pada analisis kinerja sektor riil dan lebih bersifat independen

terhadap berbagai kebijakan suku bunga. Pada kajian tahun 2010, metode CRR diuji-cobakan untuk

menghasilkan indeks imbal hasil dua sektor usaha yang dipriritaskan, yaitu: sektor pertanian dan

sektor pertambangan, dan hanya menggunakan data perusahaan yang telah tercatat (listed

companies) di pasar modal Indonesia (go-public).

Pada kajian lanjutan di tahun 2011, kajian tersebut dilanjutkan dengan memperluas cakupan

pengukuran ke seluruh (sebelas) sektor ekonomi serta menggunakan data perusahaan yang

dikumpulkan dari Laporan Keuangan debitur, baik bank syariah maupun bank konvensional. Data

Laporan Keuangan Perusahaan Debitur dikumpulkan dari 10 debitur terbesar untuk setipa sektor

ekonomi, selama 10 tahun terakhir (2001-2010) secara kuartalan. Selain itu digunakan pula data

laporan bisnis debitur (terkait perusahaan non-public) baik syariah maupun konvensional. Metode

stratified sampling digunakan untuk memilih sampel perusahaan non-public yang jadi debitur bank,

dengan didasarkan pada sektor ekonomi, skala usaha dan kriteria lainnya. Data primer sangat sulit

untuk dapat digunakan pada kajian ini, karena rentang waktu data yang panjang diperlukan untuk

menangkap pola imbal hasil. Pertimbangan lain adalah karena konsistensi dan kontinutas data tidak

didapatkan bila menggunakan data primer.

Selain menghitung CRR, untuk melihat imbal hasil sektoral dari perspektif bank syariah dilakukan juga

penghitungan Bank Gross Cash Recovery Rate (BGCRR). BGCRR dihitung untuk mengukur imbal hasil

yang ditetapkan bank terhadap debitur pembiayaan sektor tertentu. Kedua nilai yaitu CRR dan BGCRR

itulah yang diperbandingkan untuk melihat apakah bank menetapkan pricing atas sektor tersebut

sesuai dengan kinerja riil usaha di sektor tersebut. Hasil yang didapatkan dari perhitungan CRR dan

BGCRR terlihat bahwa terdapat perbedaan nilai yang menunjukkan bahwa untuk sektor tertentu bank

memberikan pricing tidak sesuai dengan kinerja riil sektor tersebut.

Pokok-Pokok Hasil Kajian Tahun 2012

Kajian pada tahun 2012 menghasilkan:

(i) Pengembangan model perhitungan CRR dan BGCRR dengan memperhitungkan variabel lokasi

wilayah operasi perusahaan atau lokasi usaha debitur yang dibiayai bank. Hal ini penting

karena variabilitas tingkat imbal hasil disebabkan pula oleh faktor-faktor khas kewilayahan;

(ii) Rincian perhitungan tingkat imbal hasil (CRR-BGCRR) hingga sub-sektor usaha (sampai digit

keempat nomenklatur klasifikasi usaha) untuk sub-sub sektor terpenting dalam pembiayaan

bank syariah, dan

Page 137: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

123

(iii) Rancang-bangun aplikasi system yang dapat digunakan untuk simulasi perhitungan indeks

imbal hasil CRR-BGCRR, termasuk kerangka updating dan proyeksi model, serta user-manual

yang mendokumentasikan alur kerja proto-type software aplikasi.

Pada kajian tahun 2012, dilakukan penambahan data perusahaan non-listed di BEI sebanyak 370

perusahaan, sehingga total sampel yang dihitung untuk menghasilkan indeks CRR adalah 865

perusahaan (pada tahun 2011 digunakan data 495 perusahaan). Sedangkan dalam menghitung

BGCRR digunakan data akumulasi nasabah pembiayaan selama 10 tahun (2000-2010) dengan jumlah

nasabah secara akumulatif 15.342.218 nasabah pembiayaan dengan berbagai jenis akad.

Analisis yang dilakukan meliputi: (i) perbandingan antara CRR-BGCRR-ROE-ROA per sektor usaha dan

sub-sektor usaha tertentu, (ii) analisis korelasi antara CRR-BGCRR-ROA-ROE, (iii) perhitungan spread

antara CRR-BGCRR 9 sektor usaha, (iv) Perhitungan spread CRR-BGCRR per wilayah geografis tertentu,

(v) Perhitungan spread CRR-BGCRR per sektor usaha dan wilayah geografis tertentu.

Hasil yang didapatkan dari perhitungan indeks sampai ke subsektor ekonomi memperlihatkan bahwa

terdapat pengaruh dominan dari subsektor terhadap sektor tertentu, sebagai contoh adalah sektor

pertanian. Tingginya imbal hasil sektor pertanian dikarenakan subsektor dominan yang

mempengaruhi sektor tersebut adalah subsektor perkebunan terutama komoditas kelapa sawit

sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa imbal hasil yang didapatkan dari subsektor tersebut cukup

tinggi.

Untuk melihat pengaruh variable-variabel makroekonomi terhadap pergerakan CRR dan BGCRR

dilakukan pula ujicoba model makroekonomi dengan memasukkan beberapa variable makroekonomi

yang diduga memiliki pengaruh terhadap CRR dan BGCRR. Indikator-indikator makroekonomi yang

dipilih untuk dimasukkan ke dalam model tersebut adalah GDP per sektor usaha, nilai tukar Rupiah

terhadap USD dan tingkat suku bunga SBI 1 bulan. Ketiga indikator makroekonomi tersebut memiliki

periode yang sama dengan CRR dan BGCRR. Sebelum masuk ke dalam pemodelan, terlebih dahulu

sampel debitur maupun bank yang ada pada CRR-BGCRR disesuaikan agar model regresi panel data

dapat diestimasi. Untuk debitur dan bank yang memiliki series CRR-BGCRR kurang dari 3 tahun tidak

dimasukkan dalam sampel. Sedangkan periode estimasi yang digunakan adalah periode 2004 – 2007

mengikuti periodisasi pada BGCRR.

Hasil yang didapatkan memperlihatkan bahwa indikator makroekonomi GDP memiliki pengaruh positif

secara signifikan terhadap CRR, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BGCRR.

Perubahan kinerja perekonomian yang lebih baik akan meningkatkan tingkat imbal hasil bagi

perusahaan publik maupun non publik karena secara tidak langsung mempengaruhi kinerja bisnis

mereka masing-masing. Tingkat suku bunga mempengaruhi secara signifikan pergerakan CRR maupun

BGCRR. Namun khusus untuk BGCRR, tingkat suku bunga memiliki pengaruh yang berbeda dengan

variable lain.

Pada debitur non publik, peningkatan tingkat suku bunga membuat tingkat imbal hasil yang diperoleh

menjadi lebih rendah sementara pada bank syariah, peningkatan tingkat suku bunga justru

meningkatkan tingkat imbal hasil yang diperoleh. Model makroekonomi yang telah diestimasi tersebut

masih memiliki beberapa keterbatasan. Jumlah sampel yang harus dikeluarkan karena tidak memiliki

CRR yang tidak kontinyu jumlahnya cukup banyak sehingga jumlah sampel yang dimasukkan dalam

Page 138: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

124

estimasi model makroekonomi menjadi jauh berkurang. Analisis model makroekonomi berdasarkan

pemodelan time series belum dapat dilakukan mengingat masih terbatasnya periode observasi yang

ada. Namun, jika CRR maupun BGCRR dapat diterapkan dan berjalan secara berkelanjutan, analisis

time series semakin mungkin dilakukan seiring dengan semakin bertambahnya panjang data historis

yang dapat dianalisis.

Page 139: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

125

LAMPIRAN – 2 (L.2.)

IKHTISAR KETENTUAN

A. Ketentuan yang disusun oleh Departemen Perbankan Syariah

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan

dan Kepatutan (Fit & Proper) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan peraturan

pelaksanaannya Surat Edaran Nomor 14/25/DPbS tanggal 12 September 2012 tentang Uji

Kemampuan dan Kepatutan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tujuan : Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan perlindungan kepada masyarakat

terhadap industri perbankan, perlu dipastikan bahwa pengelolaan bank syariah

dilakukan oleh pihak yang mampu dan patut (Fit and Proper) sehingga pengelolaan

bank syariah dilakukan sesuai dengan tatakelola yang baik (good governance).

Ikhtisar :

Jenis uji kemampuan dan kepatutan fit and proper (FPT) dalam ketentuan ini meliputi 2 (dua)

macam yaitu:

a. Uji kemampuan dan kepatutan (FPT New Entry) yang harus dipenuhi oleh calon PSP, calon

anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi BUS dan BPRS, calon Direktur UUS yang

telah ditetapkan sejak awal hanya akan menjabat sebagai Direktur UUS, dan calon pemimpin

KPwBA.

b. Uji kemampuan dan kepatutan (FPT Existing) terhadap PSP, anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif BUS dan BPRS, Direktur UUS dan Pejabat Eksekutif

UUS, dan pemimpin KPwBA yang terindikasi memiliki permasalahan integritas, kelayakan

keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi. Uji kemampuan dan kepatutan (FPT

Existing) dilakukan setiap saat berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari

hasil pengawasan (off site supervision dan/atau on site supervision) maupun informasi

lainnya yang diperoleh Bank Indonesia.

Faktor yang dinilai dalam Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) adalah:

a. Integritas dan Kelayakan Keuangan untuk Pemegang Saham Pengendali (PSP).

b. Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan untuk anggota Dewan Komisaris, anggota

Direksi, Direktur UUS, Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing, dan Pejabat Eksekutif.

Terdapat pengetatan sanksi dan konsekuensi Tidak Lulus dibandingkan dengan ketentuan

sebelumnya, sebagai berikut:

a. Jangka waktu sanksi tidak dikaitkan dengan dampak perbuatan pihak yang dinilai terhadap

kerugian yang berpengaruh pada permodalan, keuntungan dan/atau potensi kerugian bank

syariah namun dikaitkan dengan jenis dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan.

b. Terdapat peningkatan jangka waktu sanksi bagi pihak yang Tidak Lulus yang tidak mematuhi

konsekuensinya.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus setelah menjalani uji

kemampuan dan kepatutan (FPT) maka dilarang menjadi:

a. pemegang saham lebih dari 10% (sepuluh persen) dan/atau PSP pada seluruh Bank Syariah.

b. pemegang saham pada Bank Umum Konvensional atau Bank Perkreditan Rakyat.

c. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, Pejabat Eksekutif, atau pemimpin

Kantor Perwakilan Bank Asing pada industri perbankan dalam jangka waktu tertentu.

Page 140: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

126

Pihak-pihak yang telah ditetapkan predikat Tidak Lulus dapat kembali menjadi PSP, anggota

Dewan Komisaris, anggota Direksi, Direktur UUS, dan Pemimpin Kantor Perwakilan Bank Asing

apabila telah menjalani sanksi dan jangka waktu sanksi telah dilalui serta telah menjalani Uji

Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terlebih dahulu.

LPS sebagai pengendali dari bank yang diselamatkan/ditangani tidak harus melalui Uji

Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) namun calon anggota Dewan Komisaris, calon

anggota Direksi dan calon Direktur UUS yang akan diangkat LPS wajib mengikuti Uji Kemampuan

dan Kepatutan (Fit And Proper Test).

Perbedaan mekanisme Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) bagi calon anggota

Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon Direktur UUS pada bank dalam

penyelamatan/penanganan LPS, yaitu persetujuan Bank Indonesia diberikan dalam 2 tahap yaitu:

tahap 1 merupakan persetujuan sementara dan tahap 2 merupakan persetujuan akhir.

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, beberapa ketentuan dibawah ini dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku:

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan

(Fit and Proper Test) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;

b. ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor

11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah; dan

c. ketentuan dalam Pasal 58 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor

11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Umum Syariah dan

Unit Usaha Syariah

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/20/PBI/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang

Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan

Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah;

Tujuan : Ketentuan ini merupakan penyempurnaan PBI tentang Fasilitas Pendanaan Jangka

Pendek yang telah diterbitkan tahun 2009 dengan latar belakang karena kondisi

makro ekonomi dan stabilitas sektor keuangan serta kepercayaan masyarakat

terhadap perbankan saat ini semakin membaik, sehingga dilakukan penyesuaian

persyaratan bank penerima Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS).

Ikhtisar :

Penyempurnaan ketentuan terutama terkait dengan:

a. persyaratan Bank yang dapat mengajukan permohonan,

b. persyaratan tentang agunan,

Bank yang dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh FPJPS adalah Bank Umum Syariah

(BUS) yang mengalami kesulitan jangka pendek, memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal

Minimum (KPMM) paling rendah 8% dan modal sesuai dengan profil risiko bank, serta memiliki

agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya mencukupi.

Yang dapat dijadikan agunan FPJPS adalah:

a. Agunan yang berkualitas tinggi berupa surat berharga, meliputi:

� Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

� Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

� Surat Berharga yang diterbitkan badan hukum lain dengan persyaratan tertentu

yang ditetapkan Bank Indonesia (Obligasi Korporasi).

b. Agunan aset Pembiayaan yang hanya dapat dijadikan agunan apabila Bank tidak mempunyai

surat-surat berharga yang mencukupi atau Bank tidak memiliki surat-surat berharga yang

Page 141: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

127

dapat diagunkan. Kriteria aset Pembiayaan yang berkualitas tinggi yaitu memenuhi

persyaratan:

� Kualitas tergolong Lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;

� Bukan merupakan Pembiayaan konsumsi kecuali pembiayaan pemilikan rumah;

� Pembiayaan dijamin dengan agunan tanah dan/atau bangunan dengan nilai paling

rendah 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon Pembiayaan;

� Bukan merupakan Pembiayaan kepada pihak terkait;

� Pembiayaan belum pernah direstrukturisasi;

� Sisa jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan paling singkat 12 (dua belas) bulan dari

saat persetujuan FPJPS;

� Baki debet (outstanding) Pembiayaan tidak melebihi batas maksimum penyaluran

dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon Pembiayaan;

� Memiliki perjanjian Pembiayaan dan pengikatan agunan yang mempunyai

kekuatan hukum.

Haircut aset Pembiayaan yang dapat dijadikan agunan FPJPS paling kurang 200% (dua ratus

persen) dari plafon FPJPS.

Bank Indonesia menghentikan pencairan FPJPS dan/atau mengakhiri perjanjian FPJPS sebelum

jatuh waktu dalam hal terjadi pelanggaran persyaratan FPJPS oleh Bank. Penghentian pencairan

FPJPS dan/atau pengakhiran perjanjian FPJPS yang disebabkan karena pelanggaran persyaratan

agunan FPJPS dilakukan setelah Bank tidak dapat melakukan penggantian/penambahan agunan

FPJPS atau Bank telah melakukan penggantian/penambahan agunan FPJPS namun tetap tidak

dapat memenuhi persyaratan agunan FPJPS.

Bank wajib menyampaikan laporan daftar aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan untuk

menjadi agunan FPJPS kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu untuk posisi

akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat tanggal 15 (lima belas) setelah posisi akhir bulan

bersangkutan. Untuk pertama kalinya laporan daftar aset Pembiayaan disampaikan untuk posisi

bulan Juni 2013. Bank dapat menyampaikan laporan nihil apabila tidak memiliki aset Pembiayaan

yang memenuhi persyaratan sebagai agunan FPJPS atau tidak mengalokasikan aset Pembiayaan

sebagai agunan untuk mengantisipasi kebutuhan FPJPS.

Bank Indonesia (BI) akan mendebet rekening giro Rupiah Bank penerima FPJPS di BI dalam hal:

a. FPJPS jatuh tempo (pendebetan sebesar nilai pokok dan imbalan FPJPS);

b. FPJPS belum jatuh tempo namun saldo rekening giro Bank di Bank Indonesia melebihi

kewajiban GWM (pendebetan paling tinggi sebesar nilai pokok FPJPS yang telah diterima

Bank); dan/atau

c. FPJPS diakhiri sebelum perjanjian jatuh tempo (pendebetan sebesar nilai pokok dan imbalan

FPJPS).

Dalam rangka pengawasan terhadap penggunaan FPJPS, Bank wajib menyampaikan Bank kepada

Bank Indonesia berupa laporan mengenai penggunaan FPJPS, kondisi likuiditas Bank, pemantauan

pemenuhan persyaratan FPJPS dan persyaratan agunan FPJPS pada setiap akhir hari kerja dan

rencana tindak perbaikan (action plan) untuk mengatasi kesulitan likuiditas paling lama 5 (lima)

hari kerja setelah pencairan FPJPS.

Page 142: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

128

3. Surat Edaran Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas

bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;

Tujuan : Penerbitan SE ini karena adanya perkembangan produk Qardh Beragun Emas yang

sangat pesat sebagai dampak dari diterbitkannya Fatwa dewan Syariah Nasional

No. 79/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Qardh dengan

Menggunakan Dana Nasabah, yang berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan

syariah. Penerbitan SE ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi perbankan

syariah dalam menjalankan produk Qardh Beragun Emas, yang merupakan

pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang Produk

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ikhtisar :

Ketentuan ini berlaku untuk Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan

Rakyat Syariah (BPRS).

Qardh Beragun Emas adalah salah satu jenis pembiayaan dengan menggunakan akad qardh

dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan

disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan

membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas dasar akad ijarah.

Produk Qardh Beragun Emas memiliki karakteristik (fitur) sebagai berikut:

a. Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan

modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

b. Akad yang digunakan adalah akad qardh (untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan

Bank Syariah atau UUS kepada nasabah), akad rahn (untuk pengikatan emas sebagai agunan

atas pinjaman dana) dan akad ijarah ( untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan

pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana).

c. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya

administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.

d. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana

pihak ketiga.

e. Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi

produk.

f. Emas yang akan diserahkan sebagai agunan Qardh Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh

nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.

Bank Syariah dan UUS dalam menjalankan produk Qardh Beragun Emas wajib memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

a. Mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.

b. Memiliki kebijakan dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) tertulis secara

memadai, termasuk penerapan manajemen risiko.

Page 143: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

129

c. Jumlah portofolio Qardh Beragun Emas Bank Syariah pada setiap akhir bulan paling banyak

adalah jumlah terkecil antara 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau 150%

dari modal bank (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/KPMM) dan untuk UUS, sebesar

20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan.

d. Jumlah pembiayaan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 untuk setiap nasabah, dengan

jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali. Khusus untuk

nasabah UMK dapat diberikan pembiayaan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00, dengan

jangka waktu paling lama 1 tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat

diperpanjang.

e. Jumlah pembiayaan dibandingkan dengan nilai agunan atau Financing to Value (FTV) paling

banyak 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali (buyback) emas

PT. ANTAM (Persero) Tbk.

f. Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada

nasabah antara lain karakteristik produk (antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan,

dan penyelesaian apabila terdapat sengketa) dan hak dan kewajiban nasabah termasuk

apabila terjadi eksekusi agunan emas.

Bank Syariah dan UUS yang menjalankan produk Qardh Beragun Emas sebelum memperoleh zin

dari BI dikenakan sanksi teguran tertulis dan denda uang, dan bagi Bank Syariah atau UUS yang

menjalankan produk Qardh Beragun Emas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

SE dapat dikenakan sanksi berupa penghentian produk tersebut.

Bagi Bank Syariah atau UUS yang telah telah menjalankan produk Qardh Beragun Emas sebelum

berlakunya SE ini wajib menyesuaikan:

a. Kebijakan dan prosedur dengan mengacu pada karakteristik dan fitur produk Qardh Beragun

Emas paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya SE ini.

b. Jumlah portofolio Qardh Beragun Emas, jumlah dan jangka waktu pembiayaan setiap

nasabah, dan FTV paling lama 1 tahun terhitung sejak berlakunya SE ini.

4. Surat Edaran Nomor 14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 tentang Produk Pembiayaan

Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;

Tujuan : Penerbitan SE ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Bank Umum Syariah,

Unit Usaha Syariah, dan BPRS dalam menjalankan produk Kepemilikan Emas (PKE)

dalam rangka meningkatkan kehati-hatian bank yang menyalurkan produk PKE.

Ikhtisar :

Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan

menggunakan akad murabahah. Objek PKE meliputi emas lantakan (batangan) dan/atau

perhiasan. Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS. Pokok-pokok yang

diatur dalam Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) adalah sebagai berikut :

a. Bank Syariah atau UUS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai.

Page 144: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

130

b. Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS yang diikat secara

gadai, disimpan secara fisik di Bank Syariah atau UUS, dan tidak dapat ditukar dengan

agunan lain.

c. Bank Syariah atau UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas

emas yang digunakan sebagai agunan PKE.

d. Jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp150.000.000,00. Nasabah

dimungkinkan untuk memperoleh PKE dan Qardh Beragun Emas secara bersamaan,

dengan jumlah saldo secara keseluruhan paling banyak Rp250.000.000,00 dan jumlah saldo

untuk PKE paling banyak Rp150.000.000,00.

e. Uang muka PKE paling rendah 20% untuk emas lantakan (batangan) dan paling rendah

sebesar 30% untuk emas perhiasan.

f. Jangka waktu PKE paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.

g. Pembayaran PKE dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan.

Pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

� paling singkat 1 tahun setelah akad pembiayaan berjalan;

� nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan

menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas; dan

� nasabah dapat diberikan potongan atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh

diperjanjikan dalam akad.

h. Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempo dan/atau PKE

digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi oleh Bank Syariah atau UUS setelah

melampaui 1 tahun sejak tanggal akad PKE. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan

sisa kewajiban nasabah sebagai berikut:

� apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih

lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah; atau

� apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih

kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah.

i. Bank Syariah atau UUS harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik produk PKE

terkait: persyaratan calon nasabah; biaya-biaya yang akan dikenakan; besarnya uang muka

yang harus dibayar nasabah; tata cara pelunasan dipercepat; tata cara penyelesaian

apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar; konsekuensi

apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar; dan hak

dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.

Bank Syariah atau UUS yang akan menyalurkan produk PKE harus memperoleh persetujuan

terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Tata cara, persyaratan, dan dokumen dalam rangka

permohonan persetujuan produk PKE mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur

mengenai produk Bank Syariah dan UUS. Bank Syariah atau UUS wajib melaporkan realisasi

pengeluaran produk PKE paling lama 10 hari setelah dikeluarkannya produk PKE tersebut.

Page 145: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

131

Bank Syariah dan UUS yang menjalankan produk PKE sebelum memperoleh izin dari BI dikenakan

sanksi teguran tertulis dan denda uang. Bagi Bank Syariah atau UUS yang menjalankan produk

PKE yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa penghentian produk PKE

tersebut. Besarnya denda uang apabila bank menjalankan produk PKE sebelum memperoleh

persetujuan dari BI :

� Untuk BUS dan UUS, paling banyak sebesar Rp 35.000.000,-

� Untuk BPRS, paling banyak sebesar Rp 5.000.000,-

Bagi Bank Syariah atau UUS yang telah telah memperoleh persetujuan BI menjalankan produk

PKE sebelum berlakunya SE ini, maka:

� Akad yang telah ada masih tetap berlaku dan tidak dapat diperpanjang; dan

� Bank Syariah atau UUS tidak melayani nasabah baru sampai dengan mendapatkan

persetujuan produk PKE dari Bank Indonesia.

5. Surat Edaran Nomor 14/33/DPbS tanggal 27 November 2012 tentang Penerapan Kebijakan

Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan kendaraan Bermotor bagi Bank

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tujuan : Sebagaimana pada perbankan konvensional, pertumbuhan pembiayaan KPR iB

yang terlalu tinggi pada perbankan syariah dapat mendorong peningkatan harga

aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (bubble) sehingga dapat

meningkatkan risiko kredit bagi bank yang memiliki eksposur pembiayaan properti

yang besar. Demikian pula untuk pembiayaan KKB iB bahwa pembiayaan KKB iB

yang terlalu ekspansif dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank.

Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan peningkatan peran perbankan

syariah dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui

pembiayaan yang produktif maka sebagaimana yang telah diberlakukan untuk

perbankan konvensional, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)

perlu menetapkan kebijakan terkait dengan pembiayaan KPR iB dan KKB iB.

Kebijakan dalam pembiayaan KPR iB dan KKB iB pada perbankan syariah dilakukan

dengan tetap memperhatikan karakteristik produk perbankan syariah termasuk

fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI).

Ikhtisar :

Ruang lingkup KPR iB meliputi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan dan tidak

berlaku untuk nasabah perusahaan. Ketentuan ini hanya berlaku untuk KPR iB berupa rumah

tinggal/apartemen/rumah susun yang memiliki luas diatas 70 m2, rumah dengan luas bangunan

sama atau kurang dari 70 m2 tidak termasuk dalam ketentuan ini.

FTV diberlakukan terhadap KPR iB yang menggunakan akad murabahah atau akad istishna’,

ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen). Nilai pembiayaan (financing) dihitung

dari harga pokok pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagaimana tercantum dalam

Page 146: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

132

akad pembiayaan, sedangkan nilai agunan (value) didasarkan pada penilaian BUS dan UUS pada

saat pengikatan agunan di awal pemberian pembiayaan.

Penyertaan (sharing) BUS atau UUS dalam rangka kepemilikan rumah diberlakukan terhadap KPR

iB dengan skema Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Penyertaan (sharing) BUS atau UUS

ditetapkan paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari harga perolehan rumah. Uang

Jaminan (Deposit) dalam rangka kepemilikan rumah diberlakukan terhadap KPR iB dengan akad

IMBT, ditetapkan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga perolehan rumah

yang disewakan kepada nasabah. Uang Jaminan (Deposit) dimaksud akan diperhitungkan sebagai

uang muka pembelian rumah pada saat akad IMBT jatuh tempo dalam hal nasabah mengambil

opsi untuk membeli rumah/bangunan yang dibiayai. Dalam hal nasabah tidak mengambil opsi

untuk membeli rumah/bangunan yang dibiayai, maka Uang Jaminan (Deposit) tersebut

dikembalikan kepada nasabah.

KPR iB dengan skema MMQ dan IMBT dikenakan pengaturan yang lebih ringan dari KPR iB

dengan akad murabahah atau istishna karena mengandung prinsip sharing atas risiko yang

merupakan jiwa ekonomi syariah, mendorong produk MMQ dan IMBT pada perbankan syariah

sehingga tidak didominasi Murabahah. Kebijakan untuk mendorong pembiayaan di luar

Murabahah juga sudah dilakukan antara lain dalam ketentuan penilaian kualitas aktiva dan

restrukturisasi untuk pembiayaan Musyarakah/Mudharabah. Produk MMQ dan IMBT yang

memungkinkan adanya penurunan harga (repricing) pada saat pembiayaan berjalan memberikan

keuntungan kepada nasabah dan bank sehingga produk tersebut menjadi lebih kompetitif.

Pengambilalihan pembiayaan (take over) tidak termasuk dalam cakupan KPR iB yang diatur dalam

ketentuan ini. Untuk pembelian (KPR iB) rumah susun atau apartemen, luas yang digunakan

adalah luas seluruh kesatuan unit (luas kotor). Pembiayaan beragun rumah tinggal selain KPR iB,

tidak termasuk yang diatur dalam ketentuan ini. Apabila nasabah telah memberikan tanda

persetujuan pembiayaan secara tertulis atas Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan yang

diberikan BUS atau UUS sebelum tanggal 1 April 2013, maka pembiayaan tersebut tidak termasuk

yang diatur dalam SE ini.

Yang dimaksud dengan KKB iB meliputi pembiayaan yang diberikan oleh BUS dan UUS kepada

nasabah untuk pembelian kendaraan bermotor, sehingga pembiayaan dengan agunan kendaraan

bermotor tidak termasuk dalam cakupan KKB iB yang diatur dalam ketentuan ini. Pembelian

kendaraan bekas juga termasuk yang diatur dalam ketentuan ini. Channeling adalah pinjaman

yang diberikan dari BUS atau UUS kepada nasabah melalui Perusahaan Pembiayaan yang

bertindak sebagai agen. Dalam pola ini, risiko kredit menjadi risiko bank sehingga ketentuan uang

muka yang diterapkan adalah ketentuan BI. Apabila pembiayaan dilakukan dengan kerjasama

antara BUS atau UUS dengan Perusahaan Pembiayaan dengan pola executing, yaitu pinjaman

yang diberikan dari BUS atau UUS kepada Perusahaan Pembiayaan yang kemudian

diteruspinjamkan kepada nasabah, dimana dalam pola ini risiko kredit menjadi risiko Perusahaan

Pembiayaan seluruhnya, maka ketentuan uang muka yang berlaku adalan ketentuan uang muka

Bapepam-LK.

Yang dimaksud uang muka dalam ketentuan ini tidak termasuk biaya administrasi, asuransi, fee,

komisi atau biaya lain yang tidak merupakan bagian dari pembiayaan tersebut. Bank

Page 147: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

133

diperkenankan untuk menerima cicilan nasabah memenuhi persyaratan uang muka sesuai

ketentuan. Harga dalam ketentuan ini adalah harga on the road.

B. Ketentuan yang dibuat bersama dengan satuan kerja lainnya di lingkungan Bank Indonesia

Disamping melakukan penyusunan ketentuan dalam rangka mengakomodasi perkembangan

sesuai kondisi perbankan syariah dan/atau dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan

Peraturan Bank Indonesia, terdapat pula beberapa ketentuan yang disusun oleh satuan kerja

lainnya di Bank Indonesia yang juga berlaku bagi perbankan syariah. Ketentuan yang disusun oleh

satuan kerja lain dimaksud telah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari perbankan

syariah, sehingga selain berlaku bagi perbankan konvensional, ketentuan dimaksud berlaku pula

bagi perbankan syariah. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. PBI No. 14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

2. PBI No. 14/12/PBI/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum.

3. PBI No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan

Bank.

4. PBI No. 14/17/PBI/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa

Penitipan dengan Pengelolaan (Trustee).

5. PBI No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit atau

Pembiayaan dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah.

6. PBI No. 14/26/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan

Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Page 148: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

134

Lampiran – 3 (L.3.)

Daftar Kegiatan Edukasi Publik di Bidang Perbankan Syariah Tahun 2012

No Lembaga/Instansi/Ormas

Acara Tempat

1 ICDIF – LPPI Pelatihan: Financing Analysis of

Islamic Bank, Case Study Micro

Banking

Jakarta

2 ICDIF – LPPI Pelatihan: Financing Analysis of

Islamic Bank, Case Study Commercial

Banking

Jakarta

3 ICDIF – LPPI Pelatihan: Financing Analysis of

Islamic Bank, Case Study SMeS

Jakarta

4 ICDIF-LPPI Pelatihan Dasar Perbankan Syariah Jakarta

5 STAIN Bengkulu TOT Akuntansi Perbankan Syariah

untuk Dosen dan Mahasiswa S2

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Bengkulu

6 Politeknik Swadharma TOT Akuntansi Perbankan Syariah

untuk Dosen, Guru dan Profesi

Terkait

Tangerang

7 Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Provinsi Riau

TOT Akuntansi Perbankan Syariah

untuk Akademisi (Dosen, Guru SMA)

dan Wartawan

Pekanbaru

8 Universitas Diponegoro Semarang TOT Perbankan Syariah untuk Dosen

dan Akademisi

Semarang

9 STAI Solok Nan Indah TOT Akuntansi Perbankan Syariah

untuk Dosen dan Guru

Solok, Sumatra Barat

10 Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Wilayah III (Bali & Nusa

Tenggara)

TOT Perbankan Syariah Denpasar

11 ASBISINDO Sulawesi Selatan

Kerjasama dengan KPw Wilayah I

Sulampua

Seminar Nasional Perbankan Syariah

“Membangun Kekuatan UMKM

Melalui Perbankan Syariah untuk

Kawasan Timur Indonesia yang Lebih

Baik”

Makasar

12 Universitas Islam ’45 Bekasi Seminar Temu Ilmiah Regional Bekasi

13 STAIN Pekalongan Seminar Peluang Bisnis Berbasis

Investasi Syariah “Peluang,

Tantangan & Prospek Masa Depan

bagi Kalangan Akademisi & Praktisi”

Pekalongan

14 Badan Semi Otonom Kelompok

Studi Ekonomi Islam Universitas

Negeri Jakarta

Kuliah Informal Ekonomi Syariah Jakarta

15 Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Jember

Seminar Perbankan Syariah Jember

16 Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Wilayah I (Sulawesi,

TOT Kebanksentralan bagi Dosen,

Topik: Perbankan Syariah

Makasar

Page 149: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

135

No Lembaga/Instansi/Ormas

Acara Tempat

Maluku, Papua)

17 Dewan Dakwah Islamiyah

Indonesia

Pelatihan dan Seminar “Antara

Dakwah dan Tantangan Masa

Depan”

Cimacan, Jawa Barat

18 Kelompok Studi Ekonomi Islam

FEB Universitas Diponegoro

“Sharia Economic Activity Feat Temu

Ilmiah Regional”

Semarang

19 Universitas Muhammadiyah

Prof.Dr.Hamka

Seminar Ekonomi Islam

“Memperkenalkan Mekanisme Bank

Syariah”

Bogor

20 ICDIF-LPPI Seminar “Gadai Emas di Bank

Syariah: Antara Investasi dan

Spekulasi”

Jakarta

21 Universitas Trisakti “Islamic Economic & Finance

Vaganza”

Jakarta

22 IAEI Milad IAEI dan Rakernas IAEI Jakarta

22 Teachers Working Group

Indonesia (TWGI)

Seminar Pendidikan Nasional

“Menjadi Guru Sukses Mulia”

Jakarta

23 FoSSEI UIN Sultan Syarif Kasim

Riau

Temu Ilmiah Nasional XI FoSSEI 2012 Riau

24 Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Provinsi Gorontalo

Workshop Perbankan Syariah “Riba,

Konsep Dasar Perbankan Syariah,

Produk & Akad Bank Syariah” dalam

Rangka Festival Ekonomi Syariah

Gorontalo

25 Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Yogyakarta

Seminar / Sosialisasi

“Pengembangan dan Kebijakan

Perbankan Syariah serta Inovasi

Produk di BPRS”

Jogjakarta

26 Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Wilayah V (Jawa

Tengah & Yogyakarta)

Sarasehan Perbankan Syariah Jawa

Tengah

Pati

27 Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Provinsi Sulawesi

Tenggara

Seminar Perbankan Syariah

“Penguatan Ekonomi Nasional

Melalui Peran Perbankan Syariah &

Pengembangan UMKM”

Kendari

28 Pusat Komunikasi Ekonomi

Syariah

Seminar Internasional “Islamic

Economics & Finance Prospect &

Challenges”

Yogyakarta

29 Forum Studi Islam FE Universitas

Indonesia

Kuliah Informal Ekonomi Islam 2012

“Purifying Economic World and

Accelerating Human Welfare”

Jakarta

30 Universitas Trisakti Konferensi Internasional “Tahwidi

Methodology Applied to Institution

Market Dynamics for Development”

Jakarta

31 Universitas Muhammadiyah

Tangerang

Seminar Ekonomi Syariah

“Membangun Sinergitas Industri dan

Perguruan Tinggi dalam

Menghasilkan SDM Integrated Guna

Menumbuhkembangkan Ekonomi

Tangerang

Page 150: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

136

No Lembaga/Instansi/Ormas

Acara Tempat

Syariah”

32 Dewan Pimpinan Pusat Majelis

Dakwah Islamiyah (DPD MDI)

Seminar “Peran Ekonomi Islam

dalam Memajukan Perekonomian

Nasional”

Bandung

33 Universitas Muhammadiyah

Jember

Seminar “Peranan Perbankan

Syariah dalam Dinamika

Perkembangan Perekonomian

Nasional”

Jember

34 Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Purwokerto

Sarasehan Perbankan Syariah Banyumas

35 Universitas Gunadarma Gunadarma Sharia Economic Event Jakarta

36 LDK Al’ Arief Perbanas Institute Islamic Economic Highlights Jakarta

37 Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta

Festival Ekonomi Syariah Yogyakarta

38 ICDIF-LPPI Pelatihan “Course on Sukuk and

Islamic Capital Market”

Jakarta

39 Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Kediri

Workshop “Pemahaman &

Pendalaman Prinsip Syariah”

Kediri

40 Universitas Ibnu Khaldun Bogor Seminar Ekonomi Islam “Optimalisasi

Peran Ekonomi Islam terhadap

Kesejahteraan Masyarakat”

Bogor

41 LPPM SEBI – Kampus STEI SEBI International Conference on Islamic

Finance and Investment Summit

“Global Update on Islamic Micro

Finance and Retail Banking”

Bandung

42 Universitas Bandar Lampung Seminar Nasional “Eksistensi

Perbankan Syariah Indonesia dan

Penyelesaian Sengketanya di

Indonesia”

Bandar Lampung

43 Universitas Padjajaran Bandung Seminar Ekonomi Syariah 2012

“Indonesia Goes to Islamic

Macrofinance Center”

Bandung

44 Universitas Islam Malang Seminar Nasional “Meningkatkan

Peran Akuntansi Keuangan Syariah &

Hukum dalam Penguatan

Pertumbuhan Ekonomi Syariah”

Malang

45 ASBISINDO Sulawesi Selatan Pendidikan Dasar Perbankan Syariah Makasar

46 Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Seminar “Strategi Investasi di

Reksadana, Saham, dan Produk

Perbankan Syariah bagi Dana

Yogyakarta

Page 151: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

137

No Lembaga/Instansi/Ormas

Acara Tempat

Pensiun”

47 Universitas Mercubuana Seminar Ekonomi Syariah dalam Al

Faruq Fair “Kebijakan

Pengembangan Industri Keuangan

Syariah”

Jakarta

48 FoSSEI Jabodetabek Workshop Ekonomi Islam dan Temu

Ilmiah Regional (TEMILREG) 2012

Bekasi

47 KSEI Universitas Diponegoro Sharia Economic Activity Feat Temu

Ilmiah Regional 2012 “Membangun

Kemakmuran dengan Ekonomi

Islam”

Semarang

48 Universitas Islam As – Syafi’iyah Seminar Nasional “Perkembangan

Perbankan Syariah di Indonesia”

Jakarta

49 ASBISINDO Lampung Pelatihan Akuntansi Lembaga

Keuangan Syariah se- Sumatra

Bandar Lampung

50 Universitas Pendidikan Indonesia Sharia Economics Festival &

Musyawarah Nasional X FoSSEI

“Mengentaskan Kemiskinan dengan

Ekonomi Islam”

Bandung

51 Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Wilayah XI (Sumatera

Utara & Aceh)

Pelatihan Wartawan Ekonomi dan

Bisnis Sumatra Utara “Operasional

Perbankan Syariah”

Samosir

52 ASBISINSO DPW Solo Raya Sosialisasi Perbankan Syariah dalam

Muzarakah Ulama se Solo Raya

“Menjadikan Bank Syariah Pilihan

Umat”

Solo

53 Kantor Perwakilan Bank

Indonesia Wilayah IV (Jawa

Timur)

Sosialisasi Perbankan Syariah dan

Seminar

Mojokerto

54 Musyawarah Guru Perbankan

Syariah

Sosialisasi SMK Perbankan Syariah

beserta Tamatannya

Jakarta

56 Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Maluku

Maluku Utara Expo dan Seminar Ternate

57 Direktorat Jenderal

Pengembangan Ekspor Nasional

Penerbitan Buku Made in Indonesia

Product Catalogue

Jakarta

58 PIPEBI Penerbitan Buletin INSANI Jakarta

59 Dewan Syariah Nasional – MUI Penerbitan Direktori Resmi Syariah

Indonesia

Jakarta

60 Sekretaris Daerah Jambi Penerbitan Buku “Peluang & Promosi

Investasi Provinsi Jambi”

Jambi

61 Gubernur Sumatra Utara Penerbitan Buku

62 Lembaga Penerbitan Trisakti Penerbitan Buku Produk Perbankan

Syariah

Jakarta

63 CIMB Niaga Buku Saku Perbankan Syariah Jakarta

64 Universitas Padjajaran Bandung Penerbitan Buku Album 5 Dekade

Unpad dari Masa ke Masa

Bandung

Page 152: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

138

No Lembaga/Instansi/Ormas

Acara Tempat

65 Dewan Syariah Nasional – MUI Penerbitan Buku Kerja dan Kalender

Tahun 2013

Jakarta

66 MUI – Wadah Musyawarah

Ulama Suama dan Cendekiawan

Muslim

Penerbitan Buku Kerja dan Kalender

Tahun 2013

Jakarta

No Lembaga/Instansi/Ormas

Acara Tempat

1 ICDIF - LPPI Pelatihan Dasar Perbankan

Syariah

Jakarta

2 Kajian muslimah Al Jannah Kajian Muslimah

Pegawai/Karyawati

Jakarta

3 Universitas Azzahra, Kampus

Unggulan, Jakarta

Training of Trainers bagi dosen-

dosen Perguruan Tinggi Fakultas

Ekonomi & Guru-guru SMK

Perbankan Syariah se DKI

Jakarta

Jakarta

4 HMJA FE UII Seminar Akuntansi Syariah Yogyakarta

5 STIE Riau Seminar internasional

"Membangun Ekonomi Islam"

Riau

6 Universitas Hasanuddin

Makassar

TOT Perbankan Syariah bagi

para dosen dan S2 dan S3

Makassar

7 Kunjungan - Universitas Bakrie Sosialisasi Perbankan Syariah

untuk Mahasiswa

Jakarta

8 HCDC - Bank Indonesia Pelatihan Dasar Perbankan

Syariah bagi Pegawai BI

Jakarta

9 KBI Medan Seminar Sehari Perbankan

Syariah bagi stakeholder

perbankan syariah, dalam

kegiatan Gebyar Ekonomi

Syariah dalam rangka Pekan

Raya Sumatera Utara ke 40

Medan

10 FAK. Ekonomi - Universitas

Padjadjaran (UNPAD)

TOT Akuntansi Perbankan

Syariah bagi para dosen

Akuntansi dan S2 dan S3

Bandung

11 Politeknik Negeri Bandung TOT Perbankan Syariah bagi

para dosen dan S2 dan S3

Bandung

12 LDK Al Arief Institut Keuangan

PERBANAS

Informal Class on Islamic

Economics (ICIE) Jabodetabek

2011

Jakarta

13 ASBISINDO - MES Makassar PDPS Angkatan I Makassar

14 Forum Studi Islam (FSI) FE UI

Syariah Economic Days

15 Kajian muslimah Al Jannah Kajian Muslimah

Pegawai/Karyawati

Jakarta

Page 153: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

139

No Lembaga/Instansi/Ormas

Acara Tempat

16 Politeknik Negeri Medan Training of Trainers Perbankan

Syariah bagi para dosen

Medan

17 KBI Medan Sosialisasi ketentuan Bank

Syariah bagi Direksi/Komisaris

BPRS

Medan

18 Universitas Udayana Bali Sosialisasi Perbankan Syariah Denpasar

19 STAI Haji Agus Salim, Cikarang Training of Trainers Perbankan

Syariah bagi para dosen

Cikarang

20 BSO KSEI Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta

Sharia Economics Informal

Study (SEIS)

Jakarta

21 DPU Workshop Perbankan Syariah

bagi pelaku usaha

Sukabumi

22 Direktorat Penelitian &

Pengaturan Perbankan (DPNP)

Seremonial Kampanye Gerakan

Indonesia Menabung

TabunganKu di malang

Malang

23 KBI Kupang Sosialisasi Perbankan Syariah

kepada pengusaha, akademisi,

dll.

Kupang

24 KBI Malang Workshop Perbankan Syariah

untuk ulama di wilayah Malang

dan Sekitarnya

Pasuruan

25 Basis Sharia Economics

Campus Universitas

Muhammadiyah Jakarta (Base

Camp UMJ)

Seminar Ekonomi Syariah

Nasional 2011 (SEASON ’11)

dengan tema “Optimalisasi

Pembiayaan Syariah Sektor

Agribisnis dalam Meningkatkan

Swasembada Pangan Nasional”

Jakarta

26 Kunjungan - Politeknik Negeri

Bandung

Sosialisasi Perbankan Syariah

untuk Mahasiswa

Jakarta

27 BEM Fakultas Syariah Institut

Agama Islam Ibrahimy –

Situbondo

Pekan Ilmiah Syar’iyyah Tahun

2011

Situbondo

28 ICDIF - LPPI Seminar Nasional dengan tema

“Menuju Indonesia sebagai

Trend Setter Perbankan Syariah

Global”

29 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Seminar & Lokakarya Nasional

“Reorientasi Pembidangan Ilmu

Ekonomi Islam”

Yogyakarta

30 Yayasan Masduqie Ali Halaqoh Kyai Muda Cirebon

31 HCDC - Bank Indonesia Pelatihan Dasar Perbankan

Syariah bagi Pegawai BI

Jakarta

32 Kunjungan - IAIN Raden Intan

Lampung

Sosialisasi Perbankan Syariah

untuk Mahasiswa

Jakarta

33 KBI Kediri Workshop Perbankan Syariah Kediri

Page 154: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

140

No Lembaga/Instansi/Ormas

Acara Tempat

bagi para ulama dan wilayah

Kediri dan sekitarnya

34 Institut Keuangaan Perbankan

dan Informatika PERBANAS

Jakarta

Workshop Perbankan Syariah

bagi Kepala Sekolah & Guru

SMA & SMK

Bogor

35 Direktorat Pengedaran uang -

Biro Kebijakan Pengedaran

uang (DPU - BKPU)

Workshop Perbankan Syariah

bagi Kepala Sekolah & Guru

SMA & SMK Se-Kab/Kota

Sukabumi

Sukabumi

36 Kunjungan - FE Universitas

Lampung

Sosialisasi Perbankan Syariah

untuk Mahasiswa

Jakarta

37 Direktorat Pengedaran uang -

Biro Kebijakan Pengedaran

uang (DPU - BKPU)

Workshop Perbankan Syariah

bagi Kepala Sekolah & Guru

SMA & SMK Se-Kab/Kota

Sukabumi

Sukabumi

38 Institut Keuangaan Perbankan

dan Informatika PERBANAS

Jakarta

Workshop Perbankan Syariah

bagi Kepala Sekolah & Guru

SMA & SMK

Banjarmasin

39 Kunjungan - UIN Sunan

Gunung Jati Bandung

Sosialisasi Perbankan Syariah

untuk Mahasiswa

Jakarta

40 Program Pasca Sarjana

Universitas Indonesia

Sosialisasi Perbankan Syariah Jakarta

41 DPU Sosialisasi Program Kerja Bank

Indonesia

Kudus

42 KBI Gorontalo Sosialisasi Perbankan Syariah Gorontalo

43 KBI Makassar Seminar Nasional 2011: "Isu2

terbaru Perkembangan

Perbankan Syariah di Indonesia

yang meliputi regulasi,

perkembangan terkini dan

tantangan kedepan Perbankan

Syariah"

Makassar

44 KBI Serang Expo Banten 2011 Serang

45 Universitas Negeri Jakarta ISC 2011 Jakarta

46 BSO KSEI FE UNJ Seminar Nasional Ekonomi

Syariah-Optimalisasi Pendidikan

dalam Memajukan Ekonomi

Islam di Indonesia 22-23/10/11

Jakarta

47 KBI Sibolga Sosialisasi/Seminar Perbankan

Syariah bagi para mubaligh

Sibolga

48 Kunjungan - SMK Kapin 2 Sosialisasi Perbankan Syariah

untuk Siswa SMK

Jakarta

49 Jurnalis Ekonomi Syariah Seminar Economic Outlook 2012

tema Membaca Peluang dan

Tantangan Industri Syariah

Jakarta

Page 155: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

141

No Lembaga/Instansi/Ormas

Acara Tempat

50 Direktorat Pengelolaan

Moneter - BI

Sosialisasi Perbankan Syariah Bandung

51 STAIN Bukittinggi Training of Trainers Perbankan

Syariah bagi para dosen

Bukittinggi

52 UIN Ar Raniri, Banda Aceh Seminar Perbankan Syariah Banda Aceh

53 STAIN Ponorogo Sosialisasi Perbankan Syariah Ponorogo

54 Masyarakat Ekonomi Syariah

(MES)

Munas II MES Jakarta

55 ASBISINDO DPW Jabodetabek Muskerwil Jakarta

56 Badan Pengurus Himpunan

Mahasiswa Jurusan Ilmu

Ekonomi

Fakultas Ekonomi Universitas

Trisakti

Seminar Nasional dengan tema

“Potensi Lembaga keuangan

Syariah dalam Mensejahterakan

Perekonomian Masyarakat”

Jakarta

57 BSO KSEI FE UNJ sharia economics informal study

(SEIS) UNJ

Jakarta

58 Direktorat Pengedaran uang -

Biro Kebijakan Pengedaran

uang (DPU - BKPU)

Peringatan Hari jadi ke-429

Kabupaten Banyumas

Banyumas

59 Direktorat Pengedaran uang -

Biro Kebijakan Pengedaran

uang (DPU - BKPU)

Workshop / TOT Guru di Pasir

Muncang

Sukabumi

60 DPP PER GUJI melalui Humas -

Jakarta

Workshop Pemberdayaan

Ekonomi Kerakyatan

Jakarta

61 Economic Sharia Training

Center (ESTC) - RIAU

Short Course Pekanbaru

62 Fossei IAIN Raden Fatah

Palembang

Seminar Nasional dan Rapat

Kerja

Palembang

63 Fossei Univ Lambung

Mangkurat

Temilnas X Fossei

64 Himpunan Mahasiswa

Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Pasundan (HIMAK

FE-UNPAS)

Latihan Kepemimpinan Nasional

& Seminar nasional SAK

Bandung

65 ICDIF - LPPI Pelatihan Akad dan Aspek Legal

Syariah bagi para Notaris

Padang

66 Ikatan Kenoktariatan

Universitas Indonesia Andalas -

Padang

Seminar Penerapan Prinsip

Syariah

Padang

67 KBI Palangkaraya Sosialisasi Palangkaraya

68 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Penerbitan agenda kerja dan

kalender MUI tahun

1432H/2012M

Jakarta

69 Paramadina Islamic

Management Institute (PIMI)

Jakarta Muslim Executive Forum

(JMEF)

Jakarta

Page 156: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

142

No Lembaga/Instansi/Ormas

Acara Tempat

70 Program Pascasarjana Islamic

Economics and Finance,

Trisakti

The 8th International

Conference 2011

Jakarta

71 STAI Raden Rahmat Malang Seminar Nasional Malang

72 STEI SEBI 5th Gebyar Ekonomi Syariah Jakarta

73 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

(SM/IS)

Islamic banking training Yogyakarta

74 Universitas Diponegoro

Semarang

Kuliah Umum Semarang

75 Universitas Muslim Indonesia

Makassar

Pelaksana Musabaqoh Tilawatil

Qur’an Mahasiswa Nasional

(MTQMN) XII 2011

Makassar

76 Dewan Syariah Nasional MUI Penerbitan Direktori Resmi

Syariah Indonesia

Jakarta

77 Mabes TNI Penerbitan Buku Agenda Kerja

Puspen TNI Tahun 2011

Jakarta

78 IPHI Penerbitan Buku Informasi Haji

dan Umroh

Jakarta

Page 157: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

I 143

Lampiran – 4 (L.4)

INDIKATOR PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Keterangan 2008 2009 2010 2011 March-12 Jun-12 Sept-11 Dec-12

JARINGAN KANTOR

Jumlah Bank (KP) 163 169 190 190 190 191 191 193

Bank Umum

Syariah (BUS)

5 6 11 11 11 11 11 11

Unit Usaha

Syariah (UUS)

27 25 24 24 24 24 24 24

BPRS 131 138 155 155 155 156 156 158

Jaringan Kantor

(KP+KC+KCP+KK)

***)

1069 1258 2101 2101 2260 2377 2536 2663

Bank Umum

Syariah (BUS)

581 711 1401 1401 1460 1529 1650 1745

Unit Usaha

Syariah (UUS)

241 287 336 336 427 470 500 517

BPRS

247 260 364 364 373 378 386 401

Rincian Jaringan

Kantor (BUS +

UUS)

822 1001 1477 1737 1887 1999 2150 2262

KP 32 31 34 35 35 35 35 35

KC 273 339 421 456 469 483 507 524

Page 158: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

I 144

KCP 283 344 778 976 1114 1215 1338 1434

KK 234 287 244 270 269 266 270 269

KEUANGAN BUS UUS

Total Aset 49.555.122 66.089.967 97.519.337 145.466.672 151.862.499 155.412.454 168.660.314 195.017.755

Total Aset Perb.

Nasional (Miliar)

****

2.310.557 2.534.106 3.008.853 3.652.832 3.708.726 3.891.116 4.009.368 4.262.587

Share dgn total

perbankan****

2,14% 2,72% 3,24% 3,98% 4,09% 3,99% 4,21% 4,58%

Pembiayaan Yang

Diberikan

38.198.724 46.886.354 68.181.050 102.655.215 104.238.607 117.592.355 130.357.469 147.505.141

Total Kredit Perb.

Nasional (Miliar)

****

1.307.688 1.437.930 1.765.845 2.200.094 2.282.724 2.470.380 2.573.056 2.725.674

Share dgn total

perbankan****

2,92% 3,26% 3,86% 4,67% 4,57% 4,76% 5,07% 5,41%

Jumlah Rekening 597.398 686.535 865.920 1.399.330 1.540.644 1.733.215 2.101.738 2.512.295

Mudharabah 6.208.034 6.596.864 8.630.980 10.228.868 10.039.162 10.903.609 11.359.341 12.022.575

Musyarakah 7.411.833 10.411.702 14.623.899 18.960.206 19.503.311 22.297.801 24.480.694 27.666.938

Piutang

Murabahah

22.486.186 26.320.737 37.507.956 56.364.516 59.165.088 67.752.066 77.153.044 88.004.167

Piutang Salam - - - - - - -

Page 159: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

I 145

Piutang Istishna 368.758 422.776 346.771 325.878 312.465 322.490 361.072 376.235

Piutang Qardh 958.515 1.829.430 4.730.878 12.936.750 11.026.055 11.097.159 10.948.823 12.090.295

Ijarah 765.398 1.304.845 2.340.566 3.838.997 4.192.526 5.219.230 6.054.495 7.344.931

Dana pihak ketiga 36.852.148 52.271.295 76.036.387 115.414.645 114.317.691 119.279.417 127.677.684 147.512.319

Total DPK Perb.

Nasional (Miliar)

****

1.753.292 1.973.041 2.338.824 2.784.912 2.825.975 2.955.833 3.049.956 3.225.198

Share dgn total

perbankan****

2,10% 2,65% 3,25% 4,14% 4,05% 4,04% 4,19% 4,57%

Jumlah Rekening 3.766.067 4.537.565 6.053.658 8.187.428 9.076.134 9.241.090 9.974.491 10.889.007

Giro wadiah 4.238.337 6.201.594 9.055.554 12.006.360 12.508.956 12.715.154 13.776.224 17.708.350

Tabungan Wadiah 958.308 1.538.095 3.337.970 5.394.043 5.437.808 6.210.750 6.718.404 7.448.891

Tabungan

Mudharabah

11.512.644 14.937.075 19.570.358 27.208.353 28.141.069 31.465.516 33.678.080 37.623.469

Deposito

Mudharabah

20.142.859 29.594.531 44.072.505 70.805.889 68.229.858 68.887.997 73.504.976 84.731.609

Permodalan

Modal disetor **) 1.701.465 1.801.465 5.145.965 6.611.448 6.461.075 7.011.445 7.011.445 7.311.445

Cadangan 334.841 448.617 490.522 578.723 579.850 610.748 906.827 912.683

Laba/rugi tahun

lalu

151.902 315.188 526.982 1.300.764 2.483.428 1.901.726 1.438.204 2.037.216

Page 160: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

I 146

Laba/rugi tahun

berjalan

432.496 790.332 1.051.357 2.037.216 515.360 1.295.625 2.368.015 3.408.897

Rasio Keuangan

CAR **) 12,81% 10,77% 16,25% 16,63% 15,33% 16,12% 14,98% 14,13%

ROA 1,42% 1,48% 1,67% 1,79% 1,83% 2,05% 2,07% 2,14%

ROE**) 38,79% 25,81% 17,58% 15,73% 20,78% 23,59% 24,94% 24,06%

NPF Gross 3,95% 4,01% 3,02% 2,52% 2,76% 2,88% 2,74% 2,22%

NPF Net 2,18% 1,84% 3,02% 1,34% 1,69% 1,86% 1,81% 1,34%

BOPO 81,75% 84,39% 80,54% 85,63% 85,27% 83,52% 83,20% 82,51%

STM (3 bulan) 52,25% 17,02% 19,65% 24,15% 22,23% 22,96% 18,66% 18,04%

FDR 103,65% 89,70% 89,67% 88,94% 91,18% 98,59% 102,10% 100,00%

Rasio Keuangan

perbankan

nasional

CAR 16,76% 17,42% 17,18% 16,05 15,33% 17,49 17,33 17,32

ROA 2,33% 2,60% 2,86% 3,03 3,05 3,16 3,09 3,11

NPL 3,20% 3,31% 2,56% 2,17% 2,27% 2,08% 2,06 1,86

BOPO****) 88,59% 86,63% 86,14% 85,42 76,68 74,68 83,00 82,33

Page 161: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

I 147

Aktiva thdp pasiva

liquid (1 bulan)

4,49% 4,03% 3,99% 3,80 20,45 18,98 18,23 18,45

LDR 74,58% 72,88% 75,50% 79,00% 80,78% 83,58% 84,36 84,51

KEUANGAN BPRS

Total Asset BPRS 1.694.046 2.122.187 2.738.745 3.520.417 3.788.705 4.061.428 4.370.039 4.698.952

Share dgn total

BPR ****

4,95% 5,35% 5,65% 5,90% 6,21% 6,34% 6,45% 6,52%

Total Pembiayaan

BPRS

1.256.610 1.586.919 2.009.093 2.675.930 2.910.280 3.218.420 3.404.739 3.553.520

Jumlah Rekening 115.047 131.200 148.997 170.098 183.013 194.780 203.304 180.295

Share dengan

total BPR ****

4,70% 5,36% 5,74% 6,11% 6,26% 6,46% 6,56% 6,66%

Total DPK BPRS 975.815 1.250.353 1.603.778 2.095.333 2.318.437 2.480.775 2.686.937 2.937.802

Jumlah Rekening 439.374 517.936 558.927 656.439 684.167 717.110 756.018 787.923

Share dengan

total BPR ****

4,37% 4,66% 4,87% 5,20% 5,56% 5,77% 5,95% 6,15%

Rasio Keuangan

CAR***** 30,3% 30,0% 27,5% 23,5% 24,9% 24,3% 25,3% 25,16%

ROA 2,8% 3,5% 3,5% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,64%

ROE 14,5% 20,9% 22,1% 19,0% 19,7% 20,7% 20,0% 20,54%

NPF Gross 8,4% 7,1% 6,5% 6,1% 6,42% 6,39% 6,87% 6,15%

Page 162: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

I 148

NPF Net 6,2% 5,6% 5,4% 5,1% 5,4% 5,2% 5,6% 5,0%

BOPO****) 80,9% 77,0% 78,1% 85,1% 85,5% 85,4% 86,4% 86,25%

FDR 128,8% 126,9% 125,3% 127,7% 125,5% 129,7% 126,7% 120,96%

NPL Nasional 9,88% 6,90% 6,12% 5,27% 5,61% 5,34% 5,45%

LDR Nasional 119,37% 109,64% 108,09% 108,7% 111,3% 115,9% 115,0%

**) hanya data BUS saja

***) Mulai Januari 2009, sumber data jaringan kantor dari LBUS dan LB BPRS (sebelumnya dari data bagian perizinan)

****) Data share perbankan untuk bulan Juli 2012 sesuai dengan infomrasi sementara DPIP

****) BOPO merupakan rasio beban operasional dan bagi hasil dibagi dengan pendapatan operasional

Page 163: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012 - … · perbankan syariah (BUS+UUS) yang terkendali, merupakan beberapa contoh masih tetap terjaganya kinerja perbankan syariah Indonesia

LPPS 2012

I 149

PENYUSUN PENYUSUN PENYUSUN PENYUSUN MATERIMATERIMATERIMATERI::::

Bank Indonesia:

• Dewi Astuti

• Muhamad Irfan Sukarna

• R.Eko A. Irianto

• Rifki Ismal

• Dhani Gunawan Idat

• Setiawan Budi Utomo

• Pingki Rita Dewi

• Siti Yayuningsih

• Andri Gunawan K.P

• Iwan Kurniawan

• Maulana Harris Muhajir

• Siti Nurfalinda

• Annisaa Prima Astuti

• Krisjanuardi Aditomo

• Isnah Sati Otoritas Jasa Keuangan:

• Indriani Widyastuti

• Vanita Handani

• Muhammad Fathoni