laporan perencanaan pedesaan

Upload: teladanpelajar

Post on 14-Oct-2015

156 views

Category:

Documents


12 download

DESCRIPTION

yaya

TRANSCRIPT

LAPORAN PERENCANAAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN

ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN

DI KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES

Disusun Oleh :KELOMPOK 4PANJI SUPRIATNOA0B011022

OKY DWI PRAYITNOA0B011023

RAHMATIKA U.A.ZA0B011024

DESI FITRIATIN

A0B011025

AJHENG HESTI

A0B011026

GISCHA IRSILA P

A0B011027KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS PERTANIAN

PURWOKERTO

2013KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Praktikum Perencanaan Pedesaan dan Perkotaan. Penyelesaian penyusunan Laporan Praktikum Perencanaan Pedesaan dan Perkotaan tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :1. Ir. Begananda M.S. selaku dosen mata kuliah Perencanaan Pedesaan Dan Perkotaan

2. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Praktikum ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Laporan Praktikum Perencanaan Pedesaan Dan Perkotaan ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Purwokerto, Januari 2014Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan wilayah merupakan suatu agenda atau angan-angan yang sedang disusun dirancang, ataupun di pertimbangkan guna memenuhi keinginan maupun harapan dari individu dan kelompok untuk mengimbangi kemajuan zaman dengan memajukan suatu wilayah tertentu. Dari sini terlihat bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang belum diterapkan dan diputuskan secarautuh. Hal ini terjadi karena dalam suatu perencanaan wilayah diperlukan banyak keputusan dan pertimbangan atas usul maupun keinginan guna memenuhi kepentingan masyarakat pada suatu wilayah.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam perencanaan suatu wilayah, yaitu :

1. Identifikasi Persoalan2. Perumusan tujuan umum dan sasaran khusus hingga target-target yang kuantitatif3. Proyeksi keadaan di masa akan datang4. pencarian dan penilaian berbagai alternative5. penyusunan rencana terpilih

Sukirno (1985) mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan, mempunyai 3 sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dankenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut Todaro (1998) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunani dealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensijamakdalamhaliniartinyamembahaskomponen-komponenekonomimaupun non ekonomi. Todaro (1998) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam kontenks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang. Rostow (1971) juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan :masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis. Menurut Hanafiah (1892) pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun meningkat. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit.Perencanaan merupakan proses yang berisi kegiatan-kegiatan berupa pemikiran, perhitungan, pemilihan, penentuan dsb. Yang semuanya itu dilakukan dalam rangka tercapainya tujuan tertentu. Pada hakekatnya perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternative (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan dan berkesinambungan.

Dalam hal perencanaan wilayah, pentingnya perencanaan dikuatkan oleh berbagai factor, antara lain:

1. Banyak di antara potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbaharui.2. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia.3. Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali.4. Lahan dibutuhkan untuk menopang kehidupan nermasyarakat.5. Tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian dari masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut.6. Potensi wilayah berupa pemberian alam maupun hasil karya manusia di masa lalu adalah asset yang harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan.

Dalam perencanaan kota dan desa kita dapat melihat bagaimana bentuk-bentuk dari perencanaan itu sendiri. Ada yang melihat dari perbedaan isinya, sudut visi perencanaan, perbedaan luas pandang bidang yang direncanakan, institusi yang dilibatkan dan wewenang dari masing-masing institusi yang terlibat, dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, kami selaku pemakalah akan lebih mengkaji bagaimana bentuk-bentuk dari perencanaan wilayah yakni kota dan desa.B. Tujuan

1. Menganalisis konsep pengembangan tata ruang di Kecamatan Sirampog yang disesuaikan dengan kebijakan tata ruang Kabupaten Brebes.

2. Menentukan arahan pengembangan kawasan di Kecamatan Sirampog.C. Manfaat

1. Memberikan masukan arahan pengembangan kawasan di Kecamatan Sirampog.

2. Memperoleh data dan informasi dalam perencanaan rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Brebes.

3. Memperoleh pengetahuan secara teoritis dan praktis dalam merencanakan pengembangan kawasan suatu wilayah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bentuk-bentuk Perencanaan Kota dan Desa

1. Perencanaan Fisik vs Perencanaan Ekonomi

Pada dasarnya pembedaan ini didasarkan atas isi atau materi dari perencanaan. Perencanaan Fisik adalah perencanaan untuk mengubah atau memanfaatkan struktur fisik suatu wilayah misalnya perencanaan tata ruang atau tata guna tanah, perencanaan jalur transportasi, penyediaan fasilitas umum, dan lain-lain.

Perencanaan Ekonomi berkenaan dengan perubahan struktur ekonomi suatu wilayah dan langkah-langkah untuk memperbaiki tingkat kemakmuran suatu wilayah.

Perencanaan ekonomi lebih didasarkan pada mekanisme pasar ketimbang perencanaan fisik yang lebih didasarkan atas kelayakan teknis. Perencanaan fisik berfungsi untuk mewujudkan berbagai sasaran yang ditetapkan dalam perencanaan ekonomi.

2. Perencanaan Alokatif vs Perencenaan Inovatif

Pembedaan ini didasarkan atas perbedaan visi dari perencanaan tersebut. Perencanaan alokatif berkenaan dengan menyukseskan rencana umum yang telah disusun pada level yang lebih tinggi atau telah menjadi kesepakatan bersama. Inti kegiatannya berupa koordinasi dan sinkronisasi agar system kerja untuk mencapai tujuan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien sepanjang waktu.

Dalam Perencanaan inovatif, para perencana lebih memiliki kebebasan, baik dalam menetpakan target maupun cara yang ditempuh untuk mencapai target. Artinya mereka dapat menetapkan prosedur dalam mencapai target dengan menggunakan cara-cara yang baru.

3. Perencanaan bertujuan jamak vs perencanaan bertujuan Tunggal

Pembedaan ini didasarkan atas luas pandang yang tercakup yaitu antara yang bertujuan tunggal dan bertujuan jamak. Perencanaan bertujuan jamak adalah perencanaan yang memiliki beberapa tujuan sekaligus. Misalnya rencana pelebaran jalan dan peningkatan kualitas jalan yang ditujukan memberikan berbagai manfaat sekaligus. Perencanaan bertujuan tunggal apabila sasaran yang hendak dicapai adalah sesuatu yang yang dinyatakan dengan tegas dalam perencanaan itu dan bersifat tunggal.

4. Perencanaan Bertujuan Jelas vs perencanaan bertujuan Laten

Pembedaan didasarkan atas konkret atau tidak konkretnya isi rencana tersebut. Perencanaan bertujuan jelas yaitu perencanaan yang dengan tegas menyebutkan tujuan dan sasaran dari perencanaan tersebut, yang sasarannya dapat diukur keberhasilannya. Perencanaan bertujuan laten adalah perencanaan yang tidak menyebutkan sasaran dan bahkan tujuannya pun kurang jelas sehingga sulit untuk dijabarkan.

5. Perencanaan Indikatif vs perencanaan imperative

Pembedaan ini didasarkan atas ketegasan dari isi perencanaan dan tingkat kewenangan dari institusi pelaksana. Perencanaan indikatif adalah perencanaan di mana tujuan yang hendak dicapai hanya dinyatakan dalam bentuk indikasi, artinya tidak dipatok dengan tegas. Tidak diatur bagaimana mencapai tujuan tersebut ataupun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, yang penting indicator yang dicantumkan dapat tercapai. Perencanaan imperative adalah perencanaan yang mengatur baik sasaran, prosedur, pelaksana, waktu pelaksanaan, bahan-bahan, serta alat-alat yang dapat dipakai untuk menjalankan rencana tersebut.

6. Top Down vs Bottom Up Planning

Pembedaan perencanaan jenis ini didasarkan atas kewenangan dari institusiya g terlibat. Perencanaan model top-down dan bottom-up hanya berlaku apabila terdapat beberapa tingkat atau lapisan pemerintahan yang masing-masing diberi wewenang untuk melakukan perencanaan.

Perencanaan model top-down adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan itu berada pada institusi yang lebih tinggi di mana institusi perencana pada level yang lebih rendah harus menerima rencana atau arahan dari institusi yang lebih tinggi. Rencana dari institusi yang lebih tinggi tersebut harus dijadikan bagian rencana dari institusi yang lebih rendah.

Perencanaan model Bottom-up adalah apabila kewenangan utama pada perencanaan itu berada pada institusi yang lebih rendah, di mana institusi prerencana pada level yang lebih tinggi harus menerima usulan-usulan yang diajukan oleh institusi perncana pada tingkat yang lebih rendah.7. Vertical vs Horizontal Planning

Pembedaan bentuk ini juga didasarkan atas perbedaan kewenangan antarinstitusi walaupun lebih ditekankan pada perbedaan jalur koordinasi yang diutamakan perencana. Vertical planning adalah perencanaan yang lebih mengutamakan koordinasi antarberbagai jenjang pada sector yang sama. Model ini mengutamakan keberhasilan sektoral, jadi menekankan pentingnya koordinasi antarberbagai jenjang pada instansi yang sama. Horizontal planning menekankan keterkaitan antarberbagai sector sehingga berbagai sector itu dapat berkembang secara bersinergi. Lebih melihat pentingnya koordinasi antarberbagai instansi pada level yang sama.

8. Perencanaan yang Melibatkan Masyarakat secara langsung vs yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung

Pembedaan juga didasarkan atas kewenangan yang diberikan kepada institusi perencana yang seringkali terkait dengan luas bidang yang direncanakan. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah apabila sejak awal masyarakat telah diberitahu dan diajak ikut serta dalam menyusun rencana tersebut. Perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat adalah apabila masyarakat tidak dilibatkan sama sekali dan paling-paling hanya dimintakan persetujuan dari DPRD untuk persetujuan akhir.

B. Teori Perencanaan

Menurut Hudson dalam Tanner (1981) teori perencanaan meliputi, antara lain; sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi, dan radial. Selanjutnya di kembangkan oleh tanner (1981) dengan nama teori SITAR sebagai penggabungan dari taksonomi Hudson.

1. Teori Sinoptik

Disebut juga system planning, rational system approach, rasional comprehensive planning. Menggunakan model berfikir system dalam perencanaan, sehingga objek perencanaan dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat, dengan satu tujuan yang disbebut visi. Langkah-langkah dalam perencanaan ini meliputi: pengenalan masalah, mengestimasi ruang lingkup problem, mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian, menginvestigasi problem, memprediksi alternative, mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian spesifik.2. Teori incemental

Didasarkan pada kemampuan institusi dan kinerja personalnya. Bersifat desentralisasi dan tidak cocok untuk jangka panjang. Jadi perencanaan ini menekankan perencanaan dalam jangka pendek saja. Yang dimaksud dengan desentralisasi pada teori ini adalah si perencana dalam merencanakan objek tertentu selalu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan.

3. Teori transactive

Menekankan pada harkat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi dan bersifat desentralisasi, suatu desentralisasi yang transactive yaitu berkembang dari individu ke individu secara keseluruhan. Ini berarti penganutnya juga menekankan pengembangan individu dalam kemampuan mengadakan perencanaan.

4. Teori advocacy

Menekankan hal-hal yang bersifat umum, perbedaan individu dan daerah diabaikan. Dasar perencanaan tidak bertitik tolak dari pengamatan secara empiris, tetapi atas dasar argumentasi yang rasional, logis dan bernilai (advocacy= mempertahankan dengan argumentasi).

Kebaikan teori ini adalah untuk kepentingan umum secara nasional. Karena ia meningkatkan kerja sama secara nasional, toleransi, kemanusiaan, perlindungan terhadap minoritas, menekankan hak sama, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Perencanaan yang memakai teori ini tepat dilaksanakan oleh pemerintah/ atau badan pusat.

5. Teori radikal

Teori ini menekankan pentingnya kebebasan lembaga atau organisasi lokal untuk melakukan perencanaan sendiri, dengan maksud agar dapat dengan cepat mengubah keadaan lembaga supaya tepat dengan kebutuhan.

Perencanaan ini bersifat desentralisasi dengan partisipasi maksimum dari individu dan minimum dari pemerintah pusat / manajer tertinggilah yang dapat dipandang perencanaan yang benar. Partisipasi disini juga mengacu kepada pentingnya kerja sama antar personalia. Dengan kata lain teori radikal menginginkan agar lembaga pendidikan dapat mandiri menangani lembaganya. Begitu pula pendidikan daerah dapat mandiri menangani pendidikannya.

6. Teori SITAR

Merupakan gabungan kelima teori diatas sehingga disebut juga complementary planning process. Teori ini menggabungkan kelebihan dari teori diatas sehingga lebih lengkap. Karena teori ini memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat atau lembaga tempat perencanaan itu akan diaplikasikan, maka teori ini menjadi SITARS yaitu S terakhir adalah menunjuk huruf awal dari teori situational. Berarti teori baru ini di samping mengombinasikan teori-teori yang sudah ada penggabungan itu sendiri ada dasarnya ialah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lembaga pendidikan dan masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori-teori diatas mempunyai persamaan dan pebedaannya.

Persamaannya:

Mempunyai tujuan yang sama yaitu pemecahan masalah Mempunyai obyek perencanaan yang sama yaitu manusia dan lingkungan sekitarnya. Mempunyai beberapa persyaratan data, keahlian, metode, dan mempunyai konsistensi internal walaupun dalam penggunaannya terdapat perbedaan penitikberatan. Mempertimbangkan dan menggunakan sumberdaya yang ada dalam pencapaian tujuan

Sedangkan Perbedaannya adalah :

Perencanaan sinoptik lebih mempunyai pendekatan komprehensif dalam pemecahan masalah dibandingkan perencanaan yang lain, dengan lebih mengedepankan aspek-aspek metodologi, data dan sangat memuja angka atau dapat dikatakan komprehensif rasional. Hal ini yang sangat minim digunakan dalam 4 pendekatan perencanaan yang lain. Perencanaan incremental lebih mempertimbangkan peran lembaga pemerintah dan sangat bertentangan dengan perencanaan advokasi yang cenderung anti kemapanan dan perencanaan radikal yang juga cenderung revolusioner. Perencanaan transactive mengedepankan faktor faktor perseorangan / individu melalui proses tatap muka dalam salah satu metode yang digunakan, perencanaan ini kurang komprehensif dan sangat parsial dan kurang sejalan dengan perencanaan Sinoptik dan Incremental yang lebih komprehensif. Perencanaan advocacy cenderung menggunakan pendekatan hukum dan obyek yang mereka ambil dalam perencanaan adalah golongan yang lemah. Perencanaan ini bersifat sosialis dengan lebih mengedepankan konsep kesamaan dan hal keadilan social. Perencanaan Radikal seakan-akan tanpa metode dalam memecahkan masalah dan muncul dengan tiba-tiba (spontan) dan hal ini sangat kontradiktif dengan pendekatan incremental dan sinoptik yang memepertimbangkan aturan aturan yang ada baik akademis/metodologis dan lembaga pemerintahan yang ada.

Sirampog adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Brebes bagian dari kota Bumiayu bagian timur, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Sirampog terletak di ujung tenggara wilayah Kabupaten Brebes, dan berbatasam langsung dengan Kabupaten Tegal. Bagian barat wilayah kecamatan ini merupakan dataran rendah (seperti Desa Benda, Kaliloka dan Manggis). Di bagian timur merupakan dataran tinggi dan pegunungan, seperti Desa Mendala, Sridadi, Kaligiri, Dawuhan, Batursari, Igir klanceng dan Sawangan. Kecamatan sirampog erupakan daerah pegunungan, berbukit-bukit dan ada dua buah sungai yang melintasi, yaitu sungai Keruh dan sungai Glagah.

Karakteristik wilayah sirampog yang merupakan pegunungan, dan berbukit-bukit,maka perlu adanya sebuah perencanaan penggunaan lahan yang memperhatikan hal tersebut. Penggunaan lahan yang didasarkan pada bentuk kenampakan wilayah umumnya di klasifikasi berdasarkan kelas kelerengan. Pengplikasian budidaya yang baik untuk lahan tersebut di tentukan oleh kelerengan pada wilyah tersebut. Hal itu berkaitan pada tingkat resiko erosi dan bencana pada wilayah tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan perancanaan pola ruang yang didasarkan pada kelas kelerengan.

C. Perencanaan WilayahPerencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah. Perencanaan ruang wilayah biasanya dituangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan aktivitas biasanya tertuang dalam rencana pembangunan wilayah, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Perencanaan wilayah sebaiknya dimulai dengan penetapan visi dan misi wilayah (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010).

Visi adalah cita-cita tentang masa depan wilayah yang diinginkan. Visi seringkali bersifat abstrak tetapi ingin menciptakan ciri khas wilayah yang ideal sehingga berfungsi sebagai pemberi inspirasi dan dorongan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Misi adalah kondisi antara atau suatu tahapan untuk mencapai visi tersebut.

Misi adalah kondisi ideal yang setingkat di bawah visi tetapi lebih realistik untuk mencapainya. Dalam kondisi ideal, perencanaan wilayah sebaiknya dimulai setelah tersusunnya rencana tata ruang wilayah, karena tata ruang wilayah merupakan landasan sekaligus sasaran dari perencanaan pembangunan wilayah. Akan tetapi dalam praktiknya, cukup banyak daerah yang belum memiliki rencana tata ruang, tetapi berdasarkan undang-undang harus menyusun rencana pembangunan wilayahnya karena terkait dengan penyusunan anggaran. Seandainya tata ruang itu sudah ada dan masih berlaku, penyusunan rencana pembangunan daerah haruslah mengacu pada

rencana tata ruang tersebut.Kajian literatur regional planning sebagai pendekatan dalam pengembangan wilayah melalui sistem perwilayahan pembangunan, antara lain adalah teori tentang kutub pertumbuhan, tempat pusat dan konsepsi simpul jasa distribusi. Konsep kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan telah dipergunakan baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Konsep tersebut dipergunakan untuk mempercepat perkembangan daerah terbelakang melalui pemusatan investasi dalam suatu daerah tertentu, sehingga terjadi keuntungan ekonomi pada daerah pengaruh (Hansen, 1972: Richardson, 1976 dalam Warsilan, 1993).

Perencanaan wilayah di berbagai negara tidak sama, tergantung kepada kehidupan ekonomi dan masalah yang dihadapi. Secara historis setidaknya terdapat tiga pendekatan perencanaan wilayah (Jayadinata, 1999), yaitu:

1. Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada masalah kota yang bersifat sosial. Pelaksanaannya meliputi perbaikan bagian kota yang keadaan yang telah rusak dan tidak memenuhi standar, pemugaran kota, pembuatan kota satelit untuk membantu meringankan kota industri yang terlalu padat penduduknya. Titik berat perencanaan wilayah semacam ini ditujukan pada kota yang besar dan wilayah sekelilingnya (hinterland) yang dapat menunjang kota dalam perencanaan kota dan wilayah.2. Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada wilayah yang penduduknya banyak menganggur dan dalam keadaan stagnasi industri (wilayah khusus). Dalam wilayah seperti ini, pemerintah perlu mengatur intensif pembiayaan, pengaturan rangsangan untuk prasarana industri, pengaturan konsesi pajak dan sebagainya, sehingga industri tertentu dapat berlokasi di wilayah itu. 3. Perencanaan wilayah yang memperhatikan wilayah pedesaan, dengan pengembangan tanah bagi sektor pertanian dan rekreasi (perencanaan pedesaan dan wilayah). Hal ini dilakukan untuk memperkecil perbedaan kemakmuran antara pedesaan dan perkotaan.

Untuk meratakan pembangunan, harus digunakan pendekatan perwilayahan atau regionalisasi, yaitu pembagian wilayah nasional dalam satuan wilayah geografi, sehingga setiap bagian mempunyai sifat tertentu yang khas (dapat juga menurut satuan daerah tata praja atau daerah administrasi). Di samping itu, diperlukan desentralisasi yaitu kebijaksanaan yang diputuskan oleh pemerintah regional dan lokal. Dalam desentralisasi itu harus terdapat koordinasi yang baik.

D. Teori Pengembangan WilayahDalam banyak kepustakaan tentang pembangunan, terdapat beberapa pendekatan dan teori. Menyebut beberapa diantaranya adalah growth theory, rural development theory, agro first theory, basic needs theory, dan lain sebagainya. Teoriteori pembangunan itu memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang berusaha menangani masalah keterbelakangan. Teori pembangunan benar-benar lepas landas hanya setelah diketahui bahwa persoalan pembangunan di Dunia Ketiga bersifat khusus dan secara kualitatif berbeda dari transisi orisinil. Sepanjang evolusinya, teori pembangunan menjadi semakin kompleks dan nondisipliner. Dengan demikian, tidak akan ada definisi baku dan final mengenai pembangunan, yang ada hanyalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu (Hettne, 2001).

Salah satu teori pembangunan wilayah adalah pertumbuhan tak berimbang (unbalanced growth) yang dikembangkan oleh Hirscham dan Myrdal. Pengembangan wilayah merupakan proses perumusan dan pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan dalam skala supra urban. Pembangunan wilayah pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal, yaitu berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah.Teori pertumbuhan tak berimbang memandang bahwa suatu wilayah tidak dapat berkembang bila ada keseimbangan, sehingga harus terjadi ketidakseimbangan. Penanaman investasi tidak mungkin dilakukan pada setiap sektor di suatu wilayah secara merata, tetapi harus dilakukan pada sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat menarik kemajuan sektor lainnya. Sektor yang diunggulkan tersebut dinamakan ebagai leading sektor.

Sesungguhnya teori pembangunan terkait erat dengan strategi pembangunan, yakni perubahan struktur ekonomi dan pranata sosial yang diupayakan untuk menemukan solusi yang konsisten dan langgeng bagi persoalan yang dihadapi para pembuat keputusan dalam suatu masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul berbagai pendekatan menyangkut tema-tema kajian tentang pembangunan. Satu diantaranya adalah mengenai isu pembangunan wilayah. Secara luas, pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Perencanaan pembangunan wilayah semakin relevan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi dalam aspek kewilayahan. Hoover dan Giarratani (dalam Nugroho dan Dahuri, 2004), menyimpulkan tiga pilar penting dalam proses pembangunan wilayah, yaitu:

a. Keunggulan komparatif (imperfect mobility of factor). Pilar ini berhubungan dengan keadaan dtemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar wilayah. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lokal (bersifat khas atau endemik, misalnya iklim dan budaya) yang mengikat mekanisme produksi sumber daya tersebut sehingga wilayah memiliki komparatif. Sejauh ini karakteristik tersebut senantiasa berhubungan dengan produksi komoditas dari sumber daya alam, antara lain pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan kelompok usaha sektor primer lainnya.b. Aglomerasi (imperfect divisibility). Pilar aglomerasi merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya keuntungan ekonomi secara spasial. Hal ini terjadi karena berkurangnya biaya - biaya produksi akibat penurunan jarak dalam pengangkutan bahan baku dan distribusi produk.c. Biaya transpor (imperfect mobility of good and service). Pilar ini adalah yang paling kasat mata mempengaruhi aktivitas perekonomian. Implikasinya adalah biaya yang terkait dengan jarak dan lokasi tidak dapat lagi diabaikan dalam proses produksi dan pembangunan wilayah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah antara lain dipengaruhi oleh aspek-aspek keputusan lokasional, terbentuknya sistem perkotaan, dan mekanisme aglomerasi. Istilah pertumbuhan wilayah dan perkembangan wilayah sesungguhnya tidak bermakna sama. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah merupakan suatu proses kontiniu hasil dari berbagai pengambilan keputusan di dalam ataupun yang mempengaruhi suatu wilayah.

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah dapat digambarkan melalui lima tahapan.

a. Wilayah dicirikan oleh adanya industri yang dominan. Pertumbuhan wilayah sangat bergantung pada produk yang dihasilkan oleh industri tersebut, antara lain minyak, hasil perkebunan dan pertanian, dan produk-produk primer lainnya. Industri demikian dimiliki oleh banyak negara dalam awal pertumbuhannya. b. Tahapan ekspor kompleks. Tahapan ini menggambarkan bahwa wilayah telah mampu mengekpsor selain komoditas dominan juga komoditas kaitannya. Misalnya, komoditas dominan yang diekspor sebelumnya adalah minyak bumi mentah, maka dalam tahapan kedua wilayah juga mengekspor industri (metode) teknologi penambangan (kaitan ke belakang) dan produk-produk turunan dari minyak bumi (kaitan ke depan) misalnya premium, solar dan bahan baku plastik. c. Tahapan kematangan ekonomi. Tahapan ketiga ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi wilayah telah terdiversifikasi dengan munculnya industri substitusi impor, yakni industri yang memproduksi barang dan jasa yang sebelumnya harus diimpor dari luar wilayah. Tahapan ketiga ini juga memberikan tanda kemandirian wilayah dibandingkan wilayah lainnya. d. Tahapan pembentukan metropolis (regional metropolis). Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah telah menjadi pusat kegiatan ekonomi untuk mempengaruhi dan melayani kebutuhan barang dan jasa wilayah pinggiran. Dalam tahapan ini pengertian wilayah fungsional dapat diartikan bahwa aktivitas ekonomi wilayah lokal berfungsi sebagai pengikat dan pengendali kota-kota lain. Selain itu, volume aktivitas ekonomi ekspor sangat besar yang diiringi dengan kenaikan impor yang sangat signifikan. e. Tahapan kemajuan teknis dan profesional (technical professional virtuosity). Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah telah memberikan peran yang sangat nyata terhadap perekonomian nasional. Dalam wilayah berkembang produk dan proses-proses produksi yang relatif canggih, baru, efisien dan terspesialisasi. Aktivitas ekonomi telah mengandalkan inovasi, modifikasi, dan imitasi yang mengarah kepada pemenuhan kepuasan individual dibanding kepentingan masyarakat. Sistem ekonomi wilayah menjadi kompleks (economic reciproating system), mengaitkan satu aktivitas dengan aktivitas ekonomi lainnya (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Dalam kerangka pengembangan wilayah, perlu dibatasi pengertian wilayah yakni ruang permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan beraktivitas. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, wilayah diartikan sebagai kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Dalam kerangka pembangunan nasional, perencanaan pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil perbedaan pertumbuhan kemakmuran antar wilayah atau antar daerah. Di samping itu, diusahakan untuk memperkecil perbedaan kemakmuran antara perkotaan dan pedesaan (Jayadinata, 1999).

E. Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah, meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Dari segi pemerintahan, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah di Indonesia memiliki dua aspek yaitu: bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang, dan untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta proyek secara efektif (Sari, 2008).

Pembangunan merupakan proses alami untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Proses alami tersebut harus diciptakan melalui intervensi pemerintah melalui serangkaian kebijaksanaan pembangunan yang akan mendorong terciptanya kondisi yang memungkinkan rakyat berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Proses pembangunan yang memihak rakyat merupakan upaya sinergi dalam langkah pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah adalah sebagai katalisator dalam mewujudkan langkah pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka itu pembangunan harus dipandang sebagai suatu rangkaian proses perubahan yang berjalan secara berkesinambungan untuk mewujudkan pencapaian tujuan (Sumodiningrat, 1999 dalam Sari, 2008). Secara historis kegagalan program-program pembangunan didalam mencapai tujuannya bukanlah semata-mata kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Teori-teori pembangunan selalu berkembang dan mengalami koreksi, sehingga selalu melahirkan pergeseran tentang nilai-nilai yang dianggap benar dan baik dalam proses pembangunan. Pembangunan wilayah bukan hanya fenomena dalam dimensi lokal dan regional, namun merupakan bagian tak terpisahkan dari kepentingan skala nasional bahkan global (Rustiadi et al., 2007).

F. Kemampuan Lahan

Lahan yang dimanfaatkan oleh manusia pada dasarnya mempunyai kemampuan yang berbeda. Untuk mengetahui kemampuan suatu lahan maka perlu dilakukan klasifikasi kemampuan lahan. Klasifikasi kemampuan lahan (Land Capability Classification) adalah penilaian lahan (komponen - komponen lahan) secara sistematik dan pengelompokkanya ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaanya secara lestari. Kemampuan disini dipandang sebagi kapasitas lahan itu sendiri untuk suatu macam atau tingkat penggunaan umum. Salah satu konsep yang dapat dilakukan dalam strategi pengembangan wilayah berbasis evaluasi lahan adalah melakukan evaluasi kelas kemampuan lahan.

Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) Evaluasi kemampuan lahan merupakan penilaian potensi suatu lahan untuk penggunaan-penggunaan tertentu. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya, di samping dapat menimbulkan terjadinya kerusakan lahan juga akan meningkatkan masalah kemiskinan dan masalah sosial lain. Setelah dilakukan evaluasi kelas kemampuan lahan maka akan didapat lokasi-lokasi tertentu yang sesuai untuk pengembangan pertanian, kawasan permukiman, pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Kemiringan lereng adalah perbandingan antara beda tinggi (jarak vertikal) suatu lahan dengan jarak mendatarnya. Besarkemiringan lereng dapat dinyatakan dengan beberapa satuan, diantaranya adalah dengan % (prosen) dan o (derajat). Data spasialkemiringan lereng dapat disusun dari hasil pengolahan data ketinggian (garis kontur) dengan bersumber pada peta topografi atau petarupabumi. Pengolahan data kontur untuk menghasilkan informasikemiringan lereng dapat dilakukan secara manual maupun denganbantuan computer(Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial, 2013).

Menurut ITC(1985) menklasifikasikan kelas kelerangan dengan aplikasi budidaya sebagai berikut

derajat%Karakteristik prosesAplikasi budidaya

0 20 2Datar atau hampir datar. Denudasi tdk signifikan. Perjalanan mudah dlm kondisi keringSemua budi daya

2 42 7Miring landai. Erosi mulai terjadiJalan tol, jalan KA (s/d 3%),

Perumahan umum

4 87 15Miring. Erosi semakin intensif (pada tanah gundul); Perumahan umum, jalan umum

8 1615 30Terjal sedang. Gerakan tanah, rayapan. Erosi lembar dan rill. Susah untuk traktor dan truk Perumh terstruktur,

Kawasan buffer

16 - 3530 70Terjal. Denudasi intensif. Gerakan tanah intensif. Erosi tanah sangat berbahayaKawasan lindung: hutan/tnm. keras

35 - 5570 140Sangat terjal. Singkapan batuan. Gerakan tanah/ gelinciran batuan.Kawasan lindung:

hutan

>55>140Terjal ekstrim. Singkapan batuan. Denudasi dinding. Jatuhan batu. Runtuhan batu / toppleKawasan lindung:

hutan

BAB III

KEADAAN UMUM WILAYAHA. LetakGeografis

Kecamatan Sirampog terletak di sebelah selatan ibu kota Kabupaten Brebes. Dengan batas batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : KabupatenTegal Sebelah Selatan : KecamatanPaguyangan Sebelah Barat : KecamatanBumiayudanKecamatanTonjong SebelahTimur : KabupatenBanyumasKecamatan Sirampog merupakan daerah pegunungan, berbukit-bukit dan berada di kaki Gunung Slamet serta ada dua sungai yang melintasi yaitu Sungai Keruh dan Sungai Glagah. Alat transportasi yang ada adalah seperti ojek sepeda motor dan angkutan pedesaan. Apa bila musim hujan telah tiba maka ada beberapa desa yang tidak dapat dilalui dengan kendaraan bermotor.

Sumber :BPS, PetaIndeks Wilayah 2010 : ProvinsiJawa Tengah, Jakarta, 2011B. Luas wilayah

Luas wilayah kecamatan sirampog pada tahun 2012 sebesar 6.703,47 ha yang terbagi menjadi lahan sawah seluas 1.740,06 ha (25,96 %) dan lahan bukan sawah seluas 4.963,41 ha (74,04 %). Lahan sawah terdiri dari sawah berpengairan seluas 1.663,52 ha (95,60 %) dan sawah tadah hujan seluas 77,92 ha (4,40 %). Untuk jenis pengairannya sendiri, sawah berpengairan di kecamatan sirampog berjenis pengairan setengah teknis dan sederhana..

LuasPenggunaanLahanMenurutDesa Di KecamatanSirampogTahun 2012

C. Jenis tanah

Klasifikasi tanah adalah pemilahan tanah yang didasarkan pada sifat-sifat tanah yang dimilikinya tanpa menghubungkannya dengan tujuan penggunaan tanah tersebut. Klasifikasi ini memberikan gambaran dasar terhadap sifat-sifat fisik, kimia, mineral tanah yang dimiliki masing-masing kelas yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan bagi penggunaan tanah (Hardjowigeno, 1986).Jenis tanah yang ada di Kecamatan Sirampog adalah aeric epiaquepts (Gleisol Eutrik), oxyaquic dystrudepts (Kambisol distrik), typic dystrudepts (KambisolDistrik), typic epiaquepts (Gleisol Eutrik), typic hapludands (Podsolik Haplik), typic melanudands, typic peleudults.

D. Kemiringanlereng

Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relative terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat. Kecuramanlereng, panjang lereng dan bentuk lereng semuanaya akan mempengaruhi besarnya erosi dan airan permukaan. Menurut sitanala Arsyad (1989:225) mengkelaskan lereng menjadi seperti berikut:

KEMIRINGAN ( % )KLASIFIKASIKELAS

0 3DatarA

3 8LandaiAtauBerombakB

8 15Agak MiringC

15 30MiringD

30-45AgakCuramE

45-65CuramF

>65SangatCuramG

Kecamatan Sirampog memiliki kemiringan lereng :

3-8% yaitu sebagian Desa Benda dan Desa Kaliloka

8-15% yaitu sebagian Desa Kaliloka, Desa Manggis , Desa Buniwah, Desa Plompong, Desa Mendala, Desa Sridadi, Desa Dawuhan dan Seluruh Desa Kaligiri

15-20% yaitu Sebagian Desa Benda , Desa Buniwah , Desa Manggis, Desa Mlayang, Desa Mendala, Desa Batursari dan Desa Wanareja

24-45% yaitu Sebagian Desa Plompong, Desa Mlayang dan Desa Sridadi

>45% yaitu sebagian Desa Barursari, Desa Dawuhan, Desa wanareja dan seluruh Desa Igir Klancang.

Kecamatan sirampog sebagian besarwilayahnya merupakan pegunungan.

E. Ikim

Dengan ketinggian tempat berkisar antara 500 - 900 meter dpal, maka suhu udara relative sejuk, terutama pada malam hari. Namun dengan semakin berkurangnya luasan lahan bervegetasi hutan, kian bertambahnya jumlah penduduk dan makin meluasnya areal permukiman, mengakibatkan suhu pada siang hari terasa lebih panas. Curah hujan tergolong tinggi, dengan intensitas dominan terjadi antara bulan November sampai April. Bulan Mei sampai Oktober biasanya berlangsung musim kemarau, walaupun masih sesekali turun hujan.Curah hujan yang terjadi di kecamatan Sirampog pada tahun 2012 mencapai 2.293 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 93 hari dalam setahun. Dengan demikian, rata-rata curah hujan yang terjadi di kecamatan sirampog sebesar 191 mm/bulan. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan januari sebesar 409 mm dan jumlah hari hujan tertinggi 18 hari juga terjadi pada bulan januari sedangkan pada bulan juni hanya terjadi 1 hari hujan dengan curah hujan terendah yaitu 6 mm. CurahHujandanHarihujan Di KecamatansirampogTahun 2012

F. Kependudukan

Jumlah penduduk kecamatan sirampog pada tahun 2012 tercatat sebanyak 61.912 jiwa yang terdiri dari 30.848 jiwa penduduk laki-laki dan 31.064 jiwa penduduk perempuan. Sejak tahun 2010, jumlah penduduk di kecamatan Sirampog selalu mengalami peningkatan. Pertumbuhan penduduk di kecamatan sirampog berfluktuasi, yaitu sebesar 0,05 % pada tahun 2012, sebesar 2,58 % pada tahun 2011 dan bahkan pertumbuhannya mencapai negatif 0,36 % pada tahun 2010. Jumlah penduduk kelompok umur 5-9 tahun, 10-14 tahun dan 15-19 tahun, sebagai penduduk usia sekolah, tercatat cukup tinggi masing-masing mencapai 5.904 jiwa, 7.509 jiwa dan 7.837 jiwa. Namun, jumlah penduduk pada kelompok umur tua cukup kecil yaitu sebanyak 3.461 jiwa pada kelompok umur 65 tahun keatas, sebanyak 1.969 jiwa pada kelompok umur 60-64 tahun dan sebanyak 2.266 jiwa pada kelompok 55-59 tahun.

Rasio jenis kelamin di kecamatan sirampog sejak tahun 2010 selalu berada di bawah 100 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di kecamatan sirampog pada tahun 2012 tercatat sebesar 99,21, tahun 2011 sebesar 99,13 dan tahun 2010 sebesar 95,68. Satu-satunya desa yang memiliki rasio jenis kelamin di atas 105 adalah desa Mendala sebesar 105,41. Sementara itu, desa yang memiliki rasio jenis kelamin di bawah 100 adalah desa Buniwah sebesar 96,34 Mlayang sebesar 94,43 dan Benda sebesar 92,57. Penduduk sejak tahun 2010, jumlah penduduk di kecamatan sirampog selalu mengalami peningkatan . Jumlah penduduk kelompok umur 59 tahun, 1014 tahun dan 1519 tahun tercatat cukup tinggi.JumlahPendudukMenurutKelompokUmurdanJenisKelaminDi KecamatansirampogTahun 2012

BAB IV.

PERENCANAAN WILAYAHA. PERENCANAAN WILAYAH KECAMATAN SIRAMPOG

Sirampog yang merupakan daerah dataran tinggi di Brebes bagian Selatan, sebagian besar masyarakatnya menggeluti pertanian. Hasil pertanian sebagai produk unggulan Kab. Brebes khususnya sayuran yaitu bukan hanya memasok pasar di Kab. Brebestapijuga memasok pasar-pasar besar di kabupaten lainnya seperti Ajibarang, Cilacap, bahkan sampai keJawa Baratyaitu pasar di Kab. Cirebon dan Kuningan.

Pengkalsifikasian potensi, kami yakini sangat perlu dalam rangka pemetaan (maping) suatu daerah untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. sehingga hal ini akan menjadi tolak ukur atau pijakan dalam mengambil keputusan kebijakan, mana-mana yang harus diprioritaskan.untuk itu kami mengkalsifikan ke dalam beberapa potensi yang bisa dikembangkan di kecamatan Sirampog:1. Potensi ekonomi

Pertanian:padi(di wilayah kecamatan Sirampog bagian bawah: Benda,Kaliloka,Manggis,Plompong, Buniwah, Mendala), sayuran (wilayah Sirampog Bagian atas: Igirklanceng, Dawuhan, Batursari, Wanareja, Sridadi, Kaligiri dan sebagian Mendala)Perkebunan: Kelapa,Bambu, Pinus (hanya di daerah Sirampog Bagian atas, dan sekarang berkurang karena lahannya banyak yang di tanami sayuran, kentang wortel, dll oleh penduduksetempat., dan kayukayuan yang lain seperti besiar dan mahoni.Perindustrian:homeindustri (kerajian dari bambu dan kayu, pembuatan tahu, tempe dll),ricemill,dllPasar sirampog, pasar pagi benda, toko-toko/warung-warung.

2. Potensi wisata

Agrowisata hortikultur di sirampog bagian penghasil sayur (ibid)wisata air; hampir di semua desa di kecamatan Sirampogadasumber mataair dansana juga terdapat sungai pedes, celana,tlahab, keruh, curug putri, tuk jaya, sumur penganten, dll.wisata alam: lereng gunung slamet,gunung mangkok, tilas para leluhur.wisata kesenian: rebana, seni pencak silat.

3. Potensi pendidikan

- pendidikan formal: SMAN I Sirampog, SMK Al-Hikmah, SMA Al-Hikmah, MA Alhikmah 1 dan2, MTs Al-Hikmah 1 dan 2, SMP N 1,2 dan 3 Sirampog, SMP 1 dan 2, SMK, MA dan MTsMuhammadiyah, MTS Plompong, Kaligiri, MTs Banjarsari (Manggis), buniwah, Mendala,Dawuhan, dll. SD dan MI sudah menyebar di 13 Desa di Kecamatan Sirampog.- PendidikanNonformal: pondok pesantren Banjarsari, Kaliloka, plompong, dan terbesar di Benda.

4. Potensi Sumber daya manusia:

Banyak lulusan Sarjana dari berbagai jurusan, petani, pengusaha, eksekutor, legislator, ulama, guru, dll yg mimiliki kompetensi sesuai dengan bidang masing masing.

5. Potensi Organisasi

Organisasi-organisasi yang dibawah naungan KNPI hampir semua ada.alangkah indahnya jika semua potensi tersebut bersinergi. saya yakin pembangunan akan merata dan proposional dan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat meningkat, PAD daerah turut serta, lingkungan juga sehat, bermartabat dan dipandang dirasakan pun nikmat.

Berdasarkan hasil penelitian, potensi daya tarik wisata Kecamatan Sirampong yang dapat dikembangkan dikelompokan menjadi tiga kategori wisata, yaitu a) wisata air, b) wisata alam, c) wisata kesenian. Ketiga potensi wisata tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

Wisata air, antara lain sungai pedes, celana,tlahab, keruh, curug putri, tuk jaya, sumur penganten, dll

Wisata alam, antara lain lereng gunung slamet,gunung mangkok, tilas para leluhur.

Wisata kesenian, antara lain rebana, seni pencak silat.

Selain sejumlah potensi daya tarik wisata yang ada di Kecamatan Sirampong terdapat juga sejumlah permasalahan perekembangan berdasarkan hasil analisa deskriptif terhabap variabel penelitian. Permasalahan itu terangkum dalam beberapa faktor pengembangan kawasan wisata terpadu Kecamatan Sirampong yang perlu dijawab, antara lain :

a. Pengadaan jalur wisata Sirampog yang melalui serangkaian objek-objek wisata Sirampong yang terintegrasi dengan sistem transportasi.

b. Pembangunan jalur pejalan kaki di sepanjang sisi jalan utama kawasan wisata Sirampong.

c. Pengadaan moda transportasi wisata internal yang menghubungkan antar lokasi wisata Sirampong.

d. Dukungan pengembangan kawasan komersial di kawasan wisata terpadu Sirampong.

e. Pembagian zona-zona pengembangan pariwisata yang terdiri dari zona utama dan pendukung pengembangan wisata.

f. Penignkatan pengetahuan dan peran serta masyarakat Sirampong di bidang kepariwisataan.

g. Promosi pariwisata Sirampong tingkat Internasional dengan menciptakan branding atau slogan khusus kawasan wisata terpadu Sirampong.

Merujuk pada faktor-faktor permasalahan pengenmbangan tersebut, maka terumuskanlah beberapa arahan pengembangan kawasan wisata terpadu Sirampong berdasarkan hasil triangulasi pada kriteria pengembangan. Arahan pengembangan kasawan wisata terpadu Sirampong, yaitu :

1. Penyediaan jalur akses internal desa-desa Siramping ke jalan utama kawasan wisata.

2. Penyediaan sarana prasana transportasi darat sebagai moda wisata internal yang melayani pergerakan wisatawan, seperti jalan, jembatan, pedestrian, haltre, kereta gantung, dll.

3. Memusatkan kegiatan perdagangan produk olahan di beberapa lokasi. Kegiatan perdagangan dibuat dalam satu koridor jalan yang di tata rapii dan bergaya arsitektur China.

4. Meningkatkan penyelenggaraan acara rakyat di kawasan wisata terpadu Sirampong. Seperti rebada dan pencak silat dan sebagainya yang berpontensi menjadi daya tarik khas kawasan wisata Sirampong.

5. Zona utama kegiatan wisata Sirampiong adalah wisata air, seperti yang sudah disebutkan. Zona utama difungsikan sebagai ruang publik dengan jenis kegiatan wisata bahari, pengembangan fasiltas tranportasi, serta usaha sarana dan jas lainnya. Sedangkan zona pendukung kegiatan wisata Sirampong difungsikan sebagai wisata kuliner, wisata belanja, rekreasi dan hiburan umum.

6. .Menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan berkala tentang pengelolaan sampah dan lingkungan desa Sirampong ; pengembangan budaya lokal sebagai aset wisata Sirampong; pembelajaran sikap menjadi tuan rumah yang baik (hospitality); serta pelatihan melihat peluang dan mengembangkan potensi yang ada di kawasan wisata Sirampong.

7. .Mengadakan perpustakaan umum masyarakat Sirampong yang menyediakan informasi/pengetahuan tentang kepariwisataan, perikanan, kewirausahaan, peran serta masyarakat, dan sebagainya.

8. Perbaikan citra kawasan wisata Sirampong dengan menciptakan slogan promosi/identitas kawasan wisata Sirampong, seperti patung, gapura selamat datang, atau lainnya yang dapat memberikan kenangan dan kesan baik dari pengunjung.

BAB V KESIMPULANBerdasarkan dari data data yang diperoleh diatas maka konsep pengembangan Kecamatan Sirampog yang disesuaikan dengan kebijakan tata ruang Kabupaten Brebes yaitu pengembangan kawasan agrowisata, dimana Kecamatan Sirampog merupakan daerah dataran tinggi yang terdapat juga curug putrid sebagai tempat wisata , selain itu juga Kecamatan Sirampog banyak mata air dan secara otomatis sistem pertanian di Kecamatan sirampog juga cukup baik sperti budidaya padi dan juga sayuran yang terletak dilereng gunung slamet. Berdasarkan arahan pengenmbangan kawasan Kecamatan Sirampog , daerah ini akan diarahkan seperti diatas yaitu Agrowisata karena di kawasan ini terdapat banayak mata air, selain itu juga di kawasan ini terdapat banyak hutan produksi sehingga dengan adanya hutan produksi tersebut digunakan sebagai upaya untuk menjaga cagar alam dan kelestarian dilingkungan setempat.LAMPIRAN

1. Peta Pola Ruang Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

2. Peta Rawan Bencana Kecamatan Sirampog Kabupaten BrebesDAFTAR PUSTAKAKecamatan Sirampog DalamAngka 2013. Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes. Diakses melalui brebes kab.bps.go.id pada tanggal 15 januari 2014

http://brebeskab.bps.go.id/data/publikasi/publikasi_33/publikasi/files/search/searchtext.xmldiaksespadatanggal 17 Januari 2014http://id.dbpedia.org/page/Sirampog,_Brebeshttp://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/viewFile/4349/1035http://tonytrisetiawan.blogspot.com/2013/03/makalah-geografi-perencanaan-dan.htmlBadanPusatStatistikKabupatenbrebes. 2013. KecamatanSirampogDalamAngka. Diaksesmelaluihttp://brebeskab.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=16padatanggal 11 Januari 2014

Arief, Budiman, 1995. Teori Pembangunan DuniaKetiga. PenerbitGramediaPustakaUtama. Jakarta

Adjid, D.A. 1985. PolaPartisipasiMasyarakatPerdesaandalam Pembangunan PertanianBerencana.Orba Shakti. Bandung

Effendi, tadjudin N dan Chris manning. 1991. Rural Development and Non-Farm Employment in Java. Resource system Institute.East-West Center.

Fu-Chen Lo. 1981. Rural-Urban Relations and Regional Development. The United nations Centre for Regional Development. Maruzen Asia Pte. Ltd. Singapore

GinanjarKartasasmita. 1996. Pembangunan untukRakyat :MemadukanPertumbuhandanPemerataan. CIDES. Jakarta

Soekadijo, R., G. 1984. TendensidanTradisidalamSosiologi Pembangunan.Penerbit : PT Gramedia, Jakarta.

Soekanto, S. 1983. TeoriSosiologitentangPerubahanSosial.Penerbit : PT Ghalia Indonesia.