laporan pengelolaan keterbukaan informasi dan … · laporan ini berisi tentang informasi dan...

17
LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan DOKUMENTASI SEMESTERI II TAHUN 2015 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

Upload: lekhue

Post on 09-Mar-2019

234 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

LAPORAN

PENGELOLAAN KETERBUKAAN

INFORMASI dan DOKUMENTASI

SEMESTERI II TAHUN 2015

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

Page 2: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Lap.PPID/humas.bbppketindan Page 2

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ........................................................................ i

DAFTAR ISI .................................................................................... ii

I. Gambaran Umum

A. Kebijakan ............................................................................... 1

B. Sarana Prasarana .................................................................. 2-3

C. Sumber Daya Manusia ........................................................... 4-7

D. Pembiayaan ........................................................................... 8

II. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen .............................. 9-10

B. Daftar Informasi Publik ........................................................... 10

C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan ............................... 10

III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

A. Pelayanan Informasi Publik .................................................... 11-13

B. Penyelesaian Sengketa ......................................................... 13

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ............................................................................ 14

B. Saran ..................................................................................... 14

Lampiran - Lampiran

Page 3: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Lap.PPID/humas.bbppketindan Page 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga laporan Pengelolaan

Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Semester I ini dapat diselesaikan

dengan baik. Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara

umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, sehingga kami

sangat mengharapkan masukan dan sumbang saran dari pembaca untuk

perbaikan dan upaya tindaklanjut di masa yang akan datang. Tidak lupa kami

mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan

konstribusinya untuk penyelesaian laporan ini. Besar harapan kami, semoga

laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Lawang, Desember 2015

Kepala Balai

Dr. Ir. Adang Warya, MMNIP. 19590722 198903 1 006

Page 4: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Lap.PPID/humas.bbppketindan Page 4

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Kebijakan

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi

dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis

saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang

dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang

mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini

diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak

asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan

bernegara yang demokratis.

Pemberlakuan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (UU KIP) di lingkungan Kementerian Pertanian, secara garis besar

implikasinya melekat pada 2 pihak yaitu penyelenggara negara dalam hal

ini Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis dan masyarakat atau publik yang

membutuhkan informasi publik. UU KIP menjamin masyarakat atau publik

untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik,

dalam upaya berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik,

termasuk didalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan

mengetahui alasan dalam pengambuilan keputusan yang berhubungan

dengan dengan kepentingan publik. Implikasi yang dipandang sangat

penting adalah dengan adanya penerapan UU KIP ini daya kritis

masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan

terutama pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat

penilaian atau pengadun masyarakat atau publik terhadap kulitas layanan

publik semakin meningkat. UU KIP juga menjamin untuk mewujudkan

penyelenggaraan negara yang transparan dan demokratis.

Page 5: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Lap.PPID/humas.bbppketindan Page 5

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan

negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Badan Publik mempunyai

kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan

dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme

dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang

baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang

tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang

hakiki.

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan sebagai

instansi pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan

informasi publik.Dengan membuka akses publik terhadap Informasi

diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka

yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good

governance).

B. Sarana Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, BBPP Ketindan dilengkapi

dengan sarana prasarana sebagai berikut :

1. Asrama

1.1 Asrama Melati kapasitas : 28 orang

1.2 Asrama Mawar kapasitas : 20 orang

1.3 Asrama Manggis kapasitas : 12 orang

1.4 Asrama Som Jawa kapasitas : 32 orang

1.5 Asrama Buah Tin kapasitas : 104 orang

Total kapasitas asrama : 196 orang

2. Wisma

2.1 Wisma Shorgum kapasitas : 8 orang

2.2 Wisma Kacang Tanah kapasitas : 8 orang

2.3 Wisma Gandum kapasitas : 6 orang

Total kapasitas wisma : 22 orang

3. Kelas dan Aula

Page 6: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Lap.PPID/humas.bbppketindan Page 6

3.1 Aula Mahkota Dewa kapasitas : 150 orang

3.2 Kelas Tapak Liman I kapasitas : 30 orang

3.3 Kelas Tapak Liman II kapasitas : 30 orang

3.4 Kelas Tapak Liman III kapasitas : 30 orang

3.5 Kelas Tapak Liman IV kapasitas : 30 orang

3.6 Kelas Tapak Liman V kapasitas : 30 orang

3.7 Kelas Padi kapasitas : 30 orang

Total kapasitas aula & kelas : 330 orang

4. Rest Area

5. Ruang Sekretariat

6. Laboratorium

4.1 Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan dan Tanaman

Hortikultura/ Tanaman Obat

4.2 Bioteknologi

4.3 Kultur Jaringan

4.4 Proteksi dan Hama Penyakit Tanaman

4.5 Bio Oil

7. Screen House

5.1 Screen house koleksi tanaman obat

5.2 Screen house drip irigasi tetes

5.3 Screen house aeroponik + NFT

8. Instalasi penunjang lainnya yaitu : gerai herbal, Spa, Sport Center,

ruang pertemuan, ruang makan, mushola, koperasi, lahan praktek, dan

perpustakaan.

Sedangkan dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik,

didukung sarana prasarana sebagai berikut :

1. Perpustakaan

2. Media Cetak (Buletin triwulan, profil balai, leaflet, katalog, brosur);

3. Media internet dan media sosial: Whatsapp, Twiter, Instagram,

Facebook, Yahoo Messenger, Google Plus, Skype.

Website : [email protected]

Email: [email protected]

Page 7: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Lap.PPID/humas.bbppketindan Page 7

4. Local Area Network

5. Hot Spot

C. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung tugas pokok sebagai lembaga

pelatihan pertanian, BBPP Ketindan mempunyai keragaan di bidang SDM.

1. Berdasarkan keragaan jumlah pegawai:

Berdasarkan keragaan pegawai di BBPP Ketindan berjumlah 119 orang

terdiri dari 93 orang pegawai atau 78%, 3 orang pegawai masih

berstatus CPNS atau 2%, 3 orang pegawai yang berstatus Tenaga

Harian Lepas atau 3% dan tenaga outshourcing sejumlah 20 orang atau

17%.

2. Berdasarkan keragaan kedudukan jabatan

Page 8: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Lap.PPID/humas.bbppketindan Page 8

Berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi 4 jabatan yaitu: pejabat

struktural berjumlah 11 orang atau 11%, pejabat fungsional widyaiswara

berjumlah 24 orang atau 25%, fungsional pranata komputer 2 orang atau

2% dan fungsional umum berjumlah 59 orang atau 62%.

3. Berdasarkan keragaan golongan pegawai

Berdasarkan golongan pegawai, golongan IV berjumlah 19 orang atau

19%, golongan III berjumlah 53 orang atau 55%, sedangkan pegawai

golongan II berjumlah 22 orang atau 24% dan golongan I berjumlah 2

orang atau 2%.

4. Berdasarkan keragaan jenis kelamin

Page 9: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Lap.PPID/humas.bbppketindan Page 9

Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai

laki-laki sejumlah 56 orang atau 58% dan jumlah pegawai perempuan 40

orang atau 42%.

5. Berdasarkan keragaan pendidikan pegawai

Dilihat dari latar belakang pendidikan pegawai berpendidikan S3

sebanyak 1 orang atau 1%, S2 sebanyak 22 orang atau 23%, S1

sebanyak 32 orang atau 34%, pendidikan D4 sebanyak 6 orang atau

6%, pendidikan D3 berjumlah 6 orang atau 6%, pendidikan SMA

berjumlah 21 orang atau 22%, SMP berjumlah 3 orang atau 3% dan

pendidikan SD berjumlah 5 orang atau 5%.

Untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan, pegawai

BBPP Ketindan melakukan tugas belajar maupun izin belajar. Sampai

dengan bulan Desember, pegawai yang tugas belajar sebanyak 6 orang

dimana yang tugas belajar 2 orang mengambil program S2 dan 6 orang

mengambil program D4. Sedangkan pegawai yang izin belajar ada 11

orang, 3 orang mengambil program Doktor (S3) dan 8 orang mengambil

program S2.

Daftar nama pegawai yang mengikuti tugas belajar dan ijin belajar

sampai dengan Desember 2015:

Page 10: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Lap.PPID/humas.bbppketindan Page 10

No. Nama Pegawai Perguruan

Tinggi Jenjang

Pendidikan Keterangan

1. Dewi Melani, S. Si. Universitas Brawijaya

S2 Tugas Belajar

2. Lina Novi Ariani, STP Universitas Brawijaya

S2 Tugas Belajar

3. Solikin STTP Malang D4 Tugas Belajar

4. Djoko Witono, AMd STTP Malang D4 Tugas Belajar

5. Vaya Zuanif STTP Malang D4 Tugas Belajar

6. Rafi Fitrianto STTP Malang D4 Tugas Belajar

7. Diana Triswaningsih, MP Universitas Brawijaya

S3 Izin Belajar

8. Saptini M. Rahajeng, M. Si. Universitas Brawijaya

S3 Izin Belajar

9. Juniawan, SP. M. Si. Universitas Brawijaya

S3 Izin Belajar

10. Ir. Tuban Universitas Muhamadiyah Malang

S2 Izin Belajar

11. Saeroji, SP Universitas Muhamadiyah Malang

S2 Izin Belajar

12. Ir. Murdani Universitas Muhammadiyah

S2 Izin Belajar

13. Roikhan BE., SP Universitas Brawijaya

S2 Izin Belajar

14. Suparjo, SST Universitas Brawijaya

S2 Izin Belajar

15. Nurul Qomariyah, S.Sos. Universitas Brawijaya

S2 Izin Belajar

16. Hadi Feriyanto, STP Universitas Brawijaya

S2 Izin Belajar

17. Isdianto, SST Universitas Muhammdiyah

S2 Izin belajar

18. Ahmad Dedy Syaitori, S.ST, M.Si

Universitas Brawijaya

S3 Izin Belajar

*). Data Bagian Umum BBPP-Ketindan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No.

103/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, tugas

penyebaran informasi menjadi tanggung jawab Sub Bagian Kepegawaian

dan Rumah Tangga pada Bagian Umum.

Sedangkan untuk menunjang pelaksanaan penyebaran informasi

dan mendukung tugas PPID, telah dibentuk tim pengelola informasi publik

dan dokumentasi pembantu pelaksana dengan struktur organisasi

terlampir.

Page 11: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Lap.PPID/humas.bbppketindan Page 11

D. Pembiayaan

Pembiayaan yang tersedia untuk Sistem Informasi, Publikasi dan

Promosi sebesar Rp. 101.250.00,00. Sampai dengan bulan Desember

anggaran terserap Rp. 74.517.500, atau 98,76%. Kegiatan diperuntukkan

untuk:

1. Pembuatan/cetak cetak bulletin

2. Pembuatan tas untuk tempat souvenir

3. Pameran Hari Pangan Sedunia lingkup BPTP Jatim di Karangploso

Jatim tanggal 5 – 17 Oktober 2015

4. Pameran Desa dalam rangka HUT Desa Ketindan tanggal 23 Oktober

2015.

Sedangkan anggaran untuk kegiatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

sebesar Rp 16.200.000,00. Sampai dengan bulan Juli anggaran telah

terserap Rp. 12.193.600 atau 99,75%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk

mengikuti rapat-rapat/ bimtek/ pertemuan koordinasi informasi publik,

sosialisasi baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian atau

instansi terkait lainnya serta kunjungan yang dilaksanakan oleh instansi

lain ke BBPP Ketindan.

Page 12: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Lap.PPID/humas.bbppketindan Page 12

BAB II

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian

dan unit kerja di internal BBPP Ketindan, baik melalui rapat, diskusi,

informasi yang disampaikan pada waktu apel pegawai, briefing, mading

dan lain sebagainya.

Pengolahan informasi diklasifikasi menjadi 2 (dua) yaitu informasi

yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan (tertutup).Informasi

yang wajib disediakan oleh balai seperti profil, sejarah singkat, struktur

organisasi, program kerja dan produk serta program diklat. Disamping itu

secara rutin telah disajikan laporan bulanan triwulan, tahunan dan laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Sedangkan informasi

yang tidak bisa dipublikasikan adalah informasi yang bersifat internal

pribadi PNS, informasi yang bersifat proses pengolahan dan penyelesaian

hasil pertanian yang belum dipublikasikan dan pengelolaan dokumen

terpusat pada Bagian Umum.

Untuk pengelolaan dokumen melalui beberapa tahap, sebagai

berikut :

1. Pembuatan Dokumen

2. Pengesahan

3. Pengidentifikasian Dokumen

4. Penomoran

5. Pencatatan dalam DIK

6. Distribusi

a. Dokumen Tidak Terkendali

b. Dokumen Terkendali

Page 13: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Lap.PPID/humas.bbppketindan Page 13

7. Pemeliharaan

8. Pengkajian

a. Revisi

b. Pemusnahan

B. Daftar Informasi publik

1. Profil balai

2. Leaflet

3. Brosur

4. Laporan kegiatan

5. E-SIPP

6. E-Proc/LPSE

7. E-evaluation

8. SIDA (Sistem Informasi Diklat Aparatur)

9. Website

10. Buletin Inforta

11. Media cetak lainnya

C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan

informasi dan publikasi.

2. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan

keterbukaan informasi publik.

Page 14: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Lap.PPID/humas.bbppketindan Page 14

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di BBPP Ketindan telah dilaksanakan secara

rutin sebagai bagian dari pelayanan prima.Informasi disediakan melalui media

cetak maupun media elektronik.

Informasi publik disajikan secara berkala maupun terus menerus.Melalui

media cetak, buletin Inforta terbit dalam triwulan.Untuk profil, leaflet, brosur

diterbitkan sekali dalam satu tahun.Informasi yang di-update secara terus

menerus adalah melalui website. Sedangkan untuk laporan disesuaikan

dengan jenis kegiatan baik itu bulanan, semester, tahunan maupun setelah

kegiatan selesai dilaksanakan.

Pelaksanaan PID dari bulan Juli sampai dengan Desember antara lain:

- Telah mengikuti Bimtek PPID yang dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan

Peternakan (BBPP) Batu tanggal 15 – 17 Oktober 2016.

- E-Proc/LPSE digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

yang nilainya di atas 200 juta. Di semester II, tehitung sampai bulan

Desember 2015 terdapat pengadaan barang dan jasa yang nilainya diatas

300 juta, yaitu: pengadaan fasilitas untuk asrama Balai Besar Pelatihan

Pertanian (BBPP) Ketindan Rp. 660.473.000.

- SIDA adalah merupakan sistem infomasi diklat aparatur yang dibuat oleh

Lembaga Adimistrasi Negara agar sistematis penginputan data peserta

diklat dari unsur aparatur yang disertai dengan profile instansi dan SDMnya

serta kegiatan-kegiatan diklat aparatur yang terkait dengan materi,

narasumber/ fasilitator serta alumni diklat.

- E-Evaluation adalah sistem aplikasi untuk mengetahui realisasi anggaran

dan realisasi fisik kegiatan BBPP Ketindan yang bias dilihat oleh lingkup

Kementerian Pertanian.

Page 15: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Lap.PPID/humas.bbppketindan Page 15

- Kegiatan E-SIPP adalah menginput biodata peserta diklat dan hasil

evaluasi diklat. Sampai bulan Desember 2015, jumlah peserta diklat

aparatur yang sudah dientry data sebanyak 975 ditambah pada semester

ke dua sejumlah 90 orang total 1.065 orang atau terealisasi 96,38% dari

target 1.105 orang, sedangkan jumlah peserta diklat non aparatur yang

sudah dientry data sampai semester dua sebanyak 1238 orang atau

terealisasi 100% dengan target 1238 orang berdasarkan DIPA.

a. Berikut ini rekapitulasi penyelenggaraan Diklat Aparatur secara

keseluruhan dari APBN:

No Nama Diklat Waktu Pelaksanaan

Peserta

Target (org)

Realisasi (Orang)

Jml L P 1 Diklat Agribisnis Tanaman Rimpang 29 Juli – 4 Agst 30 30 27 3

2 Diklat PBT Ahli Angkatan I dan II 29 Juli – 18 Agst 60 60 23 37

Jumlah 90 90 50 40

b. Berikut ini rekapitulasi penyelenggaraan Diklat Non Aparatur secara

keseluruhan dari APBN:

No Nama Diklat Waktu

Pelaksanaan

Peserta

Target (org)

Realisasi (Orang)

Jml L P 1 Diklat Pasca Panen Jagung 29 Juli – 4 Agst 30 30 30 0

2 MSG 5 – 14 Agst 8 8 5 3

3 Diklat Agribisnis Tanaman Rimpang 10 – 16 Agst 30 30 18 12

4 Diklat Berbasis Kompetensi 9 – 15 September 30 30 28 2

5 Diklat Berbasis Kompetensi

Produksi Benih Angkt I

28 Sep – 4 Okt 30 30 26 4

6 Diklat Berbasis Kompetensi

(Fasilitator Tan. Organik)

28 Sep – 4 Okt 30 30 30 0

7 Diklat Berbasis Kompetensi

Produksi Benih Angkt II

20 – 26 Okt 30 30 30 0

Page 16: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Lap.PPID/humas.bbppketindan Page 16

8 Diklat Berbasis Kompetensi

Fasilitator Tan. Organik Jogjakarta

7 – 13 Okt 30 30 29 1

9 Diklat Berbasis Kompetensi

Produksi Benih Jogjakarta

19 – 25 Okt 30 30 30 0

10 Diklat Berbasis Kompetensi

Inseminasi Buatan Magelang

19 – 25 Okt 30 30 30 0

Jumlah 278 278 256 22

Kegiatan E-SIPP lainnya yaitu evaluasi diklat. Evaluasi yang sudah dientry

sebanyak 54 angkatan, meliputi evaluasi daily mood, evaluasi materi, evaluasi

sikap dan perilaku, evaluasi fasilitator, evaluasi kepuasan aparatur dan non

aparatur serta hasil pre dan post test.

Kegiatan website berjalan optimal dan konten atau menu-menu telah banyak

menyempurnakan website BBPP Ketindan. Dengan kerjasama yang baik dari

pengelola website, tim media dan pembuat artikel atau berita sehingga berita-

berita selalu berusaha untuk disajikan secara update. Pada tahun akhir 2015

BBPP Ketindan meraih juara ke III lomba website yang diadakan oleh Badan

Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Bakorluh seluruh

Indonesia.

B. Penyelesaian Sengketa

Sampai dengan saat ini, belum timbul sengketa yang disampaikan oleh

masyarakat maupun pihak lain kaitannya dalam pelaksanaan keterbukaan

informasi publik. Hal ini menjadi prestasi tersendiri yang harus tetap

dipertahankan agar informasi yang disampaikan kepada pihak luar terus dapat

dipertanggungjawabkan.

Page 17: LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan … · Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi

Lap.PPID/humas.bbppketindan Page 17

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelayanan informasi publik di BBPP Ketindan telah dilaksanakan secara

rutin sebagai bagian dari pelayanan prima. Informasi yang disediakan

melalui media cetak dan media elektronik.

2. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BBPP Ketindan, informasi yang

banyak diperlukan oleh masyarakat terkait dengan jenis DIKLAT, durasi

dan pelaksanaan DIKLAT.

3. Sampai saat ini belum timbul sengketa dengan pihak masyarakat terkait

dengan pelaksanaan DIKLAT maupun penyediaan sarana dan

prasarana.

B. Saran

1. Kemampuan SDM dan jumlah pengelola informasi publik hendaknya

dapat ditambah;

2. Perlu tambahan fasilitas sarana prasarana untuk menyempurnakan

kegiatan PID.