laporan pengawasan dan pengoperasian enam bulan …

LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGOPERASIANENAM BULAN PERTAMA (JANUARI S/D JUNI 2017)

TENTANG :

PELAKSANAAN SWAKELOLA

Pengawasan Teknis Untuk Pekerjaan Konsultan PengawasanPengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi

Surat Perjanjian KontrakNomer : 552/2093/Angk/Dishubkominfo/2017 (Pihak ke I)

DINAS PERHUBUNGANKOMUNIKASI DAN

INFORMATIKAKABUPATEN KLUNGKUNG

DENGANLEMBAGA PENELITIAN

DAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT (LPPM)

UNIVERSITAS UDAYANA

Kata Pengantar

Puji syukur kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa, atas berkatNya Laporan

Pengawasan dan Pengoperasian enam bulan pertama Januari s/d Juni 2017 ini dapat

diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan Pengoperasian

KMP. Nusa Jaya Abadi untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan yaitu dari bulan Januari

s/d Desember 2017. Realisasi pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh penyedia untuk

pengoperasian KMP. Nusa Jaya Abadi (PT. PAL Marine Service) selama 6 (enam) bulan

dari Januari s/d Juni 2017 adalah 50 % .

Segala kerendahan hati kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak

Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informasi Kabupaten Klungkung, Kepala

Bidang Angkutan, Ketua LPPM Unud dan semua pihak yang membantu terselesaikannya

laporan ini

Sebagai akhir kata semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Bukit Jimbaran, Juni 2017

Tim PelaksanaLembaga Penelitian dan Pengabdian kepada MasyarakatUniversitas Udayana

ISI

1. Kata Pengantar2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).3. Keputusan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada

Masyarakat Universitas Udayana tentang Tim PelaksanaSwakelola Pekrjaan Konsultan PengawasanPengoperasian KMP. Nusa Jaya Abadi.

4. Struktur Organisasi Pelaksana Swakelola.5. Daftar Personalia Pelaksana Swakelola6. Struktur Tim Tanggap Darurat Kantor Proyek

Klungkung7. Struktur Tim Tanggap Darurat KMP. Nusa Jaya Abadi8. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang9. Surat Garis Muat10. Sertifikasi Klasifikasi Lambung11. Sertifikasi Klasifikasi Mesin12. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh

Minyak13. Sertifikat Pengawasan Obat/Alat P3K Kapal14. Certificate of Re-Inspection. Hydrostatis Release Unit, Fire

Extinguisher, Inflatable Liferaft seri, 0047, 0048, 0049, 0050, 0052, 0054, 0055, 0056, 0057,0058

15. Progress report prosentase capaian dalam mingguan16. Rekapitulasi aktivitas harian (log book) pengawasan dan

pengoperasian kapal dari Januari s/d Juni 201617. Absensi crew kapal maupun crew darat dari bulan

Januari s/d Juni 201518. Memorandum19. Pengadaan barang dan jasa20. Tanda terima barang

1. Latar Belakang

Secara geografis Kecamatan Nusa Penida memiliki luas wilayah dua pertiga dariluas wilayah Kabupaten Klungkung, namun kondisi sosial - ekonomi dan pembangunandirasakan sangat tertinggal dibandingkan dengan kecamatan lainnya yang berada didaratan Pulau Bali. Kecamatan di daratan Pulau Bali dan Nusa Penida dalam satukabupaten yang dipisahkan oleh laut, mengalami disparitas pertumbuhan (growthdisparities) sosial ekonomi yang menjolok. Disparitas pertumbuhan ini dapat diakibatkanoleh berbagai faktor, salah satunya adalah “keterisolasian” wilayah Nusa Penida yangditandai dengan rendahnya tingkat aksesibilitas ke kawasan ini.

Pemerintah Kabupaten Klungkung sangat menyadari kendala yang dihadapi gunamengembangkan Nusa Penida. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna memacupertumbuhan dan perkembangan Kecamatan Nusa Penida, yaitu dengan membuka aksesyang sebesar-besarnya. Berdasarkan hasil Studi Kelayakan Dermaga/Pelabuhan NusaPenida bahwa akses terbaik Nusa Penida – Klungkung Daratan untuk saat ini adalahmelalui laut dengan kapal penyeberangan yang memenuhi kriteria alat transportasi yangaman, masal dan murah.

Kabupaten Klungkung (daratan) sampai saat ini belum mempunyai pelabuhan lautatau pelabuhan penyeberangan yang memenuhi syarat dan standar untuk tempatberlabuhnya KMP Nusa Jaya Abadi, sehingga proses penyeberangan sementara dilakukanpada Pelabuhan Penyeberangan Padangbai – Nusa Penida. Dengan beroperasinya KMPNusa Jaya Abadi tersebut, tersedia sarana transportasi yang laik dan layak laut, memenuhisyarat keselamatan serta dapat mengangkut bahan-bahan bangunan, logistik dan lain-lainnya dalam jumlah yang besar untuk menunjang pembangunan.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Klungkung telah mengalokasikan danaAPBD guna menjamin tetap beroperasinya KMP Nusa Jaya Abadi, sehingga dapatmempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan Nusa Penida yang berdampakpada peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Agar pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat sesuai dengan rencana, maka diperlukan Konsultan PengawasanPengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi, yang bertugas melakukan pengawasanpengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi selama 12 (duabelas) bulan terhitung dari tanggal 1Januari s/d 31 Desember 2017.

2. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan terletak Padangbai - Nusa Penida, Kabupaten Klungkung,Provinsi Bali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1

Gambar 1. Lokasi Kegiatan

3. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan dibebankan pada Program Peningkatan Pelayanan Angkutan,Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang, Belanja JasaNon Pegawai, sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2017Nomor DPA SKPD : 1.07.01.17.04.5.2 kode rekening: 5.2.2.03.12. Adapun nilai kontrakpekerjaan tersebut sesuai Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini adalah sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah biaya tersebut sudahtermasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak dan biaya lainnya yang harus dibayaroleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.4. Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Nama KPA : I Gusti Ngurah Made Suarba, S.Sos., M.SiNIP : 19741105 200003 1 004Satuan Kerja : Dinas Perhubungan, Kabupaten

Klungkung.

5. Data Dasar

KMP Nusa Jaya Abadi dibuat oleh PT. PAL Surabaya. Konstruksi dari baja dandilengkapi dengan dua sistem propulsi (twin screw) berpenggerak mesin diesel untukmendapatkan olah gerak yang baik. Selain itu kapal dioperasikan sebagai kapal multifungsi dengan dilengkapi pintu rampah pada bagian depan dan belakang kapal untuktempat masuk dan keluarnya kendaraan truk yang bisa mengangkut barang/cargo berupapasir, semen atau muatan lainnya. Selain bisa mengangkut kendaraan berupa truk kecilatau mobil, kapal ini dirancang untuk mengangkut penumpang. Kapal dirancang dengankonstruksi kuat mempunyai stabilitas dan olah gerak yang baik dan pembangunannyadikelaskan kepada Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Ukuran Utama Kapal Panjang keseluruhan (LOA) : 39,50 meter Panjang antara garis tegak (LPP) : 32,50 meter Lebar : 11,60 meter Tinggi : 3,00 meter Sarat Air Disain : 2,00 meter Kecepatan kapal (Max) : 12 Knot Jumlah ABK : 18 orang Jumlah Kendaraan : 6 Truk, 8 Mobil Jumlah Penumpang : 210 orang (termasuk kelas eksekutif)

Permesinan Kapal Mesin Induk : 2 x 829 Hp Mesin Bantu Utama : 2 x 80 HP Mesin Kemudi : 1 Set Mesin Geladak dan Ramp Winch : 1 Set Pompa sesuai peraturan klas Mesin Pemisah Minyak

Peralatan Navigasi dan Komunikasi Magnetic Compass Marine Radar Speed Log Echo Sounder VHF Radio Telephone Radio SSB GPS Public Adressor Navigaton Lamp

Fasilitas Penumpang Tempat duduk untuk sekitar 200 orang penumpang kelas ekonomi Toilet dengan jumlah yang memadai Full Air Condition (AC) untuk ruang penumpang VIP TV set dan Audio untuk ruang penumpang

Alat Keselamatan Peralatan keselamatan sesuai dengan peraturan SOLAS (Safety Of Life At Sea) Rakit Penolong (Life Raft) dengan jumlah dan kapasitas yang memadai Baju Penolong (Life Jacket) dengan jumlah sesuai dengan peraturan Peralatan pemadam hidran dan portable akan dipasang pada tempat yang mudah

dijangkau.

Secara lengkap data teknis KMP Nusa Jaya Abadi dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Data Teknis KMP Nusa Jaya Abadi

No

DATATEKNIS/OPERASIONAL

DATA SATUAN

1 Jarak Lintasan 12 Mil2 Tonnage 629 GT3Ukuran Utama :

a. Panjang Seluruhnyab. Panjang antara garis air muatc. Lebard. Tinggie. Sarat Air

39,5034,7011,603,001,80

MeterMeterMeterMeterMeter

4 Kecepatan operasional 10,0 Knot5Motor Induk :

a. Ukuran Mesinb. Jumlah Mesin

8292

HPBuah

6 Motor Bantu :a. Ukuran Mesinb. Jumlah Mesin

802

HPBuah

7 Pemakaian BBM 0,13 Liter/HP/jam8 Pemakaian Pelumas 0,0033 Liter/HP/jam9 Pemakaian Gemuk 30 Kg/bulan

10

Pemakaian Air Tawara. Untuk Awak Kapalb. Untuk Penumpangc. Cuci Kapal

2000,55

Liter/orang/hariLiter/mil/tripLiter/GT/hari

11

Jasa Pelabuhana. Jasa Sandarb. Jasa Rambu

Sesuai dengan dermaga yangdipakai dan peraturan yangberlaku.

40200

Tarif rata2Rp./GT/call

Tarif Pelabuhan Rp./15 hari

12

Jumlah awak kapal untuk bagian dek danbagian mesin, terdiri dari :

a. Nakhodab. Perwirac. Bintarad. Tamtama/kelasi

18

1629

Orang

OrangOrangOrangOrang

13

Jumlah Crew/pegawai Darat, terdiri dari :a. Kepala Proyekb. Port Captainc. Port Engineerd. Administrasi dan keuangane. Mekanik dan logistikf. Office boy

7111121

OrangOrangOrangOrangOrangOrangOrang

14

KapasitasaPenumpang

1. Eksekutif2. Bisnis I3. Bisnis II4. Ekonomi

3400

176

Orang = 34,00 SUPOrang = 0,00 SUPOrang = 0,00 SUPOrang = 128,48 SUP

Jumlah (a) 210 Orang = 162,48 SUPbKendaraan

1. Golongan II2. Golongan IV3. Golongan V4. Golongan VI

30842

Buah = 84,00 SUPBuah = 173,04 SUPBuah = 149,56 SUPBuah = 126,56 SUP

Jumlah b 40 Buah = 533,16 SUPcJumlah Total (a) + (b) 695,64 SUP

15

Hari Operasi pertahun 330 Hari

16

Frekuensi Kapal :a. Frekuensi per hari (awal operasi)b. Frekuensi rata-rata per tahun

1330

TripTrip

17

Produksi (Load Factor 100 %)a. Produksi Mil Perharib. Produksi Mil Pertahun

16.695,365.509.468,80

SUPSUP

Mengacu pada : KM. 58 Tahun 2003 SUP = Satuan Unit Produksi

6. Standar Teknis

Pengelolaan KMP Nusa Jaya Abadi adalah untuk memberikan pelayanan kepadamasyarakat yaitu menjamin kelangsungan pelayanan angkutan penyeberangan bagimasyarakat. Terpenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan segala faktor yangmempengaruhinya, yang meliputi : keselamatan kapal, pengawakan kapal, manajemenkeselamatan pengoperasian dan pencegahan pencemaran dari kapal.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 pasal 87 yangmengatur kegiatan usaha pengelolaan kapal disebutkan bahwa :

a. Kegiatan usaha pengelolaan kapal merupakan kegiatan pengelolaan kapal di bidangteknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang,perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal.

b. Kegiatan usaha pengelolaan kapal sebagaimana dimaksud di atas dilakukan olehbadan usaha yang didirikan khusus untuk usaha pengelolaan kapal.Sesuai dengan kesadaran terhadap pentingnya faktor manusia dan perlunya

peningkatan manajemen operasional kapal dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal,manusia, dan harta benda serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut,semuainstansi/lembaga/perusahaan yang memiliki atau mengoperasikan kapal-kapal, harusmenetapkan Sistem Manajemen Keselamatan untuk perusahaan dan kapal dalam rangkamenjamin operasional kapal dengan aman. Persyaratan tersebut, meliputimendokumentasikan, menerapkan dan mempertahankan sistem manajemen keselamatanyang pada akhirnya akan diverifikasi oleh Pemerintah atau organisasi yang diakui.

Angkutan laut merupakan moda transportasi yang sarat regulasi. Untuk itu, dalampengelolaan KMP Nusa Jaya Abadi dalam hal ini Pemkab Klungkung harus meratifikasiberbagai konvensi yang dikeluarkan oleh The United Nations Convention on the Law ofthe Sea (UNCLOS) sertaber kewajiban mentaati berbagai regulasi. Di PBB ada badankhusus yang menangani bidang maritim, yakni International Maritime Organization(IMO), yang secara umum mengatur keamanan angkutan laut, pencegahan polusi sertapersyaratan, pelatihan dan pendidikan awak kapal. Dengan adanya IMO tiap negaraanggota (flag state) mempunyai tanggungjawab untuk melakukan berbagai konvensiinternasional bagi kapal-kapal yang mengibarkan bendera negaranya.

Namun hingga saat ini kondisi kapal-kapal berbendera Indonesia masih banyakyang tidak mampu memenuhi ketentuan IMO, bahkan banyak terjadi pelanggaran regulasi,termasuk KMP Nusa Jaya Abadi. Prinsip dasar keselamatan pelayaran menyatakan bahwakapal yang hendak berlayar harus berada dalam kondisi seaworthiness atau laiklaut.Artinya, kapal harus mampu menghadapi berbagai case atau kejadian alam secarawajar dalam dunia pelayaran. Selain itu kapal layak menerima muatan dan mengangkutnyaserta melindungi keselamatan muatan dan anak buah kapal (ABK)-nya. Kelayakan kapalmensyaratkan bangunan kapal dan kondisi mesin dalam keadaan baik. Nakhoda dan ABKharus berpengalaman dan bersertifikat.

Perlengkapan, store dan bunker, serta alat-alat keamanan memadai dan memenuhisyarat, dan yang tidak kalah penting adalah selama beroperasi di laut kapal tidak bolehmencemari lingkungan. Hingga saat ini pemerintah, khususnya otoritas perhubungan laut,masih gagal menjalankan kewenangan PPK sesuai dengan IMO Resolution A 787 (19).Dalam hal ini implementasi port state control yang menghindar kan kapal dalam keadaantidak aman belum dijalankan secara baik. PPK di pelabuhan-pelabuhan Indonesia masihbelum melakukan penilaian dan pertimbangan secara profesional terhadap kelaikan kapal.Sehingga accidental damage atau kerusakan secara tak terduga sering dialami oleh kapalpada saat berlayar.

Dilain pihak data statistik IMO menunjukkan bahwa 80 persen dari semuakecelakaan kapal di laut disebabkan oleh kesalahan manusia akibat buruknya sistemmanajemen perusahaan pemilik kapal. Oleh karena ada penekanan khusus bahwaperusahaan pelayaran harus bertanggungjawab atas keselamatan kapal selain nakhoda,perwira serta ABK dari kapal itu. Selain itu UU No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran telahmeratifikasi dan memberlakukan konvensi IMO. Dari aspek perlindungan yang manaterkandung beberapa konvensi antara lain Safety of Life at Sea (SOLAS), Convention1974/78, yakni konvensi yang mencakup aspek keselamatan kapal, termasuk konstruksi,navigasi, dan komunikasi. Juga masalah Marine Pollution Prevention (Marpol),Convention 1973/78, yakni konvensi yang membahas aspek perlindungan lingkungan,khususnya pencegahan pencemaran yang berasal dari kapal, alat apung dan usahapenanggulangannya.

Selain itu juga Standard of Training Certification and Watchkeeping of Seafarers(SCTW) merupakan konvensi yang berisi tentang persyaratan minimum pendidikan ataupelatihan yang harus dipenuhi oleh ABK untuk bekerja sebagai pelaut. Berbagai konvensitersebut semestinya segera diaplikasikan dengan baik, untuk mencegah marabahaya yangsewaktu-waktu bisa menelan korbanjiwa dan harta benda pengguna jasa angkutan lauttermasuk dalam pengelolaan KMP Nusa Jaya Abadi.

Kapal akan dinyatakan seaworthy / laik-laut apabila mempunyai kemampuan untukmenanggulangi / mengatasi semua bahaya yang kemungkinan dialami sewaktu berlayar(perils of the sea) dengan tingkat keamanan yang memadai. Selain kapal memiliki badan(hull) yang kuat namunj uga harus dijalankan oleh Nakhoda dan awak kapal yangkompeten dan cukup jumlahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. selain itu jugaharus dibekali dengan bahan bakar, makanan, serta keperluan yang lain, cukup untukmencapai pelabuhan tujuan. Semua perlengkapannya (termasuk mesin-mesin dan peralatanlainnya untuk penyelamatan di laut serta penanggulangan kebakaran dll) harus dalamkondisi berfungsi / bekerja dengan baik, dan apabila kapal membawa muatan, kapal haruslaik-muat (cargoworthy) sesuai dengan fungsi dari kapal itu sendiri, tidak melebihi garisbatas muat dan memiliki keseimbangan (stability) yang baik. Hak untuk memintagantirugi dari asuransi seperti dijamin di dalam polis hull menjadi gugur jika kapal terbuktitelah berlayar (nekat) dalam keadaan tidak laik-laut.

Memperhatikan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2010 tentang Angkutan Perairan, mengatur mengenai kegiatan angkutan laut, angkutansungai dan danau, angkutan penyeberangan, angkutan di perairan untuk daerah masihtertinggal dan/ atau wilayah terpencil, kegiatan jasa terkait dengan angkutan di perairan,perizinan, penarifan, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut, pengangkutan barangkhusus dan barang berbahaya, pemberdayaan industri angkutan di perairan, sisteminformasi angkutan di perairan dan sanksi administratif.

Sehingga pada dasarnya kapal yang dinyatakan laik laut merupakan kapal yangtelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Kerangka kapal dan mesin (Hull and Machinery)2. Peralatan dan perlengkapan keselamatan3. Pengawakan kapalKesemuanya ini harus dibuktikan dengan adanya sertifikasi kapal yang dikeluarkan

oleh pejabat berwenang berdasarkan International Convensi on Safety of Life Sea(SOLAS) 1978 dengan berbagai amandemannya dan International Convensi on Collitionand Regulation 1972. Pejabat institusi yang berwenang mengeluarkan sertifikat tersebutadalah :

1. Untuk sertifikat kapal yang berstatus mandatory dikeluarkan oleh DirekturJenderal Perhubungan Laut cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan.

2. Untuk Sertifikat yang berstatus statutory dan Klas kapal dikeluarkan olh BiroKlasifikasi Indonesia.

7. Referensi Hukum

a. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerahTingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat danNusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655).

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355)

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ; TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4400)

f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahankedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);

h. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran;i. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2000 Nomor 207; Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4027)

j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan KeuanganKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 nomor 210; Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4028).

k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis danBentuk Produk Hukum Daerah;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah KabupatenKlungkung;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 23 Tahun 2012, tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

p. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 36 Tahun 2012, tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

q. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD)Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung TahunAnggaran 2017 Nomor : 1.07.01.17.04.5.2 kode rekening: 5.2.2.03.12

8. Garis Besar Lingkup Pekerjaan

Secara garis besar lingkup pekerjaan yang harus dilakukan meliputi :1) Survey pengumpulan data teknis kapal2) Melakukan Pengawasan Mingguan terhadap antara lain :

a) Operasional KMP Nusa Jaya Abadib) Pelaksanaan Plan Maintenance System (PMS)

3) Melakukan koordinasi bila terjadi claim asuransi.4) Membuat Laporan Bulanan dan Laporan Akhir Pengawasan.

9. Keluaran

Keluaran dalam aktivitas ini adalah Pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian KMPNusa Jaya Abadi dan Laporan Akhir Pengawasan.

10. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan Konsultan Pengawasan PengoperasianKMP Nusa Jaya Abadi, yaitu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender atau 12(duabelas) bulan terhitung mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2017 sejak dikeluarkannyaSPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) tanggal 1 Januari 2017.

11. Pengawasan pengoperasian KMP. Nusa Jaya Abadi

Secara umum hasil pengawasan pengoperasian selama 6 bulan pertama (1 Januaris/d 31 Desember 2017), dimana kondisi kapal secara umum dalam keadaan laik laut(seaworthiness). Pengoperasiaan rentang waktu tersebut diatas memang terjadi kendala,seperti matinya blower di ruang mesin, kerusakan injektor AE, kerusakan pada baling-baling, pender di dermaga Nusa Penida jatuh ke laut, jatuhnya jangkar juga terjadi didermaga Nusa Penida. Kerusakan yang terjadi ada yang bisa ditangani sendiri oleh pihakABK dan ditangani oleh teknisi dari luar. Khusus untuk pender yang terjatuh hendaknyasegera diangkat untuk menghindari kerusakan yang lebih parah misalnya pender mengenailambung atau tongkat kemudi. Kerusakan yang terjadi bisa diakibatkan karena jampengoperasian kapal sudah lama atau disebabkan faktor alam (cuaca). Permasalahan yangterjadi sampai saat ini masih bisa ditangani oleh pihak crew kapal (ABK), walaupundengan berbagai alternatif sehingga kapal dapat beroperasi dan melayani penumpangdalam penyeberangan Padangbai – Nusa Penida.

Pengoperasian kapal KMP. Nusa Jaya Abadi untuk melayani penyeberanganperintis dari Padangbai ke Nusa Penida dapat berjalan sesuai dengan regulasi standarteknis Internasional maupun Nasional. Mengacu pada regulasi tersebut KMP. Nusa JayaAbadi bersama ABK beserta personil darat dapat memberikan pelayanan secara optimalkepada masyarakat Nusa Penida khususnya dan atau masyarakat yang lain. Setidaknyapelayanan dari KMP. Nusa Jaya Abadi selaku alat transportasi pelayaran perintis yangdikomando oleh Pejabat Pemegang Komitmen (Bidang Angkutan) DishubkominfoKabupaten Klungkung dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

12. Pelaporan Hasil Pengawasan pengoperasian

Hasil pengawasan pengoperasian KMP. Nusa Jaya Abadi yang dilakukan olehLembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayanadilaporkan dalam rentang waktu selama 25 minggu (6 bulan ) yaitu dari Januari s/d Juni2017 : pelaporan hasil pengawasan pengoperasian KMP. Nusa Jaya Abadi dalam bentukprogress aktivitas teknis (rekapitulasi tertuang dalam lampiran );

13. Penutup

Demikian laporan dari tim pelaksana swakelola pekerjaan konsultan Pengawasansan pengoperasian KMP. Nusa Jaya Abadi dan atas perhatian serta kerjasamanya kamisampaikan terimakasih.

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNGDINAS PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JALAN RAYA WATU KLOTOK TOJANTELEPON (0366) 21087

SEMARAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGANKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 552/2093/Dishubkominfo/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLAPEKERJAAN KONSULTAN PENGAWASAN PENGOPERASIAN

KMP NUSA JAYA ABADI

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DANINFORMATIKA KABUPATEN KLUNGKUNG

Menimbang : 1. Bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Swakelola pekerjaanKonsultan Pengawasan Pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi danAsuransi, perlu dibentuk Tim Pelaksana Swakelola PekerjaanKonsultan Pengawasan Pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka,perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan TimPelaksana Swakelola Pekerjaan Konsultan Pengawasan PengoperasianKMP Nusa Jaya Abadi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-

daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia No. 1655).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400)

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844)

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata CaraPertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2000 Nomor 207; Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4027)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang KedudukanKeuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 nomor 210; Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4028).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578)

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenisdan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah KabupatenKlungkung;

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 , tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2015, tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.

16. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenKlungkung Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor DPA SKPD :1.07.01.17.04.5.2 rekening: 5.2.2.03.12.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANGTIM PELAKSANA SWAKELOLA PEKERJAAN KONSULTANPENGAWASAN PENGOPERASIAN KMP NUSA JAYA .

Pertama : Tim yang dimaksud mempunyai tugas : Melaksanakan pekerjaan sesuaiyang direncanakan, serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaanSwakelola Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pengoperasian KMP NusaJaya Abadi .

Kedua : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diaturdalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Bupati Klungkung2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung3. Ketua Bappeda Kabupaten Klungkung4. Inspektur Kabupaten Klungkung5. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung

Ditetapkan di SemarapuraPada tanggal 30 Juni 2017Kepala Dinas Perhubungan

Komunikasi dan InformatikaKabupaten Klungkung

Drs I Nengah Sukasta, MSiNIP. 19600707 1982031 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2015 ,NOMOR : 552/138/Dishubkominfo/2015, TANGGAL 23 Desember 2015,TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLAPEKERJAAN KONSULTAN PENGAWASAN PENGOPERASIANKMP NUSA JAYA ABADI.

Susunan Keanggotaan/Tim Pelaksana Swakelola Pekerjaan Konsultan PengawasanPengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi.

No. Nama/Jabatan Jabatan dalam Tim

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I Gusti Ngurah Made Suarba, S.Sos., M.Si (Kabid.Angkutan Dishubkominfo Kab. Klungkung)

I Ketut Gde Sarat, SH (Kasi Penyeberangan)

DR.Ir. I Gusti Ngurah Priambadi, MT

DR. I Made Parwata, ST., MT

Ketut Astawa, ST., MT

Ir. A.A. Adhi Suryawan., MT

KPA

PPTK

Ketua/Tim Ahli

Anggota/Tim Ahli

Anggota/Tim Ahli

Anggota/Admin

Kepala DinasPerhubungan , Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Klungkung

Drs I Nengah Sukasta, MSiNIP. 19600707 1982031 013

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DINAS PERHUBUNGAN,

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAJALAN RAYA WATU KLOTOK TOJANTELEPON (0366) 21087 KLUNGKUNG

SURAT PERINTAH MULAI KERJANomor : 552/246/Angk/Dishubkominfo/2016

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Klungkung, memerintahkan kepada :

Konsultan : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNUD

Alamat : Kampus Bukit Jimbaran, Telp. (0361) 703367

Untuk memulai pelaksanaan

Swakelola : Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pengoperasian KMP Nusa JayaAbadi

Lokasi : Kabupaten Klungkung

Sumber DanaDibebankan Kepada : Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Kegiatan Uji

Kelayakan Sarana Transportasi Guna KeselamatanPenumpang, Belanja Jasa Non Pegawai, Nomor DPA SKPD: 1.07.01.17.04.5.2 dengan Kode Rekening1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.03.12.

Tahun Anggaran : 2016Nilai Pekerjaan : Rp. 42.500.000,00

(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)Waktu Pelaksanaan : 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender,

Dengan Ketentuan : - Pekerjaan harus sudah dimulai sejak dikeluarkan SPMK- Sebelum memulai pekerjaan agar membuat permakluman

mulai kerja dan melapor secara langsung kepada KepalaWilayah (setempat).

Ditetapkan di : KlungkungPada Tanggal : 1 Januari 2016

Kepala Bidang Angkutan, DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten KlungkungKuasa Pengguna Anggaran (KPA)

I Gusti Ngurah Made Suarba, S.Sos., M.SiNIP. 19741105 200003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Bupati Klungkung2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung3. Kepala Dishubkominfo Kab. Klungkung4. Ketua Bappeda Kabupaten Klungkung5. Inspektur Kabupaten Klungkung6. Kepala Dinas Keuangan dan Aset Kabupaten

Klungkung

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA SWAKELOLA

Pekerjaan :Konsultan Pengawasan Pengoperasian

KMP Nusa Jaya Abadi

Kampus Bukit Jimbaran, 31 Desember 2015LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT UNUDKETUA

Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara., M.EngNIP. 19640807 199203 1 002

Team Leader/ Project ManajementDR. Ir. I Gusti Ngurah Priambadi, MT

Ahli Teknik MesinDR. I Made Parwata, ST., MT

Ahli Teknik Mesin :Ketut Astawa., ST MT

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIUNIVERSITAS UDAYANA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT

Kampus Bukit Jimbaran Tlp: 0361-703367

Anggota/Admin :Ir. A.A. Adhi Suryawan.,

MT

DAFTAR PERSONALIA PELAKSANA SWAKELOLAPekerjaan :

Konsultan Pengawasan PengoperasianKMP Nusa Jaya Abadi

No Nama Tugas/JabatanPendidikan

TerakhirPengalaman

KerjaProffesional Staff

1 DR. Ir. I Gusti Ngurah Priambadi, MT Ketua/Project Management S3 24 Th2 DR. I Made Parwata, ST., MT Ahli Teknik Mesin S3 17 Th3 Ketut Astawa. ST., MT Ahli Teknik Mesin S2 20 Th4 Ir. A.A. Adhi Suryawan., MT Anggota/Admin S2 26 Th







SURAT PERNYATAANTUNDUK KEPADA PERATURAN PRESIDEN NO 70 TAHUN 2012

Yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a : Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde Antara., M.Eng

NIP : 19640807 199203 1 002

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat UNUD

Alamat : Kampus Bukit, Jimbaran Telp : (0361) 703367

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Lembaga Penelitian

dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNUD, sesuai Surat Keputusan Rektor

Universitas Udayana No : 508/UN14/KP/2014 tanggal 12 Nopember 2014 .

Dengan ini menyatakan bahwa kami akan tunduk pada ketentuan-

ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah beserta lampiran-lampirannya tanpa kecuali, selama

proses untuk mendapatkan kontrak Pelaksana Swakelola untuk Pekerjaan

Konsultan Pengawasan Pengoperasian KMP Nusa Jaya Abadi .

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh

kesadaran tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.







KANTOR PROYEK KLUNGKUNG

TIM TANGGAP DARURAT PT. PAL MARINE SERVICE(EMERGENCY RESPONE TEAM)

NOMOR-NOMOR TELEPON PENTING ERT

PERSONIL KANTOR HP

DIREKTUR PT. PALMARS 031-3297820 08165414135

SUHARSONO (DPA/Ketua ERT) 031-3297820 0818338005

Dyah Setyorini (Wakil Ketua) 081 339427672 08133761127

S. DJAJA PATRA (Operasi) 031-3297820 08155244763

UTAT EDDY PS (Teknik) 031-3297820 081357257300

SUPRIYANTO (Komunikasi) 031-3297820 08155235630

KANTOR PROYEK KLUNGKUNG - -

NOMOR-NOMOR TELEPON PENTING PIHAK TERKAIT

PERSONIL NOMOR TELEPON

DISHUB KLUNGKUNG 0366-21087 – 21162

ADPEL/PADANGBAI 0363-41188 – 41515

POLISI KP3 PADANGBAI 0363-41388

SAR KARANGASEM 0363-21135

DINAS PEMADAM KEBAKARAN KLUNGKUNG 0366-22655

RUMAH SAKIT KLUNGKUNG 0366-21172

DIREKTUR

NAKHODA KETUA ERTDPA)

WAKIL KETUA(KAPRO)

TEKNIK(STAFF. O&T

OPERASI(MAN.O&T

KOMUNIKASI(PERSONALIA)

KMP. NUSA JAYA ABADI

TIM TANGGAP DARURAT PT. PAL MARINE SERVICE(EMERGENCY RESPONE TEAM)

NOMOR-NOMOR TELEPON PENTING ERT

PERSONIL KANTOR HP

DIREKTUR PT. PALMARS 031-3297820 08165414135

SUHARSONO (DPA/Ketua ERT) 031-3297820 0818338005

Dyah Setyorini (Wakil Ketua) 081 339427672 08133761127

S. DJAJA PATRA (Operasi) 031-3297820 08155244763

UTAT EDDY PS (Teknik) 031-3297820 081357257300

SUPRIYANTO (Komunikasi) 031-3297820 08155235630

NAKHODA (ABDUL MANAN)/MUALIM 1 - -

NOMOR-NOMOR TELEPON PENTING PIHAK TERKAIT

PERSONIL NOMOR TELEPON

DISHUB KLUNGKUNG 0366-21087 – 21162

ADPEL/PADANGBAI 0363-41188 – 41515

POLISI KP3 PADANGBAI 0363-41388

SAR KARANGASEM 0363-21135

DINAS PEMADAM KEBAKARAN KLUNGKUNG 0366-22655

RUMAH SAKIT KLUNGKUNG 0366-21172

DIREKTUR

NAKHODA KETUA ERTDPA)

WAKIL KETUA(KAPRO)

TEKNIK(STAFF. O&T

OPERASI(MAN.O&T

KOMUNIKASI(PERSONALIA)

laporan pengawasan dan pengoperasian enam bulan …

Documents