laporan pendahuluan - pengadaan tanah lintas utara

33
Penyusunan Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lintas Utara

Upload: agus-taruna

Post on 15-Dec-2015

24 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

studi pengadaan tanah

TRANSCRIPT

Page 1: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Penyusunan Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Lintas Utara

Page 2: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Sitematika Pemaparan

Pendahuluan Tinjauan Pustaka Gambaran Umum Wilayah Pendekatan Metodologi

Page 3: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Pendahuluan

Latar Belakang Tujuan dan Sasaran Pekerjaan

Page 4: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Latar Belakang (1)

PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Perpu Nomor.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Page 5: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Latar Belakang (2)

UU No.2 Tahun 2012 Perpres 71 Tahun 2012 Perpres 40 Tahun 2014 Perpres 99 Tahun 2014 Perpres 30 Tahun 2015 Perpres 13 Tahun 2013 Permenkeu 13 Tahun 2013 Permendagri 72 Tahun 2012 Peraturan Kepala BPN 5 Tahun 2012 Pergub 32 Tahun 2013

Page 6: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Latar Belakang (3)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah 

Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur ( sebagai revisi atas Kepres Nomor 7 Tahun 1998) ;

Terbitnya Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Permenkeu Nomor 38 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur.  

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, yang direvisi kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Nomor 56 Tahun 2011 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK/011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Page 7: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Latar Belakang (4)

Jaringan jalan yang ada sudah tidak mampu menampung bangkitan dan tarikan kendaraan

Menimbulkan kemacetan Menambah biaya operasional kendaraan

Mendorong jalur distribusi industri manufaktur Kabupaten Bekasi ke wilayah timur pulau Jawa

Sebagian lahan telah menjadi milik perusahaan swasta (meskipun belum balik nama)

Page 8: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Tujuan dan Sasaran (1)

Tujuan Tersusunnya dokumen rencana pengadaan tanah untuk

pembangunan Jalan Lintas Utara yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan tanah

Page 9: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Tujuan dan Sasaran (2)

Sasaran Terumuskannya maksud dan tujuan rencana pembangunan; Teridentifikasinya kesesuaian rencana ralan dengan Rencana

Tata Ruang Wilayah dan prioritas pembangunan; Teridentifikasinya Letak tanah dan Luas tanah yang dibutuhkan; Teridentifikasinya gambaran umum status tanah; Terumuskannya perkiraan jangka waktu pelaksanaan

Pengadaan Tanah; Teridentifikasinya perkiraan nilai tanah; dan Tersusunnya rencana penganggaran pembiayaan

pembangunan

Page 10: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Tinjauan Pustaka

Dasar Hukum dan Kebijakan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2006 Tentang Jalan Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan

Tanah Bagi Pembangunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2013 Tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Teori lokasi von Tunen, bahwa surplus ekonomi suatu lahan banyak ditentukan oleh lokasi ekonomi (jaraknya ke kota). Land Rent land Value

Page 11: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Gambaran Umum Wilayah

Letak Geografis dan Batas Administrasi Kependudukan Ekonomi

Page 12: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Letak Geografis dan Batas Administrasi

Wilayah Kabupaten Bekasi mempunyai luas 127.388 Ha, meliputi 23 Kecamatan Utara : Laut Jawa Selatan : Kabupaten Bogor Barat : DKI Jakarta dan

Kota Bekasi Timur : Kabupaten

Karawang

Page 13: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Kependudukan

KecamatanJumlah Penduduk (jiwa)

2010 2011 2012 2013

Setu 111.670 117.478 118.615 128.816

Serang Baru 103.587 112.976 114.263 127.747

Cikarang Pusat 56.756 60.605 61.162 67.630

Cikarang Selatan 143.030 155.845 157.956 185.228

Cibarusah 74.587 77.722 78.501 83.968

Bojongmanggu 25.033 25.131 25.077 25.534

Cikarang Timur 91.326 94.423 95.418 100.598

Kedungwaringin 55.654 56.415 56.833 58.400

Cikarang Utara 230.563 240.997 244.312 262.608

Cikarangbahagia 90.654 92.512 93.485 96.952

Cibitung 195.566 207.945 210.997 231.335

Cikarang Barat 211.578 222.181 225.160 243.264

Tambun Selatan 417.008 434.567 441.315 469.668

Tambun Utara 137.099 148.101 150.004 166.630

Babelan 209.564 222.099 225.234 248.270

Tarumajaya 109.296 115.257 116.606 128.866

Tambelang 35.376 35.386 35.341 35.523

Sukawangi 43.119 43.544 43.735 44.770

Sukatani 70.299 71.566 72.255 74.655

Sukakarya 42.468 42.569 42.740 43.106

Pebayuran 92.821 93.370 93.944 95.167

Cabangbungin 47.844 47.672 47.859 47.336

Muaragembong 35.503 35.600 35.736 36.041

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi

Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi dirinci Berdasarkan Kecamatan

KecamatanKepadatan Penduduk ( jiwa per

km2 )2011 2012 2013

Setu 1.890 1.908 2.072Serang Baru 1.771 1.791 2.002Cikarang Pusat 1.273 1.285 1.421Cikarang Selatan 3.012 3.053 3.580Cibarusah 1.542 1.558 1.666Bojongmanggu 418 418 425Cikarang Timur 1.840 1.860 1.961Kedungwaringin 1.789 1.803 1.852Cikarang Utara 5.566 5.642 6.065Cikarangbahagia 2.007 2.028 2.103Cibitung 4.590 4.658 5.107Cikarang Barat 4.138 4.194 4.531Tambun Selatan 10.083 10.239 10.897Tambun Utara 4.303 4.358 4.841Babelan 3.492 3.541 3.904Tarumajaya 2.110 2.134 2.359Tambelang 933 935 937Sukawangi 648 651 666Sukatani 1.907 1.926 1.990Sukakarya 1.004 1.008 1.017Pebayuran 969 975 988Cabangbungin 959 963 952Muaragembong 254 255 257

Kepadatan Penduduk Kabupaten Bekasi dirinci Berdasarkan

Kecamatan

Page 14: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Ekonomi Pada periode 2003 – 2013

laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi tumbuh rata-rata 5,9 persen per tahun

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi juga terlihat dari tumbuh dan berkembangnya kawasan kluster – kluster industri yang ada di Kabupaten Bekasi Contoh Cikarang dsb

Sumber : BPS Kabupaten Bekasi

Page 15: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Pendekatan

Pendekatan Penataan Ruang Pendekatan Normatif

Page 16: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Pendekatan Penataan Ruang

Dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : Penilaian pada struktur ruang dan pola ruang pada

kawasan/wilayah perencanaan. Menjaga kesesuaian antara kegiatan pelaksanaan

pemanfaatan ruang dengan fungsi dan daya dukung kawasan berdasarkan hasil analisis aspek fisik lingkungan, ekonomi,dan sosial budaya.

Menjaga kesesuaian antara rencana tata ruang yang telah ada dengan rencana sektoral daerah. Dal hal ini adalah RTRW Kab. Bekasi yang telah ada dengan rencana jalan

Page 17: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Pendekatan Normatif

Pendekatan perencanaan dan analisis kebijakan, dengan mekanisme sebagai berikut: Perumusan Masalah (Definisi) menghasilkan informasi dari proses review dan

analisis normatif (kebijakan, peraturan, dokumen perencanaan, dsb), mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah

Peramalan (Prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk pula pilihan tidak melakukan sesuatu

Rekomendasi (Preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah

Pemantauan (Deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi saat ini dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan

Evaluasi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dan konsekuensi pemecahan masalah.

Page 18: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Metodologi

Berdasarkan keluaran: Metodologi penilaian kesesuaian dengan Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi Metodologi penentuan letak tanah Metodologi pengidentifikasian gambaran umum status

tanah Metodologi perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan

tanah Metodologi perkiraan jangka waktu pelaksanaan

pembangunan Metodologi perkiraan nilai tanah Metodologi rencana penganggaran pembiayaan

pembangunan

Page 19: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Metodologi Penilaian Kesesuaian Dengan RTRW Kabupaten Bekasi (1)

Apakah rencana jalan ini sudah ada di....? RTRW Provinsi Jawa Barat RTRW Kabupaten Bekasi RPJMD Kabupaten Bekasi Rencana Sektoral Daerah Kabupaten Bekasi

Jika belum, maka: Identifikasi faktor timbulnya kebutuhan jalan

Contoh: VCR, ekonomi, dsb Analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan Untuk

mengetahui apakah ada dampak yang bertentangan dengan RTRW atau tidak (alih fungsi lahan dsb)

Sosial, tergusurnya penduduk di sekitar kawasan Ekonomi, hilangnya sumber mata pencaharian petani Ekonomi, meningkatkan aksesibitas, jalur distribusi barang

merangsang pertumbuhan ekonomi Lingkungan, berkurangnya daerah resapan

Page 20: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Metodologi Penilaian Kesesuaian Dengan RTRW Kabupaten Bekasi (2)

Kebutuhan Data Dinas Tata Ruang dan Permukiman, BAPPEDA

RTRW Provinsi Jawa Barat RTRW Kabupaten Bekasi RPJMD Kabupaten Bekasi Rencana Sektoral Daerah Kabupaten Bekasi Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bekasi (vektor ArcGIS) (sudah

ada) Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bekasi (vektor ArcGIS)

(sudah ada) Peta Trase Rencana Jalan (sudah ada) Studi Kelayakan Jalan (Feasibilyty Study) Tatralok Transportasi Kabupaten Bekasi

Kelurahan/Desa Data status dan kepemilikan lahan Data Ekonomi Sektoral Kabupaten Bekasi (time series)

Page 21: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Metodologi Penentuan Letak Tanah (1) Apakah letak tanah telah ditetapkan

sebelumnya? Jika belum ditetapkan ... ?

Metode overlay peta trase jalan dengan peta rencana pola ruang Kabupaten Bekasi

Letak jalan tidak boleh melintasi lahan yang tidak boleh dialihfungsikan

Page 22: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Metodologi Penentuan Letak Tanah (2) Kebutuhan Data

Dinas Tata Ruang dan Permukiman, BAPPEDA

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bekasi (vektor ArcGIS) (sudah ada)

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bekasi (vektor ArcGIS ) (sudah ada)

Peta Trase Rencana Jalan (sudah ada)

Page 23: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Metodologi Perkiraan Luas Kebutuhan Tanah (1) Perkiraan luas Kebutuhan Tanah dilihat

dari ;Lebar jalan, yang diketahui dari DED rencana

jalan lintas utara Lebar sempadan jalan yang terdiri dari green

belt dan pedestrian ways. (ditetapkan bersama antara tim teknis dan konsultan)

Page 24: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Metodologi Perkiraan Luas Kebutuhan Tanah (2) Kebutuhan data ;

Dinas Tata Ruang dan Permukiman, BAPPEDA

DED rencana jalan lintas utara

Rapat / Asistensi Lebar sempadan jalan yang terdiri dari green belt

dan pedestrian ways. (ditetapkan bersama antara tim teknis dan konsultan)

Page 25: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Metodologi Pengidentifikasian Gambaran Umum Status Tanah (1) Survei Data Sekunder

Peta BidangPeta Penggunaan Lahan

Jika peta bidang tidak ada

Data Kepemilikan LahanData Status Lahan

Survei Data PrimerPenajaman Data Penggunaan LahanPenajaman Data Kepemilikan Lahan

Page 26: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Metodologi Pengidentifikasian Gambaran Umum Status Tanah (2) Kebutuhan Data

Dinas Tata Ruang dan Permukiman, BAPPEDA

Peta Bidang (sudah ada) Data Kepemilikan Lahan Data Status Lahan

Page 27: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Metodologi Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan (1)

Kurva S Estimasi sederhana (jika tidak ada data unt kurva

S) Striping 600 m2 / hari Cut 40 m3 / jam x 7 jam Fill 40m3 / jam x 7 jam dengan tebal 0,5 m Pemadatan 100 m2 / hari x 2 (harus 2 x) Lantai kerja 180 m2 / jam Hard surface 24 m2 / jam Perkerasan 24 hari

Page 28: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Metodologi Perkiraan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembangunan (2)

Kebutuhan Data :Dinas Tata Ruang dan Permukiman

Studi kelayakan jalan RAB pembangunan jalan

komponen biaya langsung personil

Page 29: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Metodologi Perkiraan Nilai Tanah (1) Teori von Tunen

land rent and land value Analisis Biaya

Koreksi terhadap asumsi teori von Tunen Kemiringan lahan, penggunaan lahan dsb

Metode Pemetaan ArcGISOtomasi perhitungan perkiraan nilai lahan

Page 30: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Metodologi Perkiraan Nilai Tanah (2) Kebutuhan Data

Dinas Tata Ruang dan Permukiman, BAPPEDA Peta Pola Ruang (sudah ada) Peta Struktur Ruang (sudah ada) Peta Pusat Pusat Pelayanan

Survey Primer Harga Lahan ( diambil sample pada tiap tiap

penggunaan lahan yang ada dan di pusat perkotaan dan daerah pinggiran )

Page 31: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Metodologi Rencana Penganggaran Pembiayaan Pembangunan (1)

Latar Belakang:Sebagian lahan telah menjadi milik

perusahaan swasta (meskipun belum balik nama)

Keberadaan jalan menguntungkan perusahaan swasta yang tanahnya dilewati jalan

Meningkatnya aksesibiltas, harga lahan, dsb

Page 32: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Metodologi Recana Penganggaran Pembiayaan Pembangunan (2) Pendekatan Partisipatif

Penyusunan rencana FGD dengan stakeholder Materi FGD, identifikasi stakeholder

Eksplorasi peluang Publik Private Partnership Insentif: keringanan pajak dsb...

Analisis Aksesibiltas Pemberian skoring, contoh:

Jalan Nasional =10 Jalan Provinsi = 7,5 Jalan Kab/Kota = 5 Tidak ada jalan = 0

Page 33: Laporan Pendahuluan - Pengadaan Tanah Lintas Utara

Metodologi Recana Penganggaran Pembiayaan Pembangunan (3) Kebutuhan Data

Dinas Tata Ruang dan Permukiman, BAPPEDA

Peta Rencana Pola Ruang (sudah ada) Peta Bidang (sudah ada) Data Kepemilikan Lahan Data Status Lahan