laporan - lan ri

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

PENINGKATAN KINERJA PENGAWASAN MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DI LINGKUNGAN BUMN

Disusun Oleh:

NAMA : R. ERSI SOENARSIH

NDH : 03

INSTANSI : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT I

ANGKATAN XLIII

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

TAHUN 2019

Laporan Implementasi Proyek Perubahan Peningkatan Kinerja Pengawasan Melalui Penerapan Manajemen Risiko BUMN

ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Latar Belakang dan Isu Strategis ......................................................... 1

B. Deskripsi Proyek Perubahan ............................................................... 5

C. Ruang Lingkup .................................................................................... 7

D. Tujuan dan Manfaat ............................................................................. 7

E. Faktor Kunci Keberhasilan ................................................................... 8

BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN ................................................. 1

A. Deskripsi Inovasi ................................................................................. 1

B. Milestones Proyek Perubahan ............................................................. 1

C. Tata Kelola Proyek Perubahan ............................................................ 2

D. Analisis Stakeholders .......................................................................... 8

E. Timeline Proyek Perubahan................................................................. 9

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN........................................... 10

A. Capaian Output Kunci dan Milestones Jangka Pendek...................... 10

B. Mobilisasi Dukungan Stakeholders dan Strategi Komunikasi ............. 20

C. Dukungan Stakeholders .................................................................... 22

BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 27

A. Simpulan ........................................................................................... 27

B. Lesson Learnt .................................................................................... 27


iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan proyek perubahan “Peningkatan Kinerja

Pengawasan melalui Penerapan MR di Lingkungan BUMN”, seluruh tahapan

milestone telah dilaksanakan.

Milestone pertama adalah membentuk tim efektif untuk melaksanakan proyek

perubahan ini yang diformalkan dalam Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang

Akuntan Negara. Tim efektif bersifat lintas eselon 1, sehingga dibutuhkan

koordinasi dan kolaborasi yang baik agar seluruh milestone dapat tercapai. Tim

Efektif terdiri dari Mentor, Project Leader, Tim Quality Assurance, Tim Revisi

Pedoman Manajemen Risiko, Tim Pengembangan Teknologi Informasi, serta

Tim Regulasi dan Dukungan Kesekretariatan.

Milestone kedua adalah menyusun kebijakan merevisi pedoman umum

manejemen risiko dan pedoman penilaian risiko. Selain itu, membangun

scorecard untuk menilaian maturitas level penerapan manajemen risiko BUMN,

yang diwujudkan dalam pedoman penilaian maturitas level manajemen risiko.

Milestone ketiga adalah merevisi pedoman dan mensosialisasikan pedoman,

output dari milestone 3 ini adalah tiga pedoman yaitu pedoman umum

manajemen risiko, pedoman risk assessment, dan pedoman assessment

tingkat maturitas penerapan manajemen risiko dan tersedianya scorecard

penilaian tingkat maturitas penerapan MR di BUMN dengan kegiatan merevisi

ketiga pedoman tersebut, melakukan FGD internal BPKP terkait konsep

pedoman, koordinasi lintas direktorat, konsultasi dan diskusi dengan pejabat di

kementerian BUMN, berkonsultasi dengan mentor/deputi, dan sosialisasi

pedoman.

Milestone keempat adalah mapping penerapan MR di BUMN dengan kegiatan

mengumpulkan informasi penerapan MR lintas direktorat dan FGD dengan 10

BUMN.

Milestone kelima adalah mengembangkan aplikasi dan dashboard dengan

kegiatan diskusi penyusunan desain dengan programmer, pengembangan


iv

aplikasi dan dashboard, penyiapan dokumen pendukung, ujicoba dengan data

dummy, dan sosialisasi aplikasi.

Milestone keenam adalah melakukan uji coba penilaian maturitas level MR

BUMN, kegiatan ini dilakukan di PT Inalum holding dengan kegiatan koordinasi

dengan PT Inalum holding, koordinasi dengan mentor dan direktorat pengampu

PT Inalum, penyusunan kerangka acuan kerja, kickoff meeting, dan

penyusunan tim penilai.


1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Isu Strategis

Pada tahun 2011, media diramaikan dengan ambruknya jembatan Kutai

Kartanegara, jembatan gantung terpanjang di Indonesia yang melewati

sungai mahakam. Jembatan ini dibangun tahun 1995 dan selesai tahun

2001 dengan kontraktor BUMN papan atas, PT Hutama Karya. Setelah

kasus ambruknya jembatan Kukar tersebut, beberapa kasus bencana

yang melibatkan pihak BUMN kerap muncul di media massa, misalnya

enam proyek konstruksi Waskita Karya ambruk dan Kapal yang menabrak

crane Pelindo III.

Kasus lain yang masih hangat yang melibatkan BUMN adalah blockout

listrik PLN di separuh Jawa, lenyapnya simpanan nasabah di Bank

Mandiri, gagal bayar klaim jiwasraya, dan ancaman likuidasi bank.

Hal yang terjadi di BUMN di atas tidak terlepas dari kurang efektifnya

penerapan pengelolaan risiko di lingkungan BUMN. Jika dibandingkan

dengan aparatur negara, nn BUMN sudah jauh lebih adaptif dan responsif

terhadap perubahan lingkungan. Hampir semua BUMN sudah

menerapkan manajemen risiko. Tapi kenapa masih terjadi hal-hal seperti


2

di atas? Dilihat dari score Good Corporate Governance, nilai BUMN di

atas adalah baik.

Sesuai visi BPKP menjadi “Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik”. Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP

dari definisi Institue of Internal Auditor (IIA) tentang internal auditing yaitu

“an independent, objective assurance and consulting activity designed to

add value and improve an organization’s operations. It helps an

organization accomplish its objectives by bringing a systematic,

disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk

management, control, and governance processes”.

Sesuai definisi tersebut, BPKP melaksanakan fungsi pengawasan intern

melalui layanan assurance, insight, dan objectivity. Ketiga layanan

tersebut harus dilaksanakan dengan pendekatan yang sistematis untuk

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

nasional. Kegiatan layan tersebut meliputi evaluasi dan peningkatkan efektivitas pengelolaan risiko (risk management), pengendalian

(control), dan proses tata-pemerintahan (governance processes).

Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 pasal

3 menyatakan bahwa BPKP menyelenggarakan fungsi:

(c) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan

akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan

nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya

dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan

negara/daerah;


3

(d) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko,

pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan

lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;

Hal ini sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis yang ingin

dicapai/diwujudkan oleh BPKP pada tahun 2024 yang diukur dalam enam

indikator kinerja salah satunya adalah Indeks Manajemen Risiko.

Kepala

Dep Perekonomian & Kemaritiman

K/L

Deputi Polhukam PMK

K/L

Dep Keuangan Daerah

Pemda(Prov/Kab/Kota/Des

a)

Dep Akuntan Negara

- BUMN- BUMD- BumDes- BLU/D- Kemen BUMN/TVRI/RRI

Dep Investigasi

K/L/P

Sekretaris Utama


4

Indeks Manajemen Risiko merupakan suatu model yang digunakan untuk

mengukur kondisi karakteristik dasar dan tingkat kematangan

pengelolaan risiko di suatu K/L/P. Model tersebut memadukan budaya

(culture), tata kelola (governance), dan proses terkait manajemen risiko.

Semakin tinggi Indeks Manajemen Risiko, 47

Mengacu pada pentingnya penerapan manajemen risiko di BUMN dengan

menggunakan tool yang sama dan pentingnya penilaian atas

penerapannya, juga seperti yang tercantum dalam RPJMN 2019-2024

dimana indikator kitnerja utama BPKP adalah manajemen risiko, maka

inovasi yang akan dilakukan menjadi relevan.

Melihat kondisi yang terjadi dengan BUMN dan juga kinerja BPKP ke

depan, maka penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi hal yang

crucial. Penerapannya menjadi penting karena setiap aktivitas yang

dilakukan organisasi tentunya tidak terlepas dari risiko yang berpotensi

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan. Setiap organisasi harus

mengelola risikonya dengan menerapkan manajemen risiko. Di Indonesia,

manajemen risiko telah lama dikembangkan dan diterapkan khususnya di

sektor private atau korporasi.

Konsep manajemen risiko terus berkembang sesuai perubahan

lingkungan. Konsep risiko terbaru adalah manajemen risiko berbasis ISO

31000:2018. Di lingkungan BUMN, manajemen risiko sudah banyak

diterapkan. Namun belum ada satu alat yang untuk menilai kematangan

dari penerapannya.

Begitupun di BPKP, untuk dapat melakukan pengawasan kepada BUMN

atas penerapan manajemen risiko serta agar dapat mengukur kinerja,

maka BPKP perlu menysuun suatu kerangka kebijakan terkait

manajemen risiko.


5

B. Deskripsi Proyek Perubahan

1. Nama gagasan:

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BUMN

2. Deskripsi proyek:

Proyek perubahan in mengambil judul Peningkatan Kinerja Pengawasan

melalui Penerapan MR di Lingkungan BUMN. Proyek perubahan ini

dilatar belakangi oleh kondisi terkini BUMN di Indonesia, dimana banyak

kejadian yang tidak diharapkan terjadi di beberapa BUMN. Kejadian

tersebut seharusnya dapat dicegah atau diminimalisir dampaknya oleh

manajemen BUMN melalui peneran manajemen risiko yang efektif.

Hampir sebagian besar BUMN sebetulnya sudah menerapkan

manajemen risiko, bahkan telah dibentuk unit manajemen risiko tersendiri.

Namun, berdasarkan hasil FGD dengan pejabat di Kementerian BUMN

diketahui bahwa penerapan manajemen risiko di banyak BUMN sudah

diwajibkan, akann tetapi masih banyak BUMN yang berpandangan bahwa

penerapan manajemen risiko belum menjadi suatu kebutuhan bagi

organisasi.

Sebelumnya fokus pengawasan BPKP pada BUMN lebih pada

bagaimana BUMN menjaga tata kelola yang baik atau Good Corporate

Governance. Dengan adanya perubahan lingkungan, agar BPKP menjadi

institusi yang agile, maka BPKP harus bisa mengikuti perkembangan

jaman dan tentunya kebutuhan stakeholders, para BUMN yang sudah

sangat agile. Oleh karena itu, BPKP perlu segera menyusun kerangka

kebijakan pengawasan atas BUMN, melalui penerapan BUMN. Untuk

menjalan kebijakan ini, maka diperlukan infrastruktur pendukungnya,

seperti guidelines baik bagi auditor BPKP maupun bagi BUMN untuk

menjalankannya.

Meskipun pengawasan atas penerapan MR di BUMN ini bukan hal baru,

seperti ditulis di atas, proyek perubahan ini perlu dilakukan agar BPKP

dapat lebih berkontribusi pada pengawalan akuntabilitas keuangan dan


6

pembangunan di lingkungan BUMN serta memenuhi indikator utama pada

RPMN 2019-2024.

Untuk penerapaan MR di lingkungan BUMN, BPKP sudah mempunyai

pedoman umum dan pedoman asesmen MR, akan tetapi sudah tidak

sesuai denga kebutuhan stakeholders. Oleh karena, itu agar dapat

mendukungan arah kebijakan BPKP untuk mendukung penerapan MR di

BUMN sekarang ini diperlukan revisi atas kedua pedoan tersebut. Selain

itu, agar dapat diketahui sejauh mana penerapannya dilakukan, maka

perlu disusun pedoman penilaian maturitas manajemen risiko.

Agar kebijakan BPKP di atas tersebut dapat dijalankan tentunya perlu

kesamaan persepsi antara BPKP, Kementerian BUMN dan juga para

BUMN.


7

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek perubahan meliputi:

Tersusunnya kerangka kebijakan penerapan MR di lingkungan

BUMN

Adanya pemahaman/sadar akan risiko

Tersedianya infrastruktur berupa pedoman MR (Pedoman Umum,

Pedoman Risk Assessment, Pedoman Assessment Tingkat Maturitas

Penerapan Manajemen Risiko)

Terbangunnya aplikasi dan dashboard pimpinan

Terlaksananya Uji coba Penerapan MR di 2 BUMN

Penerapan MR di seluruh BUMN Manufaktur

tersedianya kebijakan BPKP atas penerapan MR di lingkungan

BUMN

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Tujuan dari proyek perubahan ini dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu:

Tujuan jangka pendek (2 bulan)

Menyediakan dasar kebijakan dan infrastruktur penerapan MR di

lingkungan BUMN, melalui:

Menyusun strategi/kebijakan penerapan MR di lingkungan BUMN

Menyadarkan BUMN pentingnya penerapan MR

Menyiapkan infrastruktur MR-BUMN (revisi dan penyusunan

pedoman)

Tujuan Jangka menengah (8 bulan)

Menyiapkan sumber daya penerapan MR, melalui:

Mengembangkan rancang bangun aplikasi MR-BUMN

Menyosialisasikan pedoman MR di BUMN

Melakukan uji coba penerapan MR di 5 BUMN

Tujuan jangka panjang (18 bulan)

Menyiapkan penerapan MR di seluruh BUMN Manufaktur, melalui:

Mendorong seluruh BUMN Manufaktur menerapkan MR


8

Mendorong terbitnya Perka BPKP untuk Penerapan MR BUMN

2. Manfaat Proyek ini diharapkan dapat bermanfaat bagi internal BPKP, maupun

eksternal BPKP, yaitu BUMN dan Kementerian BUMN.

Manfaat bagi internal BPKP adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kinerja pengawasan BUMN

Meningkatkan kinerja pelayanan BPKP

Tersedianya pedoman yang standar bagi penerapan MR di BUMN

Tersedianya pedoman penerapan MR BUMN bagi kepentingan

BPKP dan BUMN

Tersedianya dukungan IT untuk memudahkan penerapan MR

Manfaat bagi eksternal BPKP adalah sebagai berikut:

BUMN lebih aware akan risiko

Berkurangnya kejadian risiko (surprise)

Tata kelola BUMN menjadi lebih baik

Manfaat bagi Kementerian BUMN

Tersedianya tools penilaian kematangan penilaian MR BUMN

E. Faktor Kunci Keberhasilan

Proyek perubahan ini akan berhasil jika:

Tersedianya kebijakan atas penerapan MR ISO 31000:2018 di

lingkungan BUMN

Adanya dukungan dari pimpinan BPKP

Adanya dukungan dari stakeholders


1

BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Deskripsi Inovasi

Inovasi dalam proyek perubahan ini adalah pembuatan scorecard

penilaian terkait maturitas penerapan manajemen risiko di BUMN. Produk

utama inovasi berupa kebijakan penerapan manajemen risiko, pedoman

manajemen risiko (3 pedoman), aplikasi serta dashboard pimpinan.

Tujuan inovasi ini adalah untuk mendukung upaya BUMN dalam

mengelola manajemen risiko dengan menilai tingkat maturitas penerapan

manajemen risiko di BUMN.

B. Milestones Proyek Perubahan

Milestones dibagai ke dalam 3 periode, yaitu:

Jangka Pendek: No Milestones Agt Sept Oct Nov Pic

1 Menyusun Tim Efektif PL, tim legal

2 Menyusun draft kebijakan BPKP

3 Melakukan FGD dengan internal BPKP (4 kedeputian dan korwas AN seluruh indonesia)

4 Melakukan FGD dengan SPI BUMN dan APIP Kementerian BUMN

5 Merevisi Pedoman Umum dan Pedoman Penilaian

6 Menyusun Pedoman Penilaian kematangan Penerapan MR

Jangka Menengah: No Milestones Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt

1 Pembangunan replikasi aplikasi MR di BUMN

2 Simulasi/Uji coba pedoman di 5 BUMN

3 Finalisasi pedoman

4 Uji coba/piloting Aplikasi di 5 BUMN


2

5 Melakukan sosialisasi

6 Melakukan monev

Jangka panjang:

No Milestones Sept Sept 1 Mendorong Penerapan MR di

seluruh BUMN Manufaktur

2 Penyusunan Draft Perka BPKP Penerapan MR

Manfaat dari scorecard penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bagi pihak

internal adalah:

• Basis dalam perbaikan manajemen risiko BUMN

• Dasar dalam melakukan audit berbasis risiko

Manfaat dari scorecard penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bagi pihak

eksternal adalah:

• Pimpinan Kementerian BUMN akan terinformasikan kinerja MR di BUMN

• Pimpinan BUMN akan memperoleh informasi hal-hal apa yang perlu

diperbaiki terkaitpenerapan BUMN dimasing-masing BUMN

C. Tata Kelola Proyek Perubahan

1. Struktur tim efektif

Proyek Perubahan dilaksanakan oleh Tim Efektif yang terdiri dari Mentor,

Project Leader, Coach, dan 4 Pokja. Organisasi Tim Efektif disajikan pada

Gambar berikut:


3

Susunan Tim Efektif adalah sebagai berikut:

NAMA / NIP JABATAN JABATAN DALAM TIM

Bonny Anang Dwijanto

NIP 19600825 198703 1 001

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara

Mentor / Sponsor

R. Ersi Soenarsih

NIP 19660830 198703 2 001

Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur

Project Leader

Maliki Heru Santosa

NIP 19580514 198101 1 001

Auditor Utama Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Tim Quality Assurance

Alphonsa Ani Maharsi

NIP 19590729 198012 2 001

Auditor Utama Deputi Bidang Akuntan Negara


Antar M. T. Sianturi

NIP 19590807 198112 1 001

Auditor Utama Deputi Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kemaritiman


Heli Restiasti

NIP 19680512 198903 2 001

Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan


Deni Suardini

NIP 19650621 198703 1 001

Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Perumahan


Ayi Riyanto NIP 19700818 199103 1 002

Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi



4


dan Pertambangan

Juliver Sinaga NIP 19650715 198603 1 001

Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa


Christina Ningsih S

NIP 19591225 198112 2 001

Auditor Madya Tim Quality Assurance

Rita Rufaidah NIP 19630615 198302 2 001

Auditor Madya Tim Quality Assurance

Cissy Fransisca Susanti NIP 19740722 199402 2 004

Auditor Muda Tim Quality Assurance

Viktor H. Siburian NIP 19680330 199303 1 001

Kepala Sub Direktorat Pengawasan Badan Usaha Manufaktur

Tim Revisi Pedoman Manajemen Risiko

Bonardo Agustinus Parlindungan Pangaribuan NIP 19660822 198703 1 001

Kepala Sub Direktorat Pengawasan Badan Usaha Perkebunan


Wawan Yulianto

NIP 19650731 198503 1 001

Kepala Sub Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas


Kurnia Sucita Sakti NIP 19701026 199103 1 001

Kepala Sub Direktorat Pengawasan Badan Usaha Pertambangan


Dewa Putu Ngurah Brana

NIP 19661013 199203 1 001

Kepala Sub Direktorat Badan Usaha Milik Daerah


Gema Puja Yuniarso NIP 19870602 200901 1 001

Auditor Pertama Tim Revisi Pedoman Manajemen Risiko

Endah Dian Khairanita

NIP 19870329 201012 2 002

Auditor Pelaksana Tim Revisi Pedoman Manajemen Risiko

Para Koordinator Pengawasan Bidan Akuntan Negara Perwakilan BPKP Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur


Maladi Utoyo

NIP 19650322 198603 1 001

Kepala Sub Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan

Tim Pengembangan Teknologi Informasi


5


dan Jasa Penilai

Agung Pradjoko Setianto NIP 19691001 199003 1 001

Auditor Penyelia Tim Pengembangan Teknologi Informasi

Vivi Grace Natalia Brans NIP 19911224 201801 2 001

Pranata Komputer Tim Pengembangan Teknologi Informasi

Asha Winda Permatasari NIP 19941120 201801 2 001

Auditor Pertama Tim Pengembangan Teknologi Informasi

Emi Yunidyastuti

NIP 19710611 199202 2 001

Kepala Sub Direktorat Perencanaan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Hasil Pengawasan Bidang Akuntan Negara

Tim Regulasi dan Dukungan Kesekretariatan

Octavia Sri W NIP 19731016 199402 2 001

Auditor Muda Tim Regulasi dan Dukungan Kesekretariatan

Siti Suharti

NIP 19690511 199003 2 001

Arsiparis Penyelia Tim Regulasi dan Dukungan Kesekretariatan

Sispandi NIP 19660105 198603 1 001

Arsiparis Muda Tim Regulasi dan Dukungan Kesekretariatan

Rafi Ikhsan

NIP 19940503 201902 1 006

Calon Pegawai Negeri Sipil

Tim Regulasi dan Dukungan Kesekretariatan

Frida Bugis NIP 19940720 201902 2 001

Calon Pegawai Negeri Sipil Tim Regulasi dan Dukungan Kesekretariatan

Dyah Reza Lestari NIP 19970704 201902 2 003


Karunia Ari Lestari

NIP 19950420 201902 2 001


Laylia Latifah NIP 19951006 201812 2 001


Satya Awang Kurniawan

NIP 19971216 201812 1 001


Uraian tugas tim efektif:


6

1. Mentor merupakan atasan langsung Project Leader yang bertugas:

a. Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas peserta berdasarkan

sikap profesionalisme;

b. Memberikan dukungan penuh kepada Project Leader dalam

mengimplementasikan Proyek Perubahan;

c. Memberikan dukungan dalam mendayagunakan seluruh potensi

sumberdaya yang diperlukan dalam mengimplementasikan proyek

perubahan;

d. Memberikan bimbingan dalam mengatasi kendala yang muncul

selama proses implementasi berlangsung;

e. Berperan sebagai inspirator bagi Project Leader dalam melakukan

inovasi-inovasi yang diperlukan.

2. Project Leader bertugas:

a. Bertanggungjawab terhadap penerapan tahapan proyek perubahan

yang telah disusun;

b. Memimpin dan mengendalikan tim kerja proyek perubahan agar

pelaksanaan proyek sesuai tujuan dan rencana tindak yang telah

disusun; dan

c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan mentor dan coach

dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Tim Quality Assurance bertugas:

a. Menyusun rencana jadwal pelaksanaan tahapan pelaksanaan Proyek

Perubahan; dan

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Proyek Perubahan sesuai dengan

bidang tugasnya.

4. Tim Revisi Pedoman Manajemen Risiko bertugas:

a. Melakukan kajian, penelaahan, pengembangan dan penyusunan

pedoman serta revisi pedoman manajemen risiko sektor korporat

sesuai perkembangan best practices yang ada;

b. Melakukan diseminasi kepada internal BPKP dan BUMN/BUMD;

c. Melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan oleh koordinator

Pokja terkait pengembangan dan pembinaan Manajemen Risiko


7

berbasis korporat; dan

d. Mendokumentasikan dan membuat laporan hasil pelaksanaan

pengembangan manajemen risiko sektor korporat.

5. Tim Pengembangan Teknologi Informasi bertugas:

a. Menyusun desain aplikasi berbasis IT untuk penerapan manajemen

risiko di lingkungan BUMN;

b. Mengembangkan prototype aplikasi berbasis untuk penerapan

manajemen risiko di lingkungan BUMN;

c. Melakukan ujicoba prototype aplikasi berbasis untuk penerapan

manajemen risiko di lingkungan BUMN;

d. Menyusun Manual/SOP implementasi aplikasi penerapan Manajemen

Risiko di lingkungan BUMN; dan

e. Mendokumentasikan setiap kegiatan tahapan implementasi aplikasi

penerapan Manajemen Risiko di lingkungan BUMN.

6. Tim Regulasi dan Dukungan Kesekretariatan bertugas:

a. Mengelola administrasi kegiatan di tiap Pokja termasuk namun

tidak terbatas pada membuat notulen rapat Pokja,

mendokumentasikan kegiatan Pokja dalam bentuk foto, video,

daftar hadir; dan

b. Menyiapkan laporan pelaksanaan proyek perubahan.

2. Sumber Daya

Anggaran yang akan digunakan berasal dari DIPA Direktorat

Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan

Manufaktur, sedangkan SDM akan melibatkan SDM dari Deputi

Akuntan Negara serta kedeputian lain.

3. Dukungan Eksternal, dari unit-unit kerja terkait di BPKP yaitu:

a. Deputi Pengawasan Instansi pemerintah Bidang Perekonomian

dan Kemaritiman.

b. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam dan

PMK.

c. Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

d. Deputi Investigasi


8

e. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis,

f. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Pariwisata, konektivitas,

perumahan

g. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Enersgi dan

Pertambangan

h. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Air, BLU/D, BUMD,

dan BUMDes

i. Pusat Informasi Pengawasan.

j. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan.

k. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

l. Biro MKOT

m. Biro Hukum dan Humas

4. Peraturan yang digunakan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

5. Sumber Daya Sarana dan Prasarana, dari Deputi Akuntan Negara.

6. Jejaring yang digunakan: group direktur dan kepala perwakilan BPKP,

SPI BUMN, SPI Kementerian BUMN.

D. Analisis Stakeholders Stakeholders merupakan perorangan ataupun kelompok yang tertarik,

baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, baik yang

berpengaruh maupun terpengaruh oleh tujuan dan tindakan yang akan

diambil

Dalam melakukan suatu perubahan sangat penting untuk mengetahui

siapa stakeholders yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap

perubahan yang akan dilakukan.

Dari segi kedudukan, yang menggambarkan kepentingan dan

kekuatannya, stakeholdersdapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Promoters : Kepentingan Besar, Kekuatan Besar. b) Defenders : Kepentingan Besar, Kekuatan Kecil. c) Latents : Kepentingan Kecil, Kekuatan Besar. d) Apathetics : Kepentingan dan Kekuatan Kecil.


9

Berdasarkan pengelompokan tersebut di atas, maka stakeholders yang

terkait dengan proyek perubahan ini adalah sebagai berikut:

No. Stakeholders Posisi Kedudukan

1 Pelaksana Tugas Kepala BPKP Internal Promoter

2 Sekretaris Utama BPKP Internal Promoter

3 Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara

Internal Promoter

4 Para Direktur di Deputi Akuntan Negara

Internal Promoter

5 Tortama BPKP Internal Promoter

6 Para Kepala Perwakilan Internal Defender

7 Biro MKOT BPKP Internal Defender

8 Pusinfowas BPKP Internal Defender

9 Pusdiklatwas BPKP Internal Defender

10 Biro Hukum dan Humas BPKP Internal Defender

11 Para korwas AN sekuruh Indonesia

Internal Defender

12 Auditor Bidang AN seluruh Indonesia

Internal Defender

13 Para Deputi Kepala BPKP (4) Internal Latent

14 Para Direktur di Deputi lainnya Internal Latent

15 Komisaris/Direksi BUMN Eksternal Latent

16 Deputi di Kementerian BUMN Eksternal Apathetik

17 Inspektur di Kementerian BUMN Eksternal Apathetik

E. Timeline Proyek Perubahan 1. Jangka Pendek (s.d. 22 November 2019)

2. Jadwal Jangka Menengah (Desember s.d. Juni 2020)

3. Jadwal Jangka Panjang (Juli 2020 s.d. Desember 2020)


10

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Output Kunci dan Milestones Jangka Pendek

Sampai dengan akhir breakthrough II (tanggal 22 November 2019), Tim

Efektif telah menyelesaikan 8 milestones atau 100% dari total yang

direncanakan dalam Rencana Proyek Perubahan yang dikemas kembali

menjadi 6 milestones. Selain itu, ada sebagian milestone jangka

menengah yang telah dilaksanakan, yaitu finalisasi pedoman, sosialisasi

pedoman, sosialisisasi aplikasi, dan monev.

Dalam perjalanan pelaksanaan milestone Tim Efektif mempertimbangkan

perlunya suatu infrastruktur bagi pimpinan tentang penerapan MR di

lingkungan BUMN, yaitu Dashboard MR. Dashboard ini akan digunakan

sebagai dasar pemberian atensi kepada kementerian BUMN atau

presiden akan perlunya kebijakan yang lebih tinggi terkait penerapan MR

di BUMN.

Capaian milestone: Rencana vs Realisasi No Rencana Realisasi

Jangka Pendek M1 Menyusun Tim Efektif M1 Menyusun Tim Efektif

M2 Menyusun draft kerangka kebijakan BPKP

M2 Menyusun draft kerangka kebijakan BPKP

M3 Melakukan diskusi dengan internal BPKP

M3

(gab M3—M6)

Merevisi Pedoman (M5 jk pendek) Menyusun Pedoman Penilaian tingkat

Kematangan Penerapan MR BUMN (M6 jk pendek)

FGD dengan internal BPKP (M3 jk pendek)

Melakukan diskusi dengan deputi dan kepala SPI Kementerian BUMN (M4 jk pendek)

Finalisasi Pedoman (M2 jk menengah)

Sosialisasi Pedoman (M2 jk menengah)

M4a Melakukan diskusi Kementerian BUMN

M5 Merevisi Pedoman Umum dan Pedoman Penilaian

M6 Menyusun Pedoman Penilaian kematangan Penerapan MR

M4b Melakukan diskusi dengan BUMN

M4 Mapping Penerapan MR di 11 BUMN

M7 Pembangunan replikasi aplikasi MR di BUMN

M5 Mengembangkan Aplikasi Mengembangkan Dashboard


11

pimpinan (milestone baru) Sosialisasi Aplikasi (M4 jk menengah)

M8 Simulasi/Ujicoba di 1 BUMN M6 Melakukan Uji Coba Penilaian Maturitas Level MR di 2 BUMN (PT Antam dan PT Timah)

Jangka Menengah M1 Finalisasi Pedoman Selesai jangka pendek (M3)

M2 Ujicoba/Piloting aplikasi di 1 BUMN

Sedang proses di PT Antam dan PT Timah

M3 Melakukan Sosialisasi Sebagian sudah di jk pendek (M3)

Rencana desember 2019:

1. tanggal 11 Des 2019 pada Rapat Kerja Bidang AN di Jogjakarta

2. tgl 11-12 des 2019 di kantor Perwakilan BPKP provinsi DIY

M4 Melakukan monev Sebagian sudah dilaksanakan

Jangka Panjang M1 Mendorong penilaian tingkat

maturitas penerapan MR di seluruh BUMN Manufaktur

Blm selesai

M2 Menyusunan draft Perban BPKP

Blm selesai

Penjelasan rinci atas capaian milestone dan output kunci adalah sebagai

berikut.

1. Capaian Output Kunci Capaian output kunci yang krusial dan signifikan terhadap keberhasilan

pelaksanaan proyek perubahan adalah sebagai berikut:

a. Pedoman Manajemen Risiko sebanyak 3 buah, yaitu pedoman

umum manajemen risiko, pedoman risk assessment, dan pedoman

penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko (Scorecard

penilaian).

b. Peraturan BPKP tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di

Lingkungan BUMN.

c. Aplikasi Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko BUMN.

d. Dashboard pimpinan tentang kondisi penerapan manajemen risiko

BUMN.

2. Capaian Milestone Kegiatan Rinci


12

Milestone 1: Membentuk Tim Efektif Tim efektif diformalkan dalam Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang

Akuntan Negara Nomor KEP-12/D4/03/2019 tanggal 27 Agustus 2019.

Tim efektif bersifat lintas eselon 1, baik di kantor pusat BPKP maupun dari

kantor perwakilan BPKP, sehingga dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi

yang baik agar seluruh milestone dapat tercapai. Tim Efektif terdiri dari

Mentor, Project Leader, Tim Quality Assurance, Tim Revisi Pedoman

Manajemen Risiko, Tim Pengembangan Teknologi Informasi, serta Tim

Regulasi dan Dukungan Kesekretariatan. Nama dan uraian tugas tim

efektif dapat dilihat pada bukti dokumen M1.

Rincian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai milestone 1

adalah sebagai berikut:

Rapat Koordinasi Tim Efektif Kegiatan yang dilakukan meliputi rapat koordinasi dengan seluruh

Kelompok Kerja beserta staf Direktorat Akuntan Negara. Dalam rapat

koordinasi tersebut, Project Leader memaparkan rencana proyek

perubahan kepada tim dan meminta dukungan dari seluruh tim efektif

serta komitmen dan tanggung jawab dari seluruh staf yang terlibat dalam

proyek perubahan.

Menyusun Rencana Kerja. Tim efektif menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugasnya masing-

masing untuk setiap capaian milestone yang telah dibuat dalam

rancangan proyek perubahan. Disini ditentukan siapa melakukan apa dari

masing-msaing anggota tim efektif, sehingga tersusun pembagian tim

kerja serta tugasnya.

Berkonsultansi dan meminta persetujuan Mentor Project Leader melakukan konsultansi kepada Mentor atas kegiatan-

kegiatan dalam Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh Tim Efektif,

termasuk pihak-pihak yang akan dimintakan dukungan terhadap proyek

perubahan ini.


13

Milestone 2: menyusun draf kebijakan BPKP Merevisi pedoman umum manejemen risiko dan pedoman penilaian

risiko. Nomor KEP—14/D4/03/2019 tanggal 18 November 2019.

Capaian Milestone 2 Output dari milestone 2 ini adalah Peraturan BPKP tentang pedoman

penerapan MR di Lingkungan BUMN.

dalam rangka kegiatan penilaian tingkat maturitas penerapan MR oleh

BPKP diperlukan kebijakan yang mendasarinya. Peraturan BPKP tentang

Pedoman Penerapan Manajemen Risko di Lingkungan BUMN tersebut

akan digunakan sebagai dasar kegiatan pengawasan terkait penilaian

tingkat maturitas penerapan MR di lingkungan BUMN di seluruh BUMN,

baik oleh kantor pusat BPKP maupun oleh kantor Perwakilan BPKP di

seluruh Indonesia.

Selain itu, Peraturan ini juga merupakan panduan bagi para Pejabat

Struktural dan Pejabat Fungsional Auditor di Perwakilan BPKP seluruh

Indonesia maupun di kantor Pusat untuk melakukan penilaian tingkat

maturitas penerapan MR di lingkungan BUMN.

Rincian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai milestone 2

sebagai berikut:

1) Menyusun materi awal draf Peraturan BPKP

Project Leader dan Tim Regulasi dan Dukungan Kesekretariatan

menyusun materi awal Peraturan BPKP dengan memelajari proses

penyusunan peraturan termasuk substansi yang diatur dalam

Peraturan BPKP. Materi didiskusikan di antara anggota Tim Revisi

Pedoman Manajemen Risiko

Seiring dengan adanya masukan dan perkembangan draf Pedoman

paska kegiatan sosialisasi dan FGD, draf pedoman terus-menerus

diperbaiki.

2) Berkoordinasi dengan Mentor

Project Leader berkonsultansi kepada Mentor terkait dengan

penyusunan Peraturan BPKP yang merupakan salah satu milestone


14

proyek perubahan. Mentor memberikan arahan agar meminta masukan

kepada Direktorat lain untuk substansi dan Biro Hukum dan humas

untuk legal drafting.

3) Koordinasi dan Komunikasi dengan Direktorat lain

Materi awal draf Peraturan BPKP disampaikan kepada Project Leader

untuk direviu selanjutnya minta masukan ke para Direktur di lingkungan

Deputi Akuntan Negara.

4) Koordinasi dan komunikasi dengan Kepala Biro Hukum dan Humas

Sesuai prosedur penerbitan produk hukum BPKP, maka Tim Efektif

harus berkonsultansi kepada Biro Hukum dan Humas BPKP.

Permintaan secara tertulis disampaikan pada bulan November 2019

untuk meminta masukan terkait legal drafting atas draf Peraturan

BPKP.

Sesuai rencana, peraturan yang akan disusun adalah peraturan Badan.

Namun, proses penyusunan Peraturan Badan memakan waktu yang

cukup lama, baik itu di internal BPKP (melalui due process seluruh

Eselon 1) maupun di Kementerian Hukum dan HAM, karena Peraturan

Badan harus dicatat dalam Lembaran Negara. Mengingat pedoman ini

akan segera digunakan di tahun 2020, maka diputuskan untuk jangka

pendek peraturan yang terbit adalah Peraturan Deputi Kepala BPKP

Bidang Akuntan Negara.

Milestone 3: Merevisi Pedoman dan Mensosialisasikan Pedoman Output dari milestone 3 ini adalah:

Terbitnya 3 pedoman, yaitu pedoman umum manajemen risiko,

Pedoman Risk Assessment, dan Pedoman Assessment Tingkat

Maturitas Penerapan Manajemen Risiko.

Tersedianya scorecard penilaian tingkat maturitas penerapan MR di

BUMN

Pedoman Umum dan Pedoman Risk Assessment telah selesai direvisi

dan pedoman asesmen tingkat maturitas penerapan MR telah selesai

disusun. Ketiga pedoman tersebut ditandatangani oleh Deputi Kepala


15

BPKP Bidang Akuntan Negara bersamaan dengan Kebijakan yang

mendasarinya pada tanggal 18 November 2019.

Bersamaan dengan selesainya penyusunan pedoman asesmen tingkat

maturitas penerapan MR, maka BPKP sudah memiliki scorecard penilaian

tingkat maturitas penerapan MR di lingkungan BUMN.

Pedoman ini telah melalui proses FGD guna meminta masukan dari

seluruh pihak di BPKP pengampu atau pejabat yang paham terkait

dengan substansi manajemen risiko (Kegiatan FGD ini di Rencana

Proyek Perubahan merupakan 1 milestone sendiri yaitu Milestone 3). Atas

pedoman tersebut juga akan dilakukan uji coba (piloting) di BUMN (lihat

milestone 6). Masukan juga dimintakan dari pejabat eselon 1 di

Kementerian BUMN.

Rincian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target milestone

2 adalah sebagai berikut:

1) Merevisi Pedoman Umum dan Pedoman Risk Assessment serta

Menyusun konsep Pedoman Assessment Tingkat Maturitas

Penerapan Manajemen Risiko.

Untuk kegiatan ini, Tim Revisi Pedoman MR sebagai penanggung

jawab revisi dan penyusunan pedoman dengan pertimbangan

kompetensi konseptual yang dimiliki menyusun rencana

penugasannya an memantau pelaksanaannya.

2) Melakukan FGD internal BPKP terkait konsep Pedoman

FGD dilakukan 2 kali, pertama untuk membahas pedoman umum dan

pedoman risk assessment dan kedua adalah untuk membahas

pedoman asesmen tingkat maturitas penerapan risiko.

Peserta FGD adalah para direktur dan staf yang membidangi

Manajemen risiko untuk Kementerian/Lembaga (Deputi 1 dan 2),

Pemerintah Daerah (Deputi 3), serta direktur yang membidangi

Manajemen Risiko Fraud (Deputi 5). Selain itu, diundang

Kapuslitbangwas BPKP dan Tim serta para Auditor Utama, serta

anggota Satgas Manajemen Risiko BUMN di lingkungan Deputi

Akuntan Negara.


16

Dalam kegiatan ini dipaparkan rencana penerbitan 3 pedoman terkait

manajemen risiko BUMN dilanjutkan dengan diskusi dan pemberian

masukan dari tiap-tiap peserta.

3) Koordinasi lintas direktorat

Untuk memperkaya dan manjaga kualitas pedoman, permintaan

masukan juga dilakukan secara tertulis kepada seluruh direktorat di

lingkungan Deputi Akuntan Negara sebagai pengampu BUMN dan

BUMD.

4) Konsultasi dan Diskusi dengan Pejabat di Kementrian BUMN

Agar pedoman tersebut dapat memenuhi harapan stakeholders dan

sesuai dengan kondisi di BUMN, maka Tim Efektif meminta masukan

kepada salah satu Deputi (eselon 1) dan Inspektur (eselon 2) di

Kementerian BUMN. untuk dapat menemui Deputi tersebut, tim efektif

menggunakan media komunikasi jejaring, yaitu melaui tortama BPKP

dan inspektur Kementerian BUMN.

5) Berkonsultansi dengan Mentor/Deputi

Pada bulan November Project Leader beserta Tim Efektif

berkonsultansi kepada Mentor didampingi oleh para direktur di

lingkungan Deputi Akuntan Negara dengan memaparkan poin-poin

dalam konsep pedoman..

6) Sosialisasi Pedoman

Kegiatan ini merupakan milestone jangka menengah yang akan

dilakukan di bulan Juli – Agustus 2020. Namun, karena pelaksanaan

proyek perubahan ini akan dilakukan oleh perwakilan di seluruh

Indonesia mulai tahun 2020, maka dirasa perlu segera

disosialisasikan. Oleh karena itu, rencana proyek perubahan ini telah

disosialisasikan kepada para eselon 1, 2 dan 3 dalam rapat kerja

BPKP (4 Oktober 2019). Sosialisasi juga telah dilaksanakan kepada

pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor di perwakilan BPKP

provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, pada bulan Desember segera akan

dilakukan sosialisasi ke seluruh korwas AN seluruh Indonesia dalam

rapat kerja bidang akuntan negara tanggal 11 Desember 2019 serta


17

kepada seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional auditor di

perwakilan BPKP provinsi DIY tanggal 12 Desember 2019.

Milestone 4: Mapping Penerapan MR di BUMN Mapping penerapan MR di BUMN diperlukan agar BPKP memperolah

gambaran terkait kondisi penerapan MR di BUMN. Rincian kegiatannya

adalah sebagai berikut:

1) Mengumpulkan informasi penerapan MR di BUMN lintas direktorat

Di BPKP, BUMN diampu oleh 4 direktorat, sehingga untuk

memperoleh gambaran secara makro penerapan MR di seluruh

BUMN, maka perlu dikumpulkan informasinya dari setiap direktorat

terkait.

2) FGD dengan 10 BUMN

Selain informasi di atas, dilakukan juga kunjungan dan penggalian

informasi ke 10 BUMN. FGD tersebut dilakukan dengan para direksi

dan pejabat di unit manajemen risiko.

Berikut adalah BUMN dimaksud: No Stakeholders

1 PT Bank BTN (Persero), Tbk.

2 PT Jasa Raharja (Persero)

3 PT Jamkrindo

4 PT Askrindo (Persero)

5 LPEI

6 PT SMF (Persero)

7 Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

8 PT Krakatau Steel (Persero), Tbk

9 PT Pupuk Indonesia

10 PT Pilog

Informasi yang diperoleh dari kegiatan di atas digunakan untuk

memperbaiki pedoman dan penyiapan pengembangan dashboard.

Milestone 5: Mengembangkan Aplikasi dan Dashboard Dalam rangka mempermudah kegiatan penilaian yang akan dilakukan

oleh tim penilai, maka diperlukan 1 aplikasi yang akan menghasilkan nilai


18

akhir, sedangkan dashboard akan bermanfaat bagi pimpinan sebagai

dasar pemberian masukan kepada kementerian BUMN ataupun presiden.

Berikut rincian kegiatannya:

1) Diskusi penyusunan desain dengan programmer

Dalam pengembangan aplikasi dan dashboard diperlukan adanya

komunikasi antara Tim Revisi Pedoman MR dan Tim Pengembangan

TI agar diperoleh persepsi yang sama di antara kedua tim tersebut.

Dalam kegiatan ini dilakukan transfer knowledge dan diskusi.

2) Pengembangan aplikasi dan dashboard

Pengembangan aplikasi dashboard dilakukan pada bulan September

dan Oktober oleh Tim Pengembangan Teknologi Informasi dalam

pemantauan Tim Revisi Pedoman MR. Tim Pengembang tersebut

merupakan tim lintas direktorat bahkan ada tim dukungan dari

Pusinfowas BPKP.

3) Penyiapan dokumen pendukung.

Penyiapan dokumen dilakukan oleh asisten programmer yang

mengerti alur kerja dari aplikasi setelah aplikasi sudah final. Dokumen

pengembangan IT juga merupakan syarat yang perlu dipenuhi oleh

unit pengembang bagi suatu produk pengembangan baru agar dapat

diterima oleh Unit IT BPKP, yaitu Pusinfowas BPKP. Dokumen yang

diselesaikan adalah dokumen system requirement specification (SRS)

dan dokumen manual aplikasi.dokumen beserta aplikasi ini nantinya

akan disampaikan ke pusinfowas untuk dilakukan quality assurance,

khususnya dari pemenuhan dokumen.

4) Uji coba dengan data dummy

Uji coba diperlukan untuk mengetahui apakah aplikasi dan dashboard

pada saat di-running telah memenuhi keinginan dari Tim Revisi

Pedoman MR serta untuk mengetahui ada bug atau tidaknya. Ujicoba

dilakukan dengan menggunakan data dummy yang memiliki

karakteristik yang bermacam-macam untuk menemukan error yang

akan terjadi saat aplikasi digunakan di lapangan nanti.


19

5) Sosialisasi Aplikasi

Karena aplikasi dan dashboard ini akan digunakan oleh auditor di

seluruh perwakilan, maka sosialisasi penggunaan aplikasi dan

dashboard perlu dilakukan. Sosialisasi aplikasi dan dashboard

dilakukan bersamaan dengan sosialisasi pedoman di raker BPKP, di

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dan di Deputi Akuntan

Negara.

Milestone 6: Melakukan Uji Coba Penilaian Maturitas Level Penerapan MR BUMN Uji coba penilaian tingkat maturitas penerapan MR dilakukan kepada 2

BUMN, yaitu PT Antam dan PT Timah yang berada dibawah PT Inalum

holding. Sebenarnya permintaan dari PT Inalum holding, penilaian

dilakukan juga kepada PT Inalum holding dan PT Bukitasam.

Ujicoba di BUMN tersebut mengingat strategisnya dari BUMN tersebut,

dimana PT Inalum telah berhasil mengaquisisi PT Freeport.

Berikut adalah rincian kegiatannya:

1) Koordinasi dengan PT Inalum holding

Permintaan penilaian dari PT Inalum sudah sejak tahun lalu. Namun,

Karena pedoman MR belum direvisi serta pedoman penilaian belum

disusun, maka permintaanya masih di-hold.

2) Koordinasi dengan mentor dan Direktorat pengampu PT Inalum

Karena kesiapan infrastruktur baru selesai di tengah November 2019,

maka tidak mungkin penilaian dilakukan kepada 4 BUMN. oleh karena

itu, mentor memberikan arahan dengan memberikan alternative yang

mungkin bagi BPKP dan PT Inalum,

3) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja

KAK diperlukan bagi BPKP dan PT Inalum sebagai acuan kegiatan

yang akan dilakukan. KAK ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Untuk tagun 2019, penilaian dilakukan di 2 BUMN, PT Antam dan PT

Timah, sedangkan 2 BUMN lainnya akan dilakukan pada tahun 2019.

4) Kickoff meeting

Kickoff meeting kegiatan penilaian tingkat maturitas penialaian

penerapan MR dilakukan pada tgl 20 November 2019. Kegiatan


20

tersebut menandai mulainya dilakukan penilaian oleh BPKP di 2

BUMN.

5) Penyusunan Tim penilai

Dengan telah dilakukannya kickoff meeting, maka BPKP telah

menerbitkan Surat Tugas kepada 2 Tim tertanggal…….Pelaksanaan

penilaian dilakukan dalam jangka waktu…..hari.

B. Mobilisasi Dukungan Stakeholders dan Strategi Komunikasi

Mobilisasi dukungan stakeholders proyek perubahan dilakukan dalam

bentuk komunikasi strategis, yaitu melalui kunjungan langsung kepada

stakeholders, pemanfaatan media komunikasi (telephone dan whatapps),

focus group discussion atau kegiatan tertentu, seperti rapat kerja BPKP

atau rapat kegiatan lainnya, serta pertemuan informal seperti lunch

meeting.

Dari berbagai kegiatan mobilisasi tersebut berhasil diperoleh dukungan

dari internal BPKP sebanyak 74 orang, sedangkan dari ekternal, meliputi

1 Kementerian BUMN dan 29 BUMN, sebanyak 64 orang sebagai

berikut: No Stakeholders

1 Kementerian BUMN

2 PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

3 PT Bank BTN (Persero), Tbk.

4 PT PNM (Persero)

5 PT Jasa Raharja (Persero)

6 PT Jamkrindo

7 PT Askrindo (Persero)

8 OJK

9 LPEI


21

10 PT SMF (Persero)

11 Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

12 Bahana Sekuritas

13 PT Krakatau Steel (Persero), Tbk.

14 PT Pupuk Indonesia

15 Pupuk Indonesia Energi

16 Pupuk Kujang

17 Pupuk Sriwijaya

18 Pupuk Kaltim

19 Pupuk Iskandar Muda

20 PT INKA (Persero)

21 PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk.

22 PT Perkebunan Nusantara XII

23 PT Perkebunan Nusantara X

24 PT Perkebunan Nusantara III

25 PT PAL

26 PT DOK Perkapalan Surabaya

27 PT Pertamina

28 Sang Hyang Seri (Persero)

29 PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)

30 PT Pertani (Persero)


22

C. Dukungan Stakeholders

Selama pelaksanaan laboratorium kepemimpinan, telah diperoleh

dukungan dari seluruh stakeholders yang telah direncanakan, baik itu dari

internal BPKP maupun ekternal, yaitu BUMN. Total stakeholders adalah

138 orang. Stakeholders internal BPKP sebanyak 74 orang terwakili oleh

level jabatan struktural dan fungsional. Begitu juga dengan stakeholders

ekternal, BUMN sebanyak 64 orang terwakili mulai dari level komisaris

sampai level manager. Dari total 64 orang stakeholders internal, termasuk

stakeholders yang belum direncanakan sebelumnya, yaitu kepala SPI dan

pejabat level manager BUMN pengampu manajemen risiko.

Dukungan stakeholders diperoleh tidak hanya oleh project manager

menemui secara langsung stakeholders tersebut ke BUMN yang

bersangkutan, tapi juga oleh tim efektif baik yang ada di BPKP Pusat

maupun di Perwakilan BPKP.

Metode perolehan dukungan stakeholders meliputi kunjungan langsung

ke tempat kerja stakeholders ataupun bertemu dalam kegiatan tertentu

(FGD dan rapat kerja internal dan eksternal), pada saat penugasan, lunch

meeting, serta memafaatkan jejaring untuk bisa menemui stakeholders

yang belum dikenal.

Peta stakeholders awal dan paska upaya mobilisasi dapat dilihat pada

gambar berikut ini.


23


24

Dari total 138 orang stakeholders tersebut, berikut adalah level jabatan

stakeholders yang diperoleh.

No Stakeholders Bukti Dukungan

1 Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian BUMN

Foto, video dan lembar dukungan

2 Inspektur Kementerian BUMN Foto dan lembar dukungan

3 Pelaksana Tugas Kepala BPKP video dan Lembar Dukungan

4 Sekretaris Utama BPKP Foto, video dan Lembar Dukungan

5 Para Deputi Kepala BPKP Foto dan Lembar Dukungan

6 Para Komisaris BUMN Foto, dan Lembar Dukungan

7 Para Direksi BUMN Video, Foto, dan Lembar Dukungan

8 Para Kepala SPI Foto, dan Lembar Dukungan

9 Para manajer BUMN Foto dan lembar dukungan

10 Para Auditor Utama BPKP Video, foto, dan lembar dukungan

11 Para Kepala Perwakilan BPKP Lembar dukungan

12 Para Direktur di BPKP Lembar dukungan

13 Inspektur BPKP Lembar dukungan

14 Para Kepala Pusat BPKP Lembar dukungan

15 Para Kepala Biro BPKP Lembar dukungan

A. Kendala dan Cara Mengatasinya Pelaksanaan proyek perubahan tidak terlepas dari berbagai kendala yang

dapat menghambat penyelesaian proyek. Kendala dari lingkungan

internal maupun lingkungan eksternal, yang dihadapi penulis antara lain:


25

1. Terbatasnya sumber daya di tahun 2019. Karena pelaksanaan proyek

perubahan di akhir tahun, keterbatasan anggaran menjadi suatu

kendala untuk pelaksanaan beberapa milestone.

2. Ketersediaan sumber daya manusia, terutama Tim Efektif, karena

banyaknya penugasan pada bulan September-November 2019.

3. Milestone ujicoba di BUMN, hampir tidak terlaksana di tahun ini,

karena kesibukan stakeholders di akhir tahun.

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, kegiatan proyek perubahan

dilakukan ke stakeholders mengikuti penugasan kantor berlaku. Strategi

ini dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak (Direktur,

Kapusdiklat, Kepala Pusat Pembinaan JFA, dan Kepala Biro

Perencanaan) untuk mendapatkan informasi jadwal pelaksanaan kegiatan

kantor seperti rapat kerja, FGD, workshop, dan Forum JFA yang materi

dan target peserta sesuai/cocok dengan materi dan target dukungan

proyek perubahan.

Berkomunikasi dengan pimpinan yaitu Deputi Investigasi untuk meminta

ijin masuk ke kegiatan yang terkait dengan Kedeputian.

Monitoring secara periodik atas progress pekerjaan masing-masing Pokja

dan memberikan pengarahan untuk penyelesaian milestones.

Melakukan strategi komunikasi yang efektif dalam penggalangan

dukungan stakeholders eksternal dengan memanfaatkan berbagai media

komunikasi dan jejaring kerja (networking).

B. Tantangan Tahapan Berikutnya Proyek perubahan ini telah berhasil menyelesaikan target kegiatan utama

pada tahapan jangka pendek yang terdiri dari 7 milestones. Bahkan

proyek perubahan ini telah berhasil melaksanakan kegiatan pada

milestones 11 dan 12 yang merupakan target kegiatan pada tahapan

jangka panjang. Untuk menuntaskan seluruh tahapan proyek perubahan

merupakan tantangan yang sangat besar, mengingat beberapa hal

berikut:


26

1. Jumlah BUMN yang cukup banyak dan tersebar di seluruh indonesia.

2. Infrastruktur dan tools yang digunakan baru.

Untuk menghadapi tantangan ke depan di atas, maka hal yang perlu

dilakukan adalah:

1. Berkoordinasi dengan stakeholders untuk mengatur waktu

pelaksanaan kegiatan penilaian.

2. Meningkatkan kompetensi Auditor Bidang Akuntan Negara, agar

dapat melakukan melakukan penilaian tingkat maturitas penerapan

Manajemen Risiko.


27

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Proyek perubahan ini sejalan dengan isu strategis saat ini dimana kondisi

BUMN yang akhir-akhir ini sudah menjadi sorotan masyarakat dan menjadi

target perbaikan dari Menteri BUMN yang baru.

Manajemen risiko merupakan pengaman bagi suatu organisasi termasuk

BUMN dalam rangka pencapaian tujuan. Selama BUMN masih menganggap

manajemen risko bukan suatu kebutuhan bagi organisasi, maka kemungkinan

muncuknya kejadian-kejadian yang mengejutkan akan terus terjadi.

Proyek perubahan ini menjadi hal yang perlu bagi BPKP untuk membantu

kementerian BUMN dan BUMN itu sendiri untuk mendorong penerapan

manajemen risiko secara efektif.

Diharapkan dengan penilaian yang dilakukan oleh BPKP, maka akan diperoleh

hasil penilaian yang fair atas tingkat maturitas BUMN, karena diniliai dengan

tools yang sama.

B. Lesson Learnt

1. Untuk mendukung proyek perubahan perlu strategi meyakinkan

stakeholders melalui:

a. Menggunakan jalur komunikasi jejaring

b. Pemaparan langsung kepada stakeholders

c. Perolehan trust of stakeholders dengan menyiapkan infrastruktur

yang bagus

2. Untuk membangun budaya risiko:

a. Sosialisasi terus menerus kepada stakeholders akan perlunya

manajemen risiko

b. Perlu waktu lama untuk membangun budaya risiko dalam suatu

organisasi sehingga awareness akan risiko meningkat

laporan - lan ri

Documents