laporan kinerja satu tahun -...

LAPORAN KINERJA SATU TAHUN

Pusat Promosi Kesehatan Tahun

2015

“Health Promotion ; any combination of health education and related organizational, political and economic intervention designed to facilitate

behavioral and environment adaptation that will improve or protect health”

DAFTAR ISI

ii

Kata Pengantar ___________________________________________________________________________________________ i

Daftar Isi _________________________________________________________________________________________________ ii

BAB I Gambaran Organisasi ___________________________________________________________________________ 1

BAB II Capain Kinerja __________________________________________________________________________________ 4

BAB III Gambaran Kinerja ___________________________________________________________________________ 10

BAB IV Penutup _______________________________________________________________________________________ 34


Pusat Promosi Kesehatan Tahun 2015

i

Kata Pengantar

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa atas selesainya penyusunan Buku Kinerja Pusat

Promosi Kesehatan Tahun 2014. Penyusunan Buku Kinerja

Pusat Promosi Kesehatan merupakan bentuk kegiatan

pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang

bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian

keserasian pelaksanaan program yang sesuai dengan

perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam

Rencana Strategis Kesehatan Tahun 2015

Mudah-mudahan Buku Kinerja ini bermanfaat dan dapat

dijadikan pedoman dalam perbaikan kinerja Pusat Promosi

Kesehatan pada periode mendatang khususnya dalam tahun

pertama pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Kepada semua

pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan dan

terbitnya buku kinerja ini, kami ucapkan terima kasih disertai

penghargaan yang setinggi-tingginya.



1

BAB I Gambaran Organisasi

A.Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah

melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia

sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat

jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju

dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA

yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.



2

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

B. Tujuan

Peningkatan Perilaku Sehat & Peningkatan Kemandirian Masyarakat

untuk Hidup Sehat

C. Strategi Kegiatan

1. Melaksanakan penyuluhan kesehatan, advokasi dan menggalang

kemitraan dengan berbagai pelaku pembangunan termasuk

pemerintah daerah.

2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran

serta masyarakat dalam bidang kesehatan.



3

3. Meningkatkan jumlah dan kemampuan tenaga penyuluh kesehatan

masyarakat/dan tenaga kesehatan lainnya dalam hal promosi

kesehatan.

4. Mengembangkan metode dan teknologi promosi kesehatan yang

sejalan dengan perubahan dinamis masyarakat.



4

BAB II Capain Kinerja

A. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

Lintas sektor berperan penting dalam kesehatan, terutama untuk

menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan

perilaku hidup sehat masyarakat. Menyadari hal tersebut, Pusat

promopsi Kesehatan mendiorong lintas sektor untuk mengeluarkan

kebijakan berwawasan kesehatan (Health in All Policy).

Jumlah Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan adalah jumlah

kebijakan yang dibuat sektoral (K/L) berupa Peraturan

Presiden/Peraturan Menteri/ Instruksi Menteri/ Surat Edaran

Menteri/ Surat Keputusan Bersama Menteri yang mendukung

kesehatan khususnya dalam upaya peningkatan perilaku sehat dan

kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Jumlah

Kebijakan Publik berwawasan kesehatan :

1. Penggalangan komitmen sektoral pusat, provinsi, daerah

2. Pengembangan strategi advokasi

3. Pelaksanaan advokasi kebijakan publik berwawasan kesehatan di

3 provinsi terpilih : Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Jawa

Barat

4. Pemantapan advokasi pada daerah yang telah diadvokasi

5. Pembinaan teknis pada daerah yang telah diadvokasi

6. Pemantauan dan evaluasi proses pembuatan dan implementasi

kebijakan publik berwawasan kesehatan.



5

B. Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan

PHBS

Dalam rangka mendukung pelaksanaan perilaku hidup sehat,

diperlukan kebijakan PHBS di daerah. Kebijakan yang mendukung

kesehatan/PHBS/perilaku sehat adalah kebijakan mendukung

kesehatan/PHBS/perilaku sehat dalam bentuk Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, Surat

Keputusan Bupati/Walikota, Surat Edaran/Himbauan Bupati/Walikota.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan

Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS

1. Pendekatan kepada pengambil keputusan di daerah

2. Penyusunan dan Pembentukan Pokjanal/Forum Perduli

Kesehatan.

3. Pembinaan teknis pada Pokjanal/Forum Perduli Kesehatan.

4. Pemantauan dan evaluasi UKBM serta Desa dan Keluarahan Siaga

Aktif.

5. Penggerakan masyarakat dalam rangaka peningkatan Rumah

Tangga Ber-PHBS

6. Pembinaan Saka Bakti Husada dalam rangka Peningkatan PHBS



6

C. Persentase Desa yang memanfaatkan dana desa minimal

10 persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM)

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk

menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat

dalam mengenali, mengatasi, memelihara, dan meningkatkan

kesehatan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, masyarakat

didorong untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada di desa termasuk

dana desa. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat di desa adalah

adanya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan

Persentase Desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 persen

untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) antara

lain :

1. Penggalangan komitmen dalam rangka SKB tentang dana desa

Penyusunan standar pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

dan promosi kesehatan.

2. Pertemuan Koordinasi dengan lintas sektor tentang intefrasi

program menyangkut dana desa dan program keluarga sehat

3. Pembinaan teknis aparat desa terkait penggunaan dana desa untuk

kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

4. Pengembangan buku saku perencanaan dan pelaporan penggunaan

dana desa untuk UKBM

5. Pengembangan sistem perhitungan pembiayaan dana desa untuk

UKBM



7

D. Dunia usaha yang Memanfaatkan CSR nya untuk Program

Kesehatan

Dunia usaha dan swasta juga memiliki kewajiban untuk turut serta

dalam pembangunan kesehatan. Melihat peluang besar dari dunia

usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)-nya,

Pusat promosi Kesehatan menggalang kemitraan dengan dunia usaha.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Dunia

usaha yang Memanfaatkan CSR nya untuk Program Kesehatan

1. Penggalangan mitra potensial melalui sosialisasi program

prioritas kepada dunia usaha

2. Penyusunan rencana kerja sama kemitraan dunia usaha dengan

Kementerian Kesehatan

3. Pembinaan teknis pada mitra yang sudah menjalin kerja sama.

Sosialisasi program prioritas kesehatan kepada Dunia Usaha

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksaan kegiatan Perrjanjian Kerja

Sama.

5. Penyusunan rencana kerja kemitraan dengan unit kerja program

terkait

6. Melakukan pembinaan teknis pada mitra yang sudah bekerja

sama dengan Kementerian Kesehatan

E. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan

Sumber Dayanya untuk Mendukung Kesehatan

Organisasi kemasyarakatan merupakan kelompok potensial untuk

meningkatkan perilaku sehat masyarakat karena mereka memiliki



8

sumberdaya sampai di grass root. Pusat promosi Kesehatan

menggalang peran serta ormas baik ormas keagamaan, kepemudaan,

dan wanita untuk meningkatkan jangkauan akses informasi kesehatan

dan pemberdayaan program kesehatan prioritas terhadap masyarakat

luas. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber

Dayanya untuk Mendukung Kesehatan adalah organisasi

kemasyarakatan yang telah bekerjasama dengan Kementerian

Kesehatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung

program kesehatan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah

Organisasi kemasyarakat yang memanfaatkan Sumber Dayanya untuk

Mendukung Kesehatan

1. Mengembangkan pedoman peran serta ormas dalam

mendukung peningkatan perilaku sehat.

2. Pemetaan organisasi kemasyarakatan dan pihak lain dalam

mendukung peningkatan perilaku sehat

3. Sosialisasi program kerjasama peningkatan peran serta

organisasi kemasyarakatan dan pihak lain

4. Penyusunan MoU, Perjanjian kerjasama dan pelaksanaan kerja

sama dengan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung

program kesehatan.

5. Bimbingan teknis pada ormas dan pihak-pihak lain yang sudah

bekersama dengan Kementerian Kesehatan dalam mendukung

program



9

6. Pemantauan dan evaluasi persan serta ormas dan pihak lain

dalam peningkatan perilaku sehat

Gambar 2.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Tahun

2015

NO SASARAN STRATEGIS IKU TARGET 2015 REALISASI 2015 % CAPAIAN

1 Meningkatnya pelaksanaan

promosi kesehatan dan

pemberdayaan kepada

masyarakat

Jumlah kebijakan publik

yang berwawasan

kesehatan

3 4 133%

Persentase kabupaten/kota

yang memiliki kebijakan

PHBS

40% 44% 110%

Persentase desa yang

memanfaatkan dana desa

10% untuk UKBM

10% 1% 10%

Jumlah dunia usaha yang

memanfaatkan CSR nya

untuk program kesehatan

4 5 125%

Jumlah organisasi

kemasyarakatan yang

memanfaatkan sumber

dayanya untuk mendukung

kesehatan

3

3 100%



10

BAB III Gambaran Kinerja

Kegiatan Prioritas Pusat Promosi Kesehatan dalam mencapai indikator

kegiatan Pusat Promosi Kesehatan

A. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

1. Penggalangan komitmen sektoral pusat, provinsi, daerah

Upaya Pusat Promosi Kesehatan dalam meningkatkan indikator

Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan memerlukan

upaya upaya strategis untuk mendorong lintas lintas program baik

di pusat maupun di daerah yang dapat mendorong produk

kebijakan yang dibuat searah yang memperhatikan aspek

kesehatan. Pada Tahun 2015 kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

a. Sosialisasi Pajak/cukai dalam rangka Penggalangan

Komitmen dalam pengendalian tembakau (Pajak rokok,

cukai rokok,peringatan kesehatan)

Informasi penggunaan pajak rokok bagi kesehatan belum

sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik khususnya di daerah.

Masih ditemukannya berbagai kegiatan penggunaan DBHCHT

yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan hasil

evaluasi yang dilakukan terhadap rencana kerja anggaran

maupun realisasi penggunaan anggaran DBHCHT dari beberapa

daerah penerima masih menunjukkan ketidaktepatan daerah

dalam mengalokasikan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan,

seperti penggunaan DBHCHT dalam bidang kesehatan masih

belum sesuai. Beberapa capaian yang cukup menggembirakan



11

adalah terbitnya beberapa regulasi terkait pengendalian

tembakau, antara lain :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 115/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pemungutan

dan Penyetoran Pajak Rokok yang menyebutkan bahwa

penggunaan dana pajak rokok di bidang kesehatan

dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. (Hasil advokasi Pusat

Promosi Kesehatan).

Kebijakan tarif cukai yg baru melalui PMK No.

198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK

Nomor: 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil

Tembakau (hasil Advokasi Pusat Promosi Kesehatan

bersama Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular

(PTM) serta surat Sesjen Kemkes, dan jejaring pemerhati

pengendalian rokok yang menunjukkan peningkatan harga

rokok sehingga masyarakat miskin terbatas membeli rokok

Surat kawat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor:

T.900/2239/KEUDA tahun 2015 kepada Gubernur Se-

Indonesia dan Bupati/Walikota Se-Indonesia untuk

pemenuhan anggaran kesehatan minimal 10% sesuai

dengan amanah UU 36/2009. (Yang diedarkan pada saat

pertemuan Penggalangan Komitmen dengan Pemda)

Surat edaran Kementerian Perhubungan Januari 2015

untuk menjadikan transportasi umum sebagai kawasan



12

tanpa asap rokok sesuai dengan PP 109/2012. (Hasil

advokasi jejaring, koordinasi dengan lintas sektor)

Gambar 3.1 Implementasi Perda Kawasan Tanpa Rokok

b. Pengembangan peringatan kesehatan bergambar pada

kemasan rokok

Penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa PHW

memiliki dampak positif yang besar. Hasil penelitian tersebut

antara lain menyatakan bahwa peringatan bergambar lebih

diperhatikan dari pada hanya teks/tertulis, lebih efektif untuk

pendidikan bagi perokok tentang risiko kesehatan akibat

merokok dan untuk meningkatkan pengetahuan perokok tentang

risiko kesehatan akibat merokok, serta adanya assosiasi

peningkatan motivasi untuk berhenti merokok. Penelitian lain

menunjukkan bahwa peringatan bergambar memberikan efek



13

lebih lama dibanding peringatan teks/tertulis saja. Hal ini

merupakan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman

Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan

Produk Tembakau.

Gambar 3.1 Peringatan Kesehatan pada Kemasan Rokok

c. Pengembangan peringatan kesehatan bergambar pada iklan

Dalam hal pencegahan, upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan

menjauhkan anak dari akses rokok, perlindungan dari sasaran

pemasaran industri rokok (dengan pelarangan iklan, promosi

dan sponsor rokok), pemberian informasi yang benar tentang

bahaya rokok (edukasi, peringatan kesehatan bergambar ) dan

perlindungan dari terpapar asap rokok.



14

d. Koordinasi Pelaksanaan Penggalangan Komitmen dalam

mendukung percepatan AKI dan AKB

Peran promosi kesehatan dalam meningkatkan Kesehatan Ibu

dan Anak (KIA) sangatlah penting, melalui upaya promosi

kesehatan yang berkesinambungan akan tumbuh kesadaran,

kemauan dan kemampuan masyarakat akan penting nya perilaku

sehat seperti pemeriksaan kehamilan secara rutin, melahirkan di

fasilitas kesehatan, ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi, ibu

memberikan ASI kepada bayinya, dan ibu membawa bayinya

untuk diimunisasi.

e. Pelaksanaan Penggalangan komitmen dengan Pemerintah

derah dalam Mendukung Percepatan AKI dan AKB

Penggalangan komitmen ini bertujuan untuk :

Meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam

kegiatan dan pengadaan media promosi kesehatan serta

pengadaan, distribusi dan penggunaan Buku KIA.

Meningkatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam

pengadaan dan pemerataan penempatan fasilitas dan

tenaga kesehatan yang berkompeten untuk memberikan

pelayanan KIA terutama dalam penanganan kedaruratan.

Meningkatkan komitmen dari stakeholder dalam

pengarusutamaan gender bidang KIA.

Meningkatkan dukungan dari stakeholder dalam

penggerakan masyarakat untuk mengaktifkan Posyandu

dalam mendukung KIA.



15

Meningkatkan dukungan kebijakan tentang penempatan

tenaga kesehatan khusus yang mempunyai kompetensi

promosi kesehatan di Puskesmas.

Meningkatkan dukungan stakeholder tentang kemitraan

bidan dan dukun dalam meningkatkan persalinan oleh

tenaga kesehatan.g. Meningkatkan kemampuan petugas

kesehatan dalam melakukan kemitraan, intervensi

perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.

Meningkatkan keterpaduan, koordinasi dan sinkronisasi

sumber daya dalam melaksanakan program KIA.

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya

mengonsumsi Tablet Tambah Darah pada ibu hamil dan

remaja putri. Meningkatkan pemahaman petugas

kesehatan dan masyarakat tentang pentingnya pemberian

imunisasi HB0 dan vitamin K pada bayi baru lahir.

B. Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan

PHBS

Upaya yang dilakukan oleh Pusat Promosi Kesehatan untuk

mencapai presentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan

PHBS adalah mengintegrasikan dengan kegiatan yang ada dengan

melibatkan pemerintah daerah antara lain :



16

a. Sosialisasi Pajak/cukai rokok dalam rangka Penggalangan

Komitmen dalam Pengendalian Tembakau.

Sosialisasi ini selain bertujuan dalam rangka Pengendalian

Tembaku juga diintegrasikan dengan penggalangan komitmen

Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan PHBS

khususnya tentang Perilaku Merokok. Sasaran kegiatan ini adalah

pemegang kebijakan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan Penggalangan komitmen dengan Pemerintah

derah dalam Mendukung Percepatan AKI dan AKB

Pelaksanaan Penggalangan Komitmen dalam rangka Percepatan

AKI dan AKB selain untuk mendorong Kebijakan Publik

Berwawasan Kesehatan pada level provinsi menyangkut

kebijakan AKI dan AKB, juga mendorong Kabupaten/Kota untuk

mengeluarkan kebijakan PHBS seperti Kebijakan Pemberian ASI

Eksklusif, Perlindungan dan Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan

Anak Balita, Pelaksanaan PHBS pada 5 Tatanan, Pertolongan

persalinan harus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan lain-lain.

c. Pelaksanaan Advokasi Kebijakan Publik Berwawasan

Kesehatan di 3 provinsi Terpilih

Pertemuan ini juga diintegrasikan selain untuk mendorong

Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan juga mendorong

Kab./Kota untuk mengeluarkan kebijakan PHBS. Pertemuan ini

dilakukan di Makassar dengan mengundang 34 Propinsi dan 100

Kab./Kota sebagai wilayah target dari Peningkatan KIA.



17

d. Implementasi Model Intervensi di Daerah

Model Intervensi Promosi Kesehatan merupaka model promosi

kesehatan yang implementasikan oleh daerah sesiao dengan

spesifik lokal dan diharapkan keluarnya kebijakan PHBS atau

sebagai implementasi dari Kebijakan PHBS yang telah

dikeluarkan. Untuk tahun 2015, daerah sasaran (Sulawesi

Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Batam)

untuk melakukan kegiatan terkait model WPS dan PPIA untuk

wilayah sasaran (Jawa Timur dan Jawa Barat) dalam bentuk

kegiatan koordinasi, standarisasi, advokasi kepada lokasi tempat

hiburan, orientasi peer educator, sosialisasi bagi kelompok

sasaran dan monitoring dan evaluasi.

Gambar 3.1 Pendekatan Kepada Pengambil Keputusan Di

Daerah



18

a. Pendampingan melalui audiensi pada daerah yang sedang

menyusun kebijakan terkait PHBS

Kegiatan ini bertujuan sebagai pendampingan penyusunan

kebijakan PHBS disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di

tiap daerah yang melakukan audiensi dengan Pusat Promosi

Kesehatan

Gambar 3.2 Pelaksanaan Fasilitasi Penggalangan Kemitraan LintasSektor dan Daerah untuk Peningkatan Kebijakan Daerah dalam pembinaan Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif

C. Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10%

untuk UKBM

Pada tahun 2015, kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian

indikator Persentase Desa yang memanfaatkan alokasi dana desa

minimal 10% untuk UKBM lebih kearah peningkatan pemberdayaan

masyarakat melalui penguatan Pokjanal/Forum Peduli Kesehatan.

Selain melakukan penguatan terhadap forum, kegiatan juga

diarahkan untuk penggalangan komitmen untuk pembentukan

Pokjanal/Forum peduli Kesehatan. Diharapkan dengan aktifnya



19

Pokjanal/Forum Peduli Kesehatan, menjadi wadah masyarakat

dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang ditandai

dengan adanya aktivitas yang didanai dari dana desa.

a. Penggalangan Komitmen Pembinaan Pokjanal/Forum Peduli

Kesehatan

Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat sangat tergantung

kepada komitmen dari Lintas Sektor, sehingga diperlukan upaya

penggalangan komitmen khususnya dengan Pemerintah Daerah

sebagai leading kelembagaan pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan ini telah dilaksanakan baik ditingkat pusat dengan

sasaran penguatan pokjanal tingkat pusat.

b. Fasilitasi Penggalangan Komitmen Pembinaan

Pokjanal/Forum Peduli Kesehatan

Kegiatan ini merupakan bentuk dari fasilitasi teknis dari pusat

kepada daerah dengan sasaran 20 provinsi, dengan tujuan untuk

memperoleh komitmen dari pemerintah daerah provinsi untuk

melakukan penguatan dan pengaktifan pokjanal level provinsi

serta mendorong terbentuknya Pokjanal/Forum Peduli

Kesehatan di kab./kota yang ditandai dengan adanya

kelembagaan. Kegiatan ini diintegrasikan dengan kegiatan

pertemuan penggalangan komitmen lintas sektor untuk

meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pembinaan

dan pementukan Pojanal/Forum Peduli Kesehatan. Sampai

dengan tahun 2015, jumlah Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga



20

Aktif di daerah yang telah terbentuk yang ditandai dengan

adanya kelembagaan berjumlah 158 Kabupaten/Kota dari total

kabupaten 514. Sedangkan untuk level provinsi, yang telah

terbentuk sebanyak 22 Propoinsi.

c. Pemetaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

(UKBM) di daerah

Upaya yang dilakukan untuk pemetaan UKBM adalah dengan

mengembangkan sistem UKBM dimana sistem ini dibuat sebagai

bentuk pelaporan secara berjenjang dari level kabupaten/kota,

propinsi dan pusat. Sistem ini terintegrasi dengan sistem

komunikasi data (Komdat) dari Pusat Data dan Informasi

Kementerian Kesehatan. Alamat sistem. Setelah pengembangan

sistem, upaya yang dilakukan adalah mensosialisasikan

penggunaan sistem pada kegiatan sosialisasi sistem UKBM serta

diintegrasikan dengan pertemuan perencanaan tingkat nasional

maupun pertemuan koordinasi perencanaan di level propinsi.

Alamat sistem pada http://komdat.promkes.go.id.

d. Fasilitasi dan Pembinaan Teknis pada daerah yang telah

terbentuk Pokjanal/Forum Peduli Kesehatan

Kegiatan ini diarahkan untuk melakukan pembinaan teknis pada

daerah yang telah terbentuk Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga

Aktif. Kegiatan ini diarahkan untuk membuat Rencana Aksi dari

Pokjanal Desa dan Kelurahan Siaga Aktif yang diintegrasikan

dengan pertemuan penyusunan rencana aksi Pokjanal Desa dan

Kelurahan Siaga Aktif di Propinsi.

http://komdat.promkes.go.id/



21

e. Fasilitasi Pembentukan Pokjanal Kabupaten/Kota dan

menetapkan kebijakan koordinatuf khususnya untuk

pembinaan UKBM dan PHBS

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan anggaran

dekonsentrasi agar keluarnya kebijakan pemerintah

kabupaten/kota uintuk melakukan pembinaan kepada UKBM

dan kebijakan PHBS dengan sasaran SKPD kab/Kota, Organisasi

Profesi, Kelompok Peduli Kesehatan dan Pihak Lainnya.

f. Pembinaan teknis pada pokjanal/forum peduli kesehatan

yang telah terbentuk

Peningkatan kelompok kerja operasional UKBM atau forum

peduli kesehatan di level Provinsi dan Kab/Kota yang mampu

mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara

mandiri dengan lingkungan yang kondusif melalui pembinaan

pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang terintegrasi

dan bersinergi dengan pemangku kepentingan, sehingga pada

akhirnya target Desa dan Kelurahan Siaga Aktif dapat dicapai.

g. Pertemuan Penggalangan Komitmen

Pembinaan Pokjanal/Forum Peduli Kesehatan untuk

mendapatkan dukungan dari lintas sektor dan Kementerian Desa

& PDTT dalam peningkatkan peran Pokjanal Desa dan Kelurahan

Siaga Aktif tingkat pusat. Diharapkan kebijakan yang telah dibuat

dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan



22

pengembangan pemberdayaan masyarakat dan pendorongan

upaya pemanfaatan dana desa sebesar 10 % untuk UKBM.

h. Pertemuan Koordinasi Pengalangan Komitmen Lintas Sektor

Daerah.

Peran lintas sektor di daerah khususnya BPMPD sangat besar

dalam Pokjanal desa dan kelurahan siaga di tingkat provinsi. Dari

pertemuan ini diketahui bahwa kelembagaan Pokjanal Desa dan

Kelurahan Siaga di tingkat Provinsi dan Kab/Kota sudah kuat.

i. Mengoptimalkan kelembagaan yang sudah ada di desa.

Optimalisai kelembagaan yang ada di desa dalam rangka

operasionalisasi pemanfaatan dana desa sehingga seluruh

aspek-aspek pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa dapat berlangsung optimal dengan

tetap mengacu UU Desa dan turunannya.

j. Perencanaan Dana Desa untuk Kegiatan UKBM.

Mendorong kepala desa untuk meninjau kembali pengalokasian

RPJMDes untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang

kesehatan tahun 2016 2) mendorong petugas puskesmas dan

bidan desa dalam ikut serta dalam musrembangdes.



23

Gambar 3.3 Pembukaan Pertemuan Koordinasi Penguatan

Pemberdayaan Masyarakat Menuju Indonesia Sehat melalui

Pendekatan Keluarga oleh Menteri Kesehatan

D. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk

program kesehatan

Pihak swasta sebagai mitra dalam pembangunan kesehatan

mempunyai peran yang sama dan secara berkesinambungan

memberikan kontribusi dalam pembangunan kesehatan. Peran

swasta dalam pembangunan merupakan wujud dari UU Tahun 2007

pasal 74 bahwa Perseroan Terbatas mempunyai tanggung jawab

sosial dan lingkungan dengan menitikberatkan pada komunitas

(community development) pelaksanaan Coorporate Social

Responsibility (CSR). Program Kemitraan merupakan salah satu

program yang telah dilaksanakan di Kementerian Kesehatan sejak



24

tahun 2011. Hingga tahun 2015 Kementerian Kesehatan telah

bermitra dengan 39 Dunia Usaha yang bergerak dibidang farmasi,

makanan dan minuman, peralatan rumah tangga, perbankan,

pertambangan, transportasi, kecantikan, otomotif, multi produk, dll.

a. Sosialisasi program prioritas kesehatan kepada Dunia Usaha

Beberapa Dunia Usaha memandang program kemitraan ini

sebagai upaya promosi produk, oleh sebab itu Kegitan ini pada

prinsipnya merupakan penegaskan kembali tujuan program

kemitraan bidang kesehatan. Melaui program Coorporate Social

Responsibility (CSR) antara pemerintah khususnya Kementerian

Kesehatan dengan dunia usaha akan mendorong dunia usaha

untuk lebih peduli dan berperan dalam bidang Kesehatan yang

akan berdampak mempercepat pencapaian derajat kesehatan

yang setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan

dalam UU no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada

pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan

lebih menitikberatkan kepada komunitas (community

development). Berdasarkan hal diatas maka Kementerian

Kesehatan melakukan sosialisasi program prioritas

pembangunan kesehatan (yang berisikan issue masalah

kesehatan terkini, program intervensi, sasaran program, dan

target yang akan dicapai) kepada mitra dunia usaha potensial.

Pertemuan ini bertujuan agar mitra dunia usaha yang telah

bermitra atau yang akan bermitra mengetahui permasalahan

kesehatan yang dihadapi di Indonesia. Selanjutnya dunia usaha



25

tertarik untuk melanjutkan kerjasama dan memilih program

yang menjadi ruang lingkup kerjasama.

b. Penyusunan rencana kerja kemitraan dengan Dunia Usaha

penyusunan rencana kegiatan diarahkan pada kegiatan yang

pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan yang melibatkan

lintas sektor serta sumber daya lokal. Selain itu dilingkungan

kerja mitra dunia usaha itu sendiri kerja sama ini melahirkan

juga egiatan inovatif seperti kewajiban Ber-PHBS bagi karyawan

dan lingkungan perusahaan.

Gambar 3.4 Pelaksanaan Penandatanganan MoU

Kementerian Kesehatan dengan Dunia Usaha



26

c. Melakukan pembinaan teknis pada mitra yang sudah

bekerja sama

d. Pengembangan modul pelatihan CSR bagi pengelola

Promkes.

e. Memberikan apresiasi kepada Dunia Usaha yang

menjalankan program kemitraan/CSR Bidang Kesehatan

melalui CSR Award

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan apresiasi

kepada Dunia Usaha yang telah bekerja sama dengan

Kementerian Kesehatan dalam pembangunan kesehatan yang

selanjutnya akan diberikan penghargaan sebagai wujud

apresiasi. Selain itu juga sebagai evaluasi upaya kemitraan

khususnya program CSR Bidang Kesehatan. Dalam rangka Hari

Kesehatan Nasional ke 51, Kementerian Kesehatan akan

memberikan penghargaan Mitra Bakti Husada kepada Dunia

Usaha yang telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan

dengan menjalankan program CSR Bidang Kesehatan. Lomba ini

terbuka bagi seluruh Dunia Usaha yang bekerjasama dengan

Kementerian Kesehatan, yaitu sebanyak 39 Dunia Usaha.

Penentuan pemenang dilakukan melalui penilaian oleh tim juri

yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) yang

ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri

Kesehatan.



27

Gambar 3.5 CSR Award

E. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang

Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk Mendukung

Kesehatan

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber

Dayanya untuk Mendukung Kesehatan adalah organisasi

kemasyarakatan yang telah bekerjasama dengan Kementerian

Kesehatan yang memanfaatkan sumberdayanya untuk mendukung

program kesehatan. Upay-upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan jumalah organisasi kemasyarakatan yang

memanfaatkan sumber dayanya untuk kesehatan diantaranya

adalah : Penggalangan Organisasi Kemasyarakatan dan Pihak

lainnya, Pemetaan Organisasi Kemasyarakatan dan Pihak Lain

dalam mendukung Peningkatan Perilaku Sehat, Sosialisasi Program

Kerjasama Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan

Pihak Lain



28

Gambar 3.6 Pertemuan dengan Ormas

Gambar 3.7 Target dan Capaian Jumlah Organisasi

Kemasyarakatan yang Memanfaatkan Sumber Dayanya untuk

Mendukung Kesehatan



29

F. Jumlah Tema Pesan dalam KIE Kepada Masyarakat

Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesehatan merupakan suatu

proses penyampaian pesan dan informasi kesehatan yang bertujuan

untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta mendorong

terjadinya perubahan sikap dan perilaku seseorang maupum

kelompok masyarakat umumnya lainnya menuju kearah yang lebih

positif terkait upaya peningkatan derajat kesehatan agar tetap sehat,

aktif, mandiri dan berdaya guna baik bagi dirinya sendiri, keluarga

maupun masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan

jumlah tema KIE Kesehatan ini antara lain :

a. Pengembangan Strategi Kampanye Kesehatan

Kampanye kesehatan merupakan suatu gerakan yang dilakukan

untuk mengubah perilaku sesuatu yang berkenaan dengan

individu maupun kelompok masyarakat agar berperilaku hidup

bersih dan sehat.

b. Implementasi Kampanye Kesehatan

Bentuk kegiatan ini adalah penyebarluasan informasi kesehatan

yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat

terkait isu isu penting kesehatan. Bentuk-bentuk kegiatan ini

kampanye kesehatan ini anatara lain adalah :

Poduksi dan penanyangan spot TV Tentang ASI Eksklusif durasi

30

Penayangan spot TV tentang P4K “Ibu dan Bayi Sehat Selamat”

Penanyangan spot TV Imunisasi Rutin produksi

Penanyangan spot TV Pengendalian Tembakau



30

Gambar 3.8 Spot Iklan Pengendalian Tembakau

Produksi Spot TV Pengendalian HIV dan AIDS (PPIA)

Produksi dan penayangan Spot TV Pencegahan dan deteksi dini

kanker pada perempuan,

Penayang Spot TV Tentang Pengendalian PTM (Gula Garam

Lemak/GGL Versi Keluarga)

Penerbitan dan Pencetakan Majalah Interaksi 4 Edisi

Penyelenggaraan Pameran Kesehatan pada Event-event

Kesehatan

Penyebaran Informasi kesehatan Melalui Situs Promosi Kesehatan

Online



31

Gambar 3.9 website promosi kesehatan

Pengembangan dan Penyebaran Informasi melalui berbagai media

(facebook, twitter)

Gambar 4.0 media sosial



32

Gambar 4.1 media sosial

Peningkatan kaspasitas petugas promosi kesehatan melalui TOT

Pelatihan Pengembangan Pesan dan Media

Penyusunan Bahan Rancangan Permenkes Upaya Peningkatan

Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Penyusunan Pedoman Teknis Promosi Kesehatan Penanggulangan

HIV dan AIDS

Workshop Pengembangan Strategi Promosi Kesehatan

Review Modul Pelatihan Promosi Kesehatan

Pembuatan berbabagai media promosi kesehatan :

- Pengembangan media Edukasi Video Keluarga Sehat

- Pengembangan media Edukasi Keluarga Sehat

- Pengadaan Material/Media Keluarga Sadar Kesehatan

Produksi Radio Spot Keluarga Sehat

- Produksi Video Informasi Tablet Tambah Darah Untuk Remaja

- Produksi TV Spot Mengenai Indeks Standar Pencemaran udara



33

- Pengadaan Materi/Media Keluarga Sadar Kesehatan Melalui

Produksi LED Keluarga Sehat

- Poster Jajanan Sehat : 3000 lembar

- Poster CTPS : 3000 lembar

- Poster Yuk Konsumsi Gizi Seimbang : 3000 lembar

- Poster Sekolah ku sehat prestasi ku meningkat : 3000 lembar

- Leaflet CTPS : 5000 lembar

- Leaflet Promkes sekolah :5000 lembar

- Flyer Yuk Konsumsi Gizi Seimbang : 5000 lembar

- Flyer Sekolah Ku Sehat prestasi Ku Meningkat : 5000 lembar

- Flyer CTPS versi waktu-waktu CTPS : 5000 lembar

- Stiker CTPS : 1000 lembar

- Video Animasi Anak sekolah : 3000 lembar



34

BAB IV Penutup

Secara umum, pencapaianan target kinerja Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat dan Promosi Kesehatan pada Tahun 2015 sudah memenuhi

taget yang ditetapkan. Namun demikian pencapaian ini harus ditingkatkan

untuk terus menjaga ritme capaian yang selaras dengan apa yang telah

ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019.

Demikian Buku Kinerja Pusat Promosi Kesehatan Tahun 2015 ini disusun

sebagai instrumenh monitoring kinerja dan menjadi bahan acuan

peningkatan kinerja dan refleksi capaian Pusat Promnosi Kesehatn di

tahun-tahun yang akan datang.

laporan kinerja satu tahun -...

Documents