laporan kerja praktek
DESCRIPTION
Laporan Kerja Praktek Rencana Detail Tata RuangTRANSCRIPT
LAPORAN KERJA PRAKTIK
KERJA PRAKTIK
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Kecamatan Winong
(CV. Tampomas 15)
Oleh:
NUR HILALIYAH
21040111060045
PROGRAM STUDI DIPLOMA III
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2014
2 Laporan Kerja Praktik
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pada dasarnya seorang mahasiswa tentunya dituntut untuk dapat bersaing di
dunia kerja ketika sudah tidak lagi mengembang dunia perkuliahan. Dimana, masa
perkuliahan merupakan masa penting dalam mencerna dan memahami segala ilmu
terapan namun, berbeda halnya dengan dunia kerja. Dalam hal ini, dunia kerja
faktanya memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan dunia perkuliahan.
Dengan adanya kuliah kerja praktik, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu-
ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. Kerja praktik adalah salah satu mata
kuliah wajib dan menjadi syarat dalam penyusunan proyek akhir atau tugas akhir pada
jenjang Diploma III.
Program Diploma merupakan pendidikan jalur profesional yang mengedepankan
aspek keterampilan bagi lulusannya. Diploma III dirancang dengan masa studi 3 tahun
untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dibidangnya dengan sebutan
profesional sebagai ahli madya (Buku Pedoman, 2011). Kerja praktik ini dilaksanakan
di instansi terkait dengan bidang perencanaan wilayah dan kota seperti konsultan
perencana. Pelaksanaan kerja praktik merupakan tahapan dalam penyelarasan serta
penyesuaian antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan lingkungan kerja.
Sehingga dari hasil kerja praktik tersebut mahasiswa dilatih mengenal dunia kerja
sesuai dengan bidangnya. Selain itu mendapat pengetahuan dan pengalaman yang
dapat dijadikan sebagai acuan dalam dunia karir yang lebih nyata. Dalam dunia kerja
persaingan dalam bidang apapun sangatlah menuntut keahlian serta keterampilan dari
masing-masing individu. Sehingga, dengan adanya kerja praktik ini mahasiswa dilatih
untuk dapat mengenal dunia kerja terlebih dahulu sebelum merasakan dunia kerja
yang sebenarnya. Proses yang berlangsung selama kerja praktik ini mahasiswa
tentunya mendapat pengetahuan, pemahaman serta pengalaman yang dapat
menambah wawasan mahasiswa. Melalui kerja praktik, mahasiswa pun ikut terlibat
dalam proses berlangsungnya penyususunan rencana detail tata ruang. Pengalaman
dalam melaksananakan alur serta sistematika penyusunan suatu proyek merupakan
ilmu nyata karena mahasiswa terlibat langsung didalamnya dan ikut terlibat oleh
berbagai pihak.
3 Laporan Kerja Praktik
1.2 Tujuan dan Sasaran
1.2.1 Tujuan
Tujuan yang dimaksud dalam kerja praktik ini mahasiswa dititiberatkan untuk
memenuhi salah satu syarat dalam kelulusan. Kegiatan kerja praktik ini berkaitan
dengan bidang perencanaan berupa Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Sehingga mahasiswa dapat mempelajari
secara langsung alur, sistematika, dan cakupan kerja dalam suatu proyek
perencanaan tata ruang.
1.2.2 Sasaran
Mendapatkan tema proyek akhir sesuai dengan data-data yang akan
dibahas dalam penyusunan laporan proyek akhir;
Menambah wawasan serta keterampilan di dunia kerja sesuai dengan
bidang perencanaan;
Meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam penyusunan rencana
detail tata ruang.
1.3 Ruang Lingkup Wilayah
Ruang lingkup wilayah selama melaksanakan kerja praktik adalah mengikuti
kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang. Dalam hal ini wilayah perencanaan
yaitu Kecamatan Winong yang berada di Kabupaten Pati. Ibu Kota kecamatan ini
terletak 16 Km arah selatan dari Ibukota Kabupaten Pati. Luas Wilayah Kecamatan
Winong 9993.9 Ha. Wilayah Kecamatan winong terdiri dari 30 desa yang membujur
dari utara ke selatan. Wilayah administrasi di Kecamatan Winong mengalami
perubahan jumlah RT sebanyak 469 pada tahun 2010 menjadi 471 RT pada tahun
2011. Jumlah RT yang bertambah sebanyak 2 RT, pertambahan jumlah RT tersebut
terjadi di Desa Gunungpanti dengan jumlah semula 17 RT menjadi 18 RT dan di Desa
Guyangan dari 14 RT menjadi 15 RT. Sedangkan jumlah RW dan Dukuh yang ada di
Kecamatan Winong tidak mengalami bertambahan ataupun pengurangan. Terdapat 82
RW, 471 RT dan 83 Dukuh di Kecamatan Winong. Potensi yang bisa dikembangkan
pada kawasan ini adalah pada sektor pertambangan dan galian, pertanian lahan basah
dan kering. Desa Tawangrejo memiliki RW sebanyak 7 RW dan 30 RT. Adapun batas-
batas Kecamatan Winong yaitu sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kecamatan Jakenan.
Sebelah Timur : Kecamatan Pucakwangi.
Sebelah Selatan : Kecamatan Tambakromo dan Kab. Grobogan.
Sebelah Barat : Kecamatan Gabus
4 Laporan Kerja Praktik
Gambar 1.1 Administrasi Kecamatan Winong
5 Laporan Kerja Praktik
1.4 Sistematika Penulisan
BAB I Pendahuluan
Pada Bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan sasaran, ruang lingkup
wilayah dan sistematika dalam penulisan laporan kerja praktik.
Bab II Profil/Gambaran Pekerjaan
Pada Bab ini berisi mengenai profil instansi tempat praktikan, profil pekerjaan yang
meliputi judul proyek, mekanisme mendapat pekerjaan, posisi praktikan dan output
praktikan.
Bab III Kegiatan dan Pengalaman Praktis selama Kerja Praktik
Pada Bab ini berisi kegiatan yang dilakukan di tempat kerja praktik selain itu
pengalaman yang dapat dapat diambil selama kerja praktik.
Bab IV Penutup
Pada Bab ini berisi penutup berupa kesimpulan dan saran terhadap pekerjaan
ataupun saran terhadap program studi dalam penyelenggaraan kerja praktik.
6 Laporan Kerja Praktik
BAB II
GAMBARAN PEKERJAAN
2.1 Profil Instansi
CV. Tampomas 15 terletak di Jalan Tampomas Selatan I/15 Semarang, dengan
status perusahaan yaitu kantor pusat. Pemimpin CV. Tampomas 15 saat ini dipimpin
oleh Vini Yuniarti, S.T., M.M. Bentuk perusahaan ini berupa CV dan didirikan pada
tanggal 2 November 1992. Namun terjadi perubahan akte pendirian pada tanggal 13
April 2007. Adapun surat ijin usaha jasa konstruksi (SIUJK) dengan nomor
1.3374.1.00.151.004831 pada tanggal 15 Februari 2012. Susunan kepengurusan CV.
Tampomas 15 sebagai Direktur I adalah Vini Yuniarti, S.T., M.T dan Puji Setiawan, A.
Md selaku Direktur II. Sedangkan komisaris CV. Tampomas 15 adalah Rizka Anindya
Putri, S.T. Struktur organisasi merupakan suatu hubungan struktural antara orang-
orang yang saling berhubungan satu sama lain dalam melaksanakan fungsi dan
tugasnya masing-masing dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi merupakan
bagian yang pentingdalam suatu perusahaan karena tanpa adanya strukturorganisasi,
suatu perusahaan tidak akan dapatmenjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Berikut
struktur organisasi CV. Tampomas 15.
KOMISARIS
DIREKTUR I
DIREKTUR II
Divisi
Studi dan Menejemenn
Perencanaan Kota
Divisi
Lingkungan
Divisi
Arsitektur dan
Perencanaan Umum
Staff Ahli
Profesional
Proyek Studi dan
Manejemen
Perencanaan Kota
Proyek
Lingkungan
Proyek
Arsitek dan
Perencanaan Umum
Proyek
Sipil, Hidrologi,
Transportasi dan
Pengawasan
Administrasi
Proyek
Keuangan
Proyek
Divisi
Administrasi
dan Logistik
Divisi
Keuangan
Divisi
Sipil, Hidrologi, Transportasi dan
Pengawasan
STAFF
ASISTEN PELAKSANA
Sekretaris
DIREKTUR
TEKNIK DIREKTUR
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
Gambar 2.1
Diagram Struktur Organisasi
D
2.2 Profil Pekerjaan
2.2.1 Judul Proyek
Judul proyek yang diambil dalam kerja praktik ini adalah Rencana Detail Tata
Ruang Kecamatan Winong Kabupaten Pati.
2.2.2 Mekanisme Mendapatkan Pekerjaan
Pada tahap ini peserta menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan jasa
konsultansi sebagaimana tercantum dalam LDP (Lembar Data Pemilihan). Peserta
yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus
kontrak dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan biaya sesuai kontrak.
Dokumen Pemilihan
1) Download Dokumen Pemilihan
Isi dokumen pemilihan terdiri dari Instruksi kepada peserta, lembar data
pemilihan, syarat umum dan syarat khusus kontrak, bentuk surat perijinan,
kerangka acuan kerja, daftar kuantitas dalam LPD, dan bentuk dokumen
penawaran. Terdapat pula tata cara evaluasi penawaran. Dokumen Pemilihan
terdiri dari:
Undangan
Instruksi Kepada Peserta;
Lembar Data Pemilihan;
Syarat-Syarat Umum Kontrak;
Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
Bentuk Surat Perjanjian;
Kerangka Acuan Kerja (KAK);
Daftar Kuantitas sebagaimana dijelaskan dalam LDP;
Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan ini.
Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya
merupakan risiko peserta.
2) Penjelasan Dokumen Pemilihan.
Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses
pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia. Pemberian penjelasan dilakukan
secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.
3) Perubahan Dokumen Pemilihan
Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau
perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan
9 Laporan Kerja Praktik
menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian
tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
Penyiapan Penawaran
4) Upload Dokumen Penawaran
Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Pemilihan yang
diunggah (upload) Panitia Pengadaan pada aplikasi SPSE (apabila ada).
Dokumen penawaran meliputi surat penawaran yang didalamnya
mencantumkan;
1) Tanggal;
2) Masa berlaku penawaran; dan
3) Biaya penawaran
5) Biaya dalam Penyiapan Penawaran
Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian
penawaran. Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa
Indonesia.
6) Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran
Semua biaya dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana
tercantum dalam LDP. Pembayaran atas pretasi pekerjaan jasa konsultansi ini
dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP dan
diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
7) Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka
waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran
Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran Tahap I
File penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file
penawaran yang telah disandikan/dienkripsi yang terdiri dari:
Penawaran administrasi;
Penawaran teknis; dan
Penawaran biaya;
8) Penyampaian Dokumen Penawaran
File penawaran administrasi, teknis dan biaya dienkripsi menggunakan
Apendo.
Peserta mengunggah (upload) file penawaran administrasi, teknis dan
biaya yang telah terenkripsi (*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal
yang ditetapkan.
10 Laporan Kerja Praktik
Peserta dapat mengunggah file penawaran secara berulang sebelum
batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. File penawaran
terakhir akan menggantikan file penawaran yang telah terkirim
sebelumnya.
9) Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada
Panitia Pengadaan paling lambat sesuai waktu yang ditentukan oleh Panitia
Pengadaan.
Pembukaan, Evaluasi Penawaran dan Pengumuman Peringkat Teknis
10) Pembukaan Penawaran
Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia Pengadaan mengunduh dan
melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai
waktu yang telah ditetapkan. Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan
penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran
yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE.
11) Evaluasi Penawaran
Penawaran dievaluasi dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen
Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang diurut mulai dari tahapan
penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan kewajaran biaya.
Evaluasi Administrasi
Evaluasi Teknis
12) Penetapan Pemenang
Panitia Pengadaan melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE
setelah melalui pembahasan internal seluruh anggota Panitia Pengadaan, atau
setelah ditetapkan PA secara offline untuk nilai paket di atas Rp.
10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah). Panitia Pengadaan dapat
menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang
terdapat dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE.
13) Pengumuman Pemenang
Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang melalui aplikasi SPSE, di
website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat.
14) Sanggahan
Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan
secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada
Panitia Pengadaan dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti
11 Laporan Kerja Praktik
terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara offline (di luar aplikasi
SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.
Panitia Pengadaan wajib memberikan jawaban secara elektronik atas semua
sanggahan paling lambat [5 (lima) hari kalender untuk Seleksi Umum atau 3
(tiga) hari kalender untuk Seleksi Sederhana] setelah menerima surat
sanggahan.
15) Sanggahan Banding
Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Panitia Pengadaan,
dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada
[Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi/Pejabat yang
menerima penugasan menjawab sanggahan banding] sebagaimana tercantum
dalam LDP, paling lambat [5 (lima) hari kalender untuk Seleksi Umum atau 3
(tiga) hari kalender untuk Seleksi Sederhana] setelah menerima jawaban
sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Panitia Pengadaan, dan APIP
sebagaimana tercantum dalam LDP.
16) Klarifikasi Dan Negosiasi Teknis Dan Biaya
Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk:
meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan
kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan tenaga ahli dan/atau tenaga
pendukung yang ditugaskan, serta mempertimbangkan kebutuhan
perangkat/ fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil
kerja yang optimal;
memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap
mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran
teknis yang diajukan peserta.
Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan untuk meyakinkan kejelasan
teknis, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan
tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan, serta
mempertimbangkan kebutuhan perangkat/fasilitas pendukung yang
proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal;
17) Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
BAHS merupakan kesimpulan hasil seleksi yang dibuat oleh Panitia Pengadaan
dan ditandatangani oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
anggota Panitia Pengadaan, dan hasil pemindaian BAHS diunggah (upload)
pada aplikasi SPSE oleh Panitia Pengadaan.
12 Laporan Kerja Praktik
Seleksi Gagal
Jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang
dari [5 (lima) peserta untuk Seleksi Umum atau 3 (tiga) peserta untuk
Seleksi Sederhana
Tidak ada peserta yang menyetujui/ menyepakati hasil negosiasi teknis.
PA/KPA menyatakan seleksi gagal
Penunjukan Pemenang Seleksi
Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan
Kontrak, dan menandatangani Kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila
dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran,
18) Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi
Panitia Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada
PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
Bagi calon penyedia yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat
diterima, dikenakan sanksi berupa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
19) Penandatanganan Kontrak
Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
SPPBJ.
2.2.1 Metodologi Penyusunan RDTR Kecamatan Winong
Metodologi penyusunan RDTR Kecamatan Winong adalah sebagai berikut:
A. Pra persiapan penyusunan RDTR
• Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/TOR;
• Penentuan metodologi yang digunakan; dan
• Penganggaran kegiatan penyusunan RDTR
B. Persiapan penyusunan RDTR
• Persiapan awal, yaitu upaya pemahaman terhadap KAK/TOR
penyiapan anggaran biaya;
• Kajian awal data sekunder, yaitu review RDTR sebelumnya dan
kajian awal RTRW kabupaten dan kebijakan lainnya;
• Persiapan teknis pelaksanaan meliputi penyusunan
metodologi/metode dan teknik analisis rinci, serta penyiapan rencana
revisi.
13 Laporan Kerja Praktik
C. Pengumpulan Data
Pengumpulan data terbagi kedalam 2 (dua) kategori, yaitu pengumpulan
data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer
setingkat desa dilakukan melalui:
• Penjaringan asprirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui
penyebaran angket, temu wicara, wawancara, dan lain sebagainya;
dan/atau
• Pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi secara langsung melalui
kunjungan ke semua bagian dari wilayah kecamatan.
Data dihimpun dalam pengumpulan data meliputi:
• Data wilayah administrasi;
• Data fisiografis;
• Data kependudukan;
• Data ekonomi dan keuangan;
• Data ketersediaan prasarana dan sarana;
• Data peruntukan ruang;
• Data penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan;
• Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan,
tata bangunan);
• Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan penguasaan
lahan, penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau
tingkat ketelitian minimal 1 : 5.000; dan
• Data lainnya.
D. Pengolahan dan Analisis Data
1) Analisis karakertistik wilayah, meliputi :
• Kedudukan dan peran bagian dari wilayah kabupaten dalam wilayah
yang lebih luas (kabupaten);
• keterkaitan antar wilayah kabupaten dan antar bagian dari wilayah
kabupaten;
• Keterkaitan antarkomponen ruang di wilayah kecamatan;
• Karakteristik fisik bagian dari wilayah kabupaten/kota;
• Kerentanan terhadap potensi bencana, termasuk perubahan iklim;
• Karakteristik sosial kependudukan;
• Karakteristik perekonomian; dan
• Kemampuan keuangan daerah.
14 Laporan Kerja Praktik
2) Analisis potensi dan masalah pengembangan wilayah, meliputi :
• Analisis kebutuhan ruang; dan
• Analisis perubahan pemanfaatan ruang.
3) Analisis kualitas kinerja kawasan dan lingkungan
4) Keluaran dari pengolahan data meliputi :
• Potensi dan masalah pengembangan wilayah;
• Peluang dan tantangan pengembangan;
• Kecenderungan perkembangan;
• Perkiraan kebutuhan pengembangan wilayah;
• Intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung(termasuk prasarana/infrastruktur dan utilitas); dan
• Terindentifikasikannya indikasi arahan penanganan kawasan dan
lingkungan
E. Perumusan konsep RDTR
• Perumusan konsep RDTR dilakukan dengan:
• Mengacu pada RTRW;
• Mengacu pada pedoman dan pentunjuk pelaksanaan bidang
penataan ruang: dan
• Memperhatikan RPJP dan RPJM Kabupaten.
Tahap Penyusunan Laporan Antara
1) FGD untuk Kebutuhan Penyusunan Laporan Antara;
2) Menelaah kebijakan regional yang berpengaruh terhadap wilayah RDTR,
meliputi:
2.1 Tinjauan Kebijakan RTRW Kabupaten;
2.1.1 Strategi Pengembangan Kabupaten;
2.1.2 Struktur Ruang Kabupaten;
2.1.3 Pola Ruang Kabupaten;
2.1.4 Penetapan Kawasan Strategis ;
2.1.5 Tinjauan RTRW Kabupaten/Kota Sekitar (apabila lokasi RDTR berada di /
berbatasan dengan kabupaten/kota lainnya);
2.2. Kebijakan Pengembangan Wilayah
Review terhadap kebijakan sektor terkait (contoh: LP2B, KKOP, rencana
penanganan bencana, Sumber Daya Air, P2KH, Hankam, dll).
3) Mendiskripsikan Karakteristik Wilayah Perencanaan, meliputi:
15 Laporan Kerja Praktik
a. Delineasi Wilayah Perencanaan berupa batas geografis dan batas
administratif;
b. Karakteristik Fisik Dasar berupa topografi dan kelerengan, sumber daya air,
geologi lingkungan, klimatologi, dan sumber daya tanah;
c. Karakteristik Sosial Masyarakat berupa jumlah dan perkembangan penduduk,
kepadatan penduduk, dan komposisi penduduk;
d. Karakteristik Budaya Masyarakat berupa kondisi sosial budaya masyarakat,
sejarah arsitektur dan budaya kawasan, dan tingkat partisipasi masyarakat
terhadap lingkungan dan pembangunan;
e. Karakteristik Perekonomian berupa potensi ekonomi lokal, nilai lahan, dan
potensi penerimaan daerah;
f. Penggunaan Dan Status Lahan berupa penggunaan lahandan status lahan;
g. Jaringan Pergerakan berupa jaringan jalan berdasarkan fungsi jalan, angkutan
umum, tingkat pertumbuhan kendaraan, dan sistem pergerakan;
h. Sistem Jaringan Prasarana berupa jaringan energi, jaringan telekomunikasi,
jaringan air minum, jaringan drainase, air limbah dan jaringan prasarana
lainnya;
i. Kondisi Fasilitas berupa fasilitas pendidikan, peribadatan, ruang terbuka hijau,
kesehatan, olahraga, sosial budaya, dan fasilitas lainnya; dan
j. Kondisi Tata Bangunan berupa intensitas pemanfaatan lahan, tata massa
bangunan, dan kondisi bangunan;
4) Analisis Bagian Wilayah Perkotaan, meliputi :
4.1. Analisis Peruntukan Lahan berupa analisis daya dukung lahan, analisis
carrying capacity ratio, klasifikasi kemampuan lahan, dan analisis
kecenderungan perkembangan penggunaan lahan;
4.2. Analisis Kawasan Lindung
4.3. Analisis Kawasan Budidaya berupa analisis daya tampung penduduk,
analisis perkembangan kegiatan penggunaan lahan, analisis perkembangan
BWP, dan analisis perekonomian BWP;
4.4. Analisis Sistem Jaringan Prasarana berupa jaringan energi, jaringan
telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan drainase, air limbah, dan
jaringan prasarana lainnya;
4.5. Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas berupa fasilitas pendidikan,
peribadatan, ruang terbuka hijau, kesehatan, olahraga, sosial budaya, dan
fasilitas lainnya;
16 Laporan Kerja Praktik
4.6. Analisis Tata Bangunan berupa intensitas pemanfaatan lahan, tata massa
bangunan, dan kualitas bangunan;
4.7. Analisis Kelembagaan.
5) Rancangan Konsep Dan Strategi Pengembangan Wilayah Perencanaan,
meliputi:
5.1. Pembagian Sub BWP
5.2. Perumusan Tujuan BWP
5.3. Konsep Rencana Pola Ruang
5.4. Konsep Rencana Jaringan Prasarana
5.5. Penetapan Sub BWP Yang Diprioritaskan Penanganannya
Tahap Penyusunan Laporan Akhir
1) Perumusan Rencana Pola Ruang, meliputi :
1.1 Zona Lindung berupa zona hutan lindung, zona yang memberikan
perlindungan terhadap zona di bawahnya, zona perlindungan setempat,
zona rth kota, zona suaka alam dan cagar budaya, zona rawan bencana
alam, dan zona lindung lainnya; dan
1.2 Zona Budidaya berupa zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona
perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona industri, zona khusus
yang berada di kawasan perkotaan, zona lainnya yang tidak selalu berada di
kawasan perkotaan, dan zona campuran.
2) Perumusan Rencana Jaringan Prasarana, meliputi :
2.1 Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan berupa jaringan jalan arteri
primer dan arteri sekunder, jaringan jalan kolektor primer dan kolektor
sekunder, jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder, jaringan jalan
lingkungan primer dan lingkungan sekunder, jaringan jalan lainnya, jalur KA,
jalur pelayaran dan jalur pejalan kaki/sepeda;
2.2 Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan berupa jaringan
subtranmisi, jaringan distribusi primer (jaringan SUTUT, SUTET, dan SUTT),
jaringan distribusi sekunder, jaringan pipa minyak, dan jaringan gas bumi;
2.3 Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi;
2.4 Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum;
2.5 Rencana Pengembangan Jaringan Drainase;
2.6 Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah;
2.7 Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya; dan
2.8 Rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
17 Laporan Kerja Praktik
3) Perumusan Penetapan Sub BWP Yang Diprioritaskan Penanganannya, meliputi:
3.1 Lokasi; dan
3.2 Tema Penanganan.
4) Perumusan Ketentuan Pemanfaatan Ruang, meliputi:
k. Program Pemanfaatan Ruang Prioritas
a) Program perwujudan rencana pola ruang di BWP
1) Perwujudan zona lindung pada BWP termasuk didalam pemenuhan
kebutuhan RTH; dan
2) Perwujudan zona budidaya pada BWP berupa perwujudan penyediaan
fasilitas sosial dan fasilitas umum di BWP, perwujudan ketentuan
pemanfaatan ruang untuk setiap jenis pola ruang, perwujudan intensitas
pemanfaatan ruang blok, dan perwujudan tata bangunan.
b) Program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP
1) Perwujudan pusat pelayanan kegiatan di BWP;
2) Perwujudan sistem jaringan prasarana untuk BWP, yang mencakup pula
system prasarana nasional dan wilayah/regional di dalam BWP;
3) Program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan
penanganannya; dan
4) Program perwujudan ketahanan terhadap perubahan iklim.
5) Perumusan Peraturan Zonasi, meliputi :
5.1 Zoning Text
5.1.1 Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan berupa pemanfaatan yang
diijinkan (I), pemanfaatanBersyarat (B), pemanfaatanTerbatas (T), dan
pemanfaatanTidak diijinkan (X);
5.1.2 Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang berupa Koefisien Dasar
Bangunan (KDB) Maks, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Minimal,
Koefisien Dasar Hijau (KDH) Maks, dan Kepadatan Bangunan atau unit
maksimum (opsional);
5.1.3 Ketentuan Tata Massa Bangunan berupa garis sempadan bangunan,
ketinggian bangunan maksimum dan minimum, jarak bebas antar
bangunan minimum, dan tampilan bangunan (optional);
5.1.4 Ketentuan Prasarana danSarana Minimal berupa jalur pejalan kaki, Ruang
Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Non Hijau, utilitas perkotaan, prasarana
lingkungan, dan fasilitas pendukung; dan
5.1.5 Ketentuan Pelaksanaan.
18 Laporan Kerja Praktik
5.2 Materi Pilihan berupa Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Standar
Teknis, dan Ketentuan Pengaturan Zonasi.
6) Pembuatan Peta, meliputi:
A. Peta Profil Wilayah Perencanaan berupa peta orientasi, peta batas
administrasi, peta tata guna lahan, peta rawan bencana, peta penetapan
sebaran penduduk, dan peta tematik lainnya;
B. Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berupa peta rencana pola ruang,
peta rencana jaringan prasarana, dan peta sub BWP yang diprioritaskan.
7) Penyusunan Laporan Akhir beserta Peta Profil Wilayah Perencanaan dan Peta
RDTR.
2.2.3 Posisi Praktikan
Posisi praktikan dalam kerja praktik ini berdasarkan pada kerangka acuan
kerja yaitu sebagai tim pendukung dalam penyusunan laporan Rencana Detail Tata
Ruang Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Posisi tim pendukung diantaranya
administrasi, surveyor, dan operator komputer. Dalam hal ini, praktikan bertugas
untuk menginput data, membantu dalam penyusunan laporan antara dan
redaksional laporan. Berikut diagram posisi praktikan dalam penyusunan rencana
detail tata ruang.
Leader
Tim Ahli
Tim Pendukung
Drafter 1 Drafter 2
Pembantu
Laporan 1
Pembantu
Laporan 2
19 Laporan Kerja Praktik
2.2.4 Output Pekerjaan
2.2.4.1 Latar Belakang
Kabupaten Pati telah menetapkan Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 - 2030 sebagai arahan
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang yang diatur
dalam RTRW Kabupaten Pati masih bersifat umum, titik berat materi RTRW ini
ditekankan pada pengaturan sistem struktur ruang dan penetapan kawasan
lindung dan budidaya (pola ruang), sedangkan aturan-aturan lebih rinci yang
mengatur tentang teknis seperti ketentuan tata masa bangunan, intensitas
pemanfaatan lahan, persyaratan prasarana minimum, fungsi dan kewenangan
kelembagaan, dan sebagainya, belum diatur secara jelas. Sesuai dengan amanat
Pasal 14 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa jika rencana
umum (RTRW Kabupaten) belum dapat dijadikan rujukan dalam kegiatan
penataan ruang maka perlu disusun rencana rincinya. Lingkup wilayah
perencanaan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten dapat berupa
kecamatan, kawasan perkotaan, atau kawasan fungsional tertentu yang menjadi
rencana strategis kabupaten.
2.2.4.2 Maksud Dan Tujuan
Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan penyusunan dokumen RDTR
Kecamatan Winong yang dilengkapi instrumen pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang dalam penyelenggaraan penataan ruang
melalui Penyusunan Peraturan Zonasi Kecamatan Winong.
2.2.4.3 Lokasi Pekerjaan
Kecamatan Winong Kabupaten Pati
2.2.4.4 Sumber Pendanaan
Sumber pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) kabupaten/kota, APBD provinsi, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN), swasta, dan/atau masyarakat.
2.2.4.5 Data Dasar
a. Pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah perencanaan secara
langsung melalui kunjungan ke semua bagian dari wilayah kabupaten/kota.
Pengumpulan data sekunder sekurang-kurangnya, meliputi:
Data wilayah administrasi;
Data fisiografis;
Data kependudukan;
Data ekonomi dan keuangan;
20 Laporan Kerja Praktik
Data ketersediaan prasarana dan sarana ;
Data peruntukan ruang;
Data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan;
Data terkait kawasan dan bangunan (kualitas, intensitas bangunan,
tata massa bangunan)
b. Meliputi intensitas bangunan (KDB, KLB, KDH),bentuk bangunan, arsitektur
bangunan, pemanfaatan bangunan, bangunan khusus, wajah lingkungan,
daya tarik lingkungan (node, landmark, dll), garis sempadan (bangunan,
sungai, danau, pantai, SUTT).
c. Prasarana dan utilitas;
1) Jaringan transportasi
Jaringan; meliputi jalan raya, rel kereta api, jalur pelayaran (sungai,
danau, laut), dan jalur penerbangan (KKOP);
Fasilitas; meliputi terminal, kargo, stasiun, pelabuhan, dan bandara;
Kelengkapan jalan; meliputi halte, parkir, dan jembatan
penyeberangan;
Pola pergerakan (angkutan penumpang dan barang).
2) Air minum; meliputi sistem jaringan, bangunan pengolah, dan hidran;
mencakup pula kondisi dan jaringan terpasang menurut pengguna,
lokasi bangunan dan hidran, kondisi air tanah dan sungai, serta debit
terpasang;
3) Sewarage; air limbah rumah tangga;
4) Sanitasi (sistem jaringan, bak kontral, bangunan pengolah); meliputi
pula jaringan terpasang, prasarana penunjang dan kapasitasnya;
5) Drainase; meliputi sistem jaringan makro dan mikro dan kolam
penampung;
6) Jaringan listrik; meliputi sistem jaringan (SUTT, SUTM, SUTR), gardu
(induk, distribusi, tiang/beton) dan sambungan rumah (domistik, non
domistik);
7) Jaringan komunikasi; meliputi jaringan telepon rumah, stasiun otamat,
jaringan terpasang (rumah tangga, non rumah tangga, umum);
8) Gas; meliputi sistem jaringan, pabrik, dan jaringan terpasang (rumah
tangga, non rumah tangga);
9) Pengolahan sampah; meliputi sistem penanganan (skala individual,
skala lingkungan, skala daerah) dan sistem pengadaan (masyarakat,
pemerintah daerah, swasta).
21 Laporan Kerja Praktik
Identifikasi daerah rawan bencana; meliputi lokasi, sumber bencana,
besaran dampak, kondisi lingkungan fisik, kegiatan bangunan yang
ada, fasilitas dan jalur kendali yang telah ada.
Peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan
lahan, penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, pada skalapeta
minimal 1:5.000.
2.2.4.6 Standar Teknis
Standar teknis adalah aturan-aturan teknis pembangunan yang ditetapkan
berdasarkan peraturan/standar/ketentuan teknis yang berlaku serta berisi
panduan yang terukur dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan. Standar
teknis yang digunakan dalam penyusunan RDTR mengikuti Standar
Nasional Indonesia (SNI), antara lain SNI Nomor 03-1733-2004 tentang
Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan Lingkungan
dan/atau standar lain. Tujuan standar teknis adalah memberikan
kemudahan dalam menerapkan ketentuan teknis yang diberlakukan di
setiap zona.
2.2.4.7 Rencana Pola Ruang
Rencana pola ruang dalam RDTR merupakan rencana distribusi subzona
peruntukan yang antara lain meliputi hutan lindung, zona yang memberikan
perlindungan terhadap zona di bawahnya, zona perlindungan setempat,
perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, RTNH, dsb ke
dalam blok-blok. Rencana pola ruang dimuat dalam peta yang juga
berfungsi sebagai zoning map bagi peraturan zonasi. Zona Lindung,
meliputi:
a) zona hutan lindung;
zona yang memberikan perlindungan terhadap zona di bawahnya
yang meliputi zona bergambut dan zona resapan air;
zona perlindungan setempat yang meliputi sempadan pantai,
sempadan sungai, zona sekitar danau atau waduk, dan zona sekitar
mata air;
zona RTH kota yang antara lain meliputi taman RT, taman RW,
taman kota dan pemakaman;
zona suaka alam dan cagar budaya;
zona rawan bencana alam yang antara lain meliputi zona rawan
tanah longsor, zona rawan gelombang pasang, dan zona rawan
banjir; dan
22 Laporan Kerja Praktik
zona lindung lainnya.
b) Zona Budidaya, meliputi:
zona perumahan, yang dirinci berdasarkan tingkat kepadatan
(kepadatan sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, & sangat rendah);
zona perdagangan dan jasa, yang meliputi perdagangan jasa deret
dan perdagangan jasa tunggal, dll;
zona perkantoran, yang meliputi perkantoran pemerintah dan
perkantoran swasta;
zona sarana pelayanan umum, antara lain meliputi sarana pelayanan
umum pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, sosial budaya,
dan peribadatan;
zona khusus, yang berada di kawasan perkotaan dan tidak termasuk
ke dalam zona sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai
dengan (e), seperti zona untuk keperluan pertahanan dan keamanan,
zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), zona Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA), dan zona khusus lainnya;
zona campuran, yaitu zona budidaya dengan beberapa peruntukan
fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan
perdagangan/jasa, perumahan, perdagangan/ jasa dan perkantoran.
2.2.4.8 Rencana Jaringan Prasarana
Rencana jaringan prasarana merupakan pengembangan hirarki
sistem jaringan prasarana yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang
yang termuat dalam RTRW kabupaten / kota.
a) Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Berupa angkutan jalan raya, meliputi seluruh jaringan primer
maupun sekunder, serta ngkutan pergerakan lainnya meliputi
seluruh sistem pergerakan.
Jaringan jalan arteri primer dan arteri sekunder;
Jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder;
Jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder;
Jaringan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder,
Jaringan jalan lainnya yang meliputi:
o Jalan masuk dan keluar terminal barang serta terminal
orang/penumpang sesuai ketentuan yang berlaku;
23 Laporan Kerja Praktik
o Jaringan jalan moda transportasi umum (jalan masuk dan
keluarnya terminal barang/orang hingga pangkalan
angkutan umum dan halte); dan
o Jalan masuk dan keluar parkir.
b) Rencana Pengembangan Jaringan Energi/ Kelistrikan
Jaringan subtransmisi (jika ada);
Jaringan distribusi primer (jaringan sutut, sutet, dan sutt) yang
dilengkapi dengan infrastruktur pendukung yang meliputi:
o Gardu induk; dan
o Gardu hubung;
Jaringan distribusi sekunder, yang dilengkapi dengan
infrastruktur pendukung berupa gardu distribusi.
c) Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi yang
berupa penetapan lokasi pusat automatisasi sambungan telepon;
Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel yang
berupa penetapan lokasi stasiun telepon otomat, rumah kabel,
dan kotak pembagi;
Rencana penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel
yang berupa penetapan lokasi menara telekomunikasi termasuk
menara base transceiver station (bts);
Rencana pengembangan sistem televisi kabel termasuk
penetapan lokasi stasiun transmisi;
Rencana penyediaan jaringan serat optik; dan
Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
d) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Sistem penyediaan air minum wilayah kabupaten/ kota yang
mencakup sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan
perpipaan;
Bangunan pengambil air baku;
Pipa transmisi air baku dan instalasi produksi;
Pipa unit distribusi hingga persil;
Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap; dan
Bak penampung.
e) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Sistem jaringan drainase; dan
24 Laporan Kerja Praktik
Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase yang meliputi
rencana jaringan primer, sekunder, tersier, dan lingkungan di
bwp.
f) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Sistem pembuangan air limbah setempat (On Site), terdiri atas:
Bak septik (septic tank); dan
Instalasi pengolahan lumpur tinja (iplt).
Sistem pembuangan air limbah terpusat (Off Site), terdiri atas:
Seluruh saluran pembuangan; dan
Bangunan pengolahan air limbah.
g) Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Rencana ini sesuai kebutuhan pengembangan BWP, misal jalur
evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana untuk BWP yang
memiliki daerah rawan bencana.
h) Rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
Memuat rencana-rencana mitigasi dan/atau adaptasi untuk
mewujudkan daya tahan dan mengatasi kerentanan terhadap
perubahan iklim pada suatu BWP.
2.2.4.9 Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya
Penetapan Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang diprioritaskan
penanganannya merupakan upaya dalam rangka operasionalisasi rencana
tata ruang yang diwujudkan ke dalam rencana penanganan Sub BWP yang
diprioritaskan. Hal ini ditujukan untuk mengembangkan, melestarikan,
melindungi, memperbaiki, serta mengkoordinasikan keterpaduan
pembangunan, dan/atau melaksanakan revitalisasi di kawasan yang
bersangkutan, yang dianggap memiliki prioritas tinggi dibandingkan Sub
BWP lainnya. Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan
lokasi pelaksanaan salah satu program prioritas dari RDTR. Adapun
penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya berfungsi
sebagai:
Dasar penyusunan RTBL dan rencana teknis pembangunan sektoral;
dan
Dasar pertimbangan dalam penyusunan indikasi program prioritas
RDTR.
25 Laporan Kerja Praktik
Produk akhir yang diserahkan dalam penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang wilayah Kecamatan Winong adalah:
a. Laporan Pendahuluan sebanyak 10 buku dalam format A4
b. Laporan Antara sebanyak 10 buku dalam format A4
c. Laporan Akhir sebanyak 10 buku dalam format A4
d. Album peta yang disajikan dengan skala atau tingkat ketelitian minimal
1:5000 yang dilengkapi dengan data peta digital yang memenuhi
ketentuan system informasi geografis (SIG) yang dikeluarkan oleh
lembaga yang berwenang dengan format A1 sebanyak 5 eksemplar.
e. Executive Summary A1 sebanyak 10 buku.
f. Draft Raperda RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Winong
sebanyak 10 buku.
g. Peta Lampiran Raperda dalam format A3 sebanyak 10 buku.
h. Copy Laporan dalam bentuk DVD sebanyak 10 keping.
26 Laporan Kerja Praktik
BAB III
KEGIATAN DAN PENGALAMAN PRAKTIS KERJA PRAKTIK
3.1 Kegiatan Kerja Praktik
Awal mula kerja praktik, bersama rekan saya untuk mengadakan pertemuan
dengan beberapa tim ahli dan tim pendukung dalam penyusunan rencana detail tata
ruang Kecamatan Winong terkait kontrak kerja praktek yang akan dilakukan selama 30
hari mendatang. Dalam pertemuan tersebut praktikan diberikan arahan berupa jadwal
untuk kehadiran atau absensi setiap hari. Selain pembahasan mengenai absensi,
praktikan diberikan outline penyusunan RDTR Kecamatan Winong. Pemahaman
materi berupa outline tersebut terdiri dari pendahuluan, kebijakan regional yang
berpengaruh terhadap wilayah RDTR, karakteristik wilayah perencanaan, analisis
bagian perkotaan, dan konsep dan strtegi pengembangan wilayah. Tugas pertama
yang diberikan oleh praktikan yaitu penyusunan laporan yang berdasar dari outline
tersebut. Selain itu praktikan menginput data untuk delineasi wilayah perencanaan.
Adapun data yang di input berupa:
Banyaknya Dukuh, Rukun Warga,
Rukun Tetangga Tiap Desa Di
Kecamatan Winong
Banyaknya Penduduk Menurut
Kelompok Umur Dan Jenis
Kelamin Di Kecamatan Winong
Banyaknya Pemeluk Agama Tiap
Desa Di Kecamatan Winong
Banyaknya Pemeluk Agama Tiap
Desa Di Kecamatan Winong
Banyaknya Rumah Tangga Dan
Rata-Rata Jiwa Per Rumah Tangga
Tiap Desa Di Kecamatan Winong
Proyeksi Penduduk
Tahun 2007-2011 Menurut Jenis
Kelamin Tiap Desa Di Kecamatan
Winong
Proyeksi Kepadatan Penduduk
Tahun 2007-2011 Menurut Jenis
Kelamin Tiap Desa Di Kecamatan
Winong
Administrasi dan Karakteristik
Sosial Masyarakat
27 Laporan Kerja Praktik
Selanjutnya, praktikan mengolah data mengenai kondisi fisik wilayah perencanaan.
Data yang diolah berupa peta. Peta tersebut diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Pati
dan diolah kembali oleh drafter. Adapun peta fisik dasar Kecamatan Winong meliputi:
Tahap selanjutnya praktikan mendekripsikan karakteristik budaya masyarakat.
Dalam memberikan gambaran budaya masyarakat yang terdapat di Kecamatan
Winong berdasarkan data monogafi Kecamatan Winong dan foto hasil observasi.
Karakteristik budaya masyarakat terbagi menjadi tiga bagian yaitu kondisi sosial
budaya masyarakat, sejarah arsitektur dan budaya kawasan serta tingkat partisipasi
masyarakat terhadap lingkungan dan pembangunan. Dalam mendesripsikan
karakteristik budaya masyarakat praktikan dibantu oleh tim ahli. Kemudian parktikan
mengolah data pertumbuhan ekonomi terkait PDRB Kabupaten Pati dengan teknik
desriptif kualitatif agar mendapatkan gambaran karakteristik perekonomian Kecamatan
Winong. Setelah itu praktikan mengolah data penggunaan lahan berdasarkan data
Kecamatan Winong Dalam Angka 2012. Pengolahan data penggunaan lahan meliputi
penggunaan lahan sawah dan bukan sawah.
1. Lahan sawah
Irigasi Teknis
Irigasi Setengah Teknis
Irigasi Sederhana
Irigasi Desa
Tadah Hujan
Lainnya
2. Lahan bukan sawah
Pekarangan
Tegalan
Padang Rumput
Hutan Rakyat
Hutan Negara
Lainnya
Input data serta kompilasi karakteristik wilayah perencanaan berlangsung kurang
lebih 14 hari. Dalam input data ini praktikan mengolah data bersama rekan kerja
praktik sehingga dapat berlangsung dengan efektif. Untuk jaringan prasarana yang
meliputi jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan air minum, jaringan drainase,
Peta Topografi
Peta Hidrologi
Peta Geologi
Peta Klimatologi
Peta Jenis Tanah
Karakteristik Fisik
Dasar
28 Laporan Kerja Praktik
air limbah/sanitasi dan persampahan didapatkan melalui data BPS, Kecamatan
Winong dalam Angka 2012. Tetapi untuk gambaran mengenai sistem jaringan
pergerakan, kondisi fasilitas dilihat berdasarkan foto observasi wilayah perencanaan.
Dalam penyusunan laporan ini praktikan dititikberatkan pada input serta kompilasi
data dibagian Bab III, untuk Bab I dan Bab II praktikan tidak diikutserakan. Selanjutnya
praktikan membantu dalam penyusunan Bab IV. Pada Bab IV ini merupakan tahapan
analisis bagian perwilayahan perkotaan. Analisis terdiri dari analisis peruntukan lahan,
analisis kawasan lindung, analisis kawasan budidaya, analisis jaringan prasarana,
analisis tingkat pelayanan dan analisis kelembagaan. Dalam penyusunan Bab IV ini
praktikan memiliki kendala. Kendala yang dihadapi praktikan yaitu tim ahli yang kurang
untuk proyek penyusunan RDTR. Jangka waktu pengerjaan laporan Bab IV menjadi
sangat lama. Terkadang leader hanya memberikan arahan untuk praktikan
mengerjakan sesuai kemampuan namun wawasan mengenai beberapa analisis yang
belum dikuasi praktikan menyebabkan penyusunan Bab IV ini kurang maksimal dan
banyak sekali revisi. Berjalan beberapa minggu deadline hasil pengerjaan praktikan
dilalukan koreksi oleh leader agar penyusunan analisis tersebut maksimal. Untuk tugas
selanjutnya praktikan diajarkan cara-cara dalam menganalisis laporan seperti analisis
mengenai kecenderungan penggunaan lahan. Dalam beberapa analisis di Bab IV
tersebut praktikan tidak mengerjakan analisis Carrying Capacity Ratio, analisis
kecenderungan perubahan penggunaan lahan dikarenakan peta untuk 10 tahun
sebelumnya belum dibuat oleh drafter.
Akhir dari laporan penyusunan RDTR ini praktikan dilibatkan dalam membantu
melakukan pengecekan ulang laporan antara dari Bab I sampai Bab V. Adapun yang
akan di evaluasi yaitu redaksional, membuat daftar Isi, dan print laporan antara serta
membantu merevisi laporan antara dari Bab III sampai Bab IV. Hal terberat yang
dirasakan oleh praktikan yaitu dalam proses fiksasi laporan. Dalam proses ini dari
keseluruhan dilakukan oleh praktikan, mulai editing sampai dengan print laporan.
Untuk fiksasi laporan tidak sebentar melainkan membutuhkan waktu yang lama, saat
itu praktikan menyelesaikan perkuliahan sore hari dan langsung menuju kantor. Proses
penyusunan di kantor berlangsung hingga dini hari. Hanya terdapat 2 orang praktikan,
praktikan mengerjakan fiksasi tersebut dari sore hari pulang kuliah sampai dengan Jam
03.00 WIT dini hari. Beberapa kali praktikan mengerjakan laporan tersebut hingga larut
malam bahkan dini hari. Hal ini menjadi kendala terberat untuk praktikan. Namun,
praktikan lakukan sebagai pembelajaran sikap professional.
29 Laporan Kerja Praktik
3.2 Pengalaman Kerja Praktik
Pengalaman yang dapat di ambil selama kerja praktik di instansi swasta CV.
Tampomas 15 yaitu mendapat pengetahuan yang baru secara langsung mengenai
proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. Pemahaman tersebut sesuai dengan
bidang perencanaan, sehingga dapat menjadi bekal untuk diterapkan didunia kerja
yang lebih nyata. Selain pemahaman, sikap professional dalam menjalankan tugas
sangat dituntut bagi praktikan. Hal ini dikarenakan proyek tersebut berlangsung
dengan melibatkan beberapa tim ahli dan tim pendukung. Diperlukan sikap
professional dan juga etika dalam bersosialisasi. Pada dasarnya kerja praktik tidak
lepas untuk melatih praktikan agar dapat bekerja dilapangan dan mampu mengatur
waktu dalam menjalankan tugasnya. Sehingga menumbuhkan rasa disiplin dan
tanggung jawab. Selain itu, terdapat pula beberapa kendala dalam menjalankan kerja
praktik diantaranya, masih sulit membagi waktu antara tugas kuliah dengan tugas kerja
praktik, dikarenakan kerja praktik ini dilakukan pada periode dimana perkuliahan sudah
mulai aktif. Selain itu setiap fiksasi praktikan selalu pulang dini hari, dikarenakan
diperbolehkan pulang jika semua redaksional hinga print laporan selesai. Kemudian
kurangnya anggota dari tim ahli maupun tim pendukung di dalam penyusunan proyek
RDTR. Letak CV. Tampomas 15 yang tidak terjangkau angkutan umum menjadi salah
satu kendala bagi praktikan. Namun, semua kendala tersebut dapat praktikan atasi
dengan sebaik-baiknya dan menjadi pelajaran bagi penulis untuk terus berusaha
dalam melaksanakan tugas kerja praktik ini dengan professional.
30 Laporan Kerja Praktik
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Kerja praktik merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa wajib
sebelum mengajukan proyek akhir. Adanya kuliah kerja praktik, mahasiswa diharapkan
mampu menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan. Pelaksanaan
kerja praktik merupakan tahapan dalam penyelarasan serta penyesuaian antara teori
yang didapat selama perkuliahan dengan lingkungan kerja.
Kerja praktik dilakukan pada instansi swasta yaitu CV. Tampomas 15. Adapun
judul kerja praktik mengenai Penyusunan Detail Tata Ruang Kecamatan Winong
(RDTRK). Lama waktu proyek adalah 5 bulan terhitung dari Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK). Melalui kerja praktik, mahasiswa pun ikut terlibat dalam proses
berlangsungnya penyusunan rencana detail tata ruang. Pengalaman dalam
melaksananakan alur serta sistematika penyusunan suatu proyek merupakan ilmu
nyata karena mahasiswa terlibat langsung didalamnya dan ikut terlibat oleh berbagai
pihak.
4.2 Saran
• Saran kepada CV. Tampomas 15
Sesuai dengan kerangka acuan kerja dimana dalam proses penyusunan RDRK
membutuhkan tim ahli dan tim pendukung. Namun, pada kegiatan penyusunan
proyek tersebut terdapat kendala kurangnya anggota baik dari tim pendukung
maupun tim ahli. Hal ini menjadikan proyek tersebut kurang maksimal
dijalankan. Walaupun demikian, kegiatan yang berlangsung di CV. Tampomas
15 sudah berjalan dengan baik. Adanya kendala tersebut diharapkan dapat
menjadi masukan agar kedepannya dapat meningkatkan kualitas dalam
penyusunan proyek.
• Saran kepada kordinator program studi dalam penyelenggaraan kerja praktik.
Saran untuk panitia kerja praktik tidak ada, karena panitia kerja praktik maupun
proyek akhir sudah memberikan arahan kepada mahasiswa dengan baik.
Selain itu mahasiswa juga diberikan buku pedoman dalam pelaksanaan kerja
praktik dan penyusunan proyek akhir.
31 Laporan Kerja Praktik
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. (2011) Buku Pedoman Program Studi 2011/2012. Semarang: 2011.
Kerangka Acuan Kerja Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Winong 2013.
Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang Wilayah Kecamatan Winong 2013.
http://www.academia.edu. Kerja Praktik. Diakses pada 4 Maret 2014.