laporan akuntabilitas kinerja badan karantina pertanian...

LAKIP Badan Karantina Pertanian 2014

i

Puji Syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Karantina Pertanian (LAKIP BARANTAN) Tahun 2014 telah dapat diselesaikan dengan baik

Laporan akuntabilitas ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan dalam melakukan pengelolaan anggaran Badan Karantina Pertanian tahun 2014. Dalam rangka mendukung kinerja Kementerian Pertanian, Badan Karantina Pertanian telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja dari aspek teknis maupun non-teknis.

Pada tahun 2014 Kepala Badan telah melakukan kontrak kinerja dengan Menteri Pertanian dalam bentuk Penetapan Kinerja Badan Karantina Pertanian. Oleh karena itu LAKIP Badan Karantina Pertanian berisikan realisasi target dari penetapan kinerja berikut evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya.

Upaya peningkatan kinerja Badan Karantina Pertanian telah dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai hambatan dan tantangan yang muncul memicu Badan Karantina Pertanian untuk selalu meningkatkan kinerja sesuai dengan target. Sebagai suatu unit kerja yang memberikan pelayanan ingin melakukan kinerja yang lebih terukur sehingga pelayanan kepada publik dapat lebih optimal.

Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2014 berarti Badan Karantina Pertanian telah menyelesaikan kegiatan untuk tahun terakhir dari Rencana Strategis Badan Karantian Pertanian tahun 2010 -2014 sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan- kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi.

Kami menyadari bahwa LAKIP BARANTAN ini masih ada kekurangannya, sehingga saran dan masukan demi perbaikan laporan sangat diperlukan. Saran dan masukan diharapkan dapat memberikan pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran yang dapat lebih akuntabel dimasa mendatang.

Jakarta, Januari 2015

Kepala Badan Karantina Pertanian,

Ir. Banun Harpini, M.Si

NIP 19601019 198503 2 001

KATA PENGANTAR


ii

Hal KATA PENGANTAR .............................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................... 1

I PENDAHULUAN .......................................................................... 6

1.1. Latar Belakang................................................................... 6

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan kewenangan ................... 7

1.3. Organisasi dan Tata Kerja ................................................. 7

1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas.............................. 8

II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA........................... 9

III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................... 22

3.1. Pengukuran Kinerja............................................................ 22

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja........................ 23

IV PENUTUP .................................................................................... 49

LAMPIRAN .

1. PENETAPAN KINERJA 2. PENGUKURAN KINERJA

DAFTAR ISI


1

Dalam perjalanan kinerja Badan Karantina Pertanian tahun 2013 telah berhasil melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) asal luar negeri. Sebagai pendukung terhadap susksesnya pencegahan masuk dan tersebar HPHK/OPTK telah terefleksi dalam program dan kegiatan Badan Karantina Pertanian sebagai upaya pencapaian visi dan misi.

Dalam rangka menjalankan tupoksinya Badan Karantina Pertanian pada tahun 2013 telah melakukan sertifikasi karantina komoditas tumbuhan dan produknya, dengan total frekuensi 446.994 kali dan melakukan sertifikasi karantina komoditas hewan dan produknya, dengan total frekuensi 413.280 kali, sehingga

secara keseluruhan total sertifikasi ada 866.274 kali. Hal ini menurun apabila dibandingkan pada tahun 2012 yaitu 911.893 kali, terutama di kegiatan impor. Keadaan ini tentunya mendukung terhadap efektifitas pengendalian risiko masuk dan menyebarnya HPHK/OPTK ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Dari hasil pemeriksaan terhadap media pembawa HPHK/OPTK serta pengawasan keamanan pangan terhadap pangan segar asal tumbuhan (PSAT), maka telah terdeteksi dan tertangkal sejumlah HPHK/OPTK serta media pembawa yang membawa cemaran tidak aman bagi manusia. Beberapa HPHK yang terdeteksi positif dan tertangkal sebagai berikut : Brucellosis, Rabies, Surra, Enzootic Bovine Leukosis (EBL), Infectious Bovine Rhinotacheitis (IBR), Bovine Viral Diarrhea (BVD) dan Leptospira dan OPTK yang terdeteksi positif dan tertangkal sebagai berikut : Burkholderia glumae yang terinfestasi pada benih padi asal Filipina melalui BBKP Tanjung Priok; Pantoea stewartii yang terinfestasi pada benih jagung asal Thailand melalui BBKP Tanjung Priok; Rhadococcus fascians yang terinfestasi pada bibit begonia asal Belanda melalui BBKP BBKP Soekarno-Hatta; Pseudomonas syringae pv syringae yang terinfetasi pada benih Chaisim asal New Zealand melalui BBKP Tanjung Priok dan yang terinfestasi melalui benih Lettice dan bunga kol asal Cina melalui BBKP Surabaya; Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis yang terinfestasi pada benih Paprika asal Italia melalui BBKP Tanjung Priok. Adapun cemaran-cemaran pangan yang melebihi BMR pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang tertangkal adalah Formalin pada Kismis asal Inggris melalui BBKP Soekarno-Hatta; Cadmium (logam berat) pada cabe kering asal Belanda melalui BBKP Soekarno-Hatta Sesuai dengan rencana strategis Badan Karantina Pertanian bahwa sasaran Badan Karantina Pertanian tahun 2010-2014 adalah : “Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati” Untuk mencapai sasaran tersebut maka dapat diketahui dengan indikator dan target tahun 2013 sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF


2

1) Efektifitas pengendalian ancaman resiko yang berhubungan dengan masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan nasional (85 %)

2) Efektifitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan produk tertentu yang dipersyaratkan (90 %)

3) Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina terhadap pengawasan dan pelayanan karantina pertanian (90 %)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui 3 (tiga) indikator di atas dapat diketahui bahwa capaian sasaran kinerja Badan Karantina Pertanan pada tahun 2013 dengan hasil sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati

Efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan OPTK, serta pengawasan keamanan hayati

85 % 90,83% 106,86

Efektifitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP OPTK dan keamanan hayati

90 % 99,926 % 111,03

Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian

90 % 99,77 % 110,85

Sehingga rata-rata total nilai presentase capaian kinerja program dengan sasaran meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati adalah 109,58 %. Apabila capaian kinerja ini kita bandingkan dengan tahun 2012 lebih kecil nilai presentasenya (tahun 2012 : 111,82 %), akan tetapi tetap melebihi target yang kita harapkan. Salah satu penyebab turunnya skor karena target IKU yang pertama, yaitu : “Efektifitas pengendalian ancaman resiko yang berhubungan dengan masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan nasional” naik menjadi 85 %, dimana tahun sebelumnya 80 %. Selain cegah tangkal HPHK/OPTK terdapat beberapa keberhasilan kinerja manajerial Badan Karantina Pertanian tahun 2013 antara lain : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 82,03 (Sangat Baik), Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja (IPNBK) : 79,75 (Baik), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Eselon I Barantan : 78,00 (Sangat Baik), Website Badan Karantina Pertanian mendapatkan peringkat 1 lingkup Kementerian Pertanian, Anugerah SPI Eselon I Barantan dengan predikat terbaik ke-3 lingkup Kementerian Pertanian, bertambahnya UPT yang mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008 (Mutu Pelayanan) dimana tahun 2013 terdapat 30 UPT (sebelumnya tahun 2012 : 28 UPT) dan Sertifikat ISO 17024 :


3

2008 (Akreditasi Laboratorium) dimana tahun 2013 terdapat 10 UPT (sebelumnya tahun 2012 : 8 UPT). Namun demikian beberapa hambatan-hambatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di lapangan yang muncul sebagai berikut : 1) Perubahan lingkungan strategik yang dinamis dan terkadang sulit diprediksi

tentunya akan berdampak terhadap pengaturan-pengaturan lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK, yang terkadang mengganggu terhadap prioritas penyiapan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu juga implementasi kebijakan perkarantinaan pertanian dan keamanan hayati sering bermasalah dilapangan mengingat adanya irisan-irisan kebijakan dengan instansi terkait.

2) Dalam rangka peningkatan dukungan akselerasi ekspor terkait dengan sertifikasi ekspor masih dijumpai beberapa produk pertanian mendapatkan complain dinegara tujuan. Hal ini kemungkinan karena kualitas pengawasan dan tindakan karantina pra pengapalan kurang optimal.

3) Dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 serta peningkatan kualitas pelayanan, petugas karantina sering dihadapkan dengan beberapa pemasukan media pembawa HPHK/OPTK asal luar negeri yang tidak sesuai dengan dokumennya.

4) Pada tahun 2012 - 2013 Badan Karantina Pertanian sama sekali tidak mendapatkan tambahan SDM dimana sampai dengan tahun 2013 cenderung mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya Berkurangnya SDM karena pensiun, meninggal dunia maupun terkena punishment. Pada hal Badan Karantina Pertanian dari tahun-ketahun selalu menginginkan penambahan SDM mengingat beban tugas pengawasan karantina dan keamanan hayati tidak sebanding dengan frekuensi lalu-lintasmedia pembawa HPHK/OPTK.

Adapun beberapa langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut di atas antara lain : 1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan/Position Paper

Perkarantinaan dan Keamanan Hayati agar dapat lebih memilih prioritas terhadap efektifitas pengendalian risiko masuk dan menyebarnya HPHK/OPTK asal luar negeri, misalnya implementasi terhadap Permentan 42 dan 43 Tahun 2012 yang terbukti menurunkan frekuensi dan volume media pembawa OPTK khususnya buah, sayur buah segar serta umbi lapis , sehingga pengawasan dan hasil sertifikasi karantina dapat lebih optimal

2) Terkait dengan capaian regulasi terhadap turunan PP 82/2000 tentang karantina hewan dan PP No 14/2002 tentang karantina tumbuhan, dimana turunan PP No 82/2000 masih terdapat 16 pasal lagi yang harus ditindaklanjuti dan turunan PP No. 14/2002 masih terdapat 4 pasal lagi yang harus ditindaklanjuti. Sehingga pasal-pasal yang belum ditindaklanjuti dapat menjadi prioritas penyelesaian,

3) Terhadap kebijakan-kebijakan perkarantinaan dan keamanan hayati yang telah terbit dan masih menjadi potensi masalah dilapangan terkait dengan irisan-irisan kebijakan dengan instansi terkait lainnya, agar dapat disikapi dengan bijak dan dapat diharmonisasikan dengan baik, dengan berprinsip


4

pada pencegahan pemasukan.pengeluaran MP HPHK/OPTK sehingga kelestarian sumber daya alam hayati terjaga.

4) Menyiapkan pedoman penanganan terhadap pemasukan media pembawa HPHK/OPTK yang tidak sesuai antara fisik dan dokumennya (baik jumlah maupun jenisnya) sehingga dapat menjadi acuan petugas karantina di lapangan

5) Peningkatan efektifitas pengawasan untuk produk-produk pertanian ekspor terutama yang memerlukan tindakan perlakuan karantina.

6) Peningkatan kuantitas dan kompetensi terhadap petugas-petugas karantina yang melakukan pengawasan perlakuan karantina.

7) Terus melakukan kajian-kajian terhadap alternative perlakuan terhadap produk pertanian khususnya tumbuhan selain dengan metil bromide, seperti telah diketahui bahwa di Negara Uni Eropa sudah tidak menggunakannya lagi. Oleh karena itu peningkatan peranan uji terap di BUT-TMKP dalam menyikapi hal ini sehingga produk tumbuhan yang telah disertifikasi oleh Badan Karantina Pertanian lebih terjamin kesehatannya dari aspek hama/penyakit tumbuhan.

8) Jumlah SDM Badan Karantina Pertanian yang sampai dengan tahun 2013 cenderung menurun, maka untuk tahun 2014 diperlukan pengusulan kembali tambahan pegawai yang diproyeksikan menjadi petugas karantina.

Gb 1. Kepala Badan Karantina Pertanian, Ir. Banun Harpini, M.Sc. menerima anugerah dalam rangka SPI dan WBK Award Tahun 2013 lingkup Kementan


5

Gb. 2. Tindakan Pemusnahan Terhadap Benih/Bibit Tumbuhan Yang Terdeteksi Positif Mengandung OPTK

Gb. 3. Tindakan Perlakuan Terhadap Media Pembawa HPHK, Unggas


6

1.1. Latar Belakang Pembangunan perkarantinaan ditempatkan pada upaya

melindungi pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati. Terkait dengan upaya ini maka peranan karantina meliputi aspek pengamanan pelestarian sumber daya hayati, pencegahan masuk/tersebarnya HPHK/OPT, kelestarian lingkungan, keamanan pangan yang sehat, utuh, dan halal.

Dalam hal peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi

rakyat, peranan karantina harus mampu membantu para pelaku usaha pertanian dalam memenuhi persyaratan teknis Sanitary and Phytosanitary dari Negara tujuan ekspor. Dalam perdagangan bebas dimana negara-negara berupaya menekan tarif bea masuk maka instrument non tariff dan SPS-WTO merupakan persyaratan sebagai instrumen perdagangan. Oleh karena itu, Badan Karantina Pertanian harus diperkuat secara bertahap seiring dengan perkembangan IPTEK dibidang perkarantinaan.

Dalam upaya mendukung program pembangunan pertanian di

Indonesia, Badan Karantina Pertanian senantiasa melakukan pembenahan secara internal (lingkup Badan Karantina Pertanian) maupun eksternal (kerja sama dengan instansi terkait baik secara nasional maupun internasional) dalam rangka optimalisasi tupoksi. Pembenahan-pembenahan tersebut erat kaitannya dengan yang sudah dilakukan Badan Karantina Pertanian yang terangkum dalam program dan kegiatan tahun 2013

Kinerja yang optimal dari seluruh Organisasi Badan Karantina

Pertanian dapat diukur beberapa indikator kinerja, yaitu : 1. Tercegahnya masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK dari luar

negeri 2. Tercegahnya penyebaran HPHK/OPTK antar area di dalam wilayah

RI 3. Tercegahnya pemasukan pangan segar asal hewan dan asal

tumbuhan yang tidak aman untuk konsumsi 4. Meningkatkan akses ekspor komoditas pertanian strategis yang

semula terkena hambatan teknis/SPS 5. Meningkatkan pelayanan prima (cepat, efektif, transparan dan

akuntanel) 6. Meningkatkan kredibilitas laboratorium karantina pertanian di tingkat

internasional 7. Diterapkannya sistem teknologi informasi karantina

BAB I PENDAHULUAN


7

8. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan pertanian dan meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia.

Untuk mewujudkan kinerja yang optimal tersebut di atas, maka peran Badan Karantina Pertanian adalah menumbuhkan iklim kondusif bagi terselenggaranya misi Badan Karantina Pertanian berdasarkan peraturan perundangan serta ketentuan yang berlaku, baik yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat maupun UPT yang ada di daerah. Namun demikian kinerja Badan Karantina Pertanian tidak mungkin dicapai secara optimal tanpa dukungan dan koordinasi yang serasi dengan unit kerja dilingkup internal Barantan dan Kementerian Pertanian, institusi-institusi tingkat internasional serta pengguna jasa karantina.

1.2. Kedudukan, tugas dan fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa kedudukan, tugas pokok dan Fungsi Badan Karantina Pertanian adalah sbb: Kedudukan Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian RI.

Tugas Pokok Badan Karantina Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan pertanian

Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi: Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan

hewan, tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan

keamanan hayati; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan

hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian

1.3. Organisasi dan Tata Kerja

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan Karantina Pertanian selama tahun 2011 dibantu oleh unsur-unsur: Sekretariat Badan Karantina Pertanian; Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Pusat Kepatuhan Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan 52 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian


8

Secara rinci struktur organisasi Badan Karantina Pertanian terdapat pada Lampiran 1.4. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugas

UU No. 28 / 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan

PP No 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan

PP No. 28 /2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan


9

Rencana Strategis Badan Karantina pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistimatis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati serta pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur karantina dengan terus menerus melakukan pengawasan dan pengendalian manajemen agar tercapainya efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati

Dalam rangka memberi arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang selaras dengan arah kebijakan strategis Kementerian Pertanian, maka Kepala Badan Karantina Pertanian menetapkan rencana strategis Badan Karantina Pertanian 2010 – 2014 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan operasional, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2010 – 2014. 2.1. Visi dan Misi

Visi ” Menjadi Instansi Yang Tangguh dan Terpercaya Dalam Sistem Perlindungan Sumber Daya Pertanian” . Tangguh (sebagai benteng terdepan, karantina harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK dan Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan perundang-undangan karantina secara tegas dan konsisten) Terpercaya (setiap kebijakan dan tindakan karantina perlu mendapatkan kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati). Misi Untuk mencapai VISI tersebut, ditetapkan misi Badan Karantina Pertanian yang menggambarkan ruang lingkup hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta resiko ancaman lainnya yang ditetapkan

Memfasilitasi perdagangan dan mendukung akses pasar komoditas pertanian

Mendukung terwujudnya keamanan pangan

Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


10

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu diturunkan/di derivasi menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan Merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Barantan dalam kurun 5 tahun kedepan. Sesuai sifat Tupoksi Barantan yaitu melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, maka hasil yang dapat digambarkan adalah tingkat efektifitas penyelenggaraannya. Tujuan Barantan 2010-2014 adalah : 1) Melaksanakan dan meningkatkan efektifitas pelayanan karantina dan

pengawasan keamanan hayati dalam rangka mencegah masuk, menyebar dan keluarnya HPHK, OPTK dan bahan pangan yang tidak sehat / aman.

2) Meningkatnya kualitas sumberdaya dan implementasi prinsip tata pemerintahan yang baik

Untuk dapat mengukur keberhasilan visi dan misi maka tujuan harus memiliki indikator keberhasilan, berdasarkan sifat pelaksanaan tugas dan kriteria output yang dihasilkan organisasi yaitu ‟sertifikasi karantina pertanian‟, dan berdasarkan hasil perbandingan dengan institusi yang memiliki tupoksi serupa, maka indikator keberhasilan tujuan dapat diidentifikasi sbb: Indikator keberhasilan tujuan diukur dari: 1) Efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan

OPTK, serta pengawasan keamanan hayati; 2) Efektifitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan

keamanan hayati terhadap ekspor MP OPTK dan keamanan hayati;

3) Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian

Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan dengan arah yang lebih terukur. Sasaran Strategis Barantan terbagi dalam 2 (dua) kelompok utama yaitu sasaran prioritas misi dan sasaran prioritas pengembangan sumberdaya. Prioritas misi berorientasi pada proses internal utama yang berkaitan dengan tugas pokok yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan, prioritas misi berkontribusi langsung pada pencapaian tugas pokok barantan. Sedangkan Strategi pengembangan sumberdaya berkaitan dengan dukungan manajemen yang mendukung langsung pencapaian sasasaran prioritas misi. Strategi pengambangan sumberdaya atau lazim juga disebut „capacity building‟ berhubungan dengan perencanaan teknis secara umum, penyediaan dan pelaksanaan angggaran yang optimal, pengelolaan asset, sumberdaya informasi, kelembagaan dan peraturan perundangan yang secara prinsip melandasi operasional perkarantinaan.


11

Berdasarkan prinsip hubungan sebab-akibat, sasaran strategis pada Perspektif Internal Process menjadi sebab dari pencapaian sasaran strategis pada perspektif di atasnya (Perspektif Stakeholder & Customer). Inti dari sasaran strategik dalam Perspektif Internal Process ini berfokus kepada kegiatan utama/inti dari Badan Karantina Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Badan Karantina Pertanian terlihat pada Tabel berikut :


12

Tabel 1. Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Badan Karantina Pertanian 2010 - 2014 No. PROGRAM/KEGIATAN SASARAN INDIKATOR TARGET

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 Peningkatan Kualitas Peng-karantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati



50 % 75 % 80 % 85 % 90 %


90 % 90 % 90 % 90 % 95 %


75 % 85 % 90 % 90 % 95 %

12.1 Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, me-nyebar dan keluarnya HPHK

Kebijakan teknis operasional karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi

3 6 6 6 6

12.2 Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Kebijakan Teknis Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menye-bar dan keluarnya HPHK

Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi

3 6 6 6 6


13

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12.3 Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan

Kebijakan Teknis Pengawas-an dan Penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina

Kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan dan keamanan hayati yang dapat diimplementasikan

2 2 2 2 2

Kerjasama yang kondusif dalam mendukung efektifitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan pertanian

Pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina

Peningkatan infrastruktur sistem informasi dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian

5 % 10 % 10 % 10 % 10 %

12.4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati

Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif

Realisasi target sertifikasi dalam pelaksanaan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metode yang diberlakukan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian

≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 %

Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa

15 % 15 % 10 % 10 % 10 %


14

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12.5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan labo ratorium uji standar dan uji terap teknik dan metode karantina pertanian

Penyelenggaraan laboratori-um yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian risiko ditempat pemasukan dan pengeluaran

Jumlah uji terap teknik dan metode tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang dapat diterapkan dan jumlah desimenasi teknik dan metode yang dapat diimplementasikan

4 2 2 2 2

Jumlah sampel laboratorium yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (uji standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi sesuai rencana

4 6 2 2 2

12.6 Dukungan manajemen dan tugas-tugas teknis Badan Karantina Pertanian

Meningkatnya kualitas mana-jemen kinerja penyelenggara-an karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati

Kualifikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Terpenuhinya SDM yang sesuai dengan standar kompetensi Badan Karantina Pertanian

5 % 25 % 5 % 5 % 5 %

Indeks Budaya Kerja ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5

Tingkat penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap perkarantinaan dan keamanan hayati

- 5 % 7,5 % 10 % 15 %


15

2.3. Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pertanian serta Badan Karantina Pertanian, dalam Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati maka kegiatan Badan Karantina Pertanian yang menunjang hal tersebut dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati

Hewani Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Kegiatan prioritas ini melekat pada Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani dengan sasaran “Kebijakan Teknis Yang Efektif Dalam Operasional Pencegahan Masuk, Menyebar dan Keluarnya HPHK, Pangan Hewani Yang Tidak Aman Serta Media Lain Yang Mengancam Kelestarian Sumberdaya Hayati Hewani dan Kesehatan Pangan Hewani. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah kebijakan teknis operasional karantina hewan dan keamanan hayati hewani yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi. Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan ini maka pada tahun 2013 telah direncanakan menyusun beberapa kebijakan karantina hewan dan keamanan hayati hewani, yaitu : 1) Tata Cara Tindakan Karantina di Luar Tempat Pemasukan dan

Pengeluaran 2) Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Hewan Unggas 3) Persyaratan dan Tata Cara Pengawasan HBAH Konsumsi 4) Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan & TK Terhadap Bahan

Patogen dan Obat Hewan 5) Persyaratan dan Tata Cara Pengawasan Media Pembawa Lain 6) Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Bahan Biologik Reproduksi 7) Pedoman Tindakan karantina Terhadap BAH Untuk Konsumsi 8) Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Hydrolized Feather Meal,

Feather Meal 9) Pedoman Analisa Resiko dan Pemutakhiran Database IAS Hewan 10) Penyusunan Kurikulum dan Silabus Pelatihan MV dan PMV 11) Rekomendasi Penetapan IKH

2. Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati

Nabati Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Kegiatan prioritas ini melekat pada Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati dengan sasaran “Kebijakan Teknis Yang Efektif Dalam Operasional Pencegahan Masuk dan Menyebarnya OPTK, Pangan Nabati Yang Tidak Aman Serta Media Lain Yang Mengancam Kelestarian Sumberdaya Hayati Tumbuhan dan Kesehatan Pangan Nabati. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi.


16

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan ini maka pada tahun 2013 direncanakan penyusunan beberapa kebijakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati sebagai berikut : 1) Penyempurnaan Daftar OPTP/OPTK 2) Penyempurnaan Permentan Nomor 271 Tahun 2006 3) Kebijakan Tindakan KT Antar Area 4) Kajian Teknis Pengawasan Media Pembawa Lain 5) Kajian Teknis Penetapan Laboratorium Keamanan PSAT 6) Rekomendasi Penetapan Pihak Ketiga 7) Pedoman Pengujian Laboratorium PSAT 8) Kajian Pengawasan Agens Hayati 9) Penyempurnaan Kebijakan Klasifikasi Laboratorium KT 10) Prosedur Ekspor Benih 11) Pedoman Perlakuan Ethyl Format 12) Pedoman Perlakuan Ethylene Oxide (ECO2) 13) Kajian Teknis Pelaksanaan Tindakan KT di Perbatasan Negara

Lain 14) Pedoman Diagnosis OPTK Kelompok Tungau 15) Pedoman Diagnosis OPTK Kelompok Serangga Hutan

3. Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan Kegiatan prioritas ini melekat pada Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dengan 3 sasaran. Sasaran pertama yaitu “Kebijakan Teknis Pengawasan dan Penindakan Yang Dapat Mendukung Meningkatnya Kepatuhan Pengguna Jasa Karantina dan Integritas Petugas Karantina. Indikator kinerja yang pertama yaitu kebijakan pengawasan dan penindakan karantina hewan/karantina tumbuhan dan keamanan hayati yang dapat diimplementasikan Untuk mendukung kinerja tersebut maka direncanakan beberapa kegiatan penting sebagai berikut : 1) Pedoman Penyusunan TKP TP KH, KT dan Waskehati 2) Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kewasdakan 3) Grand Design Kepatuhan Perkarantinaan 4) SOP Bidang Kepatuhan (Pedoman Kerja)

Sasaran kedua yaitu “Kerjasama Yang Kondusif Dalam Mendukung Efektifitas Perumusan Kebijakan Teknis, Rencana dan Program Perkarantinaan Pertanian, dengan indikator kinerja yaitu Pemanfaatan dokumen kerjasama SPS dan dokumen kerjasama operasional yang dihasilkan dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan dan pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati. Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah : 1) Penyusunan Draft Notifikasi Indonesia 2) Penyusunan Bahan Sidang Komite SPS 3) Pengumpulan Data Permasalahan SPS di UPT dan Instansi Terkait 4) Penerbitan SPS News Letter 5) Penyusunan Dokumen Posisi DELRI


17

6) Pertemuan WGAFFC 7) BIMP EAGA CIQS-Taskforce ke-7 8) Optimalisasi kerjasama antar instansi di perbatasan 9) Fasilitasi Kerjasama Perkarantinaan Nasional dan Internasional

Sasaran ketiga dari Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan adalah Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina dengan indikator kinerja yaitu peningkatan infrastruktur sistem informasi dan akses informasi instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Badan Karantina Pertanian melalui jaringan pusat data karantina pertanian. Dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut : 1) Aplikasi Pelayanan Karantina Pertanian 2) Aplikasi Manajemen Internal 3) Pemeliharaan Sistem dan Jaringan 4) Tata Laksana Pelayanan Teknologi Informasi Perkarantinaan 5) Pengembangan Sistem dan Prosedur Informasi Teknologi

4. Dukungan manajemen dan tugas-tugas teknis Badan Karantina

Pertanian Kegiatan prioritas ini melekat pada Sekretariat Badan Karantina Pertanian dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas kinerja manajemen dalam mendukung penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati. Ada beberapa Indikator kinerja. Pada indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik, beberapa kegiatan yang mendukung yaitu : a. Penyusunan dokumen rencana kerja Barantan b. Penyusunan dokumen rencana kerja Anggaran c. Penyusunan dokumen DIPA Barantan d. Penyusunan Laporan Barantan e. Penyusunan Laporan Keuangan Barantan

Pada indikator terpenuhinya SDM yang sesuai dengan standar kompetensi Badan Karantina Pertanian. Beberapa kegiatan yang mendukung, antara lain yaitu : a. Pelatihan Dasar Teknis Calon POPT Ahli b. Pelatihan Dasar Teknis Calon POPT Terampil c. Pelatihan Dasar Teknis Calon Medik Veteriner d. Pelatihan Dasar Teknis Calon Paramedik Veteriner Pada indikator Indeks Budaya Kerja, beberapa kegiatan penting yang mendukung yaitu: a. Pembinaan pegawai b. Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM c. Apresiasi kepegawaian Badan Karantina Pertanian d. Pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan e. Arsip ketatausahaan


18

Pada indikator tingkat penyelesaian rancangan peraturan terhadap rumusan kebijakan teknis, dengan beberapa kegiatan penting yang mendukung yaitu : a. Tinjauan peraturan perundang-undangan b. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan karantina

pertanian c. Pertimbangan dan bantuan hukum d. Publikasi peraturan-peraturan

Pada indikator tingkat kepedulian masyarakat terhadap perkarantinaan, dengan beberapa kegiatan penting yang mendukung antara lain, yaitu : a. Penyebaran Informasi b. Pengembangan Sistem Publik Awareness c. Kepustakaan Badan Karantina Pertanian

5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian Kegiatan prioritas ini melekat pada tupoksi Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUSKP) dan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP). Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan laboratorium dan uji terap teknik dan metode dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukkan dan pengeluaran., dengan 3 indikator kinerja yaitu (1) Jumlah uji terap teknik dan metode tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang dapat diterapkan dan jumlah desimenasi teknik dan metode yang dapat diimplementasikan, (2) Jumlah sampel laboratorium yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (uji standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi) dan (3) jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi sesuai rencana

Dalam mendukung sasaran tersebut kegiatan penting di Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian adalah : 1) Rekomendasi teknik dan metode pemeriksaan laboratorium 2) Fasilitasi akreditasi laboratorium Karantina Hewan 3) Fasilitasi akreditasi laboratorium Karantina Tumbuhan 4) Layanan pemeriksaan sampel uji laboratorium standar

a. Uji rujukan dan konfirmasi b. Uji profisiensi c. Uji banding d. Koleksi standar

Sedangkan kegiatan penting di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, sebagai berikut : 1. Rekomendasi teknik dan metode tindakan karantina dan

pengawasan keamanan hayati a. Pengujian standar teknik dan metode tindakan karantina hewan

sesuai OIE.


19

b. Pengujian standar teknik dan metode tindakan karantina tumbuhan sesuai IPPC.

c. Pengujian standar teknik dan metode pengawasan keamanan hayati hewani suai standar CAC & SNI.

2. Desiminasi teknik dan metode karantina dan pengawasan keamanan hayati a. Desiminasi teknik dan metode pengawasan keamanan hayati b. Desiminasi teknik dan metode tindakan karantina tumbuhan c. Desimenasi teknik dan metode tindakan karantina hewan

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan

Pengawasan Keamanan Hayati Kegiatan prioritas ini melekat pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian di daerah berjumlah 50 UPT yaitu terdiri dari 5 Balai Besar, 27 Balai Kelas I/II dan 18 Stasiun kelasI/II. Sasaran kegiatan ini Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif. Adapun Indikator dari kegiatan ini adalah (1) Realisasi target sertifikasi dalam pelaksanaan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati, (2) Tingkat kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap kebijakan standar teknik dan metode yang diberlakukan, (3) Prosentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian dan (4) Peningkatan indeks kepuasan dan kepatuhan pengguna jasa.

Untuk mencapai sasaran dari UPT maka dilakukan kegiatan penting sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,

penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan Media Pembawa hama penyekit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK)

2) Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK/OPTK 3) Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK/OPTK 4) Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan Nabati 5) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan

dan tumbuhan; 6) Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan

keamanan hayati hewani dan nabati 7) Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik

karantina hewan dan tumbuhan; 8) Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati

Pada tahun 2013 telah ditandatangani Penetapan Kinerja antara Kepala Badan Karantina Pertanian dengan Menteri Pertanian, yaitu : Meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, dengan indikator kinerja :


20

1) Efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan OPTK, serta pengawasan keamanan hayati (85 %);

2) Efektifitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati terhadap ekspor MP OPTK dan keamanan hayati (90 %);

3) Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian (90 %)

2.3. Analisis Lingkungan Strategik

Perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat dan pesat akan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan perkarantinaan pertanian. Pengaruh lingkungan strategis tersebut berhubungan dengan kondisi internal Badan Karantina Pertanian dan pengaruh lingkungan eksternal sebagai tantangan yang dihadapi serta peluang yang dapat diraih dalam menyusun rencana strategis Badan Karantina Pertanian

a) Faktor Internal

Kekuatan : Beberapa kekuatan yang dimiliki Barantan untuk mewujudkan visi,misi, tujuan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1) Karantina merupakan salah satu dari 3 (tiga) unsur teknis (Customs, Imigration and Quarantine – CIQ) yang berdasarkan ketentuan internasional harus ada di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu Negara.

2) Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Organisasi Kesehatan Hewan Sedunia (OIE), Konvensi Perlindungan Tanaman (IPPC) dan Komisi Kesehatan Pangan Sedunia (CODEX).

3) Berdasarkan peraturan perundangan Barantan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.

4) Karantina Pertanian memiliki landasan hukum yang kuat dalam operasionalnya, yang terdiri dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Menteri serta Juklak/Juknis dan Manual;

5) Barantan senantiasa meningkatkan SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraaan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional hewan (Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner), tenaga fungsional karantina tumbuhan (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Intelijen Karantina;

6) Mempunyai Sarana dan Prasarana Operasional pokok diseluruh provinsi di Indonesia yang mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan pelayanan karantina.

7) Dari aspek pendanaan, selain APBN Rupiah Murni, Barantan mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang


21

sampai saat ini merupakan PNBP terbesar dilingkungan Kementerian Pertanian

Kelemahan : Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi Barantan saat ini terdapat beberapa permasalahan yang setelah dianalisis merupakan faktor kelemahan Barantan yang mungkin akan mempengaruhi kinerja lima tahunan mendatang. Beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan teknis operasional, standar teknik dan metode masih

perlu dilengkapi untuk meningkatkan cakupan pengendalian resiko dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan dan pelayanan.

2) Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional.

3) Sistem dan mekanisme pelayanan dan pengawasan perlu ditingkatkan untuk memenuhi semakin tingginya harapan publik.

4) Belum semua UPT Karantina Hewan/Karantina Tumbuhan dan wilayah kerjanya didukung dengan petugas, sarana dan prasarana yang memadai;

5) Sistem operasional Karantina Hewan/Karantina Tumbuhan di lapangan dengan instansi terkait belum optimal;

6) Belum optimalnya sistem akses data dan informasi tentang arus barang komoditas wajib periksa karantina, di pintu keluar dan masuk pelabuhan/bandara yang mengakibatkan tidak dilaporkan dan tidak diketahui oleh petugas karantina, sehingga menyebabkan lolosnya media pembawa HPHK/OPTK tanpa melalui tindakan pemeriksaan

7) Belum optimalnya sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang perkarantinaan hewan.

b) Faktor Eksternal

Peluang :

1) Persyaratan teknis (persyaratan karantina) dipergunakan sebagai instrumen teknis perdagangan dunia.

2) Adanya fokus pemerintah pada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM 2010 – 2014) untuk mengatasi krisis pangan dan target swasembada pangan strategis.

3) Sistem pengawasan pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran kimia, cemaran fisik dan cemaran biologi).

4) Kebijakan akses pasar ekspor komoditas unggulan (terutama hasil tanaman hortikultura)

5) Dalam era otonomi fungsi penyelenggaraan karantina masih kewenangan pemerintah pusat

Tantangan :


22

1) Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan. 2) Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati

hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti Invasif Aliens Spesies (IAS) dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati

3) Target implementasi penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (Good Govrenance), terbinya SPI, Undang-Undang administrasi Negara, UU pelayanan publik

4) Tuntutan terhadap kualitas pelayanan (transparansi dan efisiensi) 5) Pemberantasan korupsi. 6) Fungsi otonomi daerah. 7) Adanya kebijakan zonning dalam importasi produk hewan (daging) 8) Kebijakan global “Climate Change” 9) Berlakunya kebijakan perjanjian perdagangan bebas (Free Trade

Agreement-FTA).


23

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja program dilingkup Badan Karantina Pertanian Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi sasaran dengan indikator kinerja. Matrik pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada Lampiran.

Keberhasilan dan ketidak berhasilan setiap sasaran ditentukan dengan persentase pencapaian target yang telah ditetapkan, adapun kisarannya seperti berikut :

A. Sangat Berhasil : ≥ 96 % B. Berhasil : 76 – 95 % C. Cukup Berhasil : 61 – 75 % D. Kurang Berhasil : ≤ 60 %

Secara ringkas disampaikan bahwa capaian sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut : Meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati, dengan indikator kinerja : 1. Efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan

OPTK, serta pengawasan keamanan hayati (85 %); 2. Efektifitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan

keamanan hayati terhadap ekspor MP OPTK dan keamanan hayati (90 %);

3. Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian (90 %)

Berikut akan diuraikan realisasi pencapaian sasaran Badan Karantina Pertanian Tahun 2013, yang diukur menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


24




85 % 90,83% 106,86


90 % 99,926 % 111,03


90 % 99,77 % 110,85

Berdasarkan rata-rata IKU yang ada Badan Karantina Pertanian, maka didapatkan hasil 109,58 %. Apabila capaian kinerja ini kita bandingkan dengan tahun 2012 lebih kecil nilai presentasenya (tahun 2012 : 111,82 %), akan tetapi tetap melebihi target yang kita harapkan. Salah satu penyebab turunnya skor karena target IKU yang pertama, yaitu : “Efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan OPTK, serta pengawasan keamanan hayati” naik menjadi 85 %, dimana tahun sebelumnya 80 %. Apabila kita lihat dari capaian nilai presentase yang ada maka dapat dikaregorikan bahwa kinerja Badan Karantina Pertanian TA 2013 sangat berhasil (≥ 96 %).

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran program dari Badan Karantina Pertanian adalah meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang diukur dari indikator kinerja sebagai berikut : 1) Efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan

OPTK, serta pengawasan keamanan hayati Pengukuran dengan menggunakan indikator ini dapat dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut :


25

No Uraian Bobot Realisasi

1 Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan

60 % 60 %

2 Kebijakan yang mendukung terhadap efektifitas pengendalian ancaman risiko

40 % 30,83 %

Total 100 % 90,83 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan diasumsikan terealisasikan sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini karena tidak dapat ditargetkan frekuensinya dan hanya diketahui realisasinya. Keadaan ini ditunjukkan dalam RKA-KL dengan target 12 bulan. Sehingga realisasi ini sudah dipastikan 100 % (Bobot 60 % = 60 %).

Adapun kebijakan yang mendukung terhadap efektifitas pengendalian resiko masuk dan keluarnya HPHK dan OPTK, serta pengawasan keamanan hayati dengan penjelasan pengukuran sebagai berikut : Kebijakan Karantina Hewan, Dari 6 kebijakan yang direncanakan melalui Penetapan Kinerja keseluruhannya telah diselesaikan, dengan skor = (100+75+75+ 75+75 +75) % / 6 = 75 Kebijakan Karantina Tumbuhan Dari 6 kebijakan yang direncanakan melalui Penetapan Kinerja keseluruhannya telah diselesaikan, dengan skor = (75+75+75+75+75+75)% / 6 % = 79,17 Jadi rata-rata skor = (79,17 + 75) % /2 = 77,085. Adapun bobot dari pada skor ini adalah 40 % = 40 x 77,085/100 = 30,83 % Beberapa hal implementasi kebijakan karantina hewan dan karantina tumbuhan sebagai pendukung efektifitas pengendalian ancaman risiko belum optimal dikarenakan : a. Kebijakan Teknis Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan masih

belum seluruhnya tercover baik kegiatan Impor, Ekspor maupun antar area terutama terhadap turunan PP 82 tentang Karantina Hewan dan PP 14 tentang Karantina Tumbuhan

b. Masih terus dilakukan revisi beberapa kebijakan karantina hewan, karantina tumbuhan maupun keamanan pangan. Hal ini menunjukkan kebijakan tersebut masih perlu penyesuaian implementasinya di lapangan

c. Kebijakan-kebijakan perkarantinaan dan keamanan hayati yang masih terdapat beberapa irisan-irisan dengan instansi terkait seperti : Custom, Imigration, Security, Pemda, maupun intern Kementan.

d. Kebijakan non- teknis diluar kendali Badan Karantina Pertanian misalnya : ketersediaan jumlah pegawai serta kualifikasinya.


26

e. Permasalahan integritas dan kompetensi SDM yang masih muncul dari tahun ke tahun.

Jumlah sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan cenderung mengalami trend peningkatan. Namun realisasi sertifikasi pada tahun 2013 sedikit menurun yaitu : 866.274 kali. Hal ini menurun apabila dibandingkan pada tahun 2012 yaitu 911.893 kali. Adapun trend realisasi sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan dari selama 5 (lima) tahun terakhir seperti terlihat pada tabel 2 berikut : Tabel 2. Frekuensi Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Tahun 2009 – 2013

Sertifikasi Frekuensi (kali)

2009 2010 2011 2012 2013 Karantina Hewan 291.358 324.884 417.975 443.401 413.280

Karantina Tumbuhan 257.388 329.614 341.961 468.492 452.994

TOTAL 548.746 654.498 759.936 911.893 866.274

Dari hasil pemeriksaan terhadap media pembawa HPHK/OPTK tahun 2013 serta pengawasan keamanan pangan terhadap pangan segar asal tumbuhan (PSAT), maka telah terdeteksi dan tertangkal sejumlah HPHK/OPTK serta media pembawa yang membawa cemaran tidak aman bagi manusia. Beberapa HPHK yang terdeteksi positif dan tertangkal sebagai berikut : Brucellosis, Rabies, Surra, Enzootic Bovine Leukosis (EBL), Infectious Bovine Rhinotacheitis (IBR), Bovine Viral Diarrhea (BVD) dan Leptospira dan OPTK yang terdeteksi positif dan tertangkal sebagai berikut : Burkholderia glumae yang terinfestasi pada benih padi asal Filipina melalui BBKP Tanjung Priok; Pantoea stewartii yang terinfestasi pada benih jagung asal Thailand melalui BBKP Tanjung Priok; Rhadococcus fascians yang terinfestasi pada bibit begonia asal Belanda melalui BBKP BBKP Soekarno-Hatta; Pseudomonas syringae pv syringae yang terinfetasi pada benih Chaisim asal New Zealand melalui BBKP Tanjung Priok dan yang terinfestasi melalui benih Lettice dan bunga kol asal Cina melalui BBKP Surabaya; Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis yang terinfestasi pada benih Paprika asal Italia melalui BBKP Tanjung Priok. Adapun cemaran-cemaran pangan yang melebihi BMR pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang tertangkal adalah Formalin pada Kismis asal Inggris melalui BBKP Soekarno-Hatta; Cadmium (logam berat) pada cabe kering asal Belanda melalui BBKP Soekarno-Hatta

Beberapa hal strategis yang mendukung terhadap capaian indikator ini antara lain sebagai berikut : a) Meningkatnya Kebijakan dan Prosedur Perkarantinaan dan

Keamanan Hayati Beberapa kebijakan perkarantinaan dan keamanan hayati senantiasa selalu bertambah maupun ter-update (revisi) dengan menyesuaikan lingkungan strategik yang ada sehingga berpengaruh terhadap


27

peningkatan pelayanan perkarantinaan. Adapun kebijakan Badan Karantina Pertanian yang telah dihasilkan pada tahun 2013 adalah : 1) Permentan No. 113/Permentan/PD.410/10/2013 tentang Tindakan

Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Sapi Indukan, Sapi Bakalan dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 2013

2) Permentan No. 41/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Atau Pengeluaran Sarang Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 21 Maret 2013

Adapun beberapa peraturan perundangan yang terbit tahun 2012 seperti : Permentan No. 42 dan 43 Tahun 2012 masih tampak berpengaruh pada penurunan volume impor buah dan sayur segar sampai dengan tahun 2013 seperti terlihat pada Tabel 3 berikut : Tabel. 3. Volume Impor Buah dan Sayur Segar Sebelum dan Setelah Implementasi Permentan No. 42 dan No. 43 Tahun 2012

No. Komoditas Volume Impor (Kg)

2011 2012 2013

1 Buah Segar 1.167.356.601 842.644.131 494.427.739

2 Sayur 767.003.814 755.644.643 668.531.954

Sumber : E-Plaq System

Gambar 4. Trend penurunan volume buah dan sayur segar impor tahun 2011 – 2013 Tabel. 4. Volume Impor Umbi Lapis Segar Tahun 2011 - 2013

No. Komoditas Volume Impor (Kg)

2011 2012 2013

1 Bawang Putih 430.468.207 458.472.524 462.680.761

2 Bawang Merah 149.406.189 91.137.290 57.931.911

3. Bawang Bombay 88.136.521 70.658.718 67.218.739

668.010.917 620.268.532 587.831.411


28

Gambar 5. Trend Penurunan Volume Umbi Lapis Impor Tahun 2011 – 2013 Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa implementasi Permentan No. 42 dan No. 43 Tahun 2012 mampu menurunkan volume impor buah segar sebesar 57,64 %. Sedangkan volume impor sayur turun sebesar 12,84 %. Adapun khusus untuk umbi lapis segar juga mengalami trend penurunan volume impornya sebesar 12,00 %. Dengan menurunnya volume impor buah segar dan sayur segar artinya dalam konteks pengawasan impor buah dan sayur segar juga akan cenderung menurun sehingga efektifitas pengawasan risiko terhadap masuk dan menyebarnya OPTK cenderung meningkat. Adapun yang merupakan Sistem dan Prosedur yang berupa pedoman/juklak/juknis sebagai pendukung kebijakan perkarantinaan dan keamanan hayati yang telah ditetapkan pada tahun 2013 adalah : Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Pedoman Tindakan Karantina Terhadap Hydrolized Feather Meal (Surat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 3610/Kpts/KH.210/L/12/2013). Kebijakan Pengawasan dan Penindakan 1) Pedoman Registrasi Pengguna Jasa dan Pengurus Barang di

Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan Pengawasan Keamanan Hayati (Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian pada tanggal 31 Desember 2013 dengan Nomor: 3611/Kpts/HK.020/L/12/2013)

2) Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Intelijen Lingkup Badan Karantina Pertanian (Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian pada tanggal 31 Desember 2013 dengan Nomor: 3614/Kpts/HK.020/L/12/2013)


29

b) Meningkatnya Konsep Pengembangan Keteknikmetodean

Pemeriksaan Laboratorium dan Uji Terap Perlakuan Karantina Dalam rangka mendukung efektifitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK/OPTK maupun cemaran pangan dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan baik dalam bidang keteknikmetodean pemeriksaan laboratoris maupun keteknikmetodean perlakuan karantina. Pada tahun 2012 Badan Karantina Pertanian telah melakukan pengembangan keteknikmetodean karantina dan keamanan hayati sebagai berikut : 1) Pengaruh Suhu dan Waktu Perendaman Dalam Air Terhadap

Penurunan Kadar Nitrit Pada Sarang Burung Walet Dengan Menggunakan Tes Cepat, Spektro UV-VIS dan HPLC

2) Pengaruh Berbagai Jenis Bahan Preservasi terhadap Stabilitas Bakteri E. coli dan Salmonella sp untuk Kering Beku (Freeze Drying)

3) Deteksi Unsur Spesies Berbeda pada Produk Hewan yang mengalami Perlakuan Perbedaan Pemanasan Menggunakan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Forensik Molekuler

4) Perlakuan air panas dan chitosan untuk eliminasi bakteri Erwinia caratovora subsp. atroseptica pada umbi kentang

5) Perlakuan fungisida terhadap cendawan Fusarium oxysporum pada kelapa sawit

6) Perbandinagn metode “FACE” dan Metode “QUICHERS” dalam analisis residu pestisida

7) Uji terap perlakuan kemasan media pembawa Avian Influenza 8) Uji terap deteksi media pembawa potensial OPTK/HPHK

menggunakan teknologi X-ray 9) Uji terap penggunaan Ethylene Formate sebagai alternative

perlakuan pada buah segar. 10) Uji terap penggunaan fosfin cair sebagai alternative perlakuan

pada media pembawa OPTK. 11) Uji terap perlakuan sarang burung wallet.

Sedangkan pada tahun 2013 pengembangan keteknikmetodean karantina dan keamanan hayati dan rekomendasinya sebagai berikut : 1) Efektifitas Desinfektan pada Permukaan Media Pembawa (MP)

Tercemar virus Avian Infulenza (AI) dengan Penyemprotan o Desinfektan Amonium Quartener (alkyldimethyl benzyl

amonium chlorida 10%) dosis 0,5% dan 1% tidak efektif untuk menginaktivasi virus AI pada permukaan DOC

o Desinfektan peroksigen(dipotassium peroxodisulphate) dosis 1% dan halogen (klorin) 0,02% efektif menginaktivasi virus AI pada semua permukaan media pembawa AI

o Residu desinfektan organoklorin pada telur konsumsi setelah desinfeksi dengan desinfektan klorin adalah <1.0 mg/kg dan masih dalam kisaran kandungan yang diperbolehkan dalam makanan.


30

2) Efektifitas Penyemprotan Berbagai Jenis Insektisida terhadap Caplak Boophilus microplus, Vektor Penyakit Babesiosis dan Anaplasmosis pada Ruminansia

o Keempat bahan aktif insektisida yaitu Klorpirifos (insektisida gol. Organofosfor), Propoksur (insektisida gol. Karbamat), Sipermetrin (insektisida gol. Piretroid), Abamektin (insektisida gol. Avermektin) mempunyai daya kerja yang baik dalam meningkatkan mortalitas larva caplak di laboratorium maupun pada stadium caplak yang lain secara aplikasi lapang pada sapi.

o Pada aplikasi lapang, konsentrasi 0,25 g/l bahan aktif Sipermetrin, Abamektin, dan Propoksur efektif menyebabkan kematian caplak ≥ 80%.

o Untuk menghasilkan pengendalian insektisida yang efektif, efisien dan aman perlu diketahui aplikasi insektisida yang tepat dan benar.

3) Pengaruh Perlakuan Udara Panas Terhadap Mortalitas Liposcelis entomophila dan Liposcelis bostrichophila pada Kulit Kayu Manis o Perlakuan udara panas pada suhu 54 sampai 59 0C selama 1

jam efektif mengeradikasi L. entomophila dan L. bostrichophila pada kulit kayu manis

o Perlakuan udara panas pada suhu 54 0C sampai 59 0C masih memenuhi standar mutu ekspor kulit kayu manis

4) Uji Terap Perlakuan Iradiasi Sinar Gamma (Co-60) Pada Buah Manggis o Terdapat pengaruh yang nyata dari perlakuan iradiasi sinar

gamma (Co-60) terhadap sterilitas imago kutu putih E. hispidus, semakin tinggi dosis yang diberikan maka sterilitas imago kutu putih juga semakin meningkat;

o Pada dosis 100 dan 120 Gy menunjukkan persentase jumlah imago kutu putih E. hispidus yang tinggi, terutama dosis 120 Gy yang mencapai angka sterilitas 100%;

o Berdasarkan data pengujian sterilitas individual, diketahui dosis prediksi sterilitas 100% kutu putih E. hispidus adalah 110.729 Gy;

o Perlakuan iradiasi dengan rentang dosis 50-200 Gy terhadap buah manggis secara umum tidak memberikan perbedaan pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan kontrol, kecuali untuk aspek warna kulit buah dan warna sepal.

5) Hot Water Treatment Sebagai Alternatif Perlakuan terhadap

Bactrocera Papayae dan Colletotrichum Gloeosporioides pada Mangga o HWT pada suhu 47 - 49 0C selama 5 menit efektif mematikan

100 persen B. papayae dan mengurangi infeksi yang disebabkan C. gloeosporioides pada mangga Gedong tanpa merusak kualitas buah


31

o HWT pada suhu 44 - 46 0C selama 5 menit efektif mematikan 100 persen B. papayae pada mangga Arumanis tanpa merusak kualitas buah

6) Efikasi Fumigan Ethyl Formate dalam berbagai Suhu

Kontainer terhadap Kutu putih Planococcus minor pada Buah Manggis dan Mangga o Perlakuan fumigasi dengan dosis 37,08 g/m3 pada suhu 17oC

selama satu jam memiliki efektifitas untuk mengendalikan kutu putih Planacoccus minor dan tidak menimbulkan kerusakan pada buah manggis dan mangga.

o Mangga yang disimpan pada suhu 17oC selama 12 hari setelah panen paling disukai dari pada mangga yang diberi fumigasi dan perlakuan suhu lainnya.

c) Meningkatnya SDM fungsional Karantina Hewan dan Karantina

Tumbuhan Pejabat fungsional karantina hewan (KH) dan karantina tumbuhan (KT) atau petugas KH/KT di lapangan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tindakan karantina yang berujung pada sertifikasi (tindakan pelepasan). Pejabat fungsional karantina hewan dan karantina tumbuhan yang kompeten dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, seperti tabel berikut :

Tabel 4. Jumlah Pejabat Fungsional Karantina Hewan dan Karantina

Tumbuhan Tahun 2009 – 2013

No. Jenis Pejabat Fungsional

Jumlah (Orang)

2009 2010 2011 2012 2013

1. Medik Veteriner 90 122 140 227 319

2. Paramedik Veteriner 328 373 391 471 553

3. POPT Ahli 233 265 295 382 489

4. POPT Terampil 225 259 287 378 389

TOTAL 876 1.019 1.113 1.458 1.750

Sumber : Data SIMPEG

Berdasarkan tabel 4 diatas jumlah POPT terampil dari tahun ketahun cenderung lebih kecil dari pada POPT ahli, sehingga kedepan perlu ditingkatkan jumlahnya untuk mengcover tindakan karantina tumbuhan di lapangan. Pejabat fungsional tersebut merupakan hasil dari pendidikan dan pelatihan dasar karantina yang dilakuan secara periodik per tahun dengan data sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Karantina Tahun 2009 – 2013 No. Jenis Calon Pejabat

Fungsional Jumlah (Orang)

2009 2010 2011 2012 2013

1. Medik Veteriner 30 30 80 80 66

2. Paramedik Veteriner 30 30 80 80 80

3. POPT Ahli 30 30 80 80 76


32

4. POPT Terampil 30 30 80 80 58

TOTAL 120 120 320 320 280

Sumber : data kepegawaian, Setban

Peningkatan petugas karantina hewan dan karantina tumbuhan sudah tentu akan membantu meningkatkan efektifitas pengendalian ancaman resiko yang berhubungan dengan masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan nasional

2) Efektifitas pelayanan tindakan karantina dan pengawasan keamanan

hayati terhadap ekspor MP OPTK dan keamanan hayati Dalam rangka mendukung akselerasi ekspor yang efektif Badan Karantina Pertanian mengukur dengan jumlah kiriman produk pertanian ke luar negeri yang telah disertifikasi kesehatannya dan mendapatkan komplain ketidaksesuaian dari Negara tujuan dibandingkan dengan total ekspor komoditas pertanian. Target dari indikator ini sebesar 90 % artinya sebesar 90 % dari produk pertanian yang telah mendapatkan sertifikasi ekspor tidak mendapatkan complain dari Negara tujuan. Adapun realisasinya adalah hanya sebesar 80 kali complain dari total ekspor sebanyak 108.591 kali sehingga (100 % – (80 : 108.591 x 100 %) = (100 -0,074) = 99,926 % (telah melebihi target). Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 angka keefektifannya sedikit menurun atau lebih kecil karena jumlah complain dari Negara tujuan pada waktu itu sebanyak 15 kali dari total ekspor sebesar 98.687 kali sehingga nilai prosentasenya keefektifannya sebesar (100% – 0,018%) = 99,982 %, Secara umum efektifitas pelayanan ekspor terhadap komoditas pertanian dan produk tertentu yang dipersyaratkan masih sangat baik karena melebihi apa yang telah ditargetkan. Adapun data bukti penerimaan Notification of Non Compliance (NNC) dari Negara Tujuan Ekspor sebagai berikut : Tabel 6. Daftar NNC Ekspor Produk Tumbuhan Tahun 2013

No Tanggal Negara Tujuan

UPT-KP/Lokasi

Tempat Pengeluaran

Alasan NNC Komoditas Ket

1

29 Januari 2013

Malaysia BBKP Tanjung Priok

Tanpa Impor Permit Sand Stone -

2

29 Januari 2013

Malaysia BBKP Surabaya

Tanpa Impor Permit Palm -

3

29 Januari 2013

Malaysia

BBKP Surabaya

Tanpa Impor Permit dan Tidak disertai Phytosanitary Certificate

Tunjuk Langit

-

4

29 Januari 2013

Malaysia BKP Kelas I Palembang

Tanpa Impor Permit Kelapa -

5 29 Januari 2013

Malaysia

BKP Kelas I Pekanbaru, Wilker Sungai Gintung

Tanpa Impor Permit Kelapa

-

6 29 Januari 2013

Malaysia SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan

Tanpa Impor Permit Kayu Keras -


33

7 29 Januari 2013

Malaysia SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan

Tanpa Impor Permit Sawn Timber -

8 29 Januari 2013

Malaysia BBKP Belawan

Additional Declaration pada Phytosanitary Certificate invalid

Kayu Keras -

9 29 Januari 2013

Taiwan - Tidak disertai dengan Phytosanitary Certificate

Fresh Cabbages

-

10 29 Januari 2013

Taiwan

- Tidak disertai dengan Phytosanitary Certificate

Fresh Cabbages

-

11

29 Januari 2013

Taiwan

BBKP Belawan

Nomor dan rincian pada kemasan tidak sesuai dengan nomor Phytosanitary Certificate

Fresh Cabbages

-

12

29 Januari 2013

Taiwan

BBKP Surabaya

Nama jenis tanaman tidak sesuai dengan nomor Phytosanitary Certificate

Fresh Chinese Cabbages

-

13 29 Januari 2013

Taiwan BBKP Makassar

Dilarang pemasukannya

Tinospora sinensis

-

14

29 Januari 2013

Taiwan

SKP Kelas I Bandung, Wilker Cirebon

Ditemukan OPT Thrips aliiorum

Fresh Shallot

-

15 29 Januari 2013

Taiwan - Ditemukan Aphelenchoides spp.

Cyathea sp. -

16 29 Januari 2013

Taiwan - Ditemukan Aphelenchoides spp.

Benih Gossypium spp.

-

17

09 Januari 2013

China

BKP Kelas I Denpasar

Terdeteksi mengandung Cadmium sebesar 0,065 mg/kg yang telah melebihi standar batas maksimum yang hanya sebesar 0,05 mg/kg

Buah Manggis -

18.

09 Januari 2013

China

BKP Medan

Terdeteksi mengandung Cadmium sebesar 0,072 mg/kg yang telah melebihi standar batas maksimum yang hanya sebesar 0,05 mg/kg

Buah Manggis

-

19

09 Januari 2013

China

BBKP Soekarno Hatta

Ditemukan kutu putih Planococcus lilacius

Buah Manggis

-

20

09 Januari 2013

China

BBKP Soekarno Hatta

Ditemukan kutu putih Paraputo hispidus

Buah Manggis

-

21 09 Januari 2013

China

BBKP Tanjung Priok

Ditemukan kutu putih Dysmiscoccus lepelleyii

Buah Manggis

-

22 27 Februari 2013

Argentina

BBKP Surabaya

Ditemukan serangga kayu

Kemasan kayu

-

23

27 Maret 2013

Brazil

Jakarta, Surabaya, Batam dan

Tanpa Marking ISPM No. 15

Kemasan kayu

33 kali kasus pemasukan


34

Denpasar

24 07 Februari 2013

Latvia

Jakarta

Tanpa Marking ISPM No. 15

Kemasan kayu

-

25 07 Februari 2013

Australia

Jakarta

Ditemukan Penggerek kayu

Wooden Pallet

-

26 07 Februari 2013

Australia

Jakarta

Ditemukan Penggerek kayu

Wooden Pallet

-

27

10 Mei 2013

Jepang

Semarang

Tanpa Phytosanitary Certificate dan terdapat sisa bagian tanaman padi

Pallet untuk pupuk

-

28

10 Mei 2013

Jepang

Semarang

Tanpa Phytosanitary Certificate dan terdapat sisa bagian tanaman padi

Pallet untuk pupuk

-

29 23 Mei 2013

Spanyol Semarang Tanpa Marking ISPM No. 15

Dunnage -

30 23 Mei 2013

Italia BBKP Soekarno-Hatta

Additional declaration pada Phytosanitary Certificate tidak valid

Aquatic plant -

31 08 Januari 2013

Korea Selatan

Jakarta Tanpa Marking ISPM No. 15

Wooden Pallet -

32 08 Januari 2013

Korea Selatan

Jakarta Tanpa Marking ISPM No. 15

Wooden Pallet -

33 13 Agustus 2013

Argentina Surabaya Ditemukan serangga hidup pada kemasan kayu

Kemasan kayu

-

34 09 September 2013

Spanyol Yogyakarta Ditemukan serangga hidup pada kemasan kayu

Kemasan kayu

-

35 29 September 2013

Argentina Surabaya Ditemukan serangga hidup pada kemasan kayu

Kemasan kayu

-

36 01 Oktober 2013

Surabaya Surabaya Tidak ada Phytosanitary Certificate

Tanaman Aponogeton sp.

-

37 04 Oktober 2013

- Manado, Pekanbaru, dan Tanjung Balai Asahan

Penerbitan Phytosanitary Certificate dilakukan sebelum terbitnya ijin impor

Tepung Kelapa

3 kali

38 04 Oktober 2013

Jerman

Bandung

Tidak sesuai dengan persyaratan khusus

Kemasan kayu

-

39 UK BBKP Soekarno-Hatta;

Ditemukannya Bemisia tabaci

Benih Hygss (Hygrophila),

sp.

40 Belanda BBKP Soekarno-Hatta;

Tidak mencantumkan isian dlm kolom additional declaration pd PC

Benih Gebss (Gerbera sp)



Synpo (Syngonium podhophyllum)

42 Belanda BKP Kelas I Semarang

ditemukannya Scirtothrips dorsalis

Bonsai (Wrightia spp),

43 Jepang BBKP Soekarno-Hatta;

ditemukannya husk of Oryza sativa (sekam padi)

Tail Flower (Live plant)

44 Belanda BBKP Tidak mencantumkan Saggs


35

Soekarno-Hatta;

isian dlm kolom additional declaration pd PC

(Sagittaria sp)

45 Malaysia BBKP Soekarno-Hatta;

Tidak disertai PC Bibit Akasia (Acacia sp),



Aquatic Plant

47 UK BBKP Soekarno-Hatta;

Ditemukannya Bemisia tabaci

Aquatic Plant

48 Malta BBKP Soekarno-Hatta;


Microsorium pteropus

Beberapa hal yang mendukung terhadap keefektifan sertifikasi ekspor antara lain adalah : a) Pemantauan yang efektif terhadap perusahaan-perusahaan fumigasi

dan kemasan kayu yang telah teregistrasi melalui sistem audit. Untuk memonitor kegiatan fumigasi yang dilakukan pihak ketiga Tim SAB dari Badan Karantina Pertanian baik secara periodik maupun eksidentil melakukan audit. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas media pembawa OPT/OPTK yang akan dikirim keluar negeri agar tetap bebas dari OPT/OPTK. Berdasarkan hasil audit bahwa sampai dengan akhir tahun 2013 terdapat perusahaan-perusahaan fumigasi maupun kemasan kayu mendapatkan sangsi karena tidak sesuai dengan standar Barantan, yaitu :

Uraian Registrasi/Penetapan (perusahaan)

Fumigasi MB Fumigasi PH3 Kemasan

Kayu IKT

Aktif 93 17 73 106

Pembekuan 8 0 6 --

Pencabutan 40 0 41 2

Total 141 17 120 108

Sangsi yang keras dan tegas senantiasa diterapkan sebagai upaya kedisiplinan dalam melaksanakan tindakan perlakuan, sampai tahun 2013 terdapat 48 perusahaan fumigas MB yang terkena sangsi pembekuan/pencabutan dan terdapat 47 perusahaan kemasan kayu. Jadi untuk perusahaan fumigasi MB dan Kemasan Kayu yang aktif tinggal 166 perusahaan yang berarti turun dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 175 perusahaan.

b) Meningkatnya informasi teknis ekspor komoditas produk hewan dan tumbuhan (benih/non benih). Beberapa informasi teknis akselerasi ekspor sebagai berikut :


36

No. Media Pembawa HPHK/OPTK Negara Tujuan

A Produk Hewan

1 Sarang Walet Cina

B BENIH

1 Benih akasia (Acacia mangium) Colombia

2 Benih Eucalyptus pelita Colombia

3 Benih E. urophylla Colombia

4 Stek kopi robusta (Coffea canephora) Malaysia

5 Stek kopi arabika (C. arabica) Malaysia

6 Benih pinang (Areca catechu) Malaysia

7 Bibit pohon cemara (Casuarina equisetifolia)

Malaysia

8 Benih Phaseolus vulgaris Vietnam

C NON-BENIH

1. Mangga Korea Selatan

2. Strawberi Phillipines

3. Manggis Cina, New Zealand

4. Salak New Zealand, Australia

5. Palm Kernel Expeller (PKE) New Zealand

c) Jumlah personal SDM Badan Karantina Pertanian yang kompeten

dalam pengawasan perlakuan karantina tumbuhan ekspor semakin meningkat Dalam rangka melakukan pengawasan tindakan perlakuan karantina, sampai dengan Tahun 2013 kondisi jumlah auditor fumigasi metil bromide sebanyak 54 orang, auditor fumigasi fosfin (PH3) sebanyak 19 orang, auditor kemasan kayu sebanyak 80 orang.

d) Jumlah personal SDM pihak ketiga yang kompeten dalam melakukan

perlakuan fumigasi maupun perlakuan kemasan kayu semakin meningkat Pihak ketiga sebagaimana mitra kerja yang secara langsung melakukan perlakuan karantina juga semakin bertambah atas bimbingan dari Badan Karantina Pertanian. Hal ini diharapkan pelayanan perlakuan tersebut dapat dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur sebagaimana yang ditetapkan Badan Karantina Pertanian.

3) Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian

Target dari pada indikator ini sebesar 90 %. Artinya 90 % dari total sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan yang bukan merupakan hasil dari lanjutan tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan. Tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan dalam konteks ini akibat dari pelanggaran Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 bukan karena indikasi adanya temuan HPHK/OPTK, misalnya : tidak melengkapi persyaratan karantina hewan/tumbuhan. Berdasarkan hal tersebut bahwa pada tahun 2013 total frekuensi tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan terhadap media pembawa


37

HPHK/OPTK terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 sebesar 4.960 kali. Tingkat kepatuhan dapat dirumuskan dari 100 % dikurangi frekuensi tindakan penahanan, penolakan dan pemusnahan dibagi dengan total sertifikasi karantina hewan dan karantina tumbuhan dikalikan 100 %. Hasilnya 100 % - (4.960 : 866.274) x 100 % = 100 % - 0,57 % = 99,43 %. Sedangkan tingkat kepuasan pengguna jasa karantina dapat diukur dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan minimal baik. Dan pada tahun 2013 target tersebut tercapai artinya prosentasenya 100 %. Sehingga realisasi dari indikator ini adalah (99,43 + 100) : 2 = 99,71 %

Apabila kita bandingkan dengan tahun 2012 untuk tingkat kepatuhan sebesar 99,53 % dan tingkat kepuasan juga telah mencapai target minimal baik (100 %) sehingga rata-ratanya = 99,76 %. Apabila kita lihat angka prosentase tingkat kepatuhan dan kepuasan pada tahun 2013 dapat dikatakan sangat sedikit menurun (0,05 %). Sedangkan apabila dilihat dari apa yang telah ditargetkan 90 % baik pada tahun 2012 maupun tahun 2013 telah melampaui target. Beberapa hal yang mendukung terhadap capaian ini antara lain sebagai berikut : a) Meningkatnya tindak lanjut pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992

Meningkatnya tindak lanjut terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 merupakan indikasi dorongan kepada pengguna jasa karantina untuk bersikap patuh terhadap UU No. 16 Tahun 1992 Bidang Kepatuhan, Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan telah melakukan pendampingan terhadap beberapa penyelesaian kasus pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 di beberapa UPT Badan Karantina Pertanian. Trend tindak lanjut pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 cenderung meningkat dari tahun 2011 – 2013, seperti pada Tabel 7 berikut :

Tabel 7. Frekuensi Tindak Lanjut Pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 Yang Dilakukan Pada Tahun 2011 – 2013.

No

Tahun P21 (kali)

SP3 (kali) Proses

Penyidikan (kali) Total (kali)

1 2011 2 - - 2

2 2012 4 1 1 6

3 2013 14 8 25 47 Sumber : Pusat KKIP

Sedangkan daftar tindak lanjut pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 seperti terlihat pada Tabel 8 berikut :


38

Tabel 8. Daftar Tindak Lanjut Pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 Yang Dilakukan Pada Tahun 2013

No UPT Kasus Yg

Ditangani Pelanggaran Tindakan UPT KET

1 BBKP BELAWAN

( 1 kasus)

Importasi bawang merah eks Thailand oleh CV Sumber Alam Rezeki (CV. SAR)

6 Container = 168.000 KG = 8.400 bag, 25 Maret 2013

Dokumen lengkap, Tindakan karantina belumselesai dilakukan, media pembawa sudah di lalulintaskan sebelum KT-9 diterbitkan.

Ps. 31ayat 1 joPasal 9 ayat 2, UU No 16 Tahun 1992

- Pemeriksaan saksi saksi : pemilik barang, EMKL, petugas karantina dan pihak terkaitl ainnya dalam rangka penyelidikan

- Penyelidikan dihentikan oleh

BBKP Belawan dengan alas an cukup diberi pembinaan karena kelalaian CV SAR.

Pembinaan

2 BBKP TG PRIOK

(1 kasus)

Importasiwortelbercampuranggurdan pearoleh :

PT KaryaUtamaPersada, 1 Container, PT LancarMaju Sejahtera, 9 Container, PT. Jaka Maritama, 3 Container Total Wortel = 27.140 kg

Anggur = 117.192 kg, Pear = 38.155 kg,

PC (ada hanya mencantumkan komoditi wortel) dari Negara asal

Ps. 31ayat 1 joPasal5 huruf a, UU No 16 Tahun 1992

- Pemusnahan media pembawa tgl 2-28 Maret 2013

- Pemeriksaan saksi – saksi

- SPDP belum disampaikan keKejaksaan atas saran Korwas karena belum dapat ditetapkan tersangkanya

- Melakukan pemanggilan I kepada pemilik tapi yang bersangkutan tidak hadir

- Proses hukum masih berjalan.

Proses Penyidikan

3 BBKP SURABAYA

(3 kasus)

1. Benih kacang panjang 0,4 kg (2 sachet) yang terselip pada pemasukan benih kangkung sebanyak 1500 kg (30 karung) dari china yang di wilker Tanjung Perak milik PT Agroseed Manunggal Sentosa

2. Ketidaksesuaian Jumlah Importasi Kulit dari luar negeri dengan yang tercantum di dalam Surat Rekomendasi Pemasukan Bahan Baku Kulit dari Dirjen

1. Ps. 31ayat 1 joPasal5 huruf (a dan c) dan Pasal 9 ayat (2)

2. Ps.31 ayat (1) jo, Pasal 5 huruf (a) dan (c)

3. Ps. 31ayat 1 joPasal5 huruf (a dan c) dan Pasal 9 ayat (2)

- Penyitaan BB

- Pemeriksaan saksi dan ahli

- Melakukan Gelar Perkara

- Menetapkan Resume Penyidikan

- Pemusnahan BB berupa benih kacang panjang

- Menerbitkan SP3

karena tidak cukup alat bukti

SP3 (3 Kasus)


39

Peternakan dan Keswan milik CV Agung Mandiri jaya tujuan Surabaya tersangka Agung Warsito, SE selaku direktur CV. Agung Mandiri Jaya

3. Pengeluaran Kambing bibit sejumlah 112 ekor dari Surabaya tujuan sempaja Kalimantan Timur via Banjarmasin, tersangka Edy Prayitno

4 BBKP MAKASSAR

(2 kasus)

1. Importasi Bibit Jagung

2. Pemasukan 10 DOC antar area dari Surabaya

1. Ps. 31ayat (1) joPasal 9 ayat (2), UU No 16 Tahun 1992

2. Ps. 31 ayat (1) jo Pasal 6 huruf a dan huruf c

1. Kasus importasi jagung di SP3

karena pertimbangan teknis

2. Kasus DOC antar area ditindaklanjuti dengan proses hukum

3. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara tgl. 27-30 Sept 2013

1. Proses (SP3) 2. Proses Penyidi - kan

5 BKP KLS I JAMBI (1 kasus)

Pemasukan bawang Bombay 2000 karung = 20.000 kg antar area dari Batam kekuala tunggul – Jambi, tidak dilengkapi sertifikat karantina dari daerah asal dan tidak diserahkan kepada Petugas Karantina.

Ps. 31ayat 1 jo Pasal 6 huruf a dan c, UU No 16 Tahun 1992

1. Pemusnahan Barang Bukti Tgl 27 Juni 2013

2. Pemberkasan tersangka dan sudah P. 17

3. Hasil Koordinasi dengan Korwas PPNS membuat BAP lanjutan terhadap tersangka dan saksi.

Proses Penyidikan

6 BKP KLS I JAYAPURA (1 kasus)

Pemasukan anjing ras dari Jakarta tanpa sertifikat kesehatan hewan dari area asal,tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan dan tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina sebanyak 4 ekor, 4 Januari 2013

Ps. 31ayat 1 jo Pasal 6 huruf a dan c, UU No 16 Tahun 1992

1. Pemeriksaan saksi – saksi.

2. Pemeriksaan keterangan ahli

3. Penyitaan tanggal 4 Januari 2013

4. SPDP (Pro Justitia) 5. Status sudah P-19 6. Tersangka DPO No.

R/06/XII/2013/Dit Reskrimsus tgl, 23 desember 2013

7. Pemusnahan terhadap 4 ekor ajing BAP No.2013.1.023.01.8C.M.000053 tgl. 4 februari 2013e

8. Proses hukum masih berjalan

Proses Penyidikan


40

7 BKP KLS II CILEGON (1 kasus)

Pemasukan daging celeng (babi hutan) dari Sumatera (Jambi) tanpa dokumen KH dan tidak dilaporkan, sejumlah 8 karung = 1.007 kg tersangka Irwan Jufri, sopir bus PO.Laju Prima Nopol B 7472 XX, Tgl 5 Februari 2013

Ps. 31ayat 1 joPasal6 huruf(a)dan(c), UU No 16 Tahun 1992

1. Pemeriksaan saksi saksi

2. BB sudah dimusnahkan tgl 7 Februari 2013

3. Keterangan ahli 4. Keterangan

tersangka 5. Tersangka sudah

diproses dan P.21

6. Menunggu Proses lebih lanjut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)

7. Tersangka DPO

P21

8 SKP KLS I BANDA ACEH (11 kasus)

1. Pemasukan bawang merah tanpa PC, melalui pelabuhan yang tidak ditetapkan dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina

2. Lokasi : Wilker Kuala

Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Sungai Seruway, Lubuk Damar -Aceh Tamiang (Alur Sungai), Simpang Tugu, Depan Pos Lantas Langsa (darat-Bus Cargo), Idi Cut, Kec. Madat – Aceh Timur (darat - temuan), Pos Perbatasan Aceh – SUMUT (darat - razia), Leuge Tuha Kec. Peureulak Kota – Aceh Timur,(darat - temuan) , Dusun Nelayan, Gampong Sungai Paoh, Kota Langsa (Darat) Rumah penduduk, Desa pantai balai, Seruway – Aceh Tamiang (Darat), Perairan Peudawa Rayeuk Kec. Peudawa Kab. Aceh Timur, Selat Malaka (laut).

3. Kasus yang terekam saat ini, ada total 11 kasus yang sedang

ditangani dengan berbagai kondisi.

Ps. 31ayat 1 joPasal5 huruf(a), (b) dan (c) UU No 16 Tahun 1992

1. Kasus yang sudah P-21 sebanyak 4 Kasus

2. Kasus yang sudah P-19 sebanyak 3 kasus

3. 2 Kasus dalam proses penyidikan

4. 2 Lagi dihentikan penyidikan karena tidak diketahui pemiliknya

5. Untuk kasus yang P-19 dilanjutkan penyidikannya

6. Sedangkan yang P-

21 terus dipantau perkembangannya

1. P21 (4 Kasus) 2. SP3 (2 Kasus) 3. Proses Penyidikan

(5 Kasus)

9 SKP KLS I TANJUNG BALAI ASAHAN (12 kasus)

1. Pemasukan bawang putih tanpa PC, melalui pelabuhan yang tidak ditetapkan dan tidak dilaporkan kepada

1. Ps. 31ayat 1 joPasal5 huruf(a), (b) dan (c) UU No 16 Tahun 1992

1. Barang bukti sudah dimusnahkan

2. Pemeriksaan saksi saksi

3. Pemberian keterangan ahli

1. P21 (9) 2. Proses

Penyidikan (3)


41

petugas karantina di wilker Tanjung Tiram -Batubara di tangkap di Tebing Tinggi oleh Polres Tebing Tinggi Maret 2013, sejumlah 15.000 kg eks Malaysia.

2. Pemasukan illegal

Umbi Lapis Segar ( bawang merah, putih, bombay) Ke dalam wilayah NKRI Bulan :

(1) Maret : B.Merah 8.334 Kg, B.Putih 666 Kg

(2) April : B Merah 750 Kg

(3) Juli : B.Merah 20.000 Kg

(4) Agustus B. Merah 2.270 Kg

(5) September : B.Merah.14.860 Kg

(6) Oktober : B.Merah 12.720 Kg

(7) Nov : B. Merah 34.880 Kq. B.Putih 5.880 Kg

(8) Des : B. Bombay 59.700 Kg

3. tempat kejadian di Perairan Tanjung Balai Asahan

2. Ps. 7A ayat (2) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 (1) KUHP

3. Permentan No.43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara RI.

4. Sudah SPDP (Pro Justitia)

5. Dalam Proses P.19.

6. Yang proses Polres Tebing Tinggi – Sumut dan Bea dan Cukai

7. Pencarian tersangka.

8. Berkas perkara sudah lengkap (P21)

10 SKP KLS II TANJUNG BALAI KARIMUN (1 kasus)

Pemasukan daging kerbau dari Negara Malaysia tanpa dokumen KH dan tidak dilaporkan kepada Petugas Karantina Pertanian sejumlah 95,4 kg ditahan petugas karantina dipelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun pada hari rabu tanggal 03 Juli 2013.

Ps. 31ayat 1 jo Pasal 5 huruf a, dan c UU No 16 Tahun 1992

1. Barang Bukti belum dimusnahkan

2. Pemeriksaan saksi sebanyak 8 (delapan) saksi

3. SPDP secepatnya diajukan beserta dengan pengajuan sita BB

4. Kasus dalam proses 5. penyidikan 6. Penyidikan dilakukan

oleh PPNS didampingi Korwas yakni petugas Polres Kab. Karimun

7. Telah melakukan gelar perkara awal

Proses Penyidikan

11. BKP Kelas II Palangkara ya

(1 kasus)

Pengiriman burung Kacer, Burung Murai Batu dan Burung Cucak Hijau ke Surabaya tidak dilengkapi dokumen dan tidak dilaporkan kepada petugas Karantina di Kargo

Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1) huruf a dan c UU No.16 Tahun 1992

1. Pemanggilan Saksi dan keterangan ahli

2. Penyitaan sebanyak 16 (enam belas ) burung Kacer; Burung Murai Batu sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) ekor; Burung

Proses Penyidikan


42

Bandara Tjilik Riwud Tanggal 27 September 2013

Cucak hijau sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) ekor, Kota Plywood sebanyak 3 (tiga) buah; Airwaybill No.990-12892854 sebanyak 3 (tiga) lembar; Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Negeri Nomor : 529/BKSDA.Kalteng-2/PI/2013 tanggal 17 desember; Surat Kesehatan Hewan (KH-9) Badan Karantina Pertanian, lembar warna merah No.0686169 tanggal 17 september 2013

3. Diduga tersangka melarikan diri, belum bisa di mintai keterangan, sudah dilakukan panggilan 2(dua) kali

4. Barang Bukti, berupa burung liar diserahkan/dititipkan kepada BKSDA, dengan dibuatkan BA Penitipan & BA Penyisihan Barang Bukti

5. Telah dibuatkan Laporan Kejadian

6. Akan dilakukan gelar perkara dengan Korwas Polda Kalteng

12 BKP Kelas II Yogyakarta

(1 kasus)

Pengiriman 2 (dua) ekor ular hijau ke Makassar tidak dilengkapi dokumen dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina, di cargo Bandara Adi Sucipto tanggal 22 Oktober 2013

Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 6 huruf a dan c UU No.16 Tahun 1992

1. Telah melakukan pemberkasan

2. Perkara ini tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan dikarenakan pelaku tidak mengetahui prosedur pengiriman hewan melalui pesawat udara.

Penyidikan Dihentikan

13 BKP Kelas I Pontianak

( 7 kasus)

1. Pemasukan daging sapi dan daging ayam asal Malaysia sejumlah 3085 Kg tanpa dilengkapi dokumen karantina dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina ditangkap tgl. 16 Mei 2013 Jl.

1. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Pemilik Mobil Box (Sdr. Hengki)

2. Berita Acara Pemeriksaan Supir yang membawa cabe Sdr. Yohanes

3. Berita Acara

Proses Penyidikan


43

Trans Kalimantan

2. Pemasukan cabe keriting asal Malaysia yang tidak dilengkapi dokumen karantina dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina tanggal 25 juni 2013 ditangkap oleh TNI di Sosok selanjutnya diserahkan BKP I Pontianak

3. Pemasukan kubis dan Bombay asal Malaysia yang masuk melalui pintu yang tidak ditetapkan sebagai tempat pemasukan, tidak dilengkapi dokumen karantina dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina dtanggal 11 Juli 2013 di Ambawang oleh TNI dan selanjutnya diserahkan BKP Kelas I Pontianak.

4. Pemasukan Bawang sebanyak +/- 44.000 Kg tanpa dilengkapi dokumen karantina dengan KM. Lestari Maju

5. Pemasukan sosis ayam Merk Frankuter tgl. 13 November 2013 sebanyak 18 kotak @10Kg=32 bungkus yang tidak dilengkapi dokumen Health Certiicate, diduga kuat sosis berasal dari Malaysia dan masuk melalui Entikong

6. Pemasukan sosis 128 kotak, bakso 10 kotsak, daging ayam beku 25 karung, hati ayam 30 kotak, ceker ayam 46 kotak, daging sapi 23 kotak berasal dari Malaysia melalui entikong

7. Pemasukan bawang merah dan bawang Bombay sebanyak 3 ton via truk dari

Pemeriksaan Supir yang membawa Kubis dan Bawang Bombay Sdr. Suwardi

4. Pemeriksaan saksi ahli

5. Ditangani oleh Polisi


44

Pontianak ke ketapang, ditangkap oleh Polres ketapang tgl. 16 juli 2013 berasal dari Malaysia melalui entikong.

14 SKP Kelas I entikong

(1 kasus)

Pemasukan Bawang Bombai, Bawang Merah dan telur

1. Penyidikan oleh Polres Sekadau dan Polres sanggau

2. Keterangan saksi ahli

Proses Penyidikan

15 BKP Kelas II Ternate

(1 kasus)

Pemasukan unggas dari Manado seba-nyak 3 ekor ayam lokal tanggal 12 Desember 2013

Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 6 huruf a dan c UU No.16 Tahun 1992

1. Penyitaan Barang Bukti

2. Pemeriksaan saksi

3. Gelar Perkara dengan korwas ternate dengan pemilik unggas tidak diketahui sehingga tidak bisa dilanjutkan

Penyidikan Dihentikan

b) Bertambahnya jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian Yang mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008. Sebagai instansi pelayanan , Badan Karantina Pertanian senantiasa meningkatkan mutu pelayanan Berdasarkan data jumlah UPT yang mendapatkan Setifikat ISO 9001-2008 (Mutu Pelayanan) dari tahun ke tahun selalu bertambah. Pada tahun 2013 terdapat tambahan 3 UPT yang mendapatkan sertifikat mutu pelayanan sehingga total keseluruhan UPT sejumlah 30 UPT yaitu : 1. BBKP Surabaya (28 Oktober 2011) 2. BBKP Tanjung Priok (25 Mei 2011) 3. BBKP Soekarno-Hatta 20 Mei 2011) 4. BBKP Belawan (29 Juni 2010) 5. BBUS-KP (14 Mei 2011) 6. BBKP Makasar (24 November 2011) 7. BKP Palembang (07 Juli 2010) 8. BKP Pekanbaru (02 Agustus 2010) 9. BKP Medan (11 Juni 2010) 10. BKP Gorontalo (06 Oktober 2011) 11. SKP Banda Aceh (22 Juli 2010) 12. SKP Mamuju (11 Oktober 2011) 13. SKP TB Karimun (12 September 2011) 14. SKP Pare-Pare (11 Oktober 2011) 15. SKP TB Asahan (22 Juli 2010) 16. BKP B. Lampung (13 Januari 2012) 17. BKP Manado (11 Juni 2012) 18. BKP Jayapura (29 Agustus 2012) 19. BKP Kendari (11 Juni 2012) 20. BKP Palu (30 Juli 2012)


45

21. BKP Cilegon (17 Juli 2012) 22. SKP Bengkulu (6 Januari 2012) 23. BKP Kelas I Semarang (5 Desember 2011) 24. BKP Kelas I Banjarmasin (17 Desember 2012) 25. BKP Kelas I Jambi (12 November 2012) 26. SKP Kelas I Bandung (19 Juli 2011) 27. SKP Kelas II Bangkalan (07 Desember 2011) 28. BKP Kelas II Ternate (09 Januari 2013) 29. BKP Kelas II Tarakan (09 Oktober 2013) 30. SKP Kelas I Ambon (14 Agustus 2012)

Dengan lebih dari 50 % UPT Badan Karantina Pertanian yang telah mendapatkan sertifikat ISO 9001-2008 sampai dengan Tahun 2013 tentunya akan memperbaiki mutu pelayanan secara keseluruhan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan pengguna jasa karantina pertanian.

Selain itu jumlah laboratorium yang mendapatkan sertifikat ISO 17024 : 2008 sampai dengan tahun 2012 sebanyak 8 UPT. Khusus pada tahun 2013 bertambah 2 UPT yaitu BBKP Belawan dan BKP Kelas I Medan, sehingga totalnya menjadi 10 UPT, yaitu :

1. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian (BBUS-KP) 2. Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya 3. BBKP Makasar 4. BBKP Tanjung Priok 5. BBKP Soekarno-Hatta 6. BKP Kelas I Palembang 7. BKP Kelas I Balikpapan 8. BKP Kelas I Denpasar 9. BBKP Belawan 10. BKP Kelas I Medan

c) Adanya sosialisasi kebijakan yang terus menerus di seluruh Satker

Badan Karantina Pertanian Sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan merupakan kegiatan yang terus dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun‟

Akuntabilitas Keuangan Pada tahun 2012 anggaran Badan Karantina Pertanian dan realisasinya berdasarkan jenis belanja dengan komposisi sebagai berikut :

No Satker/ Kode

Jenis Belanja

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1. 51 Blj. Pegawai 177.035.634.000 170.739.688.030 96,44

2. 52 Blj. Barang 363.117.067.000 330.221.320.877 90,94

3. 53 Blj. Modal 194.151.038.000 123.183.772.735 63,45

Total 734.303.739.000 624.144.781.642 85,00


46

Apabila kita bandingkan dengan tahun 2013 anggaran Badan Karantina Pertanian dan realisasinya berdasarkan jenis belanja dengan komposisi sebagai berikut :

No Satker/ Kode

Jenis Belanja

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1. 51 Blj. Pegawai 183.602.601.491 178.926.662.493 97,45

2. 52 Blj. Barang 410.010.858.509 369.211.601.073 90,05

3. 53 Blj. Modal 213.740.782.000 207.133.734.272 96,91

Total 807.354.272.000 755.271.997.838 93,55

Sedangkan apabila dilihat dari anggaran dan realisasinya per kegiatan utama adalah :

Kode Program/Kegiatan Utama

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Peningkatan Kualitas karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

807.354.272.000 755.271.997.838 93,55

1818 Peningkatan Kepatuhan Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi

10.314.335.000 9.364.330.322 90,79

1819 Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

6.108.728.000 3.955.801.348 64,76

1820 Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

9.625.165.000 8.119.645.808 84,36

1821 Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya

91.193.625.000 80.171.988.511 87,91

1822 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standard an Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian

60.025.091.000 56.060.423.581 93,39

1823 Peningkatan kualitas pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati

630.087.298.000 597.599.808.268 94,84

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan Badan Karantina Pertanian TA 2013, terkait dengan optimalisasi penggunaan anggaran Badan Karantina Pertanian telah melakukan realokasi anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi tidak


47

dapat dilakukan yang bersumberkan dari Kantor Pusat senilai Rp 3.182.336.000,- dan BKP Kelas I Banjarmasin senilai : Rp. 3.207.801.000,-. Sumber dana tersebut direalokasikan ke BKP Kelas I Batam, BKP Kelas I Padang, BKP kelas I Kupang, BKP Kelas I Balikpapan, BKP Kelas II Palangkaraya, BKP Kelas II Medan, BKP Kelas II Kendari, SKP Kelas I Merauke, SKP Kelas I Mamuju, SKP kelas I Manokwari, BKP kelas II Ternate, SKP kelas I Timika, SKP Samarinda dan SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun

Hambatan /Kendala dan Solusinya Permasalahan dan kendala secara umum yang menghambat kinerja Badan Karantina Pertanian masih selalu dijumpai. Beberapa permasalahan/ hambatan serta strategi pemecahan masalah, antara lain : 1) Perubahan lingkungan strategik yang dinamis dan terkadang sulit

diprediksi tentunya akan berdampak terhadap pengaturan-pengaturan lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK, yang terkadang mengganggu terhadap prioritas penyiapan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu juga implementasi kebijakan perkarantinaan pertanian dan keamanan hayati sering bermasalah dilapangan mengingat adanya irisan-irisan kebijakan dengan instansi terkait. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : a) Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan/Position Paper


b) Selain pada saran no 1 di atas, terkait dengan capaian regulasi terhadap turunan PP 82/2000 tentang karantina hewan dan PP No 14/2002 tentang karantina tumbuhan, dimana turunan PP No 82/2000 masih terdapat 16 pasal lagi yang harus ditindaklanjuti dan turunan PP No. 14/2002 masih terdapat 4 pasal lagi yang harus ditindaklanjuti. Sehingga pasal-pasal yang belum dapat menjadi prioritas penyelesaian,

c) Terhadap kebijakan-kebijakan perkarantinaan dan keamanan hayati yang telah terbit dan masih menjadi potensi masalah dilapangan terkait dengan irisan-irisan kebijakan dengan instansi terkait lainnya, agar dapat disikapi dengan bijak dan dapat diharmonisasikan dengan baik, dengan berprinsip pada pencegahan pemasukan.pengeluaran MP HPHK/OPTK sehingga kelestarian sumber daya alam hayati terjaga.

2) Pada tahun 2012 - 2013 Badan Karantina Pertanian sama sekali tidak mendapatkan tambahan SDM dimana sampai dengan tahun 2013 cenderung mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya Berkurangnya SDM karena pensiun, meninggal dunia maupun terkena punishment. Pada hal Badan Karantina Pertanian dari tahun-ketahun selalu menginginkan penambahan SDM mengingat beban tugas pengawasan karantina dan keamanan hayati tidak sebanding


48

dengan frekuensi lalu-lintasmedia pembawa HPHK/OPTK. Sehingga untuk tahun 2014 diperlukan pengusulan kembali tambahan pegawai yang diproyeksikan menjadi petugas karantina. dan tahun 2012.

3) Dalam rangka peningkatan dukungan akselerasi ekspor terkait dengan sertifikasi ekspor masih dijumpai beberapa produk pertanian mendapatkan complain dinegara tujuan. Hal ini kemungkinan karena kurangnya pengawasan sebelum pengapalan, sehingga perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : a) Peningkatan efektifitas pengawasan untuk produk-produk pertanian

ekspor terutama yang memerlukan tindakan perlakuan karantina. b) Peningkatan kuantitas dan kompetensi terhadap petugas-petugas

karantina yang melakukan pengawasan perlakuan karantina c) Terus melakukan kajian-kajian terhadap alternative perlakuan selain

dengan metil bromide, karena di Negara Uni Eropa sudah tidak menggunakannya lagi

4) Dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 serta peningkatan kualitas pelayanan, petugas karantina sering dihadapkan dengan beberapa pemasukan media pembawa HPHK/OPTK asal luar negeri yang tidak sesuai dengan dokumennya. Oleh karena itu disarankan segera menyiapkan pedoman penanganan terhadap pemasukan media pembawa HPHK/OPTK yang tidak sesuai antara fisik dan dokumennya (baik jumlah maupun jenisnya) sehingga dapat menjadi acuan petugas karantina di lapangan


49

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Karantina Pertanian 2013 ini memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Badan Karantina Pertanian berdasarkan target-target yang tersurat dalam Indek Kinerja Utama (IKU) Badan Karantina Pertanian. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas Badan Karantina Pertanian dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam rangka pembangunan pertanian. Apabila dilihat capaian kinerja dari sasaran yang ada dan telah dilakukan perhitungan secara kuantitatif maka secara keseluruhan pencapaiannya dalam kualifikasi sangat berhasil. Namun demikian permasalahan dan kendala secara umum yang menghambat kinerja Badan Karantina Pertanian masih selalu dijumpai. Beberapa permasalahan/hambatan serta strategi pemecahan masalah, antara lain : 1) Perubahan lingkungan strategik yang dinamis dan terkadang sulit

diprediksi tentunya akan berdampak terhadap pengaturan-pengaturan lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK, yang terkadang mengganggu terhadap prioritas penyiapan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu juga implementasi kebijakan perkarantinaan pertanian dan keamanan hayati sering bermasalah dilapangan mengingat adanya irisan-irisan kebijakan dengan instansi terkait. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : a) Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan/Position Paper


b) Selain pada saran no 1 di atas, terkait dengan capaian regulasi terhadap turunan PP 82/2000 tentang karantina hewan dan PP No 14/2002 tentang karantina tumbuhan, dimana turunan PP No 82/2000 masih terdapat 16 pasal lagi yang harus ditindaklanjuti dan turunan PP No. 14/2002 masih terdapat 4 pasal lagi yang harus ditindaklanjuti. Sehingga pasal-pasal yang belum dapat menjadi prioritas penyelesaian,

c) Terhadap kebijakan-kebijakan perkarantinaan dan keamanan hayati yang telah terbit dan masih menjadi potensi masalah dilapangan terkait dengan irisan-irisan kebijakan dengan instansi terkait lainnya, agar dapat disikapi dengan bijak dan dapat diharmonisasikan dengan baik, dengan berprinsip pada pencegahan pemasukan.pengeluaran MP HPHK/OPTK sehingga kelestarian sumber daya alam hayati terjaga.

BAB IV PENUTUP


50

2) Dalam rangka peningkatan dukungan akselerasi ekspor terkait dengan sertifikasi ekspor masih dijumpai beberapa produk pertanian mendapatkan complain dinegara tujuan. Hal ini kemungkinan karena kurangnya pengawasan sebelum pengapalan, sehingga perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : a) Peningkatan efektifitas pengawasan untuk produk-produk pertanian

ekspor terutama yang memerlukan tindakan perlakuan karantina. b) Peningkatan kuantitas dan kompetensi terhadap petugas-petugas

karantina yang melakukan pengawasan perlakuan karantina c) Terus melakukan kajian-kajian terhadap alternative perlakuan selain

dengan metil bromide, karena di Negara Uni Eropa sudah tidak menggunakannya lagi

3) Dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1992 serta peningkatan kualitas pelayanan, petugas karantina sering dihadapkan dengan beberapa pemasukan media pembawa HPHK/OPTK asal luar negeri yang tidak sesuai dengan dokumennya. Oleh karena itu disarankan segera menyiapkan pedoman penanganan terhadap pemasukan media pembawa HPHK/OPTK yang tidak sesuai antara fisik dan dokumennya (baik jumlah maupun jenisnya) sehingga dapat menjadi acuan petugas karantina di lapangan

4) Pada tahun 2012 - 2013 Badan Karantina Pertanian sama sekali tidak mendapatkan tambahan SDM dimana sampai dengan tahun 2013 cenderung mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya Berkurangnya SDM karena pensiun, meninggal dunia maupun terkena punishment. Pada hal Badan Karantina Pertanian dari tahun-ketahun selalu menginginkan penambahan SDM mengingat beban tugas pengawasan karantina dan keamanan hayati tidak sebanding dengan frekuensi lalu-lintasmedia pembawa HPHK/OPTK. Sehingga untuk tahun 2014 diperlukan pengusulan kembali tambahan pegawai yang diproyeksikan menjadi petugas karantina.

PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon I K/L : Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Tahun : 2013


Meningkatnya

efektitas pelayanan

karantina dan

pengawasan

keamanan hayati

Efektifitas pengendalian

ancaman resiko yang

berhubungan dengan

masuk dan menyebarnya

HPHK dan OPTK, serta

bahan pangan yang tidak

sesuai dengan standar

keamanan pangan

nasional

85 % 90,83% 106,86

Efektifitas pelayanan

ekspor terhadap komoditas

pertanian dan produk

tertentu yang

dipersyaratkan

90 % 99,926 % 111,03

Tingkat kepatuhan dan

kepuasan pengguna jasa

karantina terhadap

pengawasan dan

pelayanan karantina

pertanian

90 % 99,77 % 110,85

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013 : Rp 807.354.272.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan 2013 : Rp 755.271.997.838,-

LAMPIRAN

laporan akuntabilitas kinerja badan karantina pertanian...

Documents

LAPORAN TAHUNAN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I ... · Tindakan Karantina (SP 7), Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Tahun 2015 ..... 121 Lampiran 18. Tindakan Penahanan,

karantina.pertanian.go.idkarantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/Humas/PPID/LAPORAN... · laporan ppid badan karantina pertanian tahun 2017 badan karantina kementerian

Badan Karantina Pertanian 2019sakip.pertanian.go.id/admin/data2/Lakin Barantan 2018.pdf · 2019. 10. 2. · Karantina Pertanian membantu para pelaku usaha pertanian dalam pemenuhan

Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian ~ Berandabbuskp.karantina.pertanian.go.id/asset/gallery/...KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN,

bbuskp.karantina.pertanian.go.idbbuskp.karantina.pertanian.go.id/asset/gallery/documents/rka___kl_2016... · (018) kementerian pertanian badan karantina pertanian (649259) balai besar

IKHTISAR - Balai Karantina Pertanian Kelas II …...LAKIN Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang TA. 2016 1 IKHTISAR Penyelenggaraan Karantina Pertanian yang tertuang dalam

Badan Karantina Pertanian · 2019. 5. 11. · a. Komisi ahli ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian; b. Komisi ahli dapat diberhentikan berdasarkan hasil kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Karantina …...menyikapi hal ini sehingga produk tumbuhan yang telah disertifikasi oleh Badan Karantina Pertanian lebih terjamin kesehatannya dari

Kementerian Pertanianesakip.pertanian.go.id/dok/pk/7.PK_19_BARANTAN_SEP_.pdfKEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN JAI-AN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA

Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2015-2019sakip.pertanian.go.id/admin/file/Renstra BARANTAN 2015-2019.pdf · pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke

bbkpsoetta.combbkpsoetta.com/images/Karantina/Artikel/SE_leishmaniosis... · 2019. 8. 7. · Nornor Sifat Lampiran Hal Yth, KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN JAI-AN

Tatacara Fumigasi dengan PH3 - Badan Karantina Pertaniankarantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents/pusat KT dan... · kementerian pertanian badan karantina pertanian pusat

2024 - Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon

Badan Karantina Pertanian · 2020. 10. 9. · KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGIJNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550 GEDUNG E Lt. 1,

Kementerian Pertanian - rencana strategis balai uji terap ...buttmkp.karantina.pertanian.go.id/wp-content/uploads/...2020/11/01 · BUTTMKP, Badan Karantina Pertanian Tahun 2015-2019

BADAN KARANTINA PERTANIAN A BALAI SFIM ...bkp1denpasar.ppid.pertanian.go.id/doc/145/Laporan-PPID...LAPORAN BULANAN PPID PELAKSANA PADA BALAI KARANTINA PERTANIAN XELAS I DENPASAR AULAN

karantina.pertanian.go.idkarantina.pertanian.go.id/.../S4428_UJIAN_DINAS_KPPI_SMP_SMA.pdf · 6.Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram 7.Kepala Balai Karantina Pertanian

buttmkp.karantina.pertanian.go.idbuttmkp.karantina.pertanian.go.id/wp-content/uploads/... · 2019-09-02 · KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN BALAI IJJI TERAP TEKNIK

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIANbbkpsoetta.com/.../perundangan/KEPBARANTAN/SK_KaBarantan_20… · 1.4.2O. Informasi data keaman an bahan/material safetg data sleet

BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2020skp1samarinda.ppid.pertanian.go.id/doc/173/RENSTRA/14 Renstra 2… · Rencana Strategis SKP Kelas I Samarinda tahun 2020-2024 dengan

KATA PENGANTAR - Kementerian Pertanian · 2019-05-11 · Karantina Pertanian telah melakukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja dari ... KATA PENGANTAR . Laporan Kinerja Badan Karantina

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN …skp1samarinda.ppid.pertanian.go.id/doc/173/LAKIN/LAKIN 2015.pdf · menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Stasiun Karantina Pertanian

· KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN ... Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ... No Telpon/HP No. Email Jenis Kelamin

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN...Kepala Badan Karantina Pertanian, untuk bahan biologi: 3.1.2.1. risiko tinggr dan risiko rendah untuk keperluan diperdagangkan. 3.1.2.3

karantina.pertanian.go.idkarantina.pertanian.go.id/.../Pengumuman/Undangan_PPID_Barantan.pdf · kementerian pertanian badan karantina pertanian jai-an harsono rm nomor 3 ragijnan,

karantina.pertanian.go.idkarantina.pertanian.go.id/.../Pengumuman/diklat_intelijen.pdf · Intelijen Badan Karantina Pertanian Tahun 2017 Pola 200 JP. Berkenaan dengan hal tersebut,

KATA PENGANTAR - sakip.pertanian.go.idsakip.pertanian.go.id/admin/data2/Lakip Setban 2014 Full.pdf3.1. Pengukuran Kinerja ... Laporan Kinerja Sekterariat Badan Karantina Pertanian

BADAN KARANTINA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN...secara bertahap berdasarkan rencana strategis Badan Karantina Pertanian tahun 2015-2019 untuk mewujudkan visi “Menjadi Instansi

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta 2015bbkpsoetta.com/images/Karantina/infopublik/laptah/Laporan Tahuna… · f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I MATARAMmataram.karantina.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2018/05/Rencana-Strategis.pdf3. Meningkatkan peranan Balai Karantina Pertanian Kelas I

karantina.pertanian.go.idkarantina.pertanian.go.id/.../undangan_sosialisasi_pengelolaan.pdf · kementerian pertanian badan karantina pertanian jal-an harsono rm nomor 3 ragunan, pasar

bbkpsoetta.com · 2019. 7. 25. · KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN ... 403/KPTS/KR.100/K/3/2017 TENTANG PEDOMAN APLIKASI PENETAPAN INSTALASI KARANTINA HEWAN Menimbang Mengingat

Badan Karantina Pertanian · Author: COMPAQ Created Date: 4/15/2018 12:02:56 AM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Karantina …...LAKIP Badan Karantina Pertanian 2012 i Puji Syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Akuntabilitas

karantina.pertanian.go.idkarantina.pertanian.go.id/fileman/Uploads/Documents... · nomor sifat lampiran hal yth. kementerian pertanian badan karantina pertanian jai-an harsono rm