laporan akhir_bab 10_arahan pemanfaatan ian

8/6/2019 Laporan Akhir_Bab 10_Arahan Pemanfaatan ian

1/9

X - 1

A. KKEETTEENNTTUUAANN UUMMUUMM PPEERRAATTUURRAANN ZZOONNAASSII

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem propinsi digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah kota dalam menyusun

peraturan zonasi. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk

struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas:

Sistem perkotaan

Sistem jaringan transportasi kota

Sistem jaringan energi kota

Sistem jaringan telekomunikasi kota

Sistem jaringan sumber daya air

Kawasan lindung kota

Kawasan budidaya

Kawasan strategis

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang, dalam hal ini untuk sistem perkotaan dan jaringan prasarana

wilayah disusun dengan memperhatikan:

Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana provinsi dan kota untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan

provinsi maupun kota dan jaringan prasarana wilayah;

Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan

provinsi maupun kota dan jaringan prasarana wilayah; dan

Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan provinsi maupun

kabupaten dan jaringan prasarana wilayah.

1. INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI UNTUK SISTEM PERKOTAAN

a. Peraturan zonasi untuk PKW disusun dengan memperhatikan:

1) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala Propinsi yang didukung dengan fasilitas dan

infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan;

2) Pengembangan fungsi kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas

pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan.

b. Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi

berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastrurktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan

ekonomi yang dilayaninya.

BAB X. ARAHAN KETENTUAN PENGENDALIANPEMANFAATAN RUANG

LAPORAN AKHIR


2/9

X - 2

c. Peraturan zonasi untuk PKSN disusun dengan memperhatikan;

1) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan

pemasaran, serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan imigrasi, karantina, keamanan; dan

2) Pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan

kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat.

2. INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI UNTUK SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI DARAT

a. Peraturan zonasi untuk jaringan jalan di kota disusun dengan memperhatikan :

1) Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten dengan tingkat intensitas

menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;

2) Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi, dan

jalan kota; dan;

3) Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kota yang memenuhi

ketentuan daerah pengawasan jalan (Dawasja).

b. Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan:

1) Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah

hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;

2) Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan

operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;

3) Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di

sepanjang jalur kereta api;

4) Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan; dan

5) Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungandan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

c. Peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, dan penyeberangan disusun dengan memperhatikan:

1) Keselamatan dan keamanan pelayaran;

2) Ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur

pelayaran sungai, dan penyeberangan;

3) Ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, dan

penyeberangan; dan

4) Pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan aluran pelayaran sungai, dan

penyeberangan.

5) Kesesuaian fasilitas penyeberangan dengan lingkungan fisik sungai

d. Peraturan zonasi untuk wilayah pelabuhan disusun dengan memperhatikan:

1) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, dan penyeberangan harus memperhatikan

kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan.

2) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan

Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


3/9

X - 3

3. INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI UNTUK SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI LAUT

a) Peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan memperhatikan:

1) Pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

2) Pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekiar badan air di sepanjang alur pelayaran

dilakukan dengan tidak menganggu aktivitas pelayaran.

b) Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum disusun dengan memperhatikan:

1) Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan

2) Ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur

transportasi laut; dan

3) Pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan

Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI UNTUK SISTEM JARINGAN ENERGI

a. Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di

sekitarnya;

b. Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar

pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;

c. Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan

pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perunda-undangan.

5. INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI UNTUK SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untukpenempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan

dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

6. INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI UNTUK SISTEM JARINGAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan:

a. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan

fungsi lindung kawasan; dan

b. Pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai l in ta s ko ta secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada

wilayah sungai di kabupaten yang berbatasan.

7. INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI UNTUK KAWASAN LINDUNG

a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan:

1) Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;

2) Ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;

3) Pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap,

tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

b. Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan:

1) Pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan

tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

2) Penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan

3) Penerapan prinsip zero delta q policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.


4/9

X - 4

c. Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:

1) Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

2) Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;

3) Pendirian bangunan y ang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;

4) Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan

5) Ketentuan pelarangan semua kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

d. Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar waduk/bendungan disusun dengan

memperhatikan:

1) Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

2) Ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air

dan/atau pemanfaatan air;

3) Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan

4) Penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kota disusun dengan memperhatikan:1) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;

2) Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lain;

3) Ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada point 2 di atas.

f. Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan:

1) pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;

2) Ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan

3) Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.

g. Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan:

1) Pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan

2) Ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

h. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang disusun

dengan memperhatikan:

1) Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

2) Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan

3) Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan

kepentingan umum.

i. Untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksud di atas, peraturan zonasi disusun dengan

memperhatikan:

1) Penetapan batas dataran banjir;

2) Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum berkepadatan rendah;

3) Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

j. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan:

1) Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;

2) Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan

3) Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

k. Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:

1) Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan

2) Pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

8. INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI UNTUK KAWASAN BUDIDAYA

a. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan:

1) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi,

potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan

2) Pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.


5/9

X - 5

b. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan:

1) Pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

2) Perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;

3) Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan

4) Ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

c. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan:

1) Penetapan amplop bangunan;

2) Penetapan tema arsitektur bangunan;

3) Penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan

4) Penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

9. INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI KAWASAN STRATEGIS

a. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Bandara Terpadu (Kepentingan Ekonomi)

1) Penataan ruang bandara udara dan sekitarnya sesuai dengan standar keselamatan penerbangan internasional

2) Penentuan batas landasan pacu dan prasarana penunjang penerbangan

3) Penataan kembali fasilitas bongkar muat kargo yang efisien guna mendukung aktivitas ekspor impor

4) Meningkatkan pelayanan keberangkatan dan kedatangan penumpang

5) Mengintegrasikan sarana prasarana transportasi kawasan strategis bandara dengan kawasan strategis lainnya.

b. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Pelabuhan Terpadu (Kepentingan Ekonomi)

1) Penataan ruang pelabuhan dan disekitarnya sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh

departemen perhubungan laut

2) Pengenaan pemanfaatan ruang yang dilakukan secara terukur berbasis mitigasi (Tsunami dan SLR)

3) Optimalisasi pemanfaatan ruang pelabuhan melalui pembangunan sistem infrastrukturnya

4) Peningkatan standar struktur ketahanan bangunan pelabuhan berbasis mitigasi

5) Peningkatan aksesibilitas transportasi laut antar kawasan strategis lainnya

6) Penataan rencana alokasi ruang yang dapat memenuhi kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan

prasarana pelabuhan

7) Meningkatkan pelayanan terminal penumpang dan barang untuk melayani pelayaran

8) Perencanaan pengembangan ruang pelabuhan yang memperhatikan standar kualitas lingkungan dan daya

dukung lingkungan secara umum

9) Penyedia sarana dan prasarana ketersediaan air bersih, energi listrik, jaringan telekomunikasi dan instalasi

pengolahan air limbah di kawasan pelabuhan.

c. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Bisnis (Kepentingan Ekonomi)

1) Optimalisasi pemanfaatan ruang sebagai kawasan bisnis, perdagangan barang dan jasa2) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kawasan bisnis berstandar internasional

3) Meningkatkan standarisasi lingkungan kawasan bisnis sebagai penunjang kawasan

4) Perancangan struktur bangunan yang berbasis mitigasi (tsunami, gempa bumi, abrasi, SLR)

5) Pengaturan pola ruang yang berwawasan lingkungan

6) Membatasi pengembangan ruang kawasan yang bukan untuk kepentingan pola ruang bisnis

7) Mengintegrasikan sarana transportasi antar kawasan strategis bisnis dengan kawasan-kawasan yang lainnya.

8) Pemanfaatan fungsi ruang kawasan pada daya dukung dan daya tampung ruang kawasan

9) Pemanfaatan ruang dilakukan dengan mengacu pada referensi kawasan kepentingan bisnis

d. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Energi Centre (Kepentingan Ekonomi)

1) Mengatur penempatan pembangkit energi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dilingkungan sekitarnya

2) Pembatasan pengembangan ruang kawasan yang bukan untuk kepentingan kawasan strategis


6/9

X - 6

3) Penataan ruang kawasan yang berwawasan lingkungan

4) Penyediaan sarana dan prasarana instalasi pengolahan limbah bahan bakar

5) Pengaturan pola pendistribusian energi bahan bakar dan gas ke kawasan-kawasan lainnya

e. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Lindung Lakkang (Kepentingan Lingkungan)

1) Pemanfaatan ruang dikembangkan dalam dimensi perencanaan yang berbasis pada agropolitan dan maritim

2) Melindungi hutan atau vegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam serta arsitektur

bentang alam untuk keperluan pendidikan, rekreasi dan pariwisata.

3) Melindungi kawasan dari kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan lindung Lakkang

4) Pemanfaatan ruang kawasan lindung sebagai tempat pendidikan, penelitian dan rekreasi

f. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Wisata Pulau Terpadu (Kepentingan Pariwisata dan

Lingkungan )

1) Melarang perubahan bentang alam kawasan pulau yang dapat merusak keseimbangan lingkungan pulau

2) Mengembangkan ruang dalam dimensi perencanaan yang berbasis pada wisata bahari dan bawah laut

3) Pembatasan pembangunan ruang yang dapat mengubah bentang alam pulau

4) Pelarangan segala bentuk pemanfaatan sumberdaya alam dan kelautan dengan menggunakan alat tangkap

yang dapat merusak ekosistem

5) Pengembangan mata pencaharian alternatif berkelanjutan bagi masyarakat pulau guna menghindari eksploitasi

sumber daya kelautan

6) Penyiapan infrastruktur pariwisata memadai yang berwawasan lingkungan dan berbasis mitigasi

g. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Sungai (Kepentingan Pariwisata dan Lingkungan)

1) Pelarangan pengurangan hutan bakau di sekitar daerah aliran sungai

2) Penertiban penggunaan lahan di sempadan sungai

3) Pembatasan pemanfaatan ruang fungsi untuk budidaya

4) Pemeliharaan vegetasi sempadan sungai untuk menjaga tingkat penyerapan air yang tinggi mengisi air tanah

yang menjadi kunci pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan

h. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Koridor Pesisir (Kepentingan Mitigasi dan Lingkungan)

1) Memformulasikan kembali nilai-nilai pemanfaatan ruang pesisir berbasis mitigasi (banjir dan tsunami)

2) Pemanfaatan ruang yang berbasis pada mitigasi Tsunami dengan menetapkan sempadan pantai minimal 100

meter dari titik pasang tertinggi kearah darat

3) Pembatasan penggunaan lahan koridor pesisir yang dapat merusak keberadaan ekosistem pesisir

B. KETENTUAN PERIZINAN

RTRW kabupaten menjadi dasar penerbitan izinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Arahan perizinanyang dimaksud merupakan acuan bagi pejabat berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasar

rencana struktur dan pola ruang. Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya.

Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan Bappeda.


7/9

X - 7

CC.. KKEETTEENNTTUUAANN IINNSSEENNTTIIFF DDAANN DDIISSIINNTTEENNTTIIFF

Arahan pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan

pengenaan disinsentif.Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana

pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya

berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan

ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat termasuk swasta.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan

kewenangannya.Insentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain, dalam bentuk:

1. Pemberian kompensasi;

2. Urun saham;

3. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur; atau

4. Penghargaan.

Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk:

1. Keringanan pajak;

2. Pemberian kompensasi;

3. Imbalan;

4. Sewa ruang;

5. Urun saham;

6. Penyediaan infrastruktur;

7. Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

8. Penghargaan.

Disinsentif kepada Pemerintah Daerah diberikan, antara lain, dalam bentuk:

1. Pembatasan penyediaan infrastruktur;

2. Pengenaan kompensasi; dan/atau

Gambar 11-1Bagan Perizinan Pemanfaatan Ruang


8/9

X - 8

Disinsentif dari Pemda kota kepada masyarakat dikenakan, antara lain, dalam bentuk:

a. Pengenaan pajak yang tinggi;b. Pembatasan penyediaan infrastruktur;

c. Pengenaan kompensasi dan/atau

d. Penalti.

Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Walikota

Gambar 11-2Bagan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pemberian Insentif

Perangkat/upaya untuk memberikan imbalan terhadap

pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR

Pemberian Disinsentif

Perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan,

mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR

Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi

silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham

Pembangunan serta pengadaan infrastruktur

Kemudahan prosedur perizinan

Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swastadan/atau pemerintah daerah

diberikan oleh :

Pemerintah

(mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)

Pemerintah Daerah 1

(mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pemberian Insentif dan Disinsentif

Ps.38 ayat (1)

Ps.38 a at (2) Ps.38 a at (3)

Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan

besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi

dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang

Pembatasan penyedian infrastruktur, pengenaan

kompensasi dan penalti

kepada :

Pemerintah Daerah

(dirugikan akibat penyelengaraan penataan ruang)

Pemerintah Daerah 2

(mendapat manfaat dari penyelengaraan penataan ruang)

Swasta/Masyarakat

Ps.38 ayat (6)

Subsidi

Dukungan

Perwujudan RTR

Kompensasi

Dukungan

Perwujudan RTR

Dispensasi

Dukungan

Perwujudan RTR


9/9

laporan akhir_bab 10_arahan pemanfaatan ian

Documents