laporan akhir rupm.pdf

i

LAPORAN AKHIR

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA KENDARI

Kerjasama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL (BAPPEDA DAN PM)

KOTA KENDARI

dengan

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS HALUOLEO

KENDARI

2013

ii

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR

PEKERJAAN:

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA KENDARI

DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

DR. RAHAYU. SP, MSc., M.Env.Sc. NIP. 19730101 200604 2 012

DIAJUKAN OLEH

DR. H. GAMSIR BACHMID, SE., MS. NIP. 19640801 198803 1 001

MENGETAHUI KEPALA BAPPEDA DAN PM KOTA KENDARI

(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)

ASKAR, S.T., M.Si. Pembina Gol IV/a

NIP. 19710828 200212 1 007

iii

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.1 Maksud dan Tujuan .......................................................... Error! Bookmark not defined. 1.2 Manfaat Kegiatan .............................................................. Error! Bookmark not defined. 1.3 Output Kegiatan ................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.4 Metode Pelaksanaan ........................................................ Error! Bookmark not defined.

Lingkup Pekerjaan ....................................................................... Error! Bookmark not defined. a. Lingkup Wilayah Studi ...................................................... Error! Bookmark not defined. b. Lingkup Kegiatan ................................................................ Error! Bookmark not defined. Jenis Data ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Sumber Data ................................................................................... Error! Bookmark not defined. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... Error! Bookmark not defined. Teknik Analisa Data .................................................................... Error! Bookmark not defined.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RUPM

3. VISI, MISI, TUJUAN, DAN KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

3.1 Visi dan Misi Penanaman Modal Kota Kendari 2013 2025:Error! Bookmark not defined. 3.2 Misi Penanaman Modal Kota Kendari 2013 2025:Error! Bookmark not defined. 3.3 Azas Dan Tujuan ................................................................ Error! Bookmark not defined.

4. ARAH KEBIJAKAN INVESTASI

4.1 Investasi yang Terencana dan Berwawasan Lingkungan .. Error! Bookmark not defined. 4.2 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) Error! Bookmark not defined. 4.3 Perbaikan Iklim Investasi .............................................. Error! Bookmark not defined. 4.4 Promosi Penanaman Modal........................................... Error! Bookmark not defined. 4.5 Persebaran Penanaman Modal .................................... Error! Bookmark not defined. 4.6 Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman ModalError! Bookmark not defined.

5. ARAH DAN PANDUAN IMPLEMENTASI PENANAMAN MODAL

5.1 Kondisi Eksisting Penanaman Modal Kota KendariError! Bookmark not defined. 5.2 Ketersediaan Lahan.......................................................... Error! Bookmark not defined. 5.3 Rencana Penataan Struktur Kota ................................ Error! Bookmark not defined.

6. PELAKSANAAN

6.1 Kaidah Pelaksanaan RUPM Kota Kendari ................ Error! Bookmark not defined. 6.2 Pelaksanaan RUPM Kota Kendari ............................... Error! Bookmark not defined. 6.3 Tahapan Pelaksanaan ..................................................... Error! Bookmark not defined.

7. DAFTAR ACUAN ............................................................ Error! Bookmark not defined.

8. LAMPIRAN ....................................................................................................................... 66

LAPORAN AKHIR: Rencana Umum Penanaman Modal Kota Kendari Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya aktivitas masyarakat sejalan dengan semangat

desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-

Undang RI Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan peluang

bagi Pemerintah Daerah selaku pengelola daerah untuk lebih berperan aktif

dalam mengembangkan potensi daerahnya. Persaingan yang semakin tajam

dalam era otonomi daerah menuntut pemerintah daerah menyiapkan

daerahnya sedemikian rupa untuk menggali potensi ekonomi seoptimal

mungkin dan mempunyai ketrampilan dalam pemasaran yang baik, sehingga

dapat menarik minat investor baik dari pelaku lokal, nasional maupun

internasional.

Peningkatan investasi pada suatu wilayah akan dapat menciptakan

peluang munculnya kegiatan-kegiatan usaha lain karena bekerjanya proses

yang berpengaruh ganda (multiplier effect), sehingga ekonomi masyarakat

dapat berkembang secara berkelanjutan (sustainable). Berbagai impikasinya

posistif dari investasi antara lain adalah meningkatknya kesempatan kerja dan


peluang terjadinya peningkatan PAD, serta dapat mengurangi angka

kemiskinan. Dengan kata lain bahwa investasi dapat menimbulkan multiplier

effect bagi kemajuan ekonomi daerah. Manfaat pengembangan investasi

langsung (direct invesment) selain sifatnya jangka panjang juga terjadi adanya

transformasi modal, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, akses ke

pasar dunia,dan transfer kemampuan manajerial.

Proses pembangunan ekonomi dalam wilayah akan melibatkan

kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor ekonomi

domestik. Untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu dibangun pabrik-

pabrik, gedung perkantoran, mesin, dan alat-alat produksi. Selain itu juga perlu

disiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM/human capital) yang

terampil, untuk pengadaan semua itu, termasuk fasilitas seperti gedung

sekolah, perpustakaan dan sebagainya buat mendukung penyiapan SDM,

diperlukan dana yang disebut dana investasi (Tambunan, 2000).

Guna memperkokoh perekonomian daerah dan menjamin keberlangsungan

dunia usaha, saat ini Pemerintah Kota Kendari berupaya memantapkan

stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan keamanan serta menjamin penegakan

hukum, sehingga dapat berlangsung kegiatan-kegiatan perekonomian daerah

yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi. Seiring dengan

perkembangan ekonomi nantinya, akan diperlukan upaya-upaya penataan

kawasan-kawasan pengembangan ekonomi sesuai dengan karakteristik dan

potensi daerah, sehingga akan saling mendukung dalam percepatan dan

pemantapan pertumbuhan ekonomi.


Dalam kerangka investasi/penanaman modal, pemerintah pusat telah

mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 yang

menjadi acuan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota,

dan merupakan peletakan kebijakan dasar untuk mendorong terciptanya iklim

usaha di daerah yang lebih kondusif dalam rangka penguatan daya saing

perekonomian daerah, dan mempercepat pengembangan investasi di daerah.

Secara lebih operasional, melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2012 tanggal 7 Februari lalu, pemerintah telah menerbitkan Rencana Umum

Penanaman Modal (RUPM), yang merupakan dokumen perencanaan

penanaman modal jangka panjang, dan berlaku sampai dengan 2025. RUPM

ini akan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non

Kementerian (LPNK) dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan

penanaman modal. RUPM ini berfungsi untuk mensinergikan dan

mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi

tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan

dipromosikan.

Dalam mencapai tujuan seperti diinginkan oleh Perpres tersebut,

diperlukan suatu sinergi dari semua pelaku ekonomi dan pembangunan baik

lintas sektoral maupun vertikal (provinsi, kabupaten perbatasan, atau provinsi

perbatasan). Singkatnya Kota Kendari harus bisa memanfaatkan posisi

strategis sebagai daerah ibukota, yang merupakan pintu masuk dan keluar

utama sekaligus pusat berbagai bentuk pelayanan yang dibutuhkan oleh

masyarakat Sulawesi Tenggara.


Potensi ekonomi Kota Kendari pada umumnya, dan potensi investasi

khususnya, yang tersedia pada berbagai sektor ekonomi potensial seperti

perdagangan, industri, pengangkutan, jasa-jasa, dan pertanian, di samping

harus dikelola agar berkembang ke arah yang sesuai dengan kerangka

pengembangan wilayah kota, juga harus dapat dikemas ke dalam seperangkat

informasi yang sistematis dan informatif sehingga dapat menarik minat para

pelaku ekonomi untuk berkiprah secara optimal dalam pengembangan berbagai

potensi ekonomi dimaksud.

Mengingat pentingnya peran investasi dalam pencapaian visi, misi, dan

sasaran pembangunan Kota Kendari, dan pada sisi lain sebagai tindak lanjut

dan amanah dari Perpres Nomor 16/2012, maka Pemerintah Kota Kendari

melalui Badan Perencanaan Pembangunanan Daerah dan Penanaman Modal

(BAPPEDA dan PM) Kota Kendari merasa perlu menyiapkan suatu rancangan

Rencana Umum Penanaman Modal yang berguna sebagai kerangka

acuan/arah kebijakan dalam pembangunan, khususnya pengembangan

Investasi di Kota Kendari.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan suatu dokumen perencanaan

berupa Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Kendari sebagai dasar

pedoman, arah kebijakan, dan kerangka acuan pengembangan investasi di

Kota Kendari sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

Secara tersirat, kalimat di atas sesungguhnya telah mencakup maksud dan

tujuan yang dapat diredefinisi ke dalam suatu kalimat yang lebih rinci sebagai

berikut:


Maksud pekerjaan ini adalah untuk menghasilkan suatu acuan dasar

yang dapat menjadi pedoman, petunjuk, maupun arahan dalam upaya

pengembangan investasi di Kota Kendari, yang memiliki sinkronisasi

dengan kebijakan penataan ruang daerah.

Tujuan pekerjaan ini pada intinya untuk menghasilkan dokumen

Rencana Umum sebagaimana dimaksud sebelumnya, sebagai suatu wujud

nyata keberadaan acuan dasar sebagaimana pernyataan dalam maksud

pekerjaan.

Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan pekerjaan Rencana Umum

Penanaman Modal di Kota Kendari, maka dokumen RUPM Kota Kendari ini

akan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kajian kebijakan sektoral yang berhubungan dengan penanaman modal;

2. Data dan Informasi tentang kondisi fisik dan sosial-ekonomi, dan sosial-

budaya, yang terdiri dari data statistik, deskriptif dan gambaran spasial

berupa peta;

3. Informasi kondisi penanaman modal dalam sepuluh tahun belakangan,

kondisi existing penanaman modal, dan perkiraan pertumbuhan

penamaman modal ke depan;

4. Informasi bakal investasi, yang dibagi menjadi informasi bakal investasi

yang Unggul, bakal investasi yang Andal, bakal investasi yang Potensial,

dan bakal investasi yang masih bisa dijadikan Harapan;

5. Kajian ekonomi, sosial, fisik, dan budaya/perilaku wilayah dalam

hubungannya dengan penanaman modal;


6. Perhitungan-perhitungan forecast jumlah penduduk 20 tehun ke depan,

export import, produksi barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi,

kebutuhan dan juga degradasi serta inflasi;

7. Penentuan visi, misi, strategi, kebijakan penanaman modal, program

pembangunan yang mendukung penanaman modal, hingga rencana

kegiatan tahunan sampai akhir tahun perencanaan

Hal-hal di atas selanjutnya dapat diperhatikan sebagai sasaran

pekerjaan Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Kendari yang dapat

menjadi bahan acuan guna melengkapi arahan-arahan/langkah pelaksanaan

pekerjaan, sebagaimana dijelaskan kemudian dalam lingkup pekerjaan ini.

1.3. MANFAAT KEGIATAN

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan Rencana Umum

Penanaman Modal di Kota Kendari adalah:

Terinventarisasikannya kebijakan sektoral yang berhubungan dengan

penanaman modal di Kota Kendari;

Tersedianya Informasi kondisi penanaman modal dalam sepuluh tahun

belakangan, kondisi existing penanaman modal, dan perkiraan pertumbuhan

penamaman modal ke depan

Tersedianya arahan strategis yang berfokus pada penyusunan prioritas

kebijakan pembangunan dan distribusi peran masing-masing stakeholder

dalam pelaksanaan pengembangan investasi Kota Kendari;

Ditetapkannya investasi prioritas sesuai dengan potensi, sumber daya alam,

dan kondisi geografis Kota Kendari;


Tersedianya indikasi program-program investasi yang tertata dan terencana

untuk mendukung upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan

masyarakat Kota Kendari

Ditetapkannya tahap-tahap pelaksanaan pengembangan investasi yang

disertai langkah-langkah aplikatif dan distribusi peran oleh stakeholder

dalam pelaksanaan pengembangan pengembangan investasi;

Tersedianya bahan yang dapat digunakan untuk menyusun naskah

akademik dalam rangka penyusunan draft Peraturan Walikota tentang

RUPM

1.4. OUTPUT KEGIATAN

Output dari kegiatan penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal

ini adalah dalam bentuk dokumen yang berisi informasi detail mengenai:

potensi dan kebijakan sektoral yang berhubungan dengan penanaman

modal di Kota Kendari; Informasi kondisi existing penanaman modal, dan

perkiraan pertumbuhan penamaman modal; arahan strategis penyusunan

prioritas kebijakan pengembangan investasi Kota Kendari; prioritas

investasi sesuai dengan potensi, sumber daya alam, dan kondisi geografis

Kota Kendari; dan bahan yang dapat digunakan untuk menyusun naskah

akademik dalam rangka penyusunan draft Peraturan Walikota tentang

RUPM yang merupakan bagian dari Rencana Umum Penanaman Modal

Kota Kendari;

1.5. METODE PELAKSANAAN

1.5.1. Lingkup Pekerjaan


Lingkup pekerjaan Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Kendari

meliputi lingkup wilayah studi dan lingkup kegiatan.

a. Lingkup Wilayah Studi

Wilayah yang menjadi lingkup pekerjaan Rencana Umum Penanaman

Modal di Kota Kendari adalah seluruh wilayah kecamatan yakni 10

(sepuluh) kecamatan, yang meliputi Kecamatan Abeli, Baruga, Poasia,

Puuwatu, Mandonga, Kambu, Kendari Barat, Kendari, Wua-Wua,

Kecamatan Kadia.

b. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan dalam Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal di

Kendari adalah:

a. Melakukan kajian/review terhadap berbagai rencana investasi sektoral

yang telah ada di setiap Dinas terkait dan kebijakan pembangunan Kota

Kendari lainnya. Rencana Umum Penanaman Modal ini harus menjadi

bagian yang terintegrasi dengan kebijakan strategis, spasial, dan

sektoral di Kota Kendari.

b. Melakukan identifikasi sub-sektor potensial/komoditas yang dapat

menjadi unggulan dalam pengembangan investasi di Kota Kendari.

c. Menginventariasi potensi investasi yang meliputi kekuatan/keunggulan,

kelemahan serta hambatan yang dihadapi, sehingga dapat menganalisa

dan merencanakan pengembangan kawasan ekonomi seperti kawasan

industri, pariwisata, pertanian dan lain-lain sesuai dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kendari.


d. Melakukan identifikasi terhadap peluang pengembangan sektor-sektor

strategis dan potensial untuk selanjutnya diidentifikasi kebutuhan

pengembangan investasinya sehingga dapat memberikan nilai tambah

terhadap sumberdaya potensial khususnya yang dimiliki oleh Kota

Kendari.

e. Melakukan analisa-analisa bagi pengembangan sektor-sektor strategis

terutama yang terkait dengan kebutuhan investasi penunjang, dukungan

regulasi, ivestasi infrastruktur dan sektor lainnya yang menjadi tanggung

jawab Pemerintah.

f. Menetapkan investasi prioritas sesuai dengan potensi, sumber daya

alam dan geografis di Kota Kendari.

1.5.2. Jenis Data

Untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian maka diperlukan berbagai

informas kualitatif dan kuantitatif, baik lisan maupun secara tertulis

(terdokumentasikan). Data tersebut antara lain adalah: Kondisi terkini (gografis,

domografis dan sosial ekonomi Kota Kendari); Kebijakan investasi pemerintah

pusat; Perda tentang investasi; Arah, strategi pembangunan Kota Kendari;

Potensi/keunggulan Kota Kendari; Kontribusi sektor/komoditi unggulan

terhadap perekonomian saat ini dan prospeknya pada masa yang akan datang;

Informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan investasi di

Kota Kendari; Infrastruktur yang telah tersedia dan belum tersedia dalam

rangka mendukung pengembangan komoditi/sektor unggulan; Asset dan usaha

daerah yang dapat didayagunan secara ekonomi.

1.5.3. Sumber Data


Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh melalui

wawancara, diskusi (FGD), baik formal maupun informal. Data yang bersifat

dokumentatif (data sekunder) akan diperoleh pada beragai instansi terkait yakni

BPS, Bank Indonesia, Bappeda dan PM Kota dan Provinsi, SKPD terkait dan

situs internet.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang akan digunakan untuk memperoleh data di atas adalah:

wawancara dan FGD, baik formal maupun non formal, studi kepustakaan yaitu

menelaah data yang telah terdokumentasikan oleh lembaga terkait. Beberapa

data dapat juga diperoleh melalui situs internet.

1.5.5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpulkan maka dilakukan sortir data. Sortir data adalah

kegiatan untuk memilah-milah data yang relevan dan data yang kurang relevan

bahkan mungkin tidak bermanfaat dalam penelitian namun terikut dalam

proses pengumpulan data sekunder. Selanjutnya data yang telah terpilah

dianalisis dan kemudian disajikan secara deskriptif dan obyektif.


BAB II

FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RUPM (MENURUT PERPRES 16/2012)

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012

tanggal 7 Februari lalu, telah menerbitkan Rencana Umum Penanaman

Modal (RUPM), yang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal

jangka panjang, dan berlaku sampai dengan 2025. RUPM ini akan menjadi

acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalisasikan

seluruh kepentingan sektoral terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam

penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan, bunyi dalam

pendahuluan RUPM yang terlampir dalam Perpres tersebut, seperti dikutip

dari website setkab. go.id.

Sementara pada Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Perpres No. 16/2012

disebutkan, pemerintah provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman

Modal Provinsi (RPUMP) yang mengacu pada RUPM dan prioritas

pengembangan potensi provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun


Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada

RUPM, RPUMP dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.

Perpres No. 16/2012 tentang RUPM ini juga menegaskan adanya

pemberian fasilitas, kemudahan, dan intensif penanaman modal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian fasilitas,

kemudahan dan/atau insentif ini dievaluasi secara berkala oleh Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan melibatkan

Kementerian/LPNK dan Pemda terkait.

Pasal 6 Perpres No. 16/2012 tersebut juga mengamanatkan untuk

secara berkala dilakukan evaluasi terhadap RUPM yang telah disusun, yakni

paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun. Oleh karena itu, masing-

masing propinsi/kabupaten/kota, perlu menyediakan sumberdaya untuk

kegiatan evaluasi minimal sekali dalam dua tahun. Evaluasi ini dilakukan

untuk menyesuaikan RUPM yang disusun dengan perubahan yang mungkin

tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan awal RUPM.

Dalam RUPM ini disebutkan, perlunya lembaga koordinasi

penanaman modal kementerian teknis/sektor terkait, pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota memiliki visi yang sama mengenai pembagian

urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan

pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi

yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.


Pemerintah mendorong pembangunan sistem Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PSTP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan

akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dnegan sistem-sistem

perizinan sebelumnya. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan

kenyamanan berusaha, sehingga mendukung iklim penanaman modal yang

kondusif.

RUPM juga menegaskan, agar pengaturan bidang usaha yang

tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral,

kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta

kepentingan nasional lainnya.

Sementara bidang usaha yang terbuka ditetapkan dengan kriteria

kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan

dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,

pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi,

peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan

usaha yang ditunjuk oleh pemerintah.

Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan

harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir, bunyi poin

empat Perbaikan Iklim Penanaman Modal dalam RUPM.

RUPM ini juga mendorong persebaran penanaman modal dengan

pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di luar Pulau Jawa; pemberian

fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong


pertumbuhan penanaman modal di luar Pulau Jawa; pengembangan pusat-

pusat pertumbuhan strategis melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK) dan pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia (KEI); pengembangan

sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan di luar Pulau

Jawa; dan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dengan

mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non KPS.

RUPM juga menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi

sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas

dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan

penanaman modal pada bidang pangan, infrastruktur dan energi harus

selaras dengan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan, mandiri, serta

mendukung kedaulatan Indonesia.

Sasaran penanaman modal bidang pangan dilakukan untuk

mewujudkan: i) swasembada beras berkelanjutan; ii) swasembada dan

pengekspor jagung berdaya saing kuat; iii) mengurangi ketergantungan

impor dan swasembada kedelai; iv) swasembada gula berkelanjutan; dan

seterusnya.

Adapun arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang

pangan dilaksanakan di anatarnya melalui pengembangan tanaman pangan

berskala besar (food estate) diarahkan pada daerah-daerah di luar Pulau

Jawa. (setkab. go.id).


BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL KOTA KENDARI

3.1. VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL KOTA KENDARI 2013 2025:

MEWUJUDKAN PENANAMAN MODAL YANG BERDAYA SAING TINGGI,

MANDIRI, DAN MENJADI PENGGERAK UTAMA PEREKONOMIAN

DAERAH.

3.2. MISI PENANAMAN MODAL KOTA KENDARI 2013 2025: 1. Meningkatkan infrastruktur di semua sektor yang menunjang untuk

menjadikan Kota Kendari sebagai salah satu tujuan utama

penanaman modal di wilayah Sulawesi dan Indonesia.

2. Meningkatkan iklim kondusif yang berdaya saing tinggi sesuai persepsi

para stakeholders penanaman modal bagi upaya mempercepat

pengembangan dan peningkatan penanaman modal di Kota Kendari.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal untuk

mewujudkan Kota Kendari sebagai daerah nyaman bagi penanaman

modal di wilayah Sulawesi.

4. Mengembangkan semua potensi yang ada dalam desain penanaman

modal yang menarik untuk mewujudkan peran investasi sebagai

kontributor terbesar dalam pertumbuhan dan penggerak utama

perekonomian daerah.

3.3. AZAS DAN TUJUAN


Penanaman modal daerah Kota Kendari diselenggarakan berdasarkan

azas:

a. kepastian hukum;

b. keterbukaan;

c. akuntabilitas;

d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara

berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

e. kebersamaan;

f. efisiensi berkeadilan;

g. berkelanjutan;

h. berwawasan lingkungan;

i. kemandirian; dan

j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain

untuk:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah;

b. menciptakan lapangan kerja;

c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

d. meningkatkan daya saing dunia usaha nasional;

e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;

f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan peran usaha

mikro, kecil, menengah (UMKM);


g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil

dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri

maupun dari luar negeri; dan

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.4. Kebijakan Dasar

Dalam rangka mendorong, meningkatkan, dan memajukan kegiatan

penanaman modal, maka pemerintah darah menetapkan kebijakan dasr

penanaman modal untuk:

a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi

kegiatan penanaman modal dalam rangka penguatan daya saing

daerah dalam perekonomian nasional dan global; dan

b. mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal daerah.

Dalam menetapkan kebijakan dasar tersebut, pemerintah daerah

memegang prinsip:

a. memberi perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal

dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap

memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum,

kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal,

sejak proses perizinan sampai berakhirnya kegiatan penanaman

modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan

perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;


c. mengidentifikasi potensi sumberdaya daerah yang hasilnya disajikan

dalam bentuk peta investasi daerah dan petunjuk tentang potensi

sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan;

d. mengidentifikasi dan menyusun daftar pengusaha mikro, kecil,

menengah, dan besar dalam rangka program kemitraan;

e. menyusun program pengembangan penanaman modal daerah sesuai

dengan program pembangunan daerah;

f. menetapkan bidang usaha unggulan yang menjadi prioritas sesuai

potensi dan daya dukung daerah, dalam bentuk daftar bidang usaha

unggulan daerah;

g. menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk

penanaman modal, tertutup untuk Penanaman Modal Asing, dan

bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu;

h. menyusun profil-profil proyek penanaman modal atas bidang-bidang

yang terbuka dengan persyaratan tertentu;

i. menyusun profil-profil investasi proyek kemitraan;

j. menetapkan kebijakan pemberian insentif, dan kemudahan

penanaman modal di daerah;

k. melaksanakan pelatihan dan penyusunan teknis dan bisnis bagi

usaha kecil dan menengah;

menyelenggarakan kewenangan lain di bidang kebijakan dan perencanaan

pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan, sepanjang tidak

bertentangan dengan kebjakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

3.5. Ketentuan Umum


Dalam kerangka Rencana Umum Penanaman Modal Kota Kendari,

terdapat beberapa ketentuan umum yang berfungsi sebagai batasan atau

definisi operasional, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penggunaan

dan penanaman modal untuk melakukan kegiatan usaha, baik

oleh penanam modal (investor) dalam negeri maupun investor

asing;

b. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam

modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik

Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri

dengan menggunakan modal dalam negeri;

c. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk

melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang

dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan

modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan

penanam modal dalam negeri

d. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang

melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal

dalam negeri dan penanam modal asing

e. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga

negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik

Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di

wilayah negara Republik Indonesia


f. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang

bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai

nilai ekonomis

g. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing,

perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan

hukum asing, dan/ atau badan hukum Indonesia yang sebagian

atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing

h. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara

Republik Indonesia, perseorangan warga negara indonesia, atau

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan

hukum

i. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

j. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

k. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah

kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan

penanam modal di daerah


l. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari

Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah

setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong

peningkatan penanaman modal di daerah

m. Kawasan Industri Kendari, yang selanjutnya disingkat KIK

adalah Kawasan Industri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

n. Pengaturan dan Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan,

pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non

perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam

rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha

tidak sehat di daerah

o. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan

suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian

atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang

memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan

tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat


BAB IV ARAH KEBIJAKAN INVESTASI

4.1. Investasi yang Terencana dan Berwawasan Lingkungan

1. Menetapkan bidang pangan, infrastruktur, dan pelayanan jasa sebagai

isu strategis dalam penyediaan dan pengembangan kualitas dan

kuantitas investasi dan penanaman modal.

2. Menentukan wilayah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan

isu strategis sebagai Fokus Pembangunan wilayah Kota Kendari yang

sejalan RUTR Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional.

3. Sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup,

khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca dan

pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.

4. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah

lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;

5. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya

dukung lingkungan.

4.2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

1. Kebijakan dasar investasi dan penanaman modal diarahkan pada

pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan

Koperasi (UMKMK).


2. Pemberdayaan UMKMK harus ditunjang oleh pembangunan pada

sektor primer, sekunder, dan tersier menuju pengembangan ekonomi

hijau (green economy).

3. Memperkuat kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang

responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil

inovasi dan penerapan teknologi.

4. Mendorong peningkatan UMKMK menjadi usaha dengan skala lebih

besar.

5. Memperkuat keterkaitan UMKMK dengan mitra strategis dalam berbagai

bidang usaha.

4.3. Perbaikan Iklim Investasi

1. Penguatan Kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan investasi dan

Penanaman Modal Kota Kendari.

2. Pengaturan arah kebijakan prioritas pembangunan yang dapat menjamin

peningkatan produktivitas dan inovasi secara berkelanjutan.

3. Pengaturan Perizinan dan Non Perizinan yang mempertimbangkan

klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong persebaran dan

pemerataan investasi dan penanaman modal.

4. Pengaturan Persaingan Usahadan jaringan mitra strategis investasi dan

penanaman modal.

5. Pengaturan kegiatan investasi dan penanaman modal yang strategis

dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah,

peningkatan penanaman modal di sektor prioritas dan pengembangan

wilayah.

4.4. Promosi Penanaman Modal

1. Promosi penanaman modal melalui penyebarluasan informasi potensi

dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan

berkelanjutan.

2. Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal.

3. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif.


4. Kegiatan promosi dilaksanakan untuk pencapaian target investasi yang

telah ditetapkan.

5. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal.

6. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif

4.5. Persebaran Penanaman Modal

1. Pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri dan

pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Kendari.

2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis.

3. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru &

terbarukan.

4. Pengembangan investasi tidak mengorbankan wilayah produktif untuk

sektor riil dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan

sumberdaya.

5. Percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan dengan

menembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non

KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk

sektor tertentu yang strategis .

4.6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal

1. Pemberian Insentif dan sangksi untuk mendorong daya saing dan iklim

yang kondusif untuk berinvestasi.

2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi dan

penanaman modal diberikan untuk Industri Pionir dan Prioritas Tinggi.

3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi dan

penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan

hidup.

4. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pajak daerah dan

kemudahan lainnya.

5. Fasilitas insentif dan kemudahan dari daerah (PP NO. 45 TAHUN 2008) :

PTSP di bidang penanaman modal.


Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara

Elektronik.

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah.

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.

Pemberian dana stimulan; dan/atau

Pemberian bantuan modal.

Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal.

Penyediaan sarana dan prasarana.

Penyediaan lahan atau lokasi.

Pemberian bantuan teknis; dan/atau

Percepatan pemberian perizinan.


BAB V ARAH DAN PANDUAN IMPLEMENTASI PENANAMAN MODAL

5.1. Kondisi Eksisting Penanaman Modal Kota Kendari

Kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan selama ini di Kota

Kendari telah menjadi penggerak utama terjadinya peningkatan produksi

sektoral yang kemudian secara kumulatif menciptakan pertumbuhan ekonomi

yang cukup stabil dan selalu berada di atas nasional dan provinsi, yakni di atas

10 persen rata-rata per tahun selama 4 tahun terakhir (2008 2011). Secara

rinci, pertumbuhan produksi masing-masing sektor penanaman modal di Kota

Kendari terlihat pada tabel berikut:


Tabel 1. Pertumbuhan Produksi Masing-Masing Sektor Penanaman Modal Atas

Dasar Harga Konstan, Periode 2008 2011 (Persen) No. Sektor Penanaman

Modal Laju Pertumbuhan (%) Rata-

Rata 2008 2009 2010 2011 1 Pertanian, Peternakan,

Perikanan, Kehutanan 9,35 7,19 4,3 3,28 6,03

2 Pertambangan dan Penggalian

23,75 11.13 11,25 11,18 14,33

3 Industri Pengolahan

13,23 19,84 8,76 10,72 13,14

4 Listrik dan Air Bersih

6,86 18,47 10,97 7,95 11,06

5 Konstruksi/Bangunan

10,21 9,27 12,68 18,59 12,69

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran

11,52 12,32 10,74 11,08 11,41

7 Pengangkutan

10,01 13,57 9,9 8,37 10,46

8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

13,10 12,20 18,23 19,32 15,69

9 Jasa-Jasa 7,51 8,29 4,24 3,39 5,86 Sumber: Kota Kendari Dalam Angka 2013 (diolah)

Mengacu pada informasi yang tersaji pada Tabel 1 nampak bahwa lima

besar sektor penanaman modal yang mengalami pertumbuhan pesat dan

konsisten selama 4 tahun terakhir adalah berturut-turut: sektor keuangan,

persewaan, dan jasa perusahaan; sektor pertambangan dan penggalian;

menyusul sektor industri pengolahan; sektor konstruksi/bangunan; dan di posisi

kelima adalah perdagangan, hotel, dan restoran.

Sektor-sektor penanaman modal ini dalam kurun waktu sampai 2025

diperkirakan akan tetap menjadi unggulan dan memiliki peluang yang sangat

besar untuk terus berkembang, kecuali sektor pertambangan dan penggalian

yang potensinya relatif kecil.

Sektor lain seperti pengangkutan, listrik dan air bersih, serta pertanian

khususnya pertanian tanaman pangan, perikanan dan peternakan, juga tetap

menjanjikan sebagai sektor penanaman modal yang memiliki potensi untuk

berkembang.


Oleh karena itu, berbagai kebutuhan dalam rangka penyediaan iklim

yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan penanaman modal pada masing-

masing sektor tersebut harus terus menjadi prioritas.

5.2. Ketersediaan Lahan

Faktor pendukung utama terlaksananya penanaman modal baru maupun

perluasan secara fisik adalah ketersediaan lahan. Kebutuhan terhadap lahan

untuk investasi awal atau untuk perluasan investasi, termasuk ketersediaan

lahan secara tepat berdasarkan pertimbangan lokasi, sering menjadi faktor

kurang mendukung bagi upaya pengembangan penanaman modal. Hal ini

terutama terjadi pada daerah-daerah yang secara fisik memiliki kawasan yang

tidak luas.

Berdasarkan data penggunaan lahan diperoleh informasi bahwa lahan

yang berstatus sementara tidak dimanfaatkan terdapat sebanyak kurang lebih

10 persen dari total luas lahan yang ada di Kota Kendari. Lahan yang

sementara tidak diusahakan tersebut tersebar hampir secara merata di seluruh

kecamatan, namun secara proporsional terdapat lebih banyak pada kecamatan

yang wilayahnya relatif luas, seperti terlihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2.

Persebaran Lahan Potensil Untuk Kebutuhan Perluasan Penanaman Modal Di Kota Kendari Tahun 2012 (Ha)

No. Kecamatan Luas Lahan (Ha) %

1. Mandonga 192,4 6,78

2. Baruga 444,2 15,65

3. Puwatu 367,6 12,95

4. Poasia 349,4 12.31

5. Abeli 405,8 14,29

6. Kambu 227,9 8,03

7. Kadia 108,6 3,82

8. Wua-Wua 180,4 6,35

9. Kendari 253,5 8,93

10. Kendari Barat 309,2 10,89

Total 2.839 100,00

Sumber: Kota Kendari Dalam Angka 2013 (diolah)


Di samping lahan dengan status sementara tidak digunakan seperti

terlihat pada tabel di atas, lahan yang potensil untuk investasi juga bisa berasal

dari proses pergeseran penggunaan lahan, yang jumlahnya sangat ditentukan

oleh pertimbangan ekonomi para pemilik lahan. Informasi ini mengindikasikan

bahwa untuk kepentingan pengembangan kegiatan penanaman modal sampai

pada tahun 2025, ketersediaan lahan cukup memadai.

Sektor penanaman modal yang lazimnya membutuhkan lahan lebih luas

misalnya industri pengolahan, sesuai dengan arahan RTRW Kota Kendari

diarahkan untuk dikembangkan pada wilayah kecamatan yang juga memiliki

potensi lahan belum dimanfaatkan cukup luas, yakni Kecamatan Abeli dan

Baruga seperti nampak pada Tabel 2 di atas.

Secara lebih rinci, kebutuhan penggunaan lahan Kota Kendari

direncanakan (sesuai dengan RTRW) sebagai berikut:


Tabel 3. Rencana Komposisi Penggunaan Lahan Kota Kendari

No. Pola Ruang Luas Ha

1 Campuran 519,94

2 Fasilitas Pelayanan 301,54

3 Hutan Kota 168,97

4 Hutan Lindung 3.561,86

5 Industri Terpadu 598,26

6 Industri terbatas 29,131

7 Kawasan Hutan produksi terbatas 3.132,95

8 Kawasan Pariwisata 1.304,63

9 Kawasan Pertanahan dan Keamanan

6,39

10 Komersial 1.103,36

11 Pelabuhan 179,29

12 Pemerintahan 680,40

13 Perkantoran 85,25

14 Pertanian Lahan Basah 537,73

15 Pertanian Lahan Kering 732,31

16 Perumahan Pedesaan 339,64

17 Perumahan Perkantoran 10.392,68

18 Sempadan Sungai 48,44

19 Taman BWK 7,28

20 Taman Kecamatan 33,28

21 Taman Kota 337,57

22 Taman Wisata Alam 2.577,30

23 Zona kepentingan Pariwisata 870,11

24 Zona Kepentingan Pariwisata & nelayan

1.426,02

25 Zona kepentingan Pelabuhan 1.503,28

Total 30.739,78

5.3. Rencana Penataan Struktur Kota

Arah pengembangan kegiatan penanaman modal Kota Kendari sampai

pada tahun 2025, juga mutlak dikaitkan dengan rencana penataan dan

pengembangan struktur Kota Kendari pada Tahun 2025 mendatang yang

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Pengembangan pusat-pusat kegiatan skala besar yang telah

berkembang di pusat kota, pusat pendidikan tinggi dan

pemerintahan, maupun pusat-pusat kegiatan primer baru yang

akan dikembangkan yaitu kawasan pelabuhan, kawasan industri


dan kawasan CBD. Pengembangan pusat primer akan menjadi

magnet pertumbuhan kota yang tersebar di Kota Kendari.

Pengembangan Pusat Kota dan CBD. Pusat Kota

Kendari yang akan dikembangkan sebagai pusat

pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa akan

menyatu dengan kawasan CBD sehingga akan menjadi

pusat kegiatan perkotaan skala besar

Perkembangan kawasan pendidikan tinggi dan pusat

pemerintahan provinsi. Kawasan Pendidikan Tinggi dan

Pemerintahan Provinsi akan Berfungsi sebagai simpul

primer di selatan Kota Kendari dan berkembang sebagai

pusat permukiman perkoataan baru dalam skala besar.

Pengembangan kawasan pelabuhan Pulau Bungkutoko

dan Kawasan Industri. Kawasan Pulau Bungkutoko

dikembangkan sebagai kawasan pelabuhan barang dan

penumpang skala regional dan internasional.Fungsi

tersebut menajdikan Pulau Bungkutoko menjadi pusat

primer di kawasan timur Kota Kendari. Kawasan Industri

sebagai kegiatan yang akan tumbuh sejalan dengan

berfungsinya pelabuhan container Pulau Bungkutoko, akan

menjadi kawasan yang memiliki kesatuan fungsional yang

membentuk satu pusat pertumbuhan skala besar di

kawasan Timur.

Pengembangan Kota Lama. Kota lama memiliki nilai

historis bagi Kota Kendari, fungsinya tetap dipertahankan

dan dijaga dari kemungkinan terdegratasinya fungsi

ekonomi sebagai akibat pengembangan kawasan

pelabuhan di Pulau Bungkutoko. Dengan tetap

mempertahankan fungsinya, Kota Lama tetap akan

menjadi simpul pusat kegiatan penting di kawasan timur

Kota Kendari sebelah utara


Kawasan Terminal. Kawasan Terminal yang berada di

persimpangan Jalur Regional, akan menjadi simpul

pertumbuhan baru di selatan Kota Kendari. Lokasinya yang

cukup strategis, dengan dukungan aksebilitas kawasan

terminal akan menjadi pilihan potensial bagi

pengembangan kawasan permukiman baru di bagian

selatan Kota.

Pengembangan Sistem Transportasi. Sistem

transportasi memiliki fungsi strategis dalam pembentukan

struktur ruang kota. Hubungan fungsional antar pusat

pertumbuhan diwujudkan dengan pengembangan pola

jaringan jalan yang terhirarki dan terstruktur mengikuti

hirarki struktur pusat pertumbuhan yang akan dibentuk.

Pengembangan pola jaringan yang tepat berdasarkan

hirarki, menjadi faktor pendorong berfungsinya sistem

pusat pelayanan.

2. Pertimbangan aspek daya dukung lingkungan.

Untuk mempertahankan dan menjaga perkembangan di kawasan sekitar

teluk akibat dari perkembangan yang tidak terkendali, maka perlu

dilakukan upaya-upaya preventif yaitu melalui pengembangan kawasan

teluk yang terpola dan terencana.Pengembangan pusat-pusat

pertumbuhan skala besar disekitar kawasan teluk, perlu memperhatikan

aspek lingkungan agar tidak menurunkan kualitas perairan kawasan

teluk.

Tujuan dari kebijakan struktur tata ruang Kota Kendari adalah

untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan, pelayanan dan keserasian

perkembangan kegiatan pembangunan antar wilayah dengan

mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumber

daya daearah.

Kebijakan pengembangan Struktur Kota Kendari meliputi:


1. Pengembangan pusat kota yang diarahkan untuk kegiatan

perkantoran, perdagangan, jasa, pemerintahan dan kawasan

permukiman.

2. Pusat pemerintahan provinsi dan kawasan perguruan tinggi sebagai

magnet pertumbuhan baru di bagian selatan Kota Kendari sebagai

pusat pengembangan kawasan permukiman baru di selatan Kota

Kendari.

3. Pemindahan pelabuhan ke Pulau Bungkutoko yang akan memiliki

kapasitas pelayanan terhadap banrang dan penumpang.

Pengembangan pelabuhan ini akan memiliki dampak terhadap

pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi skala besar di sekitar

Pulau Bungkutoko.

4. Pengembangan kawasan industri skala besar di Kecamatan Abeli

sebagai antisipasi tumbuhnya permintaan kawasan industri sejalan

dengan berfungsinya pelabuhan container di Pulau Bungkutoko.

5. Pengembangan terminal Tipe A, akan mendorong pertumbuhan

kawasan disekitarnya.

6. Revitalisasi kota lama, untuk menghindari terdegradasinya fungsi

ekonomi kawasan akibat pemindahan pelabuhan container ke Pulau

Bungkutoko.

7. Pengembangan kawasan teluk sebagi pusat pertumbuhan ekonomi

baru dengan kegiatan perdagangan, jasa dan pariwisata sebagai

fungsi yang dikembangkan. Pengembangan kawasan teluk

memperhatikan aspek lingkungan yang memiliki tingkat sensitfitas

tinggi terhadap kegiatan perkotaan.

8. Mempertahankan kawasan di Kecamatan Puuwatu dan Mandonga

sebagai pusat kegiatan pertanian, dan dikembangkan sebagai pusat

kegiatan agrowisata dan pusat kegiatan wisata alam.

9. Pengembangan pusat-pusat kegiatan sekunder pada pusat-pusat

kecamatan.

Rencana pengembangan Kota Kendari sesuai dengan Perda.

Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota


Kendari tahun 2010 - 2030 dibagi dalam 5 (lima) zona strategis yang memiliki

muatan RPJMD dan Kebijakan Rencana Program sebagai berikut :

1. Kawasan Strategis Pusat Pemerintahan, Kawasan Pusat Bisnis

(CBD)/Kawasan Strategis Ekonomi dan Lingkungan, yang mencakup

Pusat Kegiatan Pemerintahan Kota Kendari, Pusat Perdagangan dan

Jasa, Pusat Olah Raga dan sekitar Pantai Teluk Bagian Barat untuk

Kegiatan Pariwisata Teluk dan Religi, Hutan Kota, Taman Kota, Daerah

Sempadan Sungai, RTH, Daerah Resapan, Tahura serta Permukiman

(penunjang).

2. Kawasan Strategis Kota Lama (sosial dan budaya), yang mencakup

Kegiatan Pariwisata Teluk dan Religi terutama pada sepanjang pantai

utara Teluk Kendari dan sebagai Wilayah Penyangga Pusat Kota dan

sebagai Kawasan Perdagangan & Jasa, Perkantoran, Perhotelan,

Heritage, Transportasi Laut, Hutan Kota, Tahura, Perumahan Kavling

Besar (mewah) serta Permukiman.

3. Kawasan Strategis Pelabuhan dan Industri (pelabuhan regional), yang

mencakup Kawasan Pelubuhan Kontainer Bungkutoko, Pusat Kegiatan

Industri (terutama Agro-Industri, Perikanan Laut, Industri Kelautan,

Industri berat logam dan kimia). Pusat Budidaya laut dan Pusat Kegiatan

Pariwisata Bahari dengan Permukiman Nelayan sebagai penunjang,

Daerah Resapan Air dan Tahura.

4. Kawasan Strategis Pemerintahan Propinsi dan Pendidikan Tinggi (pusat

pertumbuhan), yang meliputi Pusat Pemerintahan Propinsi dan

Perkantoran Umum, Pusat Pendidikan, Pusat Kesehatan dan Pusat

Perdagangan Regional ditunjang dengan pasar grosir, Taman Wisata

Alam, Kebun Raya dan Taman Marga Satwa termaksud didalamnya

kawasan bumi praja yang direncanakan untuk Pengembangan

Pemukiman berkepadatan rendah. Sebagian besar Kawasan Anduonohu

ini adalah pengembangan pemukiman sebagai Kawasan Perluasan Kota.


Pada bagian lainnya lagi untuk penghijauan yang berfungsi Kawasan

Lindung, Hutan Produksi terbatas (hutan rakyat) dan Perkebunan.

5. Kawasan Terminal Baruga (terminal type A), yang meliputi Pusat

Transportasi Regional, Pusat Industri Kerajinan, Pusat Agro-Industri,

Peternakan. Sebagian besar kawasan ini berfungsi untuk Pengembangan

Pemukiman, juga untuk Penghijauan berupa Hutan Kota.

Mengacu pada potensi wilayah dan arahan RTRW Kota Kendari 2010-

2030, maka rencana pengembangan kegiatan penanaman modal diarahkan

pada masing-masing wilayah dan sektor penanaman modal sebagai berikut:

Tabel 4. Prioritas Pengembangan Kegiatan Penanaman Modal Masing-

Masing Kecamatan Di Kota Kendari (2013-2025) No. Kecamatan Sektor Penanaman

Modal Prioritas 1. Mandonga - Perdagangan

- Transportasi - Agribisnis - Agrowisata

2. Baruga - Perdagangan - Transfortasi - Industri - Jasa-jasa Umum

3. Puwatu - Perdagangan - Transportasi - Agribisnis - Agrowisata

4. Poasia - Perdagangan - Jasa-jasa - Industri Pariwisata

5. Abeli - Industri - Perdagangan

6. Kambu - Pemerintahan - Perdagangan dan jasa - Pendidikan Tinggi - Agrowisata/Agribisnis

7. Kadia - Pemerintahan - Perdagangan dan jasa - Pariwisata

8. Wua-Wua - Pemerintahan - Perdagangan dan jasa - Pariwisata

9. Kendari - Transportasi Laut - Pergudangan

10. Kendari Barat - Transportasi Laut - Perdagangan - Pariwisata


Dalam rangka implementasi kegiatan penanaman modal, dan mengacu

pada peta panduan yang telah ditentukan, baik secara nasional maupun

provinsi, seperti tertera pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun

2012, maka ditentukan 4 (empat) fase rencana penanaman modal Kota Kendari

dari tahun 2013 hingga 2025. Masing-masing fase berisikan implementasi

RUPM jangka pendek sehingga jika diakumulasikan, maka keempat fase

tersebut akan memuat implementasi RUPM dalam jangka panjang. Adapun

penjabaran masing-masing fase dalam RUPM Kota Kendari, adalah sebagai

berikut:

A. Fase I : Pengembangan Penanaman Modal Yang Relatif Mudah Dan Cepat Menghasilkan (Quickwins And Low Hanging Fruits).

Implementasi fase I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman

modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun

kedepan. pada fase ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain,

mendorong dan memfasilitasi penanam modal (calon investor) yang siap

menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan

usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang

menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya,

penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau

memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman

modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi fase I dan mendukung fase-fase

lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Membuka hambatan (debottlenecking) dan memfasilitasi penyelesaian

persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera

diaktualisasikan implementasinya.

2. Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke

negara-negara potensial.


3. Memperbaiki citra Indonesia dan daerah Kota Kendari sebagai

Negara/daerah tujuan investasi yang nyaman dan memiliki daya saing

yang tinggi.

4. Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap

ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan

hidup dan karakteristik daerah dimaksud.

5. Menggalang kerjasama dan interkoneksitas dengan pemerintah daerah

yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing

penanaman modal yang bernilai tarnbah tinggi dan pemerataan

pembangunan.

6. Melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman

modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

B. Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Implementasi fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman

modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada fase

ini kegiatan yang dilakukan adalah: penanaman modal yang mendorong

percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi

berwawasan lingkungan. pada fase ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi

penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi

skala besar.

Untuk mendukung implementasi fase II dan mendukung fase-fase

lainnya, langkah-langkah kebjjakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu

difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi

melalui skema kerjasama pemerintah-swasta (kps), diantaranya

pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga

listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri di dalam negeri, serta

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.

pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur

lunak (soft infrastructure), terutama pada bidang pendidikan dan

kesehatan.


2. Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan

pembangunan infrastruktur dan energy.

3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal

untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung

pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku

kepentingan terkait.

4. Penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan perundang-

undangan dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

C. Fase III: Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman

modal jangka panjang (10-15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya

baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan

telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya

sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan

penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas,

kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. pada

fase ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan

industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, diantaranya

industri petrokimia dan turunannya yang terintegrasi, pengolahan hasil laut,

klaster industri agribisnis dan turunannya, industri alat transportasi, dan industri

pertahanan nasional.

Untuk mendukung implementasi fase III dan mendukung fase-fase

lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri terrnasuk penyediaan

infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian

fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di pusat dan

daerah.

2. Pemetaan potensi sumber daya dan value chain distribusi untuk

mendukung pengembangan master-klaster industri dan pengembangan

ekonomi.


3. Koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/lembaga

teknis dan instansi penanaman modal di pusat dan daerah dalam

mendorong industrialisasi skala besar.

4. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki

keterampilan (talent worker).

D. Fase IV: Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (knowledge-

based economy)

Implementasi fase IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan

investasi dan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun,

pada saat perekonomian indonesia sudah tergolong ke perekonomian maju.

pada fase ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi

ke arah pemanfaatan te knologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung implementasi fase IV, langkah-langkah kebjjakan

investasi adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan

penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian

dan pengembangan (research and development), menghasilkan produk

berteknologi tinggi, dan efisiensi dalarn penggunaan energi.

2. Menjadi negara industri yang ramah lingkungan.

3. Mendorong pemerintah daerah untuk membangun kawasan ekonomi

berbasis teknologi tinggi (technopark).


BAB VI PELAKSANAAN

A. Kaidah Pelaksanaan RUPM Kota Kendari

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Kendari menjadi

dokumen perencanaan di bidang investasi di tingkat daerah untuk

mensinergikan kebijakan-kebijakan dasar kegiatan investasi. Sebagaimana

diamanhkan dalam undang-undang penanaman modal dan Perpres tentang

penanaman modal bahwa daerah-daerah yang memiliki prospek

pengembangan investasi, diharapkan menyusun RUPM yang mengacu pada

Master Plan Investasi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional sebagai

dokumen perencanaan di bidang investasi pada tingkat provinsi dan nasional.

Investasi diarahkan kepada pemerataan pembangunan ekonomi di

seluruh wilayah Kota Kendari melalui perencanaan pengembangan wilayah dan

optimalisasi potensi investasi daerah, sehingga diharapkan mampu menjadi

motor penggerak tumbuhnya sentra industri dan aktivitas ekonomi di Kota

Kendari. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Kendari harus menyiapkan peta

investasi yang menjadi prioritas pengembangan investasi secara komprehensif.

RUPM membutuhkan berbagai perincian lebih lanjut terutama terkait

dengan arahan kebijakan dasar seperti perbaikan iklim investasi, layanan

investasi dan pengembangan investasi sektor-sektor yang menjadi prioritas

daerah. Sesuai dengan sifat investasi yang lintas sektoral, maka diperlukan


koordinasi yang kuat. Untuk melakukan koordinasi secara integral, sinergis dan

komprehensif; maka diperlukan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan

merupakan aspek paling fundamental dan menentukan tingkat keberhasilan

berbagai entitas organisasi agar dapat melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

Kegiatan investasi harus menjadi bagian dari penyelenggaraan

perekonomian Kota Kendari dan ditempatkan sebagai upaya meningkatkan

pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan

pembangunan ekonomi berkelanjutan, mendorong pembangunan ekonomi

kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu

perekonomian yang berdaya saing. Untuk itu, lembaga investasi di Kota

Kendari harus mampu menjadi inisiator, berorientasi "problem solving", dan

menfasilitasi secara proaktif, baik kepada calon investor maupun investor yang

sudah menjalankan usahanya di Kota Kendari.

B. Pelaksanaan RUPM Kota Kendari

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2012, bahwa dalam penyusunan RUPM dibutuhkan suatu uraian mengenai

pelaksanaan-pelaksanaan program-program serta kegiatan-kegiatan investasi

yang mengacu pada arah dan kebijakan investasi daerah yang telah disusun

yang secara mendasar mengacu pada arah kebijakan investasi nasional.

Untuk itu, agar lebih memperjelas pelaksanaan RUPM Kota Kendari,

maka akan diuraikan tahapan pelaksanaan berdasarkan arah kebijakan

investasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Uraian pelaksanaan RUPM Kota Kendari berdasarkan arah dan

kebijakan investasi diuraikan sebagai berikut:

1. Investasi yang Terencana dan Berwawasan Lingkungan.

Beberapa program yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam arah

kebijakan investasi ini, adalah:


1. Menetapkan bidang pangan, infrastruktur, dan pelayanan jasa sebagai

isu strategis dalam penyediaan dan pengembangan kualitas dan

kuantitas investasi.

2. Menentukan wilayah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan

isu strategis sebagai Fokus Pembangunan wilayah Kota Kendari yang

sejalan RTRW Kota Kendari dan RUTR Propinsi Sultra dan Nasional.

3. Sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup,

khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca dan

pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.

4. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah

lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.

5. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya

dukung lingkungan.

Adapun kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam

program-program ini adalah:

Pemanfaatan dan penggunaan tehnologi terbarukan dalam

pengembangan unit-unit usaha yang berbasis lingkungan.

Prioritas pemanfaatan dan penggunaan sumber-sumber energy

alternative, seperti; pembangkit listrik tenaga air dan matahari.

Pemanfaatan energy bio gas dalam proses produksi pada masing-

masing unit usaha investasi.

Melakukan koordinasi dengan sektor pariwisata dalam penetapan kutub-

kutub produksi dengan maksud agar terjadi suatu aliansi antar sektoral,

dengan tetap mengacu pada RTRW Kota Kendari.

Merumuskan dan menetapkan suatu aturan baku mengenai mekanisme

pananaman modal yang sederhana namun tetap berwawasan

lingkungan.

Melakukan kajian-kajian mengenai dampak lingkungan atas semua

kegiatan-kegiatan yang berorientasi usaha dalam rangka investasi.

Penyiapan infra dan supra struktur daerah guna mempermudah investor

dalam memulai dan melaksanakan usaha.


Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan

keterlibatan secara proaktif dari masing-masing sektor dan instansi terkait;

seperti Pariwisata, Lingkungan Hidup, Perizinan dan Investasi, dan pihak

Perguruan Tinggi.

Sementara itu indicator-indikator keberhasilan dan pencapaian dari

pelaksanaan kegiatan-kegiatan RUPM Kota Kendari ini adalah (1) tersedianya

infra dan supra struktur investasi yang berwawasan lingkungan; (2) tersedianya

acuan baku mengenai mekanisme investasi di Kota Kendari yang sederhana

dan praktis sehingga dapat memudahkan investor untuk berinvestasi di Kota

Kendari; (3) tercapainya efektifitas dan efisiensi produktivitas usaha melalui

penggunaan tehnologi terbarukan yang ramah lingkungan; (4)

termanfaatkannya sumber-sumber energy alternative yang ramah lingkungan

dalam proses-proses produksi; (5) tersedianya kutub-kutub kawasan usaha

produktif yang sesuai dengan naskah perencanaan lainnya seperti; RTRW Kota

Kendari.

2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Adapun program serta kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan

dalam arah dan kebijakan ini adalah:

a. Program Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi masyarakat Desa/

Kelurahan

Program ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan lembaga ekonomi

masyarakat desa/kelurahan, sehingga dapat melaksanakan dan membiayai

kegiatan usahanya agar terwujud kesejahteraan yang berkeadilan. Sasarannya

meliputi pembentukan/ pengembangan Lembaga Keuangan Desa (LKD),

penyaluran perkuatan modal kerja dan peningkatan SDM para pengurus LKD.

Indikator keberhasilan dari program ini adalah; tersedianya suatu

lembaga ekonomi masyarakat desa/kelurahan untuk berbagai jenis komoditas

yang dapat mengakomodir segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagai

pelaku ekonomi utama.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat diusulkan dalam program ini

adalah:


a. Pembentukan lembaga keuangan desa/kelurahan yang dibentuk

berdasarkan hasil swadaya masyarakat.

b. Pembentukan lembaga monitoring dan evaluasi hasil produksi

komoditas.

c. Pembentukan lembaga penjamin modal masyarakat

d. Pembentukan kelompok-kelompok kerja masyarakat desa/kelurahan

untuk masing-masing jenis komoditas.

e. Pembentukan kelompok usaha permanen masyarakat desa/kelurahan

untuk pengendalian jumlah dan mutu hasil produksi.

b. Program Penumbuhan Lingkungan Usaha Yang Kondusif.

Program ini ditujukan bagi pengembangan UKM se-Kota Kendari.

Sasaran program ini adalah untuk memberikan jaminan kapasitas berusaha

bagi UKM. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil pemerintah

berkewajiban menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dan perkuatan terhadap

UKM. Berkaitan dengan tersebut, maka beberapa hal yang seharusnya

dilakukan oleh pemerintah, yaitu: (1) dukungan informasi guna menciptakan

peluang usaha yang luas; (2) perlindungan UKM; (3) dukungan dana; (4)

percadangan lokasi dan bidang usaha yang paling efisien dan efektif untuk

UKM; (5) pendidikan dan pelatihan (Diklat); dan (5) pembentukan kemitraan

usaha antara UKM dengan BUMN/BUMS.

Indikator keberhasilan dari program ini adalah:

a. Terciptanya unit-unit usaha baru yang potensial untuk dikembangkan.

b. Tersedianya pusat-pusat informasi usaha

c. Adanya durabilitas pendanaan bagi masyarakat sebagai pelaku

ekonomi utama.

d. Pendidikan dan pelatihan sistem informasi dan jejaring usaha yang

compatible.

Adapun kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam program ini adalah:

a. Identifikasi unit-unit usaha potensial

b. Identifikasi dan analisis kelayakan mengenai pendirian industri

potensial yang relevan dengan komoditas unggulan yang dihasilkan.


c. Membentuk forum kemitraan antara petani (pelaku ekonomi utama,

pedagang pengumpul, dan industri terkait).

d. Menjalin kemitraan dengan produsen penghasil komoditas yang

sejenis dari daerah lain.

e. Penyediaan sistem informasi usaha (e-commerce for small business).

f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan e-commerce bagi masyarakat

petani.

g. Penyediaan sarana dan prasarana jaringan informasi (jaringan

internet, dan lainnya).

c. Program Pengembangan Fasilitasi Pembiayaan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses UKM terhadap

pembiayaan. Sasarannya adalah pemberian penjaminan kredit penyaluran

dana bergulir dan fasilitasi dengan dana Lembaga Perbankan.

Meskipun terdapat lembaga yang memiliki dana pengembangan UKM

seperti perbankan dan beberapa BUMN, namun UKM masih saja mengalami

kesulitan dalam mengakses dana tersebut. Kesulitan itu disebabkan UKM tidak

memiliki jaminan yang dapat dipercaya oleh perbankan dan sumber

pembiayaan lainnya.

Indikator keberhasilan dari program ini adalah tersedianya suatu

lembaga independen penjamin pembiayaan bagi masyarakat petani yang

bertugas sebagai mitra usaha.

Adapun kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam program ini adalah:

a. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kota

Kendari.

b. Pendirian bank-bank konvensional yang dapat menjamin pembiayaan

usaha masyarakat petani.

c. Pendirian Lembaga Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) yang

difasilitasi oleh Pemerintah Daerah

d. Perumusan program bantuan modal usaha bagi masyarakat petani

yang diperkuat oleh suatu regulasi daerah.


d. Program Fasilitasi Pemasaran UKM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses UKM terhadap

penguasaan pasar, pengembangan jaringan usaha dan pengembangan

kemitraan UKM serta pelaku usaha lainnya.

Indikator keberhasilan dari program ini adalah; adanya jalur distribusi

hasil pemasaran komoditas unggulan yang efektif dan efisien serta

menguntungkan semua pihak.

Adapun kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam program ini adalah;

a. Melakukan kajian mengenai identifikasi terhadap konsumen-

konsumen potensial

b. Menjalin kerjasama dengan industri-industri potensial

c. Menjalin kerjasama dengan konsumen akhir baik dari dalam maupun

dari luar daerah

d. Menciptakan brand commodities

e. Menciptakan keunikan produk/komoditas lokal

f. Membuka jaringan ekspor komoditas

e. Program Pengembangan Infra Struktur Fisik dan Ekonomi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas-

fasilitas infrastruktur fisik dan ekonomi di Kota Kendari agar arus perputaran

roda perekonomian dapat berjalan lancar. Infrastruktur dasar yang dimaksud

adalah; irigasi, jalan, jembatan, pasar, perbankan, dan lembaga-lembaga

ekonomi lainnya.

Indikator keberhasilan dari program ini adalah tersedianya fasilitas-

fasilitas infrastruktur fisik dan ekonomi yang dapat mendukung segala

kegiatan ekonomi yang dijalankan di Kota Kendari.

Adapun uraian kegiatan yang dapat diusulkan dalam program ini

adalah:

a. Pembangunan dan perbaikan jalan dan jalan usaha tani

b. Pembangunan dan perbaikan irigasi

c. Pembangunan dan perbaikan jembatan

d. Penyediaan pasar umum dan pasar komoditas


e. Penyediaan lembaga perbankan atau Bank Perkreditan Rakyat.

f. Pembangunan dan penyediaan fasilitas pendidikan

g. Pembangunan dan penyediaan fasilitas kesehatan

h. Pembangunan sub-terminal agribisnis

3. Perbaikan Iklim Investasi

Adapun program-program yang direncanakan dalam arah kebijakan

investasi ini adalah:

1. Penguatan Kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan dan Investasi Kota

Kendari.

2. Pengaturan arah kebijakan prioritas pembangunan yang dapat menjamin

peningkatan produktivitas dan inovasi secara berkelanjutan.

3. Pengaturan Perizinan dan Non Perizinan yang mempertimbangkan

klasifikasi wilayah dalam rangka mendorong persebaran dan

pemerataan Investasi.

4. Pengaturan Persaingan Usaha dan jaringan mitra strategis

kepenanammodalan.

5. Pengaturan kegiatan investasi yang strategis dan berkualitas, dengan

menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan investasi di

sektor prioritas dan pengembangan wilayah.

Berdasarkan program-program tersebut, maka selanjutnya kegiatan-

kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan guna menunjang program-

program tersebut adalah:

Pembuatan standar pelayanan minimal untuk investasi daerah yang

sesuai dengan standar baku yang ada dan sesuai dengan tuntutan dunia

usaha.

Penyiapan kualitas sumberdaya manusia pada Badan Peizinan dan

Investasi Kota Kendari yang terampil dan mampu beradaptasi serta

memiliki daya respon yang tinggi terhadap segala kebutuhan investor.

Penyiapan sarana dan prasarana penunjang bagi Badan Perizinan dan

Investasi Kota Kendari yang berbasis tehnologi.


Membentuk satu unit kerja pada Badan Perizinan dan Investasi Kota

Kendari yang berfungsi sebagai Pusat Informasi Investasi dan Investasi

Daerah.

Melakukan koordinasi dengan pihak Komisi Pengawasan Persaingan

Usaha (KPPU) dalam merancang format baku persaingan usaha Kota

Kendari.

Membentuk jejaring kemitraan usaha baik antar Pemerintah Daerah

dengan para investor maupun antar investor.

Berdasarkan uraian-uraian kegiatan tersebut, maka indicator

keberhasilan yang diharapkan atas kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

Tersedianya suatu format standar pelayanan minimal (SPM) untuk

investasi daerah yang sesuai dengan standar baku yang ada dan sesuai

dengan tuntutan dunia usaha.

Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas pada Badan

Peizinan dan Investasi Kota Kendari.

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang bagi Badan Perizinan dan

Investasi Kota Kendari yang berbasis tehnologi.

Terbentuknya unit kerja pada Badan Perizinan dan Investasi Kota

Kendari yang berfungsi sebagai Pusat Informasi Investasi dan Investasi

Daerah.

Adanya koordinasi dengan pihak Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

(KPPU) dalam merancang format baku persaingan usaha Kota Kendari.

Adanya jejaring kemitraan usaha baik antar Pemerintah Daerah dengan

para investor maupun antar investor.

4. Promosi Investasi

Arah dan kebijakan investasi ini diharapkan dapat berperan untuk

memperkenalkan serta membangun image positif bagi Kota Kendari dalam hal

investasi dan investasi. Adapun program-program yang diharapkan dapat

digunakan untuk mencapai arah dan kebijakan ini adalah:

1. Program penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi

secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kota Kendari.


2. Program penciptaan Kota Kendari sebagai kota investasi dan

investasi.

3. Program pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah

dan inovatif.

4. Program pencapaian target investasi dan investasi yang telah

ditetapkan melalui media promosi.

5. Peningkatan peran koordinasi promosi investasi.

6. Program penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara

proaktif.

Adapun kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan

berdasarkan program-program tersebut adalah:

Membentuk Pusat Promosi Daerah Kota Kendari yang berfungsi untuk

menyebarluaskan potensi-potensi investasi daerah.

Merancang suatu media promosi investasi daerah melalui pemanfaatan

tehnologi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh investor

domestic maupun asing.

Melakukan kegiatan-kegiatan budaya yang berskala international yang

berfungsi sebagai media promosi potensi daerah.

Merancang strategi pemasaran terfokus.

Melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait baik dalam lingkup

Pemkot Kota Kendari maupun instansi vertikal lain dalam hal promosi

investasi.

Dari uraian-uraian mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut,

maka, indicator-indikator keberhasilan adalah sebagai berikut:

Tersedianya Pusat Promosi Daerah Kota Kendari yang berfungsi untuk

menyebarluaskan potensi-potensi investasi daerah yang tersedia dan

potensial di Kota Kendari.

Tersedianya rancangan media promosi investasi daerah melalui

pemanfaatan tehnologi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh

investor domestik maupun asing.

Terlaksananya kegiatan-kegiatan budaya yang berskala nasional dan

international yang berfungsi sebagai media promosi potensi daerah.


Tersedianya format baku strategi pemasaran terfokus yang berfungsi

sebagai konsep strategi arah promosi daerah Kota Kendari.

Adanya koordinasi antara instansi-instansi terkait baik dalam lingkup

Pemkot Kendari maupun instansi vertikal lain dalam hal promosi

investasi.

5. Persebaran Investasi

Arah kebijakan persebaran investasi bertujuan untuk pemerataan dan

optimalisasi investasi di Kota Kendari agar semua sektor ekonomi dapat

produktif dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah. Adapun program-

program yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam arah kebijakan ini

adalah:

1. Pengembangan pusat-pusat ekonomi, kawasan dan klaster-klaster

industri dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Kendari.

2. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan strategis.

3. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru &

terbarukan.

4. Pengembangan investasi tidak mengorbankan wilayah produktif untuk

sektor riil dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan

sumberdaya.

5. Percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan dengan

mengembangkan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan non

KPS yang diintegrasikan dengan rencana investasi untuk sektor tertentu

yang strategis .

Berdasarkan program-program yang ditawarkan tersebut, maka

kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah:

Membentuk klaster-klaster ekonomi sektoral yang potensial di Kota

Kendari.

Membentuk kutub-kutub klaster untuk sektor ekonomi unggulan, seperti;

perdagangan, jasa-jasa, pariwisata, dan industry kerajinan.

Merancang pola arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun

masuk dalam lingkup Kota Kendari.


Merancang Master Plan Pengembangan Terminal dan Kepelabuhanan.

Menyediaan fasilitas infra dan supra struktur untuk daerah-daerah

potensial, khususnya pada kutub-kutub klaster yang ada, seperti; jalan,

jembatan, terminal, dan pelabuhan.

Penggunaan sumber-sumber energy alternative dan tehnologi

terbarukan, seperti: PLTU dan PLTA.

Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik

yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk maupun barang dan

jasa.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, maka indicator keberhasilan

yang diharapkan adalah sebagai berikut:

Adanya klaster-klaster ekonomi sektoral yang potensial di Kota Kendari.

Terbentuknya kutub-kutub klaster untuk sektor ekonomi unggulan,

seperti; perdagangan, jasa-jasa, pariwisata, dan industry kerajinan.

Tersedianya pola arus distribusi barang dan jasa yang keluar maupun

masuk dalam lingkup Kota Kendari.

Adanya Master Plan Pengembangan Terminal dan Kepelabuhanan Kota

Kendari.

Tersedianya fasilitas infra dan supra struktur untuk daerah-daerah

protensial, khususnya pada kutub-kutub klaster yang ada.

Termanfaatkannya sumber-sumber energy alternative dan tehnologi

terbarukan.

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik

yang berfungsi sebagai sarana mobilisasi penduduk maupun barang dan

jasa.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan Insentif Investasi

Arah kebijakan ini lebih berfokus kepada pemberian fasilitas-fasilitas bagi

para investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Kendari. Hal ini

diarahkan agar para investor merasa nyaman dan menganggap bahwa Kota

Kendari adalah daerah yang kondusif untuk aktivitas investasi. Adapun


program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam arah kebijakan

ini adalah:

1. Pemberian Insentif dan sangksi untuk mendorong daya saing dan iklim

yang kondusif untuk berinvestasi.

2. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi diberikan

untuk Industri Pionir dan Prioritas Tinggi.

3. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif investasi yang

mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.

4. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pajak daerah dan

kemudahan lainnya.

Berdasarkan program-program tersebut, maka kegiatan yang akan

dilakukan terkait dengan arah kebijakan ini adalah:

Penyiapan fasilitas pendukung investasi seperti; perhotelan, listrik, air,

perbankan dan system komunikasi.

Penjaminan faktor keamanan dalam berinvestasi di Kota Kendari.

Penataan lokasi-lokasi wisata.

Pelayanan terpadu satu pintu di bidang investasi.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah.

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.

Pemberian dana stimulan; dan/atau.

Pemberian bantuan modal.

Penyediaan data dan informasi peluang investasi.

Penyediaan sarana dan prasarana investasi

Penyediaan lahan atau lokasi.

Pemberian bantuan teknis; dan/atau.

Percepatan pemberian perizinan.

Berdasarkan kgiatan-kegiatan tersebut, maka indicator keberhasilan

yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

Tersedianya fasilitas pendukung investasi seperti; perhotelan, listrik, air,

perbankan dan system komunikasi.

Terjaminnya faktor keamanan dalam berinvestasi di Kota Kendari.


Adanya penataan lokasi-lokasi wisata yang ada di Kota Kendari.

Tersedianya pelayanan terpadu satu pintu di bidang investasi.

Adanya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Invest

laporan akhir rupm.pdf

Documents