laporan akhir hibah internal - pengabdian masyarakat penyuluhan...

LAPORAN AKHIR

HIBAH INTERNAL - PENGABDIAN MASYARAKAT

PENYULUHAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

DANA DESA JAGABAYA DALAM PENANGANAN COVID 19, KECAMATAN

PANAWANGAN, KABUPATEN CIAMIS – JAWA BARAT.

DAN

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN USAHA KREATIF SERTA

INOVATIF PADA BADAN USAHA MILIK DESA /BUMDES DESA JAGABAYA

DALAM ANTISIPASI COVID 19, KECAMATAN PANAWANGAN,

KABUPATEN CIAMIS – JAWA BARAT.

Oleh:

Tim Akuntansi : Dr. Ramdany, SE.Ak, M.Ak, CA, CPA (NIDN 0310107202)

Drs. H. Rawidjo, Ak, M.Si (NIDN. 0318045402)

Ridwan Saleh, SE, Ak, M.Ak, CPA (NIDN 0025017701)

H. Rama Yuli, SE, MM (NIDN 0304127502)

Samukri, SE.Ak, M.Ak, CA, CPA (NIDN. 0302016802)

Maria Suryaningsih, SE, M.Ak (NIDN 0314058305)

Susi Susilawati, SE, MM (NIDN 0310018603)

M. Asmi Rizaldy, SS, M.Li (NIDN 0314087004)

Tim Manajemen : Moch. Rizal, SE, MM (NIDN. 0324027505)

Mohamad Lutfi, SE, MM (NIDN. 03030270020

Dr. Heri Ispriyahadi (NIDN 0306126501)

Ahmad Darda, SE, MM (NIDN.0309036702)

Sutar, SE, MM (NIDN 0309067505)

Viniyati Maftuchah SE, MM (NIDN 0322076604)

Budiman Abdullah SE, MM (NIDN 0314099103)

Wenty Febriyanti, SE, MM (NIDN 0322029102)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

MUHAMMADIYAH JAKARTA

JULI 2020

DAFTAR ISI

RINGKASAN ...................................................................................................................... 1

BAB 1 PENDAHULUAN ...................................................................................................... 3

A. ANALISIS SITUASI .................................................................................................... 3 B. MASALAH MITRA .................................................................................................... 5 C. SOLUSI YANG DITAWARKAN ........................................................................................... 6

BAB 2 TARGET DAN LUARAN ............................................................................................ 7

BAB 3 METODE PELAKSANAAN ......................................................................................... 8

BAB 4 KELAYAKAN PERGUTRUAN TINGGI.......................................................................... 9

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................................................... 10

DAFTAR PUSTAKA

1

RINGKASAN

Transparansi dan pengawasan dana APBD untuk penanganan pandemi Covid-19 perlu

diperketat agar tepat sasaran. Bila perlu, ada mekanisme pelaporan yang real time agar

masyarakat mudah mengawasinya. Dalam Permendagri Nomor 20/2020 disebutkan bahwa

selama masa pandemi Covid-19 pemerintah daerah memiliki wewenang melakukan refocusing

dana APBD untuk mempercepat penanganan pandemi. Besarnya alokasi APBD yang

digunakan serta pengelolaan yang mendesak dan dalam waktu singkat, menjadikan dana

tersebut rentan disalahgunakan. Oleh karenanya, kebutuhan good governance atas anggaran

Covid-19 menjadi sangat penting. Agar pengalokasian dari Pemda menjadi lebih efektif,

transparan dan akuntabel (Hidayatullah, 2020).

Organisasi Ekonomi Pedesaan merupakan bagian yang penting sekaligus menjadi

bagian titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi di pedesaan. Oleh karena itu

diperlukan beberapa upaya yang sistematis dalam mendorong organisasi ini agar mampu

mengelola aset ekonomi strategis sekaligus menggembangkan jaringan ekonomi demi

menigkatkan daya saing ekonomi di pedesaan. Dalam hal ini, BUMDes pada dasarnya

merupakan suatu bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi di

desa.

BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat (Mutiarni et al.,(2018); Risal et al.,(2020))

didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal

dan terdapat permintaan pasar. Sedangkan tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan

sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau

pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan

untuk membangun kehidupannya sendiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa

yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial

institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui

kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial

bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar

(Mutiarni et al.,2018). Oleh karena itu suatu desa pun sangat membutuhkan adanya pelatihan-

pelatihan dalam mengelola keuangan dan upaya meningkatkan akuntabilitas penggunaan

anggaran dana desa serta pelatihan dalam pengembangan usaha secara kreatif dan inovatif.

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan

akuntabilitas sektor publik. Adanya tututan yang semakin besar terhadap pelaksanaan

2

akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan

informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan

keuangan Dalam hal ini BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja

keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Irawarti dan Martanti, 2017).

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat

pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (opennes) pemerintah desa atas

aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Hanifah dan Praptoyo, 2015). Sama halnya dalam

menyusun laporan keuangan BUMDes, pengelola BUMDes harus mencatat semua aktivitas

usaha yang telah terjadi dan membukukannya ke dalam laporan keuangan. Laporan keuangan

yang tersusun nantinya juga akan digunakan oleh pengelola BUMDes dalam pengambilan

keputusan ekonomi (Risal et al.,2020).

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Dalam

melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian

kekuasaannya kepada perangkat desa, oleh karena itu dalam kaitannya dengan laporan dan

pengembangan itu sendiri, kami dari STIE Muhammadiyah Jakarta bermaksud mengadakan

pendampingan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Jagabaya dan

Pengelolaan Keuangan serta Usaha Kreatif dan Inovatif pada Badan Usaha Milik/BUMDes

Desa Jagabaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Jawa Barat.

.

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru

ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya

wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah

pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia. COVID-19

dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung ataupun

mulut yang keluar dari orang yang terinfeksi COVID-19 pada saat batuk, bersin atau berbicara.

Percikan-percikan ini relatif berat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga jarak

minimal 1 meter dari orang lain.

Terkait penanganan darurat Covid-19, Meteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi (Mendes PPDT) telah mengeluarkan Surat Edaran yang diterbitkan pada

tanggal 24 Maret 2020, yaitu Nomor 8 Tahun 2020 dan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Desa

Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai.

Batasan dan perkiraan penggunaannya guna anggaran program ini adalah 10% sampai

15% untuk dana desa di bawah Rp 800.000.000,-, kemudian bagi desa yang memperoleh Rp

800.000.000,- s/d Rp 1,5 miliar, besarannya 15% sampai 20%, Adapun desa yang mendapatkan

dana desa Rp1 miliar sampai Rp1,2 miliar besarannya 20 sampai 25% dan dana desa Rp1,2

miliar sampai Rp2 miliar besarannya 25% sampai 30%.

Berkaitan hal tersebut di atas, penting bagi Desa untuk secara tranparan menyampaikan

laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik/masyakat dan

pemerintah pusat dalam pengelolaan dana Desa khususnya anggaran dalam penangana Covid-

19.

Di tengah pandemi covid-19, jumlah penduduk miskin Indonesia pun meningkat. Hingga

Maret 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan bertambah 1,63 juta,

menjadi 26,42 juta orang, Persentase kemiskinan meningkat dari tahun 2018 sebesar 9,22

persen menjadi 9,78% (tempo.co), angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan

kemiskinan dan masih banyak masyarakat yang mengalami kondisi ekonomi pra-sejahtera.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya dalam peningkatan

kesejahteraan dan ekonomi masyarakat pra-sejahtera, yakni dengan mendirikan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) (Nursetiawan, 2018). Melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang

4

ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan

masyarakat yang setara (Zulkarnaen, 2016).

Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik

(good governance) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan

salah satu prinsip pada Good Govenance yang memiliki pengertian suatu bentuk upaya

pertanggung jawaban kepada publik atas segala aktifitas yang telah dilakukan oleh suatu

instansi pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dapat bekerja secara efektif dan

transparan didukung dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaanya. Alokasi

dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap

kesejahteraan masyarakat desa, dan benar-benar dapat dilaporkan serta

dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola

yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Desa Jagabaya merupakan suatu instansi

pemerintah yang mendukung terhadap terciptanya good governance khususnya akuntabilitas.

Akuntabilitas tersebut diterapkan oleh pemerintah Desa Jagabaya dalam pengelolaan dana desa

yang ditujukan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain akuntabilitas kepada publik peningkatan manajemen Desa juga harus dilakukan,

dimana secara umum harus disertai dan diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia

terutama pada aparatur desa yang mana harus dapat mengikuti perkembangan teknologi baik

itu secara struktur berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari pemerintah propinsi. Hal ini

sesuai dengan yang diungkapkan Suparman (2014) yang mengungkapkan bahwa faktor-faktor

yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program alokasi dana Desa dalam

pemberdayaan masyarakat desa diantaranya : faktor Sumber Daya Manusia (SDM),

sosialisasi dan penyaluran dana, serta koordinasi yang sesuai agar proses implementasi

anggaran desa dapat secara optimal.

Pembangunan masyarakat desa pada umumnya telah berlangsung berdampingan

dengan perubahan ekologis, sosial-budaya manusianya serta aspirasi material dan spiritualnya.

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada manusia sendiri tanpa campur

tangan dari pihak luar. Perkembangan harus berupa metamorfose sosial-ekonomi dan budaya

yang wajar, yang meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan.

5

Sebagian besar BUMDes belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, hanya

salah satu bidang yang masih berjalan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam

mengembangan bidang usaha yang lain. Sehingga di era modernisasi saat ini diperlukan

strategi dalam mewujudkan kemandirian desa dan mengentaskan permasalahan ataupun

hambatan pelaksanaan BUMDes melalui sebuah inovasi peningkatan kesejahteraan dan

perekonomian masyarakat perdesaandengan pengembangan inovasi BUMDes (Nursetiawan,

2018). Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan mengunakan prinsip kooperatif,

partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable dengan perolehan modal yang

berasal dari masyarakat dan Pemdes. Pelatihan akuntansi sangat diperlukan untuk memberikan

pengetahuan dan pemahaman secara praktik didalam menyusun laporan keuangan BUMDes

serta meningkatkan kemampuan dari para pengelola BUMDes khususnya bendahara, sehingga

mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah akuntansi yang berguna

untuk pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola kepada

pemerintah desa maupun masyarakat (Risal et al.,2020). Secara umum terdapat pihak-pihak

yang berperan penting dalam pengembangan BUMDes Desa Jagabaya oleh karena itu dalam

kaitannya dengan pelaporan dan pengembangan itu sendiri, kami dari STIE Muhammadiyah

Jakarta bermaksud mengadakan “Penyuluhan Peningkatan Akuntabilitas Penggunaan

Anggaran Dana Desa Jagabaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Jawa Barat Dan

Pengelolaan Keuangan dan Usaha Kreatif Serta Inovatif Pada Badan Usaha Milik / BUMDES

Desa Jagabaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Jawa Barat.”

B. Masalah Mitra

Permasalahan yang dihadapi mitra yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan

Aparatur Sumber Daya Manusia di Desa Jagabaya, Kec. Panawangan, Ciamis – Jawa Barat

dalam hai ini adalah perlu diadakannya Penyuluhan dalam pelaporan untuk dapat meningkatan

akuntabilitas penggunaan anggaran dana Desa dan pengelolaan keuangan serta usaha kreatif

dan inovatif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hal itu diperlukan karena mitra masih

bingung dan ragu serta tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan merasa

kesulitan dalam mengelola keuangan serta pengembangan BUMDes, keterbatasan kapasitas

sumber daya manusia di desa untuk mengelola dan mengembangkan BUMDes yang akuntabel

dan berkinerja baik, belum berkembangnya proses konsolidasi dan kerjasama antar pihak

terkait untuk mewujudkan BUMDes sebagai patron ekonomi yang berperan memajukan

6

ekonomi kerakyatan, serta kami dari STIE Muhammadiyah Jakarta membantu menemukan

peluang yang bagus dalam hal pengembangan usaha,

C. Solusi Yang Ditawarkan

Berdasarkan deskripsi masalah diatas maka diperlukan beberapa solusi yang ditawarkan

dalam mengatasi permasalahan mitra tersebut. Adapun solusi yang ditawarkan dalam

Pengabdian Masyarakat ini adalah model pelatihan dan pendampingan dengan cara-cara

sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan; 2) Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan;

3) Tahap Pelaksanaan Program atau Kegiatan; 4) Tahap Evaluasi

Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat menitikberatkan pada upaya pengelolaan

keuangan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode pelaksanaan

program yang akan dilakukan berupa Penyuluhan, Pelatihan dan Pendampingan tentang : 1)

Penyusunan laporan keuangan 2). Proses pengembangan usaha yang tepat 3) Upaya

menemukan peluang yang tepat bagi BUMDes.

7

BAB II

TARGET DAN LUARAN

A. Target Luaran

Target dari pelaksanaan Pengabdian Masyarakat ini adalah :

1. Kepala Desa, Desa Jagabaya, Kec, Panawangan, Kab. Ciamis – Jawa Barat.

2. Pengelola BUMDes Desa Jagabaya, Kec, Panawangan, Kab. Ciamis – Jawa Barat.

3. Perangkat Aparatur Pemerintah Desa Jagabaya, Kec, Panawangan, Kab. Ciamis – Jawa

Barat.

Luaran yang diharapkan adalah :

1. Meningkatkan kemampuan kompetensi mitra baik secara individu maupun secara tim;

2. Meningkatkan pemahaman mitra baik itu Aparatur Desa dan Sumber Daya Manusia

BUMDes tentang pengelolaan keuangan baik Konvensional maupun Online

4. Mampu melihat peluang ditengah masyakarat sebagai upaya menciptakan BUMDes

dengan Usaha yang kreatif dan Inovatif serta Menciptakan Aparatur Desa yang mampu

memberikan Laporan dengan tepat waktu sesuai dengan Juklak dan Juknis.

5. Pendirian BUMDes diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda

perekonomian di pedesaan seiring dengan peningkatan Kapabilitas Sumber Daya

Manusianya.

6. Hasil Pengabdian Masyarakat ini kan dipublish pada Berita STIEM Jakarta

8

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipakai dalam program pengabdian masyarakat ini berkenaan dengan masalah

kemitraan antara lain :

1. Metode Pelatihan

- Melakukan penyuluhan dalam peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dana

Desa Jagabaya dalam penanganan Covid 19, Kecamatan Panawangan, Kabupaten

Ciamis - Jawa Barat.

- Melakukan beberapa pelatihan pengelolaan keuangan serta usaha secara keratif dan

inovatif pada Badan Usaha Milik / BUMDES Desa Jagabaya dalam antisipasi Covid

19, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis - Jawa Barat

2. Metode Pendampingan

- Melaksanakan pendampingan kepada Kepala Desa dan Aparatur desa dalam

pembuatan laporan pertanggungjawaban tentang Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

Desa.

- Melakukan pendampingan tentang tata cara mengembangkan usaha kreatif dan

inovatif dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha pada Badan Usaha Milik

Desa / BUMDES Desa Jagabaya.

9

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

A. Kelayakan Perguruan Tinggi

Pengalaman dan sinergisme tim pengabdian masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu

Ekonomi Muhammadiyah Jakarta dibawah Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat

(LPPM) STIE Muhammadiyah Jakarta, merupakan salah satu kunci keberhasilan

program. LPPM STIE Muhammadiyah Jakarta akan menjalin kerja sama dengan

BUMDes di Desa Jagabaya, Kec. Panawangan, Ciamis – Jawa Barat. Bentuk kerjasama

yang dilakukan berupa “Penyuluhan dalam peningkatan akuntabilitas penggunaan

anggaran dana Desa Jagabaya dalam penanganan Covid 19, Kecamatan Panawangan,

Kabupaten Ciamis - Jawa Barat Dan pelatihan pengelolaan keuangan serta usaha secara

keratif dan inovatif pada Badan Usaha Milik / BUMDES Desa Jagabaya dalam antisipasi

Covid 19, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis - Jawa Barat.” Tim Pengabdian

masyarakat terdiri dari staf pengajar STIE Muhammadiyah Jakarta yang umum memiliki

pengalaman dan kompetensi yang tinggi dibidangnya.

10

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang dicapai dalam program pengabdian masyarakat adalah :

1. Adanya kemandirian dan kemampuan kompetensi mitra baik secara individu maupun

secara tim;

2. Adanya kepedulian pihak Akademisi khususnya STIE Muhammadiyah Jakarta dalam

membantu pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengembangan manajemen

organisasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

3. Membantu dalam mencarikan solusi tepat dalam pengembangan usaha kreatif dan

inovatif dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha pada BUMDES Desa

Jagabaya

11

DAFTAR PUSTAKA

Hanifah, S. I. (2015). Akuntanbilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8.

Irawati, D. d. (2017). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap

Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec

Ponggok Kab Blitar. Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan

Bisnis, (SNAPER-EBIS 2017) (pp. 41-51). Jember: 27-28 Oktober 2017 .

Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Jurnal Riset Akuntansi Dan

Auditing "Goodwill". Vol 8, No 1.

Mutiarni, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P. (2018). Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan

Penyusunan Laporan KeuanganBadan Usaha Milik Desa (Bumdes) Putra Subagyo Desa

Miagan - Jombang. Jurnal Of Community Service (COMVICE), Vol 2 No 1, hal.21-28.

Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bisnis. Moderat

: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintah , hal.72-81.

Risal, Wulandari, R., & Jaurino. (2020). Pendampingan Akuntansi Dan Keuangan BUMDes

Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. CENDEKIA: Jurnal

Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No. 1 , hal.49-57.

Rois, R. F. (2018). Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Pangkahkulon Kecamatan

Ujungpangkah Kabupaten Gresik). Jurnalmahasiswa.unesa.ac.id. Vol 6, No 1 .

Suparman, Dedi K, Dwi H. 2014. Implementasi program alokasi dana desa di kecamatan

sukadana kabupaten kayong utara. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014.

Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Dharmakarya: Jurnal Aplikasi

Ipteks untuk Masyarakat, 5(1) , hal. 1-4.

Website :

Hidayat, Taufik. (2020). Laporkan penggunaan anggaran untuk Covid-19 secara real time.

https://www.google.com/amp/s/amp.lokadata.id/amp/laporkan-penggunaan-anggaran-

untuk-covid-19-secara-real-time. Pada Selasa, 4 Agustus 2020. Pukul 14.55.

Rosana, F. C; Cahyani, D.R. (2020, Juli 15). tempo.co. Retrieved Agustus 4, 2020, from

https://bisnis.tempo.co: https://bisnis.tempo.co/read/1365480/maret-2020-jumlah-

penduduk-miskin-baru-bertambah-163-juta

https://www.google.com/amp/s/amp.lokadata.id/amp/laporkan-penggunaan-anggaran-untuk-covid-19-secara-real-time

https://www.google.com/amp/s/amp.lokadata.id/amp/laporkan-penggunaan-anggaran-untuk-covid-19-secara-real-time

LAMPIRAN 1

STIE MUHAMMADIYAH JAKARTA

LAPORAN KEUANGAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA JAGABAYA KABUPATEN CIAMIS VIA FLATFORM ZOOM

Jakarta, Rabu 08 Juli 2020

Penerimaan

Hibah Internal PKM dari STIE Muhammadiyah Jakarta 3,800,000

Pengeluaran

Kuota Internet Zoom Di desa jagabaya,

Ciamis 1,000,000

Biaya Transfer 6,500

Pemateri :

Dr.Heri Ispriyahadi SE, MBA 300,000

Drs.H Rawidjo, M.Si 300,000

Konsumsi Makan Siang untuk Tim Dosen

578,000

Pengganti Kuota Dosen + Tim Pendukung

1,500,000

Fotocopy 15,500

Minum Mineral 100,000

Jumlah Pengeluaran 3,800,000

SURPLUS/DEFISIT -

Jakarta, 04 Agustus 2020

Ketua Panitia Bendahara

Ahmad Darda, SE,MM Maria Suryaningsih, SE, M.Ak

LAMPIRAN 2

Drs. H. Rawidjo, Ak, M.Si (NIDN. 0318045402)

Dr. Ramdany, SE.Ak, M.Ak, CA, CPA (NIDN 0310107202)

Ridwan Saleh, SE, Ak, M.Ak, CPA (NIDN 0025017701)

H. Rama Yuli, SE, MM (NIDN 0304127502)

Samukri, SE.Ak, M.Ak, CA, CPA (NIDN. 0302016802)

Maria Suryaningsih, SE, M.Ak (NIDN 0314058305)

Susi Susilawati, SE, MM (NIDN 0310018603)

M. Asmi Rizaldy, SS, M.Li (NIDN 0314087004)

PENYULUHAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN

ANGGARAN DANA DESA JAGABAYA DALAM PENANGANAN COVID 19,

KELURAHAN JAGABAYA, KEC , PANAWANGAN KAB . CIAMIS

JAWA BARAT

DANA DESA

DASAR HUKUM

1. UU No.8 Tahun 2006 Tentang DESA.

2. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

3. PP No 43 Tahun 2014 jo PP No. 47 tahun 2015

4. PP No 80 Tahun 2014 jo PP No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa dari APBN

5. Permendagri No.113 dan No. 114 Thn 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

6. Surat No. 93/ 2015 dan No. 35/PMK.07/2020 tentang tata cara PengalokasiN , Penyaluran , Penggunaan , pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Berdasarkan Permendagri No. 137 thn 2017 :

Wilayah Administrasi terdiri dari:

418 Kabupaten

98 Kota

7.098 Kecamatan

8.490 Kelurahan

74.957 Desa

No Uraian Pemerintah Daerah Pemerintah Desa

1 Pemilihan Langsung PILKADA PILKADES

2 Masa Jabatan 5 thn 6 thn

3 Eksekutif Gubernur , Bupati, WaliKota

Kepala Desa

4 Legislatif DPRD BPD

5 Perencanaan RPJM , RKPD RPJM Desa, RKPD Desa

6 Sumber Dana - PAD- Transfer ( DAU, DAK )- Lain2

-PAD-Transfer ( DD dll)- Lain lain

7 Anggaran APB Daerah APD Desa

8 Kekayaan Terpisah BUMD BUMDes

9 Laporan:-Semester--Tahunan--Akhir masa jabatan

-Lap Prognasir APBD-- LPPD, LKPJ, Informasi

-Lap pelaksanan APBDesa-- LPPD,LKPJ, Info masy.--LPPD, AMJ desa

10 Laporan Kekayaan NERACA Lapaoaran Kekayaanmilik Daerah

Anggaran Dana Desa( A.P.B.N

Thn 2020 Thn 2019 Thn 2018 Thn 2017 Thn 2016

Dana Desa Rp. 72 T Rp. 70 T Rp. 60 T Rp. 55 T Rp. 47 T

Jumlah Desa 74.910

Anggaran Dana Desa 2020Kabupaten Ciamis

Nama Kabupaten Jmu. Desa Anggaran ( ribuan )

Kabupaten Ciamis 258 desa Rp. 263.028.754

Desa Jagabaya Rp. 1.020.000

Komposisi Anggaran Kab Ciamis 2020

No. Alokasi Dana Desa Jumlah ( dlm .000)

1 Alokasi Dasar per desa Rp. 662.806.000

2 Alokasi Dasar Rp. 171.003.948

3 Alokasi Afirmasi Rp. 1.634.706

4 Alokasi Kinerja Rp. 3.746.496

5. Alokasi Formula Rp. 86.643.604

TOTAL Rp. 263.028.754

Pendapatan & B Modal Kab Ciamis

2014 2015 2016 2017 2018*)

Dalam Rp. .000. Dalam Rp. .000. Dalam Rp. .000. Dalam Rp. .000. Dalam Rp. .000.

Pendapatan Asli Daerah 182,320,228.01 180,304,950.79 204,759,436.00 222,938,975.24 215,240,788.00

Dana Alokasi Umum 1,068,289,296.01 1,156,989,995.00 1,203,476,252.00 1,182,335,044.00 1,183,061,992.00

Dana Alokasi Khusus 91,526,066.11 127,601,320.00 136,076,011.00 458,200,018.32 416,875,756.00

Belanja Modal 349,432,436.46 492,668,741.65 549,753,299.00 432,320,118.62 193,843,214.96

Kegunaan Dana Desa

1. Desa harus menenukan produk UNGGULAN.

2. Membentuk BUMDes

3. Membangun Embung / penampungan air untuk pertanian

4. Membangun fasilitas olah raga

Prinsip2 Penggunaan Dana Desa

1 Keadilan Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desatanpa mem beda2 kan

2 KebutuhanPrioritas

Mendahulukan kepentingan desa yg lebih mendesak , lebihdibutuhkandan berhubungan langsung dengankepentingan sebagian besar masyarakat Desa

3 Keqenangan Desa Mengutamakan kewenangan hak asal usul dankewenangan lokal berskala desa

4 Partisipatif Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat

5 Swakelola danberbasis sumberdaya Desa

Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri denganmendayagunakan sumber daya alam desa , mengutamakantenaga, pikiran dan ketrampilan warga desa dan kearifanlokal

6 Tipologi Desa Meempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristikgeografis, sosio;ogis antropologis ekonomi dan ekologiDesa yg khas serta perubahan aatau perkembangan dankemajuan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuaiPermendes No. 19 tahun 2017 :

1. Pembangunan Desa

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembangunan Desa

Diarahkan untuk pengadaan pembangunan , pengembangan dan pemeliharaan sarana danprasarana :

1. Desa.

2. Sosial, Pelayanan Dasar

3. Usaha ekonomis Desa

4. Lingkungan hidup

5. Dan lain2

Pemberdayaan Masyarakat DesaDiarahkan untuk :1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

dan pengawasan pembangunan Desa.2. Pembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa3. Pengembangan sistem informasi desa4. Dukungan pengelolaan kegiatan pelaayanan sosial dasar5. Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi

produktif6. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi7. Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup8. Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama

desa dengan pihak ke III9. Dukungan menghadapi dan menangani bencana alam ,

KLB

Penggunaan Dana Desa

Dana Desa BOLEH digunakan untuk kegiatanWALAUPUN BUKAN menjadi Prioritas ( Anggaran ) :

1. Kegiatan Prioritas Desa .

2. Sangat dibutuhkan masyarakat Desa

3. Sesuai dengan urusan dan kewenangan Desa

4. Sudah disepakati dalam musyawarah Desa

Pengelolaan Keuangan DesaBab IV pasal 29 Permendagri No.20 Thn 2018

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhankegiatan yang meliputi perencanaan,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, danpertanggungjawaban keuangan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnyadisebut RKP Desa, adalah penjabaran dariRencana Pembangunan JangkaMenengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)tahun.

Pasal 29 Bab IV Permendagri No. 20 Thn 2018 Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;

d. pelaporan;

e. pertanggungjawaban

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yangselanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkatDesa yang melaksanakan pengelolaan keuanganDesa berdasarkan keputusan kepala Desa yangmenguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asastransparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukandengan tertib dan disiplin anggaran, dan akanmeningkatkan pendapatan aseli daerah yaitumeningkatnya hasil USAHA dari BUMDes

Kebutuhan dan Potensi Desa1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam

pemenuhan kebutuhan pokok;2. Tersedia sumber daya desa yang belum

dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaandesa dan terdapat permintaan di pasar;

3. Tersedia sumber daya manusia yang mampumengelola badan usaha sebagai aset penggerakperekonomian masyarakat;

4. Adanya unit-unit usaha yang merupakankegiatan ekonomi

5. Warga masyarakat yang dikelola secara parsialdan kurang terakomodasi; BUMDes merupakanwahana untuk menjalankan usaha di desa.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desamerupakan perencanaan penerimaan danpengeluaran pemerintah desa pada tahunanggaran berkenan yang dianggarankan dalamAPB Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desamerupakan penerimaan dan pengeluaran Desayang dilaksanakan melalui rekening kas Desapada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangansebagai pelaksana fungsikebendaharaan. Penatausahaan dilakukan denganmencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam bukakas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan.

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDessemester pertama kepada Bupati/Walikota melaluicamat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesdan laporan realisasi kegiatan.

Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikanpaling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhirtahun anggaran berkenaan yang ditetapkandengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa disertai dengan laporankeuangan, laporan realisasi dan daftarprogram sektoral, program daerah danprogram lainnya yang masuk ke Desa.

Buku Tambahan yang diperlukan

1. Buku pembantu bank merupakan bukucatatan penerimaan dan pengeluaran melaluirekening kas Desa.

2. Buku pembantu pajak merupakan bukucatatan penerimaan potongan pajak danpengeluaran setoran pajak.

3. Buku pembantu panjar merupakan catatanpemberian dan pertanggungjawaban uangpanjar.

Permendagri No 113 tahun 2014

1. Perencana : Sekretaris Desa membuat rencana kegiatan2. Penganggaran : Sekretaris Desa membuat APBDesa3. Pelaksana : Penerimaan dan Pengeluaran Desa

dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa/ Bankserta diikuti dengan bukti2

4. Penata Usaha : Bendahara Desa sebagai AdministrasiDesa

5. Pelaporan : Kepala Desa menyampaikan Laporan keBupati/ Wali Kota , berupa laporan semesteran atautahunan

6. Pertanggung jawaban : Kepala Desa bertanggungjawabkepada Bupati/ Wali Kota atas Keuangan Desa

KONSEP PENGELOLAAN DANA DESA

1. Pelaku terkait pengelolaan Dana Desa

2. Manajemen Pengelolaan Dana Desa.

3. Perencanaan

4. Azas Pengelolaan Keuangan Desa

5. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

7. Akuntansi Desa

Pelaku terkait pengelolaan Dana Desa1. SDM Desa .

1. Kepala Desa2. Sekretaris Desa3. Bendahara Desa4. Perangkat Desa

2. Stackholders.1. Menteri Desa2. Menteri Keuangan3. Menteri Dalam Negeri4. Bupati5. Camat6. Masyarakat

3. Pengawas1. BPD2. APIP3. BPK4. Masyarakat

MANAJEMEN PENGELOLAANPARTISIPASI AKUNTANSI TRANSPARANSI

-Perencanaan-- RPJM Desa-- RKPDesa

-- RAPB Desa

Koordinasi & Pelaksanaan evakuasi Pelaporan

-Pengawasan-- BPD

--MasyaraakatDesa

-APIP & BPK

Perencanaan

Sesuai Kemen DDN No. 66 tahun 2007 Perencanaan Desa , memberikan pedomanbagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa , sehingga prosespenyusunan APB Desa dapat maksimal dandapat dipakai dalam pengambilan keputusan

Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam rangka mendukung terwujudnya Tata Kelolayang baik ( Good Governace ) PengelolaaKeuangan Desa dilakukan berdasarkan prinsipTata Kelola :

1. Transparan: keterbukaan masyarakat untukmengetahui dan mendapatkan akses informasi.

2. Akuntabilitas : memberikanpertanggungjawaban kepada pihak yg memiliki.

3. Partesipasi : keikutsertaan dan keterlibatanmasyarakat secara aktif mengelola dana desa

Kewenangan Kepala Desa atas Dana Desa

1. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaanAPBDesa

2. Menetapkan Pelaksanaan Tehnis PengelolaanKeuangan Desa ( PTPKD).

3. Menetapkan Petugas yg memungutpenerimaan Desa.

4. Menyetujui Pengeluaran yg ditetapkan dalamAPBDesa

5. Melakukan Tindakan yg mengakibatkanpengeluaran atas beban APBDesa

Program Padat Karya dan Cash For Work

Sesuai UU No. 6 thn 2014 dan PP No. 60 thn2014 Dana Desa bersumber dari APBN , untukpembangunan diarahkan dengan 2 metode :

Padat Karya Cash For Work

PK : Program Dana Desa untukmengentaskan kemiskinan melaluipenurunan pengangguran

CFW : karena upah di bayar per hari kerjadengan harapan kesejahteraanmasyarakat diharapkan Optimal

1. Bersifat produktif2. Berdasarkan azas pemnfaatkan

tenaga kerja dlm jumlsh bear.3. Bertujuan mengurangi pengangguran:a) Pengangguranb) Penduduk miskinc) Setengah pengangguran ( kerja masih

cari kerja lagi / belum maksimal )

1. Salah satu bentuk kegiatan padatkarya.

2. Dengan memberikan uph langsung3. Memperkuat daya beli

Pendapatan Desa

1. Pedpt aseli daerrah 2. Transfer 3. Pendapatan lainlain

1. Hasil Usaha2. Hasil Aset3. Swadaya Partisipasi dan

Gotong Royong4. Lain2 pendapatan aseli

daera

1. Dana Desa2. Bagi hasil Pajak Daerah

dan Retribusi3. Alokasi Dana Dana (

ADD).4. Bantuan keuangan dari

APBD Propinsi5. Bantuan Keuangan dari

APBD Kabupaten/ Kota

1. Hibah pihak ke III yang tidak mrngikat.

2. Lain2 pendapatandaerah yang SAH ( pendapatan dari kerjasama pihak ke III

Beda nya Dana-dana dengan Alokasi Danadana:

Dana- dana : sumbernya dari APBN

Alokasi Dana Dana : sumbernya dari APBD

TERAKHIR

DANA DESA AKAN MENSEJAHTERAKANMASYARAKAT TERGANTUNG DARI SIKAP,PERILAKU DAN KEBIJAKAN KEPALA DESA.

SELAMAT BERJUANG UNTUK BAPAK KEPALADESA JAGABAYA , KEC PANAWANGAN KAB.CIAMIS

MOTTO:

“ MEMAJUKAN PEREKONOMIAN DESA DAN MENGURANGI KEMISKINAN “.

DESA SEJAHTERA

SDM UNGGUL

INDONESIA MAJU

CORONA VIRUS DISEASE 2019

( COVID 19)

Dasar hukum:1. PP No. 1 thn 2020 jadi UU No. 1 thn 20202. UU No. 6 tahun 2014 tentang DESA3. PP No. 43 th 2014 jo PP No. 47 thn 2015 jo PP No. 11 thn

20194. Permendagri No.113 dan No. 114 Thn 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa5. Surat No. 93/ 2015 dan No. 35/PMK.07/2020 tentang tata

cara Pengalokasian , Penyaluran , Penggunaan , pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

6. Surat Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020 tentang DesaTanggap Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

Data Covid 19 per tgl. 6 Juli 2020Sumber KOMPAS.Com

64.958 terkonfirmadi

38.748 ODP ( orang dlm pengawasan

13.360 PDP ( Pasien dalam pengawasan

3.241 meninggal

29.919 sembuh

Dana Covid 19 Anggaran penanggulangan Covid 19 sebesar Rp.

677,2 Trilyun dari Rp. 405,1 T , naik 67 % digunakan untuk :

No Dana Digunakan

1 Rp. 87,55 T -Bidang Kesehatan, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran jasa kesh nas , pembayaran Gugus Tugas, insentif perpajakan di bidang keshatan

2 Rp. 203,9 T - PKH, Sembako, Baksos , kartu pekerja, dis listrik, BLT danDANA DESA

3 Rp. 123,46 T UMKM, Subsidi Bungarestrukturisasi , pinj UMKM max Rp. 10 M dan Pinjaman thd kredit Modal Kerja DARURAT

4 Rp. 120,61 T Insentip dunia usaha relaksasi bd pajak

5 Rp. 44,57 T Pendanaan kootparasi ( BUMN dan Padat Karya

6 Rp. 97,11 T Dukungan Kementerian dan Lembaaga serta PEMDA

1. Optimalisasi sumber pembiayaan NON HUTANG:

1. Pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih

2. Dana Abadi Pemerintah

3. Dana dari BLU

2. Fleksibilitas Pinjaman Tunai ( Bank Dunia, IDB)

3. Penerbitan Surat Berharga Negara ( SBN).

4. SBN Domistik

5. Fungsi BI

Maksud dan Tujuan Surat Edaran Menteri DesaPDTT No. 8 Thn 2020 tanggal 24 Maret 2020adalah Sebagai ACUAN dalam melaksanakanDesa Tanggap COVID 19 dan PelaksanaanPadat Karya Tunai Desa ( PKTD ) denganmenggunakan DANA DESA

PADAT KARYA TUNAI DESA1. Dana Desa digunakan dengan Pola Padat Karya

Tunai Desa (PKTD), melalui pengelolaan secaraSWAKELOLA serta pendayagunaan SUMBERdaya ALAM, Tehnologi tepat guna , inovasoi dansumber daya manusia DESA

2. Pekerja di prioritskan keluarga miskin,penganggur , setengah penganggur dan anggotamasyarakat marjinal lainnya.

3. Pembayaran upah kerja diberikan SETIAP HARI

4. Pelaksanaan PKTD harus jaga jarak dan pakaimasker( bagi yg batuk / pilek )

Siapa yang menangani COVID 19 di tingkatKelurahan / Desa ?

Kelurahan / Desa HARUS membentuk RELAWANDESA LAWAN COVID 19.

Susunan Relawan Desa Lawan COVID 19

Ketua : Kepala DesaWakil : Ketua Badan Permusyawaratan Daerah

( BPD )Anggota : perangkat desa, anggota BPD, Ketua

RW, Ketua RT, Bidan Desa, Tokoh Agama , Tokoh Adat, Tokok Masyarakat, KarangTaruna , PKK, Kader penggerakMasyarakat Desa , pendamping LokalDesa, Pendamping Desa Sehat, Pendamping Program Keluarga Harapan( PKH). Dll

Mitra : Babinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa

Tugas Relawan Desa Lawan COVID 19

1. Melakukan Pencegahan covid 19.

2. Melakukan penanganan terhadap warga desakorban COVID 19.

3. Senantiasa melakukan koordinasi secaraintensif dengan Pemerintah Kabupaten /Kota, cq Dinas Kesehatan dan atau DinasPemberdaya an Masyarakat Desa

Melakukan Pencegahan covid 19.1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi terkait informasi COVID 19,

baik gejala, cara penularan dan langkah2 pencegahan.2. Mendata penduduk rentan sakit, ( manula, balita, orang sakit

menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis.3. Mengidentifikasi fasilitas2 desa yg bisa dijadikan sebagai ruang

isolasi.4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan

pembersih tangan ( hand saintizer ) di tempat umum.5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan ,

serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Covid 19.6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid

19 ( No. RS, No Ambulan dll).7. Melakukan deteksi ini penyebaran covid 19 , dengan memantau

Pergerakan Masyarakat melalui :1. Pencatatan Tamu yg masuk ke Desa2. Pencatatan keluar masuk warga desa setempat kedaerah lain3. Pendataan warga yg baru datang dari rantau4. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pentauan ( ODP) dan

Pasien Daalam Peantauan ( PDP) Covid 19

Melakukan penanganan terhadap wargadesa korban COVID 19

1. Bekerja sama dengan RS/Puskesmas setempat.

2. Penyiapan ruang isolasi di Desa

3. Merekomendasi kepada warga yg pulang daridaerah terdampak Covid 19 untuk isolasi diri

4. Membantu menyiapkan logistik ruang isolasi

5. Menghubungi petugas medis/ PenanggulanganBencana Daerah ( BPBD ) untuk tindak lanjuttehadap warga yg musuk isolasi

Perubahan APBDes

1. Peruhan APBDes untuk menggeserpembelanjaan bidang dan sub bidang lainmenjadi bidang penanggulangan bencana ,keadaan darurat dan mendesak desa, danbidangpelaksanaan pembangunan desa untukkegiatan Padat Karya Tunai Desa ( PKTD).

2. Desa2 yang masuk wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid 19 , maka APBDes langsung diUBAHuntuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID 19di DESA. ( KLB diatur Bupati / Walikota ).

Bagi Desa yang telah menganggarkan dalam APBDesa untuk bidang

Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa:

• Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, dan mendesak yangapabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat, atasperintah kepala Desa, Kaur keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjaryang diajukan oleh Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya.

• Kasi/Kaur kemudian menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan penanganankeadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan diajukan kepada KepalaDesa melalui Sekretaris Desa.

• Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan.• Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan

kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan olehsekretaris Desa.

• Untuk penanganan terhadap penanggulangan bencana, keadaan darurat, danmendesak Desa yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat,proses pengeluaran anggaran tetap melalui tahapan sebagaimana angka 2 (dua), 3(tiga) dan 4 (empat).

• Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, danmendesak Desa dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desayang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara paling lambat satu (1)bulan setelah pelaksanaan.

• Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepadaBupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desaditetapkan.

Kriteria bencana sebagaimana dimaksud angka 1, yaitu:

• Korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal(lebih dari 2 KK atau sesuai pengaturan daerah).

• Dampak dari adanya bencana adalah ketidakmampuankorban untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiridalam masa saat terjadinya bencana hinggapenanggulangan bencana diambilalih oleh pemerintahsupra desa dan/atau maksimal sampai dengan tujuh (7) harisetelah bencana terjadi (untuk ketentuan 7 hari perlumempertimbangan pengaturan daerah dan kondisilapangan).

• Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud di atas meliputikebutuhan, pangan, sandang, air bersih dan sanitasi,pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat huniansementara (ruang isolasi).

Bagi Desa yang belum menganggarkan dalam APBDesa untuk bidangPenanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa:

Memfasilitasi percepatan perubahan RKP

• Memfasilitasi percepatan perubahan RKP Desa melalui MusyawarahPerencanaan Pembangunan Desa khusus dalam rangka penyusunanperubahan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan yang berhubungandengan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang terkenadampak dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan PermusyawaratanDesa, unsur masyarakat Desa, OPD terkait dan Camat.

• Proses perubahan RKP Desa sekaligus juga diikuti dengan perubahan APB Desa melalui asistensi OPD terkait dan Camat. (sinergi dalam pelaksanaanevaluasi rancangan Perdes Perubahan APBDesa)

• Perubahan APB Desa yang disepakati bersama dalam MusyawarahPerencanaan Pembangunan Desa khusus sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) tidak memerlukan evaluasi dari Bupati.

• Kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dasarmasyarakat yang dianggarkan dalam perubahan APB Desa yang merupakan kewenangan lokal berskala Desa.

Jika dilakukan perubahan APBDes untuk penanggulanganbencana dapat dimasukkan pada bidang 3 (tiga)

• Kesiap siagaan terhadap bencana, pospenanganan bencana dan penganggarannyadapat dimasukkan pada bidang 3 atau bidang 5sesuai Pasal 25 Permendesa Nomor 11 Tahun2019 tentang prioritas penggunaan dana desatahun 2020, Surat Edaran Menteri Desa, PDT danTransmigrasi Nomor 8 tahun 2020 sebagai dasarkebijakan perubahan APBDes. Kriteria KeadaanLuar Biasa diatur dalam Peraturan Bupati atauWalikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagaimana membentuk Posko COVID-19 diKampung/Desa?

• Pemerintah Desa dapat membentuk gugus tugas COVID-19 sesuai SE KemendesPDT dan Transmigrasi No. 2 tahun 2020 untuk memproteksi warganya dariancaman penyebaran pandemic COVID-19. Kegiatan-kegiatan tersebutdapatdisesuaikan dengan kondisi Masyarakat Adat di Desa dengan melakukan hal-halsebagai berikut:

• Desa-Desa yang berada dalam satu kesatuan Wilayah Adat hendaknya salingbekerjasama untuk memastikan masyarakat dan Wilayah Adat dapat terlindungisecara menyeluruh dari ancaman COVID-19.

• Memastikan pelaksanaan musyawarah adat di komunitas yang berada dalamwilayah Desa masing-masing dan memberlakukan tindakan lockdown ataumenutup sementara akses keluar masuk Kampung/Desa sampai situasi pandemiberakhir atau sesuai ketentuan dan hukum adat di wilayah masing-masing.Membuat pos jaga gerbang Kampung/Desa dan memasang penanda berupa Plangdapat ditancap di jalan masuk Kampung/Desa untuk memastikan semuamasyarakat dan pengunjung memahami situasi yang sedang berkembang.

• Secara khusus bagi Kampung/Desa yang wilayahnya berdekatan dengan lokasi-lokasi yang telah, atau sedang berlangsung kegiatan-kegiatan akbar yangmendatangkan banyak pihak luar, dan atau yang wilayahnya sudah ada, atauberdekatan dengan lokasi yang telah terinfeksi COVID-19:– Menutup sementara akses keluar masuk Kampung/Desa adalah larangan keluarmasuk, baik bagi tamu luar (baik dalam maupun luar negeri), maupun bagi wargakomunitas sendiri

• – Larangan dikecualikan untuk urusan-urusan yang bersifatmendesak misalnya; membeli kebutuhan pokok/bahanpangan (jika sangat diperlukan), atau kepentingan berobatdi luar Kampung/Desa.– Sementara ini tidak menghadiri undangan-undanganpertemuan-pertemuan di luar Kampung/Desa sendiri, yangmelibatkan banyak orang. Dengan demikian mengurangiresiko tertular atau menularkan pada orang lain ataukepada warga anggota komunitas.

• Mengumpulkan para tabib di komunitas adat untukmendiskusikan kemungkinan-kemungkinan pencegahanatau penyembuhan wabah COVID-19 melalui ramuan-ramuan atau pengobatan secara tradisional sesuai kearifanlokal di komunitas.Memastikan ramuan-ramuan tradisionalyang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuhterhadap penyakit, diproduksi dan dibagikan kepada warga.

. Aktifkan sistem keamanan dengan melakukan Ronda kampung/Desauntuk mendeteksi warga yang mengalami tanda-tanda atau gejalaCOVID-19 (seperti demam tinggi, batuk, flu dan sesak nafas) agardapat dilakukan pertolongan pertama dengan memberikan obat/ramuan-ramuan tradisional terutama meminum ramuan yangberbahan baku rempah-rempah yang tersedia di wilayah adat dandiracik oleh tabib adat.

• Memastikan stok pangan, air bersih dan obat-obatan tradisional diwilayah-wilayah adat dalam kondisi aman untuk beberapa bulankedepan sampai situasi bencana COVID-19 di Indonesia dapatteratasi dan dalam kondisi normal.

• Membentuk Gugus Tugas COVID-19, yang dilatih untuk melakukanSosialisasi COVID-19; Menyelenggarakan (mengawal danmembantu) Karantina Mandiri terhadap warga yang berstatus OPDdan; Mengantar Suspek ke Rumah Sakit Rujukan terdekat. SemuaAnggota Gugus Tugas dilengkapi dengan peralatan standar medisyaitu APD (Alat Perlindungan Diri).

• Kegiatan dapat menggunakan anggaran yang sudah teranggarkanatau menggunakan kegiatan yang teranggarkan pada BidangPenanggulangan

Apakah Pemerintah Desa boleh mendapatkanbantuan untuk pengadaan peralatankesehatan seperti alat tes COVID 19 dan lain-lain?

Bisa, sesuai UU Desa No. 6 tahun 2014 Pasal 72,Ayat (1) huruf f dan g ; Hibah dan sumbanganyang tidak mengikat dari pihak ketiga; danlain-lain pendapatan Desa yang sah.

Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desadengan para Pemudik yang pulang Kampung?

1. Pulang Kampung besar-besaran sudah, sedangdan akan terus terjadi. Sebelum pemerintahpusat menetapkan Pembatasan Sosial BerskalaBesar, dalam kenyataannya Masyarakat Adattelah banyak menerima warga adatnya yangpulang kampung (Mahasiswa, TKI dll).

2. Untuk itu, Pemerintah Desa harus segeramemfasilitasi penyelenggaraan MusyawarahAdat atau Musyawarah Desa untuk membangunmekanisme karantina mandiri secarabermartabat terhadap warga atau keluarga yangdatang dari kota sebagai upaya memutus COVID-19 agar tidak menular.

Jika Negara belum memungkinkan untuk Lockdown karena berbagai macampertimbangan, mungkinkah Desa dapat melakukan Lockdown?

Pemerintah Desa bisa melakukan langkah

• Pemerintah Desa bisa melakukan langkah-langkah antisipasi sepertiyang diuraikan di atas dengan tetap memperhatikan nilai-nilai HakAsasi manusia. Jangan sampai ada diskriminasi terhadap OrangDalam Pengawasan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) besertakeluarganya.

• Melawan penyebaran COVID-19 (Virus Corona) ini sesungguhnyamelawan nilai-nilai kultural yang sudah mendarah daging dalamtradisi kita. Perlakukan keluarga kita yang pulang kampung secarabermartabat. Berikan rasa aman karena pemerintah di Kota tidakmampu memberikan itu. Mereka adalah kerabat kita. Kalau bukankita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi?

• Demikian panduan ini dibuat, dengan melakukan upaya-upaya diatas, kita dapat berkontribusi mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas.. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta AlamSemesta dan Para Leluhur Masyarakat Adat melindungi danbersama kita semua.

Strategi Pemulihan Desa Pasca Pandemi Covid 19

1. Ketahanan Pangan.

2. Revitalisasi BUMD/Bumdes …..> desa wisata

3. Membangun sistem Digitalisasi…..> on line

4. Padat Karya Tunai Desa ( PKTD )…….> sdmuntuk masyarakat Miskin , Pengangguran , ½ Pengangguran

Strategi BAPENAS1. Akselerasi Investasi….>menarik investor

2. Pemulihan Industri dan Perdagangan

3. Pendalaman Sektor Keuangan

4. Pembangunan Pariwisata

5. Penguatan Sektor Kesehatan

6. Perluasan Program Perlindungan Sosial

7. Pengembangan Instaktruktur

8. Pengembangan SDM

Panduan Pengawasan di Isolasi di rumah

1. Tetap Tinggal di rumah

2. Selalu memakai Masker

3. Membatasi buat tamu / pengunjung

4. Gunakan tisu bila batuk / bersin

5. Cuci tangan gunakan hand sanitizer

6. Buka cendelauntuk sirkulasi udara

7. Hindari alat makan pribadi ber sama2 ( sendok).

8. Cuci peralatan dengan air sabun

9. Hindari kerumunan , jaka jarak ( sosialdistancing).

Prototape pulang dari bepergian1. Lepas sepatu sebelum masuk rumah.2. Semprot alkohol desinfektan pd sepatu , tas dll3. Buang semua tanda terima4. Masuk rumah langsung cuci tangan5. Lepas pakaian langsung ditempat pakaian kotor6. Jangan menyentuh aapapun7. Mandi, gosok gigi dan keramas8. Setelah bersih baru berkumpul dengan keluarga9. Tetap di rumah, ke luar apabila ada hal2 yang

penting

KAITAN ANTARA DANA DESA DENGAN COVID 19

Sesuai dengan pasal 17 ayat 1 dan ayat 4 Kemendagri No. 113 Tahun 2014 adalah :

Ayat 1 pasal 17 :

Dalam Keadaan Darurat dan / atau Keadaan LuarBiasa ( KLB ) pemerintah Desa dapatmelakukan belanja yang belum tersediaanggarannya

Ayat 4 pasal 17 :

Keadaan Luar Biasa sebagaimana ayat 1 karenaKeadaan Luar Biasa / WABAH

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN USAHA

KREATIF SERTA INOVATIF PADA BADAN USAHA MILIK DESA/

BUMDES DESA JAGABAYA DALAM ANTISIPASI COVID 19,

KECAMATAN PENAWANGAN, KABUATEN CIAMIS- JAWA BARAT

TIM MANAJEMEN DR. HERI ISPRIYAHADI SE MBA

MUHAMMAD RIZAL SE MMMUHAMMAD LUTFI SE MM

AHMAD DARDA SE MMSUTAR SE MM

VINIYATI MAFTUCHAH SE MMBUDIMAN ABDULLAH SE MM

WENTY FEBRIYANTI SE MM

CIAMIS, 8 Juli 2020

2

06Kiat-Kiat

Pengelolaan

Keuangan

yang baik

03Bagaimana Cara

Mengelola

Keuangan02

Manajemen

Keuangan :

Tujuan dan

Fungsi

05Pencatatan

dan Laporan

Keuangan

01Badan Usaha Milik

Desa (BUMDes)

04Bagaimana

mengelola

modal dan

investasi

Agenda Pembahasan 2

STIEMJ

APA ITU BUMDes? 3

STIEMJ

▪ BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelolamasyarakat dan pemerintah desa dalam upayamemperkuat perekonomian desa yang dibentukberdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

▪ BUMDes didirikan antara lain dalam upaya untukmeningkatkan pendapatan asli desa (Padesa).

TUJUAN UTAMA BUMdes 4

STIEMJ

1. Meningkatkan perekonomian desa.

2. Meningkatkan pendapatan asli desa.

3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Menjadi tulang punggung perekonomian desa.

4

STIEMJj

Bisnis BUMDes

S

u

k

s

e

s

Bagaimana agar sukses dalam mengelola keuangan

5PELAJARI PENGELOLAAN KEUANGAN AGAR BISNIS SUKSES

MENGAPA MENGELOLA KEUANGAN PENTING BAGI BUMDES? 6

STIEMJ

1. BUMDes harus mengelola keuangan dengan optimal agarmampu mensejahterakan masyarakat desa.

2. BUMDes harus membuat laporan keuangan dari unit-unitusahanya setiap bulan.

o Transparano Jujuro Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar akuntansi.

3. BUMDes melaporkan perkembangan kegiatan usahanya kepadamasyarakat desa melalui musyarawah desa sekurang-kurangnya 2kali dalam satu tahun.

7

TUJUANPENGELOLAAN

KEUANGAN

TARGET ALIRAN KAS PEMILIK BIAYA YANG MINIMAL

PENDAPATAN/MODAL

Biaya harus ditekan

seminimal mungkin agar

memaksimumkan

pendapatan perusahaan.

Memaksimumkan

kesejahteraan pemilik

(masyarakat desa – untuk

kasus BUMDes)

Aliran kas merupakan

energi baru perusahaan

Aliran kas = pendapatan

Semakin tinggi semakin

baik karena menunjukkan

efisiensi perusahaan

meningkat

TUJUAN PENGELOLAAN KEUANGAN

STIEMJ

7

MANAJEMEN KEUANGAN 8

STIEMJ

Manajemen keuangan

Sumber Dana

Mengelola Modal kerja

Mengendalikan Laba

Keputusan Investasi

Modal Kerja

Modal Investasi

BAGAIMANA CARA PENGELOLAAN KEUANGAN? 9

STIEMJ

❑ Ruang lingkup dan keputusan dalam pengelolaan keuangan adalah :

o Sumber Pendanaan

o Investasi

o Keputusan pembagian laba

A H

M

PasivaAktiva

TA TP

Pendapatan XX Biaya XXLaba XX


STIEMJ

❑ Dalam pembukuan BUMDes adalah 5 item utama yaitu : Harta,hutang, Modal, Pendapatan dan biaya.

❑ Harta adalah semua harta milik BUMDes dan sumber ekonomilainnya.

Harta BUMDes terdiri dari : (1) Harta Lancar; (2) Harta Tetap dan,(3) Harta Tidak Berwujud.

❑ Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar di masa mendatangakibat dari transaksi.

Hutang BUMDes terdiri dari : (1) Hutang Jangka Pendek dan, (2)Panjang.


STIEMJ

❑ Modal adalah jumlah uang yang disetorkan pemegangsaham/ pemilik (Modal disetor dan agio saham)

❑ Pendapatan adalah peningkatan harta perusahaan karenatransaksi yag menguntungkan.

❑ Biaya adalah harta yang dipergunakan untuk menghasilkanpendapatan dalam satu periode tertentu yang habis terpakai.

Biaya BUMDes dibagi : Harga Pokok Penjualan (HPP), Biayaoperasional dan Biaya Lainnya.

Biaya dapat juga dibagi Biaya Tetap dan Biaya Variabel.

SUMBER DANA 12

STIEMJ

Sumber Dana

Dari dalam

Dari luar

Pembelanjaan Intern

Pembelanjaan Intensif

Pembelanjaan Sendiri

Pembelanjaan Asing

SUMBER DANA 13

STIEMJ

1. Sumber dana internal adalah sumber dana dari laba yang tidak dibagi atau yang disisihkan untuk investasi ke depan.

2. Sumber dana intensif dari penyusutan aktiva tetap.

3. Sumber dana dari luar yang berasal dari luar perusahaan.

▪ Pemillik (Setoran modal masyarakat desa)

▪ Bank, Fintech, Koperasi, Pemda atau sumber dana lainnya.

4. Dicari sumber dana yang biayanya rendah. Sumber dana paling murah dari laba ditahan atau laba yang tidak dibagikan.

SUMBER DANA 14

STIEMJ

❑ Prinsip pengelolaan sumber dana adalah sumber dana yangmemberikan biaya yang paling minimal.

❑ Sumber dana sesuai dengan kebutuhan dana

o Sumber dana jangka pendek→ pembiayaan jangka pendek.

o Sumber dana panjang→ Investasi jangka panjang.

o Sumber dana modal sendiri→ Untuk pembelian aktiva tetap

❑ Urutan sumber dana : 1) Laba ditahan; 2) Hutang; 3) Modal sendiri. Struktur modal yaitu gabungan dari 2 atau ketiga sumber dana diupayakan yang biayanya paling murah.

INVESTASI 15

STIEMJ

1. BUMDes harus mampu melihat peluang investasi yang akanmemberikan keuntungan.

2. Peluang Investasi yang tersedia dibagi dua yaitu Investasi Riil (Mis.Proyek pembuatan kerajinan tangan, desa wisata, losmen, perikananair tawar) dan Investasi pada produk-produk keuangan (mis.deposito, reksadana, obligasi, kegiatan pinjam-meminjam).

3. Untuk menilai investasi layak atau tidak layak adalah denganmembandingkan pendapatan yang diharapkan dengan biaya-biayayang dikeluarkan.

4. Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan (Pay back Period,

Net Present Value, Internal Rate of Retun dan Profitability Index).

INVESTASI 16

STIEMJ

Penjualan/pendapatan Biaya

Penjualan/ pendapatan

Penjualan/Pendapatan

Biaya

Biaya

BEPBreak Event Point (tidak untung dan tidak rugi)

Laba

Rugi

=

>

<<

BREAK EVENT POINT (BEP) 17

STIEMJ

Break Event Point (BEP) adalah Suatu kondisi dimana tingkat penjualan perusahaan tidak untung maupun rugi.

Kegunaannya adalah:

1. Untuk menetapkan penjualan minimal.

2. Untuk mengendalikan biaya

3. Merencanakan kebutuhan dana


STIEMJ

RUMUS :

𝐁𝐄𝐏 𝐮𝐧𝐢𝐭 =𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐓𝐞𝐭𝐚𝐩

𝐡𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐣𝐮𝐚𝐥 − 𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐞𝐥(per unit ) (per unit )


STIEMJ

❑ Biaya Tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap dan tidakdipengaruhi oleh produksi.

Contoh : biaya gaji, sewa, pemeliharaan dan penyusutan

❑ Biaya Variabel adalah jumlah biaya yang berubah sesuaidengan perubahan produksi.

Contoh : Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, air,listrik dll.

❑ Asumsi biaya harus dibagi dalam 2 kelompok biaya tetap danbiaya variabel.

PEMBUKUAN DAN LAPORAN KEUANGAN 20

STIEMJ

❑ Pembukuan sederhana adalah kegiatan pencatatan (recording),pelaporan (reporting) dan analisis kondisi usaha (Evaluating) yangdilakukan secara tertib, kronologis dan sistimatis.

❑ Kegunaannya :

o Alat pengingat

o Alat pemisah harta pribadi dan harta perusahaan.

o Bahan informasi terkait dengan kebutuhan pendanaan, perkembangan usaha dan pemenuhan kewajiban perusahaan.

o Bahan informasi pengambilan keputusan.


m i

❑ Untuk setiap pencatatan harus didukung dengan bukti-bukti.Tanpa bukti dokumen pencatatan tidak ada maknanya.

❑ Proses pencatatan :

o Mengumpulkan bukti-bukti pembukuan (kwitansi, Nota, Bon,Faktur dll).

o Mengelompokkan kegiatan sesuai fungsinya.

o Pelaksanaan pencatatan kegiatan ke dalam buku.

❑ Pencatatan aktivitas perusahaan dalam berbagai buku: bk kas, bkpiutang, bk persediaan bahan baku, buku hutang, buku-bukulainnya.


STIEMJ

ALUR SIKLUS AKUNTANSI


STIEMJ

PEMBUKUAN SEDERHANA

MENYUSUN BUKU KAS HARIAN ATAU ARUS KAS

KELOMPOK REKENING

BESARNYA UANG MASUK DAN UANG KELUARSALDO ATAU SISA DANA

SETIAP HARINYA

KWITANSI, NOTA, INVOICE, BON PEMBELIAN DAN PENJUALAN

PENGUMPULAN BUKTI


STIEMJ

TGL No. Bukti Uraian Bertambah Berkurang Sisa

(D) (K)

Recording (Pencatatan)

Nama Perusahaan Buku : KAS

Bulan : Juni 2020

Contoh Pencatatan Kas:


STIEMJ

TGL No. Bukti Uraian Bertambah Berkurang Sisa

(D) (K)

Nama Perusahaan Buku : HUTANG

Bulan : Juni 2020

Recording (Pencatatan)

Contoh Pencatatan Hutang


STIEMJ

❑ Laporan keuangan adalah ringkasan kegiatan operasi, pendanaandan investasi yang dilakukan oleh perusahaan.

❑ Laporan keuangan merupakan iktisar dari pencatatan harian yangtelah dilakukan.

❑ Bentuk laporan keuangan umumnya sbb:

Neraca

Rugi Laba

Perubahan Arus Kas

Laporan Perubahan Modal

Laporan keuangan 27

STIEMJ

• Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansiyang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut

NERACA

AKTIVA = KEWAJIBAN + MODAL

http://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_keuangan

http://id.wikipedia.org/wiki/Periode_akuntansi

Laporan keuangan 28

STIEMJ

AKTIVA (ASSET)

• Aktiva lancar (Current Asset)

• Investasi jangka panjang (Long-term Investment)

• Aktiva tetap (Fixed Asset)

• Aktiva tak berwujud (Intangible Asset)

• Aktiva lain-lain (Other Asset)

KEWAJIBAN

Kewajiban lancar

(hutang dagang, gaji, pajak, dll),

Kewajiban jangka panjang

obligasi pensiun, dll

MODAL

modal biasanya menunjuk kepada kekayaan finansial,

terutama dalam penggunaan awal atau menjaga

kelanjutan bisnis

http://id.wikipedia.org/wiki/Finansial


STIEMJ

• Pendapatan dari penjualan XXXX

• Dikurangi Biaya penjualan XXXX

• Laba/rugi kotor XXXX

• Dikurangi Biaya operasi XXXX

• Laba/rugi operasi XXXX

• Ditambah atau dikurangi Pendapatan/pengeluaran lain XXXX

• Laba/rugi sebelum pajak XXX

• Dikurangi Biaya pajak XXXX

• Laba/rugi bersih XXXX

-

-

-

-

LAPORAN RUGI/ LABA


STIEMJ

-

-

-

-

LAPORAN ARUS KAS Laporan yang dibuat untuk menunjukkan operasi perusahaan yangmempengaruhi posisi kasnya dan membantu untuk menjawab pertanyaanberikut ini :

• Apakah perusahaan telah menambah kas untuk membeli tambahanaset tetap untuk tumbuh dan berkembang?

• Apakah pertumbuhan perusahaan cepat yang membutuhkan sumberdana eksternal untuk mempertahankan operasi dan investasi pada asettetap baru?

• Apakah perusahaan mempunyai kelebihan aliran kas yang dapatdipergunakan untuk membayar kembali utangnya atau untukmenginvestasikan produk baru?


STIEMJ

ARUS KAS

• Cash flow (aliran kas) merupakan “sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta berapa saldonya setiap periode.


STIEMJ

Kegunaan pembukuan laporan keuangan bagi BUMDes:

A. Internal Perusahaan:

1. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu kewaktu dilihat dari aset, hutang, modal, penjualan, biaya dan laba.

2. Untuk mengetahui kondisi persediaan yang dimiliki.

3. Dapat digunakan untuk keperluan analisis antara lain:

- Deteksi dini kalau ada kerugian

- Mengetahui sumber dan penggunaan dana

- Likuiditas, struktur permodalan dan efisiensi perusahaan


STIEMJ

B. Eksternal Perusahaan:

Sebagai informasi dan alat untuk memantauperkembangan kinerja BUMdes oleh masyarakatdesa, PEMDA, kreditur, pemasok dan pihak lainnya.

ANALISIS RASIO KEUANGAN (EVALUATING) 34

STIEMJ

1. Likuiditas

Adalah kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajibanlancarnya yang diukur dengan menggunakan perbandinganantara aktiva lancar dengan kewajiban lancar.a. Current Ratio

b. Rasio Cepat


STIEMJ

2. Solvabilitas

Adalah kemampuan perseroan untuk memenuhi seluruhkewajibannya, yang diukur dengan membuat perbandinganseluruh kewajiban terhadap seluruh aktiva dan perbandinganseluruh kewajiban terhadap ekuitas


STIEMJ

3. Rasio-rasio Aktivitas

Adalah kemampuan perseroan dalam mempertahankanusahanya dalam jangka waktu panjang tanpa harus menderitakerugian. Untuk menilai stabilitas perseroan digunakanlaporan laba rugi dan Neraca keuangan perseroan sertaberbagai indikator keuangan dan non keuangan lainnya.


STIEMJ

4. Profitabilitas

Adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatukeuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangkapendek maupun jangka panjang. Profitabilitas perseroanbiasanya dilihat dari laporan laba rugi perseroan (incomestatement) yang menunjukkan laporan hasil kinerja perseroan.

𝐑𝐎𝐀 =𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭x100%

𝐑𝐎𝐄 =𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡

𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢x100%

KIAT-KIAT SUKSES MENGELOLA KEUANGAN 38

STIEMJ

1. Memisahkan harta pribadi dan harta perusahaan

2. Melakukan pencatatan arus kas keluar dan masuk dengan baik.

3. Mengecek pengeluaran secara berkala

4. Memaksimalkan jumlah keuntungan

5. Melakukan perputaran kas dengan baik

6. Melakukan hutang dengan hati-hati

7. Menyusun dan menganalisis laporan secara berkala.

HATUR NUHUN

laporan akhir hibah internal - pengabdian masyarakat penyuluhan...

Documents