LAPORAN AKHIR 2012

i

LAPORAN AKHIR TENAGA AHLI FASILITATOR PPSP KOTA KOTAMOBAGU

TAHUN 2012

Oleh :

YOLLA S. KAWUWUNG, ST., MSi

CITY FASILITATOR AHLI TEKNIK (CF-AT)

LAPORAN AKHIR 2012

ii

KATA PENGANTAR

Kegiatan PPSP Tahun 2012 merupakan upaya pemerintah untuk

memperbaiki kondisi sanitasi di Indonesia dengan mengarusutamakan percepatan

pembangunan sektor sanitasi, dalam rangka pencapaian target RPJMN 2010-2014

dan MDGs 2015. Salah satu untuk memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan

menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan

berkelanjutan, melalui penyusunan Strategi Sanitasi Perkotaan atau Kabupaten

(SSK). Namun sebagai prasyarat utama Buku Putih Sanitasi (BPS) terlebih dahulu

dibuat karena merupakan pemetaan situasi sanitasi kota atau kabupaten

berdasarkan kondisi aktual.

Kota Kotamobagu sebagai salah satu peserta PPSP Tahun 2012 dalam

Penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi dan SSK oleh pokja sanitasi kab/kota

mendapat pendampingan dari City Fasilitator (CF) Koordinator dan Ahli Teknik. CF

mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya kepada Kasatker Pengembangan

PLP melalui Tenaga Ahli Fasilitator Provinsi (PF) dengan membuat laporan. Salah

satunya adalah laporan akhir selama bertugas sebagai City Fasilitator.

Laporan Akhir dibuat sebagai pelaporan seluruh kegiatan pekerjaan yang

telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Penugasan No. 08/SP/PPSP/2012 tanggal 2

April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan

Lingkungan Permukiman ((PPLP) Sulawesi Utara.

Demikianlah laporan akhir ini dibuat dengan harapan dapat menjadi

masukan pada kegiatan di tahun yang akan datang. Terima Kasih.

Manado, Desember 2012

City Fasilitator Ahli Teknik (CF-AT)

YOLLA S. KAWUWUNG, ST., MSi

LAPORAN AKHIR 2012

iii

DAFTAR ISI

Bagian Satu

PENDAHULUAN………………………………………………..…………………………………………………. 1

Bagian Dua

PEMAHAMAN PPSP…………………………………………………………………...……………………… 7

Bagian Tiga

GAMBARAN UMUM WILAYAH PPSP……………….………..………………………………………… 20

Bagian Empat

KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN…………………………………………………………………… 30

Bagian Lima

HASIL KINERJA……………………………….……………………………………….…………………………… 57

Bagian Enam

KESIMPULAN DAN SARAN……………………………………….…………………………………………. 60

LAPORAN AKHIR 2012

1

Bagian Satu

A. LATAR BELAKANG

Hingga saat ini akses masyarakat terhadap layanan sanitasi permukiman (air

limbah domestik, sampah rumah tangga dan drainase lingkungan) di Indonesia

masih relatif rendah. Banyak hal yang menjadi penyebab rendahnya akses sanitasi

ini, mulai dari kurangnya perhatian pemerintah setempat yang sering

mengakibatkan pembangunan sanitasi belum menjadi salah satu prioritas

pembangunan dari pemerintah setempat, hingga rendahnya kebutuhan masyarakat

untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Jika dilihat lebih jauh, buruknya kondisi

sanitasi membawa efek domino yang sangat luas, seperti penurunan kualitas

lingkungan hidup termasuk pencemaran sumber air bersih, meningkatnya angka

penyakit yang ditimbulkan oleh sanitasi buruk, hingga menurunnya citra

kabupaten/kota, baik sebagai daerah tujuan wisata maupun tujuan investasi, serta

menurunnya kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan

kapasitas dan kualitas pengelolaan sanitasi di daerah, terutama untuk menghindari

dampak dari kondisi buruknya sanitasi di Indonesia. Beberapa upaya yang telah

dilakukan pemerintah termasuk: (i) Konferensi Sanitasi Nasional yang dilaksanakan

bulan November tahun 2007, yang menghasilkan kesepakatan mengenai langkah-

langkah penting bagi pembangunan sanitasi ke depan yang juga sejalan dengan

pencapaian sasaran MDGs; (ii) pertemuan International Year of Sanitation (IYOS)

pada tahun 2008, yang menghasilkan komitmen pemerintah dalam

pengarusutamaan pembangunan sanitasi; dan (iii) Konvensi Strategi Sanitasi

Perkotaan yang dilaksanakan bulan April tahun 2009. Pada event ini telah pula

LAPORAN AKHIR 2012

2

diidentifikasikan permasalahan dan sasaran pembangunan sanitasi ke depan serta

menyepakati pendekatan Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagai dasar pembangunan

sanitasi di daerah.

Upaya-upaya di atas menjadi cikal bakal lahirnya komitmen nasional untuk

pembangunan sanitasi permukiman dalam rangka pencapaian target pembangunan

nasional yang secara jelas disebutkan dalam RPJMN tahun 2010-2014. Sebagai

tindak lanjutnya masih diperlukan upaya keras yang terintegrasi dan komprehensif,

serta lintas sektor yang sama sekali berbeda sebagaimana pendekatan business as

usual. Upaya ini dilakukan secara paralel dari tingkat pusat, provinsi, hingga

kabupaten/kota. Untuk mengakomodasikan upaya ini, telah dibentuk suatu

program pembangunan sanitasi permukiman yang juga disebut sebagai program

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dimulai sejak tahun

2010 hingga 2014.

Dalam hal ini PPSP diharapkan akan menjadi payung pembangunan sanitasi

dengan mengkonsolidasikan dan memfokuskan arah pembangunan dari seluruh

program pembangunan sanitasi yang ada untuk mencapai target dan sasaran

pembangunan sanitasi permukiman yang telah ditetapkan. Diharapkan juga melalui

program ini, target pembangunan sanitasi permukiman hingga tahun 2014 dapat

terpenuhi. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah

program untuk meningkatkan dan mempercepat perencanaan dan investasi sektor

sanitasi yang dilaksanakan selama periode tahun 2010 - 2014. PPSP bertujuan

meningkatkan kondisi sanitasi permukiman di kabupaten/kota yang menghadapi

masalah serius di salah satu atau beberapa subsektor sanitasi ke arah yang lebih

baik.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Pokja

Sanitasi Kab/Kota memegang peranan penting. Pada saat pemerintah kab/kota

menyatakan minat untuk ikut serta dalam program PPSP, ada dua syarat yang harus

dipenuhi yaitu kesediaan untuk menyiapkan pokja kab/kota dan menyediakan

anggaran untuk pelaksanaan program, baik untuk anggaran operasional pokja

LAPORAN AKHIR 2012

3

maupun anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam program seperti pelaksanaan

studi/kajian, survey dan kegiatan pelatihan/lokakarya baik untuk

penyelenggaraannya di tingkat kab/kota maupun untuk mengikuti suatu pelatihan

yang diadakan di luar kab/kota dan menghadiri kegiatan PPSP lainnya.

Didalam PPSP dikenal ada 6 tahapan yaitu (1) tahap advokasi dan

pemberdayaan; (2) tahap pengaturan kelembagaan; (3) tahap penyusunan strategi

sanitasi kab/kota; (4) tahap memorandum program; (5) tahap implementasi dan

tahap (6) pemantauan dan pembimbingan. Pada tahap 3 dan 4 ada produk PPSP

yang harus disusun berupa Buku Putih Sanitasi Kab/Kota, dokumen Strategi Sanitasi

Kab/Kota (SSK) dan dokumen Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS); dan

tugas menyusun produk PPSP dan mengawal kegiatan yang ada di dalam SSK dan

MPSS ini untuk mendapatkan dukungan anggaran dari APBD Kab/kota maupun dari

sumber pendanaan lainnya menjadi tanggung jawab dari Pokja kab/kota.

Kabupaten/kota PPSP 2012 yang akan menyusun Buku Putih dan SSK akan

mendapatkan dukungan dari CF Koordinator (CF-KO) dan CF Ahli Teknis Sanitasi (CF-

AT SSK). Dukungan yang diberikan di masing-masing provinsi, akan terdiri dari PF-

Koordinator (PF-KO), PF Kelembagaan dan Kebijakan publik (PF-KP) dan PF Ahli

Teknis Sanitasi (PF-AT). Selain itu, pokja kab/kota akan mendapatkan dukungan dari

pokja provinsi dan secara tidak langsung akan mendapatkan dukungan dari satker

PLP. Di tingkat pusat, ada PMU dan PIU-PIU PPSP yang akan juga membantu secara

tidak langsung kepada Pokja Kab/Kota pada saat diperlukan.

Oleh sebab itu, dalam tahun 2012, PPSP meningkatkan dukungan

pendampingan untuk pokja kab/kota, selain adanya CF yang sehari-hari

mendampingi kab/kota, dan PF yang mendukung dari tingkat provinsi, akan ada

tenaga Advisor dari USDP, yang disebut Provincial Sanitation Development Advisor

(ProsDA). Tenaga Advisor ini akan bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai

dukungan dan memberikan advis yang terkait dengan penilaian dan penjaminan

kualitas Buku Putih Sanitasi, dan SSK agar memenuhi standar yang ditetapkan oleh

PPSP.

LAPORAN AKHIR 2012

4

B. TUJUAN

Mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif dan interaktif bagi Kelompok

Kerja (Pokja) yang mendorong dan mengarahkan anggotanya untuk mencapai

konsensus perencanaan strategi sanitasi kabupaten/kota.

Membantu Pokja dalam mencapai kesepakatan dari berbagai pendapat yang

muncul selama pertemuan, mendorong kerjasama antar anggota Pokja dan

pemangku kepentingan kabupaten/kota lainnya untuk mencapai percepatan

pembangunan sanitasi.

Mempercepat produktivitas Tim Pokja untuk menghasilkan keluaran Buku Putih

Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dengan mengikuti tahapan dan

prosedur sebagaimana yang direncanakan dan memastikan output yang

diharapkan dapat tercapai dengan kualitas yang baik dan tepat waktu.

C. LINGKUP TUGAS

Memfasilitasi dan mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Pokja di tingkat

kabupaten/kota termasuk membangun konsensus di antara semua pemangku

kepentingan setempat dalam rangka penyusunan Dokumen Buku Putih Sanitasi,

termasuk kegiatan studi EHRA (Laporan Study EHRA), dan Dokumen Strategi Sanitasi

Kabupaten/kota (SSK).

D. KELUARAN

Terbangunnya konsensus antar anggota Pokja dan pemangku kepentingan

lainnya untuk perencanaan strategi sanitasi kabupaten/kota.

Tersusunnya peta kelembagaan pembangunan sanitasi.

Terfasilitasinya kegiatan penjaminan kualitas melalui kegiatan pembekalan dan

masukan substansi oleh Tenaga Ahli Propinsi terhadap kualitas substansi Buku

Putih Sanitasi dan SSK.

Tersusunnya dokumen Buku Putih Sanitasi, termasuk kegiatan studi EHRA, oleh

POKJA Kabupaten/Kota dengan kualitas yang baik sesuai dengan jangka waktu

yang ditetapkan.

LAPORAN AKHIR 2012

5

Tersusunnya dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) oleh POKJA

Kabupaten/Kota dengan kualitas yang baik sesuai dengan jangka waktu yang

ditetapkan.

Tersusunnya Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja

Tahunan Pokja Kabupaten/Kota, yang terintegrasi dengan perencanaan

pembangunan dan penganggaran serta akses ke sumber daya lainnya.

E. SISTIMATIKA PENULISAN

Laporan Akhir ini terdiri atas 5 bagian yang berisi seperti diringkas berikut ini :

Bagian 1 Pendahuluan

Berisi latar belakang, tujuan, lingkup tugas, keluaran dan sistimatika penulisan.

Bagian 2 Pemahaman PPSP

Berisi uraian mengenai gambaran umum program, target PPSP, tahapan

pelaksanaan program, pelaksana program, peran para pihak dalam memfasiltasi

pokja sanitasi/AMPL Kabupaten/Kota.

Bagian 3 Gambaran Umum Wilayah Kegiatan PPSP

Berisi uraian kondisi wilayah geografis Kota Kotamobagu sebagai peserta kegiatan

PPSP tahun 2012.

Bagian 4 Kegiatan yang Telah Dilakukan

Berisi uraian tentang rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama 9 bulan

(waktu kerja) dalam lingkup tugas CF AT.

Bagian 5 Hasil Kinerja

Berisi Progres perkembangan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Kotamobagu

dan Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu

Bagian 6 Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan beserta saran –

saran yang disampaikan untuk kegiatan tahun berikutnya agar lebih baik lagi

daripada progress yang telah dibuat tahun ini.

LAPORAN AKHIR 2012

6

Bagian Dua

A. GAMBARAN UMUM PROGRAM

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan

salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi sanitasi di Indonesia

dengan mengarusutamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi, dalam

rangka pencapaian target RPJMN 2010-2014 dan MDGs 2015. Program ini

setidaknya melibatkan 330 Kota/Kabupaten di 33 provinsi yang termasuk dalam

kategori rawan sanitasi, dan dilaksanakan secara terintegrasi dari pusat hingga ke

daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder dari kalangan pemerintah dan non-

pemerintah di seluruh tingkatan. Program PPSP diarahkan untuk menciptakan

lingkungan kondusif yang dapat mendukung terciptanya percepatan pembangunan

sanitasi melalui advokasi, perencanaan strategis, dan implementasi yang

komprehensif dan terintegrasi.

Perencanaan strategis terkait pembangunan sanitasi yang kemudian lebih

dikenal dengan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK), disusun oleh pemerintah

daerah secara komprehensif dan multisektor, berskala kota, menggabungkan

pendekatan top-down dan bottom-up serta berdasarkan data aktual/empiris. Oleh

karenanya, SSK diharapkan dapat menjadi cetak biru perencanaan pembangunan

sektor sanitasi di kabupaten/kota sehingga pembangunan sektor sanitasi yang

berkelanjutan bisa terjamin. Penyusunan SSK dilakukan melalui 5 pilar kebijakan

yaitu:

1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah, persampahan, dan

drainase.

LAPORAN AKHIR 2012

7

2. Peningkatan peran masyarakat dan swasta.

3. Pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan.

4. Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas personil.

5. Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan.

B. TARGET PPSP

Target Program PPSP adalah untuk mendukung pencapaian target RPJMN

2010 - 2014, yaitu :

1. Terbebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

2. Pelaksanaan praktik 3 R serta peningkatan TPA menjadi sanitary landfill

3. Pengurangan genangan air di 100 wilayah perkotaan seluas 22.500 ha

Dengan cara :

Membangun sinergi vertikal dan horizontal dalam pembangunan sanitasi

permukiman

Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan

sanitasi permukiman

Memaksimalkan kontribusi semua pihak dalam pembangunan sanitasi

permukiman

Sedangkan untuk target Kota/Kabupaten berdasarkan roadmap awal PPSP

adalah sebagai berikut :

1. Sedikitnya 330 kabupaten/kota di 33 Provinsi telah menyusun rencana Strategi

Sanitasi kabupaten/kota;

2. Sedikitnya 225 kabupaten/kota di 33 Provinsi telah menyusun Memorandum

Program sektor sanitasi.

3. Sedikitnya 160 kabupaten/kota di 33 Provinsi telah melakukan implementasi

yang komprehensif dan terintegrasi terhadap rencana Strategi Sanitasi

kabupaten/kota

LAPORAN AKHIR 2012

8

C. TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM

Program PPSP dilaksanakan melalui 6 tahapan pembangunan sanitasi di

kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan

2. Pengembangan kelembagaan dan peraturan

3. Penyusunan Rencana Strategis (SSK)

4. Penyiapan Memorandum Program (MP)

5. Pelaksanaan / implementasi

6. Pemantauan, pembimbingan, evaluasi dan pembinaan

D. PELAKSANA PROGRAM

Pelaksana Program PPSP meliputi seluruh tingkat pemerintahan di Indonesia

mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Di masing-masing tingkatan

pemerintahan, titik berat fungsi pelaksana program akan berbeda-beda. Tingkat

pusat akan lebih terfokus kepada monitoring, pengaturan dan pengembangan

program, sedangkan di tingkat provinsi akan lebih kepada pengkoordinasian,

fasilitasi, dan monitoring pelaksanaan program di wilayahnya. Di tingkat

kabupaten/kota, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan otonomi daerah, akan

langsung melaksanakan program PPSP melalui penyusunan rencana, memorandum

program, implementasi rencana, hingga monitoring pelaksanaan PPSP di daerahnya.

Guna mengefisienkan dan mengefektifkan keseluruhan program, maka pelaksanaan

koordinasi akan mengikuti aturan otonomi daerah, dalam hal ini provinsi akan

menjembatani pengkoordinasian program antara pusat dan kabupaten/kota.

Pelaksana Program di Tingkat Pusat

1. Penanggungjawab

Penanggung jawab Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

adalah Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi (TPPAMS), yang terdiri

LAPORAN AKHIR 2012

9

dari unsur pejabat eselon 1 yang memiliki keterkaitan tugas dalam pembangunan

air minum dan sanitasi. Pejabat eselon 1 anggota TPPAMS ini berasal dari 8

(delapan) kementerian, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian

Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian,

Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Keuangan. Sebagai

penanggungjawab program PPSP, Tim Pengarah berperan dalam :

Menyiapkan kebijakan dan strategi dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi

pencapaian tujuan dan sasaran PPSP, sesuai dengan kerangka RPJMN 2010 –

2014;

Memberikan dukungan bagi implementasi program dan kegiatan sanitasi di

daerah yang dikembangkan dalam PPSP dan sesuai dengan kerangka norma,

standar, dan kebijakan di tingkat pusat;

Melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan

pembangunan sanitasi;

Memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan

sasaran Millennium Development Goals bidang sanitasi;

Mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan sanitasi

dengan sumber pembiayaan dalam dan luar negeri.

2. Koordinasi

Koordinator Program PPSP adalah Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional yang terdiri dari pejabat eselon 2 dan 3 dari 8

Kementerian di atas yang memiliki keterkaitan tugas dalam pembangunan air

minum dan sanitasi. Selanjutnya dalam mengkoordinasikan Program PPSP, Pokja

AMPL berperan dalam:

Mengkoordinasikan penyiapan input kebijakan, strategi, dan program sanitasi

nasional dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran RPJMN 2010-

2014, MDG’s bidang sanitasi tujuan 7 target 10.

LAPORAN AKHIR 2012

10

Menyiapkan langkah-langkah koordinasi, pengendalian, dan pemantapan

pelaksanaan pembangunan sanitasi

Mengendalikan dan mengarahkan strategi dan kegiatan PPSP senantiasa

sejalan dengan kerangka kebijakan nasional.

Memastikan bahwa kebijakan terkait pendanaan yang ada di masing-masing

kementerian mendapat dukungan pemerintah daerah dan selaras dengan

kebijakan serupa di daerah.

3. Tim Pengelola Harian

Tim Pengelola Harian adalah salah satu unsur pelaksana di tingkat pusat yang

langsung mengelola pelaksanaan harian program PPSP. Tim Pengelola Harian terdiri

dari Program Management Unit (PMU), dan 3 (tiga) unit pelaksana program atau

Program Implementation Unit (PIU, yakni PIU Advokasi dan Pemberdayaan, PIU

Kelembagaan dan Pendanaan, serta PIU Teknis). Adapun peran PMU dan PIU dalam

PPSP adalah sebagai berikut:

a. PMU berperan sebagai koordinator perencanaan dan pengelolaan program,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPSP, serta pengembangan jaringan

kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam rangka mendorong pencapaian

tujuan dan sasaran PPSP. Sesuai dengan fungsinya, maka PMU berkedudukan

di Bappenas. PMU beranggotakan pejabat-pejabat (eselon 3, 4, dan staf) dari 8

kementerian yang tergabung di dalam Pokja AMPL Nasional, yang memiliki

tugas berkaitan dengan pengkoordinasian program-program pembangunan

sanitasi. Ketua PMU adalah Pejabat eselon 3 dari Bappenas.

b. PIU Advokasi dan Pemberdayaan berperan sebagai koordinator pengelolaan

peningkatan kepedulian, kesadaran, dan kesiapan masyarakat, termasuk

partisipasi swasta dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi. PIU ini juga

menjadi koordinator dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi

proses advokasi dan penjaringan minat program PPSP. Sesuai dengan

fungsinya, PIU Advokasi dan Pemberdayaan berkedudukan di Kementerian

Kesehatan. PIU ini beranggotakan pejabat-pejabat (eselon 3, 4, dan staf) yang

LAPORAN AKHIR 2012

11

berasal dari beberapa kementerian yang tergabung di dalam Pokja AMPL

Nasional. PIU Advokasi dan Pemberdayaan dipimpin oleh Pejabat eselon 3 dari

Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas relevan dengan tugas PIU.

c. PIU Kelembagaan dan Pendanaan berperan sebagai koordinator pengelolaan

pengembangan kapasitas kelembagaan sanitasi, dan pelaksana kegiatan

pemantauan dan evaluasi proses penguatan kelembagaan dan realisasi

pendanaan di daerah. Sesuai dengan fungsinya, PIU Kelembagaan dan

Pendanaan berkedudukan di Kementerian Dalam Negeri. PIU Kelembagaan dan

Pendanaan beranggotakan pejabat (eselon 3, 4, dan staf) dari beberapa

kementerian yang tergabung di dalam Pokja AMPL Nasional yang memiliki

tugas yang relevan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan penguatan

kelembagaan sanitasi, pengaturan alokasi pendanaan, serta pengaturan

investasi sanitasi di daerah. Ketua PIU Kelembagaan dan Pendanaan adalah

Pejabat eselon 3 dari Kementerian Dalam Negeri yang memiliki tugas relevan

dengan tugas PIU.

d. PIU Teknis berperan sebagai koordinator pengelolaan teknis dalam penyiapan

rencana strategis dan rencana investasi di Daerah. PIU Teknis juga berperan

dalam mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan

rencana strategis dan implementasinya. Sesuai dengan fungsinya, PIU Teknis

berkedudukan di Kementerian Pekerjaan Umum. Anggota PIU Teknis terdiri

dari pejabat-pejabat (eselon 3, 4, dan staf) dari beberapa kementerian yang

tergabung di dalam Pokja AMPL Nasional, yang memiliki tugas yang relevan

dengan kegiatan pengaturan, dan pembinaan teknis dalam implementasi

norma, standar, pedoman, serta kriteria bagi pengembangan sistem

pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan drainase permukiman

di daerah. Ketua PIU Teknis adalah pejabat eselon 3 dari Kementerian

Pekerjaan Umum yang memiliki tugas relevan dengan tugas PIU.

Pelaksana Program di Tingkat Provinsi

Sesuai dengan ketentuan Pokja AMPL Nasional, yang dituangkan di dalam

Pedoman Penyiapan Kelembagaan dan Indikasi Kegiatan PPSP di Daerah,

LAPORAN AKHIR 2012

12

pengelolaan pelaksanaan PPSP di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh kelompok

kerja (pokja) Provinsi, dengan nomenklatur Pokja AMPL atau nomenklatur lain yang

terkait sanitasi. Pokja Provinsi ini diharapkan dapat berperan sebagai koordinator

pengelolaan program dan advokasi, fasilitator, penyedia input strategis (advisor),

serta pelaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPSP di tingkat Provinsi. Peran

Pokja Provinsi ini dijabarkan sebagai berikut:

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses pemilihan kabupaten/kota

peserta PPSP di wilayah provinsi;

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses penyusunan rencana sanitasi –

yang terdiri dari Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, serta

Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota di wilayah provinsi

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses penjaminan kualitas proses

maupun produk dokumen Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi

Kabupaten/Kota, serta Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten/Kota

di wilayah provinsi;

Memberikan input strategis pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten/Kota, dan stakeholder terkait dalam proses implementasi program

sanitasi di tingkat provinsi;

Memfasilitasi proses pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi di

tingkat provinsi;

Menjalankan advokasi dan mengembangkan kerjasama strategis dengan

berbagai stakeholder terkait guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan

sanitasi provinsi;

Berkoordinasi dan memberi masukan pada PMU, PIU, dan Pokja AMPL Nasional

dalam rangka penyempurnaan program PPSP;

Tugas lain yang ditetapkan oleh Gubernur di wilayah Provinsi masing-masing.

Untuk menjaga efisiensi maupun efektifitas hubungan internal Pokja Provinsi

di dalam mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayahnya, maka Pokja Provinsi

diarahkan untuk diketuai oleh Sekretaris Daerah dan didukung Tim Pengarah, Tim

LAPORAN AKHIR 2012

13

Teknis/Pelaksana, dan Tim Sekretariat. Dalam proses pembentukan atau penyiapan

Pokja Provinsi, Pemerintah Provinsi dapat mengacu pada Surat Edaran Mendagri

yang diterbitkan setiap tahun yang memberikan arahan tentang Pelaksanaan PPSP

di Daerah, termasuk pengaturan tentang kelembagaan dan pendanaan yang perlu

disediakan provinsi untuk operasional pokja. Selain Surat Edaran Mendagri

tersebut, pembentukan Pokja Provinsi juga dapat mengacu pada Pedoman

Penyiapan Kelembagaan dan Indikasi Kegiatan PPSP di Daerah.

Pelaksana Program di Tingkat Kabupaten/Kota

Seperti halnya di tingkat provinsi, pengelolaan pelaksanaan PPSP di tingkat

kabupatan/kota diarahkan untuk dikoordinasikan oleh Pokja AMPL Kabupaten/Kota,

atau juga dapat menggunakan nomenklatur lain apabila Pemerintah

kabupaten/kota bersangkutan sudah memiliki pokja lain sejenis yang menangani

kegiatan pengkoordinasian sanitasi di wilayahnya. Dalam hal ini Pokja

Kabupaten/Kota mengkoordinasikan segala hal yang menyangkut pelaksanaan PPSP

di wilayahnya, mulai dari perencanaan hingga implementasi pembangunan dan

pengelolaan sanitasi.

Secara detail peran koordinasi Pokja Kabupaten/Kota dijabarkan sebagai

berikut:

Melakukan upaya peningkatan kesadaran, kepedulian, dan dukungan

seluruh stakeholder di tingkat kabupaten/kota dalam proses percepatan

pembangunan sanitasi di kabupaten/kota;

Menyusun Buku Putih Sanitasi kabupaten/kota dan Strategi Sanitasi

kabupaten/kota(SSK);

Menyusun Memorandum Program Sektor Sanitasi;

Mengidentifikasi peluang dan sumber dana alternatif potensial untuk

pembiayaan pembangunan sanitasi kabupaten/kota

Melaksanakan proses pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi

yang terintegrasi di tingkat kabupaten/kota;

LAPORAN AKHIR 2012

14

Menjalankan advokasi dan mengembangkan kerjasama strategis dengan

berbagai stakeholder terkait guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan

sanitasi kabupaten/kota;

Berkoordinasi dengan Pokja AMPL Provinsi dalam pelaksanaan PPSP di wilayah

masing-masing, serta dalam rangka memberikan masukan bagi penyempurnaan

PPSP.

E. PERAN PARA PIHAK DALAM MEMFASILITASI POKJA SANITASI/ AMPL KABUPATEN/ KOTA

Untuk membantu provinsi dalam memfasilitasi penyusunan Buku Putih, SSK

dan MPSS di kabupaten/kota di wilayahnya, maupun membantu kabupaten/kota

dalam menyusun Buku Putih, SSK dan MPSS yang berkualitas, maka dalam

pelaksanaannya program PPSP perlu didukung oleh Konsultan Pendampingan

Bantuan Teknis. Konsultan Pendampingan Bantuan Teknis Penyusunan SSK dan

MPSS terdiri dari tenaga ahli yang berkedudukan di pusat yang direkrut oleh PIU

Teknis PPSP melalui Satker Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan

Permukiman Strategis.

Konsultan Pendampingan bertugas membantu PIU Teknis dalam semua aspek

pengelolaan PPSP yang berada di bawah kewenangan PIU Teknis dalam rangka

penyusunan Buku Putih, SSK dan MPSS di seluruh Kabupaten/Kota. Pada masing-

masing Propinsi dan Kabupaten/Kota terdapat konsultan individual terdiri dari

Fasilitator Propinsi (PF) dan Fasilitator Kota (CF) yang bertugas melaksanakan

pendampingan secara intensif kepada Pokja Sanitasi/AMPL Kabupaten/Kota.

Konsultan Individual ini dikontrak oleh Satker Pengembangan PLP di masing-

masing propinsi. Konsultan Pendampingan bertugas pula melakukan pemantauan

terhadap kinerja PF-CF serta memberikan masukan terkait proses penyusunan Buku

Putih, SSK dan MPSS oleh Pokja Kabupaten/Kota. Konsultan Pendampingan

Bantuan Teknis Penyusunan SSK dan MPSS bertanggungjawab secara administrasi

kepada Satker Pengembangan PLP Strategis Kementerian Pekerjaan Umum selaku

pemberi tugas dan secara teknis/substansi bertanggungjawab kepada PIU Teknis.

LAPORAN AKHIR 2012

15

Secara singkat pihak-pihak yang terlibat adalah sebagai berikut :

1. Tenaga Ahli Fasiliator di Kab/Kota ( CF)

Ada dua Tenaga Ahli Fasilitator yang akan mendampingi Pokja Kab/Kota dalam

menyusun Buku Putih, SSK dan MPSS, yaitu Fasilitator Koordinator (CF-KO) dan

Fasilitator Teknis (Fasilitator AT). Tugas utama dari CF-KO adalah menjadi master

fasilitator dalam Lokalatih dan pada saat Pembekalan untuk Pokja Kab/Kota.

Disamping itu juga memfasilitasi pertemuan-pertemuan rutin pokja untuk menindak

lanjutai Lokalatih guna menghasilkan output yang diperlukan. Tugas dari CF-AT

adalah memberikan masukan terkait dengan substansi teknis, baik dalam Lokalatih,

Pembekalan maupun pada saat pendampingan.

2. Tenaga Ahli Fasilitator di Provinsi (PF)

Ada tiga tenaga ahli di tingkat provinsi yang akan dapat membantu Pokja Kab/kota,

yaitu : a). Tenaga Ahli Fasilitator sebagai coordinator di tingkat provinsi disebut PF –

KO. Akan bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada CF-K yang terkait

dengan penyelengaraan Lokalatih, Pembekalan dan Pendampingan. b). Tenaga Ahli

Fasilitator bidang Teknis disebut PF – AT Bertanggung jawab untuk memberikan

masukan substansi teknis kepada Pokja kab/kota yang dikoordinasikan oleh PF-KO

dan bertugas juga membantu CF-AT pada saat Lokalatih, Pendampingan dan

Pembekalan pada saat diperlukan. c). Tenaga Ahli Fasilitator bidang kebijakan

public dan keuangan disebut PF – KP Bertanggung jawab untuk memberikan

masukan substansi kelembagaan dan keuangan kepada Pokja kab/kota yang

dikoordinasikan oleh PF-KO dan bertugas juga membantu pokja kab/kota pada saat

Lokalatih, Pendampingan dan Pembekalan.

3. Pokja Sanitasi/AMPL Provinsi

Dukungan dari Pokja Provinsi kepada Pokja Kab/Kota adalah menyampaikan

kebijakan pembangunan sanitasi untuk wilayah provinsi dan implikasinya untuk

pembangunan sanitasi kab/kota. Hal ini akan disampaikan pada saat Lokalatih dan

Pembekalan.

LAPORAN AKHIR 2012

16

4. Provincial Sanitation Development Advisor (PROSDA) USDP

Tenaga Advisor dari USDP ini akan bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai

dukungan dan memberikan advis yang terkait dengan penilaian dan penjaminan

kualitas Buku Putih Sanitasi, SSK dan MPSS agar memenuhi standar yang ditetapkan

oleh PPSP. Selain itu, juga memberikan advis tentang desain Lokalatih dan

Pembekalan serta Pendampingan yang akan dilakukan oleh CF kepada pokja

kab/kota bilamana diperlukan.

Pengorganisasian dukungan fasilitasi kepada pokja kab/kota dalam

penyusunan Buku Putih dan SSK untuk Tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar.

Gambar Skema Kelembagaan PPSP dalam Proses Fasilitasi Penyusunan Buku Putih, SSK dan MPSS

Adapun Tugas CF – AT secara detail dalam KAK adalah sebagai berikut :

Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Fasilitator Propinsi dan

Tenaga Ahli Fasilitator Kota (CF) Koordinator dalam menjalankan kegiatan

fasilitasi kepada Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten/kota.

Melakukan identifikasi kebutuhan pembangunan sanitasi Kabupaten/Kota

dalam rangka penanganan daerah rawan sanitasi di daerah.

LAPORAN AKHIR 2012

17

Memfasilitasi Pokja Kab/Kota untuk melakukan identifikasi kegiatan/ program/

rencana/ strategi yang akan dimasukan ke dalam Buku Putih maupun SSK.

Memberikan input/masukan terkait substansi teknis dalam penyusunan Buku

Putih, SSK serta Memorandum program kepada Pokja Kab/Kota.

Berkoordinasi dengan Satker Pengembangan PLP Propinsi mengenai substansi

ke-PLPan dalam rangka penyusunan Buku Putih, SSK dan MPSS melalui Tenaga

Ahli Fasilitator Propinsi.

Menampung dan melaksanakan aspirasi PMU-PIU PPSP terkait proses

penyusunan Buku Putih, SSK dan Memorandum Program.

Ahli Teknik merupakan satu kesatuan Tim dengan Tenaga Ahli Fasilitator

Kabupaten/Kota Koordinator yang juga bertugas menjalankan kegiatan

pendampingan kepada Pokja kabupaten/Kota dalam melaksanakan

penyusunan Buku Putih, SSK dan Memorandum Program.

Dalam Surat Tugas Nomor 08/SP/PPSP/2012 tanggal 2 April 2012 selaku

Tenaga Ahli City Facilitator Ahli Teknik harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Setelah diterimanya Surat Penugasan, supaya segera melaksanakan kegiatan

pada lokasi penugasan dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

Menyusun dan menyerahkan laporan kegiatan pendampingan dan fasiltasi

dengan diketahui oleh Dinas/Badan/Insatansi terkait dalam bentuk catatan

harian yang disampaikan secara periodic per 1 (satu) bulan melaporkan

kegiatan bulanan pelaksanaan tugas dan laporan lainnya kepada Pemda

Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Pengembangan PLP Sulawesi Utara.

Menyampaikan Laporan Akhir kegiatan yang memuat lessons kegiatan fasilitasi

Pokja Kabupaten/Kota pada akhir masa kontrak kerja.

LAPORAN AKHIR 2012

18

Bagian Ketiga

Kota Kotamobagu merupakan salah satu Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi

Utara yang menyatakan minat dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP). Tujuannya untuk meningkatkan kondisi sanitasi permukiman di

kota yang menghadapi masalah serius di salah satu atau beberapa subsektor

sanitasi ke arah yang lebih baik. Berikut diuraikan secara singkat akan Gambaran

Umum Wilayah dari Kota Kotamobagu.

A. KONDISI GEOGRAFIS

Kota Kotamobagu merupakan wilayah otonom baru yang dimekarkan dari

Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan UU No 4 Tahun 2007.Kotamobagu

merupakan salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, terletak

antara 0o 30’ – 1o 0’ Lintang Utara dan 1230 – 1240 Bujur Timur. Peta Orientasi Kota

Kotamobagu dapat dilihat pada Peta Administrasi & Orientasi. Kota Kotamobagu

dilalui 4 (empat) sungai; diantaranya yang terbesar adalah sungai Ongkag

Mongondow yang bermuara di Inobonto bergabung dengan ongkag Dumoga.

Sungai- sungai lain adalah Sungai Kotobangon, Sungai Gogagoman, Sungai Moayat

(Irigasi Moayat di Desa Poyowa Besar) dan beberapa sungai kecil lainnya.

Kota Kotamobagu secara administratif terbagi kedalam 4 kecamatan yang

terdiri dari 15 desa dan 18 kelurahan seperti terlihat pada table Luas keseluruhan

Kota Kotamobagu mencapai 13,122 Ha dengan batas – batas wilayah meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Passi Timur & Passi Barat, Kabupaten

Bolaang Mongondow

LAPORAN AKHIR 2012

19

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Modayag, Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Lolayan, Kabupaten Bolaang

Mongondow

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Passi Barat, Kabupaten Bolaang

Mongondow

Gambar Peta Administrasi, dan Peta Orientasi Kota Kotamobagu

LAPORAN AKHIR 2012

20

Tabel Nama, Luas Wilayah per - Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

Nama Kecamatan Jumlah Kelurahan Luas

Wilayah % Terhadap Total

Luas Wilayah

Kotamobagu Barat 6 Kelurahan 3,23 Ha

24,62

Kotamobagu Timur 6 Kelurahan 4 Desa 1,718 Ha

13,09

Kotamobagu Selatan 3 Kelurahan 6 Desa 7,018 Ha

53,48

Kotamobagu Utara 3 Kelurahan 5 Desa 1,156 Ha

8,81

Luas Total 13,122 Ha 100

Sumber : Bappeda Kota Kotamobagu Tahun 2011

B. KONDISI UMUM IKLIM DAN TOPOGRAFI

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara maka secara umum Kota

Kotamobagu juga beriklim tropis yang dipengaruhi angin muson.Pada bulan

November sampai bulan April bertiup angin barat yang menurunkan

hujan.Sebaliknya angin tenggara yang bertiup dari bulan Mei sampai Oktober

mendatangkan musim kemarau. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari

(165,0 mm) dan terendah jatuh pada bulan Mei. Rata – rata curah hujan yang

terjadi antara 2.000 – 2.400 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 90 – 120 hari.

Suhu udara rata-rata adalah 25,20C.Suhu udara maksimal rata – rata tercatat

30,40C dan suhu udara minimum rata-rata 22,00C. Kelembapan udara tercatat

73,4%. Suhu atau temperatur Kota Kotamobagu juga dipengaruhi oleh ketinggian di

atas permukaan laut.

Kota Kotamobagu memiliki ketinggian yang bervariasi. Desa yang tertinggi

adalah Desa Moyag Todulan dengan ketinggian 650M dari permukaan laut,

selanjutnya Desa Moyag Tampoan dengan ketinggian 635M. Hal ini akibat tekstur

alam Kota Kotamobagu yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit.

C. DEMOGRAFI

Penduduk Kota Kotamobagu pada tahun 2011 berdasarkan data dari Badan

Pusat Statistik (BPS) Kota Kotamobagu adalah 107.459 jiwa. Sebagian besar

penduduk Kota Kotamobagu tergolong usia muda (<35 tahun). Selama Periode 2000

– 2010 rata – rata pertumbuhan penduduk tiap tahun sebesar 2,14 %. Persebaran

penduduk di Kota Kotamobagu dapat dikatakan kurang merata. Di Kecamatan

LAPORAN AKHIR 2012

21

Kotamobagu Selatan misalnya, Kecamatan yang luasnya mencakup 53,48 % dari

seluruh wilayah Kota Kotamobagu hanya dihuni oleh 26,08 % dari penduduk Kota

Kotamobagu dengan tingkat kepadatan 3,99 orang per hektar.

Sementara di Kecamatan Kotamobagu Timur yang memiliki luas 13,09 % dari

luas Kota Kotamobagu hanya dihuni oleh 24,53 % penduduk Kota Kotamobagu

dengan tingkat kepadatan 15.340,51 % orang per hektar. Berikut tabel jumlah

penduduk beberapa tahun terakhir dan proyeksi 5 tahun akan datang.

Tabel Jumlah Penduduk Kota Kotamobagu 3-5 Tahun Terakhir

Kecamatan Jumlah Penduduk

2008 2009 2010 2011

Kotamobagu Utara 24.923 25.289 25.404 15.396

Kotamobagu Selatan 25.080 25.449 25.565 28.030

Kotamobagu Timur 33.500 33.992 34.147 26.355

Kotamobagu Barat 14.130 14.338 14.404 37.678

Kotamobagu 97.633 99.068 99.519 107.459

Sumber : Bappeda Kota Kotamobagu Tahun 2011

D. KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu terus mengalami peningkatan dari

6,61% pada tahun 2006 menjadi 7,83% pada tahun 2007, 7,61% tahun 2008 dan

selanjutnya pada tahun 2009 meningkat lagi manjadi 7,88%. Dengan demikian rata-

rata pertumbuhan ekonomi Kota Kotamobagu tahun 2006 hingga tahun 2009

adalah sebesar 7,00% pertahunnya. Dengan pertimbangan ini Angka proyeksi APBD

diperkirakan akan tumbuh rata-rata sebesar 7% yang merupakan angka moderat,

sehingga menjadi angka minimal yang mungkin dapat capai. Maka untuk kurun

waktu 5 (lima) tahun kedepan, 2011 – 2015, penerimaan daerah diperkirakan akan

tumbuh positif dengan rata-rata 7,00% pertahun.

Selama 2008–2010 perkembangan penerimaan total Kota Kotamobagu

tumbuh dengan rata-rata 72,56% pertahun. Dimana, Pendapatan Asli Daerah

tumbuh dengan besaran 196,31%, total Dana Perimbangan tumbuh 76,71%, dan

total Pendapatan Lain yang Sah tumbuh dengan 3,08% pertahun dengan pola yang

sangat fluktuatif. Dari PAD tersebut, bagian Pajak Daerah tumbuh dengan 511,90%,

LAPORAN AKHIR 2012

22

retribusi daerah tumbuh dengan 62,59%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

tumbuh tertinggi dengan 0%, dan Pendapatan Asli Daerah Lain-lain tumbuh

389,61%. Komponen Dana Alokasi Khusus dalam Dana Perimbangan tumbuh

199,79%, dan Dana Alokasi Umum tumbuh dengan rata-rata 73,89%.

E. TATA RUANG WILAYAH

1. Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Kotamobagu meliputi:

a. peningkatan akses ke fasilitas pelayanan perkotaan dan pusat

pertumbuhan ekonomi wilayah kota yang merata dan berhierarki;

b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana

transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu,

merata dan berkeadilan di seluruh wilayah kota;

c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

d. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan

kerusakan lingkungan hidup;

e. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan

budi daya;

f. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui

daya dukung dan daya tampung lingkungan;

g. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem,

melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan

fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;

h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan

perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam

perekonomian regional dan nasional; dan

i. peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

2. Kawasan Rawan Bencana

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah,

LAPORAN AKHIR 2012

23

Kota Kotamobagu mengkategorikan kawasan rawan bencana sebagai berikut :

a. Kawasan rawan gempa bumi;

Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah kota.

b. Kawasan rawan gerakan tanah dan patahan;

Kawasan rawan gerakan tanah dan patahan yang melintasi Kelurahan

Molinow, Mogolaing, Sinindian, Tumubui, Kobo Besar dan Motoboi Besar,

seluas kurang lebih 628 Hektar.

c. Kawasan rawan longsor

Kawasan rawan longsor terletak di kelurahan Moyag seluas kurang lebih

273 hektar.

d. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi.

Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi meliputi kawasan di

Kelurahan Moyag dan Moyag Todulan di Kecamatan Kotamobagu

Timurseluas kurang kebih 322 Hektar.

3. Sosial dan Budaya

a. Pendidikan

Arah kebijakan umum pembangunan Kota Kotamobagu diantaranya adalah

meningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan

layanankesehatan dan pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan yang baik

tercermin pada jumlah sarana dan prasaran pendidikan yang memenuhi

standar nasional, tersedianya tenaga pengajar yang berkualitas,

mengembangkan kerjasama dan kemitraan sekolah unggulan, Pemberian

insentif dan beasiswa (sekolah lanjut) kepada guru dan siswa berperastasi,

Penguatan KBK (kurikulum berbasis kompetensi) dan muatan lokal (mulok),

meningkatan pendidikan informal & nonformal (pelatihan, kursus singkat,

magang) yang bermutu dan dapat dijangkau masyarakat luas dan

berkembangnya pendidikan ketrampilan berstandar regional. Jumlah

fasilitas pendidikan di Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel di bawah

ini.

LAPORAN AKHIR 2012

24

Tabel Fasilitas Pendidikan Yang Tersedia Di Kota Kotamobagu Tahun 2010

Nama Kecamatan Jumlah Sarana Pendidikan

Umum Agama

SD SLTP SMA SMK MI MTs MA

Kotamobagu Timur 20 4 - - - - -

Kotamobagu Selatan 20 3 1 2 - 1 1

Kotamobagu Barat 18 4 4 5 5 1 1

Kotamobagu Utara 10 2 3 - - - -

Total 68 13 8 7 5 2 2

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Kantor Kementrian Agama Kota Kotamobagu

b. Jumlah KK Penduduk Miskin

Jumlah KK penduduk miskin yang ada di Kota Kotamobagu saat ini

terbanyak terdapat di Kecamatan Kotamobagu Timur dapat di lihat pada

tabel di bawah ini :

Tabel Jumlah KK Miskin per Kecamatan di Kota Kotamobagu

Nama Kecamatan Jumlah Keluarga Miskin (KK)

Kotamobagu Timur 1.948

Kotamobagu Selatan 688

Kotamobagu Barat 367

Kotamobagu Utara 3.917

Sumber : Kecamatan dalam Angka 2010

c. Jumlah Rumah / KK

Jumlah Rumah / KK terbanyak di Kecamatan Kota Kotamobagu Barat, hal

ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Jumlah Rumah per Kecamatan di Kota Kotamobagu

Nama Kecamatan Jumlah Rumah

Kotamobagu Timur 6494

Kotamobagu Selatan 6218

Kotamobagu Barat 8331

Kotamobagu Utara 3153

Sumber : Kecamatan dalam Angka 2010

d. Permukiman Bermasalah

Permukiman bermasalah yang ada di wilayah Kota Kotamobagu meliputi :

- Permukiman Kumuh

Meliputi permukiman kumuh di Kelurahan Gogagoman (1,19 Ha),

Kelurahan Molinow (0,1 Ha), Kelurahan Mongkonai Barat (5,4 Ha),

Kelurahan Kotamobagu (± 4 Ha).

LAPORAN AKHIR 2012

25

- Permukiman di daerah sesar

Meliputi permukiman di Kelurahan Mogolaing, Sinindian, Tumoboi, Kobo

Besar.

4. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Dalam Struktur Kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu terdapat

beberapa Dinas, Badan, Kantor dan Sekretariat daerah yang di bawahi oleh

Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Pemerintahan Daerah serta

Sekretaris Daerah yang membawahi di Bidang Sekretariat Daerah.

Berdasarkan SK Walikota No. 127 Tahun 2011 tertulis beberapa SKPD dan

Bagian yang terlibat dalam Tim POKJA AMPL/PPSP Kota Kotamobagu, serta

akan dijelaskan beberapa SKPD yang terkait langsung (bertanggung jawab)

dalam hal kondisi sanitasi Kota Kotamobagu. Berikut pada Struktur

Kelembagaan Pemerintah Kota Kotamobagu. Adapun SKPD yang terkait

adalah :

Sebagai kesimpulan setelah melihat ringkasan Struktur Organisasi Pemerintah

Kota Kotamobagu terkait diatas, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa

LAPORAN AKHIR 2012

26

instansi yang bertanggung jawab atas Pembangunan, Ketersediaan,

Penanganan dan Pelayanan atas pembangunan dan pengelolaan sangat

berkaitan erat dengan masalah sanitasi dan perilaku hidup bersih masyarakat

dapat dilihat pada bagan di bawah.

6 unsur penting terkait dalam pengelolaan sanitasi adalah penataan ruang, air

bersih, drainase, persampahan, limbah dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat).

Ketersediaan air bersih, pelayanan persampahan, kondisi drainase,

treatmentair limbah dan tingkat kesadaran/perilaku hidup bersih masyarakat

akan menjadi dasar dalam penentuan masterplan sanitasi yang nantinya akan

bermuara pada perencanaan penataan ruang dalam sebuah kota/daerah,

karena kaitannya dengan program pembangunan infrastruktur/ sarana dan

prasarana yang memadai bagi masyarakat.

Dari struktur di atas ada beberapa SKPD yang tupoksinya terkait langsung

dengan sanitasi, seperti yang tergambarkan pada diagram berikut ini :

WALIKOTA

BAPPEDA

Bidang Perencanaan

Wilayah

BPMD, PP

& KB

Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa

BAG. HUMAS

SETDA

Pemberitaan

DINAS PU

Bidang Cipta Karya

DINAS TATA

KOTA

Bidang Kebersihan

dan Pertamanan

BLH

Bidang Tata Lingkungan

& Kajian Dampak Lingkungan

DINAS

KESEHATAN

Bidang Promosi Kesehatan

& Penyehatan Lingkungan

Keterangan :

Mandat Tupoksi Langsung

(Stakeholder Utama)

Mandat Tupoksi Langsung

(Stakeholder Mitra)

LAPORAN AKHIR 2012

27

Bagian Keempat

A. BULAN PERTAMA (APRIL)

Pada bulan Pertama adalah awal dimulainya pekerjaan sebagai City Fasilitator

Ahli Teknik dan belum berada di lokasi penugasan, karena harus menunggu Surat

Tugas dan penanda tanganan Kontrak.

Dokumentasi Arahan dari Satker PPLP PU Provinsi Sulawesi Utara

Adapun kegiatan selama Minggu Pertama April (2-8 April 2012) adalah

sebagai berikut : Tanggal 2 April 2012. Mendapat arahan dari Ketua Tim ProSDA Mr.

Mees, ProSDA Sulawesi Utara Pak Kusrianto dan PF-KO mengenai Rencana Kerja

untuk Provinsi Sulawesi Utara. Mengikuti Gladiresik acara Kick Off Lokakarya PPSP

Provinsi Sulawesi Utara. Tanggal 3 April 2012. Mengikuti Acara Kick Off (Lokakarya

PPSP Provinsi Sulawesi Utara 2012) sebagai acara awal bagi CF AT, dan penyerahan

CF PF ke Provinsi dan Kabupaten/Kota secara serentak. Untuk tahun ini ada 7

Kabupaten/ Kota yang resmi mengikuti Program PPSP dengan didampingi CF KO dan

CF AT. Dalam ini ada Penetapan Rencana Kerja Penyusunan Buku Putih Bulan April

2012, Kesepakatan Rencana Internalisasi dan Lokalatih I untuk Kabupaten/ Kota,

dan Pengumpulan SK Pokja salah satunya Kota Kotamobagu. Tanggal 4 April 2012 .

Mendapat Arahan dari Satker PLP Bidang Cipta Karya oleh Bapak Raymond Kodoati

tentang Rencana Penanda tanganan Kontrak dan penjelasan akan Hak dan

Kewajiban dari PF-CF selama di lokasi kegiatan masing-masing.

LAPORAN AKHIR 2012

28

Dokumentasi Kick Off (Lokakarya PPSP Provinsi Sulawesi Utara

Kegiatan pada Minggu Kedua April (9-15 April 2012) adalah menanda tangani

Kontrak dan mengambil Surat Tugas. Saat itu juga CF dimintakan untuk membawa

fotocopy NPWP dan Buku Rekening Mandiri untuk penyaluran gaji. CF AT mulai

berkoordinasi dengan CF KO untuk rencana pertemuan dengan Pokja Kota

Kotamobagu. Namun sebelumnya CF AT masih berkoordinasi dengan PF KO karena

harus mempelajari langkah awal yang harus dilakukan serta hal-hal yang harus

dibaca berhubung belum mendapat training tentang PPSP secara khusus.

Berkoordinasi dengan ProsDA mengenai alamat email masing-masing CF guna

mendapatkan berita tentang NAWASIS.

Kegiatan Minggu Ketiga April (16-22 April 2012) adalah ke lokasi kegiatan.

Hari kerja pertama pada minggu berjalan CF AT bersama CF KO menemui Pokja Kota

Kotamobagu di Kantor BAPPEDA dengan membawa Surat Tugas masing-masing.

Membicarakan tentang ruang sekretariat Pokja PPSP dan CF, Rencana rapat Pokja

dengan CF. Hari kedua ke Kantor Sekretariat Daerah menemui Ketua Pokja bersama

CF KO untuk memberitahukan bahwa PPSP Kota Kotamobagu harus segera berjalan

sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan bersama pada saat Kick Off dan

dengan seijin Ketua Pokja untuk menetapkan tanggal kepastian mengenai Acara

Internalisasi dan Lokalatih I bagi Pokja Kota Kotamobagu. Pada hari ketiga hingga

kelima diadakan kunjungan ke tim pengarah Pokja PPSP untuk menyampaikan

rencana kerja dan persiapan acara internalisasi dan Lokalatih I. Mengecek ke SKPD

LAPORAN AKHIR 2012

29

terkait PPSP untuk menyediakan staf khusus guna kelancaran kegiatan. Untuk

Kantor secretariat berada di Kantor BAPPEDA dan Staf khusus yang bertanggung

jawab penuh ada 2 orang. Setelah mengetahui pihak-pihak yang terlibat maka di cek

juga siapa-siapa yang telah mengikuti pelatihan untuk PPSP dan EHRA. Karena

sebelum CF ditempatkan ke lokasi, Pokja yang sudah mengikuti pelatihan

sebelumnya dan sudah tahu apa-apa yang harus dipersiapkan salah satunya Buku

Putih Sanitasi dan EHRA. Membuka web Nawasis untuk melihat Program Kerja Kota

Kotamobagu, memperkenalkan kepada staf penanggungjawab untuk selalu

mengupdate perkembangan yang ada. Setelah mengetahui kemajuan PPSP Kota

Kotamobagu, maka dibuat undangan khusus untuk Acara Internalisasi dan Lokalatih

I sesuai dengan Pedoman Fasiltasi Penyusunan Buku Putih dengan di tanda tangani

oleh Ketua Pokja kemudian di salurkan ke Pokja yang terlibat sesuai SK Walikota.

Acara disepakati tanggal 23 April hari Senin. Memberitahukan serta memberi

Undangan ke PF bahwa acara Internalisasi dan Lokalatih I untuk Pokja Kota

Kotamobagu jadi dilaksanakan pada Minggi terakhir bulan April.

Kegiatan Minggu Keempat April (23 - 29 April 2012) adalah Acara

Internalisasi dan Lokalatih I tanggal 23 April dengan di hadiri oleh Anggota Pokja

Kota Kotamobagu sesuai SK Walikota. Namun tidak semua yang hadir. Sesuai SK

jumlah anggota Pokja adalah 35 orang namun yang mengikuti hanya + 20 orang.

Dalam acara ini penting karena merupakan langkah awal yang menjadi kewajiban

bagi setiap anggota pokja yang terlibat. PF dan ProsDA juga hadir sebagai

Narasumber. Di akhir acara telah ditandangani Rencana Kerja PPSP Kota

Kotamobagu sebagai tanda awal keseriusan dalam melaksanakan program Sanitasi

di Kota Kotamobagu. Sesudah acara dilakukan pengecekan ke anggota pokja yang

tidak hadir untuk ditindaklanjuti agar tidak menghambat acara kedepan. Bersama

CF KO mulai melakukan agenda kerja masing-masing dimulai dengan Pengecekan

pembuatan Buku Putih khusus Bab 1, 2 dan 3 selanjutnya mengecek Absen,

Dokumentasi dan pembuatan laporan progress bulan April ke Kasatker PPLP PU

Provinsi Sulawesi Utara dan PIU Teknis. Selain itu juga mendampingi pokja untuk

mengisi data-data profil Kota Kotamobagu ke Web Nawasis.

LAPORAN AKHIR 2012

30

Dokumentasi Internalisasi dan Lokalatih I

Dokumentasi Praktek Lokalatih I

B. BULAN KEDUA (MEI)

Pada bulan kedua Minggu Pertama Mei (30 April – 6 Mei 2012) CF AT

mendapat Undangan Rapat Progres I Program PPSP dari Direktur PPLP, dimana

acaranya akan dilaksanakan tanggal 3-4 Mei di Jakarta. Pada acara ini setiap CF AT

Kab/Kota di seluruh Indonesia dibekali secara teknis tentang hal-hal yang harus

dilakukan dan harus menyesuaikan dengan jadwal nasional. Selain itu juga

melaporkan hasil perkembangan PPSP Kab/Kota masing-masing. Sementara pada

saat hampir bersamaan ada pelatihan EHRA tingkat provinsi tanggal 4-6 Mei di

Manado. CF AT hanya bisa mengikuti acara pada tanggal 5 Mei, dengan pemateri

dari USDP serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulut. Banyak hal yang dapat dipelajari,

berhubung bagi CF AT ini adalah sesuatu yang baru sejak bertugas.

LAPORAN AKHIR 2012

31

Dokumentasi Progres I PPSP Tahun 2012

Pada Minggu ke dua di bulan Mei (7-13 Mei 2012) bersama CF KO menindak

lanjuti hasil pelatihan EHRA ke Pokja Kota Kotamobagu. Ke Dinas Kesehatan untuk

membuat Rencana Kerja EHRA dan mengecek kesediaan Dana untuk Pelatihan

EHRA. Bersama CF KO untuk berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai

penanggung jawab dalam Pelatihan EHRA. Rapat dengan Tim Teknis.

Dokumentasi Acara Sosialisasi Program Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara

Minggu ketiga (14-20 Mei 2012) pada hari pertama kerja melakukan rapat

dengan Tim Teknis pokja Kota Kotamobagu guna menyusun Tim Teknis untuk

pelaksanaan EHRA. Mengecek Rencana Kerja untuk EHRA apakah sudah

ditandatangani oleh Kadis Kesehatan serta persetujuan penyusunan Tim Teknis

EHRA dengan dikeluarkannya SK Pokja No. 47. Setelah semua bisa ditangani tidak

LAPORAN AKHIR 2012

32

lupa juga mengecek perkembangan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan meminta

nama-nama yang terkait langsung dengan Sanitasi untuk terlibat langsung dalam

penyusunan BPS Kota Kotamobagu.

Minggu keempat (21-27 Mei 2012) sesuai dengan Rencana Kerja mulai

dilakukan survey lapangan untuk kelengkapan data-data sekunder. Mengecek

kesiapan panitia Tim Teknis EHRA dalam rangka persiapan Pelatihan EHRA serta

Rapat khusus untuk Pokja Kota Kotamobagu.

Dokumentasi Rapat Koordinasi Dan Pelatihan EHRA Pokja AMPL Program PPSP Kota Kotamobagu

Pada Minggu kelima (28 Mei – 3 Juni 2012) yang dilakukan adalah mengecek

undangan yang telah disebarkan ke anggota Pokja Kota Kotamobagu serta kesiapan

materi dan dana. Untuk EHRA yang diundang para kader kesehatan (calon

enumerator) yang biasa membantu Dinas Kesehatan dimana setiap Kelurahan/Desa

LAPORAN AKHIR 2012

33

diwakili oleh 2 orang ibu. Rapat Pokjanis dan Pelatihan EHRA dibuat pada hari yang

sama yaitu 31 Mei 2012. Acara dibuka oleh Assisten 2. Sesudah acara dibuatkan

laporan pertanggung jawaban dan laporan bulanan bagi CF untuk dilaporkan ke

Kasatker PPLP Provinsi Sulawesi Utara. Serta mendampingi Pokja untuk selalu

mengupdate perkembangan profil daerah dan rencana PPSP ke Nawasis Info.

Dokumentasi Diskusi Bersama Tim Teknis

C. BULAN KETIGA (JUNI)

Sejak mengikuti Acara Progres I PPSP, ada beberapa hal yang mendorong CF

AT untuk banyak belajar lagi tentang PPSP terutama ada format laporan yang harus

disesuaikan. Terutama untuk laporan mingguan dan bulanan bagi CF, sehingga

format untuk semua CF di seluruh Indonesia sama.

Dokumentasi Acara Coaching tanggal 4-5 Juni

LAPORAN AKHIR 2012

34

Pada minggu pertama (4 – 10 Juni 2012) mengecek hasil pendataan Kuisioner

EHRA, yang sedianya diberi waktu 15 hari kerja. Tanggal 4-5 Juni CF AT harus

mengikuti Coaching di Manado. Hal ini penting karena CF AT merasa ada begitu

banyak hal yang belum di pahami, sehingga wajar selama coaching ada hal-hal yang

ditemukan di lokasi kerja langsung di bahas dan mendapatkan solusi guna

memperbaiki kinerja. Berkoordinasi dengan CF KO untuk mengecek perkembangan

secara langsung terutama pendataan kuisioner EHRA oleh enumerator di lokasi

yang sudah ditetapkan pada saat pelatihan EHRA.

Minggu kedua bulan Juni (11 – 17 Juni 2012) diawali dengan Rapat Teknis

guna mengevaluasi perkembangan PPSP Kota Kotamobagu. Dalam rapat dibahas

tentang pelatihan untuk entri data EHRA Khusus EHRA tetap di pantau guna

kelancaran pendataan. Pada Rapat disepakati bahwa yang mengentri data adalah

peserta dalam rapat Tim Teknis karena setelah Rapat diadakan pelatihan langsung.

Yang mengentri data adalah Staf dari Dinas PU, Bappeda dan CF. Selama minggu

kedua sudah ada kuisioner yang selesai diiisi, sehingga para entry data langsung

mencobanya dan jika ada masalah bisa diselesaikan secara cepat. Kepada tim teknis

EHRA juga didampingi untuk membuat laporan EHRA sesuai panduan. Mendapat

laporan dari PF KO tentang hasil teleconference bahwa Sulut mendapat Apresiasi

sebagai Provinsi yang menyampaikan laporan terlengkap dan dijadikan contoh di

wilayah Sulawesi dan Maluku.

Dokumentasi Rapat Bidang Teknis dan Tim Teknis EHRA 12 Juni 2012

LAPORAN AKHIR 2012

35

Dokumentasi Pelatihan Entry Data bagi Anggota Tim Teknis EHRA

Pada minggu ketiga (18 – 24 Juni 2012) mendapat email dari ProsDa

mengenai Petunjuk mengentri data dan Analisa Hasil Data EHRA. Setelah

mempelajari, dibagikan kepada Tim Teknis EHRA untuk segera diterapkan. Sambil

mengentri data, tidak lupa untuk mengecek Data data lain yang harus dilengkapi

dalam Buku Putih Sanitasi. Bersama anggota tim teknis membahas kemajuan Bab III

BPS dan kendala yang dihadapi. Mempelajari langkah-langkah yang harus dibuat

dalam pembuatan DSS dengan memberikan buku petunjuk Manual B serta materi

pembekalan yang sudah diberikan kepada anggota tim yang akan menyusun BPS.

Bersama CF KO membahas cross chek lapangan yang sudah dilakukan oleh tim

teknis EHRA terutama para sanitarian (supervisor). Bersama Anggota Pokjanis

membahas kemungkinan pergeseran anggaran yang akan terjadi dalam penyusunan

lanjutan terutaman tentang SSK dan MPSS serta kegiatan public yang harus

dipersiapkan jauh-jauh sebelum pelaksanaannya.

Minggu keempat (25 Juni – 01 Juli 2012) Bersama Pokjanis membahas

pembuatan Diagram Sistem Sanitasi khusus untuk Kota Kotamobagu. Membahas

beberapa kendala saat mengentry data, terutama keterlambatan yang menghambat

pelaporan EHRA. Bersama Kaban (Sekretaris Pokja PPSP) membahas perkembangan

pelaporan dan kemajuan Buku Putih Sanitasi serta kendala yang ada. Koordinasi

dengan PF KO mengenai Data Pengalaman Kerja berkaitan dengan PPSP bagi CF

untuk di email atas permintaan Team Leader kp.piutek. Memeriksa dan menyusun

Entry Data berdasarkan backup yang masuk dan diemail ke ehra2012@gmail.com.

Menerima Email dari PPSP EHRA tentang pemberitahuan kelengkapan entry data

berdasarkan format yang harus diisi. Mengingatkan Pokja menyurat ke PDAM guna

melengkapi data-data yang belum masuk di Buku Putih Sanitasi. Membuat laporan

bulanan untuk dilaporkan ke Kasatker provinsi dan PIU Teknis.

LAPORAN AKHIR 2012

36

D. BULAN KEEMPAT (JULI)

Minggu pertama (02 - 08 Juli 2012) mendampingi Anggota Pokjanis PPSP Kota

Kotamobagu ke Kantor BLH, PU untuk konfirmasi kehadiran pada acara tanggal 5-7

Juli di acara Workshop Pembekalan I PPSP tingkat Sulawesi Utara. Melakukan

Survey Lokasi TPA Kota Kotamobagu di Kelurahan Poyowa Kecil, melakukan survey

kebiasaan BABS ke Sungai-sungai yang ada di seputaran Kota Kotamobagu,

mengecek Data di PDAM Kota Kotamobagu, mengecek Pembuangan Limbah di

Tempat Pembuatan Tahu dan Tempe di Motoboi, mengecek Data PHBS di

Puskesmas Gogagoman, mengecek Data Kegiatan di Panti Asuhan Kelurahan

Mongkonai, Mengecek Data Limbah dan Kesiapan BLH dalam Acara Workshop

Pembekalan I Pokja AMPL/PPSP Kabupaten/ Kota, Mengecek Data PHBS di Kantor

PKK Kota Kotamobagu.

Mengikuti dan Mendampingi Pokja AMPL Kota Kotamobagu dalam Acara

Workshop Pembekalan I Pokja AMPL/PPSP Kabupaten/ Kota. Untuk TPA sudah ada

tempat pengelolahan tinja, namun tidak di fungsikan sejak Kota Kotamobagu

dimekarkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjaga setempat sebenarnya

jika difungsikan sejak awal tidak akan rusak, karena alat-alat tersebut harus

berfungsi terus guna pemeliharaan, dan akan sangat menguntungkan bagi Kota

setempat.

Dokumentasi Survey Lapangan Tempat Industri Tahu Tempe,

Kebiasaan BABS dan Pembuangan Limbah Rumah Tangga ke sungai

LAPORAN AKHIR 2012

37

Lokasi TPA, Pengolahan Kompos Pembuatan

Dinas PU, BLH, dan Puskesmas

Kunjungan ke Kantor PKK

LAPORAN AKHIR 2012

38

Dokumentasi Acara Pembekalan I Pokja AMPL Kabupaten/Kota (Workshop Penjaminan Mutu Buku Putih Sanitasi)

Provinsi Sulawesi Utara Tanggal 5-7 Juli 2012

Minggu kedua (09 - 15 Juli 2012) bersama PF KO membicarakan Persiapan ke

Acara Refreshing PF/CF MPSS tanggal 13-17 di Hotel Sentral Jakarta berhubung PF

AT belum bisa mengikuti acara tersebut. Berkoordinasi dengan CF KO mengenai

perkembangan kegiatan yang harus dilakukan oleh Tim Teknis EHRA mengenai

Data-Data penunjang yang masih kurang. Dan berkoordinasi dengan Pak Devi selaku

Koordinator Tim EHRA mengenai permasalahan dalam entry Data. Hal ini diketahui

ketika mengirimkan hasil entri melalui email ke PPSP EHRA. Bersama Tim Entri Data

dari Dinas PU Kota Kotamobagu membahas kembali dengan melihat kesalahan

Input Data EHRA dengan merekap kembali Data Kuisioner EHRA sesuai arahan PPSP

EHRA. Dalam minggu berjalan CF AT mendapat kepercayaan mewakili PF AT

mengikuti Acara Penyegaran Fasilitator Provinsi Program PPSP.

LAPORAN AKHIR 2012

39

Dokumentasi Acara Refreshing Tenaga Ahli Fasilitator Provinsi Tanggal 13-15 Juli 2012 di Hotel Sentral Jakarta

Minggu ketiga (16 - 22 Juli 2012) hari pertama dan kedua masih mengikuti

Penyegaran Fasilitator Provinsi Program PPSP di Jakarta. Sambil berkoordinasi

dengan CF KO mengenai perkembangan Buku Putih Sanitasi terutama Bab V dan

Pendataan EHRA. Sekembali dari acara Refreshing langsung menghubungi PF AT

untuk menyerahkan semua Buku dan diskusi mengenai hal-hal yang telah di dapat

selama refreshing. Kembali ke Kota Kotamobagu mendampingi Pokjanis untuk

menyelesaikan Buku Putih dan menyelesaikan permasalahan hasil EHRA. Mengecek

perkembangan Nawasis (ppsp.nawasis.info) ke Operator untuk selalu mengupdate

perkembangan Buku Putih. Menghadap Sekretaris Pokja untuk menanda tangani

Surat Pengantar dalam rangka mengikuti Acara Pelatihan Penyegaran Fasilitator

Kabupaten/ Kota Ahli Teknis Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota PPSP

tanggal 23-27 Juli 2012, Berkoordinasi dengan staf Satker PPLP Provinsi Sulawesi

Utara mengenai Surat Tugas CF AT Kota Kotamobagu dalam mengikuti acara

LAPORAN AKHIR 2012

40

Pelatihan Penyegaran Fasilitator Kabupaten/ Kota Ahli Teknis Buku Putih Sanitasi

dan Strategi Sanitasi Kota PPSP tanggal 23-27 Juli 2012. Berkoordinasi dengan CF AT

se-Kabupaten/Kota peserta PPSP Provinsi Sulawesi Utara dalam persiapan

keberangkatan.

Dokumentasi Acara Refreshing PF/ CF MPSS Gelombang I Tanggal 16-17 Juli 2012

Pada Minggu keempat (23 - 29 Juli 2012) mengikuti Acara Pelatihan

Penyegaran Fasilitator Kabupaten/ Kota khusus Ahli Teknis Buku Putih Sanitasi dan

Strategi Sanitasi Kota PPSP selama 5 hari di Jakarta. Dalam kesempatan ini CF AT

berkonsultasi dengan EHRA Pusat mengenai permasalahan EHRA Kota Kotamobagu

hingga mendapatkan solusinya. Koordinasi dengan CF KO masih mengenai

perkembangan perbaikan Study EHRA. Koordinasi dengan Pokjanis mengenai

perkembangan pembuatan Buku Putih memberitahukan adanya Perangkat QA

terbaru. Koordinasi dengan CF KO mengenai Laporan Bulanan. Sekembali ke

Menado koordinasi dengan PF mengenai format pengisian laporan bulanan. Dimana

untuk laporan bulanan CF KO dan CF AT sudah dibuat menjadi satu buku.

Dokumentasi Pelatihan Refreshing CF AT Gelombang III Tanggal 23-27 Juli 2012

LAPORAN AKHIR 2012

41

D. BULAN KELIMA (AGUSTUS)

Pokja Kota Kotamobagu sejak mengikuti Acara Pembekalan dan Penjaminan

Buku Putih ada 5 orang yang mewakili SKPD terkait yaitu dari Bappeda, PU, BLH,

Dinas Tata Kota (Kebersihan) dan Dinas Kesehatan. Kelima orang ini sudah

berkomitmen bahwa setiap minggu berjalan ada pertemuan dan saling

berkoordinasi guna kelancaran pembuatan Buku Putih Sanitasi. Dalam penentuan

lokasi EHRA saat pelatihan lalu, ternyata ada perbedaan pemahaman setelah di

kirimkan hasilnya ke PPSP EHRA. Dan diminta kepada Tim Teknis EHRA untuk

mengecek kembali sesuai petunjuk dengan menetapkan kembali 10 lokasi guna

pendataan ulang EHRA. Jadi pada minggu pertama bersama Pokja kembali

mengedarkan Kuisioner melalui enumerator dimana setiap desa/kelurahan yang

dibagi harus 40 kuisioner.

Minggu kedua, sambil menunggu hasil kuisioner yang sudah disebarkan, Tim 5

yang sudah terbentuk mulai menyiapkan Draft Buku Putih untuk dibahas dalam

Rapat Pokja. Tim Entry Data mulai mengisi data-data kuisioner yang sudah

terkumpul setelah itu CF AT membantu Tim Teknis EHRA untuk sama-sama

membuat hasil analisa sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan saat refreshing

LAPORAN AKHIR 2012

42

untuk CF AT. Ada 400 kuisioner yang harus diinput sehingga Tim Entry Data

membagi secara merata sehingga bias cepat diselesaikan. Tim Pokja mendapat

kunjungan dari ProsDA dan PF KP untuk menanyakan perkembangan Buku Putih

dan EHRA. Tim Teknis mulai menyiapkan surat untuk mengundang para Tim

Pengarah yang tergabung dalam Pokja PPSP Kotamobagu untuk Rapat pada tanggal

14 Agustus.

Dokumentasi Koordinasi dengan Tim 5 PPSP Kota Kotamobagu

Pada minggu ketiga, undangan untuk tim pengarah sudah diedarkan, tim 5

mulai memeriksa hasil draft Buku Putih dan melihat kembali data-data yang masih

kurang berdasarkan template yang ada. Hasil analisa EHRA masih dalam proses. Hari

Selasa Rapat Pokjanis berjalan sesuai jam dan Tim Pengarah di hadiri oleh Kadis

Kesehatan sementara yang laiinya hanya diwakili oleh staf yang terkait. Untuk tim 5

lengkap. Dalam rapat ini diungkapkan tentang masalah EHRA, dan sudah dalam

proses perbaikan. Data-data dalam Buku Putih terutama dari pendidikan masih

kurang sehingga dimintakan kepada SKPD yang hadir untuk segera melengkapi dan

memberikannya kepada Tim 5. Dibahas juga untuk pertemuan dengan Dewan

dalam rangka memperkenalkan Sanitasi. Dan kepada anggota pokja yang tidak hadir

diminta untuk ditindak lanjuti agar mereka mengetahui bahwa perkembangan PPSP

Kota Kotamobagu sudah pada tahap Buku Putih dan mulai mempersiapkan uji

public sesuai dengan rencana kerja awal.

LAPORAN AKHIR 2012

43

Dokumentasi Rapat Konsultasi Tanggal 14 Agustus 2012 dengan Tim Pengarah Pokja PPSP KK

Pada minggu keempat, merupakan Hari Besar Umat Islam (Idul Fitri) yang

hampir semua anggota Pokja akan merayakannya. CF AT dalam hal ini membantu

menyelesaikan hasil analisa EHRA, setelah selesai diemailkan ke PPSP EHRA untuk

melihat perkembangan apakah masih ada yang belum sesuai atau perlu dirubah

lagi. Cukup cepat tanggapan dari pihak EHRA pusat, karena hasil analisa sudah

sesuai dengan harapan mereka. Mengecek kembali isi draft Buku Putih dengan

mengecek kembali kesesuaiannya dengan templatenya, serta mengatur kembali

susunan table, gambar dan penyesuaian paragraph yang ada. Hasilnya diserahkan

kembali ke Pokja/ Tim 5 untuk dilanjutkan kembali dengan melengkapi data-data

yang belum ada.

Pada minggu kelima, laporan bulanan CF disusun sesuai dengan

perkembangan yang ada. Diperoleh selama sebulan ini Tim 5 untuk Pokjanis sudah

terbentuk, permasalahan EHRA bisa diselesaikan, Data-data survey dan identifikasi

sanitasi Kota Kotamobagu masih kurang, konsultasi dengan Dewan hanya diskusi

salah satu anggota komisi mengenai penetapan area beresiko berdasarkan penilaian

SKPD. CF AT mendampingi Pokja/ Operator Nawasis untuk mengupload

LAPORAN AKHIR 2012

44

perkembangan Buku Putih Sanitasi. Sesuai Rencana Kerja ada beberapa target tidak

sesuai lagi, sehingga menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi selama sebulan

yang telah lewat. Laporan bulanan CF AT diserahkan ke CF KO dan diteruskan ke

Kasatker PPLP Provinsi dan PIU Teknis Pusat.

E. BULAN KEENAM (SEPTEMBER)

Sejak bulan Agustus laporan mingguan untuk tiap CF sudah tidak dilakukan

karena laporan dijadikan satu. Yaitu laporan perbulan dengan ditanda tangani oleh

Pokja Kota Kotamobagu dalam hal ini Sekretaris Pokja. Bulan ini laporan mengacu

pada kegiatan yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan Rencana Kerja CF AT.

Adapun kegiatan selama bulan berjalan ini adalah :

Setiap senin selama bulan September selalu berkoordinasi dengan Tim 5 yang

sudah terbentuk khususnya bidang teknis mengenai perkembangan Buku Putih,

Laporan EHRA dan permasalahan yang ditemui.

Dokumentasi Lembur Perbaikan & Perampungan Buku Putih Sanitasi Kota

Kotamobagu Selama Bulan September

LAPORAN AKHIR 2012

45

Mendampingi Pokja dalam menyelesaikan Buku Putih sesuai waktu dan kondisi

kerja yang berlangsung selama tidak mengganggu tupoksi masing-masing

anggota tim 5. Dan waktu yang diambil sesuai kesepakatan sering dipilih lembur

pada jam 7 malam hingga jam 10. Jika sewaktu-waktu ada yang harus di

selesaikan sesuai permintaan provinsi maka jam lembur hingga jam 12 malam.

Selalu mendampingi dan mengingatkan Pokja/operator Nawasis untuk selalu

mengupload perkembangan Buku Putih ke web Nawasis.

Mengingatkan ke CF KO untuk konsultasi dengan DPRD Kota Kotamobagu sesuai

dengan Jadwal Rencana Kerja yang sudah disepakati.

Dokumentasi Audiensi I dengan DPRD Kota Kotamobagu

Koordinasi dengan PF KO mengenai perkembangan Rencana Kegiatan Evaluasi

Kemajuan Buku Putih Sanitasi dan PF AT mengenai perbaikan Buku Putih Sanitasi

berdasarkan nilai QA yang diperoleh.

Bersama Pokja/ Tim 5 melengkapi table pendidikan, peta air minum dan table IRF

yang belum ada. Semua ini belum terisi karena Data yang diminta ke SKPD terkait

belum masuk, sehingga Pokja bersama CF berinisiatif menjemput secara

langsung. Khusus tabel IRF masih kurang dipahami, sehingga mendapat petunjuk.

Koordinasi dengan Tim 5 (Bappeda, BLH, PU, Kesehatan dan Tata Kota) mengenai

kesiapan untuk menghadiri Rapat Evaluasi Kemajuan Buku Putih Sanitasi.

Membantu Pokja dalam mempersiapkan kelengkapan yang harus di bawa pada

acara Rapat Evaluasi BPS, berupa Rencana Kerja SSK, draft BPS, ringkasan BPS.

Menghadiri Acara Evaluasi (17-18 September 2012) Kegiatan Kemajuan BPS dan

SSK serta Coaching bagi CF se Sulawesi Utara

LAPORAN AKHIR 2012

46

Dokumentasi Acara Evaluasi Kemajuan Buku Putih Sanitasi dan Persiapan PPSP Tahun 2013

Hari Pertama (Pokja)

Hari Kedua (Khusus CF)

Rapat dengan DPRD Kota Kotamobagu (24 September). Dalam rapat ini

dijelaskan kembali akan pentingnya Sanitasi untuk Kota Kotamobagu, dan apa

peran DPRD dalam program Sanitasi ini.

Diskusi dengan Sekretaris Pokja tentang Kesiapan Konsultasi Publik BPS. Diksusi

ini melibatkan Tim Penanggungjawab Penyusun Buku Putih.

Bersama CF KO membuat laporan bulan September. Oleh CF KO diemailkan ke PF

KO dengan tembusan Kasatker dan PIU Teknis Pusat.

LAPORAN AKHIR 2012

47

Dokumentasi Rapat Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kotamobagu

F. BULAN KETUJUH (OKTOBER)

Pada bulan ini kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi diharapkan segera

rampung sesuai arahan dari Tim Panel Nawasis Sulut (pemeriksa) berdasarkan hasil

QA sementara nilai untuk Pokja Kota Kotamobagu masih di bawah (C) diharapkan

sebelum Uji Publik sudah diperbaiki hingga mendapatkan nilai QA yang baik (A).

Sesuai jadwal Rencana Kerja Pokja Kota Kotamobagu untuk Acara Uji Publik

seharusnya di bulan Agustus, namun karena nilai QA belum memenuhi dan kegiatan

para anggota Pokjanis cukup padat sehingga untuk Uji Publik baru bisa terlaksana

pada bulan ini. Berikut kegiatan yang sudah dilakukan oleh CF AT bersama Pokja

Kota Kotamobagu:

Sesuai komitmen bersama setiap senin tetap berkoordinasi dengan Tim 5

mengenai perkembangan Penyelesaian Buku Putih Sanitasi (BPS) dan

Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu khususnya Bab I dan II.

Mengecek perkembangan Laporan EHRA ke ketua Tim Teknis EHRA guna

penyelesaian BPS dan pelaporan ke web Nawasis.

LAPORAN AKHIR 2012

48

Masih tetap mendampingi Pokja dalam menyelesaikan Buku Putih dan Strategi

Sanitasi Kota Kotamobagu, untuk waktu disesuaikan dan dipilih lembur pada jam

7 - 10. Jika sewaktu-waktu ada yang harus di selesaikan sesuai permintaan

provinsi maka jam lembur hingga jam 12 malam.

Dokumentasi Lembur Selama Bulan Oktober 2012

Melakukan pendampingan untuk meng-Upload Perkembangan BPS dan SSK ke

web ppsp.nawasis. info. Seharusnya dilakukan setiap hari Kamis selama bulan

Oktober 2012.

Bersama CF KO melakukan Diskusi kembali dengan Ketua dan Sekretaris Pokja

mengenai acara Persiapan Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi Kota

Kotamobagu pada tanggal 1 dan 4 Oktober 2012.

Sesuai pemberitahuan dari PF, CF dimintakan untuk mengecek Kepastian Pak

Walikota dan Ketua Pokja Kota Kotamobagu dalam mengikuti Workshop PPSP di

Jakarta.

Tetap melakukan Koordinasi dengan PF KO mengenai perkembangan rencana

kegiatan selama bulan Oktober.

Membantu Kesiapan Pokja (Panitia khusus) dalam menyiapkan Acara Konsultasi

Publik (Mengecek Kepastian Kehadiran Walikota/ Wakil Walikota)

Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi Kota Kotamobagu tanggal 11 Oktober bisa

terlaksana dengan baik, acara ini dibuka oleh Assisten II Bidang Perekonomian

(Wakil Ketua Pokja AMPL/PPSP) Kota Kotamobagu

LAPORAN AKHIR 2012

49

Dokumentasi Acara Konsultasi Publik Buku Putih Sanitasi BPS Kota Kotamobagu 11 Oktober 2012

Mendampingi dan membantu Tim 5 Pokja Kota Kotamobagu dalam melengkapi

data-data pada Strategi Sanitasi Kota berupa Pengisian Istrumen SSK1 dan SSK2.

Bersama CF KO berkoordinasi dengan Sekretaris Pokja (Kepala Bappeda Kota

Kotamobagu) mengenai Kehadiran acara AKKOPSI dan Persiapan Kepastian Rapat

Pokja dengan Tim Pengarah serta SKPD yang masuk dalam SK Pokja.

Bersama CF KO berkoordinasi dengan Tim 5 (Bappeda, BLH, PU, Kesehatan dan

Tata Kota) mengenai kesiapan untuk menghadiri Acara Workshop Penjaminan

Mutu SSK.

Mengikuti Rapat Pokja (sesuai dengan SK Pokja) Tim Pengarah dan SKPD Kota

Kotamobagu 25 Oktober 2012 dalam rangka mengevaluasi hasil kerja Tim 5 dan

membahas Rencana Kerja SSK hingga kelengkapan data yang harus dipenuhi.

LAPORAN AKHIR 2012

50

Dokumentasi Rapat Pokja Bersama Tim Pengarah Tanggal 25 Oktober 2012 di Ruang Sekretaris Pokja AMPL/PPSP

Kota Kotamobagu

Bersama CF KO membuat Laporan Bulan Oktober setelah selesai di tanda tangani

oleh Sekretaris Pokja Kota Kotamobagu. Laporan bulan Oktober diemailkan ke PF

KO dengan tembusan Kasatker dan PIU Teknis Pusat.

Koordinasi dengan Tim Panel Nawasis Sulut mengenai Kemajuan Penyusunana

SSK Kota Kotamobagu

Menerima Undangan Acara Workshop Penjaminan Mutu SSK dan menerima

pemberitahuan bahwa CF AT harus segera memasukan Dokumen Penawaran

yang di kirim melalui e-Proc pada bulan Februari 2012.

Bersama Tim 5 menyiapkan data-data yang harus di bawa oleh SKPD terkait

Sanitasi sehingga akan membantu dalam mengisi instrument SSK. Serta

mengingatkan ke Tim 5 yang harus ikut adalah dari Bappeda, PU, BLH,

Persampahan, dan Kesehatan.

Menghadiri Acara Workshop Penjaminan Mutu Strategi Sanitasi Kota (SSK) 30-31

Oktober s/d 1 November 2012.

LAPORAN AKHIR 2012

51

Dokumentasi Workshop Penjaminan Mutu Strategi Sanitasi Kota (SSK)

G. BULAN KEDELAPAN (NOVEMBER)

Buku Putih Sanitasi Kota Kotamobagu sudah rampung dan sudah di upload ke

web Nawasis. Namun belum di tanda tangani oleh Walikota Kota Kotamobagu.

Proses penanda tanganan cukup lama dan harus melalui proses yang sudah berlaku

di SKPD Kota Kotamobagu. Pada bulan ini difokuskan ke Buku Strategi Sanitasi Kota

Kotamobagu. Dalam template banyak hal yang belum di pahami oleh Tim 5, karena

pada saat workshop penjaminan mutu SSK yang hadir tidak semua anggota Tim 5

yang menyusun Buku Putih Sanitasi. Penanggung jawab utama sedang bertugas

keluar daerah. Ada satu yang setia mengikuti namun agak lambat dalam memahami

Istrumen SSK 1 dan SSK2 yang sudah dibagikan dan dilatih. Sehingga pada saat

penyusunan Buku Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu ada yang belum sinkron

dengan Buku Putih Sanitasi.

Temuan dari PF AT mengenai ketidaksiknronnya antara Buku Putih Sanitasi

dan Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu segera di tanggapi oleh Tim 5 terutama si

penanggung jawab penyusun SSK. Karena tidak mengikuti workshop SSK, maka CF

AT berusaha dalam 2 minggu pertama di bulan November mendampingi pokja yang

bersangkutan untuk segera mempelajari dan memahami template SSK serta

mereview kembali semua yang telah di buat oleh teman-teman Tim 5 saat

workshop dan meminta kembali isian Instrumen SSK1 dan SSK2. Hampir setiap

minggu dilakukan lembur untuk penyusunan SSK karena agak sedikit rumit bagi

LAPORAN AKHIR 2012

52

Pokja untuk mengisi program-program kerja berdasarkan SKPD terkait, dan harus

sering berkonsultasi dengan pimpinannya masing-masing guna melengkapi table-

tabel yang ada.

Dokumentasi Lembur Selama November 2012

Mendapat surat pemberitahuan dari PIU Teknis (email ke CF) untuk segera

melengkapi dan menyelesaikan Buku Putih Sanitasi dan sudah harus di Tanda

Tangani oleh Walikota. Diberitahukan juga agar Penyusunan SSK harus segera

masuk sebelum tanggal 15 Desember. Hal ini langsung diberitahukan ke Ketua dan

Sekretaris Pokja Kota Kotamobagu agar segera menyesuaikan dengan jadwal

nasional yang ada. Oleh Koordinator bidang teknis langsung direspon dengan

menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang berlangsung selama bulan November.

Sehingga Tim 5 bisa menyelesaikan Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu sesuai

jadwal.

Selalu melakukan pendampingan untuk meng-Upload Perkembangan SSK ke

Web info.nawasis.ppsp. Bersama CF KO berkonsultasi dan diskusi dengan Ketua dan

Sekretaris Pokja mengenai acara Konsultasi Publik Strategi Sanitasi Kota

Kotamobagu. Tetap berkoordinasi dengan PF KO mengenai perkembangan rencana

kegiatan selama bulan November (kegiatan Evaluasi Strategi Sanitasi Kota).

Menerima kunjungan Prosda Provinsi Sulawesi Utara diruang Wakil Pokja (Ass. 2

Kota Kotamobagu) dan di Kantor Bappeda bersama Tim 5 Pokja PPSP Kota

Kotamobagu. Pada kegiataan ini Prosda mengecek perkembangan BPS dan SSK

LAPORAN AKHIR 2012

53

serta rencana kerja Pokja AMPL/PPSP Kota Kotamobagu, pada saat itu juga

mengingat secara nasional SSK harus segera dirampungkan maka disepakati bahwa

antara 23-30 Pokja Kota Kotamobagu siap Konsultasi Publik SSK.

Dokumentasi Pertemuan Prosda Dengan Wakil Pokja PPSP Kota Kotamomobagu (22 November 2012)

Dokumentasi Pertemuan Prosda Dengan Tim 5 Pokja PPSP Di Ruang Bappeda Kota Kotamobagu (22 November 2012)

Bersama Tim 5 meng-Evaluasi Hasil Perkembangan SSK, guna mempersiapkan

Acara Konsultasi Publik SSK. Membantu Pokja (panitia khusus) mempersiapkan

ringkasan SSK, Undangan SKPD terkait, Undangan Tamu, Undangan ke Pokja

Provinsi, Kasatker PPLP, ProSDA, BUMN, Akademisi dan yang terkait dengan

Sanitasi. Bersama Pokja menyiapkan bahan presentasi yang akan dibawakan oleh

ketua Pokja. Semua dilakukan guna penyesuaian dengan jadwal rencana kerja SSK.

Dalam bulan berjalan selama penyusunan SSK ada miskomunikasi dalam persiapan

penyelenggaraan Uji Publik SSK. Beberapa pertimbangan telah dilakukan namun CF

AT hanya bisa membantu sebisanya kepada Pokja Kota Kotamobagu.

Syarat untuk menyelenggarakan Uji Publik SSK adalah melihat hasil QA dan

isian Matriks Kerangka Kerja Logis (KKL). Pokja Kota Kotamobagu belum mengetahu

LAPORAN AKHIR 2012

54

hasil perkembangan terakhir untuk nilai QA dari Tim Panel Nawasis Sulut. Nilai yang

ada sebelumnya masih mengacu pada hasil workshop akhir bulan Oktober. Namun

sudah bisa menilai sendiri kemampuan mereka berdasarkan J-QA yang ada pada

mereka. Serta mempertimbangkan jadwal kerja yang padat untuk SKPD terkait

maka Acara untuk Konsultasi Publik Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu tanggal 29

November 2012 berjalan sesuai kesepakatan Pokja. Pokja Provinsi, PPLP Provinsi

dan ProSDA tidak hadir dalam acara ini. Semula acara ini akan dibuka oleh Pak

Walikota, namun beliau harus menghadiri pertemuan dengan Gubernur Sulut.

Dokumentasi Acara Konsultasi Publik SSK Di Aula Kantor Walikota Manado

Bersama CF KO menyiapkan dan membuat Laporan Bulan November. Laporan

oleh CF KO diemailkan ke PF KO dengan tembusan Kasatker dan PIU Teknis Pusat.

LAPORAN AKHIR 2012

55

H. BULAN KESEMBILAN (DESEMBER)

Pada minggu pertama dan kedua, SKPD terkait penyusunan Strategi Sanitasi

Kota Kotamobagu masih konsisten dengan jadwal dan Rencana Kerja yang sudah

disepakati. Pada minggu ketiga dan keempat Pokja yang tergabung dalam Tim 5

disibukkan dengan tupoksi masing-masing, sehingga dalam penyusunan SSK agak

terhambat dan tidak sesuai lagi dengan harapan awal. Draft Buku Strategi Sanitasi

sudah harus diuploap ke Nawasis tanggal 15 sesuai dengan permintaan dari PIU

Teknis. CF sudah harus membuat laporan akhir sebagai hasil evaluasi selama

menjalankan tugas PPSP di wilayah penempatannya.

Dokumentasi Evaluasi Pelaksanaan Program PPSP dan Sosialisasi Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara 6 Desember 2012

Sesuai permintaan Pokja Provinsi, Pokja Kota Kotamobagu harus

mempersiapkan materi Sosialisasi SSK pada acara Evaluasi Program PPSP dan

Sosialisasi Roadmap Sanitasi Provinsi Sulawesi Utara tanggal 6 Desember 2012 (CF

AT bersama Tim 5 harus lembur untuk bisa menyelesaikan Strategi Sanitasi Kota

Kotamobagu). Ketua Pokja Kota Kotamobagu turut hadir dalam acara ini lengkap

dengan Anggota Tim 5. Presentasi Tim 5 Pokja Kota Kotamobagu untuk Sosialisasi

Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu berjalan dengan baik. Hasil evaluasi untuk PPSP

LAPORAN AKHIR 2012

56

Kota Kotamobagu cukup berhasil sehingga bisa mendorong kabupaten lain untuk

bisa memajukan Provinsi Sulawesi Utara menjadi lebih baik.

Draft Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu dalam pengisian program kegiatan

masih terkendala pada sumber pendanaan dari non pemerintahan. Serta ada

beberapa narasi belum semua terisi. Hasil pemeriksaan untuk Buku SSK dari Tim

Nawasis Sulawesi Utara belum ada, sehingga Pokja PPSP Kota Kotamobagu melalui

Tim 5 belum maksimal. Seharusnya juga hasil program kegiatan sudah harus

mendapat masukan dari Pokja Provinsi sehingga SSK untuk Kota Kotamobagu akan

maksimal. Pendampingan dalam mengupload hasil Draft SSK berdasarkan

perkembangan terakhir sudah dilaksanakan oleh operator Nawasis Kota

Kotamobagu.

Buku Putih Sanitasi Kota Kotamobagu lembaran pengesahan baru berhasil

mendapat tanda tangan Bapak Walikota pada minggu terakhir bulan Desember.

Untuk Buku Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu lembar pengesahan sedang dalam

proses. Sehingga bagi CF AT merasa tugas pendampingan untuk Pokja Kota

Kotamobagu belum maksimal, ada yang belum rampung. Tanggung jawab belum

selesai apabila ada hal-hal yang diminta oleh Satker PPLP Provinsi belum terpenuhi.

Dokumentasi Lembur Selama Desember 2012

Bersama CF KO menyiapkan dan membuat Laporan Bulan Desember. Laporan

oleh CF KO diemailkan ke PF KO dengan tembusan Kasatker dan PIU Teknis Pusat.

LAPORAN AKHIR 2012

57

Bagian Kelima

A. PROGRES PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BUKU PUTIH

Kemajuan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Kotamobagu dapat dilihat

pada table dibawah ini :

No Kegiatan Progres

1 Internalisasi dan Penyamaan Persepsi 100%

2 Penyiapan Profil Wilayah 100%

2.1 Penyepakatan Area

2.2 Identifikasi kebutuhan data sekunder

2.3 Penyepakatan data sekunder

2.4 Penyusunan profil wilayah

3 Penilaian Profil Sanitasi 100%

3.1 Pemetaan sistem dan tingkat layanan sanitasi

3.2 Pelaksanaan studi EHRA

Pelatihan Enumerator

Pengolahan Data (input data)

3.3 Pelaksanaan survei/studi/kajian spesifik

3.4 Identifikasi rencana pembangunan sanitasi eksisting

4 Penetapan Prioritas Pengembangan Sanitasi 100%

4.1 Penetapan area berisiko data sekunder dan penilaian SKPD

4.2 Penetapan area berisiko berdasarkan EHRA

4.3 Penetapan Prioritas Pengembangan Sanitasi Awal

4.4 Verifikasi ke lapangan

4.5 Konsultasi dengan SKPD terkait

4.6 Penetapan Prioritas Pengembangan Sanitasi Final

5 Finalisasi Buku Putih 100%

5.1 Penulisan ringkasan Buku Putih

5.2 Konsultasi kepada Tim Pengarah

5.3 Konsultasi dengan DPRD

5.4 Konsultasi Publik

5.5 Finalisasi dan Pengesahan

5.6 Pelaksanaan Penjaminan Mutu oleh Fasilitator Kab/Kota

LAPORAN AKHIR 2012

58

B. PROGRES PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN SSK

Kemajuan penyusunan Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu dapat dilihat pada

table dibawah ini :

No Kegiatan Progres

1. Pengkajian Buku Putih / Pembekalan I 100%

2. Penyusunan Bab I (Pendahuluan) 100%

3. Penyusunan Bab II (Kerangka Pengembangan Sanitasi) 100%

3.1 Perumusan Visi dan Misi Sanitasi dan Startegi Umum

3.2 Penetapan Zona Sanitasi dan Sistem Sanitasi Kota Kotamobagu

3.3 Perkiraan Pendanaan Pengembangan Sanitasi

4. Penyusunan Bab III (Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi)

100%

4.1 Formulasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

5. Penyusunan Bab IV (Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi)

95%

5.1 Penyusunan Ringkasan Progam dan Kegiatan Sanitasi

5.2 Penyusunan Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik, Persampahan, Drainase, PHBS dan Promosi Higiene

6. Penyusunan Bab 5 (Strategi Monev) 100%

6.1 Konsultasi dengan Forum SKPD dan Tim Pengarah

6.2 Konsultasi dengan DPRD

6.3 Konsultasi dengan Provinsi

6.4 Konsultasi dengan Masyarakat

6.5 Finalisasi Program Kegiatan

7. Finalisasi SSK 95%

7.1 Penulisan Ringkasan SSK

7.2 Konsultasi dengan Tim Pengarah (Daerah dan Provinsi)

7.3 Konsultasi Publik

7.4 Penilaian Akhir SSK Belum ada

8. Finalisasi dan Pengesahan Walikota 50%

Pada bagian 5 Penyusunan Bab IV progress baru 95% karena Pendanaan dari

non pemerintah untuk setiap sub sector baik Drainase, Air Limbah Domestik,

Persampahan dan PHBS dan Promosi Higiene belum masuk. Begitu juga dengan

Finalisasi Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu belum ada penilaian akhir dari Tim

Panel Nawasis Provinsi Sulawesi Utara, namun proses penanda tanganan lembar

pengesahan sudah berjalan.

LAPORAN AKHIR 2012

59

C. PROGRES PENYUSUNAN DOKUMEN BUKU PUTIH DAN SSK

Jadi dengan melihat progress dari Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan

Strategi Sanitasis Kota Kotamobagu secara ringkas dapat dilihat pada tebel berikut :

NO KOTA KOTAMOBAGU PROGRES

BUKU PUTIH SANITASI

1 Bab 1 : Pendahuluan 100%

2 Bab 2 : Gambaran Umum Wilayah 100%

3 Bab 3 : Profil Sanitasi Wilayah 100%

4 Bab 4 : Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan Yang Direncanakan 100%

5 Bab 5 : Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi 100%

STRATEGI SANITASI KOTA KOTAMOBAGU

1 Bab 1 : Pendahuluan 100%

2 Bab 2 : Kerangka Pengembangan Sanitasi 100%

3 Bab 3 : Strategi Percepatan Pembangunan Sanitasi 100%

4 Bab 4 : Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi 95%

5 Bab 5 : Strategi Monev 100%

LAPORAN AKHIR 2012

60

Bagian Keenam

Kesimpulan yang dapat diambil selama kegiatan PPSP di Kota Kotamobagu

adalah sebagai berikut :

CF AT menyadari bahwa pada awal permulaan kerja masih banyak yang harus

dipelajari akan Tugas dan Tanggung Jawab seorang CF. Sehingga masih harus

mempelajari Bahan-bahan hasil TOT PPSP dari teman-teman PF CF yang

mengikuti sebelumnya.

CF AT mempelajari SK Pokja Kota Kotamobagu, ditemukan bahwa sebagian

anggota Pokja yang terlibat belum memahami peran dan tugasnya di PPSP.

Dalam SK Pokja Kota Kotamobagu yang disebutkan adalah jabatan SKPD terkait

tidak menyangkut nama orang, sementara ada beberapa yang sudah terlibat

dalam PPSP sebelumnya, sudah tidak terlibat lagi karena posisi jabatannya terjadi

pergantian.

Rencana Kerja yang sudah disepakati pada Acara Kick Off di Manado berubah

ketika akan disahkan pada Acara Internalisasi dan Lokalatih I.

Pada Acara Internalisasi dan Lokalatih I tidak semua anggota Pokja Kota

Kotamobagu hadir, padahal Acara ini penting untuk memahami peran dan

tanggungjawab anggota Pokja dalam keterlibatan Kota Kotamobagu pada PPSP

dan ini sudah di satukan pada hari yang sama mengingat setiap anggota Pokja

masih mempunyai tugas dan tanggung jawab lainnya.

CF AT menyarankan kepada Pokja Kota Kotamobagu untuk menunjuk salah satu

staf yang akan bertanggung jawab dalam Penyusunan Buku Putih Sanitasi.

Jika mengikuti Panduan Acara Lokalatih I terutama dalam penyusunan Buku

Putih Sanitasi, sudah tidak sesuai dengan Modul yang ada. Namun guna

LAPORAN AKHIR 2012

61

mengantispasi setiap tahapan yang ada CF AT berusaha membantu Pokja PPSP

Kota Kotamobagu khususnya kepada staf penanggung jawab penyusun BPS

untuk selalu berada pada jadwal kerja dan target yang harus dicapai.

CF AT melihat ada beberapa hal yang belum dilakukan oleh Pokja Kota

Kotamobagu terutama dalam penyediaan Dana khusus survey dan PMJK serta

Data Primer pendukung Buku Putih.

Seiring waktu berjalan program kerja Pokja AMPL/ PPSP Kota Kotamobagu yang

sudah disepakati dalam Rapat Pokja dan Pelatihan EHRA secara umum berjalan

sesuai proses namun tidak sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan.

Pada pelatihan EHRA ada beberapa tahapan tidak dilaksanakan, dan terjadi

perbedaan persepsi/ pemahaman. Semua diserahkan ke Dinas Kesehatan selaku

penanggung jawab utama.

Awalnya pada penyampaian hasil EHRA Kota Kotamobagu tidak sesuai dengan

Tata Cara penentuan lokasi dan pengambilan jumlah kuisioner, setelah

mendapat petunjuk dari PPSP EHRA pusat segera dirubah dan disesuaikan

petunjuk yang ada sehingga hasil analisa EHRA Kota Kotamobagu bisa menjadi

kabupaten/kota kedua yang bisa menjalankan/menyelesaikan study EHRA.

Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Kotamobagu selalu mengacu pada

tempelate, namun ada beberapa kendala yang tidak sesuai dengan QA sehingga

oleh Pokja selalu berkonsultasi dengan Tim Panel Nawasis Sulut agar selalu bisa

mengecek apa sudah sesuai sehingga bisa melaksanakan Uji Publik.

Tim 5 Anggota Pokja PPSP (Bappeda, Dinas PU, BLH, Dinas Kesehatan dan Dinas

Kebersihan) yang mewakili SKPD terkait terbentuk guna kelancaran penyusunan

Buku Putih Sanitasi dan disahkan dalam Rapat Tim Pengarah.

Konsultasi dengan anggota Dewan bisa terlaksana, namun ada beberapa

prosedur yang cukup menyita waktu sehingga proses ini agak lambat dan

mempengaruhi proses penyusunan Buku Putih.

Saat pelaksanaan Uji Publik, Walikota dan Wakil Walikota tidak berada di tempat

sehingga acara ini hanya dibuka oleh Assisten II dan di hadiri oleh sebagian

Undangan dan Anggota Pokja PPSP yang turut terlibat.

LAPORAN AKHIR 2012

62

Perbaikan Buku Putih Sanitasi segera dibuat untuk mendapatkan pengesahan

dari Walikota Kota Kotamobagu, namun baru terealisasi pada akhir Desember

2012. Dan sudah di upload oleh Pokja Kota Kotamobagu ke web Nawasis

(ppsp.nawasis.info) dan dianggap selesai 100%.

Penyusunan Strategi Sanitasi untuk Bab I dan II awalnya tidak terlalu bermasalah,

namun setelah masuk pada Bab III, IV dan V menemui beberapa kendala karena

yang menyusun dan terlibat sebelumnya (Tim 5) mendapat tugas luar. Dan yang

melanjutkan adalah mereka yang belum memahami walaupun sudah mengikuti

workshop dan beberapa petunjuk dari CF AT.

Dalam SSK ada beberapa Instrumen dan KKL yang harus dibuat sebelum isi dari

Bab II, III, dan IV bisa terpenuhi. Namun ada beberapa kendala yaitu tidak semua

SKPD terkait yang merencanakan program kerja sesuai petunjuk sehingga masih

terjadi ketidak sinkronnya isi dari Buku Putih ke Strategi Sanitasi.

Tim 5 Pokja PPSP Kota Kotamobagu kembali solid dalam menyusun Strategi

Sanitasi walaupun sudah memasuki kesibukan SKPD yang paling padat, dan

setiap minggu berjalan selalu menyediakan waktu untuk lembur dan berusaha

mempelajari bersama-sama template SSK dan mengisi KKL serta instrument SSK1

da SSK2.

Penilaian QA untuk SSK belum ada, Pokja PPSP Kota Kotamobagu tetap komit

dengan jadwal kerja untuk SSK sehingga acara Uji Publik bisa dilaksanakan sesuai

target nasional. Tanpa dihadiri oleh Pokja dari Provinsi.

Koordinasi saat persiapan pelaksanaan Uji Publik Strategi Sanitasi Kota

Kotamobagu hingga pelaksanaannya mengalami miskomunikasi sehingga Pokja

Kota Kotamobagu dianggap tidak melalui prosedur yang diharuskan. CF AT

merasa belum berhasil, karena pada proses ini Tim 5 Pokja PPSP Kota

Kotamobagu mengalami kekecewaan terlebih setelah mengikuti Hasil Evaluasi

yang dilakukan oleh Pokja Provinsi Sulawesi Utara. Dan hasil dari Penyusunan SSK

masih belum rampung 100% hingga masa kontrak CF AT selesai.

Hasil akhir pemeriksaan dari Pokja Provinsi untuk SSK Kota Kotamobagu belum

ada, namun proses penyusunan Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu sudah sesuai

LAPORAN AKHIR 2012

63

dengan target nasional, yang oleh tim 5 menyadari bahwa beberapa narasi dan

table yang masih kosong karena memang belum terdata dana-dana non

pemerintah yang akan direncanakan dalam Program Strategi Sanitasi Kota

Kotamobagu pada 4 tahun kedepan.

Buku Draft Strategi Sanitasi Kota Kotamobagu sudah di upload ke Web Nawasis

PPSP, sesuai tanggal pemasukan.

Dari semua proses selama menjadi CF AT yang terutama adalah Koordinasi harus

tetap jalan, jadwal kerja tetap dilaksanakan dan jangan sampai ada ketidak

sesuaian/ miskomunikasi baik dalam pendampingan penyusunan BPS dan SSK

semua harus di carikan solusinya sehingga hubungan dengan Pokja PPSP tetap

solid dan terjalin erat serta saling mendengarkan/memahami.

Saran untuk kegiatan PPSP pada tahun kedepan diharapkan agar :

1. Tindak lanjut koordinasi tingkat Pusat untuk Kabupaten/ Kota perlu ditingkatkan

sehingga setiap kabupaten/ kota terpacu untuk melakukan percepatan dan

selalu sesuai dengan jadwal kerja.

2. Penilaian QA baik Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten

harus tetap jalan sesuai target nasional sehingga peserta bisa melihat

perkembangan hasilnya melalui web nawasis dan selalu melakukan perbaikan

sesuai arahan yang ada.

3. Setiap acara publik yang diadakan oleh Kabupaten/Kota menyangkut PPSP

sebaiknya tetap ada utusan dari provinsi sehingga mengetahui akan

perkembangan secara langsung kegiatan penyusunan Buku Putih dan Strategi

Sanitasi Kota terutama kendala-kendala yang sering terjadi.

4. Seharusnya program kerja harus selalu sesuai dengan target nasional, dan

kabupaten/kota yang menyatakan minat pada PPSP tetap konsisten sehingga

tidak mengalami kendala dan diharapkan juga pihak provinsi sejalan dengan

kabupaten/kota kedepan sehingga jika mengalami kendala dapat diatasi secara

bersama-sama.

LAPORAN AKHIR 2012

64

5. Koordinasi Pokja AMPL/PPSP Kota Kotamobagu dengan Pokja AMPL/PPSP

tingkat provinsi harus tetap ditingkatkan guna kemajuan secara bersama

sehingga tidak terjadi miskomunikasi.

6. Koordinasi antara PF, CF dan Satker PPLP Provinsi Sulawesi Utara tetap

dipelihara kalau boleh setiap bulan ada pertemuan sehingga kendala dan

permasalahan dari CF di kabupaten/kota bisa diatasi secara bersama.

Demikian hasil kesimpulan dan saran yang bisa menjadi masukan dari CF AT

Kota Kotamobagu, semoga bisa menjadi masukan bagi mereka yang membaca dan

ingin belajar dari pengalaman yang baru dilewati.

==***==