lahirnya undang-undang no. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara dalam perspektif politik

16
1 LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK OLEH : DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, M.Si (KETUA PANSUS RUU KN)

Upload: jontae

Post on 17-Jan-2016

130 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK. OLEH : DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, M.Si (KETUA PANSUS RUU KN). LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945. PUSAT. BPK. DPR. MPR. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

1

LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN

2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

OLEH :DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA,

M.Si(KETUA PANSUS RUU KN)

Page 2: LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

2

TNI/POLRI

dewan pertimbanga

n

kementerian negara badan-badan

lain yang fungsinya berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman

KY

UUD 1945

kpu bank sentra

l

DPR DPDMPR

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BPK MA MKPresiden

PUSAT

DAERAH

Lingkungan Peradilan TUN

Lingkungan Peradilan Militer

Lingkungan Peradilan Agama

Lingkungan Peradilan Umum

Perwakilan BPK

Provinsi

Pemerintahan Daerah Provinsi

DPRDGubernur

Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

DPRDBupati/

Walikota

Page 3: LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

3

Presiden

dibantumenteri-menteri negara

[Pasal 17 (1)]

yang diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden[Pasal 17 (2)*]

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan[Pasal 17 (3)*]

membentuk suatu dewan pertimbangan

yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden

(Pasal 16) ****

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAKementerian Negara dan Dewan Pertimbangan

Pembentukan, pengubahan, dan

pembubaran kementerian negara diatur

dalam undang-undang

[Pasal 17 (4) ***]

Page 4: LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

4

LANDASAN :

AMANAT KONSTITUSIONAL PASAL 17 AYAT (4) UUD NEGARA RI TAHUN 1945:

“PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KEMENTERIAN NEGARA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG”.

Page 5: LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

5

SISTEM PRESIDENSIAL

UU KN UNTUK MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL

UNTUK MEMPERKUAT SISTEM CHECK AND BALANCES ANTARA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA (EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF).

Page 6: LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

6

MOMENTUM OTONOMI DAERAH PERUBAHAN HUBUNGAN PEMERINTAH

PUSAT DAN DAERAH DENGAN PELIMPAHAN URUSAN

IMPLIKASI TERHADAP KEBUTUHAN KELEMBAGAAN PERANGKAT KEMENTERIAN DAN NON KEMENTERIAN (RAMPING DAN TIDAK TUMPANG TINDIH)

OPTIMALISASI DAN PENGUATAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

Page 7: LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

7

MOMENTUM REFORMASI BIROKRASI DESAIN KEMENTERIAN NEGARA

BERBANDING LURUS DENGAN KEBUTUHAN ANGGARAN, SDM, PERANGKAT KERAS DAN LUNAK LAINNYA

ARGUMEN MONEY FOLLOW FUNCTION DESAIN KELEMBAGAAN YANG EFISIEN

DAN EFEKTIF VISI DAN MISI MINIMAL STATE

Page 8: LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

8

MOMENTUM REFORMASI BIROKRASI (Lanjutan)

PERLUNYA STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN YANG EFISIEN

PERLUNYA MANAGEMEN KEMENTERIAN DENGAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE

PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI POLICY AGENCIES

PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTING AGENCIES

PERLUNYA PENATAAN HUBUNGAN LPNK DENGAN KEMENTERIAN NEGARA

Page 9: LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

9

HAK PREROGATIF PRESIDEN AWALNYA ADA ISU NEGATIF HAK

PREROGATIF PRESIDEN AKAN DISANDERA

DALAM KONTEKS POLITIK MODERN, TIDAK ADA HAK PREROGATIF YANG SIFATNYA TIDAK DIBATASI

ARGUMEN LEGAL “PREROGATIVE RIGHT END WHEN A LAW BEGINS”

PELAKSANAAN HAK PREROGATIF KADARNYA TIDAK MUTLAK.

Page 10: LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

10

KEDUDUKAN KEMENTERIAN NEGARA DI BAWAH DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA

PRESIDEN MENTERI ADALAH PEMBANTU PRESIDEN DALAM

MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU PASAL 7 UU KN: KEMENTERIAN MEMPUNYAI

TUGAS MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA

UU KN MEMBATASI WAKTU 14 HARI SETELAH PRESIDEN BERSUMPAH/JANJI UNTUK MEMBENTUK KABINETNYA.

Page 11: LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

11

URUSAN-URUSAN KEMENTERIAN UU KN MELAKUKAN PENDEKATAN URUSAN-

URUSAN PEMERINTAHAN SATU KEMENTERIAN DAPAT MELAKSANAKAN

LEBIH DARI SATU URUSAN TIGA KATEGORI URUSAN PEMERINTAHAN:

DISEBUT TEGAS DALAM UUD NEGARA RI TAHUN 1945 RUANG LINGKUPNYA DISEBUT DALAM UUD NEGARA RI

TAHUN 1945 DALAM RANGKA PENAJAMAN, KOORDINASI, DAN

SINKRONISASI PROGRAM PEMERINTAH. JUMLAH KESELURUHAN KEMENTERIAN DIBATASI

PALING BANYAK 34 KEMENTERIAN (Pasal 15).

Page 12: LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

12

RANGKAP JABATAN MENTERI BUKAN PEMBANTU BIASA PRESIDEN,

MAKA DILARANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI :

PEJABAT NEGARA; KOMISARIS/DIREKSI PERUSAHAAN NEGARA; KOMISARIS/DIREKSI PERUSAHAAN SWASTA; PIMPINAN ORGANISASI YANG DIBIAYAI APBN/APBD

(PASAL 23). KE DEPAN MENTERI DIHARAPKAN MELEPAS

JABATAN-JABATAN LAIN, TERMASUK PARTAI POLITIK.

UNTUK PROFESIONALISME DAN FOKUS PADA TUPOKSI YANG LEBIH BERTANGGUNGJAWAB.

Page 13: LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

13

HUBUNGAN KEMENTERIAN DENGAN LPNK MENGAMANATKAN HUBUNGAN SINERGIS

ANTARA KEMENTERIAN DGN LPNK DALAM SATU SISTEM PEMERINTAHAN NKRI.

LPNK BERKEDUDUKAN DI BAWAH DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PRESIDEN MELALUI MENTERI.

PERLU DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN AGAR TIDAK TUMPANG TINDIH (OVER LAPPING ).

Page 14: LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

14

PERAN DPR RI PENGUBAHAN DAN PEMBUBARAN OLEH

PRESIDEN DENGAN PERTIMBANGAN DPR, KECUALI PEMBUBARAN KEMENTERIAN : URUSAN AGAMA, HUKUM, KEUANGAN, DAN

KEAMANAN DENGAN PERSETUJUAN DPR. PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN DPR RI

ADALAH UNTUK STABILITAS POLITIK DAN KEUANGAN NEGARA

PERTIMBANGAN DPR DIBERI BATAS WAKTU 7 HARI SEJAK DITERIMANYA SURAT DARI PRESIDEN.

Page 15: LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

15

PENUTUP

UU KN SBG PIJAKAN BESAR YANG DIHARAPKAN MEMBAWA PERUBAHAN BESAR BAGI KEHIDUPAN BERNEGARA BANGSA INDONESIA.

DIHARAPKAN SBG LOKOMOTIF REFORMASI BIROKRASI DAN REALISASI OTONOMI DAERAH.

Page 16: LAHIRNYA  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

16

TERIMA KASIH