lahirnya undang-undang no. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara dalam perspektif politik
DESCRIPTION
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK. OLEH : DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, M.Si (KETUA PANSUS RUU KN). LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945. PUSAT. BPK. DPR. MPR. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN
2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK
OLEH :DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA,
M.Si(KETUA PANSUS RUU KN)
2
TNI/POLRI
dewan pertimbanga
n
kementerian negara badan-badan
lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman
KY
UUD 1945
kpu bank sentra
l
DPR DPDMPR
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
BPK MA MKPresiden
PUSAT
DAERAH
Lingkungan Peradilan TUN
Lingkungan Peradilan Militer
Lingkungan Peradilan Agama
Lingkungan Peradilan Umum
Perwakilan BPK
Provinsi
Pemerintahan Daerah Provinsi
DPRDGubernur
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
DPRDBupati/
Walikota
3
Presiden
dibantumenteri-menteri negara
[Pasal 17 (1)]
yang diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden[Pasal 17 (2)*]
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan[Pasal 17 (3)*]
membentuk suatu dewan pertimbangan
yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden
(Pasal 16) ****
BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAKementerian Negara dan Dewan Pertimbangan
Pembentukan, pengubahan, dan
pembubaran kementerian negara diatur
dalam undang-undang
[Pasal 17 (4) ***]
4
LANDASAN :
AMANAT KONSTITUSIONAL PASAL 17 AYAT (4) UUD NEGARA RI TAHUN 1945:
“PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN, DAN PEMBUBARAN KEMENTERIAN NEGARA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG”.
5
SISTEM PRESIDENSIAL
UU KN UNTUK MEMPERKUAT SISTEM PRESIDENSIAL
UNTUK MEMPERKUAT SISTEM CHECK AND BALANCES ANTARA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA (EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF).
6
MOMENTUM OTONOMI DAERAH PERUBAHAN HUBUNGAN PEMERINTAH
PUSAT DAN DAERAH DENGAN PELIMPAHAN URUSAN
IMPLIKASI TERHADAP KEBUTUHAN KELEMBAGAAN PERANGKAT KEMENTERIAN DAN NON KEMENTERIAN (RAMPING DAN TIDAK TUMPANG TINDIH)
OPTIMALISASI DAN PENGUATAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
7
MOMENTUM REFORMASI BIROKRASI DESAIN KEMENTERIAN NEGARA
BERBANDING LURUS DENGAN KEBUTUHAN ANGGARAN, SDM, PERANGKAT KERAS DAN LUNAK LAINNYA
ARGUMEN MONEY FOLLOW FUNCTION DESAIN KELEMBAGAAN YANG EFISIEN
DAN EFEKTIF VISI DAN MISI MINIMAL STATE
8
MOMENTUM REFORMASI BIROKRASI (Lanjutan)
PERLUNYA STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN YANG EFISIEN
PERLUNYA MANAGEMEN KEMENTERIAN DENGAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI POLICY AGENCIES
PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTING AGENCIES
PERLUNYA PENATAAN HUBUNGAN LPNK DENGAN KEMENTERIAN NEGARA
9
HAK PREROGATIF PRESIDEN AWALNYA ADA ISU NEGATIF HAK
PREROGATIF PRESIDEN AKAN DISANDERA
DALAM KONTEKS POLITIK MODERN, TIDAK ADA HAK PREROGATIF YANG SIFATNYA TIDAK DIBATASI
ARGUMEN LEGAL “PREROGATIVE RIGHT END WHEN A LAW BEGINS”
PELAKSANAAN HAK PREROGATIF KADARNYA TIDAK MUTLAK.
10
KEDUDUKAN KEMENTERIAN NEGARA DI BAWAH DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA
PRESIDEN MENTERI ADALAH PEMBANTU PRESIDEN DALAM
MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU PASAL 7 UU KN: KEMENTERIAN MEMPUNYAI
TUGAS MENYELENGGARAKAN URUSAN TERTENTU DALAM PEMERINTAHAN UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN NEGARA
UU KN MEMBATASI WAKTU 14 HARI SETELAH PRESIDEN BERSUMPAH/JANJI UNTUK MEMBENTUK KABINETNYA.
11
URUSAN-URUSAN KEMENTERIAN UU KN MELAKUKAN PENDEKATAN URUSAN-
URUSAN PEMERINTAHAN SATU KEMENTERIAN DAPAT MELAKSANAKAN
LEBIH DARI SATU URUSAN TIGA KATEGORI URUSAN PEMERINTAHAN:
DISEBUT TEGAS DALAM UUD NEGARA RI TAHUN 1945 RUANG LINGKUPNYA DISEBUT DALAM UUD NEGARA RI
TAHUN 1945 DALAM RANGKA PENAJAMAN, KOORDINASI, DAN
SINKRONISASI PROGRAM PEMERINTAH. JUMLAH KESELURUHAN KEMENTERIAN DIBATASI
PALING BANYAK 34 KEMENTERIAN (Pasal 15).
12
RANGKAP JABATAN MENTERI BUKAN PEMBANTU BIASA PRESIDEN,
MAKA DILARANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI :
PEJABAT NEGARA; KOMISARIS/DIREKSI PERUSAHAAN NEGARA; KOMISARIS/DIREKSI PERUSAHAAN SWASTA; PIMPINAN ORGANISASI YANG DIBIAYAI APBN/APBD
(PASAL 23). KE DEPAN MENTERI DIHARAPKAN MELEPAS
JABATAN-JABATAN LAIN, TERMASUK PARTAI POLITIK.
UNTUK PROFESIONALISME DAN FOKUS PADA TUPOKSI YANG LEBIH BERTANGGUNGJAWAB.
13
HUBUNGAN KEMENTERIAN DENGAN LPNK MENGAMANATKAN HUBUNGAN SINERGIS
ANTARA KEMENTERIAN DGN LPNK DALAM SATU SISTEM PEMERINTAHAN NKRI.
LPNK BERKEDUDUKAN DI BAWAH DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PRESIDEN MELALUI MENTERI.
PERLU DIATUR DALAM PERATURAN PRESIDEN AGAR TIDAK TUMPANG TINDIH (OVER LAPPING ).
14
PERAN DPR RI PENGUBAHAN DAN PEMBUBARAN OLEH
PRESIDEN DENGAN PERTIMBANGAN DPR, KECUALI PEMBUBARAN KEMENTERIAN : URUSAN AGAMA, HUKUM, KEUANGAN, DAN
KEAMANAN DENGAN PERSETUJUAN DPR. PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN DPR RI
ADALAH UNTUK STABILITAS POLITIK DAN KEUANGAN NEGARA
PERTIMBANGAN DPR DIBERI BATAS WAKTU 7 HARI SEJAK DITERIMANYA SURAT DARI PRESIDEN.
15
PENUTUP
UU KN SBG PIJAKAN BESAR YANG DIHARAPKAN MEMBAWA PERUBAHAN BESAR BAGI KEHIDUPAN BERNEGARA BANGSA INDONESIA.
DIHARAPKAN SBG LOKOMOTIF REFORMASI BIROKRASI DAN REALISASI OTONOMI DAERAH.
16
TERIMA KASIH