lab-hukum.umm.ac.idlab-hukum.umm.ac.id/files/file/modul plkh i laz.doc · web viewmenurut ketua...

MODUL

PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM

“PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT”

LABORATORIUM HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2019

Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum | 0

KATA PENGANTAR

Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

memberikan kesempatan kepada segenap mahasiswa untuk memperdalam keilmuan

yang dimiliki, terlebih khusunya secara teknis di lapangan.

Salah satu yang menjadi agenda rutin Laboratorium Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang adalah dengan mengadakan Pendidikan dan

Latihan Kemahiran Hukum, sebagai salah satu bentuk untuk menjadikan mahasiswa

mahir dalam bidang hukum dalam dunia kerja yang sesungguhnya kelak. Sehingga

mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang nyata ditemukan serta tidak

hanya memahami sebatas teori saja namun mampu untuk menerapkan keilmuan yang

diperoleh saat di lapang. Untuk itulah dibuat sebuah buku pegangan untuk

pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum ini yang khusus membahas

mengenai prosedur pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sebagai sebuah hal yang dibuat oleh manusia tentulah buku pegangan Pendidikan

dan Latihan Kemahiran Hukum ini bukan sebuah hal sempurna, oleh karenanya

membutuhkan banyak evaluasi dan masukan, sehingga buku pegangan ini menjadi

sebuah buku pegangan yang tetap bisa digunakan keberadaannya secara akademik.

Serta kepada semua pihak yang turut memberikan sumbangsih terhadap

keberadaannya buku pegangan ini kami sampaikan banyak terimakasih.

Malang, 16 Februari 2019

Tim Penyusun

Lab Hukum FH-UMM


Buku Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum 2019

Tim Penusun

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum : Dr. Tongat, SH., M.Hum.

Pembantu Dekan I : Catur Wido Haruni,S.H.,M.Si.,M.Hum

Pembantu Dekan II : Dr. Haris,S.H.,M.Hum

Pembantu Dekan III : Said Noor Prasetya.,SH.,M.H

Kepala Program Studi FH : Nu’man Aunuh, SH., M.Hum.

Sekretaris Program Studi FH : Ratri Novita R Dianti, SH., MH.

Kepala Laboratorium FH

Bidang Litigasi: Wahyudi Kurniawan,S.H.,M.H.Li

Kepala Laboratorium FH

Bidang Non Litigasi: Cholidah,S.H.,M.H

Pelaksana

1. Radhityas Kharisma Nuryasinta, SH

2. Eliana Damayanti, SH

3. Intan Choirun Nisa, SH

4. Siti Wulandari, SH

5. Zatwa Amelia, SH

6. Mardiana, SH

Diterbitkan Oleh :

Laboratorium Fakultas Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

2019


BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Sejarah pengelolaan zakat oleh amil zakat telah dicontohkan sejak zaman

Rasulullah Shallalahu ‘alaihi wassallam dan para khalifataurrasyidin. Salah

satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad Shallalahu ‘alaihi wassallam

mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman dan pada saat beliau menjadi Gubernur

Yaman, beliau pun memungut zakat sebagaimana sabda Rasulullah

Shallalahu ‘alaihi wassallam:

“Rasulullah sewaktu mengutus sahabat Mu’adz bin Jabal ke Negeri

Yaman (yang telah ditaklukkan oleh Islam) bersabda : Engkau datang

kepada kaum ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat, bersaksi bahwa

sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka tela taat

untuk itu, beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka

melakukan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah

taat untuk itu, maka hati-hatilah (jangan mengambil yang baik-baik saja)

bila kekayaan itu bernilai tinggi, sedang dan rendah, maka zakatnya harus

meliputi nilai-nilai itu. Hindari doanya orang yang madhlum (teraniaya)

karena diantara doa itu dengan Allah tidak terdinding (pasti dikabulkan).

(HR. Bukhari)”.

Melihat pentingnya zakat dan bagaimana Rasulullah Shallalahu ‘alaihi

wassallam telah mencontohkan tata cara mengelolanya, dapat disadari bahwa

pengelolaan zakat bukanlah suatu hak yang mudah dan dapat dilakukan secara

individual. Agar maksud dan tujuan zakat, yakni pemerataan kesejahteraan,

dapat terwujud, pengelolaan dan pendistribusian zakat harus dilakukan secara

melembaga dan terstruktur dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi

dasar berbagai Organisasi Pengelola Zakat di berbagai negara, termasuk di

Indonesia.

Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia terdiri atas Badan Amil Zakat

(BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZ

dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama

(KEMENAG) dan tersebar hampir di setiap tingkatan, baik itu tingkat

Nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan (Mahmudi, 2009 : 70).

Berbeda dengan BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang


dibentuk masyarakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan,

dan mendayagunakan zakat1. Sedangkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

merupakan wadah bagi masyarakat yang akan menunaikan zakat, akan tetapi

UPZ ini hanya sebatas pengumpul zakat saja, yang mana zakat yang telah

terkumpul tersebut akan disetor ke BAZ ataupun LAZ.

Perkembangan BAZ dan LAZ saat ini telah mengalami perkembangan

yang pesat apabila dibandingkan dengan masa-masa awal berdirinya. Hingga

tahun 2010, tercatat sebanyak 33 jumlah BAZ provinsi dan 429 BAZ tingkat

kabupaten/kota, serta 4771 BAZ tingkat kecamatan. Di lain pihak, Menteri

Agama juga telah mengukuhkan delapan belas LAZ di tingkat nasional.

Bentuk perhatian pemerintah terhadap Organisasi Pengelola Zakat adalah

dengan diterbitkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,

yang mana pada tahun 2011 pemerintah kembali menerbitkan UU No. 23

Tahun 2011 sebagai pengganti UU No. 38 Tahun 1999. Pembentukan

Undang-Undang ini diharapkan mampu memperbaiki sistim pengelolaan

zakat di Indonesia, sehingga optimalisasi zakat yang baik dapat tercapai.

Dalam dialog Nasional yang bertema “Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai

Solusi Mengatasi Krisis Ekonomi Bangsa”, pada tanggal 18 Juli 2011,

membahas bahwa potensi zakat berdasarkan penelitian yang dilakukan Asian

Development Bank (ADB) mencapai 217 triliun rupiah. Sedangkan zakat yang

terhimpun di Asosiasi Lembaga Zakat Indonesia baru mencapai 1,5 triliun

rupiah.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa potensi zakat dan

perkembangan Organisasi Pengelola Zakat cukup besar. Ironisnya, tidak

semua potensi zakat terealisasi dan terdistribusi dengan baik karena tingkat

kepercayaan masyarakat kepada Organisasi Lembaga Zakat sangat kurang dan

lebih memilih mendistribusikan zakatnya kepada penyalur zakat yang belum

tentu mendapat pengesahan dari pemerintah. Perlunya standarisasi dan

akreditasi bagi pengumpul zakat dalam bentuk Lembaga Amil Zakat

diharapkan mampu untuk menunjukkan kepada masyarakay tentang adanya

pengawasan dan transparasi bagi pemerintah terhadap dana yang dikelola.

Permasalahan yang paling mendasar dalam penyaluran dana zakat adalah

bahwa bagi penyalur dana zakat itu sendiri kurang memahami pentingnya

pendafataran Lembaga Amil Zakat sebagai organiasasi penyalur zakat yang

disahkan oleh pemerintah. Sehingga legalitas dan akuntabilitas bagi

1 ? Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentangg Pengelolaan Zakat.Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum

| 4

masyarakat pengumpul patut untuk dipertanyakan sebab harta yag dikelola

tersebut merupakan dana masyatakat yang wajib untuk disalurkan sesuai

dengan cara-cara yang benar pula dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pelaksanaan PLKH adalah sebagai berikut :

1. Pembelajaran dan Pelatihan Kemahiran Hukum tentang prosedur

pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat

(LAZ)

2. Pembelajaran dan Pelatihan Kemahiran Hukum tentang pemyelesaian

permasalahan zakat yang terjadi di lapang

C. Tujuan

Tujuan dari kegiatan mengenai Pendidikan dan Latihan Kemahiran

Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa mampu untuk memahami tentang pengertian Zakat

2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang subjek-subjek Zakat

3. Mahasiswa mampu untuk memahami tentang pengertian Lembaga Amil

Zakat dan Unit Pengumpul Zakat

4. Mahasiwa menguasai tentang persyaratan dan tata cara pembentukan

Lembaga Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat

5. Mahasiswa mahir dalam menyelesaikan persoalan Zakat di lapang

D. Katentuan Penilaian

Adapun ketentuan penilaian sebagai berikut :

Materi NilaiPendidikan :

a. Stadium Generalb. Resume

25 %

Pelatihan :a. Pelatihan Ib. Pelatihan IIc. Pelatihan III

35 %

Target :a. Tugas Lapangb. Laporan Observasi

40 %

Total 100 %


E. Nilai Akhir

ANGKA HURUF

0-20 E

21-40 D

41-50 C

51-60 C+

61-70 B

71-80 B+

81-100 A


BAB II

TINJAUAN LEMBAGA ZAKAT

1. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

A. Pengertian Lembaga Amil Zakat

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi

pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih

dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat

sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja

dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi

lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan

menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Di samping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi

mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah

masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses

formal administrative dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai

bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua

yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan

mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga

Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Menurut undang-undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah institusi

pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan

oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan

kemashlahatan umat Islam. 2.

B. Syarat Pembentukan Lembaga Amil Zakat

Untuk mendapat pengukuhan, sebelumnya calon LAZ harus mengajukan

permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan Ormas Islam yang

memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Akta pembentukan (berbadan hukum).

b. Data mużakki (yang membayar zakat) dan mustaḥiq (yang berhak

menerima zakat).

c. Daftar susunan pengurus.

2 AndriSoemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah( Jakarta : Kencana Prenada.2009), 422Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum

| 7

d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka

panjang.

e. Neraca atau laporan posisi keuangan.

f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai LAZ, terlebih dahulu harus

dilakukan penelitian persyaratan yang telah dilampirkan. Apabila dipandang

telah memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan.

Selain melakukan pengukuhan, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada

LAZ sesuai dengan tingkatan lokasi LAZ tersebut, seperti di pusat oleh

Menteri Agama, di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor

Wilayah Departemen Agama Provinsi, di daerah kabupaten/kota oleh

Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama

Kabupaten/Kota, sedangkan kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor

Urusan Agama.

C. Tugas dan Fungsi Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan

kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus

dilakukan oleh LAZ, yaitu:

a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat

b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.

c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media

massa.

d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

D. Mekanisme Pengelolaan Hasil Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, Pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta

pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat

adalah mużakki dan harta yang dizakati, mustaḥiq, dan amil 3.

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-

Undang (UU) No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan

terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar

LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau

manajemennya harus berjalan dengan baik.

3 ? Didin Hafiduddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern,(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 25Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum

| 8

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur.

Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya,

Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki

oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang

dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus

diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan

transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol

yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi

juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa

curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi4.

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh

penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi LPZ

antara lain. Pertama, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek

kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu:

visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi,

dan aliansi strategis.

Kedua, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang

paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus

dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan

paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM

yang khusus.

Ketiga, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem pengelolaan

yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : LPZ harus memiliki

sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai IT, manajemen terbuka;

mempunyai activity plan; mempunyai lending commite; memiliki sistem

akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus

menerus5.

E. Sanksi

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan dapat ditinjau

kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan

kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam point 3 di atas. Mekanisme

peninjauan ulang terhadap pengukuhan LAZ dilakukan melalui tahapan

pemberian peringatan secara tertulis sampai tiga kali dan baru dilakukan

4 ? http://konsultanekonomi.blogspot.com/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html, diakses pada 13 Februari 20195 ? Eri Sudewo, Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar, (Jakarta: InstitutManajemen Zakat Ciputat, 2004), 30Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum

| 9

pencabutan pengukuhan. Pencabutan pengukuhan LAZ tersebut dapat

menghilangkan hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah,

tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang

penghasilan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

Mustaḥiq adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari

harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima

zakat), yaitu fakir, miskin, amil, mu’aĺaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu

sabil. Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk

mengumpulkan zakat dari mużakki dan mendistribusikan harta zakat tersebut

kepada para mustaḥiq.

Di samping pada sisi yang lain amil juga termasuk dari salah satu 8 asnaf

di atas, sebagaimana terdapat dalam AlQur’an surat at-Taubah (9): 60 yang

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,

orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu’alaf yang dibujuk

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk

jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha

Bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60 telah dijelaskan oleh Allah SWT siapa

saja orang-orang yang wajib diberikan zakat, yang disebut sebagai asnaf.

Golongan tersebut adalah: fakir, miskin, amil, riqab, gharim, mu’allaf,

sabilillah, dan ibnu sabil.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerbitkan regulasi baru

mengenai pemberian izin lembaga amil zakat (LAZ). Peraturan ini tercantum

dalam Keputusan Mentri Agama (KMA) Nomor 333 Tahun 2015 yang

ditandatangani 6 November 2015 lalu. Direktur Pemberdayaan Zakat

Kementerian Agama RI Jaja Jaelani mengatakan KMA Nomor 333 Tahun

2015 merupakan turunan dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 14 Tahun 2014

pedoman pemberian izin LAZ. Dalam regulasi baru ini, ada tiga tingkatan

LAZ, yaitu:

a. LAZ Nasional (Laznas),

b. LAZ provinsi, dan

c. LAZ kabupaten/kota.

Salah satu persyaratan yang tercantum dalam KMA Nomor 333 Tahun

2015 adalah adanya batasan penghimpunan dana minimal Rp 50 miliar untuk

Laznas, Rp 20 miliar untuk LAZ provinsi, dan Rp 3 miliar untuk Laznas

Kabupaten/kota. Regulasi tersebut merupakan salah satu cara untuk

memperkuat dan menunjukkan keseriusan dalam pengelolaan zakat. Sehingga Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum

| 10

zakat tidak dapat dijadikan untuk ajang main-main. Karena apabila ingin

mengelola zakat hendaknya pihak pengelolanya amanah dan serius. Faktanya

di lapang hingga saat ini telah ada lima lembaga zakat yang mengajukan

perizinan. Empat di antaranya, telah mendapatkan Surat Keputusan (SK).

Oleh karena itu agar lembaga zakat yang belum mempunyai legalitas

segera mengajukan izin. Berkaitan dengan banyaknya lembaga zakat berskala

kecil yang muncul masjid-masjid dengan penghimpunan dana minim dan

tidak memenuhi syarat, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan

yang ilegal. Agar legalitasnya bisa dipertanggungjawabkan, sebaiknya

memang lembaga zakat yang belum terdaftar harus segera mendaftar.

Dengan jumlah (dana terhimpun) yang besar akan memberikan

kemampuan mendanai LAZ tersebut dengan cukup besar. Artinya dengan

dana yang besar, LAZ juga punya kesempatan untuk membuat program-

program yang lebih berarti, lebih signifikan, lebih bermanfaat buat

masyarakat. Dapat diprediksi besaran dana minimum yang dihimpun

kemungkinan akan menyebabkan penurunan jumlah Laznas dari 18 lembaga

menjadi sekitar 10 lembaga. Namun, lagi-lagi ia dapat memahami aturan

tersebut. Bahwa jumlah Laznas tidak perlu terlalu banyak karena yang perlu

banyak itu LAZ yang kecil-kecil, seperti LAZ kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Ahmad menyarankan agar Kemenag tidak memilih opsi

untuk menganggap ilegal lembaga yang tidak memenuhi persyaratan sebagai

LAZ. Lembaga-lembaga tersebut dapat meleburkan diri menjadi Unit

Pengumpul Zakat (UPZ) dari LAZ atau BAZ yang ada. Menurut Ketua

Umum Forum Zakat (FOZ) Nur Efendi, banyaknya lembaga amil zakat yang

belum terdaftar justru menjadi evaluasi baik bagi Kemenag, BAZNAS

maupun LAZ. Hal tersebut dapat terjadi karena mereka yang tidak mendaftar

itu karena tidak.Sehingga sebelum menjudge mereka ilegal, harus dipastikan

bahwa mereka mengerti registrasinya.

Menurut Efendi, perlu ada tahapan sebelum menyatakan lembaga tersebut

ilegal, misalnya dengan sosialisasi, surat teguran, hingga penindakan. Selain

menjadi UPZ, ia juga menyarankan lembaga-lembaga tersebut juga dapat

bermitra dengan Laznas. Dengan adanya KMA, jumlah batasan minimum

lebih kecil daripada yang ditentukan Baznas. Jumlah ini juga tidak harus

terpenuhi selama pengajuan, namun dapat berupa kesanggupan. Apabila Laz

tidak mampu memenuhi jumlah yang telah ditentukan, lembaga ini bisa

diturunkan skalanya.


Adapun aturan yang masih mengganjal antara lain pembatasan jumlah

jaringan yang bisa dibuka oleh Laznas. Selama ini, Laznas hanya boleh

membuka satu jaringan di ibukota provinsi, sementara BAZNAS dapat

membuka hingga kabupaten/kota. Rumah Zakat sendiri sudah mendapat SK

Menteri Agama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas). Nur Efendi

berharap RZ semakin berkomitmen menjadi mitra pemerintah dan Baznas

untuk menghimpun dan mengelola dana zakat, infak, sedekah serta dana

sosial lainnya.

2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

A. Pengertian Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (disingkat UPZ) merupakan satuan organisasi

yang dibentuk oleh BAZNAS di semua tingkatan dengan tugas untuk

membantu pengumpulan zakat untuk melayani muzakki. Hasil pengumpulan

zakat oleh UPZ tersebut nantinya wajib disetorkan ke BAZNAS baik di

provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS baik di tingkat pusat

maupun daerah provinsi dan Kab/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi

pemerintah, BUMN, perusahaan swasta dan perwakilan Indonesia di luar

negeri, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan maupun

kelurahan dan tempat lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan

Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata

Kerja Unit Pengumpul Zakat pada pasal 3 sampai dengan pasal 5.

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS terdapat pada:

1) Lembaga negara;

2) Kementerian/ Lembaga pemerintah non kementerian;

3) Badan Usaha Milik Negara

4) Perusahaan swasta nasional/asing

5) Perwakilan RI di luar negeri

6) Lembaga Asing

7) Masjid negara

Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi terdapat pada:

1) Kantor instansi vertikal

2) Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi

3) Badan usaha milik daerah provinsi

4) Perusahaan swasta skala provinsi

5) Perguruan Tinggi

6) Masjid RayaPelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum

| 12

Unit Pengumpul Zakat yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten/kota

terdapat pada:

1) Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah/ Lembaga daerah

kabupaten/kota

2) Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota

3) BUMD Kab/Kota

4) Perusahaan skala Kab/Kota

5) Masjid, Mushalla

6) Sekolah/Madrasah

7) Kecamatan

8) Kelurahan, dll

B. Tugas dan Fungsi Unit Pengumpul Zakat

Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat

mengatur mengenai tugas dan fungsi Unit Pengumpul Zakat.

Tugas dari Unit Pengumpul Zakat yaitu membantu BAZNAS, baik

provinsi maupun kab/kota yang mana melakukan pengumpulan zakat pada

institusi yang bersangkutan. Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan

tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan

kewenangan dari BAZNAS, baik provinsi maupun kab/kota.

Dalam melaksanakan tugas membantu BAZNAS, UPZ melaksanakan

fungsi:

1) Sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang

menaungi UPZ

2) Pengumpulan zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ

3) Pendataan dan layanan muzaki pada masing-masing institusi yang

menaungi UPZ

4) Penyerahan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat

(BSZ) yang diterbitkan oleh BASNAZ, baik provinsi maupun kab/kota

kepada muzaki di institusi masing-masing

5) Penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas

pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS

6) Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan

pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS.

C. Syarat Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan Unit

Pengumpul Zakat, diantaranya:Pelatihan dan Latihan Kemahiran Hukum

| 13

1) Susunan calon pengurus dan penasehat UPZ

2) Surat keterangan dari institusi yang bersangkutan bahwa calon pengurus

dan penasehat UPZ merupakan pejabat, pegawai, pekerja dari institusi

yang bersangkutan.

3) Mengajukan surat tertulis kepada pimpinan institusi yang akan dibentuk

UPZ

D. Sanksi

Apabila pengurus atau penasehat Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

melanggar peraturan perundang-undangan dan syariat islam maka BAZNAS

sesuai dengan tingkatannyadapat memberikan sanksi administratif. Sanksi

tersebut dapat berupa:

1. Sanksi ringan berupa teguran

2. Sanksi sedang berupa peringatan tertulis

3. Sanksi berat berupa penghentian sementara pengurus dan/atau penasehat

UPZ dari kegiatan

Adapun alasan pengurus atau penasehat diberikan sanksi administratif,

dikarenakan:

1. Tidak menyetorkan seluruh hasil pengumpulan zakat

2. Tidak menyerahkan sisa pendistribusian dan pendayagunaan zakat

3. Tidak membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan UPZ

4. Tidak melaksanakan pengumpulan zakat

5. Tidak melaksanakan tugas sebagai penasehat

6. Tidak menyusun RKAT

7. Tidak melakukan sosialisasi dan edukasi zakat

8. Tidak melakukan pendataan dan pembaruan data muzaki secara berkala

9. Tidak menyerahkan NPWZ dan BSZ kepada muzaki

Dalam pemberian sanksi, BAZNAS memberikan teguran sebanyak 1

(satu) kali. Jika dalam waktu 2 (dua) minggu teguran tersebut tidak diindahkan

maka BAZNAS memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada

pengurus atau penasehat yang tidak melakukan perbaikan setelah menerima

teguran. Sanksi tertulis tersebut mempunyai jangka waktu 2 (dua) minggu

untuk dilaksanakan, jika tidak terdapat respon UPZ tersebut akan

diberhentikan sementara paling lama 3 (tiga) bulan.

Tidak hanya sanksi administrasi saja yang diberikan kepada UPZ yang

lalai menjalankan tugasnya, sanksi pidanapun akan diberikan kepada pengurus

ataupun penasehat UPZ jika melakukan perbuatan hukum yang tidak sesuai


dengan syariat islam sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal

41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.


BAB III

PROSEDUR PEMBENTUKAN LEMBAGA ZAKAT

1. Tatacara Pembentukan LAZ

Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib mendapatkan izin menteri

atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri setelah memenuhi persyaratan,

diantaranya:

a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang

pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum

b. mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS

c. memiliki pengawas syariat

d. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk

melaksanakan kegiatannya

e. bersifat nirlaba

f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat,

dan

g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala

Izin pembentukan LAZ berskala kabupaten/kota dapat diajukan oleh

organisasi kemasyarakatan islam berskala kab/kota, yayasan berbasis islam atau

perkumpulan berbasis islam yang diberikan oleh kepala kantor wilayah

kementrian agama provinsi setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS

dengan mengajukan permohonan tertulis mengenai pembentukan LAZ.

Permohonan tertulis tersebut disisipi lampiran:

a. Anggaran dasar organisasi

b. surat keterangan terdaftar dari organisasi/satuan kerja perangkat daerah

pemerintah kab/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan

urusan pemerintah kab/kota di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan

masyarakat islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum

dari Kemenkumham bagi yayasan atau perkumpulan berbasis islam

c. susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1

(satu) anggota

d. surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat diatas materai yang

ditandatangani oleh masing-masing pengawas syariat

e. daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis administratif dan

keuangan

f. surat pengangkatan pegawai

g. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala


h. ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat yang

dimiliki di 3 (tiga) kecamatan

Proses penyelesaian pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung

sejak dokumen pengajuan diterima dan dinyatakan lengkap oleh BAZNAS.

2. Tatacara Pembentukan UPZ

Pembentukan UPZ dilakukan dengan:

a. Usulan oleh BAZNAS baik provinsi maupun kab/kota sesuai dengan

tingkatannya kepada institusi yang menaungi UPZ, atau

b. Usulan oleh Pimpinan institusi.

Usulan tersebut dilakukan dengan mengajukan surat tertulis kepada

pimpinan institusi yang akan dibentuk UPZ yang tembusan suratnya dikirimkan

kepada atasan pimpinan institusi. Pimpinan institusi yang telah menerima surat

usulan pembentukan UPZ diberi waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

untuk memberikan jawaban. Dalam hal pimpinan institusi tidak memberikan

jawaban, maka BAZNAS provinsi maupun kab/kota berhak menyampaikan

laporan kepada atasan pimpinan institusi.

Usulan oleh pimpinan institusi dilakukan dengan mengajukan surat tertulis

kepada BAZNAS untuk membentuk UPZ dengan melampirkan persyaratan

administratif. BAZNAS wajib memberikan jawaban tertulis atas usulan

pembentukan UPZ dari pimpinan institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja

setelah surat usulan diterima untuk kemudian dilakukannya verifikasi

administratif ata pengajuan pembentukan UPZ.

Dalam hal persyaratan administratif telah terpenuhi, BAZNAS menetapkan

keputusan pembentukan UPZ dengan lampiran keputusan pengangkatan

pengurus dan penasehat. Pembentukan UPZ ditetapkan dan disahkan oleh ketua

BAZNAS sesuai dengan tingkatannya


Lampiran-Lampiran


TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN PEMBENTUKAN LAZ BERSKALA KABUPATEN/ KOTA


Pemohon Oranisasi Kemasyarakatan, Yayasan, Perkumpulan Islam Berskala Kota

Pengajuan RekomendasiMengajukan permohonan tertulis dan melampirkan berkas rekomendasi Izin Pembentukan LAZ kepada BAZNAS

VerifikasiBAZNAS Pusat melakukan Verivikasi Administrasi dan Faktual atas pengajuan rekomendasi izin pembentukan LAZ

VerifikasiBAZNAS Pusat melakukan Verivikasi Administrasi dan Faktual atas pengajuan rekomendasi izin pembentukan LAZ

Persyaratan UmumTerdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelolah bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaaga berbadan hukumMendapatkan rekomendasi dari BAZNASMemiliki pengawas syariatMemiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatanbersifat nirlabamemiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, danbersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala Mengajukan Permohonan Izin

Pembentukan LAZ kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atas rekomendasi dari BAZNAS PusatPermohonan diajukan secara tertulis dan wajib

menyebutkan skala rekomendasi ijin pembentukan LAZ berskala kabupaten atau kota ditandatangani oleh pimpinan ORMAS, yayasan, atau perkumpulan Islam.

Semua dokumen persyaratan dalam bentuk asli, bermaterai, bertanggal lengkap, dan ditandatangani.

Berkas yang Dilampirkana. Anggaran dasar organisasib. surat keterangan terdaftar dari organisasi/satuan kerja perangkat

daerah pemerintah kab/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah kab/kota di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkumham bagi yayasan atau perkumpulan berbasis islam

c. susunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota

d. surat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat diatas materai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syariat

e. daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis administratif dan keuangan

f. surat pengangkatan pegawaig. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara

berkalah. ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat

yang dimiliki di 3 (tiga) kecamatani. Fotokopi kartu BPJS, ketenagakerjaan, dan BPJS kesehatan bagi

pegawaij. Surat pernyataan kesanggupan menghimpun dana zakat, infaq,

sedekah, dan dana sosial keagamaan, minimal 3 milyar per tahun

* Bagi yang tidak memenuhi persyaratan akan menerima surat

tidak dapat memberikan rekomendasi ijin pembentukan LAZ,

disertai alasan.

TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN PEMBENTUKAN UPZ BERSKALA KABUPATEN/ KOTA


Oranisasi Masyarakat Islam berbasis kabupaten/ Kota, Yayasan berbasis Islam, perkumpulan

Pengajuan Permohonan tertulis ke BAZNAS

Syarat :Anggaran dasar organisasisurat keterangan terdaftar dari organisasi/satuan kerja perangkat daerah pemerintah kab/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah kab/kota di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkumham bagi yayasan atau perkumpulan berbasis islamsusunan pengawas syariat yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggotasurat pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat diatas materai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syariatdaftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis administratif dan keuangansurat pengangkatan pegawaisurat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkalaikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat yang dimiliki di 3 (tiga) kecamatan

BAZNAS Pusat dengan BAZNAS provinsi/kab/kota melakukan verivikasi administrati dan factual atas penajuan rekomendasi ijin pembentukan LAS

BAZNAS mengabulkan pengajuan rekomendasi ijin pembentukan LAZ

Mengeluarkan Surat rekomendasi ijin pembentukan LAZ dengan jangka waktu maksimal 15 hari

Surat Ijin pembentukan dikeluarkan oleh LAZ kepala Kantor wilayah Kementerian agama provinsi

KOP SURAT INSTITUSI PEMOHON

Nomor : …………../……………………………………………..

Lamp : 2 lb

Perihal : Permohonan Pendirian Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS KOTA MALANG

Kepada :

Yth. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Dalam rangka meningkatkan penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dalam pengelolaan Badan Amil Zakat Nasioanal (BAZNAS) Kota Malang. Dengan ini saya :

Nama :

Jabatan :

Alamat Institusi/ Lembaga :

No telp/ HP :

Email :

Mengajukan permohonan kepada Pim. BAZNAS Kota Malang untuk dapatnya kami menjadi UPZ BAZNAS di (Kelurahan/ lembaga/ instansi/masjid …………..) yang kami pimpin. Adapun segala ketentuan dan aturan yang ditetapkan tentang pendirian UPZ, kami siap mengikuti.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr.Wb

Malang,…………………..2019

Pimpinan

Institusi/ Lembaga/ Kelurahan/ Masjid

………………………………….


Usulan Penurus UPZ BAZNAS Kota Malang

UPZ……………………………………….…… (Nama Kelurahan/ lembaga/ instansi/ masjid)

Penasehat : ………………………..(Pimp. Lembaga/ kelurahan/ instansi/ masjid

Pelaksana :

Ketua :

Sekretaris :

Bendahara :

Pimpinan lembaga / Kelurahan/

instansi/ masjid

………………………………….


NB :1. Ketua, sekretaris, bendahara boleh 1 atau 2

orang2. Jika diperlukan, pelaksana yang sudah ter

SK boleh membentuk bagian-bagian dalam pengelolaan UPZ

KOP SURAT INSTITUSI PEMOHON

Nomor : ……………/……………………………..

Lamp : 2 lb

Perihal : Permohonan Pendirian Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

BAZNAS KOTA MALANG

Kepada :

Yth. Pimp Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang

Assalamual’aikum Wr.Wb

Dalam rangka meningkatkan penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) dalam pengelolaan Badan Amil Zakat Nasioanl (BAZNAS) Kota Malang.

Dengan ini saya,

Nama :

Jabatan :

Alamat Institusi/ lembaga :

No Telp / HP :

Email :

Mengajukan permohonan kepada Pim. BAZNAS Kota Malang untuk dapatnya kami menjadi UPZ BAZNAS di (Kelurahan/ lembaga/instansi/masjid……….) yang kami pimpin. Adapun segala ketentuan dan aturan yang ditetapkan tentang pendirian UPZ, kami siap mengikuti.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pimpinan lembaga / Kelurahan/

instansi/ masjid

………………………………….


SOAL PRE-TEST1. Peraturan apa saja yang mengatur mengenai pengelolaan

zakat?2. Jelaskan yang dimaksud dengan BAZNAS, Lembaga Amil Zakat

(LAZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ)?3. Syarat apa saja yang dibutuhkan untuk pembentukan Lembaga

Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)?4. Bagaimana proses pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ),

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari awal sampai dengan diberikannya ijin pendirian?

5. Kenapa syarat pembentukan UPZ tidak diperbolehkan berhubungan dengan partai politik?

6. Bagaimana kewenangan Baznas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan peruntukan zakat?

7. Program seperti apakah yang akan ditawarkan oleh lembaga amil zakat kepada masyarakat yang dulunya hanya penerimaan zakat sehingga dapat menjadi yang mengelola zakat?

8. Perbuatan apa saja yang dapat diberikan sanksi? sebut dan jelaskan!

9. Sanksi apa saja yang diberikan?10. Adakan perbedaan lembaga amil zakat pada peraturan yang

lama dan peraturan yang baru? Jika ada sebut dan jelaskan?

Nb:

- Dikerjakan di kertas folio bergaris

- Dikumpulkan pada waktu pertemuan pertama PLKH


lab-hukum.umm.ac.idlab-hukum.umm.ac.id/files/file/modul plkh i laz.doc · web viewmenurut ketua...

Documents