DAFTAR ISI

PAGE PTAPBBADAN TENAGA NUKLIR NASIONALNO. DOK.PJM OPRK /APB-04

PUSAT TEKNOLOGI AKSELERATOR DAN PROSES BAHANREVISI10

PROGRAM JAMINAN MUTU OPERASI

DAN PERAWATAN REAKTOR KARTINITANGGAL 20 - 11 - 2012

BATANHal. 26 Dari 31

PROGRAM JAMINAN MUTU

OPERASI DAN PERAWATAN REAKTOR KARTINI

Dokumen Level IPUSAT TEKNOLOGI AKSELERATOR DAN PROSES BAHAN

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Jl. Babarsari Kotak Pos 6101 Yogyakarta 55281

Telepon : (0274) 488435, 484436

Fax. (0274) 487824, E-mail : ptapb@batan.go.id

HALAMAN PENGESAHAN

TINDAKANNAMAJABATANTANDA TANGANTANGGAL

DisiapkanDrs. WidartoPeneliti Madya8-11-2012

DiperiksaIr. Puradwi IW, DEAKa Bidang Reaktor12-11-2012

DiverifikasiUmar Sahiful H, STTim Jaminan Mutu - PTAPB14-11-2012

DinilaiIr. Gede SW, M. Eng.P2K319-11-2012

DisetujuiDR. Ir. Widi SetiawanKepala PTAPB20-11-2012

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan telah disusunnya Program Jaminan Mutu Operasi dan Perawatan Reaktor Kartini Rev 10; maka dengan ini dinyatakan bahwa program tersebut secara resmi menjadi acuan dalam pengelolaan fasilitas reaktor Kartini bagi manajer dan pelaksana pengelolaan fasilitas di Bidang Reaktor. Program ini diberlakukan sejak disyahkan oleh Kepala Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan BATAN.

Yogyakarta, 20 November 2012

Dr. Ir. Widi Setiawan

NIP.:19581208 198009 1 001DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN

NoUnit / Organisasi

AsliArsip Kepala Bidang Reaktor

01Bapeten

02Tim Jaminan Mutu PTAPB

03Ruang Kendali Reaktor

DAFTAR REVISI DOKUMEN

No. Dokumen lamaNo. Dokumen baruTanggal Mulai berlakuRevisiUraian Singkat perubahan

PJM OPRK/APB-04/11PJM OPRK/APB-0420/11/201210-Menghilangkan tahun pada no dokumen, mereviai klausul 2.3.2 ; 2.3.4 dan 2.6

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

6KEBIJAKAN JAMINAN MUTU

7PENDAHULUAN

8Tujuan

8Sasaran

8Ruang Lingkup

8Struktur

8Acuan

9Definisi

9MANAJEMEN

10Program Jaminan Mutu

10

Klasifikasi Struktur, Sistem dan Komponen

10

Organisasi

14

Antar Muka

18Kualifikasi Personil

21

Dokumentasi

21

Pengendalian Dokumen

23

Indikator Kinerja

25KINERJA

25

Umum

25

Prosedur Operasi Reaktor

25

Pengujian

26Pengendalian Peralatan Ukur

26

Pengendalian Material

27

Pengendalian Proses Kegiatan

27

Perawatan Reaktor

27Keselamatan Radiologi dan Pemantauan Lingkungan

28Pengendalian Desain dan Modifikasi

28Prokuremen

28ASESMEN (KAJIAN)

29Asesmen Melekat, Asesmen Independen

29Asesmen Independen

30Kaji Ulang Sistem Manajemen

30Perbaikan Sistem Manajemen

30KEBIJAKAN JAMINAN MUTU OPERASI DAN

PERAWATAN REAKTOR KARTINI

Berdasar Surat Keputusan Kepala BAPETEN No. 07/Ka-BAPETEN/V-99, tentang Program Jaminan Mutu Instalasi Nuklir, maka Pengusaha Instalasi Nuklir (PIN) perlu membuat kebijakan Program Jaminan Mutu Operasi dan Perawatan Reaktor Kartini (PJM-OPRK).

PJM-OPRK digunakan sebagai panduan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, sehingga jaminan keselamatan dan keandalan operasi reaktor dapat dipenuhi. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan reaktor Kartini harus sesuai dengan Prosedur Operasi dan Pemeliharaan yang telah ditetapkan. Dalam rangka melaksanakan kebijakan di atas, Bidang Reaktor selaku pelaksana pengoperasian dan pemeliharaan reaktor Kartini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PJM-OPRK dengan melengkapi dokumen prosedur, petunjuk pelaksanaan (juklak) kerja, log books operasi serta dokumen rekaman data untuk SSK reaktor Kartini. Setiap personil pengoperasi dan pemelihara reaktor Kartini wajib memahami dan melaksanakan kebijakan PJM-OPRK yang telah ditetapkan. Demikianlah kebijakan Jaminan Mutu Operasi dan Pemeliharaan reaktor Kartini ditetapkan untuk dilaksanakan.

Yogyakarta, 20 - 11 - 2012.

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Program Jaminan Mutu Operasi dan Perawatan Reaktor Kartini (PJM-OPRK) ini dipersiapkan dengan tujuan untuk pedoman pelaksanaan pengoperasian dan perawatan sistem struktur dan komponen (SSK) reaktor Kartini, dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan, keamanan dan kualitas (mutu produk) serta aspek ekonomi secara terpadu.

Program ini memberi gambaran fungsi jaminan mutu, metode, persyaratan dan berbagai prosedur yang digunakan oleh Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan (PTAPB) dalam pelaksanaan operasi dan perawatan Reaktor Kartini.1.2. Sasaran

Implementasi pelaksanaan PJM-OPRK ini dituangkan dalam agenda dan jadwal operasi dan perawatan reaktor yang sudah ditetapkan secara periodik (tahunan) dengan capaian sasaran terwujudnya pengoperasian reaktor tanpa terjadinya kecelakaan (zero accident) serta terlaksananya perawatan reaktor sesuai dengan program perawatan (100%). Capaian sasaran ini akan selalu dikaji ulang setiap tahun.1.2. Ruang Lingkup

Program jaminan mutu ini berkaitan dengan kegiatan pengoperasian dan perawatan Reaktor Kartini mencakup sistem manajemen, spesialisasi personil pelaksana, pembagian kerja dan tanggungjawab dalam struktur organisasi pengoperasi reaktor sampai pada inspeksi, audit dan kajian implementasi PJM OPRK. Program ini diterapkan pada seluruh SSK yang termasuk dalam klasifikasi keselamatan (safety class) yang ada di reaktor Kartini.

1.3. Struktur

Program jaminan mutu ini terdiri atas 4 bab, yaitu: 1. Pendahuluan 2. Manajemen

3. Kinerja

4. Kajian atau Assessment1.4. Acuan

1. Surat Keputusan Kepala BAPETEN No.: 07/Ka-BAPETEN/V-99, tentang Program Jaminan Mutu Instalasi Nuklir 2. Peraturan Kepala Bapeten No 4 tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir3. Surat Keputusan Kepala BATAN No. 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN.4. Buku Laporan Analisis Keselamatan Reaktor Kartini Rev.-7, 20075. Safety Series No. 35-S2, Code on the Safety of Nuclear Research Reactors : Operation1.5. Definisi.Log Book : buku yang digunakan untuk mencatat semua proses operasi reaktor maupun pemeliharaan dan perawatan SSK reaktor.

Check List : adalah pengecekan/pengujian semua sistem dan komponen yang menunjang pengoperasian reaktor.

Struktur : adalah susunan atau konstruksi dari suatu alat atau bangunan

Sistem : adalah kumpulan dari beberapa komponen atau modul atau alat.

Komponen : adalah piranti yang merupakan bagian dari modul atau alat.

Rekaman : catatan yang dilengkapi bukti obyektif suatu item, karakteristik.

Audit: proses/tindakan evaluasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program jaminan mutu.

Asesmen: pengkajian terhadap suatu obyek (sistem, prosedur, juklak, parameter, alat ukur, komponen dll.) bahwa hal tersebut telah dilakukan dengan benar.

Surveilen: kegiatan terencana untuk pemantauan/ pemeriksaan langsung terhadap instalasi bahwa operasi dilakukan pada batas kondisi pengoperasian.

Verifikasi: proses (tindakan) pembuktian terhadap kebenaran data suatu obyek

Kebijakan mutu: keseluruhan maksud dan tujuan arah organisasi yang berkaitan dengan mutu & secara formal dinyatakan oleh manajemen/pimpinan.

Tindak Koreksi: suatu kegiatan perbaikan terhadap suatu temuan yang diperoleh.

II. MANAJEMEN

2.1. Program Jaminan Mutu

Manajemen PJM-OPRK berisi tentang sistematika tindakan terhadap pemenuhan kecukupan operasi dan perawatan Reaktor Kartini untuk mencapai sasaran mutu dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan, keamanan dan mutu produk serta aspek ekonomi secara terpadu yang dituangkan dalam hirarki sistem mutu pada Prosedur, Juklak operasi dan perawatan serta spesifikasi teknik struktur sistem dan komponen (SSK) yang telah ditetapkan pada Laporan Analisis Keselamatan (LAK). Untuk menjamin keselamatan operasi sesuai perkembangan (perubahan) instalasi SSK reaktor Kartini, maka PJM-OPRK akan dievaluasi minimal 4 tahun sekali dan bila perlu dilakukan revisi terhadap Manajemen, Prosedur, Juklak serta standard spesifikasi teknik dari pada perubahan SSK reaktor tersebut. 2.2. Klasifikasi struktur, sistem dan komponen dalam kelas mutu dan keselamatan

Sesuai dengan jenis SSK yang berhubungan dengan keselamatan reaktor perlu diklasifikasi ke dalam kelas mutu dan kelas keselamatan. Tujuan Klasifikasi Struktur, sistem dan komponen adalah untuk memudahkan identifikasi tingkat kecukupan fungsi masing-masing peralatan dan atau bahan, sedemikian sehingga perlakuan jaminan mutu dapat diterapkan terhadap SSK tersebut. Kelas Mutu SSK dibagi dalam 2 (dua) kelas sebagai berikut :KELAS MUTU I

Struktur, sistem dan komponen dengan standard nuklir (nuclear grade) yang dimanfaatkan atau dipasang di dalam sistem teras.KELAS MUTU II

Struktur, sistem dan komponen non nuklir merupakan bahan (materials) yang digunakan tidak langsung berhubungan dengan sistem teras reaktor. Klasifikasi SSK dari KELAS MUTU I dan II akan ditentukan dalam Daftar Klasifikasi. Program jaminan mutu akan diterapkan untuk SSK yang termasuk komponen KELAS MUTU I dan II, dan harus sesuai dengan kelas yang digantikannya. Daftar Klasifikasi struktur/ sistem disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar kelas mutu sistem struktur dan komponen

Kelas Mutu IKelas Mutu II

NoNama Struktur, Sistem dan KomponenNoNama Struktur, Sistem dan Komponen

1Kelongsong & bahan bakar1Sistem Instrumentasi & Kendali reaktor

2Teras dan Tangki reaktor2Sistem Ventilasi

3Air Pendingin primer reaktor3Sistem Pendingin sekunder

4Batang kendali reaktor4Alat monitor radiasi ruangan

5Fasilitas irradiasi Pneumatic 5Gedung Reaktor

6Detektor neutron FC & CIC6Perisai biologi

Klasifikasi keselamatan SSK reaktor Kartini dibagi dalam tiga kelas sebagai berikut :

Kelas keselamatan I:

SSK yang berfungsi untuk mempertahankan integritas elemen bakar nuklir dan mencegah terlepasnya zat radioaktif.

Kelas keselamatan II:

SSK yang berfungsi untuk mengurangi (mitigate) terhadap dampak keselamatan nuklir.

Kelas keselamatan III:

SSK yang apabila mengalami kegagalan dalam operasinya tidak akan menimbulkan kecelakaan nuklir.

Tabel 2 : Daftar SSK berdasarkan kelas keselamatan

NoStruktur, Komponen, SistemKelas Keselamatan

IIIIII

1Reaktor:

1.1Tangki ReaktorX

1.2Pipa berkas (beamport)X

1.3Struktur dan komponen terasX

1.4Rak penyimpan bahan bakar dalam tangki reaktorX

1.5Sistem mekanisme penggerak batang kendaliX

1.6Sistem ScramX

1.7Pesawat angkat (crane) dalam gedung reaktorX

1.8Jembatan atas kolam reactorX

1.9Elemen bahan bakarX

1.10Fuel handling toolX

1.11Transfer CaskX

1.12Alat pancing sampel (sample handling tool)X

2Sistem Pendingin Reaktor:

2.1Air pendingin primerX

2.2Air pendingin sekunderX

2.3Menara pendinginX

2.4Pompa PrimerX

2.5Pompa SekunderX

2.6Alat demineralizerX

2.7Sistem katup dan pipa primerX

2.8Sistem katup dan pipa sekunderX

2.9Alat penukar panas (heat exchanger, HE)X

3Sistem produksi air primer (pemurnian air)X

4Sistem Pemadam Api gedung reaktorX

5Sistem Instrumentasi dan Kendali

5.1Pengukur fluks neutron (FC dan CIC)X

5.2Pengukur suhu bahan bakar terasX

5.3Konsul dan panel reactorX

5.4Komputer kendali dan akuisisiX

5.5Pengukur debit aliran pengingin primer X

5.6Pengukur suhu input-output pendingin primerX

5.7Pengukur tinggi (level) air tangki reaktorX

5.8Pengukur suhu air tangki reactorX

6Penyediaan daya listrik

6.1Transformer distribusiX

6.2Diesel daruratX

6.3Pentanahan dan sistem penangkal petirX

6.4Catu daya tak terputus (UPS) untuk konsul reaktorX

7Struktur Sipil

7.1Gedung reactorX

7.2Rumah blowerX

7.3Rumah pompa sekunderX

7.4Rumah generator dieselX

7.5Cerobong udara (stack)X

8Sistem Ventilasi Udara

8.1BlowerX

8.2Filter udara (pre filter dan absolut filter)X

8.3DuctingX

9Sistem monitor radiasi ruanganX

Dalam rangka pendayagunaan instalas Reaktor Kartini, manajemen mengatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi untuk melakukan instalasi, perawatan dan operasional SSK reaktor. Pemanfaatan dan instalasi SSK harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan karakteristik kelas mutu maupun kelas keselamatan, karena ketidaksesuaian pemanfaatan dan instalasi SSK terhadap kelas mutu maupun kelas keselamatan akan menyebabkan resiko kecelakaan (nuklir) yang kemungkinan bisa disertai dampak yang serius. Dalam setiap kegiatan yang terkait dengan opersi dan perawatan/perbaikan SSK reaktor Kartini harus dilengkapi dengan prosedur/juklak kerja, serta rekaman data sebagai catatan hasil pekerjaan. Pengaturan dan pelaksanaan kegiatan baik operarasi dan perawatan/perabaikan serta instalasi SSK reaktor diatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta kewenangan dan tanggung jawab dari pada sumber daya manusia yang diatur sebagai mana pada subbab 2.4. (Antar Muka) 2.3. Organisasi

2.3.1. Struktur organisasi

Tanggung jawab pelaksanaan operasi dan perawatan reaktor Kartini dilakukan oleh Kepala Bidang Reaktor dibantu oleh Kepala Subidang Perencanaan Operasi & Akuntansi Bahan Bakar (POABB), dan Kepala Subidang Operasi & Perawatan Reaktor (OPR) serta didukung oleh staf, perawat, operator dan supervisor reaktor. Sesuai dengan kompetensinya, personil pelaksana harus memahami PJM-OPRK demi tercapainya tujuan operasi dan perawatan reaktor. Selain itu, Bidang/Bagian/Unit Antar Muka yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam SK. Kepala BATAN No.392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN, akan mendukung (bekerja sama) demi tercapainya tujuan pelaksanaan, operasi dan perawatan reaktor Kartini, dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan, keamanan dan mutu produk serta mempertimbangkan aspek ekonomi secara terpadu.

Audit (inspeksi) terhadap implementasi PJM-OPRK dilakukan secara internal maupun eksternal. Audit internal pelaksanaan PJM-OPRK dilakukan oleh Tim Jaminan Mutu PTAPB, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh BAPETEN. Evaluasi (penilaian) terhadap modifikasi desain reaktor yang terkait dengan aspek keselamatan operasi reaktor dilakukan oleh Tim P2K3 PTAPB, kemudian disampaikan ke BAPETEN untuk mendapatkan ijin modifikasi desain reaktor tersebut. Struktur organisasi PJM-OPRK secara skematis pada Gambar 1 berikut, dengan penjelasan seperti yang diuraikan pada subab Antar Muka (2.4.)

Pelaksana PJM-OPRK bertanggung-jawab terhadap keamanan dan keselamatan pelaksanaan operasi dan perawatan SSK dan sistem bantu reaktor. Program keamanan (proteksi fisik) dan program keselamatan instalasi nuklir dan lingkungannya, termasuk proteksi bahaya kebakaran harus dibuat dan dilaksanakan. Program tersebut merupakan antar muka dan dilakukan bekerjasama dengan unit terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Program keamanan (proteksi fisik) dilakukan oleh Unit Pengaman Nuklir (UPN), sedangkan yang terkait dengan proteksi radiasi dan keselamatan kerja dilakukan oleh Bidang Keselamatan dan Kesehatan (BK2).

Program penanggulangan keadaan darurat (nuklir) sebagai dampak dari pada operasi daya reaktor dilakukan oleh infrastruktur organisasi dibawah koordinasi Bidang Keselamatan Kerja dan Kesehatan (BK2, yang dilengkapi dengan sistem/peralatan untuk penanggulangan keadaan darurat. Program penanggulangan keadaan darurat mencakup : sosialisasi dan pelatihan program penanggulangan kedaruratan, sosialisasi prosedur dan lainnya yang dipandang perlu terkait dengan kedaruratan.

Suatu hal terpenting dalam pelayanan operasi dan pendayagunaan reaktor nuklir adalah keselamatan operasi reaktor. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bidang Reaktor telah melakukan berbagai kegiatan untuk membekali keahlian dan ketrampilan kepada personil yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi reaktor, baik pengoperasian, pemanfaatan dan perawatan reaktor nuklir.

Kegiatan tersebut antara lain menyelenggarakan diklat teknis sesuai dengan bidang keperluannya seperti diklat operator/supervisor, proteksi radiasi, teknologi reaktor dan penggunaannya, inservice inspection (diklat perawatan reaktor TRIGA) serta sistem instrumentasi dan kendali reaktor. Apabila akan dilakukan perubahan terhadap organisasi yang berdampak terhadap keselamatan, maka Kepala PTAPB berkomitmen untuk melakukan evaluasi, klasifikasi dan/atau justifikasi terhadap perubahan tersebut. Kepala PTAPB mengkoordinasi pelaksanaan perubahan tersebut dan memastikan bahwa tidak ada kompromi terhadap keselamatan.2. 3.2. Budaya Keselamatan

Penyuluhan budaya keselamatan secara berkala dalam bentuk briefing harian kepada petugas melalui paging, pertemuan/rapat bulanan bidang, pemantauan dan pengawasan dilapangan serta diskusi dengan personil dilakukan agar selalu bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Hal ini sebagai sarana penting untuk meningkatkan kualifikasi personil dalam melaksanakan operasi, perawatan dan pemanfaatan reaktor Kartini, serta merupakan upaya untuk mewujudkan budaya keselamatan di lingkungan kerja di PTAPB.Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan nuklir besar maupun kecil maka di bentuk Tim Pelaksana Penanggulangan Keadaan Darurat Radiasi (PKDR) dibawah koordinasi pelaksana Kepala BK2. Pelaksana ini bertugas mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan keadaan darurat radiasi dengan bekerja sama dengan instansi di luar fasilitas nuklir, antara lain pihak kepolisian jika diperlukan.2.3.3. Kepuasan Pemangku Kepentingan

Dalam implementasi PJM-OPRK, Bidang Reaktor memiliki komitmen untuk melakukan mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan dalam kegiatan dan interaksi dalam proses sistem manajemen, dengan sasaran untuk meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan dan pada saat yang bersamaan memastikan bahwa keselamatan tidak dapat dikompromikan. Pemangku kepentingan yang dimaksud antara lain PSJMN dalam hal penerapan standardisasi, BAPETEN dan IAEA sebagai Lembaga Pengawas, pengguna internal (para peneliti dilingkungan PTAPB), pengguna eksternal (Institusi penelitian diluar PTAPB, mahasiswa/ Perguruan Tinggi), masyarakat luas pada umumnya. Pengukuran kepuasan pemangku kepentingan dilaksanakan oleh tim jaminan mutu PTAPB yang hasilnya didistribusikan kepada bidang yang terkait termasuk bidang reaktor.2.3.4. Komunikasi

Komunikasi oleh Pejabat Struktural dilakukan baik secara Internal maupun Eksternal. Komunikasi internal khususnya diarahkan kepada para personil dalam Bidang Reaktor sendiri dengan tujuan khususnya untuk pembinaan terhadap personil yang antara lain dalam bentuk komunikasi langsung, rapat dengan operator dan supervisor, penyuluhan, diklat/coaching dll.Sementara komunikasi eksternal diarahkan kepada masyarakat pengguna jasa layanan laboratorium reaktor Kartini serta masyarakat pada umum yang memerlukannya. Adapun bentuk komunikasi eksternal antara lain dituangkan dalam website, surat menyurat, seminar/sosialisasi hasil litbang, serta penjelasan kepada masyarakat yang melakukan kunjungan ke laboratorium reaktor Kartini.

Penjelasan :

Audit Eksternal---(((((Struktural

Mampu TelusurGambar 1. Skema Struktur Organisasi PJM-OPRKTJM : Tim Jaminan Mutu melaksanakan audit internal pelaksanaan PJM-OPRK.P2K3 : Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja melakukan evaluasi terhadap modifikasi desain terkait dengan keselamatan reaktor.

BAPETEN : melaksanakan audit eksternal pelaksanaan PJM-PTAPBPSJMN : melakukan audit dan pembinaan PJM-PTAPB

2.3.5. Pengoperasian dan Perawatan Reaktor Kartini

Dokumen PJM-OPRK, Prosedur dan juklak operasi terhadap seluruh SSK dan sistem bantu reaktor dibuat sebagai pedoman yang harus ditaati untuk pelaksanaan operasi dan perawatan reaktor Kartini. Personil yang bertugas untuk melaksanakan pengoperasian reaktor ini ialah para operator reaktor dan operator sistem bantu reaktor yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh supervisor reaktor yang ditugaskan pada masingmasing shift menurut jadwal perencanaan operasi. Operator dan supervisor reaktor Kartini harus memiliki Surat Izin Bekerja (SIB) yang masih berlaku.

Program perawatan untuk seluruh SSK reaktor Kartini dilaksanakan berdasarkan atas jadwal tahunan, dengan prosedur tertulis yang telah ditetapkan. Perawatan SSK reaktor Kartini dilaksanakan oleh para Teknisi Perawatan yang dikoordinasikan oleh supervisor perawatan terhadap setiap SSK reaktor.

Setiap prosedur/juklak pengoperasian dan perawatan/perbaikan reaktor Kartini dinyatakan berlaku apabila telah ditandatangani oleh operator, diperiksa oleh Kasubid terkait, diverifikasi oleh tim Jaminan Mutu, dievaluasi oleh tim Panitia Pembina Keselamatan Kerja dan Kesehatan (P2K3) dan disetujui oleh Kepala Bidang Reaktor.

Setiap perubahan atau modifikasi terhadap SSK serta desain yang bersangkutan dengan sistem keselamatan (safety related) operasi reaktor, harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).2.4. Antar Muka

Tugas dan tanggungjawab serta wewenang untuk pengoperasian dan perawatan SSK reaktor Kartini, termuat dalam SK. Kepala BATAN No. 392/KA/XI/2005. Dalam hal ini secara struktural pelaksanaan operasi dan perawatan Reaktor Kartini dilaksanakan oleh Sub Bid Operasi dan Perawatan Reaktor. Untuk menjamin pelaksanaan fungsi PJM-OPRK, maka berikut ini dijelaskan hubungan antar muka (interface) antara Bidang/Unit terkait, serta tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. Bidang/Unit yang ada dalam struktur organisasi PTAPB yang berhubungan dengan pelaksanaan PJM-OPRK adalah :

1. Kepala PTAPB bertanggungjawab atas kebijakan PJM-OPRK dan menyediakan sumberdaya yang diperlukan demi tercapainya tujuan pelaksanaan pengoperasian dan perawatan reaktor Kartini, dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan, keamanan terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan serta aspek ekonomi secara terpadu demi tercapainya mutu produk.2. Kepala Bidang Reaktor (BR) bertanggungjawab atas keselamatan pelaksanaan pelayanan dan pendayagunaan reaktor, serta operasi dan perawatan SSK reaktor sesuai dengan PJM-OPRK yang telah ditetapkan, demi tercapainya tujuan keselamatan pekerja, masyarakat dan lingkungan serta aspek ekonomi secara terpadu.

3. Kepala Bidang Keselamatan & Kesehatan (BK2) bertanggungjawab atas keselamatan dan kesehatan kerja, terkait dengan pelaksanaan proteksi radiasi dan keselamatan lingkungan sebagai dampak operasi reaktor.4. Sub Bidang Operasi dan Perawatan Reaktor (OPR), mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan operasi dan pendayagunaan reaktor, perawatan SSK dan sistem bantu reaktor, serta memberikan laporan secara periodik (triwulan) kepada atasan.

5. Sub Bidang Perencanaan Operasi & Akuntansi Bahan Bakar (POABB), bertugas membuat perencanaan operasi, melaksanakan pembukuan dan akuntansi bahan bakar reaktor dan bahan nuklir, serta membuat laporan secara periodik kepada atasan. 6. Balai Elekto Mekanik (BEM) mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan perbaikan SSK reaktor Kartini.

7. Unit Pengamanan Nuklir (UPN) bertugas melakukan pengamanan (proteksi fisik) reaktor Kartini dari gangguan baik dari dalam maupun luar fasilitas.

8. Tim Jaminan Mutu (TJM) PTAPB bertugas melaksanakan verifikasi dokumen jaminan mutu, mengawasi dan mengevaluasi (audit) pelaksanaan PJM-OPRK (audit internal) dan melaporkan kepada Kepala PTAPB. Bila dipandang perlu, dapat memberi saran dan (atau) revisi terhadap PJM-OPRK.9. Panitia Pembina Keselamatan Kerja dan Kesehatan (P2K3) bertugas memberikan evaluasi/penilaian, saran dan atau rekomendasi dalam hal pembuatan dokumen jaminan mutu, kajian perubahan desain, fasilitas eksperimen serta melakukan inspeksi internal (independent assessment) yang berkaitan dengan keselamatan (safety related) instalasi nuklir.10. BAPETEN melaksanakan pengawasan serta audit (eksternal) terhadap pelaksanaan PJM-PTAPB termasuk di dalamnya PJM-OPRK.

11. Supervisor Reaktor mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keselamatan operasi reaktor, mulai dari awal start up sampai shutdown serta semua sistem pendingin dimatikan sehingga reaktor dinyatakan dalam kondisi aman, yang dinyatakan dengan tanda tangan supervisor. 12. Operator Reaktor mempunyai tugas mempersiapkan (check list) sistem proteksi dan keselamatan operasi, melaksanakan start up, melaksanakan operasi daya reaktor serta shutdown serta mematikan sistem pendingin di bawah tanggung jawab dan perintah supervisor reaktor. Operator juga bertugas mekakukan pencatatan pada log book operasi setiap satu jam dan segala kegiatan terkait dengan kepentingan/ keperluan operasi daya reaktor. 13. Petugas Perawatan dan Perbaikan reaktor melakukan pengecekan, perawatan dan perbaikan terhadap SSK dan sistem bantu reaktor, secara periodik sesuai dengan prosedur operasi, perawatan dan perbaikan serta agenda yang telah ditetapkan.14. Petugas jaga pintu reaktor adalah personil yang menjaga pintu masuk dan keluar reaktor. Personil ini bertanggung atas pencatatan pada log books setiap orang (dan barang/alat) yang masuk/keluar ke/dari dalam gedung reaktor. 15. Personil/grup yang akan melakukan segala kegiatan di dalam gedung reaktor selama reaktor dioperasikan harus memberitahukan kepada supervisor reaktor, dan bukan menjadi tanggung jawab supervisor reaktor tetapi menjadi tanggung jawab personil/ketua grup itu sendiri. Supervisor wajib memberitahukan kepada personil/grup tersebut perihal kondisi dan pemanfaatan operasi reaktor tersebut 16. Personil/grup yang melakukan kegiatan di dalam gedung reaktor menjadi tanggung jawab personil/ketua grup itu sendiri. 17. Petugas Proteksi Radiasi bertugas mengamati dan mencatat paparan radiasi pada tempat-tempat yang telah ditentukan di dalam ruang reaktor; dan melaporkan semua kejadian yang berkaitan dengan paparan radiasi pada saat reaktor dioperasikan kepada supervisor reaktor.2.5. Kualifikasi Personil dan Pelatihan

1. Kepala Bidang Reaktor dan pejabat struktural dibawahnya mempunyai latar belakang pendidikan minimal Sarjana Teknik Fisika, Kimia, Fisika Nuklir serta telah berpengalaman bekerja pada bidang reaktor minimum 5 tahun, dan telah mengikuti pendidikan/pelatihan keahlian sesuai dengan kompetensi yang ada pada bidang reaktor. 2. Personil yang bekerja pada bidang reaktor minimum berpendidikan SLTA kejuruan teknik dan sudah berpengalaman bekerja di Bidang Reaktor minimum 5 tahun. Kepala Bidang reaktor bertanggung jawab untuk menentukan pendidikan keahlian sesuai kompetensi yang menjadi tugas dan pekerjaan personil di bidang reaktor.3. Operator dan Supervisor harus telah lulus DIKLAT Operator dan Supervisor Reaktor yang diselenggarakan oleh Lembaga yang terakreditasi BAPETEN dan mendapat Surat Ijin Bekerja (SIB) sebagai operator/supervisor reaktor dari BAPETEN. Supervisor reaktor memiliki latar belakang pedidikan minimum D3 teknik dan operator reaktor SLTA kejuruan teknik.4. Teknisi Perawatan/Perbaikan Reaktor minimum berpendidikan SLTA kejuruan teknik dan Supervisor Perawatan/Perbaikan minimum D3 kejuruan teknik dan telah lulus pelatihan perawatan reaktor yang diselenggarakan oleh Lembaga yang terakreditasi BAPETEN dan mendapat Surat Ijin Bekerja (SIB) Perawatan Reaktor dari BAPETEN.5. Kepala Bidang Reaktor bertanggung jawab atas program dan penyelenggaran pelatihan dan rekualifikasi personil teknisi/supervisor perawatan reaktor, operator/supervisor reaktor dan pengurus/pengawas akuntansi dan pembukuan bahan bakar (nuklir).

2.6. Dokumentasi.

Bidang Reaktor bertanggung jawab mengelola dokumentasi PJM-OPRK mencakup informasi tentang dokumen keselamatan reaktor, organisasi pelaksana, prosedur, juklak dan catatan hasil operasi dan perawatan SSK maupun informasi lain yang dikategorikan atas dokumen permanen dan non permanen. Selain itu Bidang Reaktor juga mengelola dokumen-dokumen kumpulan diktat, yaitu Diklat Perawatan Reaktor, Diklat Operator dan Supervisor Reaktor, Diklat Sistem Pertanggungjawaban Bahan Nuklir. Dokumen ini dipergunakan untuk memelihara pengetahuan personil yang bertanggungjawab untuk pengoperasian dan perawatan reaktor.a. Dokumen permanen

Yang dimaksud dengan dokumen permanen ialah setiap dokumen yang harus ada/disimpan selama umur reaktor Kartini atau selama SSK masih terpasang/terpakai dalam reaktor Kartini. Dokumen yang termasuk dalam kategori ini a.l1) Desain reaktor, perubahan gambar, modifikasi dan perubahan yang diterangkan dalam laporan final analisis keselamatan reaktor.

2) Data loading awal.

3) Laporan kejadian (yang berkaitan dengan pengoperasian reactor).

4) Inventarisasi bahan bakar, pemindahan dan pemasangannya.

5) Log Book operasi reaktor Kartini.

6) Log Book Perawatan

7) Laporan Analisis Keselamatan Reaktor.

8) Data catatan dosis radiasi personil.

b. Dokumen non permanen

Yang dimaksud dengan dokumen non permanen ialah dokumen yang tidak termasuk dalam katagori dokumen permanen tetapi merupakan dokumen yang memberi informasi tertentu tentang kegiatan khusus dan dipelihara selama waktu tertentu. Dokumen yang termasuk dalam katagori ini ialah :1. Uji periodik, inspeksi, kalibrasi dan laporan audit jaminan kualitas.

2. Perawatan, inspeksi, reparasi, penggantian atau pemindahan peralatan.

3. Uji khusus terhadap reaktor atau dokumen eksperimen.

4. Data yang terekam pada komputer kendali.

5. Prosedur persyaratan desain.

6. Prosedur Operasi dan Perawatan reaktor Kartini.

c. Pengelolaan dokumen

Dokumen disimpan, dirawat dan diamankan, mulai dari saat penerimaan sampai dengan pemusnahan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur ini mencakup:

1. Penerimaan dokumen.

2. Identifikasi dan katagori dokumen.

3. Koreksi terhadap dokumen.

4. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen.

5. Distribusi dokumen.

6. Pemindahan/pemusnahan dokumen.

Catatan :

Dokumen asli disimpan dalam arsip Bidang Reaktor dan untuk penggandaan harus seizin Kepala Bidang.

d. Pengendalian Dokumen

Penomoran dan kode dokumen dibuat sesuai dengan prosedur yang tertuang pada Prosedur Penomoran Dokumen. Tindakan pengawasan/kontrol terhadap dokumen dilakukan secara berkala, untuk mengetahui pelaksanaan dari prosedur pengelolaan dokumen yang telah ditetapkan. Aspekaspek yang diperiksa mencakup :

1. Penerimaan dokumen.

2. Kelengkapan dokumen.

3. Kondisi dokumen.

4. Distribusi dokumen.

5. Revisi atau perubahan dokumen.

e. Pengendalian Rekaman

Bidang Reaktor mengidentifikasi dan menyimpan rekaman sesuai dengan kategorinya. Pengendalian rekaman dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.f. Pengendalian Ketidaksesuaian dan Tindak Koreksi

Setiap ketidaksesuaian yang ditemukan oleh pihak pengawas/auditor harus disampaikan secara tertulis oleh Pengawas/Auditor kepada penanggung jawab (auditi) SSK yang bersangkutan. Sedangkan ketidak-sesuaian SSK yang ditemukan oleh personel (pekerja) selain pengawas, dicatat dan dilaporkan kepada atasan secara struktural sebagai penanggung jawab SSK yang bersangkutan. Analisis atas kejadian-kejadian janggal/abnormalitas akan dituliskan dalam laporan teknis. TJM PTAPB ikut bertanggung jawab dalam mengendalikan tindakan pembetulan atas ketidak sesuaian yang ditemukan. Ketidaksesuaian yang ditemukan selama pemeriksaan (audit) harus didiskusikan terlebih dahulu antara pemeriksa/auditor dan pihak yang diperiksa/personil yang diaudit. Ketidaksesuaian di sini mencakup :

1. Penyimpangan terhadap prosedur yang berlaku.

2. Penyimpangan terhadap batasbatas kondisi operasi.

3. Ketidaklengkapan prosedur.

4. Penyimpangan terhadap setting limit alarm.5. Ketidak lengkapan dokumentasi.

6. Penyimpangan karakteristik peralatan.

7. Kualifikasi personil.

8. Ketidak sesuaian dengan spesifikasi/standar/kode.

Tindakan koreksi/perbaikan dilaksanakan terhadap temuan yang diperoleh, seperti dalam halhal berikut :

1. Keefektipan program jamiman mutu.

2. Kesalahan prosedur.

3. Batasbatas pelepasan/ paparan radiasi.

4. Kualifikasi personil.

5. Kondisi abnormal lainnya.Program perawatan/perbaikan, kalibrasi, uji fungsi terhadap SSK reaktor Kartini harus dilaksanakan sesuai dengan agenda tahunan program operasi dan perawatan/perbaikan SSK reaktor, untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari pada pararameter-parameter operasi SSK reaktor. Dengan demikian apabila ditemukan ketidaksesuaian parameter operasi SSK tersebut dapat segera diperbaiki untuk mencegah terjadinya gagal operasi. 2.7. Indikator Kinerja

Pelaksana PJM-OPRK bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan memantau parameter-parameter yang berkaitan dengan keselamatan operasi reaktor, yaitu berupa data-data indikator kinerja. Indikator kinerja ini harus digunakan sebagai bahan/ pertimbangan / umpan balik untuk peningkatan kinerja dan keselamatan operasi reaktor. Parameter-parameter tersebut a.l. : ketidaktersediaan atau kegagalan komponen/ sistem, kejadian-kejadian abnormal, dampak penuaan komponen/ system, dsb.

III. KINERJA

3.1. Umum

Personil pelaksana operasi dan pemeliharaan reaktor bertanggungjawab untuk mengoperasikan dan memelihara reaktor Kartini sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dapat mempengaruhi keselamatan dan keandalan reaktor harus disetujui Kepala Bidang Reaktor /Penanggung Jawab Operasi. Pelaksanaan operasi reaktor dilakukan oleh operator yang dikoordinasi oleh supervisor. Penggantian operator dan supervisor dalam operasi shift harus mengikuti prosedur yang ditetapkanIndikator kinerja operasi dan perawatan reaktor yang baik a.l. ditunjukkan dengan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknik, batas kondisi operasi, implementasi terhadap jadual kegiatan yang konsisten, komunikasi informasi yang baik dalam semua kegiatan, pelaporan dan dokumentasi, mengeliminasi penyebab-penyebab alarm, dsb.

3.2. Prosedur Operasi Reaktor

Prosedur operasi reaktor baik untuk operasi normal atau dalam keadaan darurat harus tersedia, dan disiapkan supaya dapat dengan mudah diperoleh dan digunakan sewaktu diperlukan, agar tidak dilampauinya BKO yang ditetapkan. Prosedur operasi normal a.l. :

Uji kalibrasi sistem instrumentasi dan kendali (chek list)

Loading dan unloading bahan bakar

Percobaan kekritisan

Start-up awal setelah refuellingOperasi pada tingkat daya dan shut-down

Prosedur operasi darurat :

Kondisi operasi darurat yang diperkirakan terjadi harus diidentifikasi. Oleh karena kondisi darurat tidak mengikuti pola operasi normal maka prosedur operasi reaktor pada kondisi darurat harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi segala perubahan dan kegagalan berturutan. Tujuan dari prosedur operasi darurat adalah untuk mengembalikan reaktor kepada suatu kondisi yang bisa ditangani dengan prosedur normal, atau agar reaktor dapat berada pada kondisi shut-down dengan aman.

3.3. Pengujian

Pengujian (testing) dilakukan terhadap berbagai sistem/peralatan dalam frekuensi dan waktu pengujian tertentu :

a. Setiap sistem/peralatan sebelum dioperasikan.

b. Setelah pekerjaan pemeliharaan/perbaikan SSK selesai dilaksanakan.

c. Setiap sistem/peralatan baru, sebelum serah terima dilakukan antara PTAPB dengan pihak pemasok.

Pengujian terhadap komponen/ sistem untuk pengoperasian reaktor harus dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Kategori pengujian sistem menurut fungsinya meliputi :

Uji fungsi sistem instrumentasi dan kendali sebelum operasi

Pengujian/ pengawasan selama operasi

Pencatatan data-data hasil pengujian dan pengawasan (pada logbooks) harus dibuat sedemikian sehingga mudah dikomparasi dengan hasil sebelumnya. Ketidaksesuaian yang diperoleh dari hasil pengujian, harus segera dikoreksi dan ditindak lanjuti agar kemampuan operasi reaktor tetap handal. 3.4. Pengendalian Peralatan Ukur (Kalibrasi)

Semua alat ukur yang terkait keselamatan harus dikalibrasi secara berkala sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan. TJM-PTAPB dilibatkan dalam pengendalian perlengkapan pengukuran dan pengujian yang penting bagi keselamatan, untuk menjamin dipenuhinya spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

3.5. Pengendalian Material

Pengawasan terhadap material dilakukan untuk mengetahui perihal berikut :

1. Pembukuan material/suku cadang (log books permohonan/penerimaan barang).

2. Identifikasi material/suku cadang.

3. Stok minimum material/suku cadang.

Pengendalian material akan dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi SSK reaktor, dan harus sesuai dengan prosedur pengendalian yang telah ditetapkan.3.6. Pengendalian Proses Kegiatan

Pengawasan dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses berlangsung dengan lancar, pada batasbatas yang ditetapkan. Ruang lingkup pengawasan mencakup :

1. Standar, spesifikasi, kriteria dan metoda pengukuran yang digunakan.

2. Prosedur yang digunakan oleh operator

3. Batasbatas operasional (operational limits), seperti :

a. Harga batas untuk sistem proteksi reaktor.

b. Check List untuk tiap sistem/peralatan.

c. Klasifikasi dan Setting alarm untuk tiap sistem/peralatan.

4. Data-data yang diperoleh dari pengoperasian reaktor Kartini.

5. Personil yang melaksanakan proses (operasi, perawatan dan perbaikan reaktor ) harus memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan.Pengendalian proses kegiatan dilakukan sesuai dengan klasifikasi SSK reaktor.3.7. Perawatan Reaktor

Program perawatan (perbaikan) reaktor harus direncanakan dan dilaksanakan. Dalam melaksanakan program tersebut didasarkan pada prosedur perawatan dan perbaikan secara tertulis. Personil yang melaksanakan perawatan dan perbaikan sistem, struktur dan komponen (SSK) reaktor adalah personil yang terlatih dan memenuhi kualifikasi, menggunakan instrumentasi dan peralatan yang telah dikalibrasi. Pemeliharaan akan dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi SSK reaktor

3.8. Penanganan Bahan Bakar dan Manajemen Teras Reaktor.

Penanganan bahan bakar meliputi : penerimaan, pemindahan, refuelling, loading, unloading, transportasi, dan penyimpanan bahan bakar reaktor harus dilakukan secara terkendali sesuai prosedur. Perhitungan fraksi bakar, proteksi fisik dan pembukuan bahan nuklir harus dilaksanakan sesuai ketentuan.

3.9. Keselamatan Radiologi dan Pemantauan Lingkungan

Program proteksi radiasi harus dibuat dan dilaksanakan, termasuk pengelolaan data dosis personil. Pemantauan dan pengendalian lingkungan harus dilakukan untuk mengetahui tingkat radioaktivitas lingkungan akibat pengoperasian reaktor Kartini.

Pengelolaan limbah radioaktif yang dihasilkan dari operasi reaktor dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi BK2.

3.10. Pengendalian Desain dan Modifikasi

Modifikasi terhadap (desain) SSK reaktor harus dikaji sedemikian rupa dengan mempertimbangkan operability, maintainability, constructability, testability, dan prinsip-prinsip ALARA, serta ketentuan peraturan yang berlaku. Pengendalian desain dan modifikasi dilakukan sesuai dengan klasifikasi SSK reaktor. Setiap perubahan (modifikasi) desain terhadap SSK yang terkait dengan sistem keselamatan reaktor, harus mendapatkan pertimbangan dari Panitia Pembina Keselamatan Kerja dan Kesehatan (P2K3). Perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan modifikasi harus dijadualkan, dan diberitahukan kepada BAPETEN.

Setiap ada perubahan organisasi (reorganisasi) ataupun SSK reaktor yang terkait dengan penunjukan parameter-parameter operasi, pihak manajemen harus segera melakukan revisi PJM-OPRK sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

3.11. Prokuremen

Proses prokuremen harus memastikan bahwa barang/jasa yang diserahkan oleh pemasok memenuhi persyaratan dan harapan pengguna. Untuk pengawasan terhadap pengadaan barang/suku cadang harus dilaksanakan terhadap :

1. Spesifikasi barang/material/suku cadang/komponen.

2. Dokumen jaminan mutu yang diminta.

3. Pengujian fisik barang yang datang dan dokumennya.

Demikian juga terhadap pemasok (supplier) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan yang ditetapkan. TJM-PTAPB harus dilibatkan dalam pengendalian pengadaan barang dan jasa terutama yang penting bagi keselamatan nuklir.

IV. ASESMEN (KAJIAN)

4.1. Pemantauan Dari aspek Program Jaminan Mutu, pemantauan dilaksanakan berdasar atas prosedur yang telah ditetapkan, dan dilakukan secara berkala (minimal satu kali dalam setahun) oleh TJM-PTAPB, yang secara spesifik mengevaluasi tentang :

1. Pemeriksaan dokumentasi.

2. Pemeriksaan material dan gudang.

3. Wawancara terhadap personil terkait.

4. Program pelatihan dan pelatihan ulang personil.

5. Tindak koreksi terhadap ketidaksesuaian

6. Program pengelolaan dokumen.

7. Keefektipan program jaminan mutu.

TJM-PTAPB mempunyai kewenangan untuk memberi saran dan revisi atas pelaksanaan PJM-OPRK serta bertanggung jawab dalam proses audit internal dan melaporkan kepada Kepala PTAPB.4.2. Asesmen MelekatAsesmen melekat (kajian/penilaian/evaluasi) oleh diri sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkoreksi dan mencegah masalah-masalah yang dapat menghalangi pencapaian tujuan PJM-OPRK. Metodologi asesmen melekat dilakukan oleh personil (satgas) yang ditunjuk, untuk melakukan evaluasi periodik (triwulanan) terhadap rencana kegiatan dan pelaksanaan operasional SSK reaktor Kartini. Pelaksanaan evaluasi PJM-OPRK, mencakup evaluasi terhadap :

a. Jadwal/scheduling aktivitas/pekerjaan/logbooks.

b. Operasi rutin.

c. Perawatan dan perbaikan.

d. Kalibrasi instrumentasi.

e. Hasil pemantauan radiasi daerah kerja.

f. Identifikasi kejadian abnormal

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan koreksi, perbaikan dan tindak lanjut kinerja sistem manajemen PJM-OPRK selanjutnya.

4.2. Asesmen Independen

Asesmen independen terdiri dari audit internal dan eksternal. Audit internal terhadap aspek keselamatan operasi/perawatan reaktor dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Tim Jaminan Mutu PTAPB, yang anggota auditornya bukan dari personil laboratorium bidang reaktor. Audit eksternal dilakukan oleh lembaga independen yaitu BAPETEN sebagai Lembaga Pengawas dan PSJMN sebagai Pembina.

Audit dilaksanakan setelah memberi tahu secara tertulis kepada pihak auditi, dan setelah pelaksanaan audit selesai, auditor segera membuat laporan tertulis dan disampaikan kepada Kepala PTAPB untuk kemudian digunakan sebagai bahan tindak perbaikan oleh pihak manajemen pelaksana terkait (auditi).4.3. Kaji Ulang Sistem ManajemenKaji ulang sistem manajemen terhadap PJM-OPRK dilakukan berdasar atas efektifitas pelaksanaan kegiatan operasi dan perawatan/perbaikan SSK reaktor Kartini demi tercapainya tujuan keselamatan operasi. Pihak manajemen internal bidang reaktor menjabarkan PJM-OPRK, yang dituangkan ke dalam agenda/program tahunan operasi dan perawatan/perbaikan reaktor serta instrumen yang melengkapinya sebagaimana yang tercantum dalam dokumen PJM-OPRK sereta prosedur, juklak/instruksi kerja dan rekaman data yang melengkapinya. Evaluasi dilakukan terhadap manajemen internal bidang reaktor berdasar atas hasil capaian program tahunan tersebut, yang digunakan sebagai dasar melakukan kajian terhadap efektifitas seni melaksanakan sistem manajemen yang sudah ditetapkan.4.4. Perbaikan Sistem Manajemen

Peluang-peluang untuk perbaikan sistem manajemen di PTAPB diidentifikasikan dalam kaji ulang manajemen. Apabila peluang untuk perbaikan telah teridentifikasi, maka Kepala PTAPB mengkoordinasikan perencanaan untuk perbaikan tersebut. Perencanaan ini juga meliputi perencanaan penyediaan sumber daya yang memadai. Selain itu, Kepala PTAPB mengkoordinasikan pemantauan terhadap keefektifan perbaikan yang telah dilakukan.

Subbid. POABB

BAPETEN

AUDIT EKSTERNAL

PTAPB

Subbid. OPR

Staf

Perawat, Operator & supervisor reaktor

AUDIT INTERNAL PTAPB

Tim P2K3

Bid. Reaktor

BA

BKTPB

BTU

BEM

BK2

TJM

PSJMN

File: PJM-OPRK Rev.10