J. Widijantoro, SH.,MH.

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2014

Indonesia dan negara-negara dengan sistem Civil Law atau hukum kontinental mengenal hukum perdata (private law, privaterecht) dan hukum dagang (commercial law, handelsrecht)Hukum dagang dikatakan sebagai cabang ilmu hukum perdata (Lebih tegas lagi dikatakan bahwa hukum dagang merupakan hukum perdata khusus).

Di Belanda dengan adanya penyatuan KUHD dan KUHPerdata dalam Burgerlijk Wetboek (biasa disebut Niuwe Burgerlijk Wetboek dan biasa disebut dengan NBW) mestinya pembagian antara hukum perdata dan hukum dagang sudah tidak eksis lagi. Keduanya adalah hukum perdata (private recht).

Mengingat KUHD adalah produk hukum era kolonial tentu dapat dipastikan bahwa dalam banyak hal sudah ketinggalan zaman. KUHD diberlakukan di Hindia Belanda sejak 1848 yang diberlakukan di Belanda pada 1838. Tentu KUHD tersebut dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat Belanda pada abad itu, dan kondisi sudah jauh berbeda dengan kondisi Indonesia dewasa ini.

KUHPerdata menjadi sumber hukum perdata umum, sedangkan KUHD merupakan sumber hukum perdata khusus. Hubungan kedua hukum tersebut merupakan genus (umum) dan species (khusus). Dalam hubungan yang demikian berlaku asas lex specialis derogat legi generali (hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum). Ketentuan yang demikian itu dapat ditemukan dalam Pasal 1 KUHD yang menyebutkan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang tidak diatur lain, berlaku juga terhadap hal-hal yang juga diatur dalam Kitab ini.

Achmad Ichsan: hukum dagang sebagai hukum yang mengatur masalah perdagangan atau perniagaan, yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia (persoon atau person) dalam perdagangan atau perniagaan.H.M.N. Purwosutjipto:hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul dalam lapangan perusahaan.

Secara klasik hukum dagang mencakup bidang-bidang hukum: persekutuan perdata, badan usaha, pengangkutan, asuransi, surat berharga, letter of credit, hak kekayaan intelektual (HKI) Kemudian dalam beberapa dekade terakhir, mencakup bidang hukum yang lebih luas lagi atau bidang-bidang hukum baru, seperti dewan pekerja (work-council), perbankan, kepailitan, keagenan, dan anti-monopoli

Works Council (ordernemingsraad) adalah suatu organ di dalam Perseroan Terbatas di Belanda. Organ ini merupakan perwakilan dari pekerja dan hanya diwajibkan bagi perseroan terbatas besar yang memiliki lebih dari 50 (limapuluh) pekerja. Ketentuan ini tidak diatur dalam NBW, tetapi diatur dalam Wet op Odernemingsgraden (Work Council Act)Di Indonesia diatur di UU Ketenagakerjaan

Hukum dagang dalam konteks Indonesia, tidak hanya secara sempit hukum yang berkaitan dengan norma-norma yang diatur dalam KUHD semata, seperti persekutuan dengan firma, persekutuan komanditer, asuransi, pengangkutan laut, dan surat berharga; melainkan juga yang bersumberkan pada KUHPdt dan perundangan lain di bidang ekonomi.

Selain istilah hukum dagang, dikenal istilah hukum bisnis (business law). Dalam kepustakaan hukum Common Law, khususnya Anglo American, hukum bisnis bukan merupakan cabang atau bagian hukum tertentu. Menurut Ralph C. Hoeber, istilah hukum bisnis tidak mengacu kepada cabang hukum tertentu, tetapi lebih mengacu kepada berbagai bagian hukum yang erat kaitannya dengan berbagai kegiatan bisnis. Bahkan, di sini banyak ketentuan hukum publik yang secara langsung dan substansial mempengaruhinya.

Dengan demikian, hukum bisnis tidak hanya mencakup hukum keperdataan saja, seperti kontrak jual beli, surat berharga, keagenan, pasar modal, perusahaan, kepailitan, perbuatan melawan hukum, tetapi juga hukum publik, seperti hukum pidana, hukum tata negara. Bahkan juga hukum internasional

Istilah yang mirip dengan hukum bisnis tersebut adalah hukum ekonomi (economic law). Menurut C.F.G. Sunarjati Hartono, ada yang menganggap kedua istilah tersebut identik, tetapi sebaiknya hukum ekonomi dibedakan dengan hukum bisnis, seperti halnya di dalam ekonomi dikenal adanya ekonomi makro dan mikro. Dengan demikian hukum ekonomi adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan, dan hukum kebiasaan yang menyangkut pengembangan ekonomi secara makro.

Sumber utama hukum dagang Indonesia diatur dalam KUHPerdata sebagai genus, dan KUHD sebagai speciesPengaturan di luar KodifikasiYurisprudensiHukum Kebiasaan (misalnya di dalam perdagangan internasional terdapat Uniform Commercial Practices (UCP)

UU No. 7 Tahun 2014 tentang PerdaganganUU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik NegaraUU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merk;UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenUU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran;UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara; danUU No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang

Pasal 2 KUHD: pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hariPasal 3 KUHD: perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembaliPurwosutjipto :Perbuatan pembelian sajaBarang-barang bergerak saja

1. perusahaan komisi; 2. perniagaan wesel; 3. pedagang, bankir, kasir, makelar dan yang sejenis; 4. pembangunan, perbaikan, dan perlengkapan kapal untuk pelayaran di laut; 5. ekspedisi dan pengangkutan barang; 6. jual-beli perlengkapan dan keperluan kapal; 7. rederij, carter kapal, bordemerij, dan perjanjian lain tentang perniagaan laut; 8. mempekerjakan nahkoda dan anak buah kapal untuk keperluan kapal niaga; 9. perantara (makelar) laut, cargadoor, convoilopers, pembantu-pembantu pengusaha perniagaan, dan lain-lain; 10. perusahaan asuransi

yaitu perbuatan-perbuatan yang timbul dari kewajiban- kewajiban:menjalankan kapal untuk melayari laut, kewajiban-kewajiban mengenai tubrukan kapal, tolong-menolong dan menyimpan barang-barang di laut yang berasal dari kapal karam atau terdampar, begitu pula penemuan barang-barang di laut, pembuangan barang-barang di laut ketika terjadi avarai (avarij).

Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 tersebut telah dicabut oleh Stb.1938-276 yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 1936. Ketentuan ini juga mengganti istilah perbuatan perniagaan menjadi perusahaan

Pemerintah Belanda: Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri Molengraaf: Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdaganganPolak: berpendapat bahwa baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba-rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.

Pasal 1 Huruf b UU No. 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.Pasal 1 Butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia

1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

1. Organisasi Perusahaan Perseorangan2. Organisasi Perusahaan dalam Bentuk Persekutuan Perdataa. Firmab. Persekutuan Komanditer3. Organisasi Perusahaan yang Berbadan HukumPerusahaan yang berbadan hukum ini meliputi bentuk perusahaan sebagai berikut:a. Perseroan Terbatas (PT);b. Koperasi.c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)(1) Perusahaan Perseroan (Persero)(2) Perusahaan Umum (Perum)

d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):1. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah2. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas

Organisasi perusahaan perseorangan adalah badan usaha perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Satu orang pengusaha yang menjadi pemilik badan usaha itu yang menjalankan perusahaan. Di dalam badan usaha perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Dengan demikian modal usaha tersebut hanya dimiliki satu orang pula.

Kalau ada orang lain dalam perusahaan perorangan, mereka adalah pembantu pengusaha:Pembantu di dalam Perusahaanmisalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus cabang, pemegang prokurasi/kuasa, dan pimpinan perusahaanPembantu di luar Perusahaanmisalnya agen perusahaan, makelar, komisioner, dan pengacara.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada. Di dalam dunia bisnis, masyarakat telah mengenal dan menerima bentuk badan usaha perseorangan yang disebut Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).

biaya yang rendah dalam membentuk badan usaha perseorangan;pemilik memiliki hak untuk mengambil keputusan bisnis;pemilik memiliki seluruh bisnis;pemilik memiliki hak untuk menikmati sendiri seluruh keuntungan bisnis; danpemilik dapat mudah mengalihkan atau menjual badan usaha ini bilamana ia tidak mau lagi menjalankan bisnis.

badan usaha ini memiliki akses modal yang terbatas, akses mendapatkan kredit bank, yaitu kredit perorangan ; danpemilik menanggung semua risiko kerugian bisnis. Dia dapat kehilangan semua modal yang diinvestasikan, bahkan bertanggung secara pribadi (personal liability).Dia bertanggungjawab sampai kepada harta pribadi

Hukum persekutuan merupakan himpunan hukum atau ilmu hukum yang mempelajari bentuk-bentuk kerjasama. Jika dikaitkan dengan dunia perniagaan, maka ia dapat disebut sebagai hukum persekutuan perniagaan atau hukum perusahaan sebagai kerjasama bisnis yang bersifat komersial.Di Inggris: company law; corporation law

Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari burgerlijk maatschap (private partnership). Di dalam Common Law system dikenal dengan istilah partnership.Kemudian di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah sharikah atau shirkah.Persekutuan adalah suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis

Persekutuan perdata menurut Pasal 1618 KUHPerdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (inbrengen) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya

adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih;masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng);danbermaksud membagi keuntungan bersama.

Tidak memasukkan persekutuan perdata sebagai perusahaan yang terdaftar berdasarkan ketentuan perundang-undangan perusahaan;Persekutuan perdata merupakan hubungan kontraktual;Persekutuan itu menjalankan suatu kegiatan bisnis;Persekutuan didirikan dan dijalankan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Dari makna persekutuan perdata di atas, jelas bahwa jumlah sekutu dalam persekutuan perdata minimal ada dua orang. KUHPerdata tidak menyebutkan berapa jumlah maksimal sekutu dalam persekutuan

Persekutuan perdata adalah genus dari bentuk kerjasama dalam bentuk persekutuan. Bentuk khusus (species) perjanjian persekutuan perdata ini adalah firma dan persekutuan komanditerGenus-nya diatur dalam Buku III KUHPerdata sebagai perjanjian bernama, sedangkan species-nya diatur dalam KUHD

Persekutuan perdata dikuasai oleh hukum perjanjian. Hubungan sesama sekutu di dalam persekutuan perdata berdasarkan perjanjian. Tidak ada pemisahan kekayaan antara persekutuan dan sekutu. Akibatnya tanggung jawab para sekutu pun bersifat tidak terbatas. Konsekuensinya, persekutuan bukan merupakan badan hukum

Kewajiban para sekutu di dalam persekutuan perdata menyetor modal.Pemasukan modal tersebut disebut inbreng. Inbreng ini adalah unsur utama persekutuan perdata. Tanpa adanya inbreng yang menjadi modal persekutuan, maka jelas persekutuan tidak dapat menjalankan kegiatannya untuk mencari keuntungan

Pasal 1619 ayat (2) KUHPerdata menentukan bahwa para sekutu perdata wajib memasukkan ke dalam kas persekutuan yang didirikan tersebut. Pemasukan (inbreng,contribution) itu dapat berupa:1. uang; atau2. benda-benda apa saja yang layak bagi pemasukan, seperti kendaraan bermotor dan alat perlengkapan kantor; atau3. tenaga kerja, baik fisik maupun pikiran

Benda itu sendiri dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.Baik benda berwujud (tangible things atau tangible assets) maupun benda tidak berwujud (intangible things atau intangible assets).

Asas kepentingan bersama:Tidak diperbolehkan seorang sekutu lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama (Pasal 1628-1630 KUHPerdata)

Pengurus:diatur sekaligus bersama-sama dalam akta pendirian persekutuan perdatadiatur sesudah persekutuan perdata berdiri dengan akta khusus

Pasal 16201623 KUHPerdata membagi persekutuan perdata dalam dua jenis,yaitu:Persekutuan Perdata Umum (algehele maatschap)Persekutuan Perdata Khusus (bijzondere maatschap)

Persekutuan perdata umum adalah persekutuan perdata di mana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya. Persekutuan yang demikian dilarang undang-undang Pasal 1621 KUHPerdata. Pasal ini membolehkan persekutuan perdata penuh dengan keuntungan (algehele maatschap van winst). Dengan perkataan lain: Pasal 1621 KUHPerdata memperbolehkan yang dimasukkan itu seluruh keuntungan.Larangan ini dapat dipahami, dengan pemasukan tanpa rincian, orang akan sulit membagi keuntungan secara adil sebagaimana ditentukan Pasal 1633 KUHPerdata.

Pasal 1633 KUHPerdata menentukan bahwa jika di dalam perjanjian persekutuan perdata tidak ditentukan bagian keuntungan dan kerugian masing-masing, maka dibagi menurut keseimbangan pemasukan masing-masing sekutu

Di dalam persekutuan perdata khusus, para sekutu menjanjikan pemasukan benda benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya. Persekutuan yang demikian diatur Pasal 1633 KUHPerdata.

Jika seorang sekutu mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa perbuatan itu untuk kepentingan persekutuan;Perbuatan sekutu baru dapat mengikat sekutu lain, jika:nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu lainhasil perbuatannya atau keuntungannya telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan

Perbuatan hukum beberapa sekutu terhadap pihak ketiga dipertanggungjawabkan secara sama rata, kecuali ditentukan sebaliknya;Hubungan hukum seorang sekutu yang dilakukan atas nama persekutuan dengan pihak ketiga, dapat langsung menimbulkan hak gugat persekutuan kepada pihak ketiga itu.

Pemasukan (inbreng) dari masing-masing sekutuPenagihan-penagihan ke dalamPenggantian kerugian kepada persekutuan dari sekutu-sekutu Penagihan-penagihan keluar kepada pihak ketiga

Lampaunya waktu untuk mana persekutuan perdata itu didirikanMusnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan perdata ituKehendak dari seorang atau beberapa orang sekutuSalah seorang sekutu meninggal dunia, di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit

Persekutuan perdata dapat terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan bebas (profesi) seperti pengacara, dokter, arsitek, dan akuntan (mis. Asosiasi)Adakalanya pula persekutuan bertindak ke luar kepada pihak ketiga secara terangterangan dan terus-menerus untuk mencari laba, maka persekutuan perdata tersebut dikatakan menjalankan perusahaan

Suatu perjanjian kerjasama dari suatu transaksi sekali segera setempat. Misalnya kerjasama untuk membeli barang secara bersama-sama dan kemudian dijual dengan mendapat keuntungan. Kemudian keuntungan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang menjadi sekutu kerjasama dimaksud

Rudhi Prasetya menyatakan bahwa persekutuan perdata bersifat dua muka, yaitu dapat untuk kegiatan komersial dan dapat pula untuk kegiatan bukan komersial termasuk dalam hal ini persekutuan perdata yang menjalankan profesi