KRISIS MONETER

Tugas yang Disusun Untuk Melengkapi Tugas Mata Kuliah Bahasa Indonesia

Oleh :AHMAD SYAUQYFIKRI FADHEL MUHAMMADMUHAMMAD IRVAN NUR HASANRENDIKA PRADHANA PUTRASURIANSYAH

Program Diploma III AkuntansiSTAN2014KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini.Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:1. Tuhan Yang Maha Esa,2. Ibu Ani Mariani, selaku dosen pembimbing mata kuliah bahasa Indonesia,3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan, bantuan, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.Akhir kata semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bintaro, 29 Januari 2014

Penulis,

DAFTAR ISIiii

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangSebelum masa krisis moneter 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat pesat, kurs rupiah cenderung relatif stabil. Demikian pula iklim investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat terus menerus. Stabilnya nilai rupiah ini membuat para investor dan pemerintah selaku pihak yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi cenderung mengabaikan pinjaman terhadap mata uang asing, khususnya Dollar Amerika Serikat. Dengan tidak adanya perlindungan terhadap rupiah itu, belakangan membawa dampak yang kurang baik pada saat terjadinya krisis ekonomi secara global pada tahun 1998. Permasalahan krisis moneter ini bermula dari gonjang-ganjing krisis di sejumlah negara-negara Asia, seperti Jepang, Thailand, Malaysia dan sebagainya, termasuk Indonesia.Krisis di negara-negara maju dan berkembang pada masa itu diawali merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat. Ketidakstabilan ini membuat banyak bank-bank di Indonesia mengalami kerugian, terutama yang mempunyai pinjaman uang dalam bentuk mata uang asing. Kerugian ini di dukung pula oleh kurang tanggapnya pemerintah dalam mengantisipasi krisis ekonomi yang ditambah dengan memburuknya arus kas bank-bank selaku penyimpan dana masyarakat. Kenyataan ini berakibat pada sulitnya bank-bank untuk melakukan likuidasi, sehingga mendorong sejumlah nasabah menarik dananya dari bank secara bersama-sama. Kepercayaan masyarakat terhadap bank pun menjadi suatu pertanyaan besar, khususnya Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang bertugas melakukan pengawasan terhadap bank-bank konvensional maupun bank perkreditan, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 Jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

B. Rumusan MasalahBerdasarkan studi kasus tentang krisis moneter yang kami angkat, maka rumusan masalah yang terbentuk adalah:1.Apakah penyebab krisis moneter tahun 1998 yang melanda Indonesia? 2.Bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi krisis moneter?3.Bagaimana upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah pasca krisis moneter?4.Apakah dampak sosial krisis moneter 1998 yang terjadi di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan1. Untuk mengetahui tentang krisis moneter dan penyebabnya2. Untuk mengetahui dampak krisis moneter 1998 di Indonesia3. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi krisis moneter 19984. Untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian pasca krisis moneter 1998

D. Manfaat PenulisanHasil dari penulisan makalah ini diharapkan memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya kepada teman-teman semua untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam masalah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 serta kondisi saat pemulihan dari masalah tersebut. Manfaat lain dari penulisan makalah ini adalah dengan adanya penulisan makalah ini diharapkan dapat dijadikan acuan di dalam menghadapi masalah krisis ekonomi apabila terjadi lagi di negara Indonesia ataupun negara lain.

BAB IIPEMBAHASAN

A. Krisis Moneter dan PenyebabnyaKrisis moneter 1998 merupakan suatu sejarah baru dalam pencapaian ekonomi global, sekaligus babak baru dalam sistem ekonomi liberal yang membawa dampak langsung terhadap perekonomian negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Krisis moneter yang terjadi pada sejak pertengahan 1997, bahkan berkembang menjadi krisis ekonomi dan telah menjadi krisis kepercayaan pula. Masyarakat mempunyai mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang ada. Hal ini ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang dimata dunia dianggap sebagai salah satu pemerintahan yang dipandang sebagai rezim yang membangun ekonomi Indonesia secara pesat. Sehingga dimasa rezim ini, tidak heran apabila Indonesia dipandang negara yang menyandang predikat swasembada dalam berbagai sektor kehidupan. Kondisi krisis moneter yang dialami pada masa 1998 merupakan masa-masa sulit yang sangat berbeda dengan kondisi sebelum-sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi kurun waktu antara tahun 1969 - 1997 yang tidak pernah mengalami penurunan, bahkan berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling pesat, bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia kurang lebih 7 persen pertahun pada masa itu. Demikian pula pendapatan perkapita menggambarkan tingkat kemakmuran bangsa naik sebesar 5 persen pertahun.Sedangkan dalam kurun waktu 1985 1997 dapat diketengahkan disini, bahwa pertumbuhan ekonomi mencapai 7,5 persen pertahun dengan pendapatan perkapita naik sebesar 5,8 persen pertahun. Sementara itu dari sisi sumber daya manusia, angkatan kerja semakin dapat ditampung oleh lapangan pekerjaan yang tersedia, seiring dengan meningkatnya kapasitas produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan ekspor Indonesia terhadap negara asing lainnya. Perlu ditambahkan pula, bahwa pada masa-masa itu, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing relatif konstan. Bahkan yang lebih mencegangkan lagi, pada masa antara tahun 1993 1994 pendapatan negara mengalami surplus.Tabel 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Uang Beredar, dan Suku Bunga Periode 1990 2008TahunProduk Domestik BrutoPertumbuhanUang BeredarPertumbuhanSuku Bunga (SBI)Pertumbuhan

(%)(Rp. Milyar)(%)(%)(%)

1990949641,12381915,98

19911018622,67,262634110,5919,4921,96

199210812486,15287799,2615,75-19,19

19931151490,26,53680527,8911,16-29,14

19941238312,37,544537423,2810,33-7,44

19951340101,68,225267716,0713,9935,43

19961444873,37,826408921,6612,8-8,51

19971512780,94,77834322,242056,25

19981314202-13,1310119729,1735,5277,6

199913245990,7912463323,1611,93-66,41

20001389770,24,9216218630,1314,5321,79

20011442984,63,831777319,5817,6221,27

20021504380,64,251919397,9912,93-26,62

20031572199,34,5123379921,818,31-35,73

20041660578,85,622538188,567,43-10,59

20051750815,25,4328190511,0711,9861,24

200618472925,5136107328,088,96-25,21

20071963974,36,3243342420,047,19-19,75

20082082103,76,014709058,6510,7549,51

Sumber : BPS dan Bank Indonesia, 2008Dari tahun 1990 hingga tahun 1996, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak begitu besar perbedaannya. Sampai pada tahun 1997, perekonomian Indonesia mengalami kemerosotan akibat kriris yang berkepanjangan. Sehingga pada tahun 1998, pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami turunan drastis yaitu sebesar -13,13 %. Dengan jumlah suku bunga yang jauh melambung tinggi. Saat tahun 1996 suku bunga hanya bekisar 12,8 % lalu naik pada tahun 1997 sebesar 20 %, dan memuncak pada tahun 1998 sebesar 35,52 %.Berdasarkan perhitungan angka-angka grafik diatas, seharusnya pemerintah Indonesia mampu dengan mudah mengatasi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Namun kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan, karena krisis yang melanda dibarengi dengan multi-dimensi krisis (crisis multidimetion) seperti semakin melemahnya daya saing ekonomi nasional terhadap ekonomi negara asing, dan adanya faktor-faktor pemicu krisis, seperti : rendahnya produktivitas kerja, minimnya upah pekerja, pengawasan keuangan yang tidak pada trek yang tepat, dan bermunculan praktek oligopoli maupun monopoli dalam berbagai situasi pasar.Ada beberepa sebab yang melatarbelakangi terjadinya krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998 diantaranya adalah sebagai berikut:1. Stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek yang telah menciptakan ketidakstabilan. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri dibidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut. Pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan terhadap hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia. Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar-benar menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998).2. Banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.3. Tidak jelasnya arah perubahan politik. Maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.4. Perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memperbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.5. Pelarian modal besar-besaran (flight for safety) dari para investor asing. Karena itu, rupiah merosot amat drastis dari level semula Rp 2.300 per dollar AS (pertengahan 1997) menjadi level terburuk Rp17.000 per dollar AS (Januari 1998).6. Banyaknya hutang dalam valas, proyek jangka panjang yang dibiayai dengan hutang jangka pendek, proyek berpenghasilan rupiah dibiayai valas, pengambilan kredit perbankan yang jauh melebihi nilai proyeknya, APBN defisit yang tidak efisien dan efektif, devisa hasil ekspor yang disimpan di luar negeri, perbankan yang kurang sehat, jumlah orang miskin dan pengangguran yang relatif masih besar.

B. Dampak Krisis Moneter 1998 di IndonesiaKrisis perekonomian yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 di Indonesia telah menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Dampak tersebut diantaranya dirasakan dibidang ekonomi secara umum, politik dan budaya.Sejak pertengahan tahun 1997 tersebut, pada saat Indonesia dilanda krisis perekonomian (krisis moneter), yang sebenarnya merupakan akumulasi persoalan di masa lalu yang memuncak seiring dengan terjadinya krisis regional di hampir semua belahan asia. Kondisi perekonomian seperti ini akan merambah ke semua sektor, likuidasi beberapa bank, penutupan beberapa perusahaan, PHK besar-besaran, dan harga-harga sembako yang semakin melonjak. Sehingga krisis moneter ini akan memicu terjadinya krisis sosial di masyarakat, yang akhirnya juga dapat memicu krisis politik tersebut. Krisis sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang merupakan akibat dari adanya krisis moneter ini, antara lain: kriminalitas melonjak dan kekerasan kolektif meningkat.

C. Kebijakan Pemerintah Mengatasi Krisis di IndonesiaKebijakan ekonomi dengan berbagai dampak negatif sebagaimana uraian diatas, secara serius telah diupayakan diatasi dengan melaksanakan kebijakan ekonomi, baik makro maupun mikro. Dalam jangka pendek kebijakan ekonomi pemerintah sejak masa krisis dimaksudkan memiliki dua sasaran strategis, yakni pertama : mengurangi dampak negatif krisis terhadap masyarkata berpendapatan rendah dan rentan, dan kedua : pemulihan pembangunan ke jalur semula.Upaya-upaya yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian negara dari dampak krisis moneter 1998 diatas diuraikan sebagai berikut :1. Kebijakan Ekonomi Makro Kebijakan ekonomi makro yang telah dilaksanakan pemerintah dalam upaya menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing adalah melalui kebijakan moneter yang ketat disertai anggaran berimbang, dengan membatasi anggaran sampai pada tingkat yang dapat diimbangi dengan tambahan dana dari pinjaman luar negeri, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) walaupun pada akhirnya sebagian dana BLBI tesebut ditemukan banyak penyimpangan dalam penggunaannya. Kebijakan moneter yang ketat dengan tingkat bunga yang tinggi selain dimaksukan untuk menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, juga dimaksudkan untuk menahan permintaan aggregate dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan tabungan di lembaga perbankan, sehingga dalam hal ini dibutuhkan deregulasi aturan perbankan yang ketat agar masyrakat si pemilik dana mempunyai kepercayaan terhadap bank. Meskipun demikian pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa tingkat bunga yang tinggi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi dan bersifat kontradiktif terhadap PDB. Oleh karena itu, tingkat suku bunga yang tinggi tidak akan selamanya dipertahankan, tetapi akan diturunkan secara sewajarnya sampai ke level lazimnya seiring dengan menurunya laju inflasi. Mekanisme pemberian suku bunga yang tinggi untuk penyimpanan dana oleh nasabah merupakan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah sejak krisis moneter, hal ini dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat menyimpan dananya di bank, sehingga bank mempunyai modal yang cukup untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit).

2. Kebijakan ekonomi Mikro Kebijakan ekonomi mikro yang ditempuh pemerintah adalah dengan mengangkat kembali sektor-sektor usaha kecil - menegah masyarakat (pelaku usaha) dengan mekanisme pemberian pinjaman dana dengan prioritas bunga yang rendah. Tujuan pemerintah mengambil langkah ini dimaksudkan untuk : 1) Untuk mengurangi dampak negatif dari krisis ekonomi terhadap kelompok penduduk berpenghasilan rendah dengan dikembangkannya jaringan pengaman sosial yang meliputi penyediaan pokok dengan harga terjangkau, mempertahankan tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan pada saat krisis, serta penanganan pengangguran dalam upaya mempertahankan daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi pengangguran saat krisis moneter adalah dengan mencanangkan dan atau membuat program padat karya untuk menampung tenaga kerja produktif. 2) Menyehatkan sistem lembaga perbankan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan Indonesia. Upaya ini diwujudkan oleh pemerintah dengan mencari dana talangan yang dipinjamkan ke bank-bank yang mengalami krisis saldo-debet, sehingga dapat bertahan dari arus krisis. Pemerintah pun melalui Bank Setral (Bank Indonesia) memberikan kucuran dana ke bank-bank swasta yang diperoleh melalui pinjaman luar negeri. 3) Merestrukturisasi hutang luar negeri. Tindakan ini dimaksudkan pemerintah untuk memprioritaskan pendanaan-pendanaan yang sangat urgen terhadap perkembangan ekonomi untuk mengatasi krisis yang ada, sehingga dengan adanya restrukturisasi utang maka pemerintah dapat melakukan penundaan pembayaran utang luar negeri Indonesia. 4) Mereformasi struktural di sektor rill, dan 5) Mendorong ekspor.

D. Upaya Pemulihan Perekonomian Pasca Krisis1. Jaringan Pengaman SosialDalam kaitan ini sejak krisis moneter 1998 pemerintah telah mengambil langkah-langkah dengan menambah alokasi anggaran rutin (khususnya untuk subsidi bahan bakar minyak, listrik, dan berbagai jenis kebutuhan makanan pokok), dilakukannya usaha untuk mempertajam sasaran alokasi anggaran dan meningkatkan efisiensi anggaran pembangunan. Hal ini dilakukan melalui peninjauan kembali terhadap kegiatan dan proyek pembangunan, antara lain dengan:a. Menunda proyek-proyek dan kegiatan pembangunan yang belum mendesakb. Melakukan realokasi dan menyediakan tambahan anggaran untuk bidang pendidikan dna kesehatan.c. Memperluas, penciptaan kerja dan kesempatan kerja bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, yang dikaitkan dengan peningkatan produksi bahan makanan serta perbaikan dan pemeliharaan prasarana ekonomi, misalnya jalan, irigasi,d. Memperbaiki sistem distribusi agar berfungsi secara penuh dan efisien yang sekaligus meningkatkan peranan pengusaha kecil, menengah dan koeperasi. Sebagai akibat dari peninjauan kembali seluruh program dan proyek pembangunan, total anggaran meningkat secara tajam sejak krisis moneter tahun 1998. Sebagai implikasi dari jaringan pengaman sosial ini, yagn disertai penyesuaian untuk mempertajam alokasi dan peningkatan efisiensi anggaran pembangunan, pemerintah tidak dapat menghindari terjadinya defisit yang sangat besar, lebih kurang pada masa itu 8,5 persen terhadap PDB, dalam revisi APBN tahun 1998/99. Pemerintah sangat menyadari bahwa defisit anggaran sebesar 8,5 persen terahdap PDB tidak suistanable, itulah sebabnya mengapa diupayakan penurunan anggaran minimal pada tahun 1999/2000 dan bertujuan pula untuk melakukan pengimbangan anggaran untuk masa 3 tahuan kemudian (tahun 2003).2. Penyehatan Sistem PerbankanUntuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, sekaligus untuk menghindari penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah, maka langkah-langkah mendasar dari kebijakan penyehatan dan resrukturisasi perbankan yang ditempuh oleh pemerintah reformasi terdiri dari dua prinsip pokok, yaitu : a. Kebijakan untuk membangun kembali sistem perbankan yang sehat guna mendukung pemulihan ekonomi nasional, melalui :1) Program peningkatan permodalan bank.2) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan antara lain, mencakup:a. Perijinan bank yang semula dibawah kewenangan Departemen Keuangan dialihkan ke Bank Indonesia selaku bank sentral;b. Investor asing diberikan kesempatan lebih besar untuk menjadi pemilik saham di bank-bank (tak heran apabila sejak krisis moneter bank-bank swasta nasional menjadi berstatus go public secara hukum);c. Rahasia bank yang semula menyangkut sisi activa dan pasiva diubah menjadi hanya mencakup nasabah penyimpan dan simpanannya.3) Penyempurnaan dan penegakan ketentuan kehati-hatian, antara lain :a. Bank-bank diwajibkan menyediakan modal minimum (Capital Adequacy Ratio) sebesar 4 % pada akhir tahun 1998, 8 % pada akhir tahun 1999 dan 10 % pada tahun 2000, sebagaimana diumumkan oleh pemerintah.b. Melakukan tindakan hukum yang lebih tegas terahdap pemilik dan pengurus bank yangt telah terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku.b. Kebijakan untuk menyelesaikan masalah perbankan yang telah terjadi dengan melakukan pemulihan dan penyehatan perbankan. Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam hal ini adalah1) Pemberian jaminan pembayaran kepada deposan dan kreditur;2) Di bentuknya Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang bertugas untuk mengurus, mengelola dan atau menjual aset-aset bank yang telah mengalami likuidasi, termasuk pula membantu penyehatan bank-bank yang masih dapat ditolong;3) Melakukan due diligence terhadap bank-bank yang diambilalih pengelolaannya dan terhadap bank-bank lainnya;4) Disusunnya rancangan undang-undang yang berkenaan dengan pendongkrakan pembaharuan ekonomi yang berkesinambungan, seperti : UU Perbankan, Pasar Modal, Investasi Asing dan lain sebagainya. Khusus UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, penerapan pasal-pasal kerahasiaan bank, pengawasan, pemilikan asing, kedudukan Bank Sentral lebih menekankan pada terbukanya pasar sehingga peluang investasi lebih cepat berkembang.3. Restrukturisasi Utang Luar Negeri Hutang luar negeri swasta dan pinjaman antar bank-bank merupakan penyebab utama dari ksrisis moneter di Indonesia, yang berakibat pada melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Oleh karena itu, untuk mengurangi permintaan mata uang asing dan sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan utang-utangnya maka pemerintah melalui mekanisme kesepakatan Frakrut tanggal 4 Juni 1998 telah menyusun kerangka restrukturisasi utang dunia usaha, dan pengaturan pemberian fasilitas perbankan untuk mengatasi defisit modal pembiayaan. Dalam restrukturisasi tersebut antara debitor dan kreditor (bank-bank) menyepakati secara sukarela besarnya jumlah utang dan perubahan pinjaman menjadi equity dan persyaratan pengembalian utang dalam jangka waktu delapan tahun termasuk masa tenggang waktu tiga tahun, maka untuk merealisasikan pelunasan utang swasta tersebut telah pula diluncurkan Prakarsa Jakarta yang memungkinkan para kreditor-debitor menyelesaikan hutang piutang di luar pengadilan niaga melalui restrukturisasasi modal perusahaan.4. Reformasi Struktural di Sektor Perbankan Aspek reformasi structural yang diambil pemerintah dalam rangka pemulihan pasca krisis monter dimulai dari efisiensi pengembangan sektor rill. Reformasi structural ini mencakup:a. Penghapusan berbagai praktek monopoli (terllihat dengan dibentuknya UU Persaingan usaha, larangan monopoli saham dalam perseroan, pembentukan komisi pengawas persaingan usaha);b. Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang yang berkenaan dengan pembangunan ekonomi, termasuk perdagangan luar negeri dan bidang investasi (mekanisme ini antara lain : kemudahan dalam mengurus pendirian perseroan, kerjasama bilateral dengan Negara-negara maju dalam penanaman modal, dsb);c. Privatisasi BUMN (dalam hal ini privatisasi bertujuan untuk memperluas permodalan perusahaan-perusahaan dalam hal pemerataan ekonomi dan keterbukaan investasi di Indoensia). Salah satu penyebab krisis moneter sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa kurang efisiensinya pengelolaan perseroan (badan usaha) terutama dalam pengawasan hutang luar negeri. Ketidakefisienan ini dipengaruhi pula oleh faktor birokrasi yang seringkali merugikan pihak penanam modal asing karena tingginya pembiayaan (cost) yang harus dikeluarkan sehubungan dengan pembiayaan produksi maupun pendirian suatu perseroan. Lebih dari itu, penerapan sistem birokrasi pemerintahan dalam memberikan ijin pendirian suatu perseroan tidak efisien dan tidak efektif. Hal ini pula yang mendorong lahirnya UU No. 37 tahun 2008 tentang perseroan terbatas. UU ini juga merupakan bagian dari sarana legalitas dan ekonomis untuk memberikan peluang besar terhadap penanaman modal asing. Dalam kaitannya dengan aspek deregulasi dan debirokratisasi diatas, maka pemerintah telah mencabut berbagai peraturan, antar lain:a. Peraturan yang menghalangi investasi asing sampai 49 % dari perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di pasar modal;b. Merevisi daftar negatif investasi dengan pengurangan jumlah bidang usaha yang tertutup bagi investor asing;c. Mencabut pembatasasn investasi asing terhadap perkebunan, perdagangan eceran dan perdagangan besar;d. Mencabut ketentuan tata niaga yang reskriktif terhadap produksi industri;e. Menerapkan perdagangan bebas, walaupun masih bersifat parsial, meliputi daerah-daerah tingkat I dan II provinsi, serta memberikan kebebasan terbatas kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama investasi langsung dengan pihak pemodal asing.5. Pembaharuan Hukum Sebagai Bagian dari Pembangunan Ekonomi Sebagaimana diketahui bahwa secara fatual maupun teoritis bahwa peranan hukum dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Negara merupakan salah satu syarat mutlak. Dengan kata lain, hukum (baca sistem hukum) merupakan fondasi yang berfungsi menopang pembangunan ekonomi, khususnya ekonomi yang berkelanjutan dan mempunyai daya saing secara global dengan Negara-negara lainnya. Sejak berlangsungnya masa krisis moneter di Indonesia pada era 1998-an, maka pemerintah telah pula mengambil langkah-langkah dengan menetapkan kebijakan di bidang hukum, baik itu penggantian peraturan maupun perubahan, khususnya menyangkut kebijakn moneter. Hal ini sangat logis, mengingat salah satu pemicu krisis pada tahun 1998 itu sendiri adalah kurangnya kebijakan normative-yuridis yang melindungi iklim pertumbuhan ekonomi. Belajar dari pengalaman krisis moneter ini, pemerintah pun semakin cermat dalam menerapkan kebijakan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan (reforamsi hukum) yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi makro dan mikro. Upaya mempertahankan kestabilan ekonomi makro, mencakup : kebijakan moneter, fisikal, dan nilai tukar. Sementara itu dibidang mikro, kebijakan yang harus ditetapkan meliputi : pengembangan infrastruktur ekonomi, seperti : pasar modal, perbankan sebagaiman telah disinggung sebelumnya. Yang mana dua diantara kebijakan tersebut telah beralih menjadi tugas pemerintah melalui bank Indonesia sejak krisis moneter berlangsung. Krisis yang berasal dari melemahnya ekonomi mikro secara luas telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, terutama sektor riil. Padahal, sector rill merupakan salah satu pangsa pasar yang merupakan bagian dari kegiatan usaha perkreditan bank. Kurangnya manajemen kredit telah pula mempengaruhi tingkat kecukupan modal bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga ketika krisis terjadi lembaga perbankan kewalahan mengatasi besarnya jumlah arus kas yang dipinjamkan dalam bentuk kredit bila dibandingkan kas masuk. Pemerintah sejak masa krisis moneter telah melakukan pembaharuan peraturan hukum yang berkenaan baik secara langsung maupun tidka langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, walaupun disadari bahwa usaha yang demikian itu belum sepenuhnya dapat terrealisasi dan membwa hasil yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan kebijakan dasar dari UU Hak Cipta adalah memberikan perlindungan bagi pencipta atau ciptaannya. Kebijakan dibidang kepailitan, UU bertujuan untuk membebaskan debitor yang tidak mampu akibat dampak dari krisis moneter yang terjadi, disamping adanya usaha lain berupa bantuan dari pemerintah untuk mengambil kembali apa yang menjadi hak kreditor terhadap debitor yang mampu.Pembaharuan dibidang hukum ini mencakup usaha luas dari pemerintah, mulai dari pembaharuan sistem hukum, penataan ulang lembaga hukum, seperti diciptakannya lembaga peradilan yang bersifat khusus (ad hock), contoh : Peradilan Niaga, Hubungan Industrial, Perikanan dan sebagainya. Pemberlakuan kebijakan di bidang perbankan sendiri sudah lebih selektif karena adanya batasan-batasan dan ukuran-ukuran tingkat kesehatan bank, laporan berkala bank swasta nasonal maupun BUMN tentang transaksi, batasan kerahasiaan bank dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Usaha pembaharuan hukum oleh pemerintah dalam rangka pemulihan negara dari deraan krisis moneter, sedikit banyaknya telah membawa dampak yang lebih positif, meskipun kenyataan ini tidak sebanding dengan pengalaman empiris bila dibandingkan dengan Negara-negara berkembang lainnya. Namun paling tidak, pemerintah melalui kelembagaannya telah menciptakan iklim perubahan kearah yang lebih baik terutama dalam rangka membina pelaku usaha untuk membangun perekonomian Negara. Dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan pondasi pembangunan ekonomi setelah pasca krisis moneter, maka diharapkan akan memelihara dan menumbuhkan iklim investasi tanpa harus mengabaikan kepentingan nasional, terutama kepentingan masyarakat secara luas. Perbankan sebagai salah satu pintu masuk untuk memperbaiki perekonomian negara pasca krisis moneter harus benar-benar dilindungi dan sekaligus diatur secara ketat, baik pengelolaannya maupun pendiriannya mengingat perbankan sebagai lembaga yang menggerakkan roda perekonomian. Untuk kepentingan itu, UU Perbank harus selalu disesuaikan dengan perubahan tuntutan kebutuhan dalam suatu sistem ekonomi, terutama ekonomi kerakyatan yang tercermin dalam pasal 33 UUD 1945. Sarana hukum (UU) yang menjadi katalisator kebijakan di bidang ekonomi disamping sebagai tolok ukur kepatutan, juga berfungsi sebagai pencita daya saing ekonomi terhadap Negara asing, khususnya iklim investasi.

1

17

BAB IIIPENUTUP

A. SimpulanBerdasarkan apa yang penulis uraikan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah krisis moneter 1998 membawa dampak langsung terhadap perekonomian negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Hal ini ditandai dengan runtuhnya rezim orde baru yang dimata dunia dianggap sebagai salah satu pemerintahan yang dipandang sebagai rezim yang membangun ekonomi Indonesia secara pesat. Kondisi krisis moneter yang dialami pada masa 1998 merupakan masa-masa sulit yang sangat berbeda dengan kondisi sebelum-sebelumnya Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi kurun waktu antara tahun 1969 - 1997 yang tidak pernah mengalami penurunan.Ada beberepa sebab terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 diantaranya adalah sebagai berikut :1. Stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek yang telah menciptakan ketidakstabilan.2. Banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia.3. Tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.4. Perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memperbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.5. Faktor utama yang menyebabkan krisis moneter tahun 1998 yaitu faktor politik.6. Banyaknya utang dalam valas, proyek jangka panjang yang dibiayai dengan utang jangka pendek, proyek berpenghasilan rupiah dibiayai valas, dan pengambilan kredit perbankan yang jauh melebihi nilai proyeknya.Ada beberapa kebijakan Pemerintah dalam mengatasi krisis di Indonesia, antara lain :1. Kebijakan Ekonomi Makro Kebijakan ekonomi makro yang telah dilaksanakan pemerintah dalam upaya menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing adalah melalui kebijakan moneter yang ketat disertai anggaran berimbang, dengan membatasi anggaran sampai pada tingkat yang dapat diimbangi dengan tambahan dana dari pinjaman luar negeri, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).2. Kebijakan ekonomi Mikro Dikembangkannya jaringan pengaman sosial yang meliputi penyediaan pokok dengan harga terjangkau, mempertahankan tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan pada saat krisis, serta penanganan pengangguran dalam upaya mempertahankan daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Menyehatkan sistem lembaga perbankan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan Indonesia. Merestrukturisasi hutang luar negeri. Mereformasi struktural di sektor rill. Mendorong ekspor.Yang terakhir adalah upaya pemulihan perekonomian pasca krisis pun terus dilakukan dengan berbagai upaya. Upaya-upaya tersebut terus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama agar perekonomian di Indonesia dapat pulih kembali secepatnya. Upaya-upaya tersebut antara lain dengan melakukan jaringan pengaman sosial, penyehatan sistem perbankan yang dilakukan pemerintah, menyusun kerangka restrukturisasi utang dunia usaha, reformasi struktural di sektor perbankan dimulai dari efisiensi pengembangan sektor riil, dan pembaharuan hukum sebagai bagian dari pembangunan ekonomi karena sistem hukum merupakan fondasi yang berfungsi menopang pembangunan ekonomi.Jadi ada begitu banyak dampak yang dirasakan dari krisis moneter tersebut oleh negara-negara berkembang terutama di Indonesia. Karena penyebab-penyebab itulah negara Indonesia menjadi terpuruk di semua aspek. Bukan hanya aspek ekonomi saja bahkan politik, budaya, dan sosial di Indonesia pun terkena dampak dari krisis tersebut. Tapi setelah adanya dampak tersebut negara kita mulai memperbaiki kembali sektor-sektor secara perlahan. Semua itu harus diperbaiki secara bersama-sama agar Indonesia menjadi normal kembali di semua aspek kehidupan.

B. SaranMakalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

http://widodo07.blogspot.com/2012/04/makalah-kondisi-pemulihan-ekonomi-dari.htmlhttp://oliph-s.blogspot.com/2012/04/krisis-ekonomi-dan-kebijakan-moneter-di.htmlhttp://idhan-muhammadramadhan.blogspot.com/2012/03/upaya-upaya-pemulihan-ekonomi-indonesia.htmlhttp://ade-artikel.blogspot.com/2010/03/sebab-sebab-terjadinya-krisis-ekonomi.htmlhttp://2g3nius.blogspot.com/2008/06/dampak-sosial-krisis-moneter-tahun-1997.html