kpk · 2021. 3. 29. · ditetapkannya kawasan hutan 100%. 3. tersedianya peta digital rencana...

KPKKomJil PMnbMiintaun Kofiiptl

Kementerian Dalam Negcri

KANTOR STAF PRfcSIUEN

KEPUTUSAN BERSAMA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, MENTERI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN

NOMOR : 01 TAHUN 2020

NOMOR : 115/M.PPN/HK/12/ 2020

NOMOR : 356-4666 TAHUN 2020

NOMOR : 7 TAHUN 2020

NOMOR : 03/KSP/12/ 2020

TENTANG

AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2021-2022

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, MENTERI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan

Korupsi, perlu menetapkan Keputusan Bersama Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri

Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi

Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan tentang Aksi Pencegahan Korupsi

Tahun 2021-2022;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional

Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 108);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BERSAMA PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI, MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

BIROKRASI, DAN KEPALA STAF KEPRESIDENAN TENTANG

AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2021-2022.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Presiden selaku Timnas PK, yang

selanjutnya disebut (Timnas PK) menetapkan Aksi Pencegahan Korupsi

Tahun 2021-2022.

Keputusan Bersama ini menjadi pedoman bagi Kementerian, Lembaga,

Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam

melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022.

KETIGA

KEEMPAT

KJELIMA

KEENAM

KETUJUH

Aksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri atas 12

(duabelas) aksi, yang meliputi:

a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;

b. perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistcm database yang akurat

dan mutakhir serta mekanisme pengawasan melekat di sektor pangan

strategis dan kesehatan;

c. pemanfaatan data beneficial ownership;

d. peningkatan penerimaan negara melalui pembenahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan cukai;

e. implementasi e-payment dan e-katalog;

f. pemanfaatan data kependudukan untuk efektivitas dan efisiensi

kebijakan sektoral berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK);

g. integrasi perencanaan penganggaran berbasis elektronik;

h. percepatan Implementasi SPBE;

i. penguatan tata laksana di kawasan pelabuhan;

j. Penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam

pengawasan program pembangunan;

k. penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana;

l. penguatan integritas Aparat Penegak Hukum (APH).

Uraian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama yang merupakan bagian

tidak terpisalikan dari Keputusan Bersama ini.

Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah

Daerah wajib melaporkan realisasi capaian kegiatan kunci (key activity)

setiap triwulan.

Timnas PK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan aksi di

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan

lainnya.

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

ONOARFA

MENTERI DALAM NEGERI

I KARNAVIAN

AKSI PENCEGAHAN KORUPSI TAHUN 2021-2022

Fokus Aksi Output* —---------------------- :-----

Kementerian/Lembaga/Penierintah Daerah Pelaksana

1 2 3 51. Perizinan dan

Tata Niaga1. Percepatan

implementasi kebijakan satu peta

1. Tersedianya matrik logframeAksi PK Kebijakan Satu Peta.

2. Ditetapkannya kawasan hutan100%.

3. Tersedianya peta digital Rencana Detail Tata Ruang yang terintegrasi dengan OSS di 5 provinsi kebijakan satu peta: Pemprov Riau, PemprovKalimantan Timur, Pemprov Kalimantan Tengah, Pemprov Sulawesi Barat dan PemprovPapua.

4. Terselesaikannya kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik di 4 provinsi piloting: Pemprov Riau, PemprovKalimantan Timur, PemprovSulawesi Barat dan PemprovPapua.

5. Terintegrasinya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) - Rencana Tata Ruang Wilayah di 5 provinsi kebijakan satu peta: PemprovRiau, Pemprov KalimantanTimur, Pemprov Kalimantan

1. Badan Informasi Geospasial2. Badan Koordinasi Penanaman

Modal3. Kementerian Agraria dan

Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional

4. Kementerian Dalam Negeri5. Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral6. Kementerian Kelautan dan

Perikanan7. Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian8. Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan9. Kementerian Pertanian10. Pemerintah Provinsi Riau

beserta 10 Pemerintah Kabupaten/Kota

11. Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur beserta 7 Pemerintah Kabupaten

12. Pemerintah ProvinsiKalimantan Tengah beserta14 PemerintahKabupaten/Kota

Tengah, Pemprov Sulawesi Barat, dan Pemprov Papua.

13. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta 3 Pemerintah Kabupaten

14. Pemerintah Provinsi Papua beserta 8 PemerintahKabupaten

15. Pemangku kepentingan lainnya.

2. Perbaikan tata 1. Tersedianya matrik logframe 1. Badan Pusat Statistikkelola impor/ekspor Aksi PK INSW. 2. Balai Pengawas Obat danmelalui sistem 2. Tersedia dan termanfaatkannya Makanandatabase yang data ketersediaan nasional, data 3. Kantor Staf Presidenakurat dan mutakhir konsumsi nasional dan data 4. Kementerian Kelautan danserla mekanisme realisasi impor yang valid dapat Perikananpengawasan diandalkan dan terkonformasi 5. Kementerian Kesehatanmelekat di sektor dalam sistem Indonesia National 6. Kementerian Keuanganpangan strategis Single Window (INSW) pada 7. Kementerian Koordinatordan kesehatan sektor pangan strategis (bawang Bidang Perekonomian

putih, gula, jagung, beras, 8. Kementerian Perdagangandaging, garam) dan kesehatan 9. Kementerian Perindustrian(alat kesehatan, vaksin) sebagai 10. Kementerian Pertanianbasis pengambilan kebijakan. 11. Pemangku kepentingan

lainnya

3. Pemanfaatan data 1. Tersedianya matrik logframe 1. Badan Koordinasi PenanamanBeneficial Aksi PK pemanfaatan data BO ModalOwnership (BO) 2. Tersedianya basis data yang 2. Kementerian Agraria dan

berisikan penerima manfaat Tata Ruang/Badanyang telah terintegrasi dengan Pertanahan NasionalKementerian/Lembaga terkait 3. Kementerian Energi dan

3. Terbukanya akses publik Sumber Daya Mineralterhadap basis data yang 4. Kementerian Hukum dan Hakberisikan penerima manfaat Asasi Manusia

4. Termanfaatkannya data BO yang 5. Kementerian Keuangansesuai dengan kebutuhan aparat 6. Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah

penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa.

7. Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan

8. Kementerian Perdagangan9. Kementerian Pertanian10. Komisi Pemberantasan

Korupsi11. Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

12. Otoritas Jasa Keuangan13. Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan14. Pemangku kepentingan

Lainnya

2. KeuanganNegara

1. PeningkatanPenerimaan Negara melaluiPembenahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan cukai.

1. Tersedianya matrik logframeAksi PK PNBP

2. Optimalisasi penerimaan dariPNBP pada K/L tertentu danPNBP Migas.

3. Optimalisasi penerimaan dari cukai.

1. Kementerian Agraria danTata Ruang/BadanPertanahan Nasional

2. Kementerian Badan UsahaMilik Negara

3. Kementerian Energi danSumber Daya Mineral

4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

5. Kementerian Kelautan dan Perikanan

6. Kementerian Keuangan7. Kementerian Komunikasi dan

Informatika8. Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian9. Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan10. Kementerian Pekeijaan

Umum dan PerumahanRakyat

11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

12. Kementerian Perdagangan13. Kementerian Perhubungan14. Kementerian Perindustrian15. Kepolisian RI16. Satuan Kerja Khusus

Pelaksana Kegiatan UsahaHulu Minyak dan Gas Bumi

17. Pemangku kepentingan lainnya

2. Implementasi e- payment dan e- katalog

1. Tersedianya matrik logframeAksi PK e-payment dan e- katalog

2. Tersedianya dan digunakannya sistem pembayaran secara elektronik untuk pengadaan barang/jasa melalui elektronik katalog s.d Rp 200 juta dan toko daring/Bela Pengadaan

3. Bertambahnya Pembelanjaan pada 5 komoditas sesuai kriteria yang telah ditayangkan di katalog lokal 34 provinsi (base line data komoditas yang sudah ada : alat tubs kantor, makan- minum, seragam, jasa kebersihan dan jasa keamanan)

4. Bertambahnya pembelanjaan secara online (Purchase Order) atas 4 komoditas sesuai kriteria yang telah ditayangkan pada katalog elektronik sektoral 12 Kementerian/Lembaga.

5. Digunakannya Bela Pengadaan dan/atau Pengadaan Langsung

1. Badan NasionalPenanggulangan Bencana

2. Badan Siber dan SandiNegara

3. Kementerian Dalam Negeri4. Kementerian Kesehatan5. Kementerian Keuangan6. Kementerian Komunikasi dan


Bidang Kemaritiman danInvestasi

8. Kementerian Koperasi danUsaha Kecil Menengah

9. Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan

10. Kementerian Parivvisata dan Ekonomi Kreatif

11. Kementerian PekerjaanUmum dan PerumahanRakyat

12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

13. Kementerian Perhubungan14. Kementerian Perindustrian

Secara Elektronik (PLSE) lainnya oleh K/L/Pemda untuk belanja langsung sampai denganRp 200 juta.

15. Kementerian Pertahanan16. Kementerian Pertanian17. Kementerian Sosial18. Kepolisian RI19. Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

20. 34 Pemerintah Provinsi21. Pemangku kepentingan

Lainnya.

3. Pemanfaatan data kependudukan untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan sektoral berbasis NomorIndukKependudukan(NIK)

1. Tersedianya matrik logframeAksi PK NIK

2. Termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid-19 dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

3. Termanfaatkannya data kependudukan untuk perluasan basis pajak dan optimalisasi penerimaan pajak

1. Badan Kepegawaian Negara2. Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Kesehatan3. Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional

4. Kementerian Dalam Negeri5. Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral6. Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia7. Kementerian Kesehatan8. Kementerian Keuangan9. Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah10. Kementerian Pertanian11. Kementerian Sosial12. Kepolisian RI13. Otoritas Jasa Keuangan14. Perusahaan Listrik Negara15. Pemangku Kepentingan

lainnya.4. Integrasi

perencanaan1. Tersedianya logframe aksi PK

perencanaan penganggaran.1. Badan Pemeriksa Keuangan

dan Pembangunan

penganggaran berbasis elektronik

2. Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat pusat.

3. Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran di tingkat daerah.

4. Berfungsinya koneksi antara sistem perencanaan penganggaran berbasis elektronik di tingkat pusat dengan daerah.

2. Badan Pengkajian danPenerapan Teknologi


4. Kementerian Dalam Negeri5. Kementerian Keuangan6. Kementerian Komunikasi dan

Informatika7. Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara danReformasi Birokorasi

8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan PerencanaanPembangunan Nasional

9. Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah

10. Pemerintah Provinsi JawaBarat

11. Pemerintah Provinsi JawaTengah

12. Pemerintah Provinsi JawaTimur

13. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

14. Pemerintah Provinsi Bali15. Pemangku kepentingan

lainnya.3. Penegakan

Hukum dan Reforma si Birokrasi

1. PercepatanImplementasi SPBE

1. Tersedianya matrik logframe AksiPK SPBE

2. Tersedianya Arsitektur SPBE di K/L/Pemda yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional

3. Tersedianya Peta Rencana SPBE di K/L/Pemda yang mengacu

1. Badan Pengkajian danPenerapan Teknologi


3. Kementerian Dalam Negeri4. Kementerian Keuangan

pada Peta Rencana SPBENasional

5. Kementerian Komunikasi dan Informatika

6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi

7. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional


2. Penguatan tata laksana di kawasan pelabuhan

1. Tersedianya matrik logframe AksiPK Tata Laksana Pelabuhan

2. Efektifitas dan efisiensi pelayanan pengangkutan, ekspor, impor dan domestik melalui integrasi sistem pelayanan di pelabuhan dengan transparansi dan strandarisasi prosedur pelayanan

1. Kementerian Badan UsahaMilik Negara

2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Kementerian Kesehatan5. Kementerian Keuangan6. Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman danInvestasi

7. Kementerian Perdagangan8. Kementerian Perhubungan9. Kementerian Pertanian10. Pemangku kepentingan

lainnya.

3. Penguatan peranAparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pembangunan

1. Tersedianya matrik logframeAksi PK APIP

2. Terpenuhinya kebutuhan APIP secara proporsional di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2. Kementerian Dalam Negeri3. Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara danReformasi Birokrasi

3. Penguatan independensi APIP melalui evaluasi jabatan untuk peningkatan kelas jabatan fungsional APIP.


4. Penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana

1. Tersedianya matrik logframe aksi PK SPPT TI

2. Meningkatnya kualitas pertukaran data penanganan perkara yang dipertukarkan melalui Sistem PenangananPerkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI)

3. Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPT TI

4. Menguatnya proses bisnis dan infrastruktur teknologi terkaitSPPT TI

1. Badan Narkotika Nasional2. Badan Siber dan Sandi

Negara3. Kejaksaan Agung RI4. Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia5. Kementerian Komunikasi dan


Bidang Politik Hukum dan Keamanan

7. Kepolisian RI8. Komi si Pemberantasan

Korupsi9. Mahkamah Agung RI10. Pemangku kepentingan

lainnya

5. Penguatanintegritas Aparat Penegak Hukum (APH)

1. Tersedianya logframe aksi PK integritas APH

2. Perbaikan sistem penghargaan bagi APH (Kejaksaan dan Kepolisian)

3. Perbaikan Standar BiayaKeluaran (SBK) penanganan perkara tipikor.

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi

2. Kementerian Keuangan3. Kepolisian RI4. Kejaksaan Agung RI5. Pemangku kepentingan

lainnya

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI DALAM NEGERI

RSO MONOARFA AD TITO KARNAVIAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARAWR-NEGARA DAN REFORMASI

LOKRASI

KUMOLO

kpk · 2021. 3. 29. · ditetapkannya kawasan hutan 100%. 3. tersedianya peta digital rencana...

Documents