konvergensi psak-ifrs presentasi

Click here to load reader

Post on 21-Nov-2014

5.014 views

Category:

Business

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Persiapan KonvergensiPSAK - IFRS INDRA YUSPIAR ,SE,Ak,M.Ak
  • 2. Alasan PerlunyaStandar Akuntansi Internasional Peningkatan daya banding laporan keuangan dan memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Mengurangi biaya pelaporan keuangan bagi perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analis. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practise.
  • 3. Persiapan KonvergensiPSAK - IFRS Pertengahan Agustus 2004, Dirjen Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai mengundang DPN-IAI, kompartemen IAI, DSAK-IAI, DSPAP-IAI KAP, Bapepam, KSAPPD untuk mendiskusikan kesiapan profesi akuntan melakukan konvergensi standar yang berlaku internasional. Sebagai full m e m be rs the I rna tio na l Fe d e ra tio n o f nte A c o unta nt (I C), I I be rke wa jiba n m e m e nuhi butir- c FA A butir s ta te m e nts o f m e m be rs hip o blig a tio n (SM )O diantaranya penerapan IFRS Dari hasil diskusi dicapai kesepakatan bahwa penyusunan SAK tidak berubah. Penyusunan SAK mengacu ke IAS yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.
  • 4. Persiapan Konvergensi PSAK - IFRS Assessment Implementasi Disain Mobilisasi Tim inti Mobilisasi dept. Mengelola proses Assesmen financial keuangan & IT implementasi statements & dampak Persiapan materi Uji paralel bisnis Opening balance sheet Assesmen dampak pelatihan Persiapan template & comparative financial berbagai proses & perangkat (kebijakan statements sistem bisnis IFR S financial Identifikasi kebutuh-an keu., mockup fin. sta- tements, laporan) statements pelatihan rancang kustomisasi Pengelolaan bisnis Susun budget & sistem & change mgt. sesuai IFRS rencana konversi pengujian awal sistem & Pelatihan proses IFRS Pelatihan
  • 5. Permasalahan Yang Dihadapi DalamImplementasi Dan Adopsi IFRS Translasi Standar Internasional Ketidaksesuaian Standar Internasional dengan Hukum Nasional Struktur dan Kompleksitas Standar Internasional Frekuensi Perubahan dan Kompleksitas Standar Internasional
  • 6. Berbagai Isu Implementasi IFRS Treasury Management Valuation Distribution Hedge Accounting Fair valuation approach 2010-11 profit will change Investments Fair valuation methodologies Dividend policy Debt Covenants Investor IAS 1 relations Changes in EPS requirements EU experience Mergers & Acquisitions IT Systems ORGANISATION Control Disclosures (IFRS Goodwill 7) Capital reserve Hedge accounting IFRS 1 option Data collection Management HR Compensation Training ESOP fair value Revised CTC Targets not achievable MIS Director Tax Implication Increased volatility remuneration Fair value adjustment Fluctuations outside Investors Most item will flow control through P & L Fair value adjustment
  • 7. Translasi Standar Internasional Terdapat kesulitan dalam penerjemahan IFRS (bahasa Inggris) ke bahasa masing-masing negara 1. Penggunaan kalimat bahasa Inggris yang panjang 2. Ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah 3. Penggunaan istilah yang sama untuk menerapkan konsep yang berbeda 4. Penggunaan istilah yang tidak terdapat padanan dalam terjemahannya 5. Keterbatasan pendanaan untuk penterjemahan
  • 8. Ketidaksesuaian Standar Internasional denganHukum Nasional Pada beberapa negara, standar akuntansi sebagai bagian dari hukum nasional dan ditulis dalam bahasa hukum. Disisi lain, standar akuntansi internasional tidak ditulis dengan bahasa hukum sehingga harus diubah oleh dewan standar masing-masing negara Terdapat transaksi-transaksi yang diatur hukum nasional berbeda dengan yang diatur standar internasional. Misal: transaksi ekuitas untuk perusahaan di Indonesia berbeda perlakuan untuk PT, Koperasi atau badan hukum lainnya.
  • 9. Struktur dan Kompleksitas StandarInternasional Adanya kekhawatiran bahwa standar internasional akan semakin kompleks dan rule s - ba s e d a p p ro a c h. Standar mengatur secara detil setiap transaksi sehingga penyusun LK harus mengikuti setiap langkah pencatatan. Penerapan standar sebaiknya menggunakan principles-based approach. Standar hanya mengatur prinsip pengakuan, pengukuran, dan pencatatan suatu transaksi
  • 10. Frekuensi Perubahan dan Kompleksitas StandarInternasional Standar akuntansi internasional perlu dipahami secara jelas sebelum diterapkan. Tentunya butuh cukup waktu bagi penyusun laporan keuangan, auditor, dan pengguna laporan keuangan untuk memahami suatu standar akuntansi. Bila standar akuntansi sering berubah-ubah maka akan sangat sulit dipahami apalagi diterapkan.
  • 11. Standar Akuntansi Keuangandi Indonesia Terdapat tiga tonggak sejarah dalam pengembangan standar akuntansi di Indonesia (Ahmadi Hadibroto) Menjelang diaktifkan Pasar Modal pada tahun 1973, dibentuk cikal bakal badan penyusun standar akuntansi yang menghasilkan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) Komite PAI yang dibentuk tahun 1974 melakukan revisi mendasar PAI 73 untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan dunia usaha. Hasil revisi ini dikodifikasi dalam Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 Pada tahun 1994, komite PAI melakukan revisi total terhadap PAI 1984. hasil revisi ini dikodifikasi dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994
  • 12. Standar Akuntansi Keuangandi Indonesia Selanjutnya periode 1994-1998, nama komite PAI diubah menjadi komite Standar Akuntansi Indonesia (SAK). Mulai 1994, IAI memutuskan untuk melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional dengan melakukan revisi dua kali SAK 1994, yaitu pada 1 Oktober 1995 dan 1 Juni 1996 Pada periode 1998-2002, DSAK yang menggantikan komite SAK, melakukan dua kali revisi PSAK, yaitu revisi per 1 Juni 1999 dan 1 April 2002
  • 13. Pemutakhiran SAK Menurut DSAK, pemutakhiran SAK didasarkan pada tiga hal: Mendukung harmonisasi dan konvergensi PSAK dengan IFRS Dalam perumusan SAK, selain menggunakan referensi IFRS, juga mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan usaha di Indonesia Pengembangan SAK yang belum diatur dalam IFRS dilakukan berpedoman pada KDPPLK
  • 14. Pengembangan SAKPeriode April 2002 Oktober 20041. Menerbitkan KDPPLK Bank Syariah sebagai landasan konseptual pelaporan keuangan bank syariah2. Menerbitkan PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah3. Menerbitkan lima PSAK revisi: PSAK 58 tentang operasi dalam penghentian; PSAK 8 tentang kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca; PSAK 51 tentang Akuntansi Kuasi Reorganisasi; PSAK 24 tentang Imbalan Kerja; PSAK 38 tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali1. Menerbitkan tiga Interpretasi SAK: ISAK 5 Interpretasi par 14 PSAK 50 tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Evek dalam Kelompok Tersedia untuk dijual; ISAK 6 interpretasi par 12&16 PSAK 55 tentang Instrumen Derivatif melekat pada kontrak dalam mata uang asing; ISAK 7 interpretasi par 5&19 PSAK 4 tentang konsolidasi entitas bertujuan tertentu
  • 15. Referensi Penyusunan PSAK Referensi JumlahInternational Accounting Standards (IAS) 28Disusun IAI sendiri 11FASB Statement of Standards Statement Financial Accounting 17Standards Accounting Principles Board Opinion 2 Accounting Research Bulletin 1Total Nomor PSAK 59Sumber: Diolah dari Ikatan Autan Indonesia
  • 16. Perbandingan IFRS dan PSAK (1) IFRS PSAK S/d status 2006, terdiri 37 standar S/d status 2006, PSAK s/d 2006, dan 20 interpretasi: terdiri dari 59 standar dan 6 7 new standards IFRS interpretasi, umumnya diadopsi 30 standar IAS dari IAS, namun beberapa menggunakan referensi SFAS. 9 new Interpretation (IFRIC) 11 Interpretasi (SIC) Dimulai sejak 1974 (IAS) Dikembangkan sejak 1994 (PAI) Lebih merupakan standar Ada banyak standar khusus umum, hanya ada 4 standar industri (15 standar) khusus industri Menurut Ketua DSAK, khusus untuk 7 IFRS, sebenarnya hanya IFRS 1 yang belum diadopsi pengaturannya, sedangkan untuk 6 IFRS lainnya secara substansi sudah diatur dalam PSAK, walau masih ada beberapa perbedaan pengaturan di dalamnya.
  • 17. Perbandingan IFRS dan PSAK (2) IFRS PSAK1. First time adoption of IFRS 1. Belum diadopsi.2. Share-based payment 2. PSAK 53 belum adopsi IFRS 2, referensi menggunakan US SFAS 123.3. Business Combinations 3. PSAK 22 belum mengadopsi IFRS 3, referensi menggunakan IAS 22 (1993). 4. PSAK 28 dan 36, belum adopsi IFRS 4, referensi menggunakan US SFAS dan4. Insurance Contract regulasi industri asuransi. 5. PSAK 58 belum adopsi IFRS 5, referensi menggunakan IAS 35 (1998).5. Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 6. PSAK 29 dan 33, belum adopsi IFRS 6, referensi US SFAS dan regulasi industri 7. PSAK 31 dan 55, belum adopsi IFRS 7,6. Exploration for and Evaluation of referensi menggunaka IAS 30, US SFAS Mineral Resources dan regulasi industri.7. Financial Instruments: Disclosures
  • 18. Konvergensi IFRS Menurut DSAK, pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi lima tingkatan: 1. Full A o p tio n, pada tingkat ini suatu negara mengadopsi d seluruh IFRS dan menterjemahkan wo rd by wo rd . 2. A a p te d , mengadopsi seluruh IFRS tetapi disesuaikan d dengan kondisi di suatu negara. 3. Pie c e m e a l, suatu negara hanya mengadopsi sebagian nomor IFRS, yaitu nomor standar atau paragraf tertentu 4. Re fe re nc e d , standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar 5. N t a d o p tio n a t a ll, suatu negara sama sekali tidak o mengadopsi IFRS. Keputusan adopsi IFRS oleh IAI akan ditentukan pada tahun 2008
  • 19. Konvergensi IFRS Keputusan DSAK saat ini adalah mendekatkan PSAK dengan IAS/IFRS dengan membuat dua strategi: 1. Strategi selektif. Strategi ini dilakukan dengan tiga target yaitu; mengidentifikasi standar-standar yang paling penting untuk diadopsi seluruhnya dan menentukan batas waktu penerapan standar yang diadopsi, melakukan adopsi standar selebihnya yang belum diadopsi sambil merevisi standar yang telah ada, dan target terakhir adalah melakukan konvergensi proses penyusunan standar dengan IASB. 2. Strategi dual standard. Strategi ini dilakukan dengan menerjemahkan seluruh IFRS sekaligus dan menetapkan waktu penerapannya bagi listed companies. Sedangkan bagi non listed companies tetap menggunakan PSAK yang telah ada.
  • 20. Konvergensi IFRS Dalam penerapan kedua strategi tsb harus mempertimbangkan lima hal: 1. Konvergensi standar dan proses konvergensi itu sendiri. Hal ini perlu dipertimbangkan karena DSAK belum memutuskan kapan melakukan konvergensi. 2. Ketersediaan dana untuk penerjemahan standar. 3. Ketersediaan sumber daya manusia. 4. Ketentuan perundang-undangan di Indonesia. 5. Sosialisasi standar dan peluang m o ra l ha z a rd s dalam penyusunan laporan keuangan.
  • 21. Perbedaan yang Seringkali Muncul(Survey GAAP 2001)Hambatan konvergensi biasanya muncul atas beberapa isu akuntansi dan pelaporan keuangan berikut: Pengakuan dan pengukuran: financial assets and derivative financial instruments, impairment losses, provisions, employee benefit liabilities, income taxes; Akuntansi Penggabungan Usaha Pengungkapan atas: related party transactions, segment information.
  • 22. G A P Co nve rg e nc e 2 0 0 2 A IASB melakukan survey terhadap standar akuntansi yang diterapkan di 59 negara dan upaya untuk mencapai konvergensi dengan IFRS. Tiga hal yang menjadi pertanyaan kunci dalam survey GAAP 2002 Apakah ada perencanaan untuk mengadopsi IFRS atau konvergensi standar akuntansi dengan IFRS? Apa yang mendasari masing-masing negara (yang disurvey) untuk melakukan konvergensi? Apa hambatan yang dihadapi masing-masing negara untuk melakukan konvergensi dengan IFRS?
  • 23. G A P Co nve rg e nc e 2 0 0 2 A Terdapat beberapa hambatan yang masih dihadapi: Masih adanya ketidaksesuaian standar di beberapa negara dengan ketentuan IFRS yang signifikan (seperti aturan tentang instrumen keuangan dan standar pengukuran berdasar fa ir v a lue a c c o unting ) Masih terdapat perbedaan kepentingan antara IFRS yang berorientasi pada capital market dengan standar akuntansi negara-negara yang berorientasi pada ketentuan perpajakan (ta x -d riv e n) Berbagai aturan yang kompleks dalam IFRS dianggap sebagai hambatan bagi sebagian negara untuk melakukan konvergensi. Masih terdapat gap yang cukup besar antara IFRS dengan standar akuntansi nasional yang diterapkan untuk perusahaan kecil dan menengah (UKM)
  • 24. G A P Co nve rg e nc e 2 0 0 2 A Untuk mendukung upaya konvergensi dibutuhkan partisipasi berbagai pihak diantaranya: Pemerintah/ egulator R Profesi Akuntansi (IAI) Dewan Standar Akuntansi (DSAK) IASB Perusahaan Akademisi/ Universitas Analis Pasar Modal dan Investor
  • 25. G A P Co nve rg e nc e 2 0 0 2 A Hasil survey menunjukkan lebih dari 90% negara menyatakan berkeinginan untuk melakukan konvergensi standar akuntansinya dengan IFRS dan menganggap IASB sebagai lembaga yang representatif. Sebagian besar negara yang disurvey telah menyatakan secara formal untuk melakukan konvergensi. Pernyataan ini biasanya berawal dari ketentuan pemerintah, otoritas pasar modal maupun dari dewan penyusun standar. Pada umumnya, negara mewajibkan hanya bagi lis te d c o m p a nie s untuk mengadopsi ketentuan IFRS. Di beberapa negara, dewan penyusun standar berupaya mengurangi perbedaan yang ada diantara IFRS dengan standar akuntansi yang diterapkan yang nantinya akan diadopsi baik oleh perusahaan yang listed maupun yang non-listed.
  • 26. Perencanaan Untuk Mengadopsi IFRS atauKonvergensi Standar Akuntansi Dengan IFRS
  • 27. Strategi Konvergensi
  • 28. Hambatan Konvergensi
  • 29. Hambatan Konvergensi
  • 30. Negara-negara yang disurvey GAAPConvergance 2002