kongres bahasa indonesia, impeachment

35
Kongres Bahasa Indonesia Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Belum Diperiksa Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas Bahasa Indonesia dan perkembangannya. Kongres ini pertama kali diadakan di kota Solo pada tahun 1938 . Pada mulanya kongres diadakan untuk memperingati hariSumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928 , selanjutnya ajang ini tidak hanya untuk memperingati Sumpah Pemuda tetapi juga untuk membahas perkembangan bahasa dan sastra Indonesia dan rencana pengembangannya Suasana Kongres Bahasa Indonesia ke VI di Hotel Indonesia Jakarta Daftar isi [sembunyikan ] 1 Sejarah Kongres Bahasa Indonesia 2 Keputusan-keputusan penting o 2.1 Kongres Bahasa Indonesia I o 2.2 Kongres Bahasa Indonesia II o 2.3 Kongres Bahasa Indonesia III o 2.4 Kongres Bahasa Indonesia IV o 2.5 Kongres Bahasa Indonesia V o 2.6 Kongres Bahasa Indonesia VI o 2.7 Kongres Bahasa Indonesia VII o 2.8 Kongres Bahasa Indonesia VIII o 2.9 Kongres Bahasa Indonesia IX 3 Lihat pula 4 Referensi

Upload: syaifulsn

Post on 26-Dec-2015

266 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

kongres bahasa indonesi

TRANSCRIPT

Page 1: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

Kongres Bahasa IndonesiaDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa

Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas Bahasa Indonesia dan perkembangannya. Kongres ini pertama kali diadakan di kota Solo pada tahun 1938. Pada mulanya kongres diadakan untuk memperingati hariSumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928, selanjutnya ajang ini tidak hanya untuk memperingati Sumpah Pemuda tetapi juga untuk membahas perkembangan bahasa dan sastra Indonesia dan rencana pengembangannya

Suasana Kongres Bahasa Indonesia ke VI di Hotel Indonesia Jakarta

Daftar isi

  [sembunyikan] 

1   Sejarah Kongres Bahasa Indonesia

2   Keputusan-keputusan penting

o 2.1   Kongres Bahasa Indonesia I

o 2.2   Kongres Bahasa Indonesia II

o 2.3   Kongres Bahasa Indonesia III

o 2.4   Kongres Bahasa Indonesia IV

o 2.5   Kongres Bahasa Indonesia V

o 2.6   Kongres Bahasa Indonesia VI

o 2.7   Kongres Bahasa Indonesia VII

o 2.8   Kongres Bahasa Indonesia VIII

o 2.9   Kongres Bahasa Indonesia IX

3   Lihat pula

4   Referensi

Sejarah Kongres Bahasa Indonesia[sunting | sunting sumber]

Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, Jawa Tengah, Oktober 1938

Page 2: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Sumatera Utara, 28 Oktober - 1

November 1954

Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta, November 1978

Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta, 21 s.d. 26 November 1983.

Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta, 27 Oktober s.d. 3 November 1988

Kongres Bahasa Indonesia VI di Jakarta, 28 Oktober – 2 November 1993 [1][2]

Kongres Bahasa Indonesia VII, Jakarta, 26-30 Oktober 1998[3]

Kongres Bahasa Indonesia VIII, Jakarta, 14-17 Oktober 2003[4][5]

Kongres Bahasa Indonesia IX, Jakarta, 28 Oktober-1 November 2008 [6]

Kongres Bahasa Indonesia X, Jakarta, 28 Oktober-31 Oktober 2013

Keputusan-keputusan penting[sunting | sunting sumber]

Bagian ini tidak memiliki referensi sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa diverifikasi.Bantulah memperbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak.Materi yang tidak dapat diverifikasikan dapat dihapus sewaktu-waktu oleh Pengurus.Tag ini diberikan tanggal Februari 2014

Kongres Bahasa Indonesia I[sunting | sunting sumber]

Tanggal 25-28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo.

Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan

pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan

dan budayawan Indonesia saat itu. Tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah

Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu pasalnya (Pasal 36) menetapkan

bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tanggal 19 Maret 1947 diresmikan

penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku

sebelumnya.

Kongres Bahasa Indonesia II[sunting | sunting sumber]

Tanggal 28 Oktober s.d 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa

Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia

untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai

bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara.

Tanggal 16 Agustus 1972 H. M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia,

meresmikan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD)

melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan

Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972.

Tanggal 31 Agustus 1972 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman

Page 3: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

Umum Pembentukan Istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia (Wawasan

Nusantara).

Kongres Bahasa Indonesia III[sunting | sunting sumber]

Tanggal 28 Oktober s.d 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa

Indonesia III di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati

Sumpah Pemuda yang ke-50 ini selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan,

dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha

memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.

Kongres Bahasa Indonesia IV[sunting | sunting sumber]

Tanggal 21-26 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia IV di

Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari Sumpah

Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan

pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang

tercantum di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang mewajibkan kepada

semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik

dan benar, dapat tercapai semaksimal mungkin.

Kongres Bahasa Indonesia V[sunting | sunting sumber]

Tanggal 28 Oktober s.d 3 November 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa

Indonesia V di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira tujuh ratus pakar bahasa

Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti

Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres

itu ditandatangani dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa kepada pencinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar

Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.

Kongres Bahasa Indonesia VI[sunting | sunting sumber]

Tanggal 28 Oktober s.d 2 November 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa

Indonesia VI di Jakarta. Pesertanya sebanyak 770 pakar bahasa dari Indonesia dan

53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Australia, Brunei Darussalam, Jerman,

Hongkong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika

Serikat. Kongres mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan

disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia.

Page 4: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

Kongres Bahasa Indonesia VII[sunting | sunting sumber]

Tanggal 26-30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia VII di

Hotel Indonesia, Jakarta. Kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan

Pertimbangan Bahasa.

Kongres Bahasa Indonesia VIII[sunting | sunting sumber]

Pada bulan Oktober tahun 2003, para pakar dan pemerhati Bahasa Indonesia akan menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke- VIII. Berdasarkan Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada bulan Oktober tahun 1928 yang menyatakan bahwa para pemuda memiliki satu bahasa yakni Bahasa Indonesia, maka bulan Oktober setiap tahun dijadikan bulan bahasa. Pada setiap bulan bahasa berlangsung seminar Bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan Bahasa Indonesia. Dan bulan bahasa tahun ini mencakup juga Kongres Bahasa Indonesia.

Kongres Bahasa Indonesia IX[sunting | sunting sumber]

Dalam rangka peringatan 100 tahun kebangkitan nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan 60 tahun berdirinya Pusat Bahasa, pada tahun 2008 dicanangkan sebagai Tahun Bahasa 2008. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2008 telah diadakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Sebagai puncak dari seluruh kegiatan kebahasaan dan kesastraan serta peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda, diadakan Kongres IX Bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober-1 November 2008 di Jakarta.

Kongres tersebut akan membahas lima hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres bahasa ini berskala internasional dengan menghadirkan para pembicara dari dalam dan luar negeri. Para pakar bahasa dan sastra yang selama ini telah melakukan penelitian dan mengembangkan bahasa Indonesia di luar negeri sudah sepantasnya diberi kesempatan untuk memaparkan pandangannya dalam kongres tahun ini.

Page 5: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN   INDONESI AMay 6, 2012

RINGKASAN

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1

ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian,  negara

wajib menjunjung supremasi hukum (supremacy of the law)  sebagai salah satu

sendi politik bernegara, disamping sendi-sendi lainnya  sebagaimana

diamanatkan oleh Konstitusi. Prof. Bagir Manan dalam bukunya “Teori dan Politik

Konstitusi” mengemukakan bahwa jika ditinjau dari aspek penegakan hukum (law

enforcement), negara hukum menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang

merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan

menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan

kebenaran.

Namun prinsip negara hukum belum sepenuhnya dijalankan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara saat ini.  Kenyataan menunjukkan bahwa hukum

terkadang justru “dikalahkan” oleh  kekuatan-kekuatan lain, misalnya kekuatan

politik.  Padahal seharusnya anasir meta yuridis tersebut tunduk terhadap

hukum. Kenyataan ini salah satunya tercermin dalam pemberhentian Presiden

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya atau dikenal dengan

istilah impeachmentsebagaimana diatur dalam Pasal 7A sampai 7B ayat (7) UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diawali dengan pendapat Dewan

Perwakilan Rakyat  (DPR) bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan

pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat

ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah kemudian memeriksa,

mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Apabila putusan Mahkamah

Page 6: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

membenarkan pendapat DPR, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna

untuk meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat

(MPR). MPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutus usul

tersebut, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Presiden

dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan. Putusan Mahkamah

Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat. Dalam

tahapan selanjutnya putusan ini dapat saja “dimentahkan” oleh suara mayoritas

di MPR. Dan tidak ada satu pun klausul dalam  Konstitusi maupun peraturan

perundang-undangan lain yang mengatur secara eksplisit kekuatan putusan

Mahkamah dalam hal ini. Ditambah lagi dengan masih diberikannya kesempatan

kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam

sidang paripurna di MPR.

Tulisan ini bertujuan untuk memahami makna pemberhentian Presiden dan/atau

Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merumuskan

mekanisme baru pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa

jabatannya yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis

normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang mengacu kepada aspek-

aspek yuridis. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research)

atas berbagai literatur  yang terkait dengan teori-teori dan asas-asas hukum.

Selain metode tersebut, tulisan ini juga menggunakan metode perbandingan

Hukum Tata Negara  untuk membandingkan mekanisme impeachment di

beberapa negara, yakni Amerika Serikat dan Filipina. Kedua negara ini menganut

sistem presidensil, seperti halnya Indonesia. Karenanya

mekanisme impeachment yang diterapkan oleh kedua negara ini dijadikan

pembanding dalam rangka merumuskan mekanisme impeachment baru yang

sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.  Spesifikasi penulisan yang

digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber-sumber hukum yang  dipakai dalam

studi kepustakaan ini  meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

dan bahan hukum tersier. Data-data dikumpulkan dengan cara melakukan

pencarian, sistematisasi dan analisa terhadap tulisan-tulisan yang erat kaitannya

dengan permalahan yang tengah diteliti. Berbagai  data itu kemudian akan

dianalisa secara yuridis analitis.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil.

Hal ini meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dapat diidentifikasi dari pasal-

pasal dalam UUD  yang mengandung ciri  sistem pemerintahan presidensil.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil  Presiden (impeachment)

Page 7: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

sebagaimana diterapkan saat ini ditujukan untuk memperkuat sistem

pemerintahan presidensil yang dianut oleh Indonesia.  Karena

melalui impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dengan

mudah diturunkan dari jabatannya oleh Parlemen tanpa dasar/alasan yang

konstitusional atau sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan, yakni

hanya dapat diberhentikan dengan alasan-alasan hukum.  Hal ini berbeda

dengan mekanisme pemberhentian sebelumnya (pra perubahan), yakni Presiden

dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan jika pertanggungjawabannya tidak

diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Atau dengan kata lain

Presiden dan/atau Wakil Presiden kala itu dapat diberhentikan jika

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan-kebijakannya tidak diterima

oleh MPR.  Mekanisme semacam ini jelas sangat kontradiktif dengan sistem

presidensiil yang menghendaki terjaminnya stabilitas pemerintahan. Oleh karena

itu, mekanisme impeachment yang digulirkan melalui perubahan ketiga UUD 

merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil.

Melalui perubahan ketiga pula, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  bahwa Indonesia adalah negara

hukum. Prinsip negara hukum yang menghendaki suatu kekuasaan peradilan

yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan

menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan

kebenaran seolah dikesampingkan dalam

mekanisme impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A sampai Pasal 7B

ayat (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana diuraikan

diatas bahwa dalam mekanismeimpeachment, putusan Mahkamah Konstitusi

yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat. Dalam tahapan

selanjutnya putusan ini dapat saja “dimentahkan” oleh suara mayoritas di MPR.

Dan tidak ada satu pun klausul dalam Konstitusi maupun peraturan perundang-

undangan lain yang mengatur secara eksplisit kekuatan putusan Mahkamah

Konstitusi dalam hal ini. Ditambah lagi dengan masih diberikannya kesempatan

kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam

sidang paripurna di MPR. Artinya, putusan hukum dapat saja “dibatalkan” oleh

putusan politik.

Agar mekanisme impeachment yang ditujukan untuk memperkuat sistem

presidensial yang dianut oleh Indonesia  sesuai dengan prinsip negara hukum

yang menjadi salah satu sendi politik bernegara, maka perlu diadakan perubahan

terhadap mekanisme ini.  Perubahan yang dapat dilakukan adalah dengan

menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat,

dalam hal ini mengikat MPR. Dengan demikian MPR memberhentikan Presiden

dan/atau Wakil Presiden setelah dugaaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh

Page 8: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

keduanya telah terbukti secara hukum. Atau meniadakan proses di Mahkamah

Konstitusi. Dan Ketua Mahkamah Konstitusi memimpin proses impeachment di

MPR untuk menjamin proses pemberhentian ini dilaksanakan secara

konstitusional. Hal ini dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai The

Guardian of The Constitution. Dengan demikian impeachment di Indonesia

menjadi murni putusan politik, namun dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip

negara hukum itu sendiri. Kedua alternatif perubahan ini dapat dikembangkan

melalui praktik ketatanegaraan ataupun melalui amandemen terhadap UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Page 9: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

SEJARAH PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA HINGGA PEMILU 2014 ( INDONESIA ELECTION 2014)Posted: April 8, 2014 in News n Funs Tags: Indonesia Election 2014, Pemilu 2014, Sejarah Pemilu, Undang-Undang Pemilihan Presiden, Undang-Undang Pemilu

6

Siapakah Calon Presiden Pilihanmu?

Aburizal Bakrie Joko Widodo Dahlan Iskan Prabowo Subianto

Wiranto Hatta Rajasa Gita Wirjawan

VoteView Results Polldaddy.com

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang(-orang) untuk mengisi jabatan-

jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai

dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dalam

Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para

peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada

masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang

hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan

dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang

yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke

para pemilih.

SEJARAH PEMILIHAN UMUM PERTAMA DI INDONESIA TAHUN 1955

Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia.

Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilihan Umum yang diadakan sebanyak

dua kali yaitu pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan

kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante

(Sumber : Situs KPU).

Sejak berdirinya negara Indonesia, Bapak Hatta telah memikirkan untuk segera melakukan

pemilu sesuai maklumat X tanggal 3 November 1945. Tidak terlaksananya pemilu pertama

Page 10: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945,

paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu;

2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik

yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih

mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Pemilu tahun 1955 memilih 257 anggota DPR dan 514 anggota konstituante

(harusnya 520 anggota, namun irian barat memiliki jatah 6 kursi, tidak melakukan

pemilihan) dengan 29 jumlah partai politik dan individu yang ikut serta. Pemilu

ini dilaksanakan pada pemerintahan perdana menteri Burhanuddin Harahap, setelah

menggantikan Perdana Menteri Ali Sastromidjojo yang mengundurkan diri.

No.

Partai/Nama DaftarSuara %

Kursi

1.Partai Nasional Indonesia (PNI)

8.434.653 22,32 57

2.Masyumi

7.903.886 20,92 57

3.Nahdlatul Ulama (NU)

6.955.141 18,41 45

4.Partai Komunis Indonesia (PKI)

6.179.914 16,36 39

5.Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)

1.091.160 2,89 8

6.Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

1.003.326 2,66 8

7.Partai Katolik

770.740 2,04 6

8.Partai Sosialis Indonesia (PSI)

753.191 1,99 5

Page 11: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

9.Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

541.306 1,43 4

10.Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)

483.014 1,28 4

11.Partai Rakyat Nasional (PRN)

242.125 0,64 2

12.Partai Buruh

224.167 0,59 2

13.Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)

219.985 0,58 2

14.Partai Rakyat Indonesia (PRI)

206.161 0,55 2

15.Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)

200.419 0,53 2

16.Murba

199.588 0,53 2

17.Baperki

178.887 0,47 1

18.Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro

178.481 0,47 1

19.Grinda

154.792 0,41 1

20.Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)

149.287 0,40 1

21.Persatuan Daya (PD)

146.054 0,39 1

22.PIR Hazairin

114.644 0,30 1

23.Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)

85.131 0,22 1

24.AKUI

81.454 0,21 1

25.Persatuan Rakyat Desa (PRD)

77.919 0,21 1

26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) 72.523 0,19 1

Page 12: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

27.Angkatan Comunis Muda (Acoma)

64.514 0,17 1

28.R.Soedjono Prawirisoedarso

53.306 0,14 1

29.Lain-lain

1.022.433 2,71 -

Jumlah37.785.29

9100,0

0257

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya

menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua

lima tahun beri-kutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik

Panitia Pemilihan Indonesia II. Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik

dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk

membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945

PEMILIHAN UMUM  TAHUN 1971

Setelah pemilu pertama tahun 1955, Indonesia baru melakukan pemilu kembali pada

tanggal 5 Juli 1971, pertama di jaman Orde Baru dibawah pemerintahan Presiden

Kedua Indonesia, Bpk (alm) Soeharto. Pada pemilu kali ini, terdapat 9 partai politik

dan 1 organisasi masyarakat yang berpartisipasi.

N O.

P A R T A IJ U M L A H S U A R A

P E R S E N T A SE

J U M L A H K U R S I

1. Partai Katolik 603.740 1,10 3

2.Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)

1.308.237 2,39 10

3. Partai Nahdlatul Ulama 10.213.650 18,68 58

4.Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)

2.930.746 5,36 24

5. Golongan Karya (Golkar) 34.348.673 62,82 236

6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 733.359 1,34 7

7.Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)

48.126 0,08 0

8. Partai Nasional Indonesia (PNI) 3.793.266 6,93 20

Page 13: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

N O.

P A R T A IJ U M L A H S U A R A

P E R S E N T A SE

J U M L A H K U R S I

9. Partai Islam (PERTI) 381.309 0,69 2

10.Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

338.403 0,61 0

J U M L A H 54.669.509 100,00 360

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977-1997

Pemilu pada periode ini, dilakukan setiap 5 tahun sekali, mulai tahun 1977, 1982, 1987,

1992, dan 1997 dengan 3 peserta yaitu Golongan Karya (GolKar), Partai Demokrasi

Indonesia (PDI), dan Partai Pembangunan Persatuan (PPP). Peserta pemilu kali ini lebih

sedikit dibanding pemilu sebelumnya. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-

sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3

Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan

Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya

atau Golkar. Dalam setiap kali digelar pemilu, partai golkar selalu menduduki peringkat

pertama perolehan kursi di DPR dengan meraih lebih dari 62% suara dalam setiap gelaran

pemilu, diikuti oleh PPP dan terakhir PDI. Tabel di

Pemilu 1977

No. Partai Suara % Kursi % (1971) Keterangan

1. Golkar 39.750.096 62,11 232 62,80 - 0,69

2. PPP 18.743.491 29,29 99 27,12 + 2,17

3. PDI 5.504.757 8,60 29 10,08 - 1,48

Jumlah 63.998.344 100,00 360 100,00

Pemilu 1982

No. Partai Suara DPR % Kursi % (1977) Keterangan

1. Golkar 48.334.724 64,34 242 62,11 + 2,23

2. PPP 20.871.880 27,78 94 29,29 - 1,51

3. PDI 5.919.702 7,88 24 8,60 - 0,72

Jumlah 75.126.306 100,00 364 100,00

Pemilu 1987

No. PartaiSuara

% Kursi % (1982) Keterangan

Page 14: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

1. Golkar 62.783.680 73,16 299 68,34 + 8,82

2. PPP 13.701.428 15,97 61 27,78 - 11,81

3. PDI 9.384.708 10,87 40 7,88 + 2,99

Jumlah 85.869.816 100,00 400

Pemilu 1992

No. Partai Suara % Kursi % (1987) Keterangan

1. Golkar 66.599.331 68,10 282 73,16 - 5,06

2. PPP 16.624.647 17,01 62 15,97 + 1,04

3. PDI 14.565.556 14,89 56 10,87 + 4.02

Jumlah 97.789.534 100,00 400 100,00

Pemilu 1997

No. Partai Suara % Kursi % (1992) Keterangan

1. Golkar 84.187.907 74,51 325 68,10 + 6,41

2. PPP 25.340.028 22,43 89 17,00 + 5,43

3. PDI 3.463.225 3,06 11 14,90 - 11,84

Jumlah 112.991.150 100,00 425 100,00

PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998

jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas

desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga

hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu

dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu

untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau

kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan

lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak

dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum

MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Pemilu ini dilakukan

untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II.

N O.

P A R T A IJ U M L A H S U A R A

P E R S E N T A SE

J U M L A H K U R S I

P E R S E N T A SE

1.Partai Indonesia Baru

192.712 0,18% 0 0,00%

2. Partai Kristen 369.719 0,35% 0 0,00%

Page 15: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

N O.

P A R T A IJ U M L A H S U A R A

P E R S E N T A SE

J U M L A H K U R S I

P E R S E N T A SE

Nasional Indonesia

3.Partai Nasional Indonesia

377.137 0,36% 0 0,00%

4.Partai Aliansi Demokrat Indonesia

85.838 0,08% 0 0,00%

5.

Partai Kebangkitan Muslim Indonesia

289.489 0,27% 0 0,00%

6.Partai Ummat Islam

269.309 0,25% 0 0,00%

7.Partai Kebangkitan Ummat

300.064 0,28% 1 0,22%

8.Partai Masyumi Baru

152.589 0,14% 0 0,00%

9.Partai Persatuan Pembangunan

11.329.905 10,71% 58 12,55%

10.Partai Syarikat Islam Indonesia

375.920 0,36% 1 0,22%

11.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

35.689.073 33,74% 153 33,12%

12.Partai Abul Yatama

213.979 0,20% 0 0,00%

13.Partai Kebangsaan Merdeka

104.385 0,10% 0 0,00%

14.Partai Demokrasi Kasih Bangsa

550.846 0,52% 5 1,08%

15.Partai Amanat Nasional

7.528.956 7,12% 34 7,36%

16.Partai Rakyat Demokratik

78.730 0,07% 0 0,00%

17.

Partai Syarikat Islam Indonesia 1905

152.820 0,14% 0 0,00%

18.Partai Katolik Demokrat

216.675 0,20% 0 0,00%

19.Partai Pilihan Rakyat

40.517 0,04% 0 0,00%

20.Partai Rakyat Indonesia

54.790 0,05% 0 0,00%

Page 16: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

N O.

P A R T A IJ U M L A H S U A R A

P E R S E N T A SE

J U M L A H K U R S I

P E R S E N T A SE

21.

Partai Politik Islam Indonesia Masyumi

456.718 0,43% 1 0,22%

22.Partai Bulan Bintang

2.049.708 1,94% 13 2,81%

23.

Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia

61.105 0,06% 0 0,00%

24.Partai Keadilan

1.436.565 1,36% 7 1,51%

25.Partai Nahdlatul Ummat

679.179 0,64% 5 1,08%

26.

Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis

365.176 0,35% 1 0,22%

27.

Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

328.654 0,31% 1 0,22%

28.Partai Republik

328.564 0,31% 0 0,00%

29.Partai Islam Demokrat

62.901 0,06% 0 0,00%

30.

Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen

345.629 0,33% 1 0,22%

31.

Partai Musyawarah Rakyat Banyak

62.006 0,06% 0 0,00%

32.Partai Demokrasi Indonesia

345.720 0,33% 2 0,43%

33.Partai Golongan Karya

23.741.749 22,44% 120 25,97%

34.Partai Persatuan

655.052 0,62% 1 0,22%

35.Partai Kebangkitan Bangsa

13.336.982 12,61% 51 11,03%

36.Partai Uni Demokrasi Indonesia

140.980 0,13% 0 0,00%

Page 17: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

N O.

P A R T A IJ U M L A H S U A R A

P E R S E N T A SE

J U M L A H K U R S I

P E R S E N T A SE

37.Partai Buruh Nasional

140.980 0,13% 0 0,00%

38.

Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong

204.204 0,19% 0 0,00%

39.Partai Daulat Rakyat

427.854 0,40% 2 0,43%

40.Partai Cinta Damai

168.087 0,16% 0 0,00%

41.Partai Keadilan dan Persatuan

1.065.686 1,01% 4 0,87%

42.Partai Solidaritas Pekerja

49.807 0,05% 0 0,00%

43.

Partai Nasional Bangsa Indonesia

149.136 0,14% 0 0,00%

44.

Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia

364.291 0,34% 1 0,22%

45.

Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia

180.167 0,17% 0 0,00%

46.Partai Nasional Demokrat

96.984 0,09% 0 0,00%

47.Partai Ummat Muslimin Indonesia

49.839 0,05% 0 0,00%

48.Partai Pekerja Indonesia

63.934 0,06% 0 0,00%

J U M L A H105.786.661

100,00% 462 100,00%

Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama sejak zaman orde baru runtuh dan

dimulailah era reformasi di Indonesia. Setelah tahun 1999, Indonesia pun kembali

melakukan pemilu setiap lima tahun sekali secara langsung. Bahkan pemilu 2004

merupakan pemilu pertama kali di Indonesia dimana setiap warga negara Indonesia yang

mempunyai hak pilih, dapat memilih langsung presiden dan wakilnya selain pemilu untuk

memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD tingkat II. Selain itu, sejak pemilu 2004,

juga dilakukan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada pemilu tahun 2004 dan

Page 18: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

2009, ditetapkan parliamentary threshold (PT) sebesar 2.5%. Apabila partai politik yang

memperoleh suara dengan persentase kurang dari 2,50% tidak berhak memperoleh kursi

di DPR.

Pemilu 2004

N O.

P A R TA I

J U M L AH S U A R A

P E R S E N TA S E

J U M L AH K U R S I

P E R S E N TA S E

K E T E R A N GA N

1.Partai Golongan Karya

24.480.757

21,58% 128 23,27% Lolos

2.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

21.026.629

18,53% 109 19,82% Lolos

3.

Partai Kebangkitan Bangsa

11.989.564

10,57% 52 9,45% Lolos

4.

Partai Persatuan Pembangunan

9.248.764 8,15% 58 10,55% Lolos

5.Partai Demokrat

8.455.225 7,45% 55* 10,00% Lolos

6.Partai Keadilan Sejahtera

8.325.020 7,34% 45 8,18% Lolos

7.Partai Amanat Nasional

7.303.324 6,44% 53* 9,64% Lolos

8.Partai Bulan Bintang

2.970.487 2,62% 11 2,00% Lolos

9.

Partai Bintang Reformasi

2.764.998 2,44% 14* 2,55% Lolos

10.Partai Damai Sejahtera

2.414.254 2,13% 13* 2,36% Lolos

11.

Partai Karya Peduli Bangsa

2.399.290 2,11% 2 0,36% Lolos

12. Partai 1.424.240 1,26% 1 0,18% Lolos

Page 19: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

N O.

P A R TA I

J U M L AH S U A R A

P E R S E N TA S E

J U M L AH K U R S I

P E R S E N TA S E

K E T E R A N GA N

Keadilan dan Persatuan Indonesia

13.

Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan

1.313.654 1,16% 4* 0,73% Lolos

14.

Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

1.230.455 1,08% 0* 0,00% Tidak lolos

15.Partai Patriot Pancasila

1.073.139 0,95% 0 0,00% Tidak lolos

16.

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

923.159 0,81% 1 0,18% Lolos

17.

Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

895.610 0,79% 0 0,00% Tidak lolos

18.Partai Pelopor

878.932 0,77% 3* 0,55% Lolos

19.

Partai Penegak Demokrasi Indonesia

855.811 0,75% 1 0,18% Lolos

20.Partai Merdeka

842.541 0,74% 0 0,00% Tidak lolos

21.Partai Sarikat Indonesia

679.296 0,60% 0 0,00% Tidak lolos

22.

Partai Perhimpunan Indonesia Baru

672.952 0,59% 0 0,00% Tidak lolos

23.Partai Persatuan Daerah

657.916 0,58% 0 0,00% Tidak lolos

24. Partai Buruh Sosial

636.397 0,56% 0 0,00% Tidak lolos

Page 20: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

N O.

P A R TA I

J U M L AH S U A R A

P E R S E N TA S E

J U M L AH K U R S I

P E R S E N TA S E

K E T E R A N GA N

Demokrat

J U M L A H113.462.414

100,00% 550 100,00%

Pemilu 2009

N O.

P A R T AI

J U M L AH S U A R A

P E R S E N T AS E S U A R A

J U M L AH K U R S I

P E R S E N T AS E K U R S I

S T A T US P T *

1Partai Hati Nurani Rakyat

3.922.870 3,77% 18 3,21% Lolos

2

Partai Karya Peduli Bangsa

1.461.182 1,40% 0 0,00% Tidak lolos

3

Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia

745.625 0,72% 0 0,00% Tidak lolos

4

Partai Peduli Rakyat Nasional

1.260.794 1,21% 0 0,00% Tidak lolos

5

Partai Gerakan Indonesia Raya

4.646.406 4,46% 26 4,64% Lolos

6Partai Barisan Nasional

761.086 0,73% 0 0,00% Tidak lolos

7

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

934.892 0,90% 0 0,00% Tidak lolos

8Partai Keadilan Sejahtera

8.206.955 7,88% 57 10,18% Lolos

9Partai Amanat Nasional

6.254.580 6,01% 43 7,68% Lolos

10

Partai Perjuangan Indonesia Baru

197.371 0,19% 0 0,00% Tidak lolos

11Partai Kedaulatan

437.121 0,42% 0 0,00% Tidak lolos

Page 21: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

N O.

P A R T AI

J U M L AH S U A R A

P E R S E N T AS E S U A R A

J U M L AH K U R S I

P E R S E N T AS E K U R S I

S T A T US P T *

12Partai Persatuan Daerah

550.581 0,53% 0 0,00% Tidak lolos

13Partai Kebangkitan Bangsa

5.146.122 4,94% 27 4,82% Lolos

14Partai Pemuda Indonesia

414.043 0,40% 0 0,00% Tidak lolos

15

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

316.752 0,30% 0 0,00% Tidak lolos

16

Partai Demokrasi Pembaruan

896.660 0,86% 0 0,00% Tidak lolos

17

Partai Karya Perjuangan

351.440 0,34% 0 0,00% Tidak lolos

18Partai Matahari Bangsa

414.750 0,40% 0 0,00% Tidak lolos

19

Partai Penegak Demokrasi Indonesia

137.727 0,13% 0 0,00% Tidak lolos

20

Partai Demokrasi Kebangsaan

671.244 0,64% 0 0,00% Tidak lolos

21Partai Republika Nusantara

630.780 0,61% 0 0,00% Tidak lolos

22Partai Pelopor

342.914 0,33% 0 0,00% Tidak lolos

23Partai Golongan Karya

15.037.757 14,45% 107 19,11% Lolos

24

Partai Persatuan Pembangunan

5.533.214 5,32% 37 6,61% Lolos

25Partai Damai Sejahtera

1.541.592 1,48% 0 0,00% Tidak lolos

26 Partai Nasional

468.696 0,45% 0 0,00% Tidak lolos

Page 22: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

N O.

P A R T AI

J U M L AH S U A R A

P E R S E N T AS E S U A R A

J U M L AH K U R S I

P E R S E N T AS E K U R S I

S T A T US P T *

Benteng Kerakyatan Indonesia

27Partai Bulan Bintang

1.864.752 1,79% 0 0,00% Tidak lolos

28

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

14.600.091 14,03% 95 16,96% Lolos

29Partai Bintang Reformasi

1.264.333 1,21% 0 0,00% Tidak lolos

30Partai Patriot

547.351 0,53% 0 0,00% Tidak lolos

31Partai Demokrat

21.703.137 20,85% 150 26,79% Lolos

32

Partai Kasih Demokrasi Indonesia

324.553 0,31% 0 0,00% Tidak lolos

33Partai Indonesia Sejahtera

320.665 0,31% 0 0,00% Tidak lolos

34

Partai Kebangkitan Nasional Ulama

1.527.593 1,47% 0 0,00% Tidak lolos

41Partai Merdeka

111.623 0,11% 0 0,00% Tidak lolos

42

Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

146.779 0,14% 0 0,00% Tidak lolos

43Partai Sarikat Indonesia

140.551 0,14% 0 0,00% Tidak lolos

44Partai Buruh

265.203 0,25% 0 0,00% Tidak lolos

J U M L A H104.099.785

100,00% 560 100,00%

PEMILIHAN UMUM 2014 (INDONESIA ELECTION 2014)

 Pada tahun 2014, seluruh rakyat Indonesia kembali akan melakukan pesta demokrasi

terbesar yaitu pemilihan umum untuk menentukan tidak hanya anggota DPR, DPRD

Page 23: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

Tingkat 1, DPRD Tingkat 2, dan DPD, tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden

negeri ini. Pemilu legislatif akan dilakukan pada tanggal 09 April 2014 dan pemilu presiden

akan dilakukan pada tanggal 09 Juli 2014.

Pemilu Legislatif

Dalam pelaksanaan pemilu legislatif, terdapat 12 partai politik skala nasional dan 3 partai

lokal (khusus untuk Provinsi Nangroe Aceh Darrusalam). Berikut ini merupakan nama-nama

peserta pemilu 2014

Partai Politik Nasional

N O . U R U T

L A M B A N G D A N N A M A P A R T A I

1 Partai NasDem

2 Partai Kebangkitan Bangsa

3 Partai Keadilan Sejahtera

4Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

5 Partai Golongan Karya

6 Partai Gerakan Indonesia Raya

7 Partai Demokrat

8 Partai Amanat Nasional

9 Partai Persatuan Pembangunan

Page 24: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

10 Partai Hati Nurani Rakyat

14

Partai Bulan Bintang

15

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Partai Politik Lokal Aceh

N O M O R U R U T

L A M B A N GN A M A P A R T A I

11 Partai Damai Aceh

12 Partai Nasional Aceh

13 Partai Aceh

Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun

2012, ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) untuk DPR ditetapkan sebesar

3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%.

HASIL PEMILU 2014

Pemilu Presiden 2014

Pemilu presiden 2014 akan menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia

ketiga kalinya yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu presiden akan dilaksanakan

pada tanggal 09 Juli 2014. Sebuah partai politik atau koalisi partai politik yang

Page 25: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

memenangkan 25 persen suara sah atau memperoleh paling sedikit 20 persen  kursi DPR

dapat mengajukan calon untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

Hingga saat ini, baru ada 4 kandidat calon presiden yang telah mendeklarasikan diri

untuk maju dalam pemilu presiden 2014.

C A L O N P R E S I D E NC A L O N W A K I L P R E S I D E N

Aburizal Bakrie (GOLKAR)

Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar

-

Joko Widodo (PDIP)

Gubernur DKI Jakarta 2012 – 2017 -

Prabowo Subianto (Gerindra)

Mantan Panglima KOSTRAD dan Komandan Jendral Kopassus, Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra

-

Wiranto (Hanura)

Mantan Panglima TNI, Calon Presiden 2004, Calon Wakil Presiden 2009, dan Ketua Umum Partai Hanura

Hary Tanoesoedibjo

Pengusaha Indonesia

Selain nama-nama diatas, terdapat beberapa nama lainnya yang mulai digadang-gadang

oleh partai politik lainnya untuk menjadi kandidat calon presiden, walaupun partai politik

tersebut belum secara resmi mengumumkannya. Berikut ini merupakan beberapa nama

kandidat calon presiden yang ada.

Aburizal Bakrie

Anis Matta

Dahlan Iskan

Gita Wirjawan

Hary Tanoesoedibjo

Hatta Rajasa

Hayono Isman

Hidayat Nur Wahid

Joko Widodo (Jokowi)

Jusuf Kalla

Megawati Sukarnoputri

Prabowo Subianto

Pramono Edhie Wibowo

Rhoma Irama

Page 26: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

Suryadharma Ali

Sutiyoso

Wiranto

Yusril Ihza Mahendra

Note : Untuk melihat latar belakang dari setiap kandidat, dapat klik pada setiap nama

kandidat calon presiden yang ada

CAPRES-CAWAPRES PIPRES 2014

1. Joko Widodo

Nama Lengkap : Joko Widodo

Panggilan : Jokowi

Agama : Islam

Tempat Lahir : Surakarta, Jawa Tengah

Tanggal Lahir : Rabu, 21 Juni 1961

Zodiac : Gemini

Hobby : Membaca, Traveling

Pasangan : Iriana Joko Widodo

Anak : Kaesang Pangarep, Kahiyang Ayu, Gibran Rakabuming Raka

Partai Politik : PDI Perjuangan

Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo. Pada awalnya

banyak orang yang meragukan kemampuan sosok yang sebelumnya merupakan

Page 27: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

pengusaha mebel ini saat terpilih menjadi Walikota Solo. Namun gebrakannya dalam

memimpin serta pendekatan pada masalah kemasyarakatan membuat Jokowi begitu

dikagumi oleh masyarakat. Dia berhasil mengembangkan Solo yang buruk penataannya

dan di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di

universitas luar negeri.

Jokowi menjadi walikota Kota Surakarta (Solo) untuk 2 kali masa bakti 2005-2015. Wakil

walikotanya adalah F.X. Hadi Rudyatmo.

Jokowi kemudian mencalonkan diri di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 bersama

dengan Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakilnya. Setelah melalui pemilihan 2 putaran

pasangan Jokowi-Basuki berhasil menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mulai

dari 15 Oktober 2012.

Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat

yang bernama “Relawan Jokowi” dimana kelompok masyarakat tersebut mendukung

Jokowi untuk mencalonkan diri menjadi Presiden RI pada Pemilu 2014.

Jokowi maju sebagai capres yang diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh Partai

Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Hanura. Jokowi akan berpasangan

dengan Jusuf Kalla sebagai cawapresnya pada Pilpres 2014.

Pendidikan

SMP Negeri 1 Surakarta

SMA Negeri 6 Surakarta

S-1 Kehutanan Universitas Gajah Mada

Karir & Organisasi

Pengusaha Meubel

2005-2012 Walikota Surakarta

2012-2017 Gubernur DKI Jakarta

2. Prabowo Subianto

Nama Lengkap : Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Page 28: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

Panggilan : Prabowo Subianto

Agama : Islam

Tempat Lahir : Jakarta

Tanggal Lahir : 17 Oktober 1951

Zodiac : Libra

Hobby : Membaca

Pasangan : Siti Hediati Hariyadi (Mantan)

Anak : Didit Prabowo

Partai Politik : Partai Gerindra

Prabowo Subianto adalah putra dari Soemitro Djojohadikusumo, mantan Menteri Keuangan

era Ir. Soekarno dan mantan Menteri. Alumnus Akademi Militer Nasional Magelang tahun

1974 itu, kariernya kian melejit setelah menyandang julukan the brightest star, jenderal

termuda karena meraih tiga bintang pada usia 46 tahun.

Pada 1996, dia menjabat Komandan Jenderal Kopassus dan aktif memelopori pemekaran

satuan baret merah. Dua tahun kemudian, ayah satu anak ini dipromosikan menjadi

Panglima Kostrad. Prabowo dikenal sebagai teman dekat B.J Habibie, tetapi Habibie

mendepaknya, sehari setelah Soeharto lengser. Dia dipersalahkan atas tragedi kerusuhan

massal 13-15 Mei 1998. Namun, Tim Gabungan Pencari Fakta (TPFG) tak menemukan bukti

konklusif atas tuduhan bahwa dia otak di balik kerusuhan itu.

Tahun 2004, nama Prabowo muncul sebagai kandidat Presiden dari Partai Golkar. Sayang,

anggota Dewan Penasihat Golkar itu terhenti langkahnya, karena partai berlambang pohon

beringin lebih memilih Jenderal Wiranto. Dan pada 2008, mantan menantu Soeharto itu

makin berkibar di panggung politik melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Page 29: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

yang mengusungnya sebagai calon Presiden pada Pemilu Presiden tahun 2009

berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri, meski akhirnya kandas juga.

Pendidikan

1969 SMA: American School di London, Inggris

1974 Alumnus Akabri Magelang

Sekolah Staf Dan Komando TNI-AD

Karir & Organisasi

1996-1998 Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus

1998 Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat

1998 Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI

2004-sekarang Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia

2007-sekarang Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia

2008-sekarang Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia

2008-sekarang Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya

HASIL PILPRES 2014

1. Prabowo Subianto – M. Hatta Rajasa : 62.576.444 (46.85%)

2. Joko Widodo – Jusuf Kalla : 70.997.833 (53.15%)

Dengan hasil tersebut, maka pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla menang pilpres 2014 dan

akan menggantikan SBY sebagai presiden RI dengan masa jabatan 2014-2019. Joko

Widodo menjadi presiden RI ketujuh dan akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014.

SITUS MENGENAI PEMILU 2014

Situs Informasi Kepemiluan Indonesia: www.rumahpemilu.org, www.pemilu.com,

Situs web KPU: http://www.kpu.go.id/

Situs web Bawaslu: http://www.bawaslu.go.id/

Page 30: Kongres Bahasa Indonesia, Impeachment

Portal Republik Indonesia: http://www.indonesia.go.id/en/

Situs web Dewan Perwakilan Rakyat: http://dpr.go.id/

Situs web DPD: www.dpd.go.id

Situs web Mahkamah Konstitusi: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Jaringan Pengetahuan Kepemiluan ACE: http://www.aceproject.org/

DOWNLOAD PERATURAN, BOOKLET, OVERVIEW, DAN UNDANG-UNDANG PEMILU

2014

Brief Overview of Indonesia Election 2014

Booklet Pemilu 2014

UU No.15 Tahun 20 11  Tentang Penyelenggara Pemilu

UU No.08 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

UU No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

UU No.22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

UU No.02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

UU No.02 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No.02 Tahun 2008 mengenai Partai Politik