kongres bahasa indonesia, impeachment
DESCRIPTION
kongres bahasa indonesiTRANSCRIPT
Kongres Bahasa IndonesiaDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum Diperiksa
Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas Bahasa Indonesia dan perkembangannya. Kongres ini pertama kali diadakan di kota Solo pada tahun 1938. Pada mulanya kongres diadakan untuk memperingati hariSumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928, selanjutnya ajang ini tidak hanya untuk memperingati Sumpah Pemuda tetapi juga untuk membahas perkembangan bahasa dan sastra Indonesia dan rencana pengembangannya
Suasana Kongres Bahasa Indonesia ke VI di Hotel Indonesia Jakarta
Daftar isi
[sembunyikan]
1 Sejarah Kongres Bahasa Indonesia
2 Keputusan-keputusan penting
o 2.1 Kongres Bahasa Indonesia I
o 2.2 Kongres Bahasa Indonesia II
o 2.3 Kongres Bahasa Indonesia III
o 2.4 Kongres Bahasa Indonesia IV
o 2.5 Kongres Bahasa Indonesia V
o 2.6 Kongres Bahasa Indonesia VI
o 2.7 Kongres Bahasa Indonesia VII
o 2.8 Kongres Bahasa Indonesia VIII
o 2.9 Kongres Bahasa Indonesia IX
3 Lihat pula
4 Referensi
Sejarah Kongres Bahasa Indonesia[sunting | sunting sumber]
Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, Jawa Tengah, Oktober 1938
Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Sumatera Utara, 28 Oktober - 1
November 1954
Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta, November 1978
Kongres Bahasa Indonesia IV di Jakarta, 21 s.d. 26 November 1983.
Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta, 27 Oktober s.d. 3 November 1988
Kongres Bahasa Indonesia VI di Jakarta, 28 Oktober – 2 November 1993 [1][2]
Kongres Bahasa Indonesia VII, Jakarta, 26-30 Oktober 1998[3]
Kongres Bahasa Indonesia VIII, Jakarta, 14-17 Oktober 2003[4][5]
Kongres Bahasa Indonesia IX, Jakarta, 28 Oktober-1 November 2008 [6]
Kongres Bahasa Indonesia X, Jakarta, 28 Oktober-31 Oktober 2013
Keputusan-keputusan penting[sunting | sunting sumber]
Bagian ini tidak memiliki referensi sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa diverifikasi.Bantulah memperbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak.Materi yang tidak dapat diverifikasikan dapat dihapus sewaktu-waktu oleh Pengurus.Tag ini diberikan tanggal Februari 2014
Kongres Bahasa Indonesia I[sunting | sunting sumber]
Tanggal 25-28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo.
Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan
pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan
dan budayawan Indonesia saat itu. Tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah
Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu pasalnya (Pasal 36) menetapkan
bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tanggal 19 Maret 1947 diresmikan
penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku
sebelumnya.
Kongres Bahasa Indonesia II[sunting | sunting sumber]
Tanggal 28 Oktober s.d 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa
Indonesia II di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia
untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat sebagai
bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara.
Tanggal 16 Agustus 1972 H. M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia,
meresmikan penggunaan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD)
melalui pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan
Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972.
Tanggal 31 Agustus 1972 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman
Umum Pembentukan Istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia (Wawasan
Nusantara).
Kongres Bahasa Indonesia III[sunting | sunting sumber]
Tanggal 28 Oktober s.d 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa
Indonesia III di Jakarta. Kongres yang diadakan dalam rangka memperingati
Sumpah Pemuda yang ke-50 ini selain memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan,
dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha
memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia.
Kongres Bahasa Indonesia IV[sunting | sunting sumber]
Tanggal 21-26 November 1983 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia IV di
Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari Sumpah
Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan
pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang
tercantum di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang mewajibkan kepada
semua warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik
dan benar, dapat tercapai semaksimal mungkin.
Kongres Bahasa Indonesia V[sunting | sunting sumber]
Tanggal 28 Oktober s.d 3 November 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa
Indonesia V di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh kira-kira tujuh ratus pakar bahasa
Indonesia dari seluruh Indonesia dan peserta tamu dari negara sahabat seperti
Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres
itu ditandatangani dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa kepada pencinta bahasa di Nusantara, yakni Kamus Besar
Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia.
Kongres Bahasa Indonesia VI[sunting | sunting sumber]
Tanggal 28 Oktober s.d 2 November 1993 diselenggarakan Kongres Bahasa
Indonesia VI di Jakarta. Pesertanya sebanyak 770 pakar bahasa dari Indonesia dan
53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Australia, Brunei Darussalam, Jerman,
Hongkong, India, Italia, Jepang, Rusia, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika
Serikat. Kongres mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan
disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia.
Kongres Bahasa Indonesia VII[sunting | sunting sumber]
Tanggal 26-30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia VII di
Hotel Indonesia, Jakarta. Kongres itu mengusulkan dibentuknya Badan
Pertimbangan Bahasa.
Kongres Bahasa Indonesia VIII[sunting | sunting sumber]
Pada bulan Oktober tahun 2003, para pakar dan pemerhati Bahasa Indonesia akan menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke- VIII. Berdasarkan Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada bulan Oktober tahun 1928 yang menyatakan bahwa para pemuda memiliki satu bahasa yakni Bahasa Indonesia, maka bulan Oktober setiap tahun dijadikan bulan bahasa. Pada setiap bulan bahasa berlangsung seminar Bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan Bahasa Indonesia. Dan bulan bahasa tahun ini mencakup juga Kongres Bahasa Indonesia.
Kongres Bahasa Indonesia IX[sunting | sunting sumber]
Dalam rangka peringatan 100 tahun kebangkitan nasional, 80 tahun Sumpah Pemuda, dan 60 tahun berdirinya Pusat Bahasa, pada tahun 2008 dicanangkan sebagai Tahun Bahasa 2008. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2008 telah diadakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan. Sebagai puncak dari seluruh kegiatan kebahasaan dan kesastraan serta peringatan 80 tahun Sumpah Pemuda, diadakan Kongres IX Bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober-1 November 2008 di Jakarta.
Kongres tersebut akan membahas lima hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres bahasa ini berskala internasional dengan menghadirkan para pembicara dari dalam dan luar negeri. Para pakar bahasa dan sastra yang selama ini telah melakukan penelitian dan mengembangkan bahasa Indonesia di luar negeri sudah sepantasnya diberi kesempatan untuk memaparkan pandangannya dalam kongres tahun ini.
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATANNYA MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN INDONESI AMay 6, 2012
RINGKASAN
Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1
ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, negara
wajib menjunjung supremasi hukum (supremacy of the law) sebagai salah satu
sendi politik bernegara, disamping sendi-sendi lainnya sebagaimana
diamanatkan oleh Konstitusi. Prof. Bagir Manan dalam bukunya “Teori dan Politik
Konstitusi” mengemukakan bahwa jika ditinjau dari aspek penegakan hukum (law
enforcement), negara hukum menghendaki suatu kekuasaan peradilan yang
merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan
menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan
kebenaran.
Namun prinsip negara hukum belum sepenuhnya dijalankan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara saat ini. Kenyataan menunjukkan bahwa hukum
terkadang justru “dikalahkan” oleh kekuatan-kekuatan lain, misalnya kekuatan
politik. Padahal seharusnya anasir meta yuridis tersebut tunduk terhadap
hukum. Kenyataan ini salah satunya tercermin dalam pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya atau dikenal dengan
istilah impeachmentsebagaimana diatur dalam Pasal 7A sampai 7B ayat (7) UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diawali dengan pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat
ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah kemudian memeriksa,
mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Apabila putusan Mahkamah
membenarkan pendapat DPR, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna
untuk meneruskan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR). MPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutus usul
tersebut, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Presiden
dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan. Putusan Mahkamah
Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat. Dalam
tahapan selanjutnya putusan ini dapat saja “dimentahkan” oleh suara mayoritas
di MPR. Dan tidak ada satu pun klausul dalam Konstitusi maupun peraturan
perundang-undangan lain yang mengatur secara eksplisit kekuatan putusan
Mahkamah dalam hal ini. Ditambah lagi dengan masih diberikannya kesempatan
kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam
sidang paripurna di MPR.
Tulisan ini bertujuan untuk memahami makna pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merumuskan
mekanisme baru pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya yang sesuai dengan prinsip negara hukum.
Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis
normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang mengacu kepada aspek-
aspek yuridis. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research)
atas berbagai literatur yang terkait dengan teori-teori dan asas-asas hukum.
Selain metode tersebut, tulisan ini juga menggunakan metode perbandingan
Hukum Tata Negara untuk membandingkan mekanisme impeachment di
beberapa negara, yakni Amerika Serikat dan Filipina. Kedua negara ini menganut
sistem presidensil, seperti halnya Indonesia. Karenanya
mekanisme impeachment yang diterapkan oleh kedua negara ini dijadikan
pembanding dalam rangka merumuskan mekanisme impeachment baru yang
sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Spesifikasi penulisan yang
digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber-sumber hukum yang dipakai dalam
studi kepustakaan ini meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier. Data-data dikumpulkan dengan cara melakukan
pencarian, sistematisasi dan analisa terhadap tulisan-tulisan yang erat kaitannya
dengan permalahan yang tengah diteliti. Berbagai data itu kemudian akan
dianalisa secara yuridis analitis.
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil.
Hal ini meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dapat diidentifikasi dari pasal-
pasal dalam UUD yang mengandung ciri sistem pemerintahan presidensil.
Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment)
sebagaimana diterapkan saat ini ditujukan untuk memperkuat sistem
pemerintahan presidensil yang dianut oleh Indonesia. Karena
melalui impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dengan
mudah diturunkan dari jabatannya oleh Parlemen tanpa dasar/alasan yang
konstitusional atau sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan, yakni
hanya dapat diberhentikan dengan alasan-alasan hukum. Hal ini berbeda
dengan mekanisme pemberhentian sebelumnya (pra perubahan), yakni Presiden
dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan jika pertanggungjawabannya tidak
diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Atau dengan kata lain
Presiden dan/atau Wakil Presiden kala itu dapat diberhentikan jika
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan-kebijakannya tidak diterima
oleh MPR. Mekanisme semacam ini jelas sangat kontradiktif dengan sistem
presidensiil yang menghendaki terjaminnya stabilitas pemerintahan. Oleh karena
itu, mekanisme impeachment yang digulirkan melalui perubahan ketiga UUD
merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil.
Melalui perubahan ketiga pula, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah negara
hukum. Prinsip negara hukum yang menghendaki suatu kekuasaan peradilan
yang merdeka, yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain yang akan
menyimpangkan hakim dari kewajiban menegakkan hukum, keadilan, dan
kebenaran seolah dikesampingkan dalam
mekanisme impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A sampai Pasal 7B
ayat (7) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana diuraikan
diatas bahwa dalam mekanismeimpeachment, putusan Mahkamah Konstitusi
yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat. Dalam tahapan
selanjutnya putusan ini dapat saja “dimentahkan” oleh suara mayoritas di MPR.
Dan tidak ada satu pun klausul dalam Konstitusi maupun peraturan perundang-
undangan lain yang mengatur secara eksplisit kekuatan putusan Mahkamah
Konstitusi dalam hal ini. Ditambah lagi dengan masih diberikannya kesempatan
kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menyampaikan penjelasan dalam
sidang paripurna di MPR. Artinya, putusan hukum dapat saja “dibatalkan” oleh
putusan politik.
Agar mekanisme impeachment yang ditujukan untuk memperkuat sistem
presidensial yang dianut oleh Indonesia sesuai dengan prinsip negara hukum
yang menjadi salah satu sendi politik bernegara, maka perlu diadakan perubahan
terhadap mekanisme ini. Perubahan yang dapat dilakukan adalah dengan
menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan mengikat,
dalam hal ini mengikat MPR. Dengan demikian MPR memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden setelah dugaaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh
keduanya telah terbukti secara hukum. Atau meniadakan proses di Mahkamah
Konstitusi. Dan Ketua Mahkamah Konstitusi memimpin proses impeachment di
MPR untuk menjamin proses pemberhentian ini dilaksanakan secara
konstitusional. Hal ini dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai The
Guardian of The Constitution. Dengan demikian impeachment di Indonesia
menjadi murni putusan politik, namun dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip
negara hukum itu sendiri. Kedua alternatif perubahan ini dapat dikembangkan
melalui praktik ketatanegaraan ataupun melalui amandemen terhadap UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
SEJARAH PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA HINGGA PEMILU 2014 ( INDONESIA ELECTION 2014)Posted: April 8, 2014 in News n Funs Tags: Indonesia Election 2014, Pemilu 2014, Sejarah Pemilu, Undang-Undang Pemilihan Presiden, Undang-Undang Pemilu
6
Siapakah Calon Presiden Pilihanmu?
Aburizal Bakrie Joko Widodo Dahlan Iskan Prabowo Subianto
Wiranto Hatta Rajasa Gita Wirjawan
VoteView Results Polldaddy.com
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang(-orang) untuk mengisi jabatan-
jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai
dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dalam
Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para
peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada
masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang
hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan
dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang
yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke
para pemilih.
SEJARAH PEMILIHAN UMUM PERTAMA DI INDONESIA TAHUN 1955
Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia.
Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilihan Umum yang diadakan sebanyak
dua kali yaitu pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan
kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante
(Sumber : Situs KPU).
Sejak berdirinya negara Indonesia, Bapak Hatta telah memikirkan untuk segera melakukan
pemilu sesuai maklumat X tanggal 3 November 1945. Tidak terlaksananya pemilu pertama
pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945,
paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :
1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu;
2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik
yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih
mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.
Pemilu tahun 1955 memilih 257 anggota DPR dan 514 anggota konstituante
(harusnya 520 anggota, namun irian barat memiliki jatah 6 kursi, tidak melakukan
pemilihan) dengan 29 jumlah partai politik dan individu yang ikut serta. Pemilu
ini dilaksanakan pada pemerintahan perdana menteri Burhanuddin Harahap, setelah
menggantikan Perdana Menteri Ali Sastromidjojo yang mengundurkan diri.
No.
Partai/Nama DaftarSuara %
Kursi
1.Partai Nasional Indonesia (PNI)
8.434.653 22,32 57
2.Masyumi
7.903.886 20,92 57
3.Nahdlatul Ulama (NU)
6.955.141 18,41 45
4.Partai Komunis Indonesia (PKI)
6.179.914 16,36 39
5.Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
1.091.160 2,89 8
6.Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
1.003.326 2,66 8
7.Partai Katolik
770.740 2,04 6
8.Partai Sosialis Indonesia (PSI)
753.191 1,99 5
9.Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
541.306 1,43 4
10.Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
483.014 1,28 4
11.Partai Rakyat Nasional (PRN)
242.125 0,64 2
12.Partai Buruh
224.167 0,59 2
13.Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)
219.985 0,58 2
14.Partai Rakyat Indonesia (PRI)
206.161 0,55 2
15.Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)
200.419 0,53 2
16.Murba
199.588 0,53 2
17.Baperki
178.887 0,47 1
18.Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro
178.481 0,47 1
19.Grinda
154.792 0,41 1
20.Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)
149.287 0,40 1
21.Persatuan Daya (PD)
146.054 0,39 1
22.PIR Hazairin
114.644 0,30 1
23.Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)
85.131 0,22 1
24.AKUI
81.454 0,21 1
25.Persatuan Rakyat Desa (PRD)
77.919 0,21 1
26. Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) 72.523 0,19 1
27.Angkatan Comunis Muda (Acoma)
64.514 0,17 1
28.R.Soedjono Prawirisoedarso
53.306 0,14 1
29.Lain-lain
1.022.433 2,71 -
Jumlah37.785.29
9100,0
0257
Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya
menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua
lima tahun beri-kutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik
Panitia Pemilihan Indonesia II. Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik
dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk
membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1971
Setelah pemilu pertama tahun 1955, Indonesia baru melakukan pemilu kembali pada
tanggal 5 Juli 1971, pertama di jaman Orde Baru dibawah pemerintahan Presiden
Kedua Indonesia, Bpk (alm) Soeharto. Pada pemilu kali ini, terdapat 9 partai politik
dan 1 organisasi masyarakat yang berpartisipasi.
N O.
P A R T A IJ U M L A H S U A R A
P E R S E N T A SE
J U M L A H K U R S I
1. Partai Katolik 603.740 1,10 3
2.Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
1.308.237 2,39 10
3. Partai Nahdlatul Ulama 10.213.650 18,68 58
4.Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
2.930.746 5,36 24
5. Golongan Karya (Golkar) 34.348.673 62,82 236
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 733.359 1,34 7
7.Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)
48.126 0,08 0
8. Partai Nasional Indonesia (PNI) 3.793.266 6,93 20
N O.
P A R T A IJ U M L A H S U A R A
P E R S E N T A SE
J U M L A H K U R S I
9. Partai Islam (PERTI) 381.309 0,69 2
10.Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
338.403 0,61 0
J U M L A H 54.669.509 100,00 360
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1977-1997
Pemilu pada periode ini, dilakukan setiap 5 tahun sekali, mulai tahun 1977, 1982, 1987,
1992, dan 1997 dengan 3 peserta yaitu Golongan Karya (GolKar), Partai Demokrasi
Indonesia (PDI), dan Partai Pembangunan Persatuan (PPP). Peserta pemilu kali ini lebih
sedikit dibanding pemilu sebelumnya. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-
sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3
Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan
Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya
atau Golkar. Dalam setiap kali digelar pemilu, partai golkar selalu menduduki peringkat
pertama perolehan kursi di DPR dengan meraih lebih dari 62% suara dalam setiap gelaran
pemilu, diikuti oleh PPP dan terakhir PDI. Tabel di
Pemilu 1977
No. Partai Suara % Kursi % (1971) Keterangan
1. Golkar 39.750.096 62,11 232 62,80 - 0,69
2. PPP 18.743.491 29,29 99 27,12 + 2,17
3. PDI 5.504.757 8,60 29 10,08 - 1,48
Jumlah 63.998.344 100,00 360 100,00
Pemilu 1982
No. Partai Suara DPR % Kursi % (1977) Keterangan
1. Golkar 48.334.724 64,34 242 62,11 + 2,23
2. PPP 20.871.880 27,78 94 29,29 - 1,51
3. PDI 5.919.702 7,88 24 8,60 - 0,72
Jumlah 75.126.306 100,00 364 100,00
Pemilu 1987
No. PartaiSuara
% Kursi % (1982) Keterangan
1. Golkar 62.783.680 73,16 299 68,34 + 8,82
2. PPP 13.701.428 15,97 61 27,78 - 11,81
3. PDI 9.384.708 10,87 40 7,88 + 2,99
Jumlah 85.869.816 100,00 400
Pemilu 1992
No. Partai Suara % Kursi % (1987) Keterangan
1. Golkar 66.599.331 68,10 282 73,16 - 5,06
2. PPP 16.624.647 17,01 62 15,97 + 1,04
3. PDI 14.565.556 14,89 56 10,87 + 4.02
Jumlah 97.789.534 100,00 400 100,00
Pemilu 1997
No. Partai Suara % Kursi % (1992) Keterangan
1. Golkar 84.187.907 74,51 325 68,10 + 6,41
2. PPP 25.340.028 22,43 89 17,00 + 5,43
3. PDI 3.463.225 3,06 11 14,90 - 11,84
Jumlah 112.991.150 100,00 425 100,00
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999
Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998
jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas
desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga
hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu
dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu
untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau
kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan
lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak
dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum
MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Pemilu ini dilakukan
untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II.
N O.
P A R T A IJ U M L A H S U A R A
P E R S E N T A SE
J U M L A H K U R S I
P E R S E N T A SE
1.Partai Indonesia Baru
192.712 0,18% 0 0,00%
2. Partai Kristen 369.719 0,35% 0 0,00%
N O.
P A R T A IJ U M L A H S U A R A
P E R S E N T A SE
J U M L A H K U R S I
P E R S E N T A SE
Nasional Indonesia
3.Partai Nasional Indonesia
377.137 0,36% 0 0,00%
4.Partai Aliansi Demokrat Indonesia
85.838 0,08% 0 0,00%
5.
Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
289.489 0,27% 0 0,00%
6.Partai Ummat Islam
269.309 0,25% 0 0,00%
7.Partai Kebangkitan Ummat
300.064 0,28% 1 0,22%
8.Partai Masyumi Baru
152.589 0,14% 0 0,00%
9.Partai Persatuan Pembangunan
11.329.905 10,71% 58 12,55%
10.Partai Syarikat Islam Indonesia
375.920 0,36% 1 0,22%
11.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
35.689.073 33,74% 153 33,12%
12.Partai Abul Yatama
213.979 0,20% 0 0,00%
13.Partai Kebangsaan Merdeka
104.385 0,10% 0 0,00%
14.Partai Demokrasi Kasih Bangsa
550.846 0,52% 5 1,08%
15.Partai Amanat Nasional
7.528.956 7,12% 34 7,36%
16.Partai Rakyat Demokratik
78.730 0,07% 0 0,00%
17.
Partai Syarikat Islam Indonesia 1905
152.820 0,14% 0 0,00%
18.Partai Katolik Demokrat
216.675 0,20% 0 0,00%
19.Partai Pilihan Rakyat
40.517 0,04% 0 0,00%
20.Partai Rakyat Indonesia
54.790 0,05% 0 0,00%
N O.
P A R T A IJ U M L A H S U A R A
P E R S E N T A SE
J U M L A H K U R S I
P E R S E N T A SE
21.
Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
456.718 0,43% 1 0,22%
22.Partai Bulan Bintang
2.049.708 1,94% 13 2,81%
23.
Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
61.105 0,06% 0 0,00%
24.Partai Keadilan
1.436.565 1,36% 7 1,51%
25.Partai Nahdlatul Ummat
679.179 0,64% 5 1,08%
26.
Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis
365.176 0,35% 1 0,22%
27.
Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
328.654 0,31% 1 0,22%
28.Partai Republik
328.564 0,31% 0 0,00%
29.Partai Islam Demokrat
62.901 0,06% 0 0,00%
30.
Partai Nasional Indonesia – Massa Marhaen
345.629 0,33% 1 0,22%
31.
Partai Musyawarah Rakyat Banyak
62.006 0,06% 0 0,00%
32.Partai Demokrasi Indonesia
345.720 0,33% 2 0,43%
33.Partai Golongan Karya
23.741.749 22,44% 120 25,97%
34.Partai Persatuan
655.052 0,62% 1 0,22%
35.Partai Kebangkitan Bangsa
13.336.982 12,61% 51 11,03%
36.Partai Uni Demokrasi Indonesia
140.980 0,13% 0 0,00%
N O.
P A R T A IJ U M L A H S U A R A
P E R S E N T A SE
J U M L A H K U R S I
P E R S E N T A SE
37.Partai Buruh Nasional
140.980 0,13% 0 0,00%
38.
Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
204.204 0,19% 0 0,00%
39.Partai Daulat Rakyat
427.854 0,40% 2 0,43%
40.Partai Cinta Damai
168.087 0,16% 0 0,00%
41.Partai Keadilan dan Persatuan
1.065.686 1,01% 4 0,87%
42.Partai Solidaritas Pekerja
49.807 0,05% 0 0,00%
43.
Partai Nasional Bangsa Indonesia
149.136 0,14% 0 0,00%
44.
Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia
364.291 0,34% 1 0,22%
45.
Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
180.167 0,17% 0 0,00%
46.Partai Nasional Demokrat
96.984 0,09% 0 0,00%
47.Partai Ummat Muslimin Indonesia
49.839 0,05% 0 0,00%
48.Partai Pekerja Indonesia
63.934 0,06% 0 0,00%
J U M L A H105.786.661
100,00% 462 100,00%
Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama sejak zaman orde baru runtuh dan
dimulailah era reformasi di Indonesia. Setelah tahun 1999, Indonesia pun kembali
melakukan pemilu setiap lima tahun sekali secara langsung. Bahkan pemilu 2004
merupakan pemilu pertama kali di Indonesia dimana setiap warga negara Indonesia yang
mempunyai hak pilih, dapat memilih langsung presiden dan wakilnya selain pemilu untuk
memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I, dan DPRD tingkat II. Selain itu, sejak pemilu 2004,
juga dilakukan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada pemilu tahun 2004 dan
2009, ditetapkan parliamentary threshold (PT) sebesar 2.5%. Apabila partai politik yang
memperoleh suara dengan persentase kurang dari 2,50% tidak berhak memperoleh kursi
di DPR.
Pemilu 2004
N O.
P A R TA I
J U M L AH S U A R A
P E R S E N TA S E
J U M L AH K U R S I
P E R S E N TA S E
K E T E R A N GA N
1.Partai Golongan Karya
24.480.757
21,58% 128 23,27% Lolos
2.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
21.026.629
18,53% 109 19,82% Lolos
3.
Partai Kebangkitan Bangsa
11.989.564
10,57% 52 9,45% Lolos
4.
Partai Persatuan Pembangunan
9.248.764 8,15% 58 10,55% Lolos
5.Partai Demokrat
8.455.225 7,45% 55* 10,00% Lolos
6.Partai Keadilan Sejahtera
8.325.020 7,34% 45 8,18% Lolos
7.Partai Amanat Nasional
7.303.324 6,44% 53* 9,64% Lolos
8.Partai Bulan Bintang
2.970.487 2,62% 11 2,00% Lolos
9.
Partai Bintang Reformasi
2.764.998 2,44% 14* 2,55% Lolos
10.Partai Damai Sejahtera
2.414.254 2,13% 13* 2,36% Lolos
11.
Partai Karya Peduli Bangsa
2.399.290 2,11% 2 0,36% Lolos
12. Partai 1.424.240 1,26% 1 0,18% Lolos
N O.
P A R TA I
J U M L AH S U A R A
P E R S E N TA S E
J U M L AH K U R S I
P E R S E N TA S E
K E T E R A N GA N
Keadilan dan Persatuan Indonesia
13.
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
1.313.654 1,16% 4* 0,73% Lolos
14.
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
1.230.455 1,08% 0* 0,00% Tidak lolos
15.Partai Patriot Pancasila
1.073.139 0,95% 0 0,00% Tidak lolos
16.
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
923.159 0,81% 1 0,18% Lolos
17.
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
895.610 0,79% 0 0,00% Tidak lolos
18.Partai Pelopor
878.932 0,77% 3* 0,55% Lolos
19.
Partai Penegak Demokrasi Indonesia
855.811 0,75% 1 0,18% Lolos
20.Partai Merdeka
842.541 0,74% 0 0,00% Tidak lolos
21.Partai Sarikat Indonesia
679.296 0,60% 0 0,00% Tidak lolos
22.
Partai Perhimpunan Indonesia Baru
672.952 0,59% 0 0,00% Tidak lolos
23.Partai Persatuan Daerah
657.916 0,58% 0 0,00% Tidak lolos
24. Partai Buruh Sosial
636.397 0,56% 0 0,00% Tidak lolos
N O.
P A R TA I
J U M L AH S U A R A
P E R S E N TA S E
J U M L AH K U R S I
P E R S E N TA S E
K E T E R A N GA N
Demokrat
J U M L A H113.462.414
100,00% 550 100,00%
Pemilu 2009
N O.
P A R T AI
J U M L AH S U A R A
P E R S E N T AS E S U A R A
J U M L AH K U R S I
P E R S E N T AS E K U R S I
S T A T US P T *
1Partai Hati Nurani Rakyat
3.922.870 3,77% 18 3,21% Lolos
2
Partai Karya Peduli Bangsa
1.461.182 1,40% 0 0,00% Tidak lolos
3
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
745.625 0,72% 0 0,00% Tidak lolos
4
Partai Peduli Rakyat Nasional
1.260.794 1,21% 0 0,00% Tidak lolos
5
Partai Gerakan Indonesia Raya
4.646.406 4,46% 26 4,64% Lolos
6Partai Barisan Nasional
761.086 0,73% 0 0,00% Tidak lolos
7
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
934.892 0,90% 0 0,00% Tidak lolos
8Partai Keadilan Sejahtera
8.206.955 7,88% 57 10,18% Lolos
9Partai Amanat Nasional
6.254.580 6,01% 43 7,68% Lolos
10
Partai Perjuangan Indonesia Baru
197.371 0,19% 0 0,00% Tidak lolos
11Partai Kedaulatan
437.121 0,42% 0 0,00% Tidak lolos
N O.
P A R T AI
J U M L AH S U A R A
P E R S E N T AS E S U A R A
J U M L AH K U R S I
P E R S E N T AS E K U R S I
S T A T US P T *
12Partai Persatuan Daerah
550.581 0,53% 0 0,00% Tidak lolos
13Partai Kebangkitan Bangsa
5.146.122 4,94% 27 4,82% Lolos
14Partai Pemuda Indonesia
414.043 0,40% 0 0,00% Tidak lolos
15
Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
316.752 0,30% 0 0,00% Tidak lolos
16
Partai Demokrasi Pembaruan
896.660 0,86% 0 0,00% Tidak lolos
17
Partai Karya Perjuangan
351.440 0,34% 0 0,00% Tidak lolos
18Partai Matahari Bangsa
414.750 0,40% 0 0,00% Tidak lolos
19
Partai Penegak Demokrasi Indonesia
137.727 0,13% 0 0,00% Tidak lolos
20
Partai Demokrasi Kebangsaan
671.244 0,64% 0 0,00% Tidak lolos
21Partai Republika Nusantara
630.780 0,61% 0 0,00% Tidak lolos
22Partai Pelopor
342.914 0,33% 0 0,00% Tidak lolos
23Partai Golongan Karya
15.037.757 14,45% 107 19,11% Lolos
24
Partai Persatuan Pembangunan
5.533.214 5,32% 37 6,61% Lolos
25Partai Damai Sejahtera
1.541.592 1,48% 0 0,00% Tidak lolos
26 Partai Nasional
468.696 0,45% 0 0,00% Tidak lolos
N O.
P A R T AI
J U M L AH S U A R A
P E R S E N T AS E S U A R A
J U M L AH K U R S I
P E R S E N T AS E K U R S I
S T A T US P T *
Benteng Kerakyatan Indonesia
27Partai Bulan Bintang
1.864.752 1,79% 0 0,00% Tidak lolos
28
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
14.600.091 14,03% 95 16,96% Lolos
29Partai Bintang Reformasi
1.264.333 1,21% 0 0,00% Tidak lolos
30Partai Patriot
547.351 0,53% 0 0,00% Tidak lolos
31Partai Demokrat
21.703.137 20,85% 150 26,79% Lolos
32
Partai Kasih Demokrasi Indonesia
324.553 0,31% 0 0,00% Tidak lolos
33Partai Indonesia Sejahtera
320.665 0,31% 0 0,00% Tidak lolos
34
Partai Kebangkitan Nasional Ulama
1.527.593 1,47% 0 0,00% Tidak lolos
41Partai Merdeka
111.623 0,11% 0 0,00% Tidak lolos
42
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
146.779 0,14% 0 0,00% Tidak lolos
43Partai Sarikat Indonesia
140.551 0,14% 0 0,00% Tidak lolos
44Partai Buruh
265.203 0,25% 0 0,00% Tidak lolos
J U M L A H104.099.785
100,00% 560 100,00%
PEMILIHAN UMUM 2014 (INDONESIA ELECTION 2014)
Pada tahun 2014, seluruh rakyat Indonesia kembali akan melakukan pesta demokrasi
terbesar yaitu pemilihan umum untuk menentukan tidak hanya anggota DPR, DPRD
Tingkat 1, DPRD Tingkat 2, dan DPD, tetapi juga memilih presiden dan wakil presiden
negeri ini. Pemilu legislatif akan dilakukan pada tanggal 09 April 2014 dan pemilu presiden
akan dilakukan pada tanggal 09 Juli 2014.
Pemilu Legislatif
Dalam pelaksanaan pemilu legislatif, terdapat 12 partai politik skala nasional dan 3 partai
lokal (khusus untuk Provinsi Nangroe Aceh Darrusalam). Berikut ini merupakan nama-nama
peserta pemilu 2014
Partai Politik Nasional
N O . U R U T
L A M B A N G D A N N A M A P A R T A I
1 Partai NasDem
2 Partai Kebangkitan Bangsa
3 Partai Keadilan Sejahtera
4Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5 Partai Golongan Karya
6 Partai Gerakan Indonesia Raya
7 Partai Demokrat
8 Partai Amanat Nasional
9 Partai Persatuan Pembangunan
10 Partai Hati Nurani Rakyat
14
Partai Bulan Bintang
15
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Partai Politik Lokal Aceh
N O M O R U R U T
L A M B A N GN A M A P A R T A I
11 Partai Damai Aceh
12 Partai Nasional Aceh
13 Partai Aceh
Dalam undang-undang pemilihan umum terbaru yaitu UU Nomor 8 Tahun Tahun
2012, ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) untuk DPR ditetapkan sebesar
3,5%, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5%.
HASIL PEMILU 2014
Pemilu Presiden 2014
Pemilu presiden 2014 akan menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia
ketiga kalinya yang dilaksanakan secara langsung. Pemilu presiden akan dilaksanakan
pada tanggal 09 Juli 2014. Sebuah partai politik atau koalisi partai politik yang
memenangkan 25 persen suara sah atau memperoleh paling sedikit 20 persen kursi DPR
dapat mengajukan calon untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
Hingga saat ini, baru ada 4 kandidat calon presiden yang telah mendeklarasikan diri
untuk maju dalam pemilu presiden 2014.
C A L O N P R E S I D E NC A L O N W A K I L P R E S I D E N
Aburizal Bakrie (GOLKAR)
Mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Ketua Umum Partai Golkar
-
Joko Widodo (PDIP)
Gubernur DKI Jakarta 2012 – 2017 -
Prabowo Subianto (Gerindra)
Mantan Panglima KOSTRAD dan Komandan Jendral Kopassus, Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra
-
Wiranto (Hanura)
Mantan Panglima TNI, Calon Presiden 2004, Calon Wakil Presiden 2009, dan Ketua Umum Partai Hanura
Hary Tanoesoedibjo
Pengusaha Indonesia
Selain nama-nama diatas, terdapat beberapa nama lainnya yang mulai digadang-gadang
oleh partai politik lainnya untuk menjadi kandidat calon presiden, walaupun partai politik
tersebut belum secara resmi mengumumkannya. Berikut ini merupakan beberapa nama
kandidat calon presiden yang ada.
Aburizal Bakrie
Anis Matta
Dahlan Iskan
Gita Wirjawan
Hary Tanoesoedibjo
Hatta Rajasa
Hayono Isman
Hidayat Nur Wahid
Joko Widodo (Jokowi)
Jusuf Kalla
Megawati Sukarnoputri
Prabowo Subianto
Pramono Edhie Wibowo
Rhoma Irama
Suryadharma Ali
Sutiyoso
Wiranto
Yusril Ihza Mahendra
Note : Untuk melihat latar belakang dari setiap kandidat, dapat klik pada setiap nama
kandidat calon presiden yang ada
CAPRES-CAWAPRES PIPRES 2014
1. Joko Widodo
Nama Lengkap : Joko Widodo
Panggilan : Jokowi
Agama : Islam
Tempat Lahir : Surakarta, Jawa Tengah
Tanggal Lahir : Rabu, 21 Juni 1961
Zodiac : Gemini
Hobby : Membaca, Traveling
Pasangan : Iriana Joko Widodo
Anak : Kaesang Pangarep, Kahiyang Ayu, Gibran Rakabuming Raka
Partai Politik : PDI Perjuangan
Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo. Pada awalnya
banyak orang yang meragukan kemampuan sosok yang sebelumnya merupakan
pengusaha mebel ini saat terpilih menjadi Walikota Solo. Namun gebrakannya dalam
memimpin serta pendekatan pada masalah kemasyarakatan membuat Jokowi begitu
dikagumi oleh masyarakat. Dia berhasil mengembangkan Solo yang buruk penataannya
dan di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di
universitas luar negeri.
Jokowi menjadi walikota Kota Surakarta (Solo) untuk 2 kali masa bakti 2005-2015. Wakil
walikotanya adalah F.X. Hadi Rudyatmo.
Jokowi kemudian mencalonkan diri di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 bersama
dengan Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakilnya. Setelah melalui pemilihan 2 putaran
pasangan Jokowi-Basuki berhasil menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta mulai
dari 15 Oktober 2012.
Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta berhasil mendapatkan dukungan dari masyarakat
yang bernama “Relawan Jokowi” dimana kelompok masyarakat tersebut mendukung
Jokowi untuk mencalonkan diri menjadi Presiden RI pada Pemilu 2014.
Jokowi maju sebagai capres yang diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung oleh Partai
Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Hanura. Jokowi akan berpasangan
dengan Jusuf Kalla sebagai cawapresnya pada Pilpres 2014.
Pendidikan
SMP Negeri 1 Surakarta
SMA Negeri 6 Surakarta
S-1 Kehutanan Universitas Gajah Mada
Karir & Organisasi
Pengusaha Meubel
2005-2012 Walikota Surakarta
2012-2017 Gubernur DKI Jakarta
2. Prabowo Subianto
Nama Lengkap : Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Panggilan : Prabowo Subianto
Agama : Islam
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal Lahir : 17 Oktober 1951
Zodiac : Libra
Hobby : Membaca
Pasangan : Siti Hediati Hariyadi (Mantan)
Anak : Didit Prabowo
Partai Politik : Partai Gerindra
Prabowo Subianto adalah putra dari Soemitro Djojohadikusumo, mantan Menteri Keuangan
era Ir. Soekarno dan mantan Menteri. Alumnus Akademi Militer Nasional Magelang tahun
1974 itu, kariernya kian melejit setelah menyandang julukan the brightest star, jenderal
termuda karena meraih tiga bintang pada usia 46 tahun.
Pada 1996, dia menjabat Komandan Jenderal Kopassus dan aktif memelopori pemekaran
satuan baret merah. Dua tahun kemudian, ayah satu anak ini dipromosikan menjadi
Panglima Kostrad. Prabowo dikenal sebagai teman dekat B.J Habibie, tetapi Habibie
mendepaknya, sehari setelah Soeharto lengser. Dia dipersalahkan atas tragedi kerusuhan
massal 13-15 Mei 1998. Namun, Tim Gabungan Pencari Fakta (TPFG) tak menemukan bukti
konklusif atas tuduhan bahwa dia otak di balik kerusuhan itu.
Tahun 2004, nama Prabowo muncul sebagai kandidat Presiden dari Partai Golkar. Sayang,
anggota Dewan Penasihat Golkar itu terhenti langkahnya, karena partai berlambang pohon
beringin lebih memilih Jenderal Wiranto. Dan pada 2008, mantan menantu Soeharto itu
makin berkibar di panggung politik melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
yang mengusungnya sebagai calon Presiden pada Pemilu Presiden tahun 2009
berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri, meski akhirnya kandas juga.
Pendidikan
1969 SMA: American School di London, Inggris
1974 Alumnus Akabri Magelang
Sekolah Staf Dan Komando TNI-AD
Karir & Organisasi
1996-1998 Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus
1998 Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat
1998 Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI
2004-sekarang Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
2007-sekarang Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia
2008-sekarang Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia
2008-sekarang Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya
HASIL PILPRES 2014
1. Prabowo Subianto – M. Hatta Rajasa : 62.576.444 (46.85%)
2. Joko Widodo – Jusuf Kalla : 70.997.833 (53.15%)
Dengan hasil tersebut, maka pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla menang pilpres 2014 dan
akan menggantikan SBY sebagai presiden RI dengan masa jabatan 2014-2019. Joko
Widodo menjadi presiden RI ketujuh dan akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014.
SITUS MENGENAI PEMILU 2014
Situs Informasi Kepemiluan Indonesia: www.rumahpemilu.org, www.pemilu.com,
Situs web KPU: http://www.kpu.go.id/
Situs web Bawaslu: http://www.bawaslu.go.id/
Portal Republik Indonesia: http://www.indonesia.go.id/en/
Situs web Dewan Perwakilan Rakyat: http://dpr.go.id/
Situs web DPD: www.dpd.go.id
Situs web Mahkamah Konstitusi: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id
Jaringan Pengetahuan Kepemiluan ACE: http://www.aceproject.org/
DOWNLOAD PERATURAN, BOOKLET, OVERVIEW, DAN UNDANG-UNDANG PEMILU
2014
Brief Overview of Indonesia Election 2014
Booklet Pemilu 2014
UU No.15 Tahun 20 11 Tentang Penyelenggara Pemilu
UU No.08 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD
UU No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
UU No.22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
UU No.02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
UU No.02 Tahun 2011 Tentang Perubahan UU No.02 Tahun 2008 mengenai Partai Politik