kisi-kisi hukum ketenagakerjaanjobexpect.com/assets/docs/kisi-kisi-uu-no-13.pdf · perjanjian kerja...

81
Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 1 KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAAN BAB 1 PERJANJIAN KERJA 1.1. DEFINISI Pasal 1 UU No. 13/2003 14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 15. Hubungan kerja adalah hubungan pengusaha dengan pekerja / buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pasal 50 UU No. 13/2003 Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja / buruh. 1.2. KETENTUAN UMUM Pasal 51 UU No. 13/2003 (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Pasal 51 UU No. 13/2003 (1) Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan. (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, antarkerja antardaerah, antarkerja antarnegara, dan perjanjian kerja laut. Pasal 53 UU No. 13/2003 Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. 1.3. SYARAT SAHNYA Pasal 52 UU No. 13/2003 (1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar : a. kesepakatan kedua belah pihak; b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan. (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Upload: nguyenhanh

Post on 17-Mar-2019

251 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 1

KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAAN

BAB 1

PERJANJIAN KERJA

1.1. DEFINISI

Pasal 1 UU No. 13/2003

14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

15. Hubungan kerja adalah hubungan pengusaha dengan pekerja / buruh berdasarkan

perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Pasal 50 UU No. 13/2003

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja

/ buruh.

1.2. KETENTUAN UMUM

Pasal 51 UU No. 13/2003

(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 51 UU No. 13/2003

(1) Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi

masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan.

(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, antara lain perjanjian kerja waktu tertentu,

antarkerja antardaerah, antarkerja antarnegara, dan perjanjian kerja laut.

Pasal 53 UU No. 13/2003

Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian

kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.

1.3. SYARAT SAHNYA

Pasal 52 UU No. 13/2003

(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

a. kesepakatan kedua belah pihak;

b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.

(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Page 2: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 2

Penjelasan Pasal 52 UU No. 13/2003

(1) b. Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan adalah para pihak yang

mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian. Bagi tenaga kerja

anak, yang menandatangani perjanjian adalah orang tua atau walinya.

1.4. MATERI / ISI

Pasal 54 UU No. 13/2003

(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja / buruh;

c. jabatan atau jenis pekerjaan;

d. tempat pekerjaan;

e. besarnya upah dan cara pembayarannya;

f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/ buruh;

g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya

rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja / buruh

dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Pasal 128 UU No. 13/2003

Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian

kerja bersama maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja

bersama.

1.5. KETENTUAN LARANGAN

Pasal 54 UU No. 13/2003

(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan

f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama,

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 54 UU No. 13/2003

(2) Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan pada ayat ini adalah apabila di

perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka isi

perjanjian kerja baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang

bersangkutan.

Pasal 55 UU No. 13/2003

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan

para pihak.

Pasal 127 UU No. 13/2003

(1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja / buruh tidak boleh

bertentangan dengan perjanjian kerja bersama.

Page 3: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 3

(2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian

kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian

kerja bersama.

1.6. BERAKHIRNYA

Pasal 61 UU No. 13/2003

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila :

a. pekerja meninggal dunia;

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja,

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan

berakhirnya hubungan kerja.

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya

hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja / buruh menjadi

tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan

yang tidak mengurangi hak-hak pekerja / buruh.

(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha

dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja / buruh.

(5) Dalam hal pekerja / buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja / buruh berhak

mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau

perjanjian kerja bersama.

Penjelasan Pasal 61 UU No. 13/2003

(5) Yang dimaksud hak-hak yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau

perjanjian kerja bersama adalah hak-hak yang harus diberikan yang lebih baik dan

menguntungkan pekerja/buruh yang bersangkutan.

BAB 2

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

2.1. KETENTUAN UMUM

Pasal 56 UU No. 13/2003

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan atas :

Page 4: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 4

a. jangka waktu; atau

b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 57 UU No. 13/2003

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta menggunakan

bahasa Indonesia dan huruf latin.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian

kerja untuk waktu tidak tertentu.

(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing,

apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku

perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

2.2. KETENTUAN LARANGAN

Pasal 58 UU No. 13/2003

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa

percobaan kerja.

(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

Pasal 59 UU No. 13/2003

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang

bersifat tetap.

Penjelasan Pasal 59 UU No. 13/2003

(2) Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah

pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan

merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan

yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak

tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan

pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan

merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan

itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut

merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat

menjadi objek perjanjian kerja waktu tertentu.

2.3. SYARAT SAHNYA

Pasal 59 UU No. 13/2003

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu

yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu

tertentu, yaitu :

a. pekerjaan yang selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama

dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk

Page 5: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 5

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Penjelasan Pasal 59 UU No. 13/2003

(1) Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab

dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 1 KEPMENAKERTRANS.233/2003

1. Pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus adalah pekerjaan yang menurut

jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau dalam

keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Pasal 2 KEPMENAKERTRANS.233/2003

Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi untuk

pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan dan dijalankan secara

terus menerus.

Pasal 3 KEPMENAKERTRANS.233/2003

(1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yakni:

a. pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;

b. pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;

c. pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi;

d. pekerjaan di bidang usaha pariwisata;

e. pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;

f. pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM),

dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;

g. pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;

h. pekerjaan di bidang media masa;

i. pekerjaan di bidang pengamanan;

j. pekerjaan di lembaga konservasi:

k. pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi,

merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

(2) Menteri dapat mengubah jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sesuai dengan perkembangan.

2.8. PKWT UNTUK PEKERJAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK

BARU

Pasal 8 Kepmenakertrans No. Kep.100/Men/VI/2004

(1). PKWT dapat dilakukan dengan pekerja / buruh untuk melakukan pekerjaan yang

berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih

dalam percobaan atau penjajakan.

(2). PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jangka

waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali paling lama 1

(satu) tahun.

(3). PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat 91) tidak dapat dilakukan

Page 6: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 6

pembaharuan.

Pasal 9 Kepmenakertrans No. Kep.100/Men/VI/2004

PKWT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat diberlakukan bagi pekerja /

buruh yang melakukan pekerjaan diluar kegiatan atau diluar pekerjaan yang biasa

dilakukan perusahaan.

2.11. PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT

Pasal 15 Kepmenakertrans No. Kep.100/Men/VI/2004

(1). PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi

PKWTT sejak adanya hubungan kerja.

(2). Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak

adanya hubungan kerja.

(3). Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk

baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat 92) dan ayat 93), maka PKWT berubah

menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan.

(4). Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh)

hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak

tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.

(5). Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja / buruh

dengan hubungan kerja PKWTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat

(3), dan ayat (4), maka hak-hak pekerja / buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

BAB 12

MOGOK KERJA

12.1. DEFINISI

Pasal 1 UU.13/2003

23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja / buruh yang direncanakan dan dilaksanakan

secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja / buruh untuk menghentikan atau

memperlambat pekerjaan.

Pasal 1 KEPMENAKERTRANS.232/2003

1. Mogok kerja adalah tindakan pekerja / buruh yang direncanakan dan dilaksanakan

secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja / buruh untuk menghentikan atau

memperlambat pekerjaan.

12.2. KETENTUAN UMUM

Pasal 137 UU.13/2003

Page 7: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 7

Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja / buruh dan serikat pekerja / serikat buruh

dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Penjelasan Pasal 137 UU.13/2003

Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah tidak

tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat

disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan

mengalami jalan buntu.

Yang dimaksud dengan tertib dan damai adalah tidak mengganggu keamanan dan

ketertiban umum, dan atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik

perusahaan atau pengusaha atau orang lain atau milik masyarakat.

Pasal 138 UU.13/2003

(1) Pekerja / buruh dan/atau serikat pekerja / serikat buruh yang bermaksud mengajak

pekerja / buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan

dengan tidak melanggar hukum.

(2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud pada ayai (1),

dapat memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.

Pasal 139 UU.13/2003

Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja / buruh yang bekerja pada perusahaan yang

melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya

membahayakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak

mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.

Penjelasan Pasal 139 UU.13/2003

Yang dimaksud dengan perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau

perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia adalah

rumah sakit, dinas pemadam kebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta api,

pengontrolan pintu air, pengontrol arus lalu lintas udara, dan pengontrolan arus lalu

lintas laut.

Yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur sedemikian rupa yaitu pemogokan

yang dilakukan oleh para pekerja / buruh yang tidak sedang menjalankan tugas.

12.3. TATA CARA & PERSYARATAN

Pasal 140 UU.13/2003

(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja

dilaksanakan, pekerja / buruh dan serikat pekerja / serikat buruh wajib

memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung

jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;

b. tempat mogok kerja;

c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan

d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris

serikat pekerja / serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.

Page 8: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 8

(3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja / buruh yang tidak menjadi

anggota serikat pekerja / serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja / buruh yang ditunjuk sebagai

koordinator dan/atau penanggung jawab mogok kerja.

(4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

demi menyelamatkan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil

tindakan sementara dengan cara :

a. melarang para pekerja / buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses

produksi; atau

b. bila dianggap perlu melarang pekerja / buruh yang mogok kerja berada di lokasi

perusahaan.

Penjelasan Pasal 140 UU.13/2003

(2) b. Tempat mogok kerja adalah tempat-tempat yang ditentukan oleh penanggung

jawab pemogokan yang tidak menghalangi pekerja / buruh lain untuk bekerja.

Pasal 141 UU.13/2003

(1) Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan

mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda terima.

(2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung instansi yang bertanggung jawab di

Bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya

pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang

berselisih.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan

kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para

pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

sebagai saksi.

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan

kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok

kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang.

(5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja /

serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan

atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.

Pasal 142 UU.13/2003

(1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 139 dan Pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah.

(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) akan diatur dengan Keputusan Menteri.

Page 9: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 9

Pasal 3 KEPMENAKERTRANS.232/2003

Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan :

a. bukan akibat gagalnya perundingan; dan/atau

b. tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab

dibidang ketenagakerjaan; dan/atau

c. dengan pemberitahuan kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok

kerja; dan/atau

d. isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) huruf a, b, c, dan

d Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 4 KEPMENAKERTRANS.232/2003

Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah tidak

tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat

disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat

pekerja / serikat buruh atau pekerja / buruh telah meminta secara tertulis kepada

pengusaha 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja atau

perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan

oleh para pihak dalam risalah perundingan.

Pasal 5 KEPMENAKERTRANS.232/2003

Mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan

yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia yang dilakukan oleh

pekerja / buruh yang sedang bertugas dikualifikasikan sebagai mogok kerja yang tidak

sah.

Pasal 6 KEPMENAKERTRANS.232/2003

(1) Mogok kerja yang dilakukan secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dikualifikasikan sebagai mangkir.

(2) Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerja sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pengusaha 2 (dua) kali berturut-turut dalam

tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis.

(3) Pekerja / buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) maka dianggap mengundurkan diri.

Pasal 7 KEPMENAKERTRANS.232/2003

(1) Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

dikualifikasikan sebagai mangkir.

(2) Dalam hal mogok kerja yang dilakukan secara sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan dengan

pekerjaannya dikualifikasikan sebagai kesalahan berat.

Prosedur Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan (lock out) SE MENAKERTRANS

No. 368.KP.02.03.2002 Thn 2002

Bahwa dengan maraknya aksi mogok kerja dan penutupan perusahaan (lock out) yang

dilakukan tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka perlu diatur

Page 10: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 10

prosedur mogok kerja dan penutupan perusahaan (lock out) sebagai berikut:

1. Dalam hal pekerja/buruh hendak melakukan mogok kerja atau pengusaha hendak

mengadakan penutupan perusahaan (lock out), maka maksud tersebut harus

diberitahukan dengan surat kepada pihak lainnya dan kepada Ketua Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah.

2. Dalam surat tersebut harus menerangkan dengan disertai bukti-buktI bahwa:

a. telah diadakan perundingan yang mendalam mengenai pokok-pokok perselisihan

dengan pihak lainnya yang diketuai atau diperantarai oleh pegawai perantara atau;

b. pihak lainnya menolak untuk mengadakan perundingan atau;

c. pihak yang hendak melakukan tindakan telah 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2

(dua) minggu tidak berhasil mengajak pihak lainnya untuk berunding mengenai hal-

hal yang diperselisihkan;

3. Surat pemberitahuan rencana pemogokan pekerja dimaksud harus memuat:

a. nama dan alamat penanggung jawab pemogokan;

b. jumlah pekerja yang akan melakukan pemogokan;

c. hal yang diperselisihkan dan tuntutan;

d. hari, tanggal, jam dan lamanya pemogokan;

4. Pemberitahuan rencana penutupan perusahaan (lock out) yang akan dilakukan

pengusaha harus memuat:

a. nama dan alamat perusahaan;

b. nama dan alamat pengusaha;

c. sebagian atau seluruh perusahaan;

d. alasan pengusaha melakukan penutupan perusahaan;

e. hari, tanggal dan lamanya penutupan perusahaan;

5. Segera setelah menerima surat pemberitahuan, Panitia memberitahukan kepada

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk segera melakukan

segala daya upaya menyelesaikan hal-hal yang diperselisihkan.

6. Paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima Ketua

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah harus melakukan sidang untuk

membahas dan meneliti pemberitahuan tersebut.

7. Berdasarkan keputusan sidang, Ketua Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Daerah menyampaikan surat tanda penerimaan pemberitahuan kepada pihak-pihak

yang bersengketa selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal

penerimaan surat pemberitahuan.

8. Surat tanda penerimaan pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh Ketua Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dengan menerangkan bahwa

pemberitahuan yang disampaikan telah memenuhi ketentuan pasal 6 UU No. 22 tahun

Page 11: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 11

1957 atau tidak memenuhi ketentuan dimaksud. Dalam surat tanda penerimaan

pemberitahuan harus pula ditegaskan bahwa tindakan mogok atau penutupan

perusahaan (lock out) yang akan dilakukan sah atau tidak sah menurut UU No. 22

tahun 1957.

9. Mogok kerja atau penutupan perusahaan (lock out) hanya dapat dilakukan setelah

menerima surat tanda penerimaan pemberitahuan dari Ketua Panitia Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan Daerah yang menyatakan bahwa rencana mogok atau

penutupan perusahaan (lock out) telah memenuhi ketentuan pasal 6 UU No. 22 tahun

1957.

10. Dalam hal surat tanda penerimaan pemberitahuan yang dikeluarkan Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah menyatakan bahwa surat

pemberitahuan tersebut tidak sesuai ketentuan pasal 6 UU No 22 tahun 1957 maka

tindakan mogok kerja ataupun penutupan perusahaan (lock out) adalah tidak sah.

11. Menjelang atau selama berlangsungnya usaha-usaha penyelesaian perselisihan,

pengusaha dan pekerja / buruh dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat

atau berupa pembalasan antara lain melakukan perubahan hubungan kerja, syarat-

syarat kerja dan/atau keadaan hubungan industrial yang ada.

12. Pemogokan yang telah sesuai ketentuan pasal 6 UU No. 22 tahun 1957 harus

dilaksanakan secara tertib dan harus dihindarkan tindakan yang anarkis. Dalam hal

dilakukan perbuatan yang anarkis, akan ditindak sesuai ketentuan peraturan

perundangan yang berlaku.

12.4. KETENTUAN LARANGAN

Pasal 143 UU.13/2003

(1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja / buruh dan serikat pekerja /

serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib,

dan damai.

(2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja /

buruh dan pengurus serikat pekerja / serikat buruh yang melakukan mogok kerja

secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Penjelasan Pasal 143 UU.13/2003

Yang dimaksud dengan menghalang-halangi dalam ayat ini antara lain dengan cara :

a. menjatuhkan hukuman;

b. mengintimidasi dalam bentuk apapun; atau

c. melakukan mutasi yang merugikan.

Pasal 144 UU.13/2003

Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 140 pengusaha dilarang :

a. mengganti pekerja / buruh yang mogok kerja dengan pekerja / buruh dalam bentuk

lain dari luar perusahaan; atau

Page 12: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 12

b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/

buruh dan pengurus serikat pekerja / serikat buruh selama dan sesudah melakukan

mogok kerja.

12.5. HAK PEKERJA / BURUH

Pasal 145 UU.13/2003

Dalam hal pekerja / buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan

tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja /

buruh berhak mendapatkan upah.

Penjelasan Pasal 145 UU.13/2003

- Yang dimaksud dengan sungguh-sungguh melanggar hak normatif adalah pengusaha

secara nyata tidak bersedia memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dan/atau

ditetapkan dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama,

atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, meskipun sudah ditetapkan

dan diperintahkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

- Pembayaran upah pekerja / buruh yang mogok dalam pasal ini tidak menghilangkan

ketentuan pengenaan sanksi terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran

ketentuan normatif.

BAB 13

PENUTUPAN PERUSAHAAN (LOCK-OUT)

13.1. KETENTUAN UMUM

Pasal 146 UU.13/2003

(1) Penutupan perusahaan (lock-out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak

pekerja / buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat

gagalnya perundingan.

13.2. KETENTUAN LARANGAN

Pasal 146 UU.13/2003

(2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai

tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja / buruh dan/atau

serikat pekerja / serikat buruh.

(3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan hukum

yang berlaku.

Penjelasan Pasal 146 UU.13/2003

(3) Dalam hal penutupan perusahaan (lock out) dilakukan secara tidak sah atau sebagai

tindakan balasan terhadap mogok yang sah atas tuntutan normatif, maka pengusaha

wajib membayar upah pekerja / buruh.

Pasal 147 UU.13/2003

Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan

yang melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan

keselamatan jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat

Page 13: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 13

pengendali telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listnik, pengolahan minyak dan gas

bumi, serta kereta api.

13.3. KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 148 UU.13/2003

(1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja / buruh dan/atau

serikat pekerja / serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum

penutupan perusahaan (lock out) dilaksanakan.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat

:

a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan (lock-

out) ; dan

b. alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock-out).

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh

pengusaha dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 149 UU.13/2003

(1) Pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh dan instansi yang bertanggung

jawab di bidang ketenagakerjaan yang menerima secara langsung surat pemberitahuan

penutupan perusahaan (lock out) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus

memberikan tanda bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam

penerimaan.

(2) Sebelum dan selama penutupan perusahaan (lock-out) berlangsung, instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berwenang langsung menyelesaikan

masalah yang menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan (lock out) dengan

mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan

kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para

pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

sebagai saksi.

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan

kesepakatan, maka pegawai dan instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya

penutupan perusahaan (lock out) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan

industrial.

(5) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja / serikat

buruh, penutupan perusahaan (lock out) dapat diteruskan atau dihentikan untuk

sementara atau dihentikan sama sekali.

(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlukan

apabila :

Page 14: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 14

a. pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh melanggar prosedur mogok

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;

b. pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh melanggar ketentuan normatif

yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja

bersama, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan (lock out) SE MENAKERTRANS

No. 368.KP.02.03.2002 Thn 2002

Bahwa dengan maraknya aksi mogok kerja dan penutupan perusahaan (lock out) yang

dilakukan tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka perlu diatur

prosedur mogok kerja dan penutupan perusahaan (lock out) sebagai berikut:

1. Dalam hal pekerja/buruh hendak melakukan mogok kerja atau pengusaha hendak

mengadakan penutupan perusahaan (lock out), maka maksud tersebut harus

diberitahukan dengan surat kepada pihak lainnya dan kepada Ketua Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah.

2. Dalam surat tersebut harus menerangkan dengan disertai bukti-buktI bahwa:

a. telah diadakan perundingan yang mendalam mengenai pokok-pokok perselisihan

dengan pihak lainnya yang diketuai atau diperantarai oleh pegawai perantara atau;

b. pihak lainnya menolak untuk mengadakan perundingan atau;

c. pihak yang hendak melakukan tindakan telah 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2

(dua) minggu tidak berhasil mengajak pihak lainnya untuk berunding mengenai hal-

hal yang diperselisihkan;

3. Surat pemberitahuan rencana pemogokan pekerja dimaksud harus memuat:

a. nama dan alamat penanggung jawab pemogokan;

b. jumlah pekerja yang akan melakukan pemogokan;

c. hal yang diperselisihkan dan tuntutan;

d. hari, tanggal, jam dan lamanya pemogokan;

4. Pemberitahuan rencana penutupan perusahaan (lock out) yang akan dilakukan

pengusaha harus memuat:

a. nama dan alamat perusahaan;

b. nama dan alamat pengusaha;

c. sebagian atau seluruh perusahaan;

d. alasan pengusaha melakukan penutupan perusahaan;

e. hari, tanggal dan lamanya penutupan perusahaan;

5. Segera setelah menerima surat pemberitahuan, Panitia memberitahukan kepada

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk segera melakukan

segala daya upaya menyelesaikan hal-hal yang diperselisihkan.

Page 15: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 15

6. Paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima Ketua

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah harus melakukan sidang untuk

membahas dan meneliti pemberitahuan tersebut.

7. Berdasarkan keputusan sidang, Ketua Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Daerah menyampaikan surat tanda penerimaan pemberitahuan kepada pihak-pihak

yang bersengketa selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal

penerimaan surat pemberitahuan.

8. Surat tanda penerimaan pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh Ketua Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dengan menerangkan bahwa

pemberitahuan yang disampaikan telah memenuhi ketentuan pasal 6 UU No. 22 tahun

1957 atau tidak memenuhi ketentuan dimaksud. Dalam surat tanda penerimaan

pemberitahuan harus pula ditegaskan bahwa tindakan mogok atau penutupan

perusahaan (lock out) yang akan dilakukan sah atau tidak sah menurut UU No. 22

tahun 1957.

9. Mogok kerja atau penutupan perusahaan (lock out) hanya dapat dilakukan setelah

menerima surat tanda penerimaan pemberitahuan dari Ketua Panitia Penyelesaian

Perselisihan Perburuhan Daerah yang menyatakan bahwa rencana mogok atau

penutupan perusahaan (lock out) telah memenuhi ketentuan pasal 6 UU No. 22 tahun

1957.

10. Dalam hal surat tanda penerimaan pemberitahuan yang dikeluarkan Panitia

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah menyatakan bahwa surat

pemberitahuan tersebut tidak sesuai ketentuan pasal 6 UU No 22 tahun 1957 maka

tindakan mogok kerja ataupun penutupan perusahaan (lock out) adalah tidak sah.

11. Menjelang atau selama berlangsungnya usaha-usaha penyelesaian perselisihan,

pengusaha dan pekerja/buruh dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat

atau berupa pembalasan antara lain melakukan perubahan hubungan kerja, syarat-

syarat kerja dan/atau keadaan hubungan industrial yang ada.

12. Pemogokan yang telah sesuai ketentuan pasal 6 UU No. 22 tahun 1957 harus

dilaksanakan secara tertib dan harus dihindarkan tindakan yang anarkis. Dalam hal

dilakukan perbuatan yang anarkis, akan ditindak sesuai ketentuan peraturan

Perundangan yang berlaku.

BAB 14

SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH

14.1. DEFINISI

Pasal 1 UU.13/2003

17. Serikat pekerja / serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan

untuk pekerja / buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. yang bersifat

bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,

membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh serta meningkatkan

Page 16: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 16

kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya.

Pasal 1 UU.21/2000

1. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk

pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas,

terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,

membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan

kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

2. Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh

yang didirikan oleh para pekerja/ buruh di satu perusahaan atau di beberapa

perusahaan.

3. Serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat

buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan.

4. Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat

buruh.

5. Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat

pekerja/serikat buruh.

Pasal 1 UU.2/2004

8. Serikat pekerja / serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan

untuk pekerja / buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat

bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,

membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja / buruh serta meningkatkan

kesejahteraan pekerja / buruh dan keluarganya.

14.2. KETENTUAN UMUM

Pasal 104 UU.13/2003

(1). Setiap pekerja / buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja /

serikat buruh.

(2). Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 [pen :

hubungan industrial], serikat pekerja / buruh berhak menghimpun dan mengelola

keuangan serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana

mogok.

(3). Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja /

serikat buruh yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 104 UU.13/2003

(1). Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk menjadi anggota serikat

pekerja / serikat buruh merupakan salah satu hak dasar pekerja / buruh.

Pasal 5 UU.21/2000

(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat

pekerja/serikat buruh.

Page 17: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 17

14.3. PEMBENTUKAN

Pasal 5 UU.21/2000

(2) Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

orang pekerja / buruh.

Pasal 6 UU.21/2000

(1) Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi

serikat pekerja/serikat buruh.

(2) Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima)

serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 7 UU.21/2000

(1) Federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota

konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.

(2) Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3

(tiga) federasi serikat pekerja/ serikat buruh.

14.4. ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11 UU.21/2000

(1) Setiap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus

memuat :

a. nama dan lambang;

b. dasar negara, asas, dan tujuan;

c. tanggal pendirian;

d. tempat kedudukan;

e. keanggotaan dan kepengurusan;

f. sumber dan pertanggungjawaban keuangan; dan

g. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

Penjelasan Pasal 11 UU.21/2000

Serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat

buruh dapat menggunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga federasi

serikat pekerja/serikat buruh, demikian juga federasi yang menjadi anggota

konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat menggunakan anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 21 UU.21/2000

Dalam hal perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga, pengurus

serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh

memberitahukan kepada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan anggaran

dasar dan/ atau anggaran rumah tangga tersebut.

Page 18: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 18

14.5. KEANGGOTAAN

Pasal 121 UU.13/2003

Keanggotaan serikat pekerja / serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119

dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

Pasal 12 UU.21/2000

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh

harus terbuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku

bangsa, dan jenis kelamin.

Pasal 13 UU.21/2000

Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya

Pasal 14 UU.21/2000

(1) Seorang pekerja/buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat

pekerja/serikat buruh di satu perusahaan.

(2) Dalam hal seorang pekerja/buruh dalam satu perusahaan ternyata tercatat pada

lebih dari satu serikat pekerja/ serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan

secara tertulis satu serikat pekerja/serikat buruh yang dipilihnya.

Penjelasan Pasal 14 UU.21/2000

(2) Dalam pernyataan tertulis yang dibuatnya, pekerja/buruh dapat menyatakan

bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak memilih di antara serikat pekerja/serikat

buruh yang ada.

Pasal 16 UU.21/2000

(1) Setiap serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu federasi

serikat pekerja/serikat buruh.

(2) Setiap federasi serikat pekerja/serikat buruh hanya dapat menjadi anggota dari satu

konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh.

Pasal 17 UU.21/2000

(1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan

pernyataan tertulis.

(2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/ serikat buruh sesuai

dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat

pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

(3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat

pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya

terhadap serikat pekerja/serikat buruh.

Penjelasan Pasal 17 UU.21/2000

(3) Tanggung jawab dalam ayat ini meliputi seluruh kewajiban yang belum diselesaikan

oleh pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan

Page 19: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 19

termasuk kewajiban terhadap pihak ketiga.

Pasal 44 UU.21/2000

(1) Pegawai negeri sipil mempunyai hak dan kebebasan untuk berserikat.

(2) Hak dan kebebasan berserikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

pelaksanaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

14.6. PEMBERITAHUAN & PENCATATAN

Pasal 18 UU.21/2000

(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat

buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi

pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk

dicatat.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri:

a. daftar nama anggota pembentuk;

b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

c. susunan dan nama pengurus.

Pasal 19 UU.21/2000

Nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan

lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat

buruh yang telah tercatat terlebih dahulu.

Pasal 20 UU.21/2000

(1) Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), wajib

mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat

buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal

7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, selambat-lambatnya 21 (dua puluh

satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan.

(2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat

menangguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dalam hal serikat

pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6

ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19.

(3) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan alasan-alasannya

diberitahukan secara tertulis kepada serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan

konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14

(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan.

Pasal 22 UU.21/2000

(1) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), harus

mencatat serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Page 20: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 20

Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2),

dan Pasal 19 dalam buku pencatatan dan memeliharanya dengan baik.

(2) Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dapat dilihat setiap

saat dan terbuka untuk umum.

Pasal 23 UU.21/2000

Pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan harus

memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitra kerjanya sesuai dengan

tingkatannya.

Pasal 24 UU.21/2000

Ketentuan mengenai tata cara pencatatan diatur lebih lanjut dengan keputusan

menteri.

Pasal 45 UU.21/2000

(1) Pada saat diundangkannya undang-undang ini serikat pekerja/serikat buruh,

federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor

bukti pencatatan harus memberitahukan untuk diberi nomor bukti pencatatan yang

baru sesuai dengan ketentuan undang-undang ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun

terhitung sejak mulai berlakunya undang-undang ini.

(2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai

berlaku, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat

buruh yang tidak menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dianggap

tidak mempunyai nomor bukti pencatatan.

Pasal 46 UU.21/2000

Pemberitahuan pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi

serikat pekerja/serikat buruh yang telah diajukan, tetapi pemberitahuan tersebut

belum selesai diproses saat undang-undang ini mulai berlaku, harus diproses menurut

ketentuan undang-undang ini.

Pasal 2 KEPMENAKERTRANS.16/2001

(1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat

Buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang

bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota berdasarkan domisili,

untuk dicatat.

(2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri

syarat-syarat sebagai berikut :

a. daftar nama anggota pembentuk;

b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

c. susunan dan nama pengurus.

(3) Dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, sekurang-

kurangnya harus memuat :

Page 21: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 21

a. nama dan lambang serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja / serikat buruh;

b. dasar negara, asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan

Undang-undang Dasar 1945;

c. tanggal pendirian;

d. tempat kedudukan;

e. persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhentiannya;

f. hak dan kewajiban anggota;

g. persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhentiannya;

h. hak dan kewajiban pengurus;

i. sumber, tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan;

j. ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga.

(4) pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan formulir

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

Pasal 3 KEPMENAKERTRANS.16/2001

(1) Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mencatat dan memberikan nomor bukti

pencatatan atau menangguhkan pencatatan.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam buku

pencatatan.

(3) Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya

memuat :

a. nama dan alamat serikat pekerja / serikat buruh;

b. nama anggota pembentuk;

c. susunan dan nama pengurus;

d. tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah

tangga;

e. nomor bukti pencatatan;

f. tanggal pencatatan.

(4) Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat-

lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya

pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Keputusan Menteri ini.

Pasal 4 KEPMENAKERTRANS.16/2001

(1) Dalam hal serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja /

serikat buruh belum memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2)

Keputusan Menteri ini instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat menangguhkan pencatatan dan

pemberian nomor bukti pencatatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja

terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan dengan memberitahukan kelengkapan

yang harus dipenuhi, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III Keputusan Menteri ini.

(2) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan, serikat

Page 22: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 22

pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh belum

melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan

Menteri ini, maka berkas pemberitahuan dikembalikan dengan menggunakan formulir

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Menteri ini.

Pasal 5 KEPMENAKERTRANS.16/2001

Pengurus serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja /

serikat buruh setelah menerima nomor bukti pencatatan harus memberitahukan secara

tertulis kepada mitra kerjanya sesuai dengan tingkatan organisasinya.

Pasal 6 KEPMENAKERTRANS.16/2001

(1) Dalam hal terjadi perpindahan domisili, Pengurus serikat pekerja / serikat buruh,

federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh harus memberitahukan kepada

instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota dimana

serikat pekerja / serikat buruh tercatat dan kepada instansi yang bertanggung jawab

dibidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota di domisili baru dengan menggunakan

formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan Menteri ini.

(2) Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota

dimana serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja /

serikat buruh tercatat sebelumnya, setelah menerima pemberitahuan pemindahan

domisili harus menghapus nomor bukti pencatatan serikat pekerja / serikat buruh

tersebut.

(3) Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota

domisili serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja /

serikat buruh yang baru, setelah menerima pemberitahuan pemindahan domisili harus

mencatat permohonan pencatatan serikat pekerja / serikat buruh tersebut dan

memberikan nomor bukti pencatatan.

Pasal 7 KEPMENAKERTRANS.16/2001

(1) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar / anggaran rumah tangga serikat

pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat buruh

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, pengurus harus

memberitahukan secara tertulis mengenai pasal-pasal perubahan anggaran dasar /

anggaran rumah tangga kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang

ketenagakerjaan Kabupaten / Kota dengan dilampiri anggaran dasar / anggaran

rumah tangga yang baru, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V Keputusan Menteri ini.

(2) Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten / kota

setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus

mencatat perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga serikat pekerja / serikat

buruh dalam bukti pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)

Keputusan Menteri ini.

Pasal 8 KEPMENAKERTRANS.16/2001

(1) Dalam hal pengurus serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi

serikat pekerja / serikat buruh menerima bantuan keuangan dari luar negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang No. 21 Tahun 2000 untuk

Page 23: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 23

kegiatan organisasi, maka pengurus harus memberitahukan secara tertulis kepada

instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sesuai

dengan domisili organisasinya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari setelah

bantuan tersebut diterima, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VII Keputusan Menteri ini.

(2) Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/kota setelah

menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus membuat tanda

bukti pemberitahuan penerimaan bantuan keuangan dari luar negeri dengan

menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan

Menteri ini.

Pasal 9 KEPMENAKERTRANS.16/2001

(1) Dalam hal pengurus serikat pekerja /serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja / serikat buruh bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan b

Undang-undang No. 21 Tahun 2000, Pengurus memberitahukan secara tertulis kepada

instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dengan

menggunakan formulir sebagaimana tercantuk dalam Lampiran IX Keputusan

Menteri ini.

(2) Dalam hal serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja /

serikat buruh dinyatakan bubar dengan keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 huruf c Undang-undang No. 21 Tahun 2000, maka setelah putusan

pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, instansi pemerintah selaku penggugat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-undang No. 21 Tahun 2000

memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang

ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir sebagaimana

dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan Menteri ini.

(3) Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/kota setelah

menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas segera

mencabut nomor bukti pencatatan dengan menggunakan formulir sebagaimana

tercantum dalam Lampiran X Keputusan Menteri ini.

Pasal 10 KEPMENAKERTRANS.16/2001

Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota harus

melaporkan kepada Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan

kegiatan pencatatan yang diatur dalam Keputusan Menteri ini secara berkala dalam

jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali, dengan menggunakan formulir sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XI Keputusan Menteri ini.

Pasal 11 KEPMENAKERTRANS.16/2001

(1) Serikat pekerja / serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja / serikat

buruh yang telah memberitahukan atau telah terdaftar berdasarkan Permenaker No.

Per-05/Men/1998 atau Kepmenaker No. Kep-201/Men/1999, memberitahu-kan kepada

instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan

diberi nomor bukti pencatatan baru selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak

berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2000 dengan melengkapi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini.

Page 24: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 24

(2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-undang No. 21

Tahun 2000 mulai berlaku, serikat pekerja /serikat buruh, federasi dan konfederasi

serikat pekerja / serikat buruh yang telah memberitahukan dan telah terdaftar

berdasarkan Permenaker No. Per-05/Men/1998 atau Kepmenaker No. Kep-

201/Men/1999 tidak memberitahukan kepada instansi yang bertanggung jawab

dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/kota sesuai dengan Keputusan Menteri ini,

dianggap tidak mempunyai nomor bukti pencatatan.

14.7. HAK & KEWAJIBAN

Pasal 119 UU.13/2003

(1) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja / serikat buruh,

maka serikat pekerja / serikat buruh tersebut berhak mewakili pekerja / buruh dalam

perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila memiliki

jumlah anggota lebih dari 50% (limapuluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja /

buruh di perusahaan yang bersangkutan.

(2) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja / serikat buruh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari

50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja / buruh di perusahaan maka

serikat pekerja / serikat buruh dapat mewakili pekerja / buruh dalam perundingan

dengan pengusaha apabila serikat pekerja / serikat buruh yang bersangkutan telah

mendapat dukungan lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja /

buruh di perusahaan melalui pemungutan suara.

(3) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka

serikat pekerja / serikat buruh yang bersangkutan dapat mengajukan kembali

permintaan untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha setelah

melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan

suara dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 120 UU.13/2003

(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja / serikat

buruh maka yang berhak mewakili pekerja / buruh melakukan perundingan dengan

pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari

seluruh jumlah pekerja / buruh di perusahaan tersebut.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka

serikat pekerja / serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih

dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja / buruh di perusahaan

tersebut untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak

terpenuhi, maka para serikat pekerja / serikat buruh membentuk tim perunding yang

keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-

masing serikat pekerja / serikat buruh.

Pasal 122 UU.13/2003

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) diselenggarakan

oleh panitia yang terdiri dan wakil-wakil pekerja / buruh dan pengurus serikat pekerja

/ serikat buruh yang disaksikan oleh pihak pejabat yang bertanggung jawab di bidang

Page 25: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 25

ketenagakerjaan dan pengusaha.

Pasal 25 UU.21/2000

(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat

buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:

a. membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;

b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;

c. mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;

d. membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha

peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;

e. melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26 UU.21/2000

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh

dapat berafiliasi dan/atau bekerja sama dengan serikat pekerja/serikat buruh

internasional dan/atau organisasi internasional lainnya dengan ketentuan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27 UU.21/2000

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh

yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban:

a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan

kepentingannya;

b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;

c. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 29 UU.21/2000

(1) Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat

pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh

dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam

perjanjian kerja bersama.

(2) Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diatur mengenai:

a. jenis kegiatan yang diberikan kesempatan;

b. tata cara pemberian kesempatan;

c. pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah.

Page 26: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 26

Penjelasan Pasal 29 UU.21/2000

Yang dimaksud dengan pemberian kesempatan dalam pasal ini, adalah membebaskan

pengurus dan anggota serikat pekerja/serikat buruh dalam beberapa waktu tertentu

dari tugas pokoknya sebagai pekerja/buruh, sehingga dapat melaksanakan kegiatan

serikat pekerja/serikat buruh.

14.8. KEUANGAN & HARTA KEKAYAAN

Pasal 30 UU.21/2000

Keuangan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh bersumber dari:

a. iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar atau anggaran

rumah tangga;

b. hasil usaha yang sah; dan

c. bantuan anggota atau pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 31 UU.21/2000

(1) Dalam hal bantuan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c,

berasal dari luar negeri, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan

konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memberitahukan secara tertulis

kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk meningkatkan

kualitas dan kesejahteraan anggota.

Pasal 32 UU.21/2000

Keuangan dan harta kekayaan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi

serikat pekerja/serikat buruh harus terpisah dari keuangan dan harta kekayaan

pribadi pengurus dan anggotanya.

Pasal 33 UU.21/2000

Pemindahan atau pengalihan keuangan dan harta kekayaan kepada pihak lain serta

investasi dana dan usaha lain yang sah hanya dapat dilakukan menurut anggaran dasar

dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan

konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

Pasal 34 UU.21/2000

(1) Pengurus bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dan

harta kekayaan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh.

(2) Pengurus wajib membuat pembukuan keuangan dan harta kekayaan serta

melaporkan secara berkala kepada anggotanya menurut anggaran dasar dan/atau

anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh yang bersangkutan.

14.9. PEMBUBARAN

Pasal 37 UU.21/2000

Page 27: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 27

Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh

bubar dalam hal:

a. dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

b. perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya yang

mengakibatkan putusnya hubungan kerja bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan

setelah seluruh kewajiban pengusaha terhadap pekerja / buruh diselesaikan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. dinyatakan dengan putusan Pengadilan.

Penjelasan Pasal 37 Huruf c UU.21/2000

Walaupun pihak-pihak lain di luar pekerja/buruh tidak dapat membubarkan serikat

pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh hal ini

tidak dapat berlaku secara mutlak karena kepentingan negara harus tetap dilindungi.

Oleh sebab itu, undang-undang ini memberi kewenangan kepada pengadilan untuk

membubarkan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh dengan syarat-syarat tertentu.

Pasal 38 UU.21/2000

(1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dapat membubarkan

serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh

dalam hal:

a. serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh

mempunyai asas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;

b. pengurus dan/atau anggota atas nama serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan

konfederasi serikat pekerja/serikat buruh terbukti melakukan kejahatan terhadap

keamanan negara dan dijatuhi pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam hal putusan yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf b, lama hukumannya tidak sama, maka sebagai dasar

gugatan pembubaran serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh digunakan putusan yang memenuhi syarat.

(3) Gugatan pembubaran serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi

serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)

diajukan oleh instansi pemerintah kepada pengadilan tempat serikat pekerja/serikat

buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan

berkedudukan.

Penjelasan Pasal 38 UU.21/2000

(1) b. Yang dimaksud dengan kejahatan terhadap keamanan negara adalah kejahatan

sebagaimana dimaksud pada Buku II Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

(2) Yang dimaksud dengan lama hukuman yang tidak sama dalam ayat ini misalnya

terdapat 5 pelaku tindak pidana yang masing-masing dijatuhi penjara 2 tahun, 3 tahun,

Page 28: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 28

4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun, maka yang memenuhi syarat adalah putusan yang 5 dan

6 tahun.

Pasal 39 UU.21/2000

(1) Bubarnya serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh tidak melepaskan para pengurus dari tanggung jawab dan

kewajibannya, baik terhadap anggota maupun terhadap pihak lain.

(2) Pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi

serikat pekerja/serikat buruh yang terbukti bersalah menurut keputusan pengadilan

yang menyebabkan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat

pekerja/serikat buruh dibubarkan, tidak boleh membentuk dan menjadi pengurus

serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh

lain selama 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan mengenai pembubaran serikat

pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 39 UU.21/2000

(1) Yang dimaksud dengan tidak melepaskan para pengurus dari tanggung jawabnya

misalnya membayar dan menagih hutang piutang dan tanggung jawab administratif

misalnya menyelesaikan pembukuan atau dokumen organisasi.

BAB 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

15.1. KETENTUAN UMUM

Pasal 2 UU.2/2004

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

a. perselisihan hak;

b. perselisihan kepentingan;

c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan

d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Pasal 1 UU.2/2004

1. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan

pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau

serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

2. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak,

akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja

bersama.

3. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja

karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan

syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan

Page 29: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 29

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

4. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena

tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang

dilakukan oleh salah satu pihak.

5. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat

pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu

perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan,

pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

15.2. PENYELESAIAN MELALUI BIPARTIT

Pasal 1 UU.2/2004

10. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat

pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan

industrial.

Pasal 3 UU.2/2004

(1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih

dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya

perundingan.

(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi

tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

Pasal 6 UU.2/2004

(1) Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang

ditandatangani oleh para pihak.

(2) Risalah perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memuat:

a. nama lengkap dan alamat para pihak;

b. tanggal dan tempat perundingan;

c. pokok masalah atau alasan perselisihan;

d. pendapat para pihak;

e. kesimpulan atau hasil perundingan; dan

f. tanggal serta tandatangan para pihak yang melakukan perundingan.

Pasal 7 UU.2/2004

(1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai

kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh

para pihak.

(2) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat dan menjadi

hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.

Page 30: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 30

(3) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh

para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama.

(4) Perjanjian Bersama yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama.

(5) Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat

mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan

eksekusi.

(6) Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar Pengadilan Negeri tempat

pendaftaran Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemohon

eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk

diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang

berkompeten melaksanakan eksekusi.

Pasal 4 UU.2/2004

(1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan

melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit

telah dilakukan.

(2) Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, maka

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mcngembalikan berkas

untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak

tanggal diterimanya pengembalian berkas.

(3) Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada

para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui

arbitrase.

(4) Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau

arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertangung jawab di

bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator.

Penjelasan Pasal 4 UU.2/2004

(3) Ketentuan dalam pasal ini memberikan kebebasan bagi pihak yang berselisih untuk

secara bebas memilih cara penyelesaian perselisihan yang mereka kehendaki.

15.3. PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI

Pasal 1 UU.2/2004

11. Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian

Page 31: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 31

perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja,

dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

12. Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai

instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang

memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk

bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis

kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Pasal 8 UU.2/2004

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di

setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten /

Kota.

Pasal 9 UU.2/2004

Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat sebagai

berikut :

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. warga negara Indonesia;

c. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;

d. menguasai peraturan perundang-undangan ketenaga-kerjaan;

e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

f. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (SI); dan

g. syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Penjelasan Pasal 9 UU.2/2004

Oleh karena mediator adalah seorang pegawai negeri sipil, maka selain syarat-syarat

yang ada dalam pasal ini harus dipertimbangkan pula ketentuan yang mengatur

tentang pegawai negeri sipil pada umumnya.

Pasal 10 UU.2/2004

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan

penyelesaian perselisihan mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang

duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi.

Pasal 11 UU.2/2004

(1) Mediator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi

guna diminta dan didengar keterangannya.

(2) Saksi atau saksi ahli yang memenuhi panggilan berhak menerima penggantian biaya

perjalanan dan akomodasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Penjelasan Pasal 11 UU.2/2004

(1) Saksi ahli yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah seseorang yang mempunyai

keahlian khusus di bidangnya termasuk Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Page 32: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 32

Pasal 12 UU.2/2004

(1) Barang siapa yang diminta keterangannya oleh mediator guna penyelesaian

perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini, wajib memberikan

keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang

diperlukan.

(2) Dalam hal keterangan yang diperlukan oleh mediator terkait dengan seseorang yang

karena jabatannya harus menjaga kerahasiaan, maka harus ditempuh prosedur

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Mediator wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 12 UU.2/2004

(1) Yang dimaksudkan dengan membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat

dalam pasal ini adalah antara lain buku tentang upah atau surat perintah lembur dan

lain-lain yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk mediator.

(2) Oleh karena pada jabatan-jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-

undangan harus menjaga kerahasiaannya, maka permintaan keterangan kepada

pejabat dimaksud sebagai saksi ahli harus mengikuti prosedur yang ditentukan.

Contoh : Dalam hal seseorang meminta keterangan tentang rekening milik pihak lain

akan dilayani oleh pejabat bank apabila telah ada ijin dari Bank Indonesia atau dari

pemilik rekening yang bersangkutan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan). Demikian pula ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan dan lain-lain.

Pasal 13 UU.2/2004

(1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak

dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama

untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan

industrial melalui mediasi, maka:

a. mediator mengeluarkan anjuran tertulis;

b. anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-

lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah

disampaikan kepada para pihak;

c. para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang

isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10

(sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;

d. pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c

dianggap menolak anjuran tertulis;

Page 33: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 33

e. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf

a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis

disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian

Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama

untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

(3) Pendaftaran Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf e dilakukan

sebagai berikut :

a. Perjanjian Bersama yang telah didaftar diberikan akta bukti pendaftaran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama;

b. apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf

e tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat

mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan

eksekusi.

c. dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama,

maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi

untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang

berkompeten melaksanakan eksekusi.

Penjelasan Pasal 13 UU.2/2004

(2) a. Yang dimaksudkan dengan anjuran tertulis adalah pendapat atau saran tertulis

yang diusulkan oleh mediator kepada para pihak dalam upaya menyelesaikan

perselisihan mereka.

Pasal 14 UU.2/2004

(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagJimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a

ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak

dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri setempat.

(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri setempat.

Penjelasan Pasal 14 UU.2/2004

(2) Ketentuan mengenai pengajuan gugatan yang diatur dalam ayat ini sesuai dengan

tatacara penyelesaian perkara perdata pada peradilan umum.

Pasal 15 UU.2/2004

Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan

Page 34: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 34

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 16 UU.2/2004

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian mediator serta tata

kerja mediasi diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5 UU.2/2004

Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan,

maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan

Industrial.

Pasal 116 UU.2/2004

(1) Mediator yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam

waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja tanpa alasan yang sah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa

hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi

Pegawai Negeri Sipil.

15.4. PENYELESAIAN MELALUI KONSILIASI

Pasal 1 UU.2/2004

13. Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah

penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui

musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

14. Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah

seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh

Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis

kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan,

perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat

buruh hanya dalam satu perusahaan.

Pasal 17 UU.2/2004

Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar

pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten /

Kota.

Pasal 18 UU.2/2004

(1) Penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja

atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang wilayah kerjanya meliputi tempat

pekerja/buruh bekerja.

(2) Penyelesaian oleh konsiliator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

setelah para pihak mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis kepada

konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak.

(3) Para pihak dapat mengetahui nama konsiliator yang akan dipilih dan disepakati

dari daftar nama konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor instansi

Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Page 35: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 35

Pasal 19 UU.2/2004

(1) Konsiliator sebagaimana dimaksud daJam Pasal 17, harus memenuhi syarat :

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. warga negara Indonesia;

c. berumur sekurang-kurangnya 45 tahun;

d. pendidikan minimallulusan Strata Satu (S.l );

e. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;

f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

g. memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima)

tahun;

h. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan

i. syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Konsiliator yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi

legitimasi oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan.

Penjelasan Pasal 19 UU.2/2004

(1) i. Yang dimaksud dengan syarat lain dalam huruf i ini adalah antara lain :

pengaturan tentang standar kompetensi konsiliator, pelatihan calon atau konsiliator,

seleksi bagi calon konsiliator, dan masalah teknis lainnya.

Pasal 20 UU.2/2004

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permintaan

penyelesaian perselisihan secara tertulis, konsiliator harus sudah mengadakan

penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari kerja

kedelapan harus sudah dilakukan sidang konsiliasi pertama.

Pasal 21 UU.2/2004

(1) Konsiliator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang

konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya.

(2) Saksi atau saksi ahli yang memenuhi panggilan berhak menerima penggantian biaya

perjalanan dan akomodasi yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22 UU.2/2004

(1) Barang siapa yang diminta keterangannya oleh konsiliator guna penyelesaian

perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini, wajib memberikan

keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang

diperlukan.

(2) Dalam hal keterangan yang diperlukan oleh konsiliator terkait dengan seseorang

yang karena jabatannya harus menjaga kerahasiaan, maka harus ditempuh prosedur

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Konsiliator wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1 ).

Page 36: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 36

Penjelasan Pasal 22 UU.2/2004

(1) Yang dimaksudkan dengan membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat

dalam pasal ini adalah antara lain buku tentang upah atau surat perintah lembur dan

lain-Iain yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk mediator.

(2) Oleh karena pada jabatan-jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-

undangan harus menjaga kerahasiaannya, maka permintaan keterangan kepada

pejabat dimaksud sebagai saksi ahli harus mengikuti prosedur yang ditentukan.

Contoh : Dalam hal seseorang meminta keterangan tentang rekening milik pihak lain

akan dilayani oleh pejabat bank apabila telah ada ijin dari Bank Indonesia atau dari

pemilik rekening yang bersangkutan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan). Demikian pula ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan dan lain-Iain.

Pasal 23 UU.2/2004

(1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

melalui konsiliasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para

pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial

pada PengadiJan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian

Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan

industrial melalui konsiliasi, maka :

a. konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis;

b. anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-

lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama harus sudah

disampaikan kepada para pihak;

c. para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada konsiliator yang

isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10

(sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;

d. pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c

dianggap menolak anjuran tertulis;

e. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf

a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis

disetujui, konsiliator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian

Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri di wilayah pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk

mendapatkan akta bukti pendaftaran.

(3) Pendaftaran Perjanjian Bersama di Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf e dilakukan

sebagai berikut :

a. Perjanjian Bersama yang telah didaftar diberikan akta bukti pendaftaran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Perjanjian Bersama;

Page 37: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 37

b. apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak

dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan

permohonan eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di

wilayah Perjanjian Bersama di daftar untuk mendapat penetapan eksekusi;

c. dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama,

maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi

untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang

berkompeten melaksanakan eksekusi.

Pasal 24 UU.2/2004

(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a

ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka salah satu pihak atau para pihak

dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada

pengadilan negeri setempat

(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak.

Pasal 25 UU.2/2004

Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan.

Pasal 26 UU.2/2004

(1) Konsiliator berhak mendapat honorarium/imbalan jasa berdasarkan penyelesaian

perselisihan yang dibebankan kepada negara.

(2) Besarnya honorarium/imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Menteri.

Pasal 27 UU.2/2004

Kinerja konsiliator dalam satu periode tertentu dipantau dan dinilai oleh Menteri atau

Pejabat yang berwenang di bidang ketenagakerjaan

Pasal 28 UU.2/2004

Tata cara pendaftaran calon, pengangkatan, dan pencabutan legitimasi konsiliator

serta tata kerja konsiliasi diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4 UU.2/2004

(5) Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh.

Pasal 5 UU.2/2004

Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan,

maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan

Industrial.

Page 38: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 38

Pasal 117 UU.2/2004

(1) Konsiliator yang tidak menyampaikan anjuran tertulis dalam waktu selambat-

lambatnya 14 (empat be1as) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

butir b atau tidak membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama dalam waktu

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)

huruf e dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Konsiliator yang telah mendapatkan teguran tertu1is sebanyak 3 (tiga) ka1i

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa

pencabutan sementara sebagai konsiliator .

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dijatuhkan setelah yang

bersangkutan menyelesaikan perselisihan yang sedang ditanganinya.

(4) Sanksi administratif pencabutan sementara sebagai konsiliator diberikan untuk

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 118 UU.2/2004

Konsiliator dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan tetap sebagai

konsiliator dalam hal :

a. konsiliator telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan sementara sebagai

konsiliator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali;

b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;

c. menyalahgunakan jabatan; dan atau

d. membocorkan keterangan yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(3 ).

15.5. PENYELESAIAN MELALUI ARBITRASE

Pasal 1 UU.2/2004

15. Arbitrase Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbitrase adalah

penyelesaian suatu perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat

pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, di luar Pengadilan Hubungan

Industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk

menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat

para pihak dan bersifat final.

16. Arbiter Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut arbiter adalah seorang atau

lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan

oleh Menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan

perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang

diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak

dan bersifat final.

Pasal 29 UU.2/2004

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase meliputi perselisihan

kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu

perusahaan.

Page 39: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 39

Pasal 30 UU.2/2004

(1) Arbiter yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial harus

arbiter yang telah ditetapkan oleh Menteri.

(2) Wilayah kerja arbiter meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 30 UU.2/2004

(1) Penetapan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan

masyarakat, oleh karena itu tidak setiap orang dapat bertindak sebagai arbiter .

Pasal 31 UU.2/2004

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(1) harus memenuhi syarat :

a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. cakap melakukan tindakan hukum;

c. warga negara Indonesia;

d. pendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1);

e. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;

f. berbadan sehat sesuai dengan surat keterangan dokter;

g. menguasai peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang

dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kelulusan telah mengikuti ujian arbitrase; dan

h. memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima)

tahun.

(2) Ketentuan mengenai pengujian dan tata cara pendaftaran arbiter diatur dengan

Keputusan Menteri.

Penjelasan Pasal 31 UU.2/2004

(1) f. Mengingat keputusan arbiter ini mengikat para pihak dan bersifat akhir dan

tetap, arbiter haruslah mereka yang kompeten di bidangnya, sehingga kepercayaan

para pihak tidak sia-sia.

Pasal 32 UU.2/2004

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter dilakukan atas dasar

kesepakatan para pihak yang berselisih.

(2) Kesepakatan para pihak yang berselisih sebagai-mana dimaksud pada ayat (1)

dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase, dibuat rangkap 3 (tiga)

dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) yang mempunyai kekuatan hukum

yang sama.

(3) Surat perjanjian arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-

kurangnya memuat :

a. nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;

b. pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada

arbitrase untuk diselesaikan dan diambil putusan;

c. jumlah arbiter yang disepakati;

d. pemyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan

Page 40: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 40

arbitrase; dan

e. tempat, tanggal pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang

berselisih.

Pasal 33 UU.2/2004

(1) Dalam hal para pihak telah menandatangani surat perjanjian arbitrase

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) para pihak berhak memilih arbiter dari

daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri.

(2) Para pihak yang berselisih dapat menunjuk arbiter tunggal atau beberapa arbiter

(majelis) dalam jumlah gasal sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

(3) Dalam hal para pihak sepakat untuk menunjuk arbiter tunggal, maka para pihak

harus sudah mencapai kesepakatan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

kerja tentang nama arbiter dimaksud.

(4) Dalam hal para pihak sepakat untuk menunjuk beberapa arbiter (majelis) dalam

jumlah gasal, masing-masing pihak berhak memilih seorang arbiter dalam waktu

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, sedangkan arbiter ketiga ditentukan oleh para

arbiter yang ditunjuk dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja untuk

diangkat sebagai Ketua Majelis Arbitrase.

(5) Penunjukan arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan

secara tertulis.

(6) Dalam hal para pihak tidak sepakat untuk menunjuk arbiter baik tunggal maupun

beberapa arbiter (majelis) dalam jumlah gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

maka atas permohonan salah satu pihak Ketua Pengadilan dapat mengangkat arbiter

dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri.

(7) Seorang arbiter yang diminta oleh para pihak wajib memberitahukan kepada para

pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau

menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.

(8) Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penerimaan

penunjukannya secara tertulis.

Pasal 34 UU.2/2004

(1) Arbiter yang bersedia untuk ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat

(8) membuat perjanjian penunjukan arbiter dengan para pihak yang berselisih.

(2) Perjanjian penunjukan arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

a. nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih dan

arbiter;

b. pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada

arbiter untuk diselesaikan dan diambil keputusan;

Page 41: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 41

c. biaya arbitrase dan honorarium arbiter;

d. pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan

arbitrase;

e. tempat, tanggal pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang

berselisih dan arbiter;

f. pernyataan arbiter atau para arbiter untuk tidak melampaui kewenangannya dalam

penyele-saian perkara yang ditanganinya; dan

g. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat

kedua dengan salah satu pihak yang berselisih.

(3) Perjanjian arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya dibuat

rangkap 3 (tiga), masing-masing pihak dan arbiter mendapatkan 1 (satu) yang

mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(4) Dalam hal arbitrase dilakukan oleh beberapa arbiter, maka asli dari perjanjian

tersebut diberikan kepada Ketua Majelis Arbiter .

Pasal 35 UU.2/2004

(1) Dalam hal arbiter telah menerima penunjukan dan menandatangani surat

perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), maka yang bersangkutan

tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.

(2) Arbiter yang akan menarik diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak.

(3) Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tugas sebagai

arbiter dalam penyelesaian kasus tersebut.

(4) Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak,

arbiter harus mengajukan permohonan pada Pengadilan Hubungan Industrial untuk

dibebaskan dari tugas sebagai arbiter dengan mengajukan alasan yang dapat diterima.

Pasal 36 UU.2/2004

(1) Dalam hal arbiter tunggal mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka para

pihak harus menunjuk arbiter pengganti yang disepakati oleh kedua belah pihak.

(2) Dalam hal arbiter yang dipilih oleh para pihak mengundurkan diri, atau meninggal

dunia, maka penunjukan arbiter pengganti diserahkan kepada pihak yang memilih

arbiter.

(3) Dalam hal arbiter ketiga yang dipilih oleh para arbiter mengundurkan diri atau

meninggal dunia, maka para arbiter harus menunjuk arbiter pengganti berdasarkan

kesepakatan para arbiter .

Page 42: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 42

(4) Para pihak atau para arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) harus sudah mencapai kesepakatan menunjuk arbiter pengganti dalarrl waktu

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

(5) Apabila para pihak atau para arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak

mencapai kesepakatan, maka para pihak atau salah satu pihak atau salah satu arbiter

atau para arbiter dapat meminta kepada Pengadilan Hubungan Industrial untuk

menetapkan arbiter pengganti dan Pengadilan harus menetapkan arbiter pengganti

dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya

permintaan penggantian arbiter.

Penjelasan Pasal 36 UU.2/2004

(5) Arbiter yang ditetapkan Pengadilan tidak boleh arbiter yang telah pernah ditolak

oleh para pihak atau para arbiter tetapi harus arbiter lain.

Pasal 37 UU.2/2004

Arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus membuat pernyataan

kesediaan menerima hasil-hasil yang telah dicapai dan melanjutkan penyelesaian

perkara.

Penjelasan Pasal 37 UU.2/2004

Yang dimaksud dengan menerima hasil-hasil yang telah dicapai bahwa arbiter

pengganti terikat pada hasil arbiter yang digantikan yang tercermin dalam risalah

kegiatan penyelesaian perselisihan.

Pasal 38 UU.2/2004

(1) Arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak berdasarkan perjanjian arbitrase dapat

diajukan tuntutan ingkar kepada Pengadilan Negeri apabila cukup alasan dan cukup

bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya

tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.

(2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula diajukan apabila terbukti

adanya hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau

kuasanya.

(3) Putusan Pengadilan Negeri mengenai tuntutan ingkar tidak dapat diajukan

perlawanan.

Pasal 39 UU.2/2004

(1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan ditujukan

kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

(2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal yang disepakati diajukan kepada arbiter yang

bersangkutan.

(3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbiter yang disepakati diajukan kepada

majelis arbiter yang bersangkutan.

Pasal 40 UU.2/2004

(1) Arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam waktu

Page 43: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 43

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian

penunjukan arbiter .

(2) Pemeriksaan atas perselisihan harus dimulai dalam waktu selambat-lambatnya 3

(tiga) hari kerja setelah penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter.

(3) Atas kesepakatan para pihak, arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka

waktu penyelesaian perselisihan hubungan industrial 1 (satu) kali perpanjangan

selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

Penjelasan Pasal 40 UU.2/2004

(1) Dalam hal terjadi penggantian arbiter maka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja

dihitung sejak arbiter pengganti menandatangani perjanjian arbitrase.

Pasal 41 UU.2/2004

Pemeriksaan perselisihan hubungan industrial oleh arbiter atau majelis arbiter

dilakukan secara tertutup kecuali para pihak yang berselisih menghendaki lain.

Pasal 42 UU.2/2004

Dalam sidang arbitrase, para pihak yang berselisih dapat diwakili oleh kuasanya

dengan surat kuasa khusus.

Penjelasan Pasal 42 UU.2/2004

Yang dimaksud surat kuasa khusus dalam pasal ini adalah kuasa yang diberikan oleh

pihak yang berselisih sebagai pemberi kuasa kepada seseorang atau lebih selaku

kuasanya untuk mewakili pemberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum dan

tindakan lainnya yang berkaitan dengan perkaranya yang dicantumkan secara khusus

dalam surat kuasa.

Pasal 43 UU.2/2004

(1) Apabila pada hari sidang para pihak yang berselisih atau kuasanya tanpa suatu

alasan yang sah tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara patut, maka arbiter atau

majelis arbiter dapat membatalkan perjanjian penunjukan arbiter dan tugas arbiter

atau majelis arbiter dianggap selesai.

(2) Apabila pada hari sidang pertama dan sidang-sidang selanjutnya salah satu pihak

atau kuasanya tanpa suatu alasan yang sah tidak hadir walaupun untuk itu telah

dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbiter dapat memeriksa perkara dan

menjatuhkan putusannya tanpa kehadiran salah satu pihak atau kuasanya.

(3) Dalam hal terdapat biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan perjanjian

penunjukan arbiter sebelum perjanjian tersebut dibatalkan oleh arbiter atau majelis

arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya tersebut tidak dapat diminta

kembali oleh para pihak.

Penjelasan Pasal 43 UU.2/2004

(1) Yang dimaksud dengan “dipanggil secara patut” dalam ayat ini yaitu para pihak

telah dipanggil berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, setiap panggilan masing-masing

dalam waktu 3 (tiga) hari.

Page 44: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 44

Pasal 44 UU.2/2004

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh arbiter harus diawali dengan

upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih.

(2) Apabila perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercapai, maka arbiter

atau majelis arbiter wajib membuat Akta Perdamaian yang ditandatangani oieh para

pihak yang berselisih dan arbiter atau majelis arbiter.

(3) Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan di Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter mengadakan

perdamaian.

(4) Pendaftaran Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

sebagai berikut :

a. Akta Perdamaian yang telah didaftar diberikan akta bukti pendaftaran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Perdamaian;

b. apabila Akta Perdamaian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak

yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Akta Perdamaian didaftar untuk

mendapat penetapan eksekusi;

c. dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Akta Perdamaian,

maka pemohon eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi

untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang

berkompeten melaksanakan eksekusi.

(5) Apabila upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal, arbiter atau

majclis arbiter meneruskan sidang arbitrase.

Pasal 45 UU.2/2004

(1) Dalam persidangan arbitrase para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan

secara tertulis maupun lisan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang

dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan

oleh arbiter atau majelis arbiter.

(2) Arbiter atau majelis arbiter berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan

penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu

dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbiter .

Pasal 46 UU.2/2004

(1) Arbiter atau majelis arbiter dapat memanggil seorang saksi atau lebih atau seorang

saksi ahli atau lebih untuk didengar keterangannya.

(2) Sebelum memberikan keterangan para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan

sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Page 45: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 45

(3) Biaya pemanggilan dan perjalanan rohaniawan untuk melaksanakan pengambilan

sumpah atau janji terhadap saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang

meminta.

(4) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak

yang meminta.

(5) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli yang diminta oleh arbiter

dibebankan kepada para pihak.

Pasal 47 UU.2/2004

(1) Barang siapa yang diminta keterangannya oleh arbiter atau majelis arbiter guna

penyelidikan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan

undang-undang ini wajib memberikannya, termasuk membukakan buku dan

memperlihatkan surat-surat yang diperlukan.

(2) Dalam hal keterangan yang diperlukan oleh arbiter terkait dengan seseorang yang

karena jabatannya harus menjaga kerahasiaan, maka harus ditempuh prosedur

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Arbiter wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan Pasal 47 UU.2/2004

(1) Yang dimaksud dengan membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat dalam

pasal ini adalah, misalnya buku tentang upah atau surat perintah lembur dan

dilakukan oleh orang yang ahli soal pembukuan yang ditunjuk oleh arbiter.

(2) Oleh karena pada jabatan-jabatan tertentu berdasarkan peraturan perundang-

undangan harus menjaga kerahasiaannya, maka permintaan keterangan kepada

pejabat dimaksud sebagai saksi ahli harus mengikuti prosedur yang ditentukan.

Contoh : Dalam hal seseorang meminta keterangan tentang rekening milik pihak lain

akan dilayani oleh pejabat bank apabila telah ada ijin, dari Bank Indonesia atau dari

pemilik rekening yang bersangkutan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan). Demikian pula ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan dan lain-lain.

Pasal 48 UU.2/2004

Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara

pemeriksaan oleh arbiter atau majelis arbiter.

Pasal 49 UU.2/2004

Putusan sidang arbitrase ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, perjanjian, kebiasaan, keadilan dan kepentingan umum.

Pasal 50 UU.2/2004

(1) Putusan arbitrase memuat :

a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Page 46: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 46

b. nama lengkap dan alamat arbiter atau majelis arbiter;

c. nama lengkap dan alamat para pihak;

d. hal-hal yang termuat dalam surat perjanjian yang diajukan oleh para pihak yang

berselisih;

e. ikhtisar dari tuntutan, jawaban, dan penjelasan lebih lanjut para pihak yang

berselisih;

f. pertimbangan yang menjadi dasar putusan;

g. pokok putusan;

h. tempat dan tanggal putusan;

i. mulai berlakunya putusan; dan

j. tanda tangan arbiter atau majelis arbiter.

(2) Tidak ditandatanganinya putusan arbiter oleh salah seorang arbiter dengan alasan

sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.

(3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus dicantumkan dalam putusan.

(4) Dalam putusan, ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja harus

sudah dilaksanakan.

Pasal 51 UU.2/2004

(1) Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang

berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap.

(2) Putusan arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan di Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan.

(3) Dalam hal putusan arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan

pennohonan fiat eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa putusan itu

harus dijalankan, agar putusan diperintahkan untuk dijalankan.

(4) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan dalam waktu

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan didaftarkan pada

Panitera Pengadilan Negeri setempat dengan tidak memeriksa alasan atau

pertimbangan dari putusan arbitrase.

Pasal 52 UU.2/2004

(1) Terhadap putusan arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan

pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari kerja sejak ditetapkannya putusan arbiter, apabila putusan diduga

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan,

diakui atau dinyatakan palsu;

b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang

disembunyikan oleh pihak lawan;

Page 47: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 47

c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam

pemeriksaan perselisihan;

d. putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial; atau

e. putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dikabulkan,

Mahkamah Agung menetapkan akibat dari pembatalan baik seluruhnya atau sebagian

putusan arbitrase.

(3) Mahkamah Agung memutuskan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung

sejak menerima permohonan pembatalan.

Penjelasan Pasal 52 UU.2/2004

(1) Upaya hukum melalui permohonan pembatalan dimaksudkan untuk memberi

kesempatan kepada pihak berselisih yang dirugikan.

Pasal 53 UU.2/2004

Perselisihan hubungan industrial yang sedang atau telah diselesaikan melalui arbitrase

tidak

dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Penjelasan Pasal 53 UU.2/2004

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum.

Pasal 54 UU.2/2004

Arbiter atau majelis arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun

atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk

menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbiter, kecuali dapat dibuktikan

adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Pasal 4 UU.2/2004

(6) Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan

kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 119 UU.2/2004

(1) Arbiter yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam

waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan dalam jangka waktu

perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) atau tidak

membuat berita acara kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48,

dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Arbiter yang telah mendapat teguran tertulis 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara

sebagai arbiter .

(3) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) baru dapat dijatuhkan setelah

Page 48: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 48

yang bersangkutan menyelesaikan perselisihan yang sedang ditanganinya.

(4) Sanksi administratif pencabutan sementara sebagai arbiter diberikan untuk jangka

waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 120 UU.2/2004

(1) Arbiter dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan tetap sebagai

arbiter dalam hal :

a. arbiter paling sedikit telah 3 (tiga) kali mengambil keputusan arbitrase perselisihan

hubungan industrial melampaui kekuasaannya, bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d dan e

dan Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas

putusan-putusan arbiter tersebut;

b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;

c. menyalahgunakan jabatan;

d. arbiter telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan sementara sebagai

arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) sebanyak 3 (tiga) kali.

(2) Sanksi administratif berupa pencabutan tetap sebagai arbiter sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal arbiter menyelesaikan perselisihan

yang sedang ditanganinya.

15.6. PENYELESAIAN MELALUI PENGADILAN HUBU-NGAN INDUSTRIAL

Pasal 1 UU.2/2004

17. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di

lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi

putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Pasal 81 UU.2/2004

Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat

pekerja/buruh bekerja.

Pasal 82 UU.2/2004

Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak

diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

Pasal 83 UU.2/2004

(1) Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau

konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan

gugatan kepada pengugat.

(2) Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim

meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya.

Page 49: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 49

Penjelasan Pasal 83 UU.2/2004

(2) Dalam penyempurnaan gugatan, Panitera atau Panitera Penganti dapat membantu

penyusunan/menyempurnakan gugatan. Untuk itu Panitera atau Panitera Pengganti

mencatat dalam daftar khusus yang memuat : nama lengkap dan alamat atau tempat

kedudukan para pihak; pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan atau objek

gugatan; dokumen-dokumen, surat-surat dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh

penggugat.

Pasal 84 UU.2/2004

Gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat dapat diajukan secara kolektif

dengan memberikan kuasa khusus.

Pasal 85 UU.2/2004

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat

memberikan jawaban.

(2) Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan

oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial hanya apabila

disetujui tergugat.

Pasal 86 UU.2/2004

Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan

perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib

memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.

Pasal 87 UU.2/2004

Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa

hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili

anggotanya.

Penjelasan Pasal 87 UU.2/2004

Yang dimaksud dengan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana yang dimaksud

dalam pasal ini meliputi pengurus pada tingkat perusahaan, tingkat kabupaten/kota,

tingkat provinsi dan pusat baik serikat pekerja/serikat buruh, anggota federasi,

maupun konfederasi.

Pasal 88 UU.2/2004

(1) Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan Majelis Hakim yang terdiri atas 1

(satu) orang Hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc sebagai

Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan.

(2) Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Hakim

Ad-Hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan

seorang Hakim Ad-Hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).

(3) Untuk membantu tugas Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditunjuk seorang Panitera Pengganti.

Page 50: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 50

Pasal 89 UU.2/2004

(1) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Majelis

Hakim, maka Ketua Majelis Hakim harus sudah melakukan sidang pertama.

(2) Pemanggilan untuk datang ke sidang dilakukan secara sah apabila disampaikan

dengan surat panggilan kepada para pihak di alamat tempat tinggalnya atau apabila

tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir.

(3) Apabila pihak yang dipanggil tidak ada di tempat tinggalnya atau tempat tinggal

kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Kelurahan atau

Kepala Desa yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pihak yang dipanggil atau

tempat kediaman yang terakhir.

(4) Penerimaan surat penggilan oleh pihak yang dipanggil sendiri atau melalui orang

lain dilakukan dengan tanda penerimaan.

(5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, maka

surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung Pengadilan

Hubungan Industrial yang memeriksanya.

Pasal 90 UU.2/2004

(1) Majelis Hakim dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir di persidangan

guna diminta dan didengar keterangannya.

(2) Setiap orang yang dipanggil untuk menjadi saksi atau saksi ahli berkewajiban

untuk memenuhi panggilan dan memberikan kesaksiannya di bawah sumpah.

Pasal 91 UU.2/2004

(1) Barang siapa yang diminta keterangannya oleh Majelis Hakim guna penyelidikan

untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini

wajib memberikannya tanpa syarat, termasuk membukakan buku dan

memperlihatkan surat-surat yang diperlukan.

(2) Dalam hal keterangan yang diminta Majelis Hakim terkait dengan seseorang yang

karena jabatannya harus menjaga kerahasian, maka harus ditempuh prosedur

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Hakim wajib merahasiakan semua keterangan yang diminta sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1 ).

Penjelasan Pasal 91 UU.2/2004

(2) Oleh karena pada jabatan-jabatan tertentu berdasar-kan peraturan perundang-

undangan harus menjaga kerahasiannya, maka permintaan keterangan kepada pejabat

dimaksud sebagai saksi ahli harus mengikuti prosedur yang ditentukan.

Pasal 92 UU.2/2004

Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagai-mana dimaksud dalam Pasal

88 ayat (1).

Page 51: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 51

Penjelasan Pasal 92 UU.2/2004

Ketentuan sahnya persidangan dalam pasal ini dimaksudkan setiap sidang harus

dihadiri oleh Hakim dan seluruh Hakim Ad-Hoc yang telah ditunjuk untuk

menyelesaikan perselisihan tersebut.

Pasal 93 UU.2/2004

(1) Dalam hal salah satu pihak atau para pihak tidak dapat menghadiri sidang tanpa

alasan yang dapat dipertanggungiawabkan, Ketua Majelis Hakim menetapkan hari

sidang berikutnya.

(2) Hari sidang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penundaan.

(3) Penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu atau para pihak diberikan

sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penundaan.

Pasal 94 UU.2/2004

(1) Dalam hal penggugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak datang menghadap Pengadilan pada

sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), maka

gugatannya dianggap gugur, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya

sekali lagi.

(2) Dalam hal tergugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak datang menghadap Pengadilan pada

sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), maka

Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perselisihan tanpa dihadiri tergugat.

Pasal 95 UU.2/2004

(1) Sidang Majelis Hakim terbuka untuk umum, kecuali Majelis Hakim menetapkan

lain.

(2) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menghormati tata tertib

persidangan.

(3) Setiap orang yang tidak mentaati tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), setelah mendapat peringatan dari atau atas perintah Ketua Majelis

Hakim, dapat dikeluarkan dari ruang sidang.

Pasal 96 UU.2/2004

(1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti

tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3)

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang

harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk

membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang

bersangkutan.

(2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari

persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.

Page 52: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 52

(3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim

Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan

Hubungan Industrial.

(4) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penetapan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat

digunakan upaya hukum.

Penjelasan Pasal 96 UU.2/2004

(1) Permintaan putusan sela disampaikan bersama-sama dengan materi gugatan.

Pasal 97 UU.2/2004

Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan kewajiban yang harus

dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas

setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 98 UU.2/2004

(1) Apabila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup

mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang

berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon kepada

Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan

penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut.

(3) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan upaya

hukum.

Pasal 99 UU.2/2004

(1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan,

Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah

dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2),

menentukan majelis hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur

pemeriksaan.

(2) Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masing-

masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 100 UU.2/2004

Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim memper-timbangkan hukum, perjanjian

yang ada, kebiasaan, dan keadilan.

Pasal 101 UU.2/2004

(1) Putusan Majelis Hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

(2) Dalam hal salah satu pihak tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk

menyampaikan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir tersebut.

Page 53: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 53

(3) Putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai putusan

Pengadilan Hubungan Industrial.

(4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimak-sud pada ayat (1) berakibat

putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 102 UU.2/2004

(1) Putusan Pengadilan harus memuat:

a. kepala putusan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA”;

b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para

pihak yang berselisih;

c. ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon/tergugat yang jelas;

d. pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam

persidangan selama sengketa itu diperiksa;

e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;

f. amar putusan tentang sengketa;

g. hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-Hoc yang memutus, nama Panitera,

serta keterangan tentang hadir atau tidak hadimya para pihak.

(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

Pasal 103 UU.2/2004

Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan

industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak

sidang pertama.

Pasal 104 UU.2/2004

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103

ditandatangani oleh Hakim, Hakim Ad-Hoc dan Panitera Pengganti.

Pasal 105 UU.2/2004

Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial dalam waktu selambat-lambatnya

7 (tujuh) hari kerja setelah putusan Majelis Hakim dibacakan, harus sudah

menyampaikan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2).

Pasal 106 UU.2/2004

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ditandatangani,

Panitera Muda harus sudah menerbitkan salinan putusan.

Penjelasan Pasal 106 UU.2/2004

Dengan ketentuan ini berarti jangka waktu membuat putusan asli dan salinan putusan

dibatasi selama 14 (empat belas) hari kerja agar tidak merugikan hak para pihak. "

Pasal 107 UU.2/2004

Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja

Page 54: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 54

setelah salinan putusan diterbitkan harus sudah mengirimkan salinan putusan kepada

para pihak.

Pasal l08 UU.2/2004

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan

yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan

atau kasasi.

Pasal 109 UU.2/2004

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai

perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam

satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.

Pasal 110 UU.2/2004

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai

perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan

hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung

dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja :

a. bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan di bacakan dalam sidang majelis

hakim;

b. bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan

putusan.

Pasal 111 UU.2/2004

Salah satu pihak atau para pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi harus

menyampaikan secara tertulis melalui Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Industrial

pada Pengadilan Negeri setempat.

Penjelasan Pasal 111 UU.2/2004

Yang dimaksud dengan Pengadilan Negeri setempat dalam pasal ini adalah Pengadilan

Negeri yang memutus perkara tersebut.

Pasal 112 UU.2/2004

Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dalam

waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal

penerimaan permohonan kasasi harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada

Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 113 UU.2/2004

Majelis Hakim Kasasi terdiri atas satu orang Hakim Agung dan dua orang Hakim Ad-

Hoc yang ditugasi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial

pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 114 UU.2/2004

Tata cara permohonan kasasi serta penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan

pemutusan hubungan kerja oleh Hakim Kasasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Page 55: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 55

Pasal 115 UU.2/2004

Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada

Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak

tanggal penerimaan permohonan kasasi.

Pasal 55 UU.2/2004

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada

lingkungan peradilan umum.

Pasal 56 UU.2/2004

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;

b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat

buruh dalam satu perusahaan.

Pasal 57 UU.2/2004

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum

Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum,

kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Pasal 58 UU.2/2004

Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang

berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di

bawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 59 UU.2/2004

(1) Untuk pertama kali dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Hubungan

Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap

Ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan.

(2) Di Kabupaten/Kota terutama yang padat industri, dengan Keputusan Presiden

harus segera dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

setempat.

Penjelasan Pasal 59 UU.2/2004

(1) Berhubung Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan Ibu Kota Provinsi

sekaligus Ibu Kota Negara Republik Indonesia memiliki lebih dari satu Pengadilan

Negeri, maka Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk untuk pertama kali

dengan undang-undang ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal di ibukota provinsi terdapat Pengadilan Negeri Kota

dan Pengadilan Negeri Kabupaten, maka Pengadilan Hubungan Industrial menjadi

bagian Pengadilan Negeri Kota.

(2) Yang dimaksud dengan kata “segera” dalam ayat ini adalah bahwa dalam waktu 6

(enam) bulan sesudah undang-undang ini berlaku.

Pasal 60 UU.2/2004

Page 56: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 56

(1) Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri dari :

a. Hakim;

b. Hakim Ad-Hoc;

c. Panitera Muda; dan

d. Panitera Pengganti.

(2) Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung terdiri dari :

a. Hakim Agung;

b. Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung; dan

c. Panitera.

Pasal 61 UU.2/2004

Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diangkat dan

diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 62 UU.2/2004

Pengangkatan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63 UU.2/2004

(1) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial diangkat dengan Keputusan

Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

(2) Calon Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Ketua

Mahkamah Agung dari nama yang disetujui oleh Menteri atas usul serikat

pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha.

(3) Ketua Mahkamah Agung mengusulkan pemberhentian Hakim Ad-Hoc Hubungan

Industrial kepada Presiden.

Pasal 64 UU.2/2004

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial

dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

d. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;

e. berbadan sehat sesuai dengan keterangan dokter;

f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

g. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) kecuali bagi Hakim Ad-Hoc

pada Mahkamah Agung syarat pendidikan sarjana hukum; dan

h. berpengalaman di bidang hubungan industrial minimal 5 tahun.

Pasal 65 UU.2/2004

(1) Sebelum memangku jabatannya, Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial

wajib meng-ucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya, bunyi

Page 57: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 57

sumpah atau janji itu adalah sebagai berikut :

“ Saya bersumpah / berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh

jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara

apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun

juga.

Saya bersumpah / berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak

langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah / berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan

serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan

ideologi nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik

Indonesia.

Saya bersumpah / berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini

dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dan akan melaksanakan

kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku".

(2) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri diambil

sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk.

Penjelasan Pasal 65 UU.2/2004

(1) Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan

agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam "Demi Allah" sebelum

lafal sumpah dan untuk penganut agama Kristen/Katholik kata-kata "Kiranya Tuhan

akan menolong saya" sesudah lafal sumpah.

Pasal 66 UU.2/2004

(1) Hakim Ad-Hoc tidak boleh merangkap jabatan sebagai :

a. anggota Lembaga Tinggi Negara;

b. kepala daerah/kepala wilayah;

c. lembaga legislatif tingkat daerah;

d. pegawai negeri sipil;

e. anggota TNI/Polri;

f. pengurus partai politik;

g. pengacara;

h. mediator;

i. konsiliator;

j. arbiter; atau

k. pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau pengurus organisasi pengusaha.

(2) Dalam hal seorang Hakim Ad-Hoc yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), jabatannya sebagai Hakim Ad-Hoc dapat dibatalkan.

Page 58: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 58

Pasal 67 UU.2/2004

(1) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc Hubungan

Industrial pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan honnat dari jabatannya

karena :

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri;

c. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 12 (dua belas) bulan;

d. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan

Hubungan Industrial dan telah berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi Hakim Ad-

Hoc pada Mahkamah Agung;

e. tidak cakap dalam menjalankan tugas;

f. atas permintaan organisasi pengusaha atau organisasi pekerja/organisasi buruh yang

mengusulkan; atau

g. telah selesai masa tugasnya.

(2) Masa tugas Hakim Ad-Hoc untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Penjelasan Pasal 67 UU.2/2004

(1) c. Yang dimaksud dengan sakit jasmani atau rohani terus menerus adalah sakit

yang menyebabkan penderita tidak mampu lagi melakukan tugasnya dengan baik.

e. Yang dimaksud dengan tidak cakap menjalankan tugas misalnya sering melakukan

kesalahan dalam menjalankan tugas karena kurang mampu.

Pasal 68 UU.2/2004

(1) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial diberhentikan tidak dengan

hormat dari jabatannya dengan alasan:

a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;

b. selama 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 1 (satu) bulan melalaikan

kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaanya tanpa alasan yang sah; atau

c. melanggar sumpah atau janji jabatan.

(2) Pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengajukan

pembelaan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 69 UU.2/2004

(1) Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial sebelum diberhentikan tidak

dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1), dapat diberhentikan

Page 59: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 59

sementara dari jabatannya.

(2) Hakim Ad-Hoc yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).

Pasal 70 UU.2/2004

(1) Pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubu-ngan Industrial dilakukan dengan

memperhatikan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.

(2) Untuk pertama kalinya pengangkatan Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri paling sedikit 5 (lima) orang dari unsur serikat

pekerja/serikat buruh dan 5 (lima) orang dari unsur organisasi pengusaha.

Pasal 71 UU.2/2004

(1) Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim,

Hakim Ad-Hoc, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketua Mahkamah Agung melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim

Kasasi, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada

Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya.

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua

Pengadilan Negeri dapat memberikan petunjuk dan teguran kepada Hakim dan Hakim

Ad-Hoc.

(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua

Mahkamah Agung dapat memberikan petunjuk dan teguran kepada Hakim Kasasi.

(5) Petunjuk dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak boleh

mengurangi kebebasan Hakim, Hakim Ad-Hoc dan Hakim Kasasi Pengadilan

Hubungan Industrial dalam memeriksa dan memutus perselisihan.

Pasal 72 UU.2/2004

Tata cara pengangkatan, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak

hormat, dan pemberhentian sementara Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 73 UU.2/2004

Tunjangan dan hak-hak lainnya bagi Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial

diatur

dengan Keputusan Presiden.

Penjelasan Pasal 73 UU.2/2004

Yang dimaksud tunjangan dan hak-hak lainnya adalah tunjangan jabatan dan hak-hak

yang menyangkut kesejahteraan.

Pasal 74 UU.2/2004

(1) Pada setiap Pengadilan Negeri yang telah ada Pengadilan Hubungan Industrial

dibentuk Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial yang dipimpin oleh

Page 60: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 60

seorang Panitera Muda.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Muda sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti.

Pasal 75 UU.2/2004

(1) Sub Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) mempunyai

tugas :

a. menyelenggarakan administrasi Pengadilan Hubungan Industrial; dan

b. membuat daftar semua perselisihan yang diterima dalam buku perkara.

(2) Buku perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya

memuat nomor urut, nama dan alamat para pihak, dan jenis perselisihan.

Pasal 76 UU.2/2004

Sub Kepaniteraan bertanggung jawab atas penyampaian surat panggilan sidang,

penyampaian pemberitahuan putusan dan penyampaian salinan putusan.

Pasal 77 UU.2/2004

(1) Untuk pertama kali Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan

Industrial diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dari instansi Pemerintah yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian

Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial diatur lebih

lanjut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78 UU.2/2004

Susunan organisasi, tugas, dan tata kerja Sub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Industrial diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 79 UU.2/2004

(1) Panitera Pengganti bertugas mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara.

(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Hakim,

Hakim Ad-Hoc, dan Panitera Pengganti.

Pasal 80 UU.2/2004

(1) Panitera Muda bertanggung jawab atas buku perkara dan surat-surat lainnya yang

disimpan di Sub Kepaniteraan.

(2) Semua buku perkara dan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik asli

maupun foto copy tidak boleh dibawa keluar ruang kerja Sub Kepaniteraan kecuali

atas izin Panitera Muda.

Page 61: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 61

BAB 16

LEMBAGA PELATIHAN KERJA

16.1. DEFINISI

Pasal l KEPMENAKERTRANS.229/2003

1. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap

dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang

dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

2. Program pelatihan kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara

sistematis dan memuat tentang kompetensi kerja yal1g ingin dicapai, materi, pelatihan

teori dan praktek, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan

peserta dan tenaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta

pelatihan.

4. Lembaga pelatihan kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan

yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

16.2. KETENTUAN UMUM

Pasal 13 UU.13/2003

(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau

lembaga pelatihan kerja swasta.

(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.

(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.

Pasal 2 KEPMENAKERTRANS.229/2003

Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah atau

lembaga pelatihan kerja swasta atau perusahaan.

16.3. TATA CARA & PERSYARATAN

Pasal 14 UU.13/2003

(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau

perorangan.

(2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan di Kabupaten / kota.

(3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah

mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan di Kabupaten / Kota.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Page 62: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 62

Pasal 15 UU.13/2003

Penyelenggaraan pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan :

a. tersedianya tenaga kepelatihan;

b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;

c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan

d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.

Pasal 16 UU.13/2003

(1) Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga pelatihan

kerja pemerintah yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga

akreditasi.

(2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen

terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3 KEPMENAKERTRANS.229/2003

(1) Lembaga pelatihan kerja swasta wajib memiliki izin.

(2) Lembaga pelatihan kerja perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan tanpa

memungut biaya tidak wajib memiliki izin.

Pasal 4 KEPMENAKERTRANS.229/2003

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterbitkan oleh instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

(2) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam menerbitkan izin wajib mempertimbangkan tingkat

resiko bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan peserta pelatihan serta lingkungan

tempat dilaksanakannya pelatihan kerja.

Pasal 5 KEPMENAKERTRANS.229/2003

(1) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, wajib

mendaftarkan kegiatan program pelatihannya pada instansi yang bertanggung jawab

di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

(2) Lembaga pelatihan kerja perusahaan yang melakukan pelatihan kerja bagi

pekerjanya / buruhnya dan/atau melatih masyarakat umum tanpa memungut biaya,

wajib mendaftarkan kegiatan program pelatihannya pada instansi yang bertanggung

jawah di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

Pasal 6 KEPMENAKERTRANS.229/2003

Izin dan tanda daftar lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) hanya berlaku di wi1ayah kerja instansi penerbit izin dan

tanda daftar.

16.4. TATA CARA PERIZINAN

Page 63: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 63

Pasal 7 KEPMENAKERTRANS.229/2003

(1) Badan hukum atau perseorangan yang akan mendapatkan izin sebagai lembaga

pelatihan kerja, mengajukan permohonan dilampiri dengan :

a. copy surat pengesahan sebagai badan hukum atau kartu tanda penduduk bagi

permohonan perorangan;

b. copy surat izin gangguan dari instansi yang berwenang ;

c. daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab lembaga dan

program, tenaga kepelatihan ;

d. keterangan domisili lembaga dari kelurahan atau desa setempat;

e. copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan prasarana dan fasilitas

pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program

pelatihan yang akan diselenggarakan;

f. program pelatihan kerja (kurikulum dan silabus);

g. struktur organisasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

g.l. penanggung jawab lembaga pelatihan kerja;

g.2. penanggung jawab program pelatihan kerja;

g.3. tenaga kepelatihan;

h. copy deposito atas nama penanggung jawab lembaga pelatihan kerja yang besarnya

sesuai dengan biaya program pelatihan kerja yang diajukan;

i. surat penunjukan sebagai cabang dari lembaga pelatihan kerja di luar negeri bagi

lembaga pelatihan kerja yang merupakan cabang dari lembaga pelatihan kerja di luar

negeri.

(2) Untuk menentukan jumlah deposito yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf h, pemohon harus menyusun biaya program pelatihan kerja

berdasarkan struktur anggaran yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

Pasal 8 KEPMENAKERTRANS.229/2003

Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

telah dilengkapi, maka instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di

Kabupaten/Kota melakukan verifikasi untuk membuktikan kebenaran persyaratan.

Pasal 9 KEPMENAKERTRANS.229/2003

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim yang ditunjuk

oleh pejabat yang berwenang, dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) hari

kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari unsur

organisasi lembaga pelatihan, unit kerja yang menangani pelatihan kerja dan unit

Page 64: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 64

kerja pengawasan ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pejabat yang berwenang menerbitkan

izin lembaga pelatihan kerja dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung

sejak tanggal selesainya verifikasi.

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pejabat yang berwenang menerbitkan

izin, membuat surat penolakan pemberian izin kepada pemohon disertai dengan

alasannya dalam waktu paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal

selesainya verifikasi.

Pasal 10 KEPMENAKERTRANS.229/2003

(1) Izin lembaga pelatihan kerja dapat diberikan sekurang-kurangnya untuk jangka

waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang sama.

(2) Instansi penerbit izin dapat memperpanjang izin lembaga pelatihan kerja apabila

lembaga pelatihan kerja tersebut mempunyai kinerja yang baik.

(3) Kriteria penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut

oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

Pasal 11 KEPMENAKERTRANS.229/2003

(1) Bagi lembaga pelatihan kerja yang akan menambah jenis program pelatihan kerja

harus mendapat izin penambahan program pelatihan kerja dari instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam PasaI 4.

(2) Permohonan izin penambahan program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilampiri dengan :

a. kurikulum dan silabus program pelatihan kerja yang baru;

b. daftar nama dan riwayat hidup instruktur pelatihan kerja bagi program yang

diusulkan;

c. tanda bukti kepemilikan atau penguasaan prasarana pelatihan kerja (tempat dan

gedung) untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

d. tanda bukti memiliki fasilitas pelatihan (peralatan) mesin dan fasililas pendukung

lainnya) sesuai dengan program pelatihan yang diusulkan;

e. copy saldo akhir rekening giro Iembaga pelatihan kerja yang besarnya ditetapkan

oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

16.5. TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 12 KEPMENAKERTRANS.229/2003

Pendaftaran lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di

Kabupaten / Kota dengan melampirkan :

a. surat keterangan keberadaan lembaga/unit pelatihan kerja dari instansi yang

membawahi lembaga/unit pelatihan kerja;

b. struktur organisasi induk dan/atau unit yang menangani pelatihan;

Page 65: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 65

c. nama penanggung jawab;

d. program pelatihan yang diselenggarakan;

e. daftar instruktur dan tenaga kepelatihan lainnya;

f. daftar inventaris sarana dan prasarana pelatihan kerja.

Pasal 13 KEPMENAKERTRANS.229/2003

(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota

harus menerbitkan tanda daftar paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah

seluruh syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipenuhi.

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanda

daftar tidak atau belum diterbitkan, maka lembaga pelatihan kerja dapat

melaksanakan kegiatan pelatihan kerja.

16.6. TATA CARA PELAPORAN

Pasal 14 KEPMENAKERTRANS.229/2003

(1) Lembaga pelatihan kerja wajib melaporkan kegiatannya kepada instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Kabupaten / Kota setempat secara

periodik 6 (enam) bulan sekali yang tembusannya disampaikan kepada instansi yang

bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan pada Provinsi dan Direktur Jenderal

Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat

tentang jenis kejuruan, tingkat program pelatihan kerja yang dilaksanakan, jumlah

peserta dan jumlah lulusan.

16.7. KETENTUAN SANKSI

Pasal 17 UU.13/2003

(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten / kota

dapat menghentikan sementara pelaksanaan penye-lenggaraan pelatihan kerja, apabila

di dalam pelaksanaannya ternyata :

a. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

dan/atau

b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyeleng-garaan pelatihan kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama 6

(enam) bulan.

(3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggara pelatihan kerja hanya

dikenakan terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15.

(4) Bagi penyelenggaraan pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi

dan melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan

sanksi penghentian program pelatihan.

(5) Penyelenggaraan pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan

program pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Page 66: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 66

dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggaraan

pelatihan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan

izin, dan pembatalan diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15 KEPMENAKERTRANS.229/2003

(1) Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota

dapat meng-hentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila

di dalam pelaksanaannya temyata :

a. tenaga kepelatihan tidak sesuai dengan program; atau

b. tidak sesuai dengan kurikulum ; atau

c. sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai dengan program; atau

d. berkurangnya jumlah deposito atau giro yang dipersyaratkan.

(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyeleng-garaan pelatihan kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), berlaku paling lama 6 ( enam) bulan.

(3) Selama dalam masa penghentian sementara penyelenggara pelatihan kerja dilarang

menerima peserta pelatihan kerja baru untuk program pelatihan kerja yang dihentikan

sementara.

Pasal 16 KEPMENAKERTRANS.229/2003

(1) Dalam hal penyelenggara pelatihan kerja setelah 6 (enam) bulan masa penghentian

sementara masih belum memenuhi kewajiban yang diperintahkan, maka instansi yang

bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dapat menghentikan program pelatihan

kerja tersebut.

(2) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

mengembalikan sisa biaya pelatihan kerja kepada peserta.

(3) Penyelenggara pelatihan kerja dapat mengajukan kembali program yang telah

dihentikan dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 17 KEPMENAKERTRANS.229/2003

(1) Apabila lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tetap

melaksanakan program pelatihan kerja yang telah diperintahkan untuk dihentikan,

maka instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten / Kota

mencabut izin lembaga pelatihan kerja yang bersangkutan.

(2) Penyelenggara program pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ),

wajib mengembalikan sisa biaya pelatihan kerja kepada seluruh peserta pelatihan.

Pasal 18 KEPMENAKERTRANS.229/2003

Dalam hal lembaga pelatihan kerja tidak melaksanakan program pelatihan kerja

selama kurun waktu 1 (satu) tahun terus menerus, instansi yang bertanggungjawab di

bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dapat mencabut izin lembaga pelatihan

kerja yang bersangkutan.

Page 67: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 67

Pasal 19 KEPMENAKERTRANS.229/2003

Instansi yang bertanggung jawab bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota dapat

membatalkan tanda daftar lembaga pelatihan kerja milik perusahaan yang

melaksanakan program pelatihan kerja bagi masyarakat umum dengan memungut

biaya dan lembaga pclatihan kerja tersebut dianggap menyelenggarakan pelatihan

kerja tanpa izin.

16.8. KOMPETENSI KERJA

Pasal 18 UU.13/2003

(1) Tenaga Kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti

pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga

pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.

(2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui sertifikasi kompetensi kerja.

(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula diikuti

oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.

(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional

sertifikasi profesi yang independen.

(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 18 UU.13/2003

(2) Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang

dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompentensi yang mengacu

kepada standar kompetensi nasional dan/atau internasional.

Pasal 19 UU.13/2003

Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan

memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang

cacat yang bersangkutan.

Pasal 20 UU.13/2003

(1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan

ketenagakerjaan, dikembangkan satu sistem pelatihan kerja nasional yang merupakan

acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem pelatihan kerja

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 20 UU.13/2003

(1) Sistem pelatihan kerja nasional adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai unsur

pelatihan kerja yang antara lain meliputi peserta, biaya, sarana, dan prasarana, tenaga

kepelatihan, program dan metode, serta lulusan. Dengan adanya sistem pelatihan kerja

nasional, semua unsur dan sumber daya pelatihan kerja nasional yang tersebar di

instansi pemerintah, swasta, dan perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Page 68: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 68

Pasal 21 UU.13/2003

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.

Pasal l KEPMENAKERTRANS.229/2003

3. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang

ditetapkan.

BAB 17

TENAGA KERJA ASING

17.1. DEFINISI

PASAL 1 UU.13/2003

13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud

bekerja di wilayah Indonesia.

PASAL 1 KEPMENAKERTRANS.228/2003

1. Tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing

pemegang visa dengan maksud bekelja di wilayah Indonesia.

2. Tenaga kerja Indonesia pendamping yang selanjutnya disebut TKI pendamping

adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai

pendamping dan/atau calon pengganti TKA.

3. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut pemberi kerja TKA

adalah pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerja-kan

TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

6. Usaha jasa impresariat adalah usaha mendatangkan dan mengembalikan artis,

musisi, olahragawan serta pelaku seni hiburan lainnya yang berwarga negaraan asing.

7. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah

rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA

untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

PASAL 1 KEPMENAKERTRANS.20/2004

2. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping

adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping

dan atau calon pengganti TKA.

5. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah

izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi

kerja TKA.

6. Kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada

negara atas penggunaan Tenaga Kerja Asing.

7. Alih status adalah perubahan dari pemberi kerja lama ke pemberi kerja baru,

Page 69: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 69

perubahan jabatan TKA dan perubahan lokasi kerja.

8. Direktur adalah Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Departemen

Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

9. Direktur Jenderal yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Dirjen Pembinaan dan

Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

17.2. KETENTUAN UMUM

Pasal 42 UU.13/2003

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja

untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya

habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Pasal 44 UU.13/2003

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan

standar kompetensi yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Penjelasan Pasal 44 UU.13/2003

(1) Yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliki

oleh tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan

di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia.

17.3. KEWAJIBAN PEMBERI KERJA

Pasal 45 UU.13/2003

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :

a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga

kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja

asing; dan

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang

diduduki oleh tenaga kerja asing.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja

asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.

Penjelasan Pasal 45 UU.13/2003

(1) a. Tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak secara otomatis menggantikan

atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendampingan

tersebut lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja

pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan

Page 70: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 70

dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya.

b. Pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemberi kerja tersebut dapat dilaksanakan baik

di dalam negeri maupun dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk berlatih di

luar negeri.

Pasal 47 UU.13/2003

(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang

dipekerjakannya.

(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional,

lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga

pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

(4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 47 UU.13/2003

(1) Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya

peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pasal 48 UU.13/2003

Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga

kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.

Pasal 49 UU.13/2003

Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 2 KEPMENAKERTRANS.228/2003

Pemberi Kerja TKA dalam Keputusan Menteri ini meliputi :

a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor

perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;

b. perusahan swasta asing yang berusaha di Indonesia;

c. badan usaha pelaksana proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri;

d. badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;

e. lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan ;

f. usaha jasa impresariat.

Pasal 18 KEPMENAKERTRANS.20/2004

(1) Pemberi kerja TKA instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah, atau Badan

Internasional yang akan memindahkan TKA yang dipekerjakannya ke instansi

Pemerintah/Lembaga Pemerintah atau badan Internasional lainnya harus mengajukan

permohonan rekomendasi alih status kepada Direktur.

Page 71: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 71

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Direktur

Jenderal Imigrasi untuk perubahan KITAS/KITAP.

(3) KITAS/KITAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai dasar

perubahan IMTA atau penerbitan IMTA baru.

Pasal 19 KEPMENAKERTRANS.20/2004

(1) Dalam hal pemberi kerja TKA berganti nama, Direktur menerbitkan rekomendasi

kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk mengubah KITAS/KITAP.

(2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan permohonan

dengan melampirkan :

a. copy RPTKA, yang masih berlaku;

b. copy KITAS/KITAP yang masih berlaku;

c. copy IMTA yang masih berlaku;

d. copy bukti perubahan nama perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang

berwenang.

(3) Sebelum rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan pemberi

kerja terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan RPTKA kepada Direktur.

(4) KITAS/KITAP yang baru digunakan sebagai dasar perubahan IMTA.

Pasal 20 KEPMENAKERTRANS.20/2004

Dalam hal pemberi kerja melakukan perubahan lokasi kerja TKA, pemberi kerja wajib

mengajukan permohonan perubahan lokasi kerja TKA kepada Direktur dengan

melampirkan copy RPTKA dan IMTA yang masih berlaku.

Pasal 21 KEPMENAKERTRANS.20/2004

(1) Pemberi kerja wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di

perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur dan Gubernur

dengan tembusan kepada Dirjen.

(2) Direktur dan Gubernur wajib melaporkan semua IMTA yang diterbitkan secara

periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Dirjen.

17.4. PERSYARATAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 2 KEPMENAKERTRANS.20/2004

(1) TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai

berikut :

a. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun

yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;

b. bersedia membuat pernyataan mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Warga

Negara Indonesia Khususnya TKI pendamping;

c. dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

(2) Dalam hal jabatan yang akan diduduki TKA telah mempunyai standar kompetensi

kerja maka TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi standar tersebut.

Page 72: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 72

(3) TKI pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memiliki

latar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki

TKA.

17.5. RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 42 UU.13/2003

(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin

tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.

(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi

perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai

diplomatik dan konsuler.

Penjelasan Pasal 42 UU.13/2003

(1) Perlunya pemberian izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing

dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara

selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

Pasal 43 UU.13/2003

(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana

penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang

ditunjuk.

(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sekurang-kurangnya memuat keterangan:

a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;

b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi

perusahaan yang bersangkutan;

c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan

d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja

asing yang dipekerjakan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi

pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing

diatur dengan Keputusan Menteri.

Penjelasan Pasal 43 UU.13/2003

(1) Rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing merupakan persyaratan

untuk mendapatkan izin kerja (IKTA).

(3) Yang dimaksud dengan badan internasional dalam ayat ini adalah badan-badan

internasional yang tidak mencari keuntungan seperti lembaga yang bernaung di bawah

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara lain ILO, WHO, atau UNICEF.

Page 73: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 73

Pasal 3 KEPMENAKERTRANS.228/2003

(1) Pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA.

(2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk

mendapatkan ijin mempekerjakan TKA.

Pasal 4 KEPMENAKERTRANS.228/2003

(1) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) pemberi kerja harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan alas an

penggunaan TKA secara tertulis serta melampirkan :

a. formulir RPTKA yang sudah dilengkapi ;

b. surat ijin usaha dari instansi yang berwenang ;

c. akte pengesahan sebagai badan hukum hagi perusahaan yang berbadan hukum ;

d. keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat ;

e. bagan struktur organisasi perusahaan ;

f. copy surat penunjukan TKI sehagai pendamping ;

g. copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan berdasarkan Undang-undang Nomor 7

Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan yang masih berlaku.

(2) Formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat :

a. identitas pemberi kerja TKA ;

b. jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur bagan organisasi perusahaan

yang bersangkutan ;

c. besarnya upah TKA yang akan dibayarkan ;

d. jumlah TKA ;

e. uraian jabatan dan persyaratan jabatan TKA ;

f. lokasi kerja ;

g. jangka waktu penggunaan TKA ;

h. penunjukkan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA yang

dipekerjakan ;

i. rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia.

(3) Bentuk formulir RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana

tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5 KEPMENAKERTRANS.228/2003

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf

b, e, h dan huruf i tidak berlaku bagi usaha jasa impresariat.

(2) Bentuk formulir RPTKA untuk usaha jasa impresariat sebagaimana tercantum

dalam lampiran II Keputusan ini.

Pasal 6 KEPMENAKERTRANS.228/2003

Permohonan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) dan Pasal 5

disampaikan kepada Dirjen melalui Direktur.

Page 74: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 74

Pasal 7 KEPMENAKERTRANS.228/2003

(1) Dirjen atau Direktur harus melakukan penelitian kelengkapan dokumen

permohonan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

apabila dokumen permohonan belum lengkap Dirjen atau Direktur harus

memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 (tiga)

hari kerja sejak permohonan diterima.

(2) Dalam hal dokumen permohonan telah memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, Dirjcn atau Direktur melakukan penilaian kelayakan

permohonan penggunaan TKA dengan berpedoman pada daftar jabatan yang

ditetapkan oleh Menteri dan memperhatikan kebutuhan pasar kerja nasional.

(3) Dalam melakukan penilaian kelayakan penggunaan TKA Dirjen atau Direktur

dapat memanggil pemberi kerja serta berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 8 KEPMENAKERTRANS.228/2003

Dalam hal hasil penilaian kelayakan permohonan RPTKA telah sesuai dengan daftar

jabatan sebagaimana dirraksud dalam Pasal 7 ayat (2), Dirjen atau Direktur untuk

menerbitkan Surat Keputusan pengesahan RPTKA.

Pasal 9 KEPMENAKERTRANS.228/2003

Penerbitan surat keputusan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

dilakukan oleh :

a. Dirjen untuk permohonan penggunaan TKA 50 (lima puluh) orang atau lebih ;

b. Direktur untuk permohonan penggunaan TKA yang kurang dari 50 (lima puluh)

orang.

Pasal 10 KEPMENAKERTRANS.228/2003

(1) Surat keputusan pengesahan RPTKA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

memuat :

a. alasan penggunaan TKA ;

b. jabatan dan/atau kedudukan TKA ;

c. besarnya upah ;

d. jumlah TKA ;

e. lokasi kerja TKA ;

f. jangka waktu penggunaan TKA ;

g. jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 9 tidak berlaku untuk usaha

jasa impresariat.

Pasal 11 KEPMENAKERTRANS.228/2003

RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan untuk jangka waktu

paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama

dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Pasal 12 KEPMENAKERTRANS.228/2003

Page 75: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 75

(1) Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

(2) Permohonan perpanjangan RPTKA harus dileng-kapi:

a. laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ;

b. surat keputusan RPTKA yang akan diperpanjang.

(3) Bentuk laporan pelaksanaan pendidikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

Pasal 13 KEPMENAKERTRANS.228/2003

(1) Pemberi kerja dapat mengajukan permohonan perubahan sebelum berakhirnya

jangka waktu RPTKA.

(2) Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. penambahan, pengurangan jabatan beserta jumlah TKA ; dan/atau

b. perubahan jabatan ; dan/atau

c. perubahan lokasi kerja.

17.6. TATA CARA PERIZINAN

Pasal 3 KEPMENAKERTRANS.20/2004

(1) IMTA diberikan oleh Direktur.

(2) IMTA perpanjangan diberikan oleh Direktur atau Gubernur.

Pasal 4 KEPMENAKERTRANS.20/2004

(1) Pemberi kerja TKA yang akan mengurus IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan

permohonan kepada Direktur untuk mendapatkan rekomendasi guna memperoleh visa

untuk bekerja dengan melampirkan :

a. copy surat keputusan pengesahan RPTKA;

b. copy paspor TKA yang akan dipekerjakan;

c. daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;

d. copy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan;

e. pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Direktur

Jenderal Imigrasi guna memperoleh visa untuk bekerja dan KITAS.

Pasal 5 KEPMENAKERTRANS.20/2004

Untuk memperoleh IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemberi Kerja TKA

harus menyampaikan permohonan dengan melampirkan :

a. copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk bekerja atas nama TKA yang

bersangkutan;

b. copy perjanjian kerja;

c. bukti pembayaran dana kompensasi,penggunaan TKA.

Page 76: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 76

Pasal 8 KEPMENAKERTRANS.20/2004

Direktur harus menerbitkan IMTA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja selak

dilengkapinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 9 KEPMENAKERTRANS.20/2004

(1) Jangka waktu berlakunya IMTA diberikan sama dengan masa berlaku ijin tinggal.

(2) Selama mengurus IMTA Direktur dapat menerbitkan IMTA sementara untuk

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 10 KEPMENAKERTRANS.20/2004

(1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA.

(2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh :

a. Direktur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah Provinsi.

b. Gubernur untuk TKA yang lokasi kerjanya wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)

Provinsi.

(3) Dalam penerbitan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b,

Gubernur dan dapat menunjuk pejabat yang bertanggungjawab di bidang

ketenagakerjaan di Provinsi.

Pasal 11 KEPMENAKERTRANS.20/2004

(1) Pemberi kerja mengajukan permohonan perpanjangan IMTA kepada Direktur atau

Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam waktu selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA

berakhir dengan melampirkan :

a. formulir perpanjangan IMTA yang telah diisi;

b. IMTA yang masih berlaku;

c. bukti pembayaran dana kompensasi;

d. laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada TKI

pendamping;

e. copy surat keputusan RPTKA yang masih berlaku;

f. pas photo berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4 x 6 cm.

(2) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu RPTKA dengan ketentuan setiap

kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) IMTA perpanjangan tidak dapat diterbitkan apabila masa berlaku IMTA berakhir.

Pasal 12 KEPMENAKERTRANS.20/2004

(1) Apabila permohonan perpanjangan IMTA telah memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11, maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(2) menerbitkan IMTA perpanjangan.

(2) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai

rekomendasi untuk mendapatkan KITAS dan atau visa untuk bekerja.

Page 77: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 77

Pasal 13 KEPMENAKERTRANS.20/2004

(1) Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA untuk pekerjaan yang bersifat

darurat atau mendesak wajib mengajukan permohonan IMTA kepada Direktur.

(2) Pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) adalah pekerjaan-pekerjaan yang apabila tidak ditangani secara langsung dapat

mengakibatkan kerugian fatal bagi masyarakat umum dan jangka waktunya tidak

lebih 60 (enam puluh) hari.

(3) Pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak ditetapkan oleh instansi pemerintah

yang membidangi sektor usaha yang bersangkutan.

Pasal 14 KEPMENAKERTRANS.20/2004

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Direktur

dengan melampirkan :

a. rekomendasi dari instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (3);

b. copy paspor TKA yang bersangkutan;

c. pas photo TKA ukuran 4 x 6 6m sebanyak 3 (tiga) lembar;

d. bukti pembayaran dana kompensasi;

e. bukti ijin keimigrasian untuk kunjungan usaha.

Pasal 15 KEPMENAKERTRANS.20/2004

Direktur harus menerbitkan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam

waktu selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 16 KEPMENAKERTRANS.20/2004

(1) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA pemegang ijin tinggal tetap wajib

mengajukan permohonan kepada Direktur dengan melampirkan :

a. copy RPTKA yang masih berlaku;

b. copy ijin tinggal tetap yang masih berlaku;

c. daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;

d. copy ijasah atau pengalaman kerja;

e. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA;

f. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar,

(2) Apabila permohonan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui,

Direktur menerbitkan IMTA.

Pasal 17 KEPMENAKERTRANS.20/2004

Jangka waktu IMTA untuk pemegang Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) paling lama 1

(satu) tahun terhitung sejak diterbitkan IMTA dan dapat diperpanjang sesuai jangka

waktu berlakunya RPTKA.

Pasal 22 KEPMENAKERTRANS.20/2004

Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA, Direktur

atau Gubernur berwenang mencabut IMTA.

Page 78: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 78

17.7 KETENTUAN LARANGAN

Pasal 46 UU.13/2003

(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia

dan/atau jabatan-jabatan tertentu.

(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan

Keputusan Menteri

Pasal 7 KEPMENAKERTRANS.20/2004

(1) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA pada lebih dari 1 (satu) jabatan.

(2) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi

kerja yang lain.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan bagi TKA yang

diangkat untuk menduduki jabatan Direktur atau Komisaris di Perusahaan lain

berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

17.8 KOMPENSASI

Pasal 6 KEPMENAKERTRANS.20/2004

(1) Dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf

f ditetapkan sebesar US $ 100 (seratus dollar Amerika) per bulan untuk setiap TKA

dan dibayarkan di muka.

(2) Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib

membayar dana kompensasi sebesar 1 (satu) bulan penuh.

(3) Pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)

dilakukan oleh pemberi kerja, dan disetorkan pada rekening Dana Pengembangan

Keahlian dan Keterampilan (DPKK) pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh

Menteri.

BAB 18

KETENTUAN SANKSI KETENAGAKERJAAN

18.1. SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 190 UU.13/2003

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas

pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 [pen :

diskriminasi kesempatan untuk memperoleh pekerjaan], Pasal 6 [pen : diskriminasi

perlakukan dari pengusaha], Pasal 15 [pen : persyaratan penyelenggara pelatihan

kerja], Pasal 25 [pen : izin pemagangan diluar wilayah Indonesia], Pasal 38 ayat (2)

[pen : pemungutan biaya penempatan tenaga kerja], Pasal 45 ayat (1) [pen : kewajiban

pemberi kerja tenaga kerja asing], Pasal 47 ayat (1) [pen : kewajiban pembayaran

kompensasi], Pasal 48 [pen : kewajiban memulangkan tenaga kerja asing ke negara

asal], Pasal 87 [pen : kewajiban penerapan sistem manajemen K3], Pasal 106 [pen :

pembentukan lembaga kerja sama bipartit], Pasal 126 ayat (3) [pen : kewajiban

membagikan naskah perjanjian kerja bersama], dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2)

Page 79: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 79

[pen : pemberian bantuan kepada keluarga pekerja/ buruh] undang-undang ini serta

peraturan pelaksanaannya.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

a. teguran;

b. peringatan tertulis;

c. pembatasan kegiatan usaha;

d. pembekuan kegiatan usaha;

e. pembatalan persetujuan;

f. pembatalan pendaftaran;

g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;

h. pencabutan ijin.

(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

18.2. SANKSI PIDANA

Pasal 183 UU.13/2003

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 [pen :

mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk], dikenakan sanksi pidana penjara

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling

sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana

kejahatan.

Pasal 184 UU.13/2003

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5)

[pen : pelanggaran pemberian uang pesangon], dikenakan sanksi pidana penjara paling

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana

kejahatan.

Pasal 185 UU.13/2003

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)

[pen : izin penggunaan tenaga kerja asing] dan ayat (2), Pasal 68 [pen : larangan

mempekerjakan anak], Pasal 69 ayat (2) [pen : persyaratan mempekerjakan anak],

Pasal 80 [pen : pemberian kesempatan beribadah], Pasal 82 [pen : pemberian istirahat

bagi pekerja/buruh perempuan], Pasal 90 ayat (1) [pen : pembayaran upah dibawah

UMP], Pasal 143 [pen : menghalangi hak mogok kerja], dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat

(7) [pen : kewajiban mempekerjakan kembali], dikenakan sanksi pidana penjara paling

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit

Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat

ratus juta rupiah).

Page 80: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 80

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana

kejahatan.

Pasal 186 UU.13/2003

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)

dan ayat (3) [pen : kewajiban memberi perlindungan tenaga kerja], Pasal 93 ayat (2)

[pen : kewajiban membayar upah], Pasal 137 [pen : hak mogok kerja], dan Pasal 138

ayat (1) [pen : pelaksanaan mogok kerja sesuai ketentuan] Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 012/PUU-I/2003*), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1

(satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus

juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana

pelanggaran.

*) Pendapat Mahkamah Konstitusi :

Pasal 186 sepanjang mengenai anak kalimat “…… Pasal 158 dan Pasal 138 ayat (1), ….

“ dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 187 UU.13/2003

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)

[pen : izin bagi lembaga penempatan tenaga kerja swasta], Pasal 44 ayat (1) [pen :

kewajiban pemberi kerja tenaga kerja asing], Pasal 45 ayat (1) [pen : kewajiban

pemberi kerja tenaga kerja asing], Pasal 67 ayat (1) [pen : perlindungan tenaga kerja

penyandang cacat], Pasal 71 ayat (2) [pen : persyaratan mempekerjakan anak], Pasal

76 [pen : waktu kerja bagi pekerja perempuan], Pasal 78 ayat (2) [pen : kewajiban

membayar upah kerja lembur], Pasal 79 ayat (1) [pen : kewajiban memberi waktu

istirahat dan cuti], dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3) [pen : kewajiban membayar upah

kerja lembur], dan Pasal 144 [pen : melanggar/menghalangi hak mogok kerja],

dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12

(dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana

pelanggaran.

Pasal 188 UU.13/2003

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

[pen : izin bagi lembaga latihan kerja], Pasal 38 ayat (2) [pen : pemungutan biaya

penempatan kerja], Pasal 63 ayat (1) [pen : kewajiban membuat surat pengangkatan],

Pasal 78 ayat (1) [pen : persyaratan penyimpangan waktu kerja], Pasal 108 ayat (1)

[pen : kewajiban membuat peraturan perusahaan], Pasal 111 ayat (3) [pen : masa

berlaku peraturan perusahaan], Pasal 114 [pen : sosialisasi peraturan perusahaan], dan

Pasal 148 [pen : pemberitahuan penutupan perusahaan], dikenakan sanksi pidana

denda paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana

pelanggaran.

Page 81: KISI-KISI HUKUM KETENAGAKERJAANjobexpect.com/assets/docs/Kisi-kisi-UU-No-13.pdf · Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau ... PKWT sebagaimana

Kisi-kisi UU Ketenaga Kerjaan Edisi Oct 2010 Page 81

Pasal 189 UU.13/2003

Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban

pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau

pekerja/buruh.