Mela Meliana FrasticaYoga Eka RahadianKelas : XI.IPA.3

1. Analisis makna keterbukaan dalam pembangunan nasionalA. Makna keterbukaan dalam Pembangunan

Keterbukaan merupakan sikap jujur, rendah hati dan adil menerima pendapat orang lainContoh keterbukaan dalam pemerintahan : a. bidang ekonomi : memberitahu ttg deflasi / inflasib. bidang hukum : penayangan koruptorc. Kinerja Pemerintahan : Apakah dapat menurunkan angka kemiskinan

Prinsip-prinsip Keterbukaan dan Keadilan sosial :1. Asas Adil dan merataartinya pembangunan nasional merupakan usaha bersama yang harus merata di semua lapisan masyarakat Indonesiamaksud usaha bersama : usaha pemerintah & masyarakatmerata : a. di semua masyarakat : tidak ada diskriminasib. di semua daerah : pelaksanaan pembangunan merata

2. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan keselarasan dalam PerikehidupanPembangunan seimbang antara dunia & akhirat, dan materiil dan spiritual

B. Ciri-ciri Kebijaksanaan Negaramenurut David Easton, Pembuat kebijaksanaan negara yaitu : para tetua adat, ketua suku, eksekutif, legislator, hakim , administrator & para monarki.Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri Contoh kebijaksanaan :a. bidang hukum : membuat UU Pornografi & Pornoaksib. bidang ekonomi : mengendalikan inflasi, mengatur perdagangan, subsidi BBM, BLT

Bentuk Kebijakan :

a. negatif : pemerintah tidak melakukan tindakan apapun dalam suatu masalahb. positif :kebijakan negara yang dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu

c.Kebijakan negara yang berbasis KeterbukaanFisterbusch (1983), membagi kebaikan publik (public good) dalam 5(lima) unsur:a. keamanan (security)b. hukum & ketertiban umum (law

and order)c. keadilan (justice)d. kebebasan (liberty)e. kesejahteraan (welfare)

Pedoman dalam mengorganisasikan masyarakat dan merumuskan kebijakan publikPrinsip pertama : setiap orang mempunyai hak yang samaPrinsip kedua: mencegah ketimpangan sosial dan ekonomi, yaitu dg :a. manfaat sebesar-besarnya bagi yang tidak beruntung di masyarakatb. kesempatan terbuka bagi semua orang

B. DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG TDK TRANSPARANI. Akibat penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparana. Faktor-faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan :1. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika berbangsa & bernegara

2. Pancasila sbg ideologi negara ditafsirkan sepihak oleh penguasa3. Konflik sosial budaya krn kemajemukan budaya & agama tdk dikelola dg baik4. Hukum dijadikan sbg alat penguasa5. Perilaku ekonomi yg KKN6. Sistem politik yg otoriter

b. Upaya Pencegahan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparanDiberlakukannya UU No.28 Tahun 1999 ttg penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.Penyelenggara negara yaitu :

a. pejabat negara pd lembaga tertinggi negarab. pejabat negara pd lembaga tinggi negara

c. Menterid.Gubernure.Hakimf.Pejabat negara yg lain sesuai dg ketentuan undang-undang yg berlaku g.Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis

C. Sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraI.Sikap positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraa. Kondisi yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara :1. Terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya sbg sumber etika dan moral

2. Terwujudnya sila persatuan Indonesia 3. Terwujudnya penyenggara negara yg mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil4. Terwujudnya demokrasi yg menjamin hak dan kewajiban masyarakat5. Terselenggara otonomi daerah secara adil

6.Pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat7.Peningkatan profesionalisme dan pulihnya citra TNI & Kepolisian8.Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yg berkualitas & mampu bekerja sama & berdaya saing

b. Arah kebijakan Nasional yang TransparanMenjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya sebagai sumber etikaMenjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka Meningkatkan kerukunan sosial antara pemeluk agama & kelompok masyarakatMenegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsistendan bertanggung jawabMeningkatkan kemakmuran & kesejahteraan masyarakat

2. SIKAP POSITIF TERHADAP UPAYA PENINGKATAN JAMINAN KEADILANA. KONSEP KEADILAN1. Menurut Aristoteles

a. Keadilan Komutatif: perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasanya Contoh : seorang veteran mencuri motor, dihukum lamanya seperti pencuri motor yang lainb.Keadilan Distributif : Perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasanya Contoh : seorang veteran mencuri motor, dihukumannya lamanya dikurangi tidak seperti pencuri motor yang lainc. Keadilan Kodrat Alam: memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lainContoh : Soraya mentraktir Haifa siomay, lain kali Haifa mentraktir Soraya Siomay juga

d. Keadilan KonvensionalSeorang warga negara mentaati peraturan perundang-undangancontoh: Warga negara mentaati peraturan lalu lintase.Keadilan PerbaikanSeseorang berusaha memulihkan nama baik orang lain

2.Teori Keadilan menurut Plato

a. Keadilan Moral memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban Contoh : Guru kewajibannya mengajar, haknya mendapatkan gajib. Keadilan Prosedural mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yg telah ditetapkan Contoh : Semua siswa yang terlambat wajib lari keliling lapangan 10x ( Tidak ada pengecualian, meskipun anak dari Kepala Sekolah atau Ketua Yayasan)

3. Keadilan menurut Thomas Hobbes

Suatu perbuatan dikatakan adil apabila di dasarkan perjanjian-perjanjian tertentu, seseorang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakati Prof. Dr. Notonegoro : keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesui dengan ketentuan hukum yang berlaku