kerjasama ekonomi asean

27
KERJASAMA EKONOMI ASEAN Sej ak dib ent ukn ya ASEAN seb agai orga nisasi regi onal pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang per lu dikembangkan. Pada awalnya ker jasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (  preferential trade) , usaha patungan (  joint ventures), dan skema sali ng melengkapi (complementation scheme) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, sepert i ASEAN Indu stria l Proj ects Plan (1976), Pref eren tial Trad ing Arra nge ment (1977) , ASEAN Industrial Compleme ntation scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ve ntures scheme (1983), dan Enhanced Preferenti al Trading arrangement (1987).  Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mul ai mel aku kan upaya-upaya unt uk menghilangkan hambat an-hambat an ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menya dari bahwa cara terbaik untuk beker jasama adalah dengan sali ng membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapur a tahun 1992 telah di tandat angani Framework Agre ement on Enh anc ing  ASEAN Economic Coopera tion sekaligus menandai dicanangkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993 dengan Common Effective Preferential Tariff (CEPT) sebagai mekanisme utama. Pendir ian AFTA member ikan impikasi dalam bentuk pengur angan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difoku skan pada liberali sasi perdaga ngan barang, tetapi juga perdag angan  jasa dan investasi. KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas  ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC ber tuj uan untuk mencip tak an pasar tunggal dan basis produksi yang dit andai dengan bebasnya al ir an barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT juga menetapkan sektor-sektor pri oritas yang akan dii ntegrasikan, yai tu: produk -pr oduk per tanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk-produk turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk- produk turunan dar i kayu, transportasi udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan , dan pariwisata. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 jasa logistik dijadikan s ektor prioritas yang ke-12. KTT ke-10 ASEAN di Vientiene tahun 2004 antara lain menyepakati Vientiane  Action Program (VAP) yang merupakan panduan untuk mendukung implementasi pencapaian AEC di tahun 2020.  ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur bulan Agustus 2006 menyetujui untuk membuat suatu cetak biru ( blueprint ) untuk menindaklanjuti pemben tukan AEC dengan mengi ndenti fikas i sifa t-sif at dan elemen -eleme n AEC pada tahun 2015 yang konsisten dengan Bali Concord II dan dengan target-target dan timelines yang jela s se rta  pre-agreed flexibility untuk men gak omo dir kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

Upload: lester-ather

Post on 02-Mar-2016

205 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

ASEAN

TRANSCRIPT

Page 1: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 1/27

KERJASAMA EKONOMI ASEAN

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967,negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satuagenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi

difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan ( preferential trade), usaha patungan ( joint ventures), dan skema saling melengkapi(complementation scheme) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihakswasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial Projects Plan (1976),Preferential Trading Arrangement  (1977), ASEAN Industrial Complementationscheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced Preferential Trading arrangement  (1987).  Pada dekade 80-an dan 90-an, ketikanegara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untukmenghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEANmenyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membukaperekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.

Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatanganiFramework Agreement on Enhancing  ASEAN Economic Cooperation sekaligusmenandai dicanangkannya ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 1 Januari1993 dengan Common Effective Preferential Tariff  (CEPT) sebagai mekanismeutama. Pendirian AFTA memberikan impikasi dalam bentuk pengurangan daneliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadapkebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidakhanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan

 jasa dan investasi.

KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC

bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandaidengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil danperpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT juga menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu: produk-produk pertanian, otomotif,elektronik, perikanan, produk-produk turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk-produk turunan dari kayu, transportasi udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan, danpariwisata. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 jasa logistik dijadikan sektor prioritas yang ke-12.

KTT ke-10 ASEAN di Vientiene tahun 2004 antara lain menyepakati Vientiane Action Program (VAP) yang merupakan panduan untuk mendukung implementasipencapaian AEC di tahun 2020.

 ASEAN Economic Ministers Meeting  (AEM) di Kuala Lumpur bulan Agustus2006 menyetujui untuk membuat suatu cetak biru (blueprint ) untuk menindaklanjutipembentukan AEC dengan mengindentifikasi sifat-sifat dan elemen-elemen AECpada tahun 2015 yang konsisten dengan Bali Concord II dan dengan target-targetdan timelines yang jelas serta  pre-agreed flexibility  untuk mengakomodir kepentingan negara-negara anggota ASEAN.

Page 2: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 2/27

KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati ”Declarationon the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015 ”. Dalamkonteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat

 ASEAN untuk menyusun ”Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)”. CetakBiru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengahdan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN,

yaitu :

a. Menuju single market  dan  production base (arus perdagangan bebas untuksektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);

b. Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi(regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT,energy cooperation, taxation, dan pengembangan UKM);

c. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (region of equitable economic development) melalui pengembangan UKM dan program-program Initiative for ASEAN Integration (IAI); dan

d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalamhubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam global supply network ).

Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui priority actions yang pencapaiannya dievaluasi dan dimonitor dengan menggunakanscore card. Disamping itu, diperlukan dukungan berupa kemauan politik, koordinasidan mobilisasi sumber daya, pengaturan pelaksanaan, peningkatan kemampuan(capacity building ) dan penguatan institusi, serta peningkatan konsultasi antarapemerintah dan sektor swasta. Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut jugaakan didukung dengan program pengembangan sumber daya manusia dan kegiatanpenelitian serta pengembangan di masing-masing negara.

Pada KTT ASEAN Ke-13 di Singapura, bulan Nopember 2007, telah disepakatiBlueprint for the ASEAN Economic Community   (AEC Blueprint) yang akandigunakan sebagai peta kebijakan (roadmap) guna mentransformasikan ASEANmenjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif danterintegrasi dengan ekonomi global.  AEC Blueprint  juga akan mendukung ASEANmenjadi kawasan yang berdaya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomiyang merata serta kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang makinberkurang. Sebagai upaya untuk memfasilitasi perdagangan di tingkat nasional dan

 ASEAN sebagaimana tertuang dalam  AEC Blueprint 2015 , Indonesia telahmelakukan peluncuran National Single Window  (NSW) dalam kerangka  ASEAN Single Window  (ASW) pada tanggal 17 Desember 2007. Menurut rencana ASWakan diimplementasikan pada tahun 2009.

ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 

Pada pertemuan ke-39  ASEAN Economic Ministers (AEM) tahun 2007,disepakati mengenai naskah ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint  besertaStrategic Schedule-nya, yang mencakup inisiatif-inisiatif baru serta roadmap yang

 jelas untuk mencapai pembentukan ASEAN Economic Community tahun 2015.

Page 3: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 3/27

Berkaitan dengan disepakatinya draft  AEC Blueprint , pada pertemuan ke-39 AEM juga disepakati mengenai Roadmap for ASEAN integration of the LogisticsServices Sector sebagai priotitas ke-12 untuk integrasi ASEAN dan menandatangani“Protocol to Amend Article 3 of the ASEAN Framework (Amandment) Agreement for the Integration of the Priority Sectors” . Dengan demikian, ke-12 Priority sectorsdimaksud adalah agro-based products, air-travel, automotivr, e-ASEAN, electronics,

fisheries, healthcare, rubber-based products, textiles & apparels, tourism, wood-based products, logistics services.

 ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint  tersebut kemudian disahkanpada Rangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke-13.  AEC   Blueprint  bertujuan untukmenjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif,memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selainitu, juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangankemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015.

 AEC Blueprint  merupakan suatu master plan bagi ASEAN untuk membentukKomunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dengan mengidentifikasi langkah-

langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagaikomitmen yang rinci, dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas.

Terkait dengan  AEC Blueprint , ASEAN juga telah mengembangkanmekanisme Scorecard  untuk mencatat implementasi dan komitmen-komitmennegara anggota sebagaimana yang telah disepakati di dalam  AEC Blueprint .Scorecard dimaksud akan memberikan gambaran komprehensif bagaimanakemajuan ASEAN untuk mengimplementasikan AEC pada tahun 2015. Dalam kaitanini negara-negara ASEAN telah menyepakati bahwa AEC Scorecard yang diusulkanakan dilaporkan pada KTT ke-14 ASEAN, Desember 2008 di Thailand.

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan “ AEC awareness Year  2008”,

para pertemuan ke-40 AEM, para Menteri Ekonomi ASEAN mengesahkan  AEC Communication Plan dan menekankan pentingnya untuk melibatkan berbagaistakeholders dalam proses komunikasi, yaitu Badan-badan sektoral ASEAN, sektor swasta, otoritas di tingkat lokal dan nasional di negara-negara ASEAN, kalanganakademi serta tokoh-tokoh masyarakat.

Terkait dengan implmentasi  AEC Bluepint , pada tahun 2007-2008, DitjenKerjasama ASEAN telah melakukan sosialisasi  AEC Blueprint  bersamaan dengansosialisasi  ASEAN Charter, baik di tingkat pusat, khususnya kepada asosiasi-asosiasi bisnis maupun di daerah-daerah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan,Sulawesi dan Irian. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar, workshop,lokakarya maupun Kuliah Umum, wawancara di media massa cetak dan elektronik

lokal di pusat dan daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah untukmemicu kesiapan masyarakat serta menimbulkan mengenai “public awareness” mengenai ASEAN.

Kerjasama di Sektor Industri

Kerjasama di sektor industri merupakan salah satu sektor utama yangdikembangkan dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama tersebut ditujukanuntuk meningkatkan arus investasi, mendorong proses alih teknologi dan

Page 4: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 4/27

meningkatkan keterampilan negara-negara ASEAN, termasuk dalam bentukpertukaran informasi tentang kebijaksanaan perencanaan industri nasionalmasing-masing. Kerjasama ASEAN di sektor perindustrian diarahkan untukmenciptakan fasilitas produksi baru dalam rangka mendorong perdaganganintra-ASEAN melalui berbagai skema kerjasama yang dikembangkan berdasarkankonsep resource pooling dan market sharing .

 ASEAN Industrial Cooperation (AICO)  yang ditandatangani pada bulan April1996 dan berlaku efektif pada bulan Nopember 1999 merupakan insiatif kerjasamadi sektor industri yang saat ini terus dikembangkan. AICO merupakan skemakerjasama antara dua atau lebih perusahaan di kawasan ASEAN dalampemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan,dalam rangka memproduksi suatu barang yang bertujuan meningkatkan daya saingperusahaan ASEAN. AICO menyediakan prasarana untuk menerapkan prinsipeconomic of scale and scope yang didukung oleh pajak yang rendah untukmeningkatkan transaksi di ASEAN, menumbuhkan kesempatan investasi dari dalamdan luar ASEAN, serta menciptakan pasar regional yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan skema kerjasama ini antara lain akan

mendapatkan preferensi berupa pengenaan bea masuk hingga 5%.

 AICO diharapkan akan mendorong kerjasama industri antar negara ASEANdan mendorong investasi pada industri berbasis teknologi dan kegiatan yangmemberikan nilai tambah pada produk industri. AICO juga memberikan kesempatanluas kepada perusahaan di negara ASEAN untuk saling bekerjasama gunamenghasilkan produk dengan menikmati preferensi tarif. Insentif lain yang jugadiberikan kepada perusahaan yang bekerjasama dalam payung AICO berupaakreditasi kandungan lokal serta insentif non-tarif lainnya yang dapat diberikan olehmasing-masing negara anggota.

 AICO tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan industri, tetapi

 juga untuk trading companies yang membantu pemasaran produk-produk industrikecil. Pada 21 April 2004 para Menteri Ekonomi ASEAN telah menandatanganiProtocol to Amend the AICO Agreement yang mengatur perubahan/penurunan tarif preferensi yang diberikan untuk proyek-proyek AICO yang disetujui.

Kerjasama di Sektor Perdagangan

1. Kerjasama Perdagangan Barang

Berkaitan dengan AFTA, pada pertemuan ke-21  AFTA Council  tanggal 23 Agustus 2007, telah dicapai kemajuan yang cukup signifikan mengenaiimplementasi Work Programme on Elimination of Non-Tariff Barries (NTBs) serta

dalam melakukan revisi mengenai CEPT AFTA Rules of Origin, yang diharapkanakan mengurangi biaya transaksi perdagangan serta memfasilitasi perdagangandi kawasan.

Berkaitan dengan perdagangan barang ini, ASEAN juga berhasilmenyelesaikan pembahasan substantif mengenai  ASEAN Trade in Goods

 Agreement (ATIGA), yang diharapkan akan ditandatangani pada bulanDesember 2008. ATIGA mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN yangberkaitan dengan perdagangan barang kedalam suatu comprehensive

Page 5: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 5/27

framework , menjamin sinergi dan konsistensi di antara berbagai inisiatif. ATIGAakan meningkatkan transparansi, kepastian dan meningkatkan  AFTA-rules-based system yang merupakan hal yang sangat penting bagi komunitas bisnis

 ASEAN.

 ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) merupakan capaian penting

yang mengkodifikasi dan penyempurnaan kesepakatan ASEAN di bidangperdagangan barang, yakni  Agreement on Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area ( CEPT-AFTA,1992), Mutual Recognition Arrangement  (MRA, 1998), e-ASEAN (2000), Sektor PrioritasIntegrasi (2004), dan perjanjian  ASEAN Single Window  (ASW, 2005). Khususuntuk pengurangan / penghapusan tarif dan hambatan non-tarif internal ASEAN,

 ATIGA menegaskan kembali kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya, yaknipenghapusan seluruh tarif atas produk dalam kategori Inclusion List (IL) pada 1Januari 2010 bagi ASEAN-6, dan 2015-2018 bagi ASEAN-4 (Cambodia, Laos,Myanmar dan Vietnam – CLMV), serta penghapusan hambatan non tarif pada 1Januari 2010 bagi ASEAN-5, 1 Januari 2012 bagi Philippines, dan 2015 bagiCLMV.

b. Fasilitasi Perdagangan

Dalam upaya meningkatkan perdagangan, ASEAN telah menandatanganiProtocol 1-Designation of Tansit Transport Routes and Facilities. ImplementasiProtocol  dimaksud akan memfasilitasi transportasi barang-barang di kawasanserta tidak merintangi akses dan pergerakan kendaraan yang mengangkutbarang-barang tersebut di kawasan ASEAN.

Berkaitan dengan fasilitasi perdagangan, Indonesia juga telah melakukanpembentukan Nasional Single Window  (NSW) dan  ASEAN Single Window 

(ASW) merupakan salah satu upaya fasilitasi perdagangan di tingkat nasionaldan ASEAN untuk mempermudah dan mempercepat arus perdagangan dalamrangka mendukung proses pembentukan  ASEAN Economic Community.National Single Window  diharapkan mulai dapat beroperasi pada akhir tahun2008 di negara-negara ASEAN+6 dan tahun 2012 bagi negara-negara CLMV.

Untuk tingkat nasional, Perkembangan Tahap I Uji Coba NSW telahdilaksanakan di Tanjung Priok dari Desember 2007 – Juni 2008. Sistem uji cobamelibatkan 5 (five) Government Agencies (GA) yang terkait dengan pemberianizin, yaitu Ditjen Bea dan Cukai–Depkeu, Ditjen Daglu, Badan POM, BadanKarantina Deptan dan Pusat Karantina Perikanan (DKP) Draft Blueprint NSW . Ujicoba dimaksud difokuskan pada importir prioritas sebanyak 102. Tujuan yang

dapat dicapai adalah penyederhanaan dokumen impor dan pemendekan prosesbisnis pengurusan perizinan impor dari 5.5 hari menjadi 8 jam.

Implementasi NSW Tahap II dimulai pada bulan Juli – Desember 2008. PadaTahap II difokuskan pada tingkat operasional dengan sasaran antara lain :penerapan di lima pelabuhan utama, yaitu Tanjung Prior (Jakarta), TanjungPerak (Surabaya), Belawan (Medan) dan Bandara Soekarno Hatta yangmerupakan tempat bongkar muat barang ekspor impor dengan tingkat volume90% dari total ekspor impor Indonesia; GA yang terlibat menjadi 15 (total instansi

Page 6: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 6/27

yang terlibat perizinan sesudah penyederhanaan/sebelumnya 34 instansi); jasaperizinan meliputi ekspor, impor, pengangkutan udara dan pengangkutan laut. Disamping itu, sistem NSW juga mulai diujicobakan dengan ASW pada tanggal 11

 Agustus 2008 ditandai adanya pertukaran dokumen kepabeanan (SKA dan FormD antara Indonesia dan Malaysia).

Diharapkan seluruh importir terdaftar (sekitar 17.500 importir) telah dapatmenggunakan sistem dimaksud pada bulan Desember 2008 dan masalah terkaitdengan Service Level Agreement  (SLA),  permanent help desk ; fee structure,changing management  dan Badan Pengelola telah dapat diputuskan padaImplementasi Tahap II ini.

c. Realisasi ASEAN Free Trade Area

Pada pertemuan ke-40  ASEAN Economic Ministers tahun 2008, ASEANSecretariat  telah melaporkan bahwa implementasi komitmen liberalisasi tariff CEPT telah mencapai 92.25 % dari semua produk yang telah dimasukkan kedalam inclusion list (IL), 88.48 % memiliki tarif berkisar antara 0-5 % di antara

negara-negara ASEAN. Tarif di antara negara-negara ASEAN yang telahdihapuskan sebesar 63.42 % dari IL products, rata-rata berkurang sebesar 2,58% dalam tahun 2007 menjadi 1.95 % dalam tahun 2008.

d. Comprehensive Revised CEPT Rules of Origin

Sejak 1 Agustus 2008, ASEAN telah mengimplementasikan Comprehensiverevised CEPT Rules of Origin yang mencakup revisi terhadap teks CEPT ROOserta komponennya seperti Operational Certification Procedures, Product Specific Rules (PSRs) dan Certificate of Origin (CO) Form D. Revisi CEPTROO termasuk revisi general rule of the CEPT Rules of Origin dari kriteria single“Regional Value Content of 40 percent (RVC(40)” menjadi alternative co-equal 

rules of “Regional Value Content of 40 percent or Change in Tariff Headings(RVC(40) or CTH)”. 

e. Kerjasama Kepabeanan

Selama 3 (tiga) tahun terakhir,  ASEAN Customs Administrations terusmelakukan upaya-upaya untuk mengimplementasikan Strategic Plan of CustomsDevelopment (SPCD) 2005 – 2010 , khususnya dalam bidang cargo clearance,risk management, e-customs, facilitation of goods in transit, customsenforcement and human resource development . Disamping itu, ASEAN jugamengupayakan penyelesaian mengenai finalisasi Protocol 2 (Designation of Frontier Posts) dan Protocol 7 (Customs Transit Systems) guna memungkinkan

implementasi penuh Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit and the establishment of the ASEAN Customs Transit System.

a. Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures(STRACAP)

Dalam upaya untuk fasilitasi implementasi  priority sectors, ASEAN telahmengimpelementasikan sejumlah  ASEAN Sectoral Mutual Recognition

 Arrangement (MRA). Hingga tahun 2007, di bidang produk barang, Indonesia

Page 7: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 7/27

telah menandatangani 3 (tiga) MRAs, yaitu di bidang cosmetics, electrical and electronic equipment  serta  pharmaceutical . Namun demikian, mengalamihambatan dialami dalam proses ratifikasi mengingat adanya benturan antaraMRA dimaksud dengan peraturan perundangan nasional terkait.

b. Initiative for ASEAN Integration (IAI)

Initiative for ASEAN Integration (IAI) adalah suatu  policy framework  yangdimaksudkan untuk memberikan kontribusi, dengan dasar berkesinambungan,untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di antara negara-negara

 ASEAN, khususnya untuk negara-negara CLMV. Kebijakan dimaksud ditegaskandi dalam Ha Noi Plan of Action 1998 serta Deklarasi mengenai Narrowing Development Gap for Closer ASEAN Integration 2001.

IAI dituangkan di dalam IAI Work Plan, yang merupakan rencana 6 tahunan(Juli 2002 – Juni 2008). Sampai dengan tanggal 15 Mei 2008, terdapat 203proyek dalam IAI Work Plan dengan berbagai tahap implementasinya.Pembiayaan telah disiapkan untuk 158 proyek (78%). 116 proyek telah berhasil

diselesaikan, 19 proyek sedang dilaksanakan, 2 proyek telah mendapatkanpendanaan dan menunggu implementasi, 2 proyek masih mencari danaseparuhnya, 10 proyek masih menunggu proses pelaksanaan dan 18 proyekbelum mendapatkan pendanaan.

Sumber pendanaan proyek-proyek IAI berasal dari negara-negara ASEAN +6 dan negara-negara donor lainnya. Kontribusi ASEAN + 6 sampai dengantanggal 15 Mei 2008 berjumlah US $ 30.98 juta. Kontribusi Indonesia tercatatsebesar US $ 804.437 untuk 9 (sembilan) proyek, dengan share sebesar 2,6 %dari total pendanaan yang disiapkan oleh ASEAN-6. Sedangkan Singapuramemberikan kontribusi tertinggi, sebesar US $ 22.811.330, dengan share73.64% dari seluruh total pendanaan ASEAN.

Di samping itu, kontribusi ASEAN-6 terhadap CLMV on bilateral basis,sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 total berjumlah US $ 159.483.271, untukimplementasi proyek-proyek dari tahun 1992–2008. Sedangkan kontribusiIndonesia on bilateral basis sebesar US $ 1.661.588, untuk implementasi 30 Juli2000–2006. Kontribusi tertinggi diberikan oleh Thailand, sebesar US $100.358.255 (implementasi proyek 1996 – 2004).

Kontribusi negara-negara dialogue  partner ASEAN terhadap proyek-proyekIAI sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 berjumlah total US $ 20.18 juta, untuk65 proyek. 5 (lima) negara donor utama adalah Jepang, Korea, India, Norwegiadan Uni Eropa, menyumbang sebesar US $ 17.64 juta (87.3% total dana dari

negara donor).

Sebagai konsistensi untuk narrowing development gap, saat ini sedangdisusun dan diselesaikan IAI Work Plan II , yang diharapkan akan dapat segeradiselesaikan pembahasannya.

Page 8: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 8/27

h. Perkembangan Pembentukan FTA ASEAN Dengan Negara-negara MitraWicara

a) ASEAN–China Free Trade Agreement 

Trade in Goods Agreement  dan Dispute Settlement Mechanism

 Agreement  ditandatangani oleh Menteri Ekonomi ASEAN dan China padabulan Nopember 2004. Sementara itu,  Agreement on Trade in Services danSecond Protocol to Amend the Framework Agreement  ditandatangani padabulan Januari 2007 di Cebu, Filipina.  Berkenaan dengan proses ratifikasiketiga perjanjian dimaksud, hanya tinggal Kamboja yang belum meratifikasiperjanjian tersebut.

Terkait dengan implementasi FTA ASEAN-China di bidang jasa, Chinatelah mengajukan request  kepada Indonesia untuk 10 sektor jasa, yaitubusiness services; komunikasi; konstruksi dan jasa engineering ; distribusi;pendidikan; lingkungan; keuangan; jasa sosial dan kesehatan; jasa olahraga ,budaya dan rekreasi; dan jasa transportasi. Berkenaan dengan hal

tersebut, telah disepakati bahwa basis offer untuk sektor-sektor yang masukdalam Komitmen Pertama FTA ASEAN-China bidang Jasa adalah AFAS-4(business services, telekomunikasi, Konstruksi, Jasa terkait dengan  Air Travel  dan Kepariwisataan) ditambah dengan jasa maritim, pendidikan,keuangan khusus asuransi dan kesehatan yang kesemuanya telah masukdalam AFAS-5.

Perundingan yang masih belum diselesaikan adalah bidang investasi dankerjasama ekonomi. Negosiasi di bidang investasi semula diharapkan dapatdiselesaikan pada akhir tahun 2007. Namun demikian setelah 4 (empat)tahun berjalan tidak terlihat tanda-tanda dimana akan tercapai kesepakatan.Hal ini dikarenakan perbedaan posisi ASEAN yang tetap menginginkan

memakai pendekatan AIA atau negative list approach. Sedangkan Chinamenghendaki penggunaan positive approach.

Pada KTT ASEAN ke-13 para Pemimpin ASEAN menekankanpentingnya kerjasama ASEAN-China yang tentunya akan memberikanmanfaat bagi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkankesejahteraan rakyat di kawasan Asia, khususnya ASEAN dan China. Buktinyata pertumbuhan ekonomi termaksud ditandai dengan meningkatnyavolume perdagangan ASEAN-China dari US$ 160 miliar pada tahun 2006menjadi US$171.1 miliar pada tahun 2007. Sebagai catatan, pada periode2003-2007 total nilai perdagangan Indonesia China tumbuh sebesar 28.7%.Pada tahun 2007, realisasi investasi China di Indonesia berjumlah 22 proyek

dengan nilai US$ 28.9 juta. Sementara negosiasi perjanjian investasi ASEAN-China yang belum berhasil terselesaikan diharapkan dapat rampungdalam tahun 2008.

Di sela-sela KTT ASEAN ke-13 diakhiri dengan penandatangananMemorandum of Understanding between ASEAN and the Government of thePeople’s Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary Cooperation oleh Sekjen ASEAN atas nama negara anggota ASEAN dan

Page 9: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 9/27

Minister General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, China.

b)  ASEAN-Canada Trade And Investment Framework Arrangement (TIFA)

Meskipun FTA ASEAN-Kanada masih merupakan tujuan jangka panjang,

kedua belah pihak mengakui mengenai adanya suatu keperluan untuk lebihmemformalkan hubungan, dan meminta Sekretariat ASEAN untuk menyusundraft awal  ASEAN-Canada Economic Arrangement  yang sejenis denganTrade and Investment Framework Arrangement  (TIFA) yang telah ditanda-tangani Kanada dengan MERCOSUR dan ASEAN Community .

Pada SEOM 1/39 di Baguio City, Filipina, Januari 2008, SEO bertukar pandangan mengenai pembatalan sepihak oleh pihak Kanada karena isuMyanmar atas rencana pertemuan konsultasi SEOM-Kanada di Vancouver,Kanada yang dijadwalkan pada bulan Nopember 2007. Selanjutnya pada 2 nd 

 ASEAN Canada Informal Coordinating Mechanism (ICM) di Ha Noi, Viet Nam10 Maret 2008, Indonesia telah menyampaikan penyesalannya dan berharap

agar Kanada dapat menggulirkan kembali pembahasan TIFA. Viet Namsependapat dengan Indonesia dan meminta konfirmasi lebih lanjut mengenaikepastian penjadwalan ulang pertemuan pembahasan TIFA.

Pada Pertemuan ke-5  ASEAN-Canada Dialogue di Ho Chi Minh, VietNam, 12-14 Mei 2008, Kanada telah menyampaikan keputusannya untukmelaksanakan the 3rd ASEAN–Canada SEOM yang tertunda di Vancouver,Kanada pada akhir bulan Nopember 2008.

Sebagai catatan, draft TIFA ASEAN-Kanada terdiri dari 5 sectionsdengan 1  Annex  berupa Trade and Investment Cooperation Arrangement between ASEAN Canada Work Plan, yaitu : Section I Objectives; Section II 

Principles; Section III Expansion of Trade and Investment; Section IV Joint Council on Trade and Investment; Section V Final Clauses.

c)  ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)

Terkait dengan ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ FTA), setelahdilakukan perundingan sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah dapat dikatakanselesai kecuali berkaitan dengan ”market access”  untuk sektor otomotif.Dalam kaitan ini, Australia mengharapkan agar jika market access dimaksudbelum dapat disepakati maka AANZ FTA dapat ditandatangani pada bulanDesember mendatang. Sedangkan isu-isu bilateral yang belum dapatdiselesaikan akan diselesaikan setelah AANZ FTA ditandatangani.

Dalam kaitan ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah konsekwensihukum ditandatanganinya AANZ FTA apabila belum dapatdisepakati/diselesaikannya komitmen bilateral dengan Australia dan NewZealand, mengingat offer dan request Australia serta New Zealand kepadaIndonesia belum disepakati.

Di samping itu, AANZ FTA menyisakan permasalahan lain, yaitumenyangkut 2 (dua) MOU mengenai labour dan environment yang

Page 10: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 10/27

diharapkan oleh New Zealand dapat ditandatangani oleh Indonesia dan NewZealand sebelum ditandatanganinya AANZ FTA. Kedua MOU tersebut masihdibahas dan dipelajari lebih lanjut oleh pihak Depnaker serta KementerianLingkungan Hidup.

Perundingan FTA ASEAN – Australia dan Selandia Baru telah berhasil

diselesaikan, dan kesepakatan FTA dimaksud telah ditandatangani padaKTT ASEAN ke-14 di Thailand pada Februari 2009. Diharapkan negaraanggota ASEAN segera meratifikasi perjanjian tersebut sehingga perjanjiandapat diimplementasikan per 1 Januari 2010.

d) ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)

Sejak ditandatanganinya Framework Agreement on ComprehensiveEconomic Cooperation between ASEAN and India pada tanggal 8 Oktober 2003, perundingan ASEAN-India Trade Negotiating Committee (AITNC) telah

memasuki pertemuan ke-21. Draft   ASEAN–India Trade in Goods Agreement telah berhasil disepakati kecuali “market acsess”  kepada Viet Nam.Diharapkan hal ini dapat segera diselesaikan secara bilateral. Di samping itu

 juga masih terdapat perbedaan pandangan antara ASEAN dengan Indiaberkaitan dengan penurunan tarif di dalam Exclusion List  (EL) dan Normal Track (NT).

e) ASEAN-EU Free Trade Agreement (AEFTA)

Pertemuan  ASEAN-EU Commemorative Summit  di Singapura padatanggal 22 November 2007, berhasil menyepakati dua dokumen penting yaituPlan of Action to Implement the Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN 

Enhanced Partnership dan Joint Declaration of the ASEAN-EU Commemorative Summit. Kedua dokumen tersebut memuat paragraf kesepakatan peningkatan kerjasama ekonomi kedua kawasan.

Hingga saat ini, telah diadakan 6 kali pertemuan Joint Committee on ASEAN-EU Free Trade Agreement (JCAEFTA). Dalam pertemuan JCAEFTAke-6 yang berlangsung di Ha Noi, Viet Nam pada tanggal 14-17 Oktober 2008, masih terlihat keinginan dari pihak UE untuk memasukan isu-isu non-tradisional seperti government procurement , competition policy , dansustainable development .

Dalam isu Trade in Goods, UE juga mengemukakan penawaran dengan

pendekatan country specific adjustrment , yang mengindikasikan adanya offer yang berbeda dari UE kepada setiap negara-negara anggota ASEAN.Namun, ASEAN tidak menyetujui tawaran EU tersebut karena dikhawatirkanpendekatan ini akan menimbulkan diskriminasi.

Terkait dengan modalitas  ASEAN-EU Free Trade Agreement  (AEFTA),terdapat dua proposal tentang working method  (mekanisme perundingan)yang akan digunakan dalam kerangka AEFTA. UE mengusulkan agar working method  dilakukan dengan menggunakan mekanisme perundingan

Page 11: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 11/27

dual track , yakni perundingan “fast track”  yang dilakukan dengan beberapanegara (kelompok kecil) terutama negara-negara yang memiliki tingkatambisi tinggi baik dalam hal cakupan isu-isu yang dirundingkan maupunambisi yang cukup tinggi di masing-masing isu, dan “normal track”  yangdilakukan dengan negara anggota ASEAN lainnya yang tingkat ambisinyalebih rendah.

Berkenaan dengan proposal tersebut, Viet Nam juga mengusulkanpendekatan yang hampir sama dengan UE, namun sifatnya sukarela. Disamping traditional issues (trade in goods, services dan investment )kelompok pertama dapat merundingkan non-traditional issues (seperticompetition policy, sustainable development dan government procurement ),namun sifatnya sukarela. Sedangkan kelompok kedua hanya merundingkantraditional issues.

f) ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership

Landasan perundingan  ASEAN-Japan Comprehensive Economic 

Partnership adalah Joint Declaration of the Leaders on ComprehensiveEconomic Partnership between ASEAN and Japan yang telah ditandatanganipada tanggal 5 November 2002. Kemitraan ini juga kemudian diperkuatdengan penandatanganan Framework for Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Japan pada tanggal 8 Oktober 2003.

Saat ini perjanjian AJCEP telah ditandatangani secara ad-referendumpada bulan Maret 2008. Sedangkan pihak Jepang telah meratifikasiperjanjian tersebut pada tanggal 21 Juni 2008. Saat ini masing-masingnegara ASEAN sedang melaksanakan prosedur legal nasional guna dapatmenerapkan perjanjian ini.

Kerjasama di Sektor Jasa

a. Perkembangan Liberalisasi Jasa ASEAN

1) Peranan Sektor Jasa ASEAN

Sektor Jasa memegang peranan penting di ASEAN dengan rata-rata 40-50% GDP negara ASEAN berasal dari sektor jasa. Jasa juga berperanpenting dalam perekonomian Indonesia dengan porsi 46% total GDP padatahun 2007.

Dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi melalui liberalisasi

perdagangan di bidang jasa, Negara-negara ASEAN telah menyepakati danmengesahkan  ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) padatanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Selanjutnya untukmenindaklanjuti kesepakatan tersebut, telah dibentuk Coordinating Committee on Services (CCS) yang memiliki tugas menyusun modalitasuntuk mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS yangmencakup 8 (delapan) sektor, yaitu: Jasa Angkutan Udara dan Laut, JasaBisnis, Jasa Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, JasaKeuangan, Jasa Kesehatan dan Jasa Logistik.

Page 12: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 12/27

Indonesia mendorong liberalisasi sektor jasa melalui Badan KebijakanFiskal, Departemen Keuangan, yang bertindak sebagai koordinator (TimKoordinator Bidang Jasa) di semua forum dan sektor, termasuk sebagaipengelola sektor jasa keuangan non-bank  dan jasa profesi (akuntan danpenilai).

Sejak penandatangan AFAS hingga saat ini, Negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati 6 paket komitmen liberalisasi jasa. KTT ASEANke-13 di Singapura pada November 2007 telah menyepakati pengesahanpaket ke-6 tersebut sebagai kelanjutan liberalisasi jasa di bawah AFAS.Prinsip, strategi dan modalitas untuk liberalisasi jasa tersebut ditujukan gunamewujudkan realisasi bebasnya arus perdagangan jasa ASEAN dalamrangka pembentukan kawasan ekonomi terintegrasi “Komunitas Ekonomi

 ASEAN” tahun 2015. Integrasi perdagangan jasa ASEAN akan dilaksanakandengan mengacu pada Cetak Biru Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEANyang juga telah disepakati pimpinan ASEAN pada kesempatan KTT ASEANtersebut.

Disamping itu juga telah ditandatangani  ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services and the ASEAN multilateral 

 Agreement on Air Services pada pertemuan ke-14  ASEAN Transport Ministers’ Meeting pada bulan November 2008.

2) Integrasi Sektor Jasa Prioritas Menjelang Realisasi Komunitas EkonomiASEAN 2015

 ASEAN telah menetapkan 5 (lima) sektor jasa prioritas dari 12 sektor prioritas integrasi barang dan jasa yang akan diliberalisasi menjelangpembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, yaitu: Jasa Kesehatan, Jasa

Pariwisata, e-ASEAN , Jasa Logistik dan Jasa Transportasi Udara.

Target penghapusan hambatan dalam perdagangan bidang jasa di empatsektor prioritas bidang jasa adalah tahun 2010 untuk jasa perhubunganudara, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata dan tahun 2013 untuk jasalogistik. Adapun liberalisasi bidang jasa seluruhnya ditargetkan pada tahun2015.

Masing-masing sektor prioritas tersebut telah dilengkapi peta kebijakan(roadmaps) yang mengkombinasikan inisiatif-inisiatif khusus dengan inisiatif yang lebih luas secara lintas sektor seperti langkah-langkah fasilitasiperdagangan.

3) Jasa Angkutan Udara ( Air Transport Services)

Sidang ke 18  ASEAN Air Transport Working Group (ATWG) di KualaLumpur tanggal 12 – 14 Agustus 2008 membahas berbagai hal terkaitdengan upaya liberalisasi jasa angkutan udara ASEAN, termasuk  ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services,

 ASEAN Multilateral Agreement on Air Services,  ASEAN Single AviationMarket (SAM) dan Kerjasama Angkutan Udara dengan Mitra Dialog.

Page 13: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 13/27

4) Jasa Angkutan Laut (Maritime Transport Services)

Sidang ke-16 ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG) di NhaTrang, Viet Nam tanggal 9-11 September telah membahas langkah-langkahlebih lanjut dalam mengimplementasikan Roadmap Towards an Integrated 

and Competitive Maritime Transport. Terkait Roadmap Towards anIntegrated and Competitive Maritime Transport, Indonesia ditunjukbertanggung jawab sebagai lead coordinator  untuk measure (langkahkebijakan) no.11 “Confirm the Principle of Open Access to the International Maritime Trade of All ASEAN Member States”  dan measure no.12 “Developthe Strategies for an ASEAN Single Shipping Market”  dari Roadmapdimaksud.

5) Jasa Keuangan (Finance Services)

Pertemuan terkini Para Menteri Keuangan ASEAN dan  ASEAN FinanceMinister Investors Seminar (AFMIS) diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat

 Arab pada tanggal 7-9 Oktober 2008. Para Menteri menegaskankomitmennya untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangansekaligus memperkuat tingkat kompetensi di pasar global. Pertumbuhan GDPregional diperkirakan akan mengalami sedikit perlambatan dibandingkantahun sebelumnya yang mencapai 6,7 %.

Untuk merespon hal tersebut, ditegaskan perlunya upaya kapitalisasiyang kuat pada sektor perbankan dan institusi keuangan selain upaya untuksegera dapat mengimplementasikan Chiang Mai Initiative Multilateralisationpada pertengahan tahun 2009 sejalan dengan inisiatif regional yang laindalam upaya kerjasama dan integrasi regional.

6) Jasa Telekomunikasi (Telecommunications Services)

 ASEAN menyadari pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi bagiseluruh lapisan masyarakat. Terkait hal ini telah disepakati upaya sinergisuntuk membangun infrastruktur komunikasi melalui “Siem Reap Ministerial Declaration on Enhancing Universal Access on ICT Services in ASEAN” yangdisepakati dalam sidang TELSOM/TELMIN ke-7 tahun 2007 di Siem Reap,Kamboja.

9th ASEAN Telecommunications & Information Technology Senior OfficialsMeeting  (TELSOM-9) dan 8 th ASEAN Telecommunications & InformationsTechnology Ministers Meeting  (TELMIN-8) dengan tema ‘’High Speed 

Connection to Bridge ASEAN Digital Divide”  di Bali, pada tanggal 25-29 Agustus 2008 telah membahas dan mengesahkan indikator dan target dalamICT Scorecard  yang diperlukan untuk mencapai proses integrasi danpengembangan sektor ICT ASEAN tahun 2008-2010.

7) Jasa Pariwisata (Tourism Services)

Dalam pertemuan ASEAN Tourism Meetings di Manila tanggal 6 – 9 Juli2008, telah dibicarakan beberapa hal antara lain:

Page 14: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 14/27

- Penyusunan MRA di bidang Pariwisata diharapkan selesai pada akhir 2008 dan dapat ditandatangani oleh para Menteri Pariwisata ASEANpada saat  ASEAN Tourism Forum (ATF) 2009 di Ha Noi, Viet Nam,tanggal 5-12 Januari 2009.

- Dalam kerangka ASEAN Tourism Resource Management and Development Network (ATMR) telah direncanakan untuk mengadakan

beberapa kegiatan antara lain: Training on eco tourism di Thailand,Pelatihan Tourism Heritage di Indonesia,  ATMR Cruise di Singapura,Workshop tentang Home stay di Malaysia.

- Guna lebih meningkatkan promosi ASEAN sebagai destinasi tunggaltelah dibahas beberapa kegiatan promosi bersama, yaitu:  ASEAN Promotional Chapter for Tourism, ASEAN Tourism Area inInternational tourism Fairs dan Joint Promotion Activities with ASEAN 

 Airlines.- Terkait dengan NTO/VAC Fund  dinyatakan bahwa Balance of 

NTO/VAC Fund hingga bulan Mei 2008 adalah USD 58,791.25.

8) Jasa Logistik (Logistic Services)

Jasa logistik telah ditetapkan sebagai sektor prioritas kedua belas yangakan diliberalisasikan oleh ASEAN. Roadmap for Integration of LogisticsServices telah ditandatangani pada Sidang ke-39  ASEAN Economic Ministers’ di Makati City, Filipina, pada tanggal 24 Agustus 2007.

Mutual Recognition Arrangements Bidang Jasa

Para Menteri Ekonomi ASEAN telah menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) Framework on Accountancy Services, MRA on Medical Practitioner and MRA on Dental Practitioners. MRA Framework on Accountancy Services yang akan menjadi prinsip-prinsip dasar dan kerangka negosiasi

bilateral atau multilateral. Sedangkan MRAs mengenai Medical Practitioners and Dental Practitioners diharapkan dapat memfasilitasi mobilitas qualified medical and dental practitioners di ASEAN.

Di samping itu juga telah ditandatangani MRAs di bidang engineering services, architectures services, nursing services and surveying and urged renewed efforts by the related professional bodies to implement the MRAs.Sedangkan Mutual Recognition Arrangements on Tourism Professionals,diharapkan akan dapat ditandatangani pada  ASEAN Tourism Ministers Meeting pada bulan Januari 2009.

Ratifikasi Perjanjian-perjanjian Ekonomi ASEAN

Hingga saat ini terdapat 92 Perjanjian Ekonomi ASEAN. Dari jumlah tersebut, 57perjanjian telah diratifikasi, sedangkan 35 masih dalam proses. Perlu disampaikan

 juga bahwa terdapat 12 perjanjian dalam tahap akhir proses ratifikasi dandiharapkan selesai pada akhir tahun 2008.

Page 15: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 15/27

Kerjasama di Sektor Investasi

Di sektor investasi, kerjasama ASEAN diawali dengan dikemukakannyagagasan pembentukan suatu kawasan investasi ASEAN pada Pertemuan Pemimpin

 ASEAN di Bangkok pada tahun 1995. Untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, padatahun 1996, dibentuk Komite Kerja Kawasan Investasi ASEAN (WC-AIA), yang

berada dibawah naungan SEOM, dengan mandat menyiapkan sebuah PersetujuanDasar tentang Kawasan Investasi ASEAN (Framework Agreement on  ASEANInvestment Area/FA-AIA).

Framework Agreement on  ASEAN Investment Area ditandatangani di MakatiCity, Filipina, pada tahun 1998. Bersamaan dengan penandatanganan tersebut jugadisahkan pembentukan AIA Council . FA-AIA mencakup seluruh kegiatan investasi,kecuali investasi  portfolio dan kegiatan investasi lainnya yang sudah tercakup padaperjanjian ASEAN lainnya, seperti the ASEAN Framework Agreement on Services.Tujuan utama yang hendak dicapai adalah menciptakan suatu Kawasan Investasi

 ASEAN yang liberal dan transparan, sehingga dapat meningkatkan arus investasi kekawasan. Liberalisasi investasi bagi negara anggota ASEAN disepakati untuk mulaiberlaku pada tahun 2010, sedangkan dengan negara non-ASEAN disepakati untuk

direalisasikan pada tahun 2020.

Kerangka kerja AIA mencakup semua arus investasi asing langsung (ForeignDirect Investment /FDI) ke ASEAN maupun investasi langsung antar negara-negara

 ASEAN. Persetujuan tersebut antara lain akan mengikat negara-negara anggotauntuk menghapus hambatan-hambatan investasi, meliberalisasi peraturan-peraturandan kebijaksanaan investasi, memberi persamaan perlakuan nasional dan membukainvestasi di industrinya terutama sektor manufaktur. Dengan menciptakan ASEANsebagai suatu kawasan investasi yang lebih berdaya saing dan terbuka, AIAdiharapkan dapat menarik arus investasi langsung ke ASEAN.

Pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN Ke-40 yang berlangsung di

Singapura bulan Agustus 2008, negara-negara ASEAN sepakat untuk membentuksuatu rejim investasi ASEAN yang lebih terbuka serta mendukung proses integrasiekonomi di Asia Tenggara. Rejim yang dimaksud adalah  ASEAN ComprehensiveInvestment Agreement  (ACIA) yang merupakan hasil revisi dan penggabungan dari

 ASEAN Investment Area (AIA) dan  ASEAN Investment Guarantee Agreement (ASEAN-IGA). ACIA mencakup empat pilar utama yang meliputi: liberalisation,

 protection, facilitation and promotion.

 ACIA lebih bersifat komprehensif dibandingkan dengan AIA dan ASEAN IGA,dikarenakan ACIA telah mengadopsi international best practices dalam bidanginvestasi dengan mengacu kepada kesepakatan-kesepakatan investasiinternasional. Dengan adanya ACIA, diharapkan ASEAN dapat meningkatkan iklim

investasi di kawasan dan menarik lebih banyak investasi asing. Sebagai tambahan,nilai investasi asing di ASEAN pada tahun 2005 berjumlah sebesar US$. 41.06milyar dan tahun 2006 sebesar US$. 52.3 milyar.

Setelah mengalami pembahasan yang cukup alot sejak tahun 2006, ASEANakhirnya berhasil menyelesaikan pembahasan  ASEAN Comprehensive Investment 

 Agreement (ACIA).  Draft  ACIA dimaksud telah dibahas dan di-endorse padaPertemuan ke-40 ASEAN Economic Ministers (AEM) tahun 2008. Diharapkan ACIAakan dapat ditandatangani pada KTT ke- 14 ASEAN mendatang di Chiang Mai,

Page 16: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 16/27

Thailand, Desember 2008. Dengan ditandatanganinya ACIA, diharapkan akan dapatmenjadikan ASEAN menjadi wilayah yang sangat kompetitif untuk menarik ForeignDirect Investment (FDI ) serta mendukung realisasi ASEAN Economic Community.

Kerjasama di Sektor Komoditi dan Sumber Daya Alam

Kerjasama Pertanian

1) Pangan

Secara umum kondisi pangan ASEAN pada tahun 2005/2006 stabil. ASEAN telah mampu mencapai swasembada, khususnya untuk komoditiberas dan gula yang produksinya melebihi kebutuhan di ASEAN. Untuk

 jagung dan kedelai, ASEAN masih mengandalkan impor karena produksi

lokal belum mampu memenuhi kebutuhan domestik.

Dalam skema kerja sama  ASEAN Plus Three, 2 (dua) proyek telahdilaksanakan sejak tahun 2004 – 2008, yaitu East Asia Emergency RiceReserves (EAERR) dan ASEAN Food Security Information System (AFSIS).Kegiatan EAERR terutama difokuskan pada implementasi mekanismepengadaan beras (stock release mechanism) dan pemanfaatan cadanganberas darurat untuk kondisi bencana. Sementara itu, kegiatan AFSISdifokuskan pada pembuatan jaringan informasi mengenai ketahanan pangandan pengembangan sumber daya manusia. Dalam proyek AFSIS, sebuahwebsite telah dibentuk yang memberikan informasi mengenai situasi danperencanaan kebijakan ketahanan pangan di kawasan.

 ASEAN juga telah membentuk  ASEAN General Guidelines on thePreparation and Handling of Halal Food  sebagai upaya memperluasperdagangan daging dan produk daging intra-ASEAN.

Menanggapi perkembangan krisis dunia yang berdampak pada sektor pangan, ASEAN sesuai dengan usulan Presiden RI, telah menyusun sebuahskema strategis dan komprehensif untuk memperkuat ketahanan panganregional yang disebut  ASEAN Integrated Food Security  (AIFS) Framework beserta rencana kerja jangka menengah yang disebut Strategic Plan of 

 Action on Food Security in the ASEAN Region (SPA-FS). Para MenteriPertanian dan Kehutanan ASEAN menyepakati untuk merekomendasikan

dokumen tersebut ke ASEAN Summit  di Thailand, bulan Desember 2008.Selanjutnya, kedua dokumen tersebut akan di-endorse oleh para Pemimpin

 ASEAN melalui Bangkok Statement on Food Security in the ASEAN Region.

2) Tanaman Pangan (Crops)

Sejak tahun 2006 – 2008, ASEAN telah membuat Daftar Hama Endemikuntuk beberapa komoditas pertanian yang diperdagangkan di kawasan, yaitupadi giling, jeruk (citrus), mangga, kentang, dan anggrek potong dendrobium.

Page 17: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 17/27

Upaya harmonisasi  phytosanitary untuk komoditas-komoditas tersebut akanterus dilanjutkan khususnya untuk pengembangan panduan importasi.

 ASEAN Plant Health Cooperation Network  (APHCN) telah dibentuksebagai sarana untuk berbagi informasi mengenai kesehatan tanaman dinegara-negara anggota ASEAN. Saat ini, informasi mengenai Undang-

undang Karantina Tanaman dan persyaratan impor untuk Malaysia danSingapura telah tersedia di website APHCN. Dalam inisiatif ini, akan dibentuk

 ASEAN Regional Diagnostic Initiative sebagai proyek percontohan untukmengatasi hambatan terhadap akses pasar produk pertanian.

Melalui harmonisasi Maximum Residue Limits (MRLs) untuk pestisida, ASEAN terus berupaya untuk melindungi kesehatan konsumen danmemfasilitasi perdagangan dengan meminimalisir penggunaan pestisida danmemastikan keamanan pangan dan mencegah kerusakan lingkungan. Dalam29th ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry  (29th AMAF ) diBangkok, 2007, ASEAN telah mengadopsi harmonisasi 99 MRL untuk 16pestisida. Sebelumnya ASEAN telah memiliki 658 MRL untuk 61 pestisida.

 ASEAN terus berupaya untuk melaksanakan upaya terpadu dalammengharmonisasi standar dan kualitas, jaminan keamanan pangan danstandarisasi sertifikasi perdagangan untuk mendukung integrasi ekonomi danmeningkatkan daya saing produk-produk pertanian dan kehutanan ASEAN dipasar internasional. Untuk itu, ASEAN telah mengadopsi ASEAN Good 

 Agricultural Practices (ASEAN GAP) mengenai penanganan produksi, panendan paska panen buah dan sayuran segar serta sejumlah produk hortikulturalainnya berupa Standar ASEAN untuk mangga, nanas, durian, papaya,

 pumelo, dan rambutan.

Sebagai upaya kawasan untuk mengendalikan penggunaan pestisida,

 ASEAN telah memiliki website untuk lembaga pengawasan pestisida“aseanpest ” (http://agrolink.moa.my/doa/aseanpest) yang memberikanlandasan untuk saling bertukar informasi dan database serta penangananmasalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pemanfaatanpestisida.

3) Agricultural Training and Extension

 ASEAN terus melanjutkan program Pengelolaan Hama secara Terpadu(Integrated Pest Management/IPM ) untuk berbagai tanaman pangan,termasuk pengembangan modul pelatihan untuk komoditas prioritas danpengorganisasian pelatihan IPM di kawasan terhadap komoditas prioritas

tersebut. Komoditas dimaksud, di antaranya mangga, jeruk, bawang merah,beras, pumelo dan kedelai. Pertukaran pejabat, pelatih dan petani terkait IPMuntuk citrus telah diorganisir oleh Thailand pada tanggal 10-16 Juni 2008.

Sejumlah aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan pekerja dan petanitelah pula dilaksanakan, di antaranya: Regional Training on Edible and Medicinal Mushroom Production Technology for ASEAN Extension Workersand Farmers (1-2 November 2008 di Viet Nam) serta pertukaran pejabat,

Page 18: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 18/27

pelatih dan petani yang diorganisir di Palembang, Indonesia, tanggal 5-10Juli 2007.

4) Penelitian dan Pengembangan di bidang Pertanian

Kerjasama Penelitian dan Pengembangan di bidang pertanian telahdimulai sejak 2005. Sejumlah aktivitas telah dilakukan, termasukpembentukan  ASEAN Agricultural Research and Development InformationSystem (ASEAN ARDIS),  ASEAN Directory of Agricultural Research and Development Centres in ASEAN, dan Guidelines for the Use of the Digital Information System.

5) Codex

 ASEAN telah mengembangkan website  ASEAN Food Safety Network (www.aseanfoodsafetynetwork.net) untuk memberikan informasi yangberguna terkait keamanan pangan, seperti upaya SPS di berbagai bidang,isu-isu yang muncul dalam badan-badan penetapan standar internasional(Codex, OIE, IPPC, dll), serta hasil kerja dari berbagai badan di ASEANterkait keamanan pangan.

6) Skema Promosi Produk Pertanian dan Kehutanan

Untuk mempromosikan produk pertanian dan kehutanan, ASEAN telahmemperpanjang implementasi Memorandum of Understanding (MoU) on

 ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Schemes

untuk periode 5 tahun ke depan, dari 2004 menjadi 2009. MoU ini tetaprelevan sebagai basis kerjasama dengan sektor swasta dan berkoordinasitentang posisi bersama terkait perdagangan produk pertanian dan kehutanan

 ASEAN. Pembuatan MoU saat ini tengah dikembangkan oleh Negara-negara Anggota ASEAN, termasuk pengkajian produk-produk pertanian dankehutanan yang dicakup dalam MoU. Dengan mempertimbangkan relevansisituasi pasar yang ada serta aktivitasnya dalam 12 tahun terakhir, 5 produk,yaitu: udang beku, ayam beku, nanas kaleng, tuna kaleng, dan karet alamtelah disetujui untuk dihapus dari daftar.

7) Bioteknologi

 ASEAN menyadari pentingnya bioteknologi pertanian sebagai cara untukmeningkatkan produktifitas pangan secara berkelanjutan. Namun demikian,saat ini terdapat kekhawatiran publik terhadap penggunaan bioteknologi yangperlu diatasi. ASEAN telah mengadopsi Guidelines on the Risk Assessment of Agriculture-related Genetically Modified Organisms (GMOs). Panduan inimemberikan Negara-negara Anggota ASEAN pendekatan dan pemahamanbersama saat melakukan evaluasi ilmiah terhadap peluncuran GMOs dibidang pertanian. Panduan ini menggambarkan prosedur notifikasi,persetujuan, dan registrasi GMOs di bidang pertanian.

Page 19: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 19/27

Menyadari pentingnya pemahaman mengenai teknologi dan penilaianrisiko untuk Manipulasi Genetika (MG), serta untuk meningkatkanpembangunan kapasitas di bidang ini, ASEAN telah mengembangkanProgram Kesadaran Publik terhadap GMOs. Dalam program ini, Frequently 

 Asked Questions (FAQs) mengenai GMOs dari seluruh Negara Anggota

 ASEAN dikumpulkan dan diterbitkan untuk informasi publik.

Dalam meningkatkan pembangunan kapasitas, ASEAN berkolaborasidengan International Life Sciences Institute Southeast Asia telahmengembangkan serangkaian pelatihan dan workshop mengenaipenggunaan  ASEAN Guidelines on Risk Assessment of Agriculture-related GMOs yang ditujukan bagi para pejabat dan pengambil keputusan. Tiga buahworkshop telah diadakan di Singapura (2001), Kuala Lumpur (2002),Bangkok (2003) dan Jakarta (2004).

Kerjasama Peternakan

Kerjasama ASEAN di bidang peternakan semakin berkembang, terutamamengenai Regularization of Production and Utilization of Animal Vaccines;Promotion of International Trade in Livestock and Livestock Products; danStrengthening Animal Diseases Control Programme. Sejumlah inisiatif baru,termasuk Common Stand on Codex Issues dan Veterinary Drug Residues in Food 

 juga telah dimulai.

Dalam upaya mengatur produksi dan pemanfaatan vaksin hewan, ASEANtelah menyetujui untuk memperbaiki mekanisme yang ada serta prosedur registrasivaksin hewan yang diproduksi di dalam dan di luar Negara Anggota ASEAN. Untuktujuan ini, sebuah mekanisme tunggal akan dipakai. AMAF ke-29 di Bangkok, 2007,telah menyetujui  ASEAN Standard for Live Infectious Bronchitis Vaccine dan

Inactivated Infectious Bronchitis Vaccine. Para Menteri Pertanian ASEAN juga telahmengakreditasi ulang National Veterinary Drug Assay Laboratory (NVDAL), GunungSindur, Indonesia sebagai laboratorium pengetesan vaksin untuk 9 vaksin hewanselama periode 3 tahun.

Munculnya Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) di beberapa Negara Anggota ASEAN sejak Desember 2003 memiliki dampak yang cukup besar terhadapperekonomian kawasan. Salah satu kekhawatiran ialah kemampuan virus untukmenyebar dari unggas ke manusia. Untuk menanganinya, dibentuk Regional Framework for Control and Eradication of HPAI . ASEAN telah menyelesaikanimplementasi 8 (delapan) komponen dalam kerangka regional tersebut, bekerjasamadengan organisasi internasional/mitra wicara.

 ASEAN telah membentuk dan menandatangani  Agreement for Establishment of the ASEAN Animal Health Trust Fund (AHTF) pada bulan November 2006 untukmendukung aktivitas ASEAN mengendalikan dan memberantas penyakit hewan dikawasan.

Page 20: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 20/27

Kerjasama Perikanan

 ASEAN Network of Fisheries Post-Harvest Technology Center  melanjutkankerjasamanya dengan Departemen Penelitian Perikanan Laut dari Southeast AsiaFisheries Development Center (SEAFDEC) untuk mengimplementasi kegiatan-kegiatan: (i) HACCP Training Programmes, (ii) Regional Code of Conduct on Post-

Harvest Practices and Trade, dan (iii)  ASEAN-Australia Development and Cooperation Programme (AADCP) mengenai “Quality Assurance and Safety of 

 ASEAN Fish and Fishery Products”. Kesuksesan kolaborasi dengan SEAFDEC jugamendorong pengembangan inisiatif baru berupa: Seafood Safety InformationNetwork  dan Chloramphenicol, and Nitrofuran Residues in Aquaculture Fish and Fish Products.

 ASEAN terus melanjutkan kolaborasi dengan SEAFDEC dan telah menyetujuikerja sama untuk memperkuat mekanisme dan implementasi program perikanankawasan melalui pembentukan “ ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (ASSP)”.Dalam AMAF ke-29, telah ditandatangani Letter of Understanding (LoU) ASSP olehSekjen ASEAN dan Sekjen SEAFDEC.

Dengan bantuan dari Australia, ASEAN telah menyelesaikan Hazard Guide-AGuide to the Indentification and Control of Food Safety Hazard in the Production of Fish and Fisheries Products in the ASEAN Region, dan Guidelines on Development of Standard Operating Procedures (SOP) for Health Certification and QuarantineMeasures for the Responsible Movement of Live Food Finfish.

Negara-negara Anggota ASEAN juga telah menyetujui inisiatif untukmembentuk ASEAN Shrimp Alliance (ASA) dan ASEAN Network on Aquatic Animal Health Centres (ANAAHC).

Kerjasama Kehutanan

Pengembangan kriteria nasional dan indikator untuk pengelolaan hutanberkelanjutan (sustainable forest management /SFM), termasuk pengkajiankebijakan, dan penanaman hutan telah mengalami kemajuan di masing-masingNegara Anggota ASEAN. Pada tingkat regional, pengembangan inisiatif Pan ASEAN Timber Certification telah menggunakan kriteria yang diakui secara internasionaluntuk memastikan diterimanya produk kayu ASEAN yang bersertifikat di pasar internasional. Sesuai dengan persyaratan pelaporan kehutanan internasional, AMAFke-29 telah menyetujui sebagai berikut:

i.  ASEAN Criteria and Indicators for Sustainable Management of Tropical Forests;ii. Monitoring, Asssesment and Reporting Format for Sustainable Forest 

Management in ASEAN; daniii.  ASEAN Guidelines for the Implementation of IPF/IFF proposals for Action

Isu illegal logging  untuk dikerjasamakan di ASEAN telah diperjuangkan olehIndonesia lebih dari 3 (tiga) tahun lalu. Pada awalnya, Malaysia sangat resistenterhadap isu dimaksud. Namun akhirnya, Malaysia dapat menerima illegal logging dikerjasamakan di ASEAN mengingat hal tersebut telah mendapatkan dukungandari anggota ASEAN lainnya. Akhirnya disepakati ASEAN Ministerial  Statement onStrengthening Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) in ASEAN  yang

Page 21: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 21/27

memuat mengenai kerja sama ASEAN untuk memberantas illegal logging and itsassociated trade. FLEG tersebut  telah didukung dengan Work Plan for Strengthening FLEG in ASEAN 2008 – 2015.

Di bawah program  ASEAN-German Regional Forest Program, ASEAN Forestry Clearing House Mechanism (CHM) telah dibentuk untuk memberikan

landasan informasi di antara Negara-negara Anggota ASEAN terkait diskusimengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama.

Volume pertama dari Database on ASEAN Herbal and Medicinal Plants, yangterdiri dari 64 species tanaman telah diselesaikan dan diterbitkan. Saat ini ASEANtengah menyelesaikan volume kedua Database yang berisikan 50 species.

 ASEAN juga telah setuju untuk bekerjasama secara lebih proaktif dan intensif dalam implementasi CITES. Menteri-menteri ASEAN yang bertanggungjawab untukCITES telah mendeklarasikan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and India pada tanggal 8 Oktober 2003 pada tanggal2-14 Oktober di Bangkok. ASEAN pun menunjukkan komitmennya pada bidang ini

dengan mengembangkan dan mengadopsi  ASEAN Regional Action Plan on Tradein Wild Fauna and Flora 2005-2010 . ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-WEN) telah dibentuk pada Desember 2005 untuk menyediakan mekanismekoordinasi dan pertukaran informasi yang efektif di antara badan-badan penegak21ubli pada level nasional dan regional untuk memberantas perdagangan flora danfauna liar secara illegal.

Perkembangan Kerjasama di Bidang Energi

 ASEAN telah menetapkan rencana aksi ASEAN yang disebut  ASEAN Plan of  Action for Energy Cooperation (APAEC) 2004-2009, yang meliputi langkah-langkah:memperkuat ketahanan energi regional; meningkatkan integrasi infrastruktur energi

regional; menciptakan kebijakan energi regional yang responsif yang secarabertahap mendorong reformasi pasar, liberalisasi dan lingkungan hidup yangberkelanjutan; melibatkan sektor swasta dalam upaya mengamankan cadanganenergi regional.

 Adapun ruang lingkup kerjasama ASEAN di bidang energi mencakup isu-isu: (i).Ketahanan energi (Energy Security ); ii). Pembangunan jaringan kelistrikan (Power Interconnection); iii). Efisiensi energi (Energy Efficiency ); (iv). Kebijakan regional dibidang energi (Regional Energy Policy ); (v). Penelitian dan pengembangan energiterbarukan (Research and Energy, and Renewable Energy ).

Berkaitan dengan kerjasama energi ASEAN, terdapat 3 (tiga) dasar hukum yang

menjadi rujukan, yaitu MoU on Trans ASEAN Gas Pipeline (MoU on TAGP),ditandatangani tahun 2002 dan MOU on ASEAN Power Grid  (MoU on APG), yangditandatangani pada tahun 2007 dan saat ini masih menunggu proses ratifikasinya.Disamping itu juga akan ditandatangani New ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA), yang akan ditandatangani pada KTT ke-14 ASEAN mendatang.

Proyek-proyek yang tercakup dalam kerjasama TAGP terdiri dari 8 (delapan)yaitu : Duri, Indonesia – Melaka, Malaysia; West Natuna, Indonesia – Duyong,Malaysia; East Natuna, Indonesia – JDA – Erawan, Thailand; East Natuna – West

Page 22: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 22/27

Natuna – Kerteh, Malaysia; East Natuna – West Natuna – Singapura; East Natuna,Indonesia – Brunei Darrusalam – Sabah, Malaysia – Palawan-Luzon, Philippina;Malaysia – Thailand JDA – Blok B Viet Nam; Pauh, Malaysia – Arun, Sumatera,Indonesia; East Kalimantan – Sabah – Philippines.

Untuk proyek interkoneksi ASEAN, sejauh ini terdapat 14 proyek interkoneksi

 ASEAN. Proyek yang terkait dengan Indonesia, yaitu Peninsular Malaysia –Sumatra (Medium term –TNB dan PLN); Batam – Bintan – Singapura – Johor (Long term – PLN, SPPG dan TNB); Sarawak – West Kalimantan (Medium term –Sescodan PLN);

1) Kerjasama Energi ASEAN + 3

Kerjasama keamanan energi ASEAN+3 muncul sebagai akibat semakinmeningkatnya kebutuhan energi baik di tingkat regional maupun tingkat dunia.Pertemuan pertama  ASEAN Ministers on Energy Meeting  (AMEM) + 3berlangsung pada tanggal 9 Juni 2004 di Manila, Filipina dan mensahkan

program kegiatan Energy Security Forum, Natural Gas Forum, Oil Market Forum,Oil Stockpiling Forum dan Renewable Energy Forum dan upaya bersama untukmengatasi isu-isu di pasaran minyak regional termasuk “ Asian Premium”. Selainitu, disetujui untuk mendorong penetapan harga spot minyak berorientasi pasar dan diimplementasikan di bursa berjangka untuk produk minyak mentah (crudeoil ) dan produk-produk bahan bakar lainnya.

Pada pertemuan ke-5 AMEM + 3 di Bangkok, 2007, telah disepakatikerjasama energi ASEAN + 3, yaitu energy security, oil market, oil stockpiling,natural gas serta New Renewable Energy (NRE) dan Energy Efficiency and Conservation (EE&C). Sidang juga sepakat untuk memperluas kerjasamaregional dengan memasukkan kerjasama civilian nuclear energy. Dalam kaitan

ini juga telah disepakati Work Plan untuk Oil Stockpiling Roadmap yang akandidasarkan kepada 4 (empat) prinsip, yaitu voluntary dan tidak mengikat, salingmenguntungkan, saling menghormati, pendekatan tahap demi tahap denganperspektif jangka panjang.

Terkait dengan pengembangan kerjasama Energy Efficiency and Conservation (EE & C) disepakati bahwa kerjasama dapat dilakukan melaluipeningkatan dialog, pengembangan networking serta sharing informasi.

Disepakati Proposal Korea mengenai kerjasama Clean Development Mechanism (CDM) untuk memperluas kesempatan bagi proyek-proyek CDMguna membantu mengurangi greenhouses gas emission (GHG) serta

meningkatkan sustainable development melalui kegiatan capacity building . ParaMenteri meminta  ASEAN Center for Energy  dan Korea Energy Management Cooperation dapat menindaklanjuti proposal tersebut.

Para Menteri menyambut baik proposal Korea mengenai kerjasama civiliannuclear energy  sesuai dengan  ASEAN + 3 Cooperation Work Plan (2007 –2017), dengan kegiatan antara lain capacity building  seperti training staff/personnel untuk civilian nuclear development di kawasan. Korea diharapkandapat bekerjasama dengan ACE untuk meneruskan inisiatif tersebut.

Page 23: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 23/27

2) Kerjasama East Asia Summit  di bidang Energi

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 East Asia Summit (EAS) di Cebu,Filipina, tanggal 15 Januari 2007, isu yang menjadi fokus utama adalah energy 

security. Pembahasan isu energy security  dalam KTT ini diarahkan untukmencapai tujuan bersama negara-negara EAS yaitu memastikan ketersediaansumber energi yang terjangkau (affordable) bagi pembangunan di kawasan.Dalam KTT tersebut, para Pemimpin EAS sepakat bahwa pembahasanmengenai energi harus mencakup elemen-elemen energy security, sumber dayaenergi alternatif dan terbarukan, efisiensi energi dan konservasi energi, danperubahan iklim global.

Untuk menegaskan komitmen kerjasama di bidang energi tersebut, paraPemimpin EAS mengadopsi Cebu Declaration on East Asian Energy Security,yang bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

o Meningkatkan efisiensi dan kinerja penggunaan bahan bakar fosil yangramah lingkungan;

o Mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar konvensional melaluipeningkatan efisiensi energi dan program-program konservasi, tenaga air,perluasan sistem energi terbarukan, produksi dan penggunaan bio-fuel , danpenggunaan tenaga nuklir untuk maksud damai;

o Mendorong terciptanya suatu pasar regional dan internasional yang terbukadan kompetitif, yang bertujuan untuk menyediakan pasokan energi yangterjangkau untuk semua kalangan masyarakat;

o Mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kebijakan yang efektif, dengantujuan untuk berkontribusi mengurangi dampak perubahan iklim global;

o Mendorong investasi di bidang sumber daya energi dan pembangunaninfrastruktur melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta;

KTT ke-2 EAS juga menyambut baik berbagai proposal kerjasama di bidangenergy security, termasuk inisiatif empat pilar yang diajukan oleh Jepang yang

berjudul “Fueling Asia – Japan’s Cooperation Initiative for Clean Energy and Sustainable Growth” dan kesediaan Jepang untuk memberikan bantuan danaenergy-related ODA sebesar US$ 2 Milyar untuk tiga tahun ke depan. ParaPemimpin juga sepakat untuk membentuk suatu EAS Energy Cooperation Task Force (EAS ECTF), berdasarkan mekanisme sektoral di bidang energi yang telahada di ASEAN untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah diambil paraPemimpin EAS mengenai energy security  dan melaporkan rekomendasinyapada KTT EAS mendatang.

Page 24: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 24/27

Pada Pertemuan pertama East Asia Summit Energy Ministerial Meeting (1stEAS EMM) di Singapura, tanggal 23 Agustus 2007, Sidang sepakat bahwa 3(tiga) work stream yaitu energy efficiency   and conservation (EE & C); energy market integration; biofuels for transport and other purposes sebagai langkahawal untuk mengembangkan kerjasama dalam rangka energy security  negara-

negara anggota EAS. Sidang juga sepakat untuk terus mengembangkankemungkinan kerjasama teknologi baru untuk biofuels serta melakukan upaya-upaya konkrit untuk merealisasikan kerjasama energy efficiency and conservation berdasarkan “voluntary basis”  dan menyambut baik pembentukan

 Asia Biomass Research Core dan Asia Biomass Energy Cooperation PromotionOffice di Jepang;

Pada Pertemuan Kedua Asia Summit Energy Ministerial Meeting  (2nd EASEMM), Agustus 2008, para Menteri mendukung upaya-upaya yangberkesinambungan dari EAS Energy Cooperation Task Force (ECTF) untukmengembangkan kerjasama melalui 3 (tiga) Work Streams kerjasama energi,yaitu Energy Efficiency and Conservation (EE & C), Energy Market Integration

(EMI) dan Biofuels untuk transportasi dan tujuan-tujuan lainnya. Disamping ituPara Menteri menyambut baik EAS Energy Outlook  yang dipersiapkan olehEconomic Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Dalam kaitan ini, paraMenteri mengharapkan agar ERIA dapat memperdalam analisisnya danmemberikan masukan agar kerjasama dalam hal energy effisiency   and conservation lebih efektif.

Para Menteri juga sepakat bahwa rekomendasi laporan hasil studi Energy Market Integration in the East Asia Region perlu dipertimbangkan khususnyarekomendasi untuk mengadakan pertemuan forum konsultasi atau pertemuan-pertemuan lainnya, untuk share pandangan mengenai  policy approaches danuntuk menentukan langkah-langkah dalam meningkatkan pasar energi yang

terintegrasi. Dalam kaitan ini, para Menteri meminta ECTF untuk memperdalamstudi mengenai Energy Market Integration untuk dilaporkan pada pertemuanEAS Energy Ministers Meeting mendatang.

Para Menteri sepakat menetapkan mengenai  Asian Biomass Energy Principles sebagai pedoman untuk produksi dan pengunaannya di kawasan.Dalam kaitan ini, para Menteri sepakat untuk mempromosikan produksi danpenggunaan biofuels dan kerjasama regional yang tidak mengganggu ketahananpangan. Para Menteri menugaskan ERIA untuk mengembangkan metodologibagi assesment  lingkungan dan social sustainability  dalam produksi danpenggunaan biomass mengingat kondisi-kondisi khusus di kawasan.

Kerjasama ASEAN di Sektor Usaha Kecil dan Menengah

Kerjasama ASEAN di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah dirintissejak tahun 1995, yang ditandai dengan dibentuknya Kelompok Kerja Badan-BadanUKM ASEAN (  ASEAN Working Group on Small and Medium-size Enterprises

 Agencies). Dalam pertemuan pertamanya di Jakarta tanggal 24 April 1995 telahdisahkan Rencana Aksi ASEAN bagi pengembangan UKM. Pertemuan ini jugamenyepakati bahwa pada tahap awal kerjasama ASEAN di bidang UKM akanterfokus pada sektor manufaktur.

Page 25: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 25/27

Sidang ASEAN Economic Minister Meeting (AEM) ke-31 di Singapura tanggal 27September–2 Oktober 1999 telah menyepakati kerangka kerjasama yang melibatkanUKM dalam ASEAN Industrial Cooperation (AICO). Kerangka kerjasama ini didasarioleh pemahaman bahwa UKM sebagian besar melaksanakan fungsinya sebagaiindustri pendukung bagi perusahaan-perusahaan besar, disamping untuk

memberikan kesempatan kepada UKM untuk berpartisipasi secara langsung dalamperdagangan intra ASEAN.

 ASEAN Policy Blueprint for  SMEs Development  (APBSD) 2004-2014 telahdisahkan pada Sidang AEM ke-36 di Jakarta, 3 September 2004. Policy blueprint tersebut bertujuan untuk menjamin adanya transformasi UKM ASEAN yang memilikidaya saing, dinamis, inovatif dalam rangka menuju integrasi ekonomi ASEAN.Tujuan-tujuan tersebut telah dituangkan dalam aktivitas-aktivitas  ASEAN Small and Medium Enterprise Agencies Working Group (SMEWG) guna merealisasikan tujuanyang hendak dicapai dalam APBSD. Pada pertemuan SMEWG ke-22 di Singapura,27-28 Mei 2008, telah dibahas beberapa hal yang mencakup: pembentukancommon curriculum for entrepreneurship in ASEAN  oleh Indonesia dan Singapura,

rencana penyusunan  ASEAN SME White Paper , implementasi SME Section dalam AEC Blueprint . Dan kerjasama dengan mitra wicara.

Hal ini dapat diwujudkan melalui suatu cooperative framework yang melibatkansecara aktif peran sektor swasta di ASEAN disamping meningkatkan budayawirausaha, inovasi dan networking  di kalangan UKM, memberikan fasilitas kepadaUKM untuk memperoleh akses informasi, pasar, SDM, kredit dan keuangan sertateknologi modern. Berdasarkan cetak biru tersebut telah dipilih lima bidangkerjasama strategis dalam pengembangan UKM ASEAN, yaitu: PembangunanSumber Daya Manusia; Dukungan dalam Bidang Pemasaran; Bantuan dalamBidang Keuangan; Pengembangan Teknologi; dan Penerapan Kebijakan yangKondusif.

Dalam perkembangannya, kerjasama ASEAN di sektor UKM lebih difokuskanpada tindak lanjut proyek-proyek peningkatan kapasitas dan daya saing UKM dibawah payung Vientiane Action Plan dan ASEAN Policy Blueprint for  SMEsDevelopment  (APBSD) 2004-2014; kerjasama dengan negara-negara Mitra Wicara;serta hal-hal berkaitan dengan prospek pengembangan UKM di tengah kemajuankerjasama ekonomi ASEAN. Dari 20 proyek yang disepakati dalam APBSD,sembilan proyek diantaranya telah selesai, tiga sedang berjalan, tujuh dalampersiapan dan satu tidak dapat dilaksanakan. Proyek-proyek APBSD 2004-2014yang belum dapat dilaksanakan pada umumnya disebabkan oleh belum jelasnyapendanaan bagi proposal yang telah masuk serta adanya permintaan sejumlah MitraWicara agar usulan proyek-proyek baru dapat dikaitkan dalam kerangka FTA

dengan ASEAN.

Pada pertemuan SMEWG ke-23 yang telah berlangsung di Vientiane, Lao PDRbulan Nopember 2008, telah disepakati bahwa draft common curriculum for entrepreneurship in ASEAN akan diujicobakan di Myanmar dan Viet Nam sebelumditerapkan di seluruh negara-negara ASEAN.

Kerjasama Ekonomi Sub-Regional ASEAN

Page 26: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 26/27

Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) dilakukan untukmengambil manfaat dan saling melengkapi dalam mempercepat pembangunanekonomi melalui peningkatan arus investasi, pengembangan infrastruktur,pengembangan sumber daya alam dan manusia, serta pengembangan industri.Tujuan utama pembentukan sub-wilayah pertumbuhan adalah untuk memadukan

kekuatan dan potensi-potensi tiap-tiap wilayah yang berbatasan sehingga menjadiwilayah pertumbuhan yang dinamis. Kerjasama ekonomi sub-regional, sering jugadisebut sebagai segitiga pertumbuhan (growth triangle) atau wilayah pertumbuhan(growth area), merupakan salah satu bentuk keterkaitan (linkage) ekonomi antar daerah dengan memiliki unsur internasional. Daerah anggota kerjasama tersebutlebih dari satu negara.

Dalam konteks ASEAN, sesuai dengan  Agenda for Greater Economic Integration, pembentukan KESR didasarkan pada prinsip keterbukaan dalampembangunan wilayah (open regionalism) dan bukan pada pembentukan blokkawasan yang tertutup (building block). Berbagai kendala yang muncul dalamperkembangan kerjasama growth areas ini menjadi feed back bagi kemajuan skema

pertumbuhan wilayah ini dan ASEAN terus mengupayakan inisiatif-inisiatif barudalam kerangka pengembangan kerjasama tersebut seperti pembentukan ASEANMekong Basin Development Cooperation.

Kawasan Pertumbuhan ASEAN Bagian Timur: Brunei, Indonesia, Malaysia, danFilipina (BIMP-EAGA)

Ide pembentukan Wilayah Pertumbuhan ASEAN Timur (BIMP-EAGA)pertama kali disampaikan oleh Presiden Filipina, Fidel Ramos pada bulanOktober 1992 untuk menghubungkan daerah Filipina Selatan dengan WilayahTimur Indonesia dan Wilayah Timur Malaysia. Ide tersebut kemudiandisampaikan kepada PM Malaysia Mahathir Muhamad dan Presiden Soeharto.

Kerjasama BIMP-EAGA secara resmi dibentuk melalui penandatanganan Agreed Minutes pada pertemuan tingkat menteri di Davao City, Filipina, 26 Maret1994. BIMP EAGA tersebut diikuti oleh empat negara di kawasan timur ASEANyaitu Brunei Darussalam, Indonesia (Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, danSulawesi Utara), Malaysia (Sabah, Serawak, dan Labuan), dan Filipina(Mindanao dan Palawan).

Kerjasama BIMP-EAGA dibentuk untuk menarik minat para investor lokal danasing untuk melakukan investasi dan meningkatkan perdagangan di kawasantimur ASEAN. Tujuan pembentukan BIMP-EAGA adalah mengembangkankerjasama sub-regional antara negara-negara anggota dalam rangkameningkatkan pertumbuhan ekonomi di sub-kawasan tersebut. Sektor kerjasama

yang diprioritaskan adalah transportasi udara dan laut, perikanan, pariwisata,energi, kehutanan, pengembangan sumber daya manusia dan mobilitas tenagakerja. Untuk melibatkan pihak swasta secara aktif telah dibentuk forum khususEast  ASEAN Business Council (EABC) di Davao City 15-19 Nopember 1994.

Pembagian area kerja BIMP-EAGA digolongkan dalam beberapa cluster ,yaitu: cluster  bidang transportasi dan pembangunan infrastruktur yangmembawahi air linkages, sea linkages, telekomunikasi dan konstruksi denganBrunei Darussalam sebagai koordinator; Cluster bidang sumber daya alam yang

Page 27: Kerjasama Ekonomi ASEAN

7/18/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN

http://slidepdf.com/reader/full/kerjasama-ekonomi-asean-56d6cb204995c 27/27

terdiri atas agro-industry , perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup sertaenergi, dengan Indonesia sebagai koordinator; cluster  pariwisata, denganMalaysia sebagai koordinator; dan cluster  UKM dan finansial dengan Filipinasebagai koordinator.

Pertemuan BIMP-EAGA Summit ke-3 di Cebu pada tanggal 12 Januari 2007

menghasilkan sebuah Joint Statement for 3rd  BIMP-EAGA Summit  yang intinyaantara lain menyepakati BIMP-EAGA Roadmap to Development  yang meliputipercepatan penerapan flagship projects, pembuatan database perdagangan,investasi & pariwisata. Hal tersebut akan selaras dengan inisiatif AEC danbertujuan untuk memajukan proses integrasi ASEAN; menyepakati peningkatanketerlibatan pihak swasta untuk berpartisipasi pada BIMP-EAGA BusinessCouncil ; menggerakkan sektor UKM bekerjasama dengan ADB sertameningkatkan peran pemuda dalam kerjasama sosial budaya, riset, olahraga,dan pendidikan.

b) Segitiga Pertumbuhan: Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT)

Pembentukan Segitiga Pertumbuhan (Growth Triangle) IMT-GT dimulaidengan pertemuan bilateral tingkat menteri dan pejabat tinggi di Pulau Langkawi,Malaysia, 20 Juli 1993. Kerjasama segi tiga pertumbuhan tersebut melibatkantiga provinsi Indonesia yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat; empatnegara bagian Malaysia yaitu Perak, Penang, Kedah, Perlis dan empat belasprovinsi Thailand Selatan.

Kerjasama pertumbuhan tersebut diharapkan akan mempercepatpertumbuhan ekonomi dan memperlancar arus perdagangan, investasi,pariwisata, dan jasa, serta membuka peluang pemanfaatan sumber daya alamdan sumber daya manusia secara optimal. Secara struktural mekanismekerjasama IMT-GT terbagi atas dua tingkatan, yaitu Sidang Pejabat Tinggi

(Senior Officials Meeting-SOM ) dan Business Council Meeting  (BCM). SOMterdiri dari pejabat-pejabat tinggi pemerintah dari Departemen Perdagangan danPerindustrian dan beberapa anggota teras BCM. Sedangkan BCM terdiri daripengusaha-pengusaha yang terlibat dalam kegiatan IMT-GT. SOM melakukanpertemuan setahun sekali dengan didahului pertemuan BCM. Hasil pertemuanBCM kemudian diajukan ke SOM.

Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu telah diadakan pula KTT ke-2 IMT-GT yangmenyepakati sebuah Joint Statement of the 2 nd   IMT-GT Summit  yang intinyaantara lain penetapan IMT-GT Roadmap for Development 2007-2011 danpenetapan empat IMT-GT Economic Corridors (extended  Songkhla-Penang-Medan, Straits of Malacca, Banda Aceh-Palembang, Dumai-Melaka); mendorong

penguatan peran Swasta dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerjasamaIMT-GT; dukungan penguatan institusional IMT-GT; dan dukungan peran ADBdalam IMT-GT.