kerjasama ekonomi asean (1)

Upload: emma-widyanti

Post on 02-Apr-2018

243 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    1/43

    KERJASAMA EKONOMI ASEAN

    Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967,negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu

    agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi

    difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (preferential

    trade), usaha patungan (joint ventures), dan skema saling melengkapi

    (complementation scheme) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak

    swasta di kawasan ASEAN, seperti ASEAN Industrial Projects Plan (1976),

    Preferential Trading Arrangement (1977), ASEAN Industrial Complementation

    scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme (1983), dan Enhanced

    Preferential Trading arrangement (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika

    negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk

    menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN

    menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka

    perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Pada KTT ke-

    5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani Framework Agreement on

    Enhancing ASEAN Economic Cooperation sekaligus menandai dicanangkannya

    ASEAN Free Trade Area (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993 dengan Common

    Effective Preferential Tariff (CEPT) sebagai mekanisme utama. Pendirian AFTA

    memberikan impikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan

    hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi

    perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada

    liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa dan investasi. KTT ke-

    9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang

    salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk

    menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran

    barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara

    lebih bebas. KTT juga menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan,

    yaitu: produk-produk pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk-produk

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    2/43

    turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk-produk turunan dari kayu, transportasi

    udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan, dan pariwisata. Dalam perkembangannya, pada

    tahun 2006 jasa logistik dijadikan sektor prioritas yang ke-12. KTT ke-10 ASEAN di

    Vientiene tahun 2004 antara lain menyepakati Vientiane Action Program (VAP) yang

    merupakan panduan untuk mendukung implementasi pencapaian AEC di tahun 2020.ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur bulan Agustus 2006

    menyetujui untuk membuat suatu cetak biru (blueprint) untuk menindaklanjuti

    pembentukan AEC dengan mengindentifikasi sifat-sifat dan elemen-elemen AEC

    pada tahun 2015 yang konsisten dengan Bali Concord IIdan dengan target-target dan

    timelines yang jelas serta pre-agreed flexibility untuk mengakomodir kepentingan

    negara-negara anggota ASEAN. KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007

    telah menyepakati Declaration on the Acceleration of the Establishment of an

    ASEAN Community by 2015. Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi

    ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun Cetak Biru

    ASEAN Economic Community (AEC). Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja

    strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju

    terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu :

    a. Menujusingle marketdanproduction base (arus perdagangan bebas untuk sektor

    barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);

    b. Menuju penciptaaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi

    (regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT,

    energy cooperation, taxation, dan pengembangan UKM);

    c. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (region of

    equitable economic development) melalui pengembangan UKM dan program-

    programInitiative forASEANIntegration (IAI); dan

    d. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam

    hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam global supply

    network).

    Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui

    priority actions yang pencapaiannya dievaluasi dan dimonitor dengan menggunakan

    score card. Disamping itu, diperlukan dukungan berupa kemauan politik, koordinasi

    dan mobilisasi sumber daya, pengaturan pelaksanaan, peningkatan kemampuan

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    3/43

    (capacity building) dan penguatan institusi, serta peningkatan konsultasi antara

    pemerintah dan sektor swasta. Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut juga akan

    didukung dengan program pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan

    penelitian serta pengembangan di masing-masing negara. Pada KTT ASEAN Ke-13

    di Singapura, bulan Nopember 2007, telah disepakati Blueprint for the ASEANEconomic Community(AEC Blueprint) yang akan digunakan sebagai peta kebijakan

    (roadmap) guna mentransformasikan ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan basis

    produksi, kawasan yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global. AEC

    Blueprintjuga akan mendukung ASEAN menjadi kawasan yang berdaya saing tinggi

    dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata serta kemiskinan dan

    kesenjangan sosial-ekonomi yang makin berkurang. Sebagai upaya untuk

    memfasilitasi perdagangan di tingkat nasional dan ASEAN sebagaimana tertuang

    dalam AEC Blueprint 2015, Indonesia telah melakukan peluncuran National Single

    Window (NSW) dalam kerangka ASEAN Single Window (ASW) pada tanggal 17

    Desember 2007. Menurut rencana ASW akan diimplementasikan pada tahun 2009.

    ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint

    Pada pertemuan ke-39 ASEAN Economic Ministers (AEM) tahun 2007,

    disepakati mengenai naskah ASEANEconomic Community (AEC) Blueprint beserta

    Strategic Schedule-nya, yang mencakup inisiatif-inisiatif baru serta roadmap yang

    jelas untuk mencapai pembentukan ASEANEconomic Community tahun 2015.

    Berkaitan dengan disepakatinya draft AEC Blueprint, pada pertemuan ke-39

    AEM juga disepakati mengenai Roadmap for ASEAN integration of the Logistics

    Services Sectorsebagai priotitas ke-12 untuk integrasi ASEAN dan menandatangani

    Protocol to Amend Article 3 of the ASEAN Framework (Amandment) Agreement

    for the Integration of the Priority Sectors. Dengan demikian, ke-12Priority sectors

    dimaksud adalah agro-based products, air-travel, automotivr, e-ASEAN, electronics,

    fisheries, healthcare, rubber-based products, textiles & apparels, tourism, wood-

    based products, logistics services.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    4/43

    ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint tersebut kemudian disahkan

    pada Rangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke-13. AECBlueprint bertujuan untuk

    menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif,

    memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selainitu, juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan

    kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015.

    AEC Blueprint merupakan suatu master plan bagi ASEAN untuk membentuk

    Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dengan mengidentifikasi langkah-

    langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai

    komitmen yang rinci, dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas.

    Terkait denganAEC Blueprint, ASEAN juga telah mengembangkan mekanisme

    Scorecard untuk mencatat implementasi dan komitmen-komitmen negara anggota

    sebagaimana yang telah disepakati di dalam AEC Blueprint. Scorecard dimaksud

    akan memberikan gambaran komprehensif bagaimana kemajuan ASEAN untuk

    mengimplementasikan AEC pada tahun 2015. Dalam kaitan ini negara-negara

    ASEAN telah menyepakati bahwa AEC Scorecard yang diusulkan akan dilaporkan

    pada KTT ke-14 ASEAN, Desember 2008 di Thailand.

    Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan AEC awareness Year2008, para

    pertemuan ke-40 AEM, para Menteri Ekonomi ASEAN mengesahkan AEC

    Communication Plan dan menekankan pentingnya untuk melibatkan berbagai

    stakeholders dalam proses komunikasi, yaitu Badan-badan sektoral ASEAN, sektor

    swasta, otoritas di tingkat lokal dan nasional di negara-negara ASEAN, kalangan

    akademi serta tokoh-tokoh masyarakat.

    Terkait dengan implmentasi AEC Bluepint, pada tahun 2007-2008, Ditjen

    Kerjasama ASEAN telah melakukan sosialisasi AEC Blueprint bersamaan dengan

    sosialisasiASEAN Charter, baik di tingkat pusat, khususnya kepada asosiasi-asosiasi

    bisnis maupun di daerah-daerah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    5/43

    dan Irian. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar, workshop, lokakarya maupun

    Kuliah Umum, wawancara di media massa cetak dan elektronik lokal di pusat dan

    daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah untuk memicu kesiapan

    masyarakat serta menimbulkan mengenai public awareness mengenai ASEAN.

    Kerjasama di Sektor Industri

    Kerjasama di sektor industri merupakan salah satu sektor utama yang

    dikembangkan dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Kerjasama tersebut ditujukan

    untuk meningkatkan arus investasi, mendorong proses alih teknologi dan

    meningkatkan keterampilan negara-negara ASEAN, termasuk dalam bentuk

    pertukaran informasi tentang kebijaksanaan perencanaan industri nasional

    masing-masing. Kerjasama ASEAN di sektor perindustrian diarahkan untuk

    menciptakan fasilitas produksi baru dalam rangka mendorong perdagangan

    intra-ASEAN melalui berbagai skema kerjasama yang dikembangkan berdasarkan

    konsep resource poolingdan market sharing.

    ASEAN Industrial Cooperation (AICO)yang ditandatangani pada bulan April

    1996 dan berlaku efektif pada bulan Nopember 1999 merupakan insiatif kerjasama di

    sektor industri yang saat ini terus dikembangkan. AICO merupakan skema kerjasama

    antara dua atau lebih perusahaan di kawasan ASEAN dalam pemanfaatan berbagai

    sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan, dalam rangka

    memproduksi suatu barang yang bertujuan meningkatkan daya saing perusahaan

    ASEAN. AICO menyediakan prasarana untuk menerapkan prinsip economic of scale

    and scope yang didukung oleh pajak yang rendah untuk meningkatkan transaksi di

    ASEAN, menumbuhkan kesempatan investasi dari dalam dan luar ASEAN, serta

    menciptakan pasar regional yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan yang

    memanfaatkan skema kerjasama ini antara lain akan mendapatkan preferensi berupa

    pengenaan bea masuk hingga 5%.

    AICO diharapkan akan mendorong kerjasama industri antar negara ASEAN dan

    mendorong investasi pada industri berbasis teknologi dan kegiatan yang memberikan

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    6/43

    nilai tambah pada produk industri. AICO juga memberikan kesempatan luas kepada

    perusahaan di negara ASEAN untuk saling bekerjasama guna menghasilkan produk

    dengan menikmati preferensi tarif. Insentif lain yang juga diberikan kepada

    perusahaan yang bekerjasama dalam payung AICO berupa akreditasi kandungan

    lokal serta insentif non-tarif lainnya yang dapat diberikan oleh masing-masing negaraanggota.

    AICO tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan industri, tetapi

    juga untuk trading companies yang membantu pemasaran produk-produk industri

    kecil. Pada 21 April 2004 para Menteri Ekonomi ASEAN telah menandatangani

    Protocol to Amend the AICO Agreement yang mengatur perubahan/penurunan tarif

    preferensi yang diberikan untuk proyek-proyek AICO yang disetujui.

    Kerjasama di Sektor Perdagangan

    1. Kerjasama Perdagangan Barang

    Berkaitan dengan AFTA, pada pertemuan ke-21 AFTA Council tanggal 23

    Agustus 2007, telah dicapai kemajuan yang cukup signifikan mengenai

    implementasi Work Programme on Elimination of Non-Tariff Barries (NTBs)

    serta dalam melakukan revisi mengenai CEPT AFTA Rules of Origin, yang

    diharapkan akan mengurangi biaya transaksi perdagangan serta memfasilitasi

    perdagangan di kawasan.

    Berkaitan dengan perdagangan barang ini, ASEAN juga berhasil

    menyelesaikan pembahasan substantif mengenai ASEAN Trade in Goods

    Agreement (ATIGA), yang diharapkan akan ditandatangani pada bulan Desember

    2008. ATIGA mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN yang berkaitan dengan

    perdagangan barang kedalam suatu comprehensive framework, menjamin sinergi

    dan konsistensi di antara berbagai inisiatif. ATIGA akan meningkatkan

    transparansi, kepastian dan meningkatkan AFTA-rules-based system yang

    merupakan hal yang sangat penting bagi komunitas bisnis ASEAN.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    7/43

    ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) merupakan capaian penting

    yang mengkodifikasi dan penyempurnaan kesepakatan ASEAN di bidang

    perdagangan barang, yakni Agreement on Common Effective Preferential Tariff

    Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA,1992), MutualRecognition Arrangement (MRA, 1998), e-ASEAN (2000), Sektor Prioritas

    Integrasi (2004), dan perjanjian ASEAN Single Window (ASW, 2005). Khusus

    untuk pengurangan / penghapusan tarif dan hambatan non-tarif internal ASEAN,

    ATIGA menegaskan kembali kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya, yakni

    penghapusan seluruh tarif atas produk dalam kategori Inclusion List(IL) pada 1

    Januari 2010 bagi ASEAN-6, dan 2015-2018 bagi ASEAN-4 (Cambodia, Laos,

    Myanmar dan Vietnam CLMV), serta penghapusan hambatan non tarif pada 1

    Januari 2010 bagi ASEAN-5, 1 Januari 2012 bagi Philippines, dan 2015 bagi

    CLMV.

    b. Fasilitasi Perdagangan

    Dalam upaya meningkatkan perdagangan, ASEAN telah menandatangani

    Protocol 1-Designation of Tansit Transport Routes and Facilities. Implementasi

    Protocol dimaksud akan memfasilitasi transportasi barang-barang di kawasan

    serta tidak merintangi akses dan pergerakan kendaraan yang mengangkut barang-

    barang tersebut di kawasan ASEAN.

    Berkaitan dengan fasilitasi perdagangan, Indonesia juga telah melakukan

    pembentukan Nasional Single Window (NSW) dan ASEAN Single Window

    (ASW) merupakan salah satu upaya fasilitasi perdagangan di tingkat nasional dan

    ASEAN untuk mempermudah dan mempercepat arus perdagangan dalam rangka

    mendukung proses pembentukan ASEAN Economic Community. National Single

    Window diharapkan mulai dapat beroperasi pada akhir tahun 2008 di negara-

    negara ASEAN+6 dan tahun 2012 bagi negara-negara CLMV.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    8/43

    Untuk tingkat nasional, Perkembangan Tahap I Uji Coba NSW telah

    dilaksanakan di Tanjung Priok dari Desember 2007 Juni 2008. Sistem uji coba

    melibatkan 5 (five) Government Agencies (GA) yang terkait dengan pemberian

    izin, yaitu Ditjen Bea dan CukaiDepkeu, Ditjen Daglu, Badan POM, Badan

    Karantina Deptan dan Pusat Karantina Perikanan (DKP) Draft Blueprint NSW.Uji coba dimaksud difokuskan pada importir prioritas sebanyak 102. Tujuan yang

    dapat dicapai adalah penyederhanaan dokumen impor dan pemendekan proses

    bisnis pengurusan perizinan impor dari 5.5 hari menjadi 8 jam.

    Implementasi NSW Tahap II dimulai pada bulan Juli Desember 2008. Pada

    Tahap II difokuskan pada tingkat operasional dengan sasaran antara lain :

    penerapan di lima pelabuhan utama, yaitu Tanjung Prior (Jakarta), Tanjung Perak

    (Surabaya), Belawan (Medan) dan Bandara Soekarno Hatta yang merupakan

    tempat bongkar muat barang ekspor impor dengan tingkat volume 90% dari total

    ekspor impor Indonesia; GA yang terlibat menjadi 15 (total instansi yang terlibat

    perizinan sesudah penyederhanaan/sebelumnya 34 instansi); jasa perizinan

    meliputi ekspor, impor, pengangkutan udara dan pengangkutan laut. Di samping

    itu, sistem NSW juga mulai diujicobakan dengan ASW pada tanggal 11 Agustus

    2008 ditandai adanya pertukaran dokumen kepabeanan (SKA dan Form D antara

    Indonesia dan Malaysia).

    Diharapkan seluruh importir terdaftar (sekitar 17.500 importir) telah dapat

    menggunakan sistem dimaksud pada bulan Desember 2008 dan masalah terkait

    dengan Service Level Agreement (SLA), permanent help desk; fee structure,

    changing management dan Badan Pengelola telah dapat diputuskan pada

    Implementasi Tahap II ini.

    c. RealisasiASEAN Free Trade Area

    Pada pertemuan ke-40 ASEAN Economic Ministers tahun 2008, ASEAN

    Secretariat telah melaporkan bahwa implementasi komitmen liberalisasi tariff

    CEPT telah mencapai 92.25 % dari semua produk yang telah dimasukkan ke

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    9/43

    dalam inclusion list (IL), 88.48 % memiliki tarif berkisar antara 0-5 % di antara

    negara-negara ASEAN. Tarif di antara negara-negara ASEAN yang telah

    dihapuskan sebesar 63.42 % dari IL products, rata-rata berkurang sebesar 2,58%

    dalam tahun 2007 menjadi 1.95 % dalam tahun 2008.

    d. Comprehensive Revised CEPT Rules of Origin

    Sejak 1 Agustus 2008, ASEAN telah mengimplementasikan Comprehensive

    revised CEPT Rules of Origin yang mencakup revisi terhadap teks CEPT ROO

    serta komponennya seperti Operational Certification Procedures, Product

    Specific Rules (PSRs) dan Certificate of Origin (CO) Form D. Revisi CEPT

    ROO termasukrevisi general rule of the CEPT Rules of Origin dari kriteriasingle

    Regional Value Content of 40 percent (RVC(40) menjadi alternative co-equal

    rules of Regional Value Content of 40 percent or Change in Tariff Headings

    (RVC(40) or CTH).

    e. Kerjasama Kepabeanan

    Selama 3 (tiga) tahun terakhir, ASEAN Customs Administrations terus

    melakukan upaya-upaya untuk mengimplementasikan Strategic Plan of Customs

    Development (SPCD) 2005 2010, khususnya dalam bidang cargo clearance,

    risk management, e-customs, facilitation of goods in transit, customs enforcement

    and human resource development. Disamping itu, ASEAN juga mengupayakan

    penyelesaian mengenai finalisasiProtocol 2 (Designation of Frontier Posts) dan

    Protocol 7 (Customs Transit Systems) guna memungkinkan implementasi penuh

    Framework Agreement on Facilitation of Goods in Transit and the establishment

    of the ASEAN Customs Transit System.

    a. Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures

    (STRACAP)

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    10/43

    Dalam upaya untuk fasilitasi implementasi priority sectors, ASEAN telah

    mengimpelementasikan sejumlah ASEAN Sectoral Mutual Recognition

    Arrangement (MRA). Hingga tahun 2007, di bidang produk barang, Indonesia

    telah menandatangani 3 (tiga) MRAs, yaitu di bidang cosmetics, electrical and

    electronic equipment serta pharmaceutical. Namun demikian, mengalamihambatan dialami dalam proses ratifikasi mengingat adanya benturan antara MRA

    dimaksud dengan peraturan perundangan nasional terkait.

    b. Initiative for ASEAN Integration (IAI)

    Initiative for ASEAN Integration (IAI) adalah suatu policy framework yang

    dimaksudkan untuk memberikan kontribusi, dengan dasar berkesinambungan,

    untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di antara negara-negara ASEAN,

    khususnya untuk negara-negara CLMV. Kebijakan dimaksud ditegaskan di dalam

    Ha Noi Plan of Action 1998 serta Deklarasi mengenai Narrowing Development

    Gap for Closer ASEAN Integration 2001.

    IAI dituangkan di dalam IAI Work Plan, yang merupakan rencana 6 tahunan

    (Juli 2002 Juni 2008). Sampai dengan tanggal 15 Mei 2008, terdapat 203 proyek

    dalam IAI Work Plan dengan berbagai tahap implementasinya. Pembiayaan telah

    disiapkan untuk 158 proyek (78%). 116 proyek telah berhasil diselesaikan, 19

    proyek sedang dilaksanakan, 2 proyek telah mendapatkan pendanaan dan

    menunggu implementasi, 2 proyek masih mencari dana separuhnya, 10 proyek

    masih menunggu proses pelaksanaan dan 18 proyek belum mendapatkan

    pendanaan.

    Sumber pendanaan proyek-proyek IAI berasal dari negara-negara ASEAN + 6

    dan negara-negara donor lainnya. Kontribusi ASEAN + 6 sampai dengan tanggal

    15 Mei 2008 berjumlah US $ 30.98 juta. Kontribusi Indonesia tercatat sebesar US

    $ 804.437 untuk 9 (sembilan) proyek, dengan share sebesar 2,6 % dari total

    pendanaan yang disiapkan oleh ASEAN-6. Sedangkan Singapura memberikan

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    11/43

    kontribusi tertinggi, sebesar US $ 22.811.330, dengan share 73.64% dari seluruh

    total pendanaan ASEAN.

    Di samping itu, kontribusi ASEAN-6 terhadap CLMV on bilateral basis,

    sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 total berjumlah US $ 159.483.271, untukimplementasi proyek-proyek dari tahun 19922008. Sedangkan kontribusi

    Indonesia on bilateral basis sebesar US $ 1.661.588, untuk implementasi 30 Juli

    20002006. Kontribusi tertinggi diberikan oleh Thailand, sebesar US $

    100.358.255 (implementasi proyek 1996 2004).

    Kontribusi negara-negara dialoguepartner ASEAN terhadap proyek-proyek

    IAI sampai dengan tanggal 15 Mei 2008 berjumlah total US $ 20.18 juta, untuk

    65 proyek. 5 (lima) negara donor utama adalah Jepang, Korea, India, Norwegia

    dan Uni Eropa, menyumbang sebesar US $ 17.64 juta (87.3% total dana dari

    negara donor).

    Sebagai konsistensi untuk narrowing development gap, saat ini sedang

    disusun dan diselesaikan IAI Work Plan II, yang diharapkan akan dapat segera

    diselesaikan pembahasannya.

    h. Perkembangan Pembentukan FTA ASEAN Dengan Negara-negara Mitra

    Wicara

    a) ASEANChina Free Trade Agreement

    Trade in Goods AgreementdanDispute Settlement Mechanism Agreement

    ditandatangani oleh Menteri Ekonomi ASEAN dan China pada bulan

    Nopember 2004. Sementara itu, Agreement on Trade in Services dan Second

    Protocol to Amend the Framework Agreement ditandatangani pada bulan

    Januari 2007 di Cebu, Filipina. Berkenaan dengan proses ratifikasi ketiga

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    12/43

    perjanjian dimaksud, hanya tinggal Kamboja yang belum meratifikasi

    perjanjian tersebut.

    Terkait dengan implementasi FTA ASEAN-China di bidang jasa, China

    telah mengajukan request kepada Indonesia untuk 10 sektor jasa, yaitubusiness services; komunikasi; konstruksi dan jasa engineering; distribusi;

    pendidikan; lingkungan; keuangan; jasa sosial dan kesehatan; jasa olah raga

    ,budaya dan rekreasi; dan jasa transportasi. Berkenaan dengan hal tersebut,

    telah disepakati bahwa basis offer untuk sektor-sektor yang masuk dalam

    Komitmen Pertama FTA ASEAN-China bidang Jasa adalah AFAS-4

    (business services, telekomunikasi, Konstruksi, Jasa terkait dengan Air Travel

    dan Kepariwisataan) ditambah dengan jasa maritim, pendidikan, keuangan

    khusus asuransi dan kesehatan yang kesemuanya telah masuk dalam AFAS-5.

    Perundingan yang masih belum diselesaikan adalah bidang investasi dan

    kerjasama ekonomi. Negosiasi di bidang investasi semula diharapkan dapat

    diselesaikan pada akhir tahun 2007. Namun demikian setelah 4 (empat) tahun

    berjalan tidak terlihat tanda-tanda dimana akan tercapai kesepakatan. Hal ini

    dikarenakan perbedaan posisi ASEAN yang tetap menginginkan memakai

    pendekatan AIA atau negative list approach. Sedangkan China menghendaki

    penggunaanpositive approach.

    Pada KTT ASEAN ke-13 para Pemimpin ASEAN menekankan

    pentingnya kerjasama ASEAN-China yang tentunya akan memberikan

    manfaat bagi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan

    kesejahteraan rakyat di kawasan Asia, khususnya ASEAN dan China. Bukti

    nyata pertumbuhan ekonomi termaksud ditandai dengan meningkatnya

    volume perdagangan ASEAN-China dari US$ 160 miliar pada tahun 2006

    menjadi US$171.1 miliar pada tahun 2007. Sebagai catatan, pada periode

    2003-2007 total nilai perdagangan Indonesia China tumbuh sebesar 28.7%.

    Pada tahun 2007, realisasi investasi China di Indonesia berjumlah 22 proyek

    dengan nilai US$ 28.9 juta. Sementara negosiasi perjanjian investasi

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    13/43

    ASEAN-China yang belum berhasil terselesaikan diharapkan dapat rampung

    dalam tahun 2008.

    Di sela-sela KTT ASEAN ke-13 diakhiri dengan penandatanganan

    Memorandum of Understanding between ASEAN and the Government of thePeoples Republic of China on Strengthening Sanitary and Phytosanitary

    Cooperation oleh Sekjen ASEAN atas nama negara anggota ASEAN dan

    Minister General Administration of Quality Supervision, Inspection and

    Quarantine, China.

    b) ASEAN-Canada Trade And Investment Framework Arrangement(TIFA)

    Meskipun FTA ASEAN-Kanada masih merupakan tujuan jangka panjang,

    kedua belah pihak mengakui mengenai adanya suatu keperluan untuk lebih

    memformalkan hubungan, dan meminta Sekretariat ASEAN untuk menyusun

    draft awal ASEAN-Canada Economic Arrangement yang sejenis dengan

    Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) yang telah ditanda-

    tangani Kanada dengan MERCOSUR danASEAN Community.

    Pada SEOM 1/39 di Baguio City, Filipina, Januari 2008, SEO bertukar

    pandangan mengenai pembatalan sepihak oleh pihak Kanada karena isu

    Myanmar atas rencana pertemuan konsultasi SEOM-Kanada di Vancouver,

    Kanada yang dijadwalkan pada bulan Nopember 2007. Selanjutnya pada 2nd

    ASEAN Canada Informal Coordinating Mechanism (ICM) di Ha Noi, Viet

    Nam 10 Maret 2008, Indonesia telah menyampaikan penyesalannya dan

    berharap agar Kanada dapat menggulirkan kembali pembahasan TIFA. Viet

    Nam sependapat dengan Indonesia dan meminta konfirmasi lebih lanjut

    mengenai kepastian penjadwalan ulang pertemuan pembahasan TIFA.

    Pada Pertemuan ke-5 ASEAN-Canada Dialogue di Ho Chi Minh, Viet

    Nam, 12-14 Mei 2008, Kanada telah menyampaikan keputusannya untuk

    melaksanakan the 3rd ASEANCanada SEOM yang tertunda di Vancouver,

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    14/43

    Kanada pada akhir bulan Nopember 2008.

    Sebagai catatan, draft TIFA ASEAN-Kanada terdiri dari 5sections dengan

    1 Annex berupa Trade and Investment Cooperation Arrangement between

    ASEAN Canada Work Plan, yaitu : Section I Objectives; Section II Principles;Section III Expansion of Trade and Investment; Section IV Joint Council on

    Trade and Investment; Section V Final Clauses.

    c) ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)

    Terkait dengan ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZ FTA),

    setelah dilakukan perundingan sejak 3 (tiga) tahun terakhir sudah dapat

    dikatakan selesai kecuali berkaitan dengan market access untuk sektor

    otomotif. Dalam kaitan ini, Australia mengharapkan agar jika market access

    dimaksud belum dapat disepakati maka AANZ FTA dapat ditandatangani

    pada bulan Desember mendatang. Sedangkan isu-isu bilateral yang belum

    dapat diselesaikan akan diselesaikan setelah AANZ FTA ditandatangani.

    Dalam kaitan ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah konsekwensi

    hukum ditandatanganinya AANZ FTA apabila belum dapat

    disepakati/diselesaikannya komitmen bilateral dengan Australia dan New

    Zealand, mengingat offer dan request Australia serta New Zealand kepada

    Indonesia belum disepakati.

    Di samping itu, AANZ FTA menyisakan permasalahan lain, yaitu

    menyangkut 2 (dua) MOU mengenai labour dan environment yang diharapkan

    oleh New Zealand dapat ditandatangani oleh Indonesia dan New Zealand

    sebelum ditandatanganinya AANZ FTA. Kedua MOU tersebut masih dibahas

    dan dipelajari lebih lanjut oleh pihak Depnaker serta Kementerian Lingkungan

    Hidup.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    15/43

    Perundingan FTA ASEAN Australia dan Selandia Baru telah berhasil

    diselesaikan, dan kesepakatan FTA dimaksud telah ditandatangani pada KTT

    ASEAN ke-14 di Thailand pada Februari 2009. Diharapkan negara anggota

    ASEAN segera meratifikasi perjanjian tersebut sehingga perjanjian dapat

    diimplementasikan per 1 Januari 2010.

    d) ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)

    Sejak ditandatanganinya Framework Agreement on Comprehensive

    Economic Cooperation between ASEAN and India pada tanggal 8 Oktober

    2003, perundingan ASEAN-India Trade Negotiating Committee (AITNC)

    telah memasuki pertemuan ke-21. Draft ASEANIndia Trade in Goods

    Agreement telah berhasil disepakati kecuali market acsess kepada Viet

    Nam. Diharapkan hal ini dapat segera diselesaikan secara bilateral. Di

    samping itu juga masih terdapat perbedaan pandangan antara ASEAN dengan

    India berkaitan dengan penurunan tarif di dalam Exclusion List (EL) dan

    Normal Track(NT).

    e) ASEAN-EU Free Trade Agreement (AEFTA)

    PertemuanASEAN-EU Commemorative Summitdi Singapura pada tanggal

    22 November 2007, berhasil menyepakati dua dokumen penting yaituPlan of

    Action to Implement the Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN Enhanced

    Partnership dan Joint Declaration of the ASEAN-EU Commemorative

    Summit. Kedua dokumen tersebut memuat paragraf kesepakatan peningkatan

    kerjasama ekonomi kedua kawasan.

    Hingga saat ini, telah diadakan 6 kali pertemuan Joint Committee on

    ASEAN-EU Free Trade Agreement(JCAEFTA). Dalam pertemuan JCAEFTA

    ke-6 yang berlangsung di Ha Noi, Viet Nam pada tanggal 14-17 Oktober

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    16/43

    2008, masih terlihat keinginan dari pihak UE untuk memasukan isu-isu non-

    tradisional seperti government procurement, competition policy, dan

    sustainable development.

    Dalam isu Trade in Goods, UE juga mengemukakan penawaran denganpendekatan country specific adjustrment, yang mengindikasikan adanya offer

    yang berbeda dari UE kepada setiap negara-negara anggota ASEAN. Namun,

    ASEAN tidak menyetujui tawaran EU tersebut karena dikhawatirkan

    pendekatan ini akan menimbulkan diskriminasi.

    Terkait dengan modalitas ASEAN-EU Free Trade Agreement (AEFTA),

    terdapat dua proposal tentang working method (mekanisme perundingan)

    yang akan digunakan dalam kerangka AEFTA. UE mengusulkan agar

    working method dilakukan dengan menggunakan mekanisme perundingan

    dual track, yakni perundingan fast track yang dilakukan dengan beberapa

    negara (kelompok kecil) terutama negara-negara yang memiliki tingkat ambisi

    tinggi baik dalam hal cakupan isu-isu yang dirundingkan maupun ambisi yang

    cukup tinggi di masing-masing isu, dan normal track yang dilakukan

    dengan negara anggota ASEAN lainnya yang tingkat ambisinya lebih rendah.

    Berkenaan dengan proposal tersebut, Viet Nam juga mengusulkan

    pendekatan yang hampir sama dengan UE, namun sifatnya sukarela. Di

    samping traditional issues (trade in goods, services dan investment) kelompok

    pertama dapat merundingkan non-traditional issues (seperti competition

    policy, sustainable development dan government procurement), namun

    sifatnya sukarela. Sedangkan kelompok kedua hanya merundingkan

    traditional issues.

    f) ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership

    Landasan perundingan ASEAN-Japan Comprehensive Economic

    Partnership adalah Joint Declaration of the Leaders on Comprehensive

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    17/43

    Economic Partnership between ASEAN and Japan yang telah ditandatangani

    pada tanggal 5 November 2002. Kemitraan ini juga kemudian diperkuat

    dengan penandatanganan Framework for Comprehensive Economic

    Cooperation between ASEAN and Japan pada tanggal 8 Oktober 2003.

    Saat ini perjanjian AJCEP telah ditandatangani secara ad-referendum pada

    bulan Maret 2008. Sedangkan pihak Jepang telah meratifikasi perjanjian

    tersebut pada tanggal 21 Juni 2008. Saat ini masing-masing negara ASEAN

    sedang melaksanakan prosedur legal nasional guna dapat menerapkan

    perjanjian ini.

    Kerjasama di Sektor Jasa

    a. Perkembangan Liberalisasi Jasa ASEAN

    1) Peranan Sektor Jasa ASEAN

    Sektor Jasa memegang peranan penting di ASEAN dengan rata-rata 40-

    50% GDP negara ASEAN berasal dari sektor jasa. Jasa juga berperan penting

    dalam perekonomian Indonesia dengan porsi 46% total GDP pada tahun 2007.

    Dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi melalui liberalisasi

    perdagangan di bidang jasa, Negara-negara ASEAN telah menyepakati dan

    mengesahkan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada

    tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand. Selanjutnya untuk

    menindaklanjuti kesepakatan tersebut, telah dibentuk Coordinating

    Committee on Services (CCS) yang memiliki tugas menyusun modalitas untuk

    mengelola negosiasi liberalisasi jasa dalam kerangka AFAS yang mencakup 8

    (delapan) sektor, yaitu: Jasa Angkutan Udara dan Laut, Jasa Bisnis, Jasa

    Konstruksi, Jasa Telekomunikasi, Jasa Pariwisata, Jasa Keuangan, Jasa

    Kesehatan dan Jasa Logistik.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    18/43

    Indonesia mendorong liberalisasi sektor jasa melalui Badan Kebijakan

    Fiskal, Departemen Keuangan, yang bertindak sebagai koordinator (Tim

    Koordinator Bidang Jasa) di semua forum dan sektor, termasuk sebagai

    pengelola sektor jasa keuangan non-bank dan jasa profesi (akuntan dan

    penilai).

    Sejak penandatangan AFAS hingga saat ini, Negara-negara anggota

    ASEAN telah menyepakati 6 paket komitmen liberalisasi jasa. KTT ASEAN

    ke-13 di Singapura pada November 2007 telah menyepakati pengesahan paket

    ke-6 tersebut sebagai kelanjutan liberalisasi jasa di bawah AFAS. Prinsip,

    strategi dan modalitas untuk liberalisasi jasa tersebut ditujukan guna

    mewujudkan realisasi bebasnya arus perdagangan jasa ASEAN dalam rangka

    pembentukan kawasan ekonomi terintegrasi Komunitas Ekonomi ASEAN

    tahun 2015. Integrasi perdagangan jasa ASEAN akan dilaksanakan dengan

    mengacu pada Cetak Biru Pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang

    juga telah disepakati pimpinan ASEAN pada kesempatan KTT ASEAN

    tersebut.

    Disamping itu juga telah ditandatangani ASEAN Multilateral Agreement

    on the Full Liberalisation of Air Freight Services and the ASEAN multilateral

    Agreement on Air Services pada pertemuan ke-14 ASEAN Transport

    Ministers Meetingpada bulan November 2008.

    2) Integrasi Sektor Jasa Prioritas Menjelang Realisasi Komunitas Ekonomi

    ASEAN 2015

    ASEAN telah menetapkan 5 (lima) sektor jasa prioritas dari 12 sektor

    prioritas integrasi barang dan jasa yang akan diliberalisasi menjelang

    pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, yaitu: Jasa Kesehatan, Jasa

    Pariwisata, e-ASEAN, Jasa Logistik dan Jasa Transportasi Udara.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    19/43

    Target penghapusan hambatan dalam perdagangan bidang jasa di empat

    sektor prioritas bidang jasa adalah tahun 2010 untuk jasa perhubungan udara,

    e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata dan tahun 2013 untuk jasa logistik.

    Adapun liberalisasi bidang jasa seluruhnya ditargetkan pada tahun 2015.

    Masing-masing sektor prioritas tersebut telah dilengkapi peta kebijakan

    (roadmaps) yang mengkombinasikan inisiatif-inisiatif khusus dengan inisiatif

    yang lebih luas secara lintas sektor seperti langkah-langkah fasilitasi

    perdagangan.

    3) Jasa Angkutan Udara (Air Transport Services)

    Sidang ke 18 ASEAN Air Transport Working Group (ATWG) di Kuala

    Lumpur tanggal 12 14 Agustus 2008 membahas berbagai hal terkait dengan

    upaya liberalisasi jasa angkutan udara ASEAN, termasukASEAN Multilateral

    Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services, ASEAN

    Multilateral Agreement on Air Services, ASEAN Single Aviation Market

    (SAM) dan Kerjasama Angkutan Udara dengan Mitra Dialog.

    4) Jasa Angkutan Laut (Maritime Transport Services)

    Sidang ke-16 ASEAN Maritime Transport Working Group (MTWG) di

    Nha Trang, Viet Nam tanggal 9-11 September telah membahas langkah-

    langkah lebih lanjut dalam mengimplementasikan Roadmap Towards an

    Integrated and Competitive Maritime Transport. Terkait Roadmap Towards

    an Integrated and Competitive Maritime Transport, Indonesia ditunjuk

    bertanggung jawab sebagai lead coordinator untuk measure (langkah

    kebijakan) no.11 Confirm the Principle of Open Access to the International

    Maritime Trade of All ASEAN Member States dan measure no.12 Develop

    the Strategies for an ASEAN Single Shipping Market dari Roadmap

    dimaksud.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    20/43

    5) Jasa Keuangan (Finance Services)

    Pertemuan terkini Para Menteri Keuangan ASEAN dan ASEAN Finance

    Minister Investors Seminar (AFMIS) diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat

    Arab pada tanggal 7-9 Oktober 2008. Para Menteri menegaskan komitmennyauntuk memperkuat kerja sama ekonomi dan keuangan sekaligus memperkuat

    tingkat kompetensi di pasar global. Pertumbuhan GDP regional diperkirakan

    akan mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang

    mencapai 6,7 %.

    Untuk merespon hal tersebut, ditegaskan perlunya upaya kapitalisasi yang

    kuat pada sektor perbankan dan institusi keuangan selain upaya untuk segera

    dapat mengimplementasikan Chiang Mai Initiative Multilateralisation pada

    pertengahan tahun 2009 sejalan dengan inisiatif regional yang lain dalam

    upaya kerjasama dan integrasi regional.

    6) Jasa Telekomunikasi (Telecommunications Services)

    ASEAN menyadari pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi

    seluruh lapisan masyarakat. Terkait hal ini telah disepakati upaya sinergis

    untuk membangun infrastruktur komunikasi melalui Siem Reap Ministerial

    Declaration on Enhancing Universal Access on ICT Services in ASEAN yang

    disepakati dalam sidang TELSOM/TELMIN ke-7 tahun 2007 di Siem Reap,

    Kamboja.

    9th ASEAN Telecommunications & Information Technology Senior

    Officials Meeting (TELSOM-9) dan 8th ASEAN Telecommunications &

    Informations Technology Ministers Meeting(TELMIN-8) dengan tema High

    Speed Connection to Bridge ASEAN Digital Divide di Bali, pada tanggal 25-

    29 Agustus 2008 telah membahas dan mengesahkan indikator dan target dalam

    ICT Scorecard yang diperlukan untuk mencapai proses integrasi dan

    pengembangan sektor ICT ASEAN tahun 2008-2010.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    21/43

    7) Jasa Pariwisata (Tourism Services)

    Dalam pertemuan ASEAN Tourism Meetings di Manila tanggal 6 9 Juli

    2008, telah dibicarakan beberapa hal antara lain:- Penyusunan MRA di bidang Pariwisata diharapkan selesai pada akhir

    2008 dan dapat ditandatangani oleh para Menteri Pariwisata ASEAN

    pada saat ASEAN Tourism Forum (ATF) 2009 di Ha Noi, Viet Nam,

    tanggal 5-12 Januari 2009.

    - Dalam kerangka ASEAN Tourism Resource Management and

    Development Network(ATMR) telah direncanakan untuk mengadakan

    beberapa kegiatan antara lain: Training on eco tourism di Thailand,

    Pelatihan Tourism Heritage di Indonesia, ATMR Cruise di Singapura,

    Workshop tentangHome stay di Malaysia.

    - Guna lebih meningkatkan promosi ASEAN sebagai destinasi tunggal

    telah dibahas beberapa kegiatan promosi bersama, yaitu: ASEAN

    Promotional Chapter for Tourism, ASEAN Tourism Area in

    International tourism Fairs dan Joint Promotion Activities with

    ASEAN Airlines.

    - Terkait dengan NTO/VAC Fund dinyatakan bahwa Balance of

    NTO/VAC Fundhingga bulan Mei 2008 adalah USD 58,791.25.

    8) Jasa Logistik (Logistic Services)

    Jasa logistik telah ditetapkan sebagai sektor prioritas kedua belas yang

    akan diliberalisasikan oleh ASEAN. Roadmap for Integration of Logistics

    Services telah ditandatangani pada Sidang ke-39 ASEAN Economic Ministers

    di Makati City, Filipina, pada tanggal 24 Agustus 2007.

    Mutual Recognition Arrangements Bidang Jasa

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    22/43

    Para Menteri Ekonomi ASEAN telah menandatangani Mutual Recognition

    Agreement (MRA) Framework on Accountancy Services, MRA on Medical

    Practitioner and MRA on Dental Practitioners. MRA Framework on Accountancy

    Services yang akan menjadi prinsip-prinsip dasar dan kerangka negosiasi bilateral

    atau multilateral. Sedangkan MRAs mengenai Medical Practitioners and DentalPractitioners diharapkan dapat memfasilitasi mobilitas qualified medical and

    dental practitioners di ASEAN.

    Di samping itu juga telah ditandatangani MRAs di bidang engineering

    services, architectures services, nursing services and surveying and urged

    renewed efforts by the related professional bodies to implement the MRAs.

    Sedangkan Mutual Recognition Arrangements on Tourism Professionals,

    diharapkan akan dapat ditandatangani pada ASEAN Tourism Ministers Meeting

    pada bulan Januari 2009.

    Ratifikasi Perjanjian-perjanjian Ekonomi ASEAN

    Hingga saat ini terdapat 92 Perjanjian Ekonomi ASEAN. Dari jumlah tersebut, 57

    perjanjian telah diratifikasi, sedangkan 35 masih dalam proses. Perlu disampaikan

    juga bahwa terdapat 12 perjanjian dalam tahap akhir proses ratifikasi dan diharapkan

    selesai pada akhir tahun 2008.

    Kerjasama di Sektor Investasi

    Di sektor investasi, kerjasama ASEAN diawali dengan dikemukakannya

    gagasan pembentukan suatu kawasan investasi ASEAN pada Pertemuan Pemimpin

    ASEAN di Bangkok pada tahun 1995. Untuk menindaklanjuti gagasan tersebut, pada

    tahun 1996, dibentuk Komite Kerja Kawasan Investasi ASEAN (WC-AIA), yang

    berada dibawah naungan SEOM, dengan mandat menyiapkan sebuah Persetujuan

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    23/43

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    24/43

    ACIA lebih bersifat komprehensif dibandingkan dengan AIA dan ASEAN IGA,

    dikarenakan ACIA telah mengadopsi international best practices dalam bidang

    investasi dengan mengacu kepada kesepakatan-kesepakatan investasi internasional.

    Dengan adanya ACIA, diharapkan ASEAN dapat meningkatkan iklim investasi di

    kawasan dan menarik lebih banyak investasi asing. Sebagai tambahan, nilai investasiasing di ASEAN pada tahun 2005 berjumlah sebesar US$. 41.06 milyar dan tahun

    2006 sebesar US$. 52.3 milyar.

    Setelah mengalami pembahasan yang cukup alot sejak tahun 2006, ASEAN

    akhirnya berhasil menyelesaikan pembahasan ASEAN Comprehensive Investment

    Agreement (ACIA). Draft ACIA dimaksud telah dibahas dan di-endorse pada

    Pertemuan ke-40ASEAN Economic Ministers (AEM) tahun 2008. Diharapkan ACIA

    akan dapat ditandatangani pada KTT ke- 14 ASEAN mendatang di Chiang Mai,

    Thailand, Desember 2008. Dengan ditandatanganinya ACIA, diharapkan akan dapat

    menjadikan ASEAN menjadi wilayah yang sangat kompetitif untuk menarikForeign

    Direct Investment (FDI) serta mendukung realisasiASEAN Economic Community.

    Kerjasama di Sektor Komoditi dan Sumber Daya Alam

    Kerjasama Pertanian

    1) Pangan

    Secara umum kondisi pangan ASEAN pada tahun 2005/2006 stabil.

    ASEAN telah mampu mencapai swasembada, khususnya untuk komoditi

    beras dan gula yang produksinya melebihi kebutuhan di ASEAN. Untuk

    jagung dan kedelai, ASEAN masih mengandalkan impor karena produksi

    lokal belum mampu memenuhi kebutuhan domestik.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    25/43

    Dalam skema kerja sama ASEAN Plus Three, 2 (dua) proyek telah

    dilaksanakan sejak tahun 2004 2008, yaitu East Asia Emergency Rice

    Reserves (EAERR) dan ASEAN Food Security Information System (AFSIS).

    Kegiatan EAERR terutama difokuskan pada implementasi mekanismepengadaan beras (stock release mechanism) dan pemanfaatan cadangan beras

    darurat untuk kondisi bencana. Sementara itu, kegiatan AFSIS difokuskan

    pada pembuatan jaringan informasi mengenai ketahanan pangan dan

    pengembangan sumber daya manusia. Dalam proyek AFSIS, sebuah website

    telah dibentuk yang memberikan informasi mengenai situasi dan perencanaan

    kebijakan ketahanan pangan di kawasan.

    ASEAN juga telah membentuk ASEAN General Guidelines on the

    Preparation and Handling of Halal Food sebagai upaya memperluas

    perdagangan daging dan produk daging intra-ASEAN.

    Menanggapi perkembangan krisis dunia yang berdampak pada sektor

    pangan, ASEAN sesuai dengan usulan Presiden RI, telah menyusun sebuah

    skema strategis dan komprehensif untuk memperkuat ketahanan pangan

    regional yang disebut ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework

    beserta rencana kerja jangka menengah yang disebut Strategic Plan of Action

    on Food Security in the ASEAN Region (SPA-FS). Para Menteri Pertanian

    dan Kehutanan ASEAN menyepakati untuk merekomendasikan dokumen

    tersebut ke ASEAN Summitdi Thailand, bulan Desember 2008. Selanjutnya,

    kedua dokumen tersebut akan di-endorse oleh para Pemimpin ASEAN

    melaluiBangkok Statement on Food Security in the ASEAN Region.

    2) Tanaman Pangan (Crops)

    Sejak tahun 2006 2008, ASEAN telah membuat Daftar Hama Endemik

    untuk beberapa komoditas pertanian yang diperdagangkan di kawasan, yaitu

    padi giling, jeruk (citrus), mangga, kentang, dan anggrek potong dendrobium.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    26/43

    Upaya harmonisasi phytosanitary untuk komoditas-komoditas tersebut akan

    terus dilanjutkan khususnya untuk pengembangan panduan importasi.

    ASEAN Plant Health Cooperation Network (APHCN) telah dibentuk

    sebagai sarana untuk berbagi informasi mengenai kesehatan tanaman dinegara-negara anggota ASEAN. Saat ini, informasi mengenai Undang-undang

    Karantina Tanaman dan persyaratan impor untuk Malaysia dan Singapura

    telah tersedia di website APHCN. Dalam inisiatif ini, akan dibentuk ASEAN

    Regional Diagnostic Initiative sebagai proyek percontohan untuk mengatasi

    hambatan terhadap akses pasar produk pertanian.

    Melalui harmonisasi Maximum Residue Limits (MRLs) untuk pestisida,

    ASEAN terus berupaya untuk melindungi kesehatan konsumen dan

    memfasilitasi perdagangan dengan meminimalisir penggunaan pestisida dan

    memastikan keamanan pangan dan mencegah kerusakan lingkungan. Dalam

    29th ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry (29th AMAF) di

    Bangkok, 2007, ASEAN telah mengadopsi harmonisasi 99 MRL untuk 16

    pestisida. Sebelumnya ASEAN telah memiliki 658 MRL untuk 61 pestisida.

    ASEAN terus berupaya untuk melaksanakan upaya terpadu dalam

    mengharmonisasi standar dan kualitas, jaminan keamanan pangan dan

    standarisasi sertifikasi perdagangan untuk mendukung integrasi ekonomi dan

    meningkatkan daya saing produk-produk pertanian dan kehutanan ASEAN di

    pasar internasional. Untuk itu, ASEAN telah mengadopsi ASEAN Good

    Agricultural Practices (ASEAN GAP) mengenai penanganan produksi, panen

    dan paska panen buah dan sayuran segar serta sejumlah produk hortikultura

    lainnya berupa Standar ASEAN untuk mangga, nanas, durian, papaya,

    pumelo, dan rambutan.

    Sebagai upaya kawasan untuk mengendalikan penggunaan pestisida,

    ASEAN telah memiliki website untuk lembaga pengawasan pestisida

    aseanpest (http://agrolink.moa.my/doa/aseanpest) yang memberikan

    http://agrolink.moa.my/doa/aseanpesthttp://agrolink.moa.my/doa/aseanpest
  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    27/43

    landasan untuk saling bertukar informasi dan database serta penanganan

    masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pemanfaatan pestisida.

    3) Agricultural Training and Extension

    ASEAN terus melanjutkan program Pengelolaan Hama secara Terpadu

    (Integrated Pest Management/IPM) untuk berbagai tanaman pangan, termasuk

    pengembangan modul pelatihan untuk komoditas prioritas dan

    pengorganisasian pelatihan IPM di kawasan terhadap komoditas prioritas

    tersebut. Komoditas dimaksud, di antaranya mangga, jeruk, bawang merah,

    beras, pumelo dan kedelai. Pertukaran pejabat, pelatih dan petani terkait IPM

    untuk citrus telah diorganisir oleh Thailand pada tanggal 10-16 Juni 2008.

    Sejumlah aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan pekerja dan petani

    telah pula dilaksanakan, di antaranya: Regional Training on Edible and

    Medicinal Mushroom Production Technology for ASEAN Extension Workers

    and Farmers (1-2 November 2008 di Viet Nam) serta pertukaran pejabat,

    pelatih dan petani yang diorganisir di Palembang, Indonesia, tanggal 5-10 Juli

    2007.

    4) Penelitian dan Pengembangan di bidang Pertanian

    Kerjasama Penelitian dan Pengembangan di bidang pertanian telah

    dimulai sejak 2005. Sejumlah aktivitas telah dilakukan, termasuk

    pembentukan ASEAN Agricultural Research and Development Information

    System (ASEAN ARDIS),ASEAN Directory of Agricultural Research and

    Development Centres in ASEAN, dan Guidelines for the Use of the Digital

    Information System.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    28/43

    5) Codex

    ASEAN telah mengembangkan websiteASEAN Food Safety Network

    (www.aseanfoodsafetynetwork.net) untuk memberikan informasi yangberguna terkait keamanan pangan, seperti upaya SPS di berbagai bidang, isu-

    isu yang muncul dalam badan-badan penetapan standar internasional (Codex,

    OIE, IPPC, dll), serta hasil kerja dari berbagai badan di ASEAN terkait

    keamanan pangan.

    6) Skema Promosi Produk Pertanian dan Kehutanan

    Untuk mempromosikan produk pertanian dan kehutanan, ASEAN telah

    memperpanjang implementasi Memorandum of Understanding (MoU) on

    ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest Products Promotion Schemes

    untuk periode 5 tahun ke depan, dari 2004 menjadi 2009. MoU ini tetap

    relevan sebagai basis kerjasama dengan sektor swasta dan berkoordinasi

    tentang posisi bersama terkait perdagangan produk pertanian dan kehutanan

    ASEAN. Pembuatan MoU saat ini tengah dikembangkan oleh Negara-negara

    Anggota ASEAN, termasuk pengkajian produk-produk pertanian dan

    kehutanan yang dicakup dalam MoU. Dengan mempertimbangkan relevansi

    situasi pasar yang ada serta aktivitasnya dalam 12 tahun terakhir, 5 produk,

    yaitu: udang beku, ayam beku, nanas kaleng, tuna kaleng, dan karet alam telah

    disetujui untuk dihapus dari daftar.

    7) Bioteknologi

    ASEAN menyadari pentingnya bioteknologi pertanian sebagai cara untuk

    meningkatkan produktifitas pangan secara berkelanjutan. Namun demikian,

    saat ini terdapat kekhawatiran publik terhadap penggunaan bioteknologi yang

    perlu diatasi. ASEAN telah mengadopsi Guidelines on the Risk Assessment of

    Agriculture-related Genetically Modified Organisms (GMOs). Panduan ini

    http://www.aseanfoodsafetynetwork.net/http://www.aseanfoodsafetynetwork.net/
  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    29/43

    memberikan Negara-negara Anggota ASEAN pendekatan dan pemahaman

    bersama saat melakukan evaluasi ilmiah terhadap peluncuran GMOs di bidang

    pertanian. Panduan ini menggambarkan prosedur notifikasi, persetujuan, dan

    registrasi GMOs di bidang pertanian.

    Menyadari pentingnya pemahaman mengenai teknologi dan penilaian

    risiko untuk Manipulasi Genetika (MG), serta untuk meningkatkan

    pembangunan kapasitas di bidang ini, ASEAN telah mengembangkan

    Program Kesadaran Publik terhadap GMOs. Dalam program ini, Frequently

    Asked Questions (FAQs) mengenai GMOs dari seluruh Negara Anggota

    ASEAN dikumpulkan dan diterbitkan untuk informasi publik.

    Dalam meningkatkan pembangunan kapasitas, ASEAN berkolaborasi

    dengan International Life Sciences Institute Southeast Asia telah

    mengembangkan serangkaian pelatihan dan workshop mengenai penggunaan

    ASEAN Guidelines on Risk Assessment of Agriculture-related GMOs yang

    ditujukan bagi para pejabat dan pengambil keputusan. Tiga buah workshop

    telah diadakan di Singapura (2001), Kuala Lumpur (2002), Bangkok (2003)

    dan Jakarta (2004).

    Kerjasama Peternakan

    Kerjasama ASEAN di bidang peternakan semakin berkembang, terutama

    mengenai Regularization of Production and Utilization of Animal Vaccines;

    Promotion of International Trade in Livestock and Livestock Products; dan

    Strengthening Animal Diseases Control Programme. Sejumlah inisiatif baru,

    termasuk Common Stand on Codex Issues dan Veterinary Drug Residues in Food

    juga telah dimulai.

    Dalam upaya mengatur produksi dan pemanfaatan vaksin hewan, ASEAN telah

    menyetujui untuk memperbaiki mekanisme yang ada serta prosedur registrasi vaksin

    hewan yang diproduksi di dalam dan di luar Negara Anggota ASEAN. Untuk tujuan

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    30/43

    ini, sebuah mekanisme tunggal akan dipakai. AMAF ke-29 di Bangkok, 2007, telah

    menyetujui ASEAN Standard for Live Infectious Bronchitis Vaccine dan Inactivated

    Infectious Bronchitis Vaccine. Para Menteri Pertanian ASEAN juga telah

    mengakreditasi ulang National Veterinary Drug Assay Laboratory (NVDAL),

    Gunung Sindur, Indonesia sebagai laboratorium pengetesan vaksin untuk 9 vaksinhewan selama periode 3 tahun.

    Munculnya Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) di beberapa Negara

    Anggota ASEAN sejak Desember 2003 memiliki dampak yang cukup besar terhadap

    perekonomian kawasan. Salah satu kekhawatiran ialah kemampuan virus untuk

    menyebar dari unggas ke manusia. Untuk menanganinya, dibentuk Regional

    Framework for Control and Eradication of HPAI. ASEAN telah menyelesaikan

    implementasi 8 (delapan) komponen dalam kerangka regional tersebut, bekerjasama

    dengan organisasi internasional/mitra wicara.

    ASEAN telah membentuk dan menandatangani Agreement for Establishment of

    the ASEAN Animal Health Trust Fund (AHTF) pada bulan November 2006 untuk

    mendukung aktivitas ASEAN mengendalikan dan memberantas penyakit hewan di

    kawasan.

    Kerjasama Perikanan

    ASEAN Network of Fisheries Post-Harvest Technology Center melanjutkan

    kerjasamanya dengan Departemen Penelitian Perikanan Laut dari Southeast Asia

    Fisheries Development Center (SEAFDEC) untuk mengimplementasi kegiatan-

    kegiatan: (i) HACCP Training Programmes, (ii) Regional Code of Conduct on Post-

    Harvest Practices and Trade, dan (iii) ASEAN-Australia Development and

    Cooperation Programme (AADCP) mengenai Quality Assurance and Safety of

    ASEAN Fish and Fishery Products. Kesuksesan kolaborasi dengan SEAFDEC juga

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    31/43

    mendorong pengembangan inisiatif baru berupa: Seafood Safety Information Network

    dan Chloramphenicol, and Nitrofuran Residues in Aquaculture Fish and Fish

    Products.

    ASEAN terus melanjutkan kolaborasi dengan SEAFDEC dan telah menyetujuikerja sama untuk memperkuat mekanisme dan implementasi program perikanan

    kawasan melalui pembentukan ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (ASSP).

    Dalam AMAF ke-29, telah ditandatanganiLetter of Understanding(LoU) ASSP oleh

    Sekjen ASEAN dan Sekjen SEAFDEC.

    Dengan bantuan dari Australia, ASEAN telah menyelesaikan Hazard Guide-A

    Guide to the Indentification and Control of Food Safety Hazard in the Production of

    Fish and Fisheries Products in the ASEAN Region, dan Guidelines on Development

    of Standard Operating Procedures (SOP) for Health Certification and Quarantine

    Measures for the Responsible Movement of Live Food Finfish.

    Negara-negara Anggota ASEAN juga telah menyetujui inisiatif untuk

    membentukASEAN Shrimp Alliance (ASA) dan ASEAN Network on Aquatic Animal

    Health Centres (ANAAHC).

    Kerjasama Kehutanan

    Pengembangan kriteria nasional dan indikator untuk pengelolaan hutan

    berkelanjutan (sustainable forest management/SFM), termasuk pengkajian kebijakan,

    dan penanaman hutan telah mengalami kemajuan di masing-masing Negara Anggota

    ASEAN. Pada tingkat regional, pengembangan inisiatif Pan ASEAN Timber

    Certification telah menggunakan kriteria yang diakui secara internasional untuk

    memastikan diterimanya produk kayu ASEAN yang bersertifikat di pasar

    internasional. Sesuai dengan persyaratan pelaporan kehutanan internasional, AMAF

    ke-29 telah menyetujui sebagai berikut:

    i. ASEAN Criteria and Indicators for Sustainable Management of Tropical Forests;

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    32/43

    ii. Monitoring, Asssesment and Reporting Format for Sustainable Forest

    Management in ASEAN; dan

    iii. ASEAN Guidelines for the Implementation of IPF/IFF proposals for Action

    Isu illegal logging untuk dikerjasamakan di ASEAN telah diperjuangkan olehIndonesia lebih dari 3 (tiga) tahun lalu. Pada awalnya, Malaysia sangat resisten

    terhadap isu dimaksud. Namun akhirnya, Malaysia dapat menerima illegal logging

    dikerjasamakan di ASEAN mengingat hal tersebut telah mendapatkan dukungan dari

    anggota ASEAN lainnya. Akhirnya disepakati ASEAN Ministerial Statement on

    Strengthening Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) in ASEAN yang

    memuat mengenai kerja sama ASEAN untuk memberantas illegal logging and its

    associated trade. FLEG tersebuttelah didukung dengan Work Plan for Strengthening

    FLEG in ASEAN2008 2015.

    Di bawah programASEAN-German Regional Forest Program, ASEAN Forestry

    Clearing House Mechanism (CHM) telah dibentuk untuk memberikan landasan

    informasi di antara Negara-negara Anggota ASEAN terkait diskusi mengenai hal-hal

    yang menjadi kepentingan bersama.

    Volume pertama dari Database on ASEAN Herbal and Medicinal Plants , yang

    terdiri dari 64 species tanaman telah diselesaikan dan diterbitkan. Saat ini ASEAN

    tengah menyelesaikan volume kedua Database yang berisikan 50 species.

    ASEAN juga telah setuju untuk bekerjasama secara lebih proaktif dan intensif

    dalam implementasi CITES. Menteri-menteri ASEAN yang bertanggungjawab untuk

    CITES telah mendeklarasikan Framework Agreement on Comprehensive Economic

    Cooperation between ASEAN and India pada tanggal 8 Oktober 2003 pada tanggal 2-

    14 Oktober di Bangkok. ASEAN pun menunjukkan komitmennya pada bidang ini

    dengan mengembangkan dan mengadopsiASEAN Regional Action Plan on Trade in

    Wild Fauna and Flora 2005-2010. ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEAN-

    WEN) telah dibentuk pada Desember 2005 untuk menyediakan mekanisme koordinasi

    dan pertukaran informasi yang efektif di antara badan-badan penegak 32ubli pada

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    33/43

    level nasional dan regional untuk memberantas perdagangan flora dan fauna liar

    secara illegal.

    Perkembangan Kerjasama di Bidang Energi

    ASEAN telah menetapkan rencana aksi ASEAN yang disebut ASEAN Plan of

    Action for Energy Cooperation (APAEC) 2004-2009, yang meliputi langkah-langkah:

    memperkuat ketahanan energi regional; meningkatkan integrasi infrastruktur energi

    regional; menciptakan kebijakan energi regional yang responsif yang secara bertahap

    mendorong reformasi pasar, liberalisasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

    melibatkan sektor swasta dalam upaya mengamankan cadangan energi regional.

    Adapun ruang lingkup kerjasama ASEAN di bidang energi mencakup isu-isu: (i).

    Ketahanan energi (Energy Security); ii). Pembangunan jaringan kelistrikan (Power

    Interconnection); iii). Efisiensi energi (Energy Efficiency); (iv). Kebijakan regional di

    bidang energi (Regional Energy Policy); (v). Penelitian dan pengembangan energi

    terbarukan (Research and Energy, and Renewable Energy).

    Berkaitan dengan kerjasama energi ASEAN, terdapat 3 (tiga) dasar hukum yang

    menjadi rujukan, yaitu MoU on Trans ASEAN Gas Pipeline (MoU on TAGP),

    ditandatangani tahun 2002 dan MOU onASEAN Power Grid(MoU on APG), yang

    ditandatangani pada tahun 2007 dan saat ini masih menunggu proses ratifikasinya.

    Disamping itu juga akan ditandatangani New ASEAN Petroleum Security Agreement

    (APSA), yang akan ditandatangani pada KTT ke-14 ASEAN mendatang.

    Proyek-proyek yang tercakup dalam kerjasama TAGP terdiri dari 8 (delapan)

    yaitu : Duri, Indonesia Melaka, Malaysia; West Natuna, Indonesia Duyong,

    Malaysia; East Natuna, Indonesia JDA Erawan, Thailand; East Natuna West

    Natuna Kerteh, Malaysia; East Natuna West Natuna Singapura; East Natuna,

    Indonesia Brunei Darrusalam Sabah, Malaysia Palawan-Luzon, Philippina;

    Malaysia Thailand JDA Blok B Viet Nam; Pauh, Malaysia Arun, Sumatera,

    Indonesia; East Kalimantan Sabah Philippines.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    34/43

    Untuk proyek interkoneksi ASEAN, sejauh ini terdapat 14 proyek interkoneksi

    ASEAN. Proyek yang terkait dengan Indonesia, yaitu Peninsular Malaysia Sumatra

    (Medium term TNB dan PLN); Batam Bintan Singapura Johor (Long term

    PLN, SPPG dan TNB); Sarawak West Kalimantan (Medium term Sesco dan PLN);

    1) Kerjasama Energi ASEAN + 3

    Kerjasama keamanan energi ASEAN+3 muncul sebagai akibat semakin

    meningkatnya kebutuhan energi baik di tingkat regional maupun tingkat dunia.

    Pertemuan pertama ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) + 3

    berlangsung pada tanggal 9 Juni 2004 di Manila, Filipina dan mensahkan

    program kegiatan Energy Security Forum, Natural Gas Forum, Oil Market

    Forum, Oil Stockpiling Forum danRenewable Energy Forum dan upaya bersama

    untuk mengatasi isu-isu di pasaran minyak regional termasuk Asian Premium.

    Selain itu, disetujui untuk mendorong penetapan harga spotminyak berorientasi

    pasar dan diimplementasikan di bursa berjangka untuk produk minyak mentah

    (crude oil) dan produk-produk bahan bakar lainnya.

    Pada pertemuan ke-5 AMEM + 3 di Bangkok, 2007, telah disepakati

    kerjasama energi ASEAN + 3, yaitu energy security, oil market, oil stockpiling,

    natural gas serta New Renewable Energy (NRE) dan Energy Efficiency and

    Conservation (EE&C). Sidang juga sepakat untuk memperluas kerjasama regional

    dengan memasukkan kerjasama civilian nuclear energy. Dalam kaitan ini juga

    telah disepakati Work Plan untukOil Stockpiling Roadmap yang akan didasarkan

    kepada 4 (empat) prinsip, yaitu voluntary dan tidak mengikat, saling

    menguntungkan, saling menghormati, pendekatan tahap demi tahap dengan

    perspektif jangka panjang.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    35/43

    Terkait dengan pengembangan kerjasamaEnergy Efficiency and Conservation

    (EE & C) disepakati bahwa kerjasama dapat dilakukan melalui peningkatan

    dialog, pengembangan networkingsertasharinginformasi.

    Disepakati Proposal Korea mengenai kerjasama Clean DevelopmentMechanism (CDM) untuk memperluas kesempatan bagi proyek-proyek CDM

    guna membantu mengurangi greenhouses gas emission (GHG) serta

    meningkatkan sustainable developmentmelalui kegiatan capacity building. Para

    Menteri meminta ASEAN Center for Energy dan Korea Energy Management

    Cooperation dapat menindaklanjuti proposal tersebut.

    Para Menteri menyambut baik proposal Korea mengenai kerjasama civilian

    nuclear energy sesuai denganASEAN + 3 Cooperation Work Plan (2007 2017),

    dengan kegiatan antara lain capacity building seperti training staff/personnel

    untuk civilian nuclear development di kawasan. Korea diharapkan dapat

    bekerjasama dengan ACE untuk meneruskan inisiatif tersebut.

    2) KerjasamaEast Asia Summit di bidang Energi

    Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 East Asia Summit (EAS) di

    Cebu, Filipina, tanggal 15 Januari 2007, isu yang menjadi fokus utama adalah

    energy security. Pembahasan isu energy security dalam KTT ini diarahkan untuk

    mencapai tujuan bersama negara-negara EAS yaitu memastikan ketersediaan

    sumber energi yang terjangkau (affordable) bagi pembangunan di kawasan.

    Dalam KTT tersebut, para Pemimpin EAS sepakat bahwa pembahasan mengenai

    energi harus mencakup elemen-elemen energy security, sumber daya energi

    alternatif dan terbarukan, efisiensi energi dan konservasi energi, dan perubahan

    iklim global.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    36/43

    Untuk menegaskan komitmen kerjasama di bidang energi tersebut, para

    Pemimpin EAS mengadopsi Cebu Declaration on East Asian Energy Security,

    yang bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

    o

    Meningkatkan efisiensi dan kinerja penggunaan bahan bakar fosil yang ramahlingkungan;

    o Mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar konvensional melalui

    peningkatan efisiensi energi dan program-program konservasi, tenaga air,

    perluasan sistem energi terbarukan, produksi dan penggunaan bio-fuel, dan

    penggunaan tenaga nuklir untuk maksud damai;

    o Mendorong terciptanya suatu pasar regional dan internasional yang terbuka

    dan kompetitif, yang bertujuan untuk menyediakan pasokan energi yang

    terjangkau untuk semua kalangan masyarakat;

    o Mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kebijakan yang efektif, dengan

    tujuan untuk berkontribusi mengurangi dampak perubahan iklim global;

    o Mendorong investasi di bidang sumber daya energi dan pembangunan

    infrastruktur melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta;

    KTT ke-2 EAS juga menyambut baik berbagai proposal kerjasama di bidangenergy security, termasuk inisiatif empat pilar yang diajukan oleh Jepang yang

    berjudul Fueling Asia Japans Cooperation Initiative for Clean Energy and

    Sustainable Growth dan kesediaan Jepang untuk memberikan bantuan dana

    energy-related ODA sebesar US$ 2 Milyar untuk tiga tahun ke depan. Para

    Pemimpin juga sepakat untuk membentuk suatu EAS Energy Cooperation Task

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    37/43

    Force (EAS ECTF), berdasarkan mekanisme sektoral di bidang energi yang telah

    ada di ASEAN untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah diambil para

    Pemimpin EAS mengenai energy security dan melaporkan rekomendasinya pada

    KTT EAS mendatang.

    Pada Pertemuan pertama East Asia Summit Energy Ministerial Meeting (1st

    EAS EMM) di Singapura, tanggal 23 Agustus 2007, Sidang sepakat bahwa 3

    (tiga) work stream yaitu energy efficiency and conservation (EE & C); energy

    market integration; biofuels for transport and other purposes sebagai langkah

    awal untuk mengembangkan kerjasama dalam rangka energy security negara-

    negara anggota EAS. Sidang juga sepakat untuk terus mengembangkan

    kemungkinan kerjasama teknologi baru untuk biofuels serta melakukan upaya-

    upaya konkrit untuk merealisasikan kerjasama energy efficiency and conservation

    berdasarkan voluntary basis dan menyambut baik pembentukan Asia Biomass

    Research Core dan Asia Biomass Energy Cooperation Promotion Office di

    Jepang;

    Pada Pertemuan Kedua Asia Summit Energy Ministerial Meeting (2nd EAS

    EMM), Agustus 2008, para Menteri mendukung upaya-upaya yang

    berkesinambungan dari EAS Energy Cooperation Task Force (ECTF) untuk

    mengembangkan kerjasama melalui 3 (tiga) Work Streams kerjasama energi, yaitu

    Energy Efficiency and Conservation (EE & C), Energy Market Integration (EMI)

    dan Biofuels untuk transportasi dan tujuan-tujuan lainnya. Disamping itu Para

    Menteri menyambut baikEAS Energy Outlookyang dipersiapkan olehEconomic

    Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Dalam kaitan ini, para Menteri

    mengharapkan agar ERIA dapat memperdalam analisisnya dan memberikan

    masukan agar kerjasama dalam hal energy effisiency and conservation lebih

    efektif.

    Para Menteri juga sepakat bahwa rekomendasi laporan hasil studi Energy

    Market Integration in the East Asia Region perlu dipertimbangkan khususnya

    rekomendasi untuk mengadakan pertemuan forum konsultasi atau pertemuan-

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    38/43

    pertemuan lainnya, untukshare pandangan mengenai policy approaches dan

    untuk menentukan langkah-langkah dalam meningkatkan pasar energi yang

    terintegrasi. Dalam kaitan ini, para Menteri meminta ECTF untuk memperdalam

    studi mengenaiEnergy Market Integration untuk dilaporkan pada pertemuanEAS

    Energy Ministers Meetingmendatang.

    Para Menteri sepakat menetapkan mengenaiAsian Biomass Energy Principles

    sebagai pedoman untuk produksi dan pengunaannya di kawasan. Dalam kaitan

    ini, para Menteri sepakat untuk mempromosikan produksi dan penggunaan

    biofuels dan kerjasama regional yang tidak mengganggu ketahanan pangan. Para

    Menteri menugaskan ERIA untuk mengembangkan metodologi bagi assesment

    lingkungan dan social sustainability dalam produksi dan penggunaan biomass

    mengingat kondisi-kondisi khusus di kawasan.

    Kerjasama ASEAN di Sektor Usaha Kecil dan Menengah

    Kerjasama ASEAN di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah dirintis

    sejak tahun 1995, yang ditandai dengan dibentuknya Kelompok Kerja Badan-Badan

    UKM ASEAN (ASEAN Working Group on Small and Medium-size Enterprises

    Agencies). Dalam pertemuan pertamanya di Jakarta tanggal 24 April 1995 telah

    disahkan Rencana Aksi ASEAN bagi pengembangan UKM. Pertemuan ini juga

    menyepakati bahwa pada tahap awal kerjasama ASEAN di bidang UKM akan

    terfokus pada sektor manufaktur.

    Sidang ASEAN Economic Minister Meeting (AEM) ke-31 di Singapura tanggal

    27 September2 Oktober 1999 telah menyepakati kerangka kerjasama yang

    melibatkan UKM dalam ASEAN Industrial Cooperation (AICO). Kerangka

    kerjasama ini didasari oleh pemahaman bahwa UKM sebagian besar melaksanakan

    fungsinya sebagai industri pendukung bagi perusahaan-perusahaan besar, disamping

    untuk memberikan kesempatan kepada UKM untuk berpartisipasi secara langsung

    dalam perdagangan intra ASEAN.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    39/43

    ASEAN Policy Blueprint for SMEs Development (APBSD) 2004-2014 telah

    disahkan pada Sidang AEM ke-36 di Jakarta, 3 September 2004. Policy blueprint

    tersebut bertujuan untuk menjamin adanya transformasi UKM ASEAN yang

    memiliki daya saing, dinamis, inovatif dalam rangka menuju integrasi ekonomi

    ASEAN. Tujuan-tujuan tersebut telah dituangkan dalam aktivitas-aktivitas ASEANSmall and Medium Enterprise Agencies Working Group (SMEWG) guna

    merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam APBSD. Pada pertemuan SMEWG

    ke-22 di Singapura, 27-28 Mei 2008, telah dibahas beberapa hal yang mencakup:

    pembentukan common curriculum for entrepreneurship in ASEANoleh Indonesia dan

    Singapura, rencana penyusunan ASEAN SME White Paper, implementasi SME

    Section dalamAEC Blueprint. Dan kerjasama dengan mitra wicara.

    Hal ini dapat diwujudkan melalui suatu cooperative frameworkyang melibatkan

    secara aktif peran sektor swasta di ASEAN disamping meningkatkan budaya

    wirausaha, inovasi dan networkingdi kalangan UKM, memberikan fasilitas kepada

    UKM untuk memperoleh akses informasi, pasar, SDM, kredit dan keuangan serta

    teknologi modern. Berdasarkan cetak biru tersebut telah dipilih lima bidang

    kerjasama strategis dalam pengembangan UKM ASEAN, yaitu: Pembangunan

    Sumber Daya Manusia; Dukungan dalam Bidang Pemasaran; Bantuan dalam Bidang

    Keuangan; Pengembangan Teknologi; dan Penerapan Kebijakan yang Kondusif.

    Dalam perkembangannya, kerjasama ASEAN di sektor UKM lebih difokuskan

    pada tindak lanjut proyek-proyek peningkatan kapasitas dan daya saing UKM di

    bawah payung Vientiane Action Plan dan ASEAN Policy Blueprint for SMEs

    Development (APBSD) 2004-2014; kerjasama dengan negara-negara Mitra Wicara;

    serta hal-hal berkaitan dengan prospek pengembangan UKM di tengah kemajuan

    kerjasama ekonomi ASEAN. Dari 20 proyek yang disepakati dalam APBSD,

    sembilan proyek diantaranya telah selesai, tiga sedang berjalan, tujuh dalam persiapan

    dan satu tidak dapat dilaksanakan. Proyek-proyek APBSD 2004-2014 yang belum

    dapat dilaksanakan pada umumnya disebabkan oleh belum jelasnya pendanaan bagi

    proposal yang telah masuk serta adanya permintaan sejumlah Mitra Wicara agar

    usulan proyek-proyek baru dapat dikaitkan dalam kerangka FTA dengan ASEAN.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    40/43

    Pada pertemuan SMEWG ke-23 yang telah berlangsung di Vientiane, Lao PDR

    bulan Nopember 2008, telah disepakati bahwa draft common curriculum for

    entrepreneurship in ASEAN akan diujicobakan di Myanmar dan Viet Nam sebelum

    diterapkan di seluruh negara-negara ASEAN.

    Kerjasama Ekonomi Sub-Regional ASEAN

    Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR) dilakukan untuk

    mengambil manfaat dan saling melengkapi dalam mempercepat pembangunan

    ekonomi melalui peningkatan arus investasi, pengembangan infrastruktur,

    pengembangan sumber daya alam dan manusia, serta pengembangan industri. Tujuan

    utama pembentukan sub-wilayah pertumbuhan adalah untuk memadukan kekuatan

    dan potensi-potensi tiap-tiap wilayah yang berbatasan sehingga menjadi wilayah

    pertumbuhan yang dinamis. Kerjasama ekonomi sub-regional, sering juga disebut

    sebagai segitiga pertumbuhan (growth triangle) atau wilayah pertumbuhan (growth

    area), merupakan salah satu bentuk keterkaitan (linkage) ekonomi antar daerah

    dengan memiliki unsur internasional. Daerah anggota kerjasama tersebut lebih dari

    satu negara.

    Dalam konteks ASEAN, sesuai dengan Agenda for Greater Economic

    Integration, pembentukan KESR didasarkan pada prinsip keterbukaan dalam

    pembangunan wilayah (open regionalism) dan bukan pada pembentukan blok

    kawasan yang tertutup (building block). Berbagai kendala yang muncul dalam

    perkembangan kerjasamagrowth areas ini menjadi feed backbagi kemajuan skema

    pertumbuhan wilayah ini dan ASEAN terus mengupayakan inisiatif-inisiatif baru

    dalam kerangka pengembangan kerjasama tersebut seperti pembentukan ASEAN

    Mekong Basin Development Cooperation.

    Kawasan Pertumbuhan ASEAN Bagian Timur: Brunei, Indonesia, Malaysia,

    dan Filipina (BIMP-EAGA)

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    41/43

    Ide pembentukan Wilayah Pertumbuhan ASEAN Timur (BIMP-EAGA)

    pertama kali disampaikan oleh Presiden Filipina, Fidel Ramos pada bulan

    Oktober 1992 untuk menghubungkan daerah Filipina Selatan dengan Wilayah

    Timur Indonesia dan Wilayah Timur Malaysia. Ide tersebut kemudiandisampaikan kepada PM Malaysia Mahathir Muhamad dan Presiden Soeharto.

    Kerjasama BIMP-EAGA secara resmi dibentuk melalui penandatangananAgreed

    Minutes pada pertemuan tingkat menteri di Davao City, Filipina, 26 Maret 1994.

    BIMP EAGA tersebut diikuti oleh empat negara di kawasan timur ASEAN yaitu

    Brunei Darussalam, Indonesia (Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan

    Sulawesi Utara), Malaysia (Sabah, Serawak, dan Labuan), dan Filipina

    (Mindanao dan Palawan).

    Kerjasama BIMP-EAGA dibentuk untuk menarik minat para investor lokal

    dan asing untuk melakukan investasi dan meningkatkan perdagangan di kawasan

    timur ASEAN. Tujuan pembentukan BIMP-EAGA adalah mengembangkan

    kerjasama sub-regional antara negara-negara anggota dalam rangka meningkatkan

    pertumbuhan ekonomi di sub-kawasan tersebut. Sektor kerjasama yang

    diprioritaskan adalah transportasi udara dan laut, perikanan, pariwisata, energi,

    kehutanan, pengembangan sumber daya manusia dan mobilitas tenaga kerja.

    Untuk melibatkan pihak swasta secara aktif telah dibentuk forum khusus East

    ASEAN Business Council(EABC) di Davao City 15-19 Nopember 1994.

    Pembagian area kerja BIMP-EAGA digolongkan dalam beberapa cluster,

    yaitu: cluster bidang transportasi dan pembangunan infrastruktur yang

    membawahi air linkages, sea linkages, telekomunikasi dan konstruksi dengan

    Brunei Darussalam sebagai koordinator; Clusterbidang sumber daya alam yang

    terdiri atas agro-industry, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup serta

    energi, dengan Indonesia sebagai koordinator; cluster pariwisata, dengan

    Malaysia sebagai koordinator; dan cluster UKM dan finansial dengan Filipina

    sebagai koordinator.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    42/43

    Pertemuan BIMP-EAGA Summitke-3 di Cebu pada tanggal 12 Januari 2007

    menghasilkan sebuah Joint Statement for 3rdBIMP-EAGA Summityang intinya

    antara lain menyepakati BIMP-EAGA Roadmap to Development yang meliputi

    percepatan penerapan flagship projects, pembuatan database perdagangan,

    investasi & pariwisata. Hal tersebut akan selaras dengan inisiatif AEC danbertujuan untuk memajukan proses integrasi ASEAN; menyepakati peningkatan

    keterlibatan pihak swasta untuk berpartisipasi pada BIMP-EAGA Business

    Council; menggerakkan sektor UKM bekerjasama dengan ADB serta

    meningkatkan peran pemuda dalam kerjasama sosial budaya, riset, olahraga, dan

    pendidikan.

    b) Segitiga Pertumbuhan: Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMT-GT)

    Pembentukan Segitiga Pertumbuhan (Growth Triangle) IMT-GT dimulai

    dengan pertemuan bilateral tingkat menteri dan pejabat tinggi di Pulau Langkawi,

    Malaysia, 20 Juli 1993. Kerjasama segi tiga pertumbuhan tersebut melibatkan

    tiga provinsi Indonesia yakni Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat; empat

    negara bagian Malaysia yaitu Perak, Penang, Kedah, Perlis dan empat belas

    provinsi Thailand Selatan.

    Kerjasama pertumbuhan tersebut diharapkan akan mempercepat pertumbuhan

    ekonomi dan memperlancar arus perdagangan, investasi, pariwisata, dan jasa,

    serta membuka peluang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia

    secara optimal. Secara struktural mekanisme kerjasama IMT-GT terbagi atas dua

    tingkatan, yaitu Sidang Pejabat Tinggi (Senior Officials Meeting-SOM) dan

    Business Council Meeting (BCM). SOM terdiri dari pejabat-pejabat tinggi

    pemerintah dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian dan beberapa

    anggota teras BCM. Sedangkan BCM terdiri dari pengusaha-pengusaha yang

    terlibat dalam kegiatan IMT-GT. SOM melakukan pertemuan setahun sekali

    dengan didahului pertemuan BCM. Hasil pertemuan BCM kemudian diajukan ke

    SOM.

  • 7/27/2019 Kerjasama Ekonomi ASEAN (1)

    43/43

    Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu telah diadakan pula KTT ke-2 IMT-GT

    yang menyepakati sebuahJoint Statement of the 2ndIMT-GT Summityang intinya

    antara lain penetapan IMT-GT Roadmap for Development 2007-2011 dan

    penetapan empat IMT-GT Economic Corridors (extended Songkhla-Penang-

    Medan, Straits of Malacca, Banda Aceh-Palembang, Dumai-Melaka); mendorongpenguatan peran Swasta dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kerjasama

    IMT-GT; dukungan penguatan institusional IMT-GT; dan dukungan peran ADB

    dalam IMT-GT.