keputusan ketua mahkamah agung ri nomor : 071 / bawas. · pdf filenomor terakhir daftar hadir...

Click here to load reader

Post on 06-Apr-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RINOMOR : 071 / KMA / SK / V /2008

TENTANG

KETENTUAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DALAMPELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS

KINERJA HAKIM DAN PEGA WAI NEGERIPAD A MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN

YANG BERADA DI BAWAHNYA

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan PresidenRepub1ik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentangTunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeridi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradi1anyang berada di bawahnya dan Keputusan KetuaMahkamah Agung Repub1ik Indonesia Nomor070IKMA/SKNI2008 tentang Tunjangan KhususKinerja Pegawai Negeri di Lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradi1an yang berada di bawahnya,dipandang perlu menetapkan Keputusan KetuaMahkamah Agung Repub1ik Indonesia tentangKetentuan Penegakan Disip1in Kerja Da1amPe1aksanaan Pemberian Tunjangan Khusus KinerjaHakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah AgungDan Badan Peradi1an yang berada di bawahnya;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentangPokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041),sebagaimana te1ah diubah dan ditambah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1985 Nomor 73, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3316) sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4359);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentangDisiplin Prajurit TNI (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 74, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3703);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor30 Tahun 1980 tentang Peraturan DisiplinPegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pre sid en Republik Indonesia Nomor 19Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus KinerjaHakim dan Pegawai Negeri di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada di bawahnya;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor070/KM/SKN12008 tentang Tunjangan KhususKinerja Pegawai Negeri di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada di bawahnya.

8. Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/22NIIII2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit TentaraNasional.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA MAIIKAMAII A

I>ALAM PI~LAKSANAAN PEMBERIANTUNJANGAN KHUSUS KINERJA HAKIM DANPEGAWAI NEGERI PADA MAHKAMAHAGUNG DAN BADAN PERADILAN YANGBERADA DI BAWAHNYA

Pasal!Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini yangdimaksud dengan :

(I) Hakim Mahkamah Agung adalah Ketua, WakilKetua, Ketua Muda, Hakim Agung padaMahkamah Agung.

(2) Hakim Badan Peradilan yang berada di bawahnyaadalah Hakim pada Badan Peradilan Umum,Peradilan Agama, Peradilan Militer, PeradilanTata Usaha Negara, dan Hakim yang dipekerjakanuntuk tugas peradilan (yustisial).

(3) Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil,Anggota Tentara Nasional Indonesia dan AnggotaKepolisian Republik Indonesia pada MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Kepada seluruh Hakim dan Pegawai Negeri padaMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, pada saat Keputusan Ketua MahkamahAgung ini berlaku, selain penghasilan yang berhakditerima menurut peraturan perundang-undangan yangberlaku, diberikan pula tunjangan khusus kinerja setiapbulan.

Tunjangan khusus kinerja sebagaimana dimaksudkanpada Pasal 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung initidak diberikan kepada :

(1) Hakim dan Pegawai Negeri yang secara nyatatidak diberikan tugas/pekerjaan/jabatan tertentupada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada di bawahnya, karena sedang dikenaitindakan;

(2) Hakim dan Pegawai Negeri yang diberhentikanuntuk sementara (skorsing) atau di non-aktitkan;

(3) Hakim dan Pegawai Negeri yang diberhentikandari pekerj aan/j abatannya;

(4) Hakim dan Pegawai Negeri yang gaji aktifnyadihentikan karena diperbantukan pada badanlinstansi lain;

(5) Hakim dan Pegawai Negeri yang diberi cuti diluartanggungan negara atau dalam bebas tugas untukmenjalani masa persiapan pensiun;

Pasa14(1) Hakim dan Pegawai Negeri dianggap tidak

mentaati ketentuan kepegawaian yang berlaku dantidak berpartisipasi penuh, jika telah mendapatperingatan tertulis berdasarkan keputusan ini.

(2) Kepada Hakim dan Pegawai Negeri sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakanpengurangan pembayaran tunjangan khususkinerja yang besarnya dinyatakan dalam %(perseratus).

Pasal5Ketentuan Hari, Jam Kerja,

Daftar Hadir dan Daftar Pulang

Ketentuan Hari, Jam Kerja, Daftar Hadir dan DaftarPulang diatur sebagai berikut :(1) Hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari

Jum'at.(2) Jam kerja dan jam istirahat bagi Hakim dan

Pegawai N egeri pada Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang berada di bawahnya diatursebagai berikut :a. Jam kerja sebagai berikut :

1). Hari Senin sid Kalllis dari pukul OX.OOsid pukul 16.:10 waktu setclllplll

2). Ilari JUIll'a! dari pukul Ox.oo sid pukul17.00 waktu setempat.

b. Jam istirahat sebagai berikut :

1) Hari Senin sid Kamis dari pukul 12.00sid puku113.00 waktu setempat

2) Hari Jum'at dari pukul 11.30 sid pukul13.00 waktu setempat.

c. Jam kerja sebagaimana ditentukan di atasdisesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaanpersidangan, dan pekerjaan yang hamsdilakukan di luar kantor dan di luar ketentuanjam kerja antara lain pemeriksaan setempat,eksekusi putusan Hakim, dan penyampaianrelaas panggilan.

(3) Pelaksanaan Daftar Hadir dan Daftar Pulang diatursebagai berikut :a. Daftar hadir dan daftar pulang dapat dilaksa-

nakan melalui mesin (finger scan, mesinkartu) dan atau manual.

b. Daftar hadir dan daftar pulang secara manualdiatur sebagai berikut :1) Daftar hadir dan daftar pulang kerja

dilaksanakan setiap hari denganmenu lis nama, jam datang maupunpulang, dan menandatangani padadaftar hadir sebagaimana contohterlampir (lampiran 1).

2) Setelah memasuki jam kerja dibawahnomor terakhir daftar hadir Hakim danPegawai Negeri dibubuhi garis bawahdengan tinta merah dan ditandatanganioleh penanggungjawab daftar hadir,untuk Hakim dan Pegawai N egeri yangdatang terlambat dapat melanjutkanpengisian daftar hadir setelah garisbawah tinta merah tersebut.

3) Daftar pulang pada hari Senin sampaidengan Kamis akan dikeluarkan padajam 16.15 waktu setempat dan padahari Jum'at di keluarkan pada jam16.45 waktu setempat, apabila ada

kepentingan dinas keluar sebelum jampulang, pengisian daftar pulang dapatdilakukan dengan surat ijin tertulis dariatasan langsung, sebagaimana contohterlampir (lampiran 2).

c. Di setiap lingkungan setingkat Eselon II diPusat, Pengadilan Tingkat Banding danPengadilan Tingkat Pertama, ditunjukseorang petugas daftar hadir dan daftarpulang baik secara manual maupun mesinsesuai ketentuan jam kerja.

d. Petugas tersebut pada butir c setiap akhirbulan merekap daftar hadir dan daftar pulanguntuk usulan tunjangan khusus kinerja yangakan dibayarkan pada pertengahan bulanberikutnya.

e. Pejabat yang bertanggung jawab terhadappelaksanaan daftar hadir dan daftar pulangjam kerja adalah :1) Untuk lingkungan Kepaniteraan,

Direktorat Jenderal dan Badan adalahpejabat Eselon II atau yang disetarakan.

2) Untuk lingkungan Pengadilan TingkatBanding dan Pengadilan TingkatPertama adalah Ketua atau Wakil KetuaPengadilan Tingkat Banding dan Ketuaatau Wakil Ketua Pengadilan TingkatPertama.

Pasal6Pejabat Yang Berwenang Memberikan

Peringatan Tertulis

Pejabat yang berwenang memberikan peringatantertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)Keputusan ini adalah :a. Peringatan tertulis pertama oleh pejabat atasan

langsung serendah-rendahnya Pejabat Eselon IVbagi para pegawai di lingkungan masing-masing.

b. Peringatan tertulis kedua, oleh atasan langsungpejabat yang berwenang memberikan peringalantertulis pertama.

~. Pcringlltlln tcrlulis kcliga, olch alasan langsungpcjabal yang berwenang memberikan peringatantertulis kedua.

Pasal7Jenis-Jenis Hukuman Disiplin

Jenis-jenis Hukuman Disiplin terdiri dari :a. Peringatan Lisanb. Peringatan Tertulisc. Pelanggaran

Pasal8Peringatan Lisan

(1) Peringatan lisan sebagaimana dimaksud dalamKeputusan ini diberikan jika Hakim dan PegawaiNegeri pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya tanpa ijin ataualasan melakukan hal-hal sebagai berikut :a. Terlambat masuk bekerja dan atau mening-

galkan tempat pekerjaan pada waktu jamkerja atau pulang sebelum waktunya, atau

b. Tidak masuk bekerja, atauc. Tidak menyelesaikan pekerjaan dengan baik

menurut waktu yang ditentukan.(2) Atasan langsung dapat memberikan peringatan

lisan pertama, peringatan lisan kedua, danperingatan lisan ketiga kepada Hakim danPegawai Negeri kemudian dicatat dalam BukuPeringatan Lisan sebagaimana contoh terlampir(lampiran 3).

(3) Apabila atasan langsung telah memberikanperingatan sebagaimana disebut pada ayat (2) diatas, maka atasan langsung dapat memberikanperingatan tertulis.

Pasal9Peringatan Tertulis

Peringatan Tertulis terdiri dari :a. Peringatan Tertulis Pertamab. Peringatan Tertulis Keduac. Peringatan Tertulis Ketiga

PasallOPeringatan Tertulis Pertama

(1) Setiap Hakim dan Pegawai N egeri yang telahmendapatkan peringatan lisan pertama, peringatanlisan kedua, dan peringatan lisan