kepailitan dan penundaan kewajiban membayar

Download Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar

Post on 19-Jul-2015

42 views

Category:

Law

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROSES PERKARA KEPAILITAN

UU No. 37 TAHUN 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban membayar utang

Oleh :

ALI NURYAHYA. SH,MH

Hukum Acara Pengadilan NiagaPengertian Kepailitan Kepailitan adalah :Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas

Kreditur adalah : Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan.

2Debitur adalah : Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau UU yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan.Kurator adalah : Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit3Dasar Hukum Kepailitan antara lain :

Pasal 1131 KUHPerdataPasal 1132 KUHPerdataPasal 21 UUKPKPU ( UU N0.37 Tahun 2004 )

4Pihak-pihak yang dapat mengajukan Pailit

Debitur yang bersangkutan.Kreditur / Para Kreditur.Kejaksaan demi kepentingan umum.Bank Indonesia apabila Debiturnya Bank.Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam hal Debiturnya perusahaan efek, Bursa efek, lembaga kliring dan penjamin.Menteri Keuangan (dalam hal Debiturnya perusahaan asuransi dana pensiun atau BUMN)

5Syarat untuk dapat dinyatakan Pailit melalui Pengadilan yaitu : (Pasal 2 ayat 1 UU KPKU )Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor ;Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang ;Utang telah jatuh dan dapat ditagih6Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit (Pasal 6 dan 7) :Diajukan kepada Ketua Pengadilan.Didaftar Permohonan pernyataan Pailit pada tanggal Permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada Pemohon diberikan tanda terima.7Pasal 7 : 1 UU KPKPU :Permohonan permohonan Pailit harus diajukan oleh seorang Advokat. 8Putusan atas Permohonan pernyataan Pailit harus diucapkan oleh Pengadilan paling lambat 60 hari setelah Permohonan didaftarkan.

Bahwa Pemohon dapat mengajukan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitur dan dapat menunjuk Kurator sementara.9Putusan pailit :Putusan Pailit diucapkan / dibacakan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan (Vonis) tidak dengan suatu ketetapan (Beschikking).Dalam Putusan Pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas.Bila Pemohon tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator maka Balai Harta Peninggalan (BHP) diangkat selaku Kurator.10Hakim Pengawas :Yaitu Mengawasi pengurusan dan pemberesan.Terhadap penetapan Hakim pengawas dalam waktu 5 hari setelah penetapan dapat diajukan banding ke Pengadilan (Pasal 68:1)Kurator : Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.1111Upaya Hukum Kepailitan :Kasasi.Peninjauan Kembali.KasasiDiajukan paling lambat 8 hari sejak putusan diucapkan. Dapat diajukan oleh Debitur atau Kreditur dan dapat juga diajukan oleh Kreditur lain (Kasasi pihak ketiga)Memori kasasi wajib diserahkan kepada Panitera Pengadilan pada tanggal permohonan didaftarkan.Kontra memori kasasi diajukan paling lambat 7 hari setelah Termohon menerima memori kasasi.12Peninjauan KembaliPutusan atas permohonan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali PK dapat diajukan bukti apabila :Ditemukan bukti baru (Novum).Terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim.Karena Novum 180 hari memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 296 : 1).Karena kekeliruan yang nyata 30 hari memperoleh kekuatan hukum tetap ( Pasal 296 : 2).13Memori dan Kontra memori PK (Pasal 297) :Memori PK dan bukti pendukung diserahkan pada saat menyatakan PK.Kontra memori diserahkan dalam waktu 10 hari sejak pendaftaran atau 8 hari sejak diberitahukan. Kecuali ditentukan lain dalam UU ini maka Hukum Acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata14

Recommended

View more >