kementerian kelautan dan perikanan badan karantina...

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELP. : (021) 3519070 (HUNTING), FAKSIMILE (021) 3513282 LAMAN:http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 29/KEP-BKIPM/2015

TENTANG

PROSEDUR DAN JANJI LAYANAN

TINDAKAN KARANTINA IKAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN DI ZONA KARANTINA PELABUHAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 22/PER-BKIPM/2015 tentang Tindakan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di Zona Karantina Pelabuhan Laut;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian pelayanan, penerapan tindakan karantina sesuai standar internasional dan mendukung sistem percepatan pengeluaran arus barang telah dilakukan perbaikan proses layanan berdasarkan kategori tingkat risiko media pembawa melalui prosedur dan janji layanan tindakan karantina dan pengendalian mutu hasil perikanan di zona karantina pelabuhan laut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di Zona Karantina Pelabuhan Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang . . .

-2-

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4623);

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Republik lndonesia; 11. Peraturan . . .

-3-

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2008 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindak Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 148);

15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2013 tentang Penetapan Jenis - Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya.

16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PROSEDUR DAN JANJI LAYANAN TINDAKAN KARANTINA IKAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN DI ZONA KARANTINA PELABUHAN LAUT.

KESATU : Menetapkan Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di Zona Karantina Pelabuhan Laut, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini..

KEDUA : Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di Zona Karantina Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan sistem pelayanan terhadap:

a. impor untuk media pembawa risiko tinggi; dan

b. impor untuk media pembawa risiko rendah.

KETIGA . . .

-4-

KETIGA : Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di Zona Karantina Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan tindakan karantina ikan di zona karantina di dalam kawasan pabean dalam mendukung sistem Custom Clearance yang berkaitan dengan impor ikan secara elektronik.

KEEMPAT : Sistem pelayanan terhadap pemasukan media pembawa di zona karantina pelabuhan laut sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Kepegawaian Hukum dan Organisasi Sugiman

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, ttd. NARMOKO PRASMADJI

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 29/KEP-BKIPM/2015 tentang Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di Zona Karantina Pelabuhan Laut

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komitmen Negara Republik Indonesia yang sangat tinggi dalam

mendukung pelaksanaan perdagangan global ditunjukkan dengan penyusunan

dan pemberlakuan sistem penanganan lalu lintas barang impor yang cepat,

tepat, dan akurat. Pemberlakukan sistem tersebut diharapkan dapat

mengatasi kondisi pelayanan yang ada saat ini yang masih banyak terjadi

kekurangan seperti masalah waktu, birokrasi yang terlalu berbelit-belit,

tingginya pembiayaan yang harus dikeluarkan dalam pengurusan dokumen,

serta tidak akuratnya data yang berikan oleh petugas.

Melalui sistem penanganan lalu lintas barang impor yang cepat, tepat,

dan akurat diharapkan masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan

nasional dapat terselesaikan, khususnya yang terkait dengan berbagai jenis

kejahatan seperti kejahatan transnasional, penyelundupan obat-obatan, illegal

fishing, dan juga peredaran ikan secara melawan hukum. Pembangunan

sistem tersebut diselenggarakan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good

governance melalui pembangunan otomasi sistem pelayanan yang terintegrasi

antar pemerintah dengan tujuan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan

keseluruhan proses impor.

Salah satu bentuk komitmen Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu

dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dalam mendukung sistem percepatan

pengeluaran arus barang adalah melakukan percepatan waktu pelayanan

karantina ikan tanpa mengurangi ketepatan serta akurasi tindakan karantina

ikan. Terkait dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk merevisi Keputusan

Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan Nomor 251/KEP-BKIPM/2013 tentang Prosedur Operasional

Standar dan Service Level Arrangement untuk Impor Komoditas Ikan dalam

Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Badan Karantina

Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Hal tersebut

mengingat waktu layanan yang ditetapkan masih terlalu lama, serta adanya

-2- penerapan sistem penjaluran yang pada dasarnya merupakan sistem yang

berlaku di instansi Bea dan Cukai. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan

proses pelayanan berdasarkan Kategori Tingkat Risiko yang berlaku di lingkup

BKIPM.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya prosedur dan janji layanan ini adalah sebagai acuan

bagi petugas karantina ikan dalam memberikan pelayanan pelaksanaan

tindakan karantina dan pengendalian mutu terhadap media pembawa yang

dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia di zona karantina

pelabuhan laut, sedangkan tujuannya adalah memberikan kepastian prosedur

dan waktu pelayanan kepada stake holder /mitra usaha.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan Kepala Badan ini terdiri dari:

1. Prosedur pelayanan tindakan karantina dan pengendalian mutu

terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara

Republik Indonesia di zona karantina pelabuhan laut;

2. Janji pelayanan tindakan karantina tindakan karantina dan

pengendalian mutu terhadap media pembawa yang dimasukkan ke

dalam wilayah Negara Republik Indonesia di zona karantina pelabuhan

laut.

D. Pengertian

1. Tindakan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan yang

selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan

untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan

karantina dan pengendalian mutu hasil perikanan guna memberikan

jaminan mutu dan keamanan hasil perikananterhadap media pembawa

yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;

2. Media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa

hama dan penyakit ikan karantina serta membahayakan kesehatan

manusia, termasuk di dalamnya ikan yang sudah ditangani dan/atau

diolah dan/atau dijadikan produk akhir;

-3-

3. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur

hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati,

termasuk bagian-bagiannya;

4. Benda lain adalah media pembawa selain ikan dan hasil perikanan yang

mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina;

5. Zona Karantina adalah suatu area khusus di pelabuhan laut yang telah

ditetapkan sebagai tempat pemasukan, terletak di kawasan tempat

penimbunan sementara, yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan

tindakan karantina;

6. Hama dan penyakit ikan karantina, yang selanjutnya disebut HPIK,

adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau

telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik

Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan

sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

7. Risiko adalah peluang atau peluang kejadian dan penilaian besarnya

konsekuensi dari suatu kejadian buruk (wabah) terhadap kesehatan

hewan dan manusia di suatu negara dalam selang waktu.

8. Media pembawa berisiko tinggi adalah semua jenis ikan, hasil perikanan

dan benda lain yang sangat berpotensi menularkan atau menjadi media

pertumbuhan penyakit ikan karantina dan membahayakan kesehatan

manusia.

9. Media pembawa berisiko rendah adalah semua jenis ikan, hasil

perikanan dan benda lain yang kemungkinan masih berpotensi

menularkan atau menjadi media pertumbuhan penyakit ikan karantina

dan membahayakan kesehatan manusia.

10. Pemeriksaan adalah tindakan untuk mengetahui kelengkapan,

keabsahan dan kebenaran isi dokumen (fisik) serta untuk mendeteksi

Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau pengujian mutu hasil

perikanan;

11. Penahanan adalah tindakan menahan media pembawa HPIK yang akan

dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

12. Penolakan adalah tindakan tidak diijinkannya media pembawa

dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

13. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan media pembawa sebagai

tindak lanjut dari tindakan karantina sebelumnya;

14. Pembebasan adalah tindakan mengijinkan media pembawa untuk

dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui

-4-

tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan setelah dikenakan

tindakan karantina sebelumnya;

15. Surat Pemindahan Media Pembawa ke Zona Karantina disingkat SPMP

(KI-01) adalah surat yang ditandatangani oleh petugas karantina agar

peti kemas yang berisi media pembawa dapat segera dipindahkan ke

zona karantina untuk dilakukan tindakan karantina;

16. Surat Perintah Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen (KI-

P1.1) adalah surat perintah yang ditandatangani oleh kepala/pejabat

yang ditunjuk sebagai perintah pemeriksaan kelengkapan dan

keabsahan dokumen;

17. Surat Perintah Melakukan Analisis Media Pembawa (KI-P1.2) adalah

surat perintah yang ditandatangani oleh kepala/pejabat yang ditunjuk

sebagai perintah melakukan analisis terhadap media pembawa sesuai

dengan pelaporan pemilik atau kuasa pemilik media pembawa;

18. Surat Perintah Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen (KI-P1.3) adalah

surat perintah yang ditandatangani oleh kepala/pejabat yang ditunjuk

sebagai perintah melakukan pemeriksaan kesesuaian isi dokumen (jenis,

jumlah dan/atau ukuran) media pembawa dengan dokumen yang

menyertainya;

19. Surat Perintah Pemeriksaan Klinis (KI-P1.4) adalah surat perintah yang

ditandatangani oleh kepala/pejabat yang ditunjuk sebagai perintah

melakukan pemeriksaan klinis;

20. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan

(KI-D7) adalah surat yang ditandatangani oleh petugas karantina di

tempat pemasukan atau kawasan pabean, yang menyatakan bahwa

media pembawa yang tercantum di dalamnya disetujui dikeluarkan dari

tempat pemasukan atau kawasan pabean untuk pelaksanaan tindakan

karantina ikan atau dilalulintasbebaskan;

21. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan (KI-D8) adalah surat

yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan, yang

menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya

diperintahkan masuk ke instalasi karantina ikan untuk dikenakan

tindakan karantina;

22. Surat Penahanan Sementara (KI-D10) adalah surat yang ditandatangani

oleh petugas karantina di tempat pemasukan, yang menyatakan bahwa

terhadap media pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan

-5-

tindakan penahanan;

23. Surat Penolakan (KI-D11) adalah surat yang ditandatangani oleh petugas

karantina di tempat pemasukan, yang menyatakan bahwa terhadap

media pembawa yang tercantum didalamnya dikenakan tindakan

penolakan;

24. Sertifikat Pelepasan (KI-D12) adalah dokumen yang menyatakan bahwa

media pembawa yang tercantum didalamnya tidak tertular HPIK

dan/atau memenuhi persyaratan mutu hasil perikanan sehingga dapat

dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

25. Surat Pemusnahan (KI-D13) adalah surat yang ditandatangani oleh

petugas karantina di tempat pemasukan, yang menyatakan bahwa media

pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan tindakan

pemusnahan;

26. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK

adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau

telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Republik Indonesia yang

dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi

atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

27. Analisis media pembawa adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas

karantina untuk melakukan identifikasi HPIK dan mengetahui tingkat

risiko media pembawa yang dilalulintaskan;

28. Media Pembawa Risiko Tinggi adalah semua jenis ikan, hasil perikanan

dan benda lain yang sangat berpotensi menularkan atau menjadi media

pertumbuhan penyakit ikan karantina;

29. Media Pembawa Risiko Rendah adalah semua jenis ikan, hasil perikanan

dan benda lain yang kemungkinan masih berpotensi menularkan atau

menjadi media pertumbuhan penyakit ikan karantina;

30. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan yang selanjutnya disingkat BKIPM adalah badan yang

melaksanakan tugas teknis di bidang karantina ikan, pengendalian

mutu, dan keamanan hasil perikanan;

31. Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT KIPM adalah

UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKIPM;

32. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Karantina (PHPI) adalah Pegawai

-6-

Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

pengendalian hama dan penyakit ikan karantina serta lingkungan;

33. Petugas penerima dokumen/operator adalah petugas di lingkungan

BKIPM yang bertugas menerima dokumen/hard copy secara fisik,

memverifikasi PPK secara elektronik dan melakukan input data kegiatan

importasi;

34. Pemohon adalah importir baik perseorangan, kelompok, maupun badan

hukum atau kuasanya yang melakukan kegiatan pemasukan ikan, hasil

perikanan dan benda lain dari luar negeri ke dalam wilayah Negara

Republik Indonesia;

35. Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) Online adalah sistem

registrasi atau pelaporan secara elektronik yang dilakukan oleh

pengguna jasa terhadap rencana pemasukan ikan, hasil perikanan dan

benda lain dari luar negeri;

36. Pelayanan 24/7 adalah sistem pelayanan tindakan karantina dan

pengendalian mutu di tempat pemasukan yang diberikan kepada

pengguna jasa dengan menggunakan layanan 24 jam selama 7 hari

dalam satu minggu.

-7-

BAB II

PELAKSANAAN

A. Hari dan Jam Kerja

Pelayanan tindakan karantina terhadap pemasukan media pembawa ke

dalam wilayah negara Republik Indonesia di zona karantina pelabuhan laut,

khususnya untuk pemeriksaan kebenaran isi dokumen (fisik) dan klinis

dilaksanakan dengan sistem pelayanan 24/7 hari.

B. Petugas

Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan (UPT-KIPM) dalam memberikan pelayanan

pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa yang dimasukkan

ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia di zona karantina pelabuhan laut

dilaksanakan oleh:

1. Petugas Penerima Dokumen/Operator;

2. Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Karantina

(PHPI);

3. Kepala UPT/Pejabat yang Ditunjuk.

C. Persyaratan Pemasukan

1. Setiap media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara

Republik Indonesia wajib dilengkapi dan memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

a. Pengajuan/permohonan pemasukan impor oleh importir atau

kuasanya dilakukan melalui PPK on line karantina ikan.

b. Persyaratan Karantina

1) Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari negara asal dan

negara transit;

2) Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;

3) Dilaporkan ke petugas karantina ikan untuk keperluan tindakan

karantina.

2. Pengajuan/permohonan untuk pemasukan impor melalui PPK on line

karantina ikan wajib dilengkapi dokumen perizinan:

-8-

a. Ikan Hidup

Surat Izin Pemasukan Ikan Hidup yang diterbitkan oleh Direktorat

Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB);

b. Hasil Perikanan

1) Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

(DJP2HP);

2) Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin (CoO) dari instansi

yang berwenang di negara asal;

3) Hasil uji laboratorium yang terakreditasi dari negara asal yang

menyatakan bahwa hasil perikanan bebas dari cemaran

mikrobiologi, residu, kontaminan, dan bahan kimia berbahaya

lainnya, serta memilki bobot tuntas paling sedikit 95% (sembilan

puluh lima persen) untuk produk beku, sesuai dengan

persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan dan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

4) Keterangan label dan iklan pangan; dan

5) Sertifikat GAP untuk hasil perikanan budidaya.

c. Benda Lain

1) Surat Keterangan Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan

Budidaya untuk benda lain berupa pakan dan bahan baku

pakan ikan;

2) Surat Keterangan Pemasukan Sampel Obat Ikan untuk sampel

obat ikan, Surat Keterangan Pemasukan Obat Ikan untuk obat

ikan dan Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan

untuk bahan baku obat ikan dari Direktorat Jenderal Perikanan

Budidaya, Sertifikat Analisa atau Certificate of Analysis (CoA)

dan Surat Keterangan Asal atau Certificate of Origin (CoO) dari

negara asal;

D. Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Media Pembawa ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia di Zona Karantina Pelabuhan Laut

1. Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen

Pemeriksaan kelangkapan dan keabsahan dokumen dilakukan

terhadap PPK yang sudah dilengkapi dengan dokumen karantina dan

dokumen persyaratan lainnya.

-9-

2. Analisis Media Pembawa

Kegiatan analisa dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko terhadap

pemasukan media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam wilayah

RI, dengan hasil berupa:

a. media pembawa dengan tingkat risiko rendah;

b. media pembawa dengan tingkat risiko tinggi; atau

c. media pembawa yang dilarang pemasukannya ke dalam wilayah

Negara Republik Indonesia.

3. Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen

Pemeriksaan kebenaran isi dokumen dilakukan untuk mengetahui

kesesuaian isi (jenis, jumlah dan/atau ukuran) media pembawa dengan

dokumen yang menyertainya. Media pembawa yang akan dilakukan

pemeriksaan harus dalam kondisi siap periksa, dengan ketentuan:

a. Media pembawa risiko tinggi

Pemeriksaan jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa

dilakukan di instalasi karantina ikan di luar kawasan pabean.

b. Media pembawa risiko rendah

Pemeriksaan jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa

dilakukan di zona karantina di dalam kawasan pabean

4. Pemeriksaan Klinis/Organoleptik

Pemeriksaan klinis/organoleptik dilakukan untuk mengetahui

ada/tidaknya HPIK maupun mutu media pembawa yang didasarkan

pada pengamatan gejala/perubahan abnormalitas secara visual

maupun karakteristik fisik (warna dan tekstur), serta bio-kimia (bau,

kontaminan/tercemar dan rasa) melalui alat penginderaan manusia,

dengan ketentuan:

a. Media pembawa dengan risiko tinggi, dilakukan pemeriksaan

klinis/organoleptik di instalasi karantina ikan di luar kawasan

pabean.

b. Media pembawa dengan risiko rendah, pemeriksaan

klinis/organoleptik dilakukan di zona karantina pelabuhan laut.

5. Penahanan Media Pembawa

Tindakan penahanan untuk menahan media pembawa yang akan

dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dilakukan

apabila media pembawa tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan

dokumen karantina. Terhadap media pembawa yang ditahan,

-10-

pemilik/kuasa pemilik media pembawa diberikan waktu untuk

melengkapi persyaratan. Tindakan karantina penahanan terhadap

media pembawa dilakukan di zona karantina pelabuhan laut.

6. Penolakan Media Pembawa

Tindakan penolakan dikenakan terhadap media pembawa yang

dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, apabila: a. Ditemukan ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan fisik.

b. Media pembawa berasal dari negara, daerah, atau tempat yang

pemasukannya dilarang; berasal dari atau transit di negara, daerah,

atau tempat sedang berjangkit HPIK yang dapat ditularkan melalui

media pembawa tersebut atau termasuk yang pemasukannya

dilarang.

c. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratorium ternyata

ditemukan agen penyakit ikan karantina atau terkontaminasi bahan

berbahaya yang melebihi batas maksimum.

d. Agen Penyakit yang ditemukan pada media pembawa tidak

memungkinkan diberikan perlakuan untuk menghilangkan bahaya

yang dapat ditimbulkan.

e. Pemilik media pembawa tidak dapat melengkapi dokumen yang

dipersyaratkan sesuai batas waktu yang ditentukan.

7. Pemusnahan Media Pembawa

Tindakan pemusnahan dilakukan untuk memusnahkan media

pembawa sebagai tindak lanjut dari tindakan karantina sebelumnya,

apabila :

a. Media pembawa tidak segera dibawa keluar dari wilayah tempat

pemasukan dalam batas waktu yang ditentukan.

b. Pemilik/kuasa pemilik media pembawa tidak bersedia/sanggup

untuk melakukan pengeluaran dari wilayah tempat pemasukan.

c. Ditemukan agen penyakit ikan atau bahan berbahaya yang melebihi

batas maksimum yang ditetapkan.

8. Pembebasan Media Pembawa

Tindakan pembebasan dilakukan terhadap media pembawa setelah

dikenakan tindakan karantina sebelumnya dengan mengijinkan media

pembawa untuk dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik

Indonesia melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan,

apabila:

-11-

a. Pemilik/kuasa pemilik telah memenuhi seluruh persyaratan yang

ditetapkan;

b. Hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan adanya HPIK atau

bahan berbahaya yang melebihi batas maksimum yang ditetapkan.

c. Pemilik/kuasa pemilik telah menyelesaikan pembayaran jasa

karantina.

E. Prosedur Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang Dimasukkan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia di Zona Karantina Pelabuhan Laut

Berdasarkan permohonan pemeriksaan karantina yang diajukan

pemilik/kuasa pemilik media pembawa, petugas karantina UPT KIPM dalam

memberikan pelayanan tindakan karantina di tempat-tempat pemasukan

mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon yang teregistrasi mengajukan PPK kepada UPT KIPM setempat

secara on line. Apabila pemohon belum memiliki sarana dan prasarana

yang memadai dan/atau sistem elektronik tidak berfungsi, maka PPK

dapat dilakukan secara manual dengan ketentuan:

a. PPK sudah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum

kedatangan untuk barang muatan dalam bentuk mati, beku, olahan

dan benda lain; atau 2 (dua) hari sebelum kedatangan untuk barang

muatan dalam bentuk ikan hidup dan menyerahkan media pembawa

beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada

saat tiba di tempat pemasukan;

b. Media pembawa yang akan diperiksa tidak lebih dari 3 (tiga) macam

dan 3 (tiga) bentuk, dalam kemasan standar 20 (dua puluh) inci di

dalam 1 (satu) peti kemas.

2. PPK on line diverifikasi secara elektronik oleh Petugas Penerima

Dokumen/Operator.

3. Dokumen fisik (hard copy) diterima oleh Petugas Penerima

Dokumen/Operator.

4. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan

Dokumen oleh Kepala UPT atau Pejabat yang ditunjuk.

5. PHPI melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.

6. Kepala UPT/ Pejabat yang ditunjuk menerima, memverifikasi dan

mendisposisi hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.

-12-

a. Melakukan tindakan penahanan atau penolakan terhadap

pemasukan media pembawa, apabila hasil pemeriksaan dianggap

tidak lengkap dan tidak sah;

b. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Analisis Media Pembawa,

apabila hasil pemeriksaan diangap lengkap dan sah.

7. PHPI melakukan analisis untuk menentukan tingkat risiko terhadap

pemasukan media pembawa. 8. Kepala UPT/ Pejabat yang ditunjuk menerima, memverifikasi dan

mendisposisi hasil analisis media pembawa.

a. Menerbitkan Surat Penolakan (KI-D11), apabila didapatkan media

pembawa termasuk yang dilarang pemasukannya ke dalam wilayah

Negara Republik Indonesia;

b. Menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari

Tempat Pemasukan (KI-D7) dan Surat Keterangan Masuk IKI (KI-D8),

dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina lebih lanjut di

instalasi karantina, apabila didapatkan media pembawa dengan

tingkat risiko tinggi;

c. Menerbitkan Surat Pemindahan Media Pembawa ke Zona Karantina

(SPMP) atau KI-01 dan Surat Perintah Pemeriksaan Kebenaran Isi

Dokumen, apabila didapatkan media pembawa dengan tingkat risiko

rendah;

9. PHPI menempelkan segel karantina pada kontainer dan melaksanakan

pengawalan terhadap media pembawa tingkat risiko tinggi ke instalasi

karantina.

10. PHPI melaksanakan pemeriksaan kesesuaian jenis, jumlah dan/atau

ukuran media pembawa di zona karantina untuk media pembawa

dengan tingkat risiko rendah.


mendisposisi hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen.

a. Menerbitkan Surat Penolakan (KI-D11), apabila ditemukan

ketidaksesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa

dengan dokumen yang menyertainya;

b. Menerbitkan Surat Pemusnahan (KI-D13), apabila ditemukan media

pembawa busuk/rusak;

c. Menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari

Tempat Pemasukan (KI-D7) untuk dilalulintasbebaskan, apabila

-13-

didapatkan kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran terhadap

pemasukan bahan baku obat, sampel obat dan obat ikan; dan

d. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Klinis/organoleptik

terhadap media pembawa, apabila didapatkan kesesuaian jenis,

jumlah dan/atau ukuran media pembawa dengan dokumen yang

menyertainya.

12. PHPI melaksanakan pemeriksaan klinis/organoleptik terhadap media

pembawa yang didapati kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran

media pembawa di zona karantina.


mendisposisi hasil pemeriksaan klinis/organoleptik media pembawa.

a. Menerbitkan Surat Pelepasan (KI-D12), apabila media pembawa

dinyatakan sehat/tidak tertular HPIK dan memenuhi standar mutu;

atau

b. Menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari

Tempat Pemasukan (KI-D7) dan Surat Keterangan Masuk IKI (KI-D8)

dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina lebih lanjut di

instalasi karantina, apabila media pembawa diduga tertular HPIK.

14. PHPI menempelkan segel karantina pada kontainer dan melaksanakan

pengawalan terhadap media pembawa tingkat risiko rendah yang diduga

tertular HPIK ke instalasi karantina ikan.

F. Janji Layanan Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang Dimasukkan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia di Zona Karantina Pelabuhan Laut

1. Media Pembawa Berisiko Tinggi

Petugas Karantina dalam memberikan pelayanan tindakan karantina

terhadap media pembawa risiko tinggi yang dimasukkan ke dalam wilayah

Negara Repulik Indonesia menggunakan standar waktu sebagai berikut:

No Uraian Waktu

1 Penerimaan Dokumen PPK dan Registrasi (P1) 5 menit

2 Dokumen PPK diterima dan Disposisi (P2) 5 menit

-14-

3 Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen (P3.a) dan Penyampaian ke PHPI (P3.b)

10 menit

4 Pelaksanaan Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Keabsahan dan Kelengkapan Dokumen (P4)

15 menit

5 LHP Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen diterima, diverifikasi dan disposisi (P5)

10 menit

6 Penerbitan Surat Perintah Analisis Media Pembawa (P6.a) dan Penyampaian ke PHPI (P6.b)

10 menit

7 Pelaksanaan Analisis Media Pembawa HPIK dan Penerbitan Rekomendasi (P7)

15 menit

8 Rekomendasi Analisa Media Pembawa diterima, diverifikasi dan disposisi (P8)

10 menit

9 Penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (P9) dan Surat Keterangan Masuk Instalasi (P10) untuk dilakukan tindakan karantina lanjutan

10 menit

TOTAL WAKTU 90 menit

2. Media Pembawa Berisiko Rendah

Petugas karantina dalam memberikan pelayanan tindakan karantina

terhadap media pembawa risiko rendah yang dimasukkan ke dalam wilayah

Negara Repulik Indonesia menggunakan standar waktu sebagai berikut:

No Uraian Waktu

1 Penerimaan Dokumen PPK dan Registrasi (P1) 5 menit

2 Dokumen PPK diterima dan Disposisi (P2) 5 menit

3 Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Dokumen (P3.a) dan Penyampaian ke PHPI (P3.b)

10 menit

4 Pelaksanaan Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen (Perizinan dan Persyaratan Karantina) dan Penerbitan Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) Dokumen (P4)

15 menit

5 LHP Dokumen diterima, diverifikasi dan disposisi (P5) 10 menit

-15-

6 Penerbitan Surat Perintah Analisis Media Pembawa (P6.a) dan Penyampaian ke PHPI (P6.b)

10 menit

7 Pelaksanaan Analisis Media Pembawa HPIK dan Penerbitan Rekomendasi (P7)

15 menit

8 Rekomendasi Analisa Media Pembawa diterima, diverifikasi dan disposisi (P8)

10 menit

9 Penerbitan Surat Perintah Pemindahan Peti Kemas ke Zona Karantina dan Penyampaian ke Operator Terminal (by system) (P11)

10 menit

10 Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen (P12.a) dan Penyampaian ke PHPI (P12.b)

10 menit

11 Pelaksanaan Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen (jenis, jumlah dan/atau ukuran) serta Penerbitan LHP (P13)

120 menit

12 LHP Kebenaran Isi Dokumen diterima, diverifikasi dan disposisi (P14)

13 Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Klinis/Visual/ Organoleptik (P16.a) dan Penyampaian ke PHPI (P16.b)

14 Pelaksanaan Pemeriksaan Klinis/Visual/organoleptik serta Penerbitan LHP (P17)

15 LHP Klinis/Visual diterima, diverifikasi dan disposisi (P18)

10 menit

16 Penerbitan Sertifikat Pelepasan (P19) 10 menit

17 Penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran MP dari Tempat Pemasukan (P20) dan Surat Keterangan Masuk IKI (P21)

10 menit

TOTAL WAKTU MAKSIMUM 250 menit (4 jam, 10

menit)

Gambar 1. Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Risiko Tinggi dan Rendah yang Dimasukkan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-18-

G. Kondisi Khusus 1. Persyaratan terhadap pemasukan kembali media pembawa yang ditolak

oleh negara tujuan wajib dilengkapi HC asli yang menyertai pada saat

ekspor dengan disertai alasan penolakan dari pihak yang berwenang di

negara tujuan awal.

2. Untuk impor transit melalui darat, komoditas ikan dikawal oleh petugas

dari tempat pemasukan sampai di IKI dan diserah terimakan kepada

PHPI UPT-KIPM tujuan akhir dengan diterbitkan Berita Acara Serah

Terima (BAST) Media Pembawa.

H. Pembiayaan

Dalam pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK

risiko tinggi dan rendah yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara

Republik Indonesia dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

-19-

DAFTAR FORMULIR KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR /KEP-BKIPM/2015

TENTANG PROSEDUR DAN JANJI LAYANAN TINDAKAN KARANTINA IKAN DAN

PENGENDALIAN MUTU DI ZONA KARANTINA PELABUHAN LAUT

NOMOR FORMULIR

ISI FORMULIR

1 Form Permohonan PPK Impor

2 Form Pelaporan Muatan Alat Angkut

3 Surat Perintah Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan

Dokumen

4 Surat Penahanan Sementara (KI-D10)

5 Surat Penolakan (KI-D11)

6 Surat Perintah Melakukan Analisis Media Pembawa

7 Surat Pemindahan Media Pembawa ke Zona Karantina/SPMP

(KI-01)

8 Surat Perintah Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen

9 Surat Perintah Pemeriksaan Klinis

10 Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat

Pemasukan (KI-D7)

11 Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina (KI-D8)

12 Sertifikat Pelepasan (KI-D12)

13 Surat Pemusnahan (KI-D13)

-20-

PERMOHONAN PEMERIKSAAN KARANTINA IKAN IMPOR NO.PPK : E/I/99.0/20140714/000030

DATA PERMOHONAN PEMERIKSAAN KARANTINA IKAN

No. Pengajuan PPK : …………………………… No. PPK / Tgl. PPK : …………………………… / …………… Kode UPT : …………………………… Jenis Kegiatan : I - Impor Kategori Kegiatan : Resiko Tinggi/Rendah Jenis Komoditas : Non Hidup / Non Konsumsi

Maksud Kegiatan : …………………………… Tgl. Tiba : …………………………… Negara / Area Tujuan : …………………………… UPT Tujuan : - KPBC : ……………………………

PENERIMA

PELABUHAN

Nama / Perusahaan : …………………………… Alamat : ……………………………

NPWP : …………………………… KTP / SIM : ……………………………

Pelabuhan Muat : …………………………… Pelabuhan Transit : …………………………… Pelabuhan Bongkar : ……………………………

SARANA ANGKUT TRANSIT

INSTALASI

Jenis Sarana Angkut : …………………………… Nama Sarana Angkut : …………………………… Voyage : ………………… / Flag : ………………

Tempat Instalasi : …………………………… Alamat : ……………………………

SARANA ANGKUT AKHIR

PPJK / EMKL / EMKU

Jenis Sarana Angkut : …………………………… Nama Sarana Angkut : …………………………… Voyage : …………………/ Flag : ……………

Nama Perusahaan : …………………………… Alamat : ……………………………

NPWP : ……………………………

TEMPAT PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Alat Angkut : …………………………… Loakasi Periksa : ……………………………

Tempat Pinimbunan : ……………………………

Tgl. Periksa : ……………………………

PENGIRIM / PEMASOK

Nama / Perusahaan : …………………………… Alamat : ……………………………

Negara / Area : ……………………………

KONTAK / PENANGGUNGJAWAB

INFORMASI LAIN

Nama : …………………………… Alamat : ……………………………

Telp. : ……………………………

Netto : …….. KGM Bruto : …….. KGM Nilai Komoditas : …….. RUPIAH Note : ……..

PENANDATANGAN DOKUMEN PPK

PETUGAS / OPERATOR

Yang Bertanggungjawab, Jakarta , 14-July-2014

( )

Jakarta , 14-July-2014

( ) NIP. ……………………………

Formulir 1

-21-

DETAIL KOMODITAS

Nama Umum Nama Latin HS Code Jumlah Satuan Keterangan ……………………………

…………………………… ……………………………

………… kg ……………………………

DETAIL KEMASAN

Kemasan Merk Jumlah Bahan Kemasan …………………………… …………………………… …………………

………… ……………………………

DETAIL DOKUMEN

Dokumen Jenis Dokumen Rekomendasi Nomor Dokumen Nomor Seri Flag Tgl. Terbit ……………………………

…………………………… ……………………………

……………………………

…… ……… ……………………………

…………………………… ……………………………

……………………………

…… ……… ……………………………

…………………………… ……………………………

……………………………

…… ……… ……………………………

…………………………… ……………………………

……………………………

…… ……… ……………………………

…………………………… ……………………………

……………………………

…… ………

DETAIL KONTAINER

No. Kontainer Kontainer No. Segel Ukuran Stuff ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……….. ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……….. ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……….. ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ……….. ……………………………

…………………………… ……………………………

…………………………… ………..

Yang Bertanggungjawab, Jakarta , 14-July-2014

( KUSBIJANTORO UDIP )

-22-

Formulir 2 PELAPORAN MUATAN ALAT ANGKUT

Nama Sarana Pengangkut : …………………………………………………………………….

Nomor Voyage/Flag : …………………………………………………………………….

Negara Asal : …………………………………………………………………….

Pelabuhan Asal : …………………………………………………………………….

Pelabuhan Transit : …………………………………………………………………….

Pelabuhan Tujuan : …………………………………………………………………….

Tanggal Rencana Kedatangan Kapal : …………………………………………………………………….

Tanggal Rencana Bongkar : …………………………………………………………………….

Tempat Penimbunan : …………………………………………………………………….

No. Kode HS

JENIS KOMODITI

(MEDIA PEMBAWA)

NAMA DAN ALAMAT

PENGIRIM

NAMA DAN ALAMAT

PENERIMA

JUMLAH PETI

KEMAS

NOMOR PETI

KEMAS

NOMOR BILL OF LADING

(tanggal, bulan, tahun)

Penanggung Jawab Alat Angkut,

………………………………………..

-23-

Formulir 3 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN KELENGKAPAN

DAN KEABSAHAN DOKUMEN

Nomor:………………............................……..……………

Kepada : ....................................... Bahwa berdasarkan pelaporan dari : a. Nomor PPK : ....................................................... b. Nama Perusahaan : ....................................................... c. Alamat Perusahaan : ....................................................... ....................................................... d. Jenis dan jumlah media pembawa :

No JENIS MEDIA PEMBAWA JUMLAH

Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)*)

Total :

e. Jenis Kegiatan Lalu Lintas : Impor Ekspor Domas Dokel Transit kepada saudara ditugaskan untuk melakukan tindakan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan karantina dan/atau persyaratan lainnya, dan segera melaporkan hasil pemeriksaannya.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kepala/Pejabat yang ditunjuk, ---------------------------------------

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Berdasarkan surat perintah tugas di atas dan setelah dilakukan pemeriksaan, maka terhadap permohonan yang disampaikan dinyatakan : Lengkap dan sah Tidak Lengkap dan/atau tidak sah*)

Maka terhadap PPK tersebut dapat dilanjutkan dengan tindakan :

Diproses lebih lanjut Dikembalikan/ditahan/ditolak*)

Keterangan tambahan :

......................................... Petugas yang diperintah, ......................................... *) Coret yang tidak perlu

.............. ekor .............. ptg ............... kg ................ gr .................. l ...................ml

KI-P1.1

-24-

.............. ekor ................ptg ..................kg ..................gr ...................l ...................ml

Formulir 4


DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT PENAHANAN SEMENTARA Nomor:……………………..……………

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan

Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isi dokumen terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH

Nama Latin NamaUmum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

2. Nama dan alamat penerima/pengirim**) : ……………………………………………………………..… ………………………………………………………..……… 3. Tanggal kedatangan/keberangkatan**) : ……………………………………………………………..… 4. Alat angkut : ……………………………………………………………..… 5. Negara/area asal/tujuan**) : ……………………………………………………………..…

Ternyata media pembawa/ hasil perikanan tersebut: (Beri tanda cek () pada pernyataan yang sesuai)

Tidak dilengkapi sertifikat kesehatan ikan atau dokumen lainnya.

Tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya.

Merupakan jenis yang dilarang pemasukan atau pengeluarannya.

Diatur/dibatasi pemasukannya dan tidak dilengkapi dengan persyaratan lain.

Maka terhadap komoditas ikan tersebut dikenakan tindakan penahanan di Instalasi Karantina

Ikan/Tempat Penimbunan Sementara**) **) ....................................................................alamat

...............................................................................................................................................

...............,............................

Petugas Karantina, Stempel

Catatan: *) Lampiran, apabila diperlukan. **) Coret yang tidak perlu.

KI-D10

000000000

-25-

.............. ekor ................ptg ..................kg ..................gr ...................l ...................ml

Formulir 5



SURAT PENOLAKAN

Nomor:……………………..……………

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan dan/atau tindakan karantina terhadap media pembawa:




Total :

2. Nama dan alamat pemilik/penerima : ………………………………………..……………………………

….………………………………………………………………….. 3. Tanggal kedatangan/keberangkatan**) : …………………………………………………………………..… 4. Alat angkut : …………………………………………………………………….. 5. Negara/area asal/tujuan**) : ……………………………………………………………………..

Ternyata: (Beri tanda cek () pada pernyataan yang sesuai)

komoditas ikan setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, tertular HPIK golongan I, busuk, rusak, dan/atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya.

komoditas ikan setelah diberi perlakuan di atas alat angkut, tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK golongan II.

komoditas ikan tidak dimasukkan, dikeluarkan, dibawa, atau dikirim melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.

komoditas ikan tidak dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina.

dokumen dinyatakan tidak benar dan/atau tidak sah.

setelah dilakukan penahanan, keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi.

komoditas ikan dilarang pengeluarannya.

Maka terhadap komoditas ikan tersebut dilakukan penolakan.

...............,............................



KI-D11

000000000

-26-

Formulir 6



SURAT PERINTAH MELAKUKAN ANALISIS MEDIA PEMBAWA

Nomor:……........................……..……………

Kepada : ....................................... Bahwa berdasarkan pelaporan dari : a. Nomor/Tanggal PPK : ....................................................... b. Nama Perusahaan Pengirim : ....................................................... c. Alamat Perusahaan Pengirim : ....................................................... d. Nama Perusahaan Penerima : ....................................................... e. Alamat Perusahaan Penerima : ....................................................... f. Negara/area asal/tujuan*) : ....................................................... g. Jenis dan jumlah media pembawa :

No JENIS MEDIA PEMBAWA**) JUMLAH


Total :

e. Jenis Kegiatan Lalu Lintas : Impor Ekspor Domas Dokel Transit

kepada saudara ditugaskan untuk melakukan analisis terhadap media pembawa dimaksud sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan segera membuat rekomendasi hasil analisis.


REKOMENDASI HASIL ANALISIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap media pembawa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka terhadap media pembawa dimaksud direkomendasikan untuk :

Dilakukan pemeriksaan Virus/Bakteri/Parasit /Jamur *)......................................., dikarenakan media pembawa masuk kategori resiko tinggi atau dipersyaratkan Negara/ Area tujuan dan media pembawa harus bebas dari penyakit .............................................................................

Diterbitkan Sertifikat Pelepasan (KI-D12) atau Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) untuk dilalulintasbebaskan di area tujuan atau Surat Keterangan Lalu Lintas (KI-D3), karena media pembawa masuk kategori resiko rendah. *)

Diterbitkan Surat Penolakan (KI-D11) atau Surat Penahanan Sementara (KI-D10), karena media pembawa termasuk jenis ikan yang dilarang untuk pemasukan/pengeluaran.*)

Diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) untuk dilaksanakan tindakan karantina lanjutan di instalasi karantina ikan.

Diterbitkan Surat Perintah Pemindahan Peti Kemas ke Zona Karantina (SP3-ZK). Petugas yang diperintah, ........................................ *) coret yang tidak perlu. **) lampiran, jika diperlukan.

KI-P1.2

............. ekor .............. ptg ............... kg ................ gr .................. l ..................ml

-27-

Formulir 7



SURAT PEMINDAHAN MEDIA PEMBAWA KE ZONA KARANTINA (SPMP)

Nomor : ………………………………………………... Kepada : …………………………………….. di …………………………………. Bahwa berdasarkan pelaporan dari :

1. Nomor PPK : ………………………………………..……………………………

2. Nama perusahaan : ………………………………………..……………………………

3. Alamat perusahaan : ………………………………………..……………………………

4. Jenis dan jumlah :

No IKAN, HASIL PERIKANAN, BENDA LAIN*) JUMLAH


Total :

5. Nomor Bill of Lading : ………………………………………..……………………………

6. Nomor Invoice : ………………………………………..……………………………

7. Negara Asal : ………………………………………..……………………………

8. Nama Alat Angkut : ………………………………………..……………………………

9. Nomor Voyage/Flag : ………………………………………..……………………………

10. Tanggal Sandar/Bongkar : ………………………………………..……………………………

11. Pelabuhan Muat : ………………………………………..……………………………

12. Pelabuhan Bongkar : ………………………………………..……………………………

13. Nama TPS Bongkar : ………………………………………..……………………………

14. Nomor Peti Kemas / No. Segel : 1. .........................…….… / ……….…..…………...….

2. ............……………….… / ………………..……….….

3. …………………………… / …………….………………

Terhadap peti kemas sebagaimana tersebut diatas diminta segera dipindahkan dari TPS

bongkar ke zona karantina ……………………………….........................................................

untuk dilakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen (jenis, jumlah dan/atau ukuran)

dan/atau pemeriksaan klinis/organoleptik media pembawa.

Kepala/Pejabat yang ditunjuk,

--------------------------------------- *) Coret yang tidak perlu

KI-01 000000000

..............hds .............. pcs ............... kg ................ gr .................. l ...................ml

-28-

Formulir 8



SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN KEBENARAN ISI DOKUMEN

Nomor:………………............................……..……………

Kepada : .................................. Berdasarkan PPK : a. Nomor PPK : ....................................................... b. Nama Perusahaan : ....................................................... c. Alamat Perusahaan : ....................................................... ....................................................... d. Jenis dan jumlah media pembawa :


Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

e. Jenis Kegiatan Lalu Lintas : Impor Ekspor Domas Dokel Transit f. Identitas barang yang diperiksa**) : kepada Saudara ditugaskan untuk melakukan tindakan pemeriksaan kebenaran isi dokumen (jenis,

jumlah dan/atau ukuran) media pembawa, dan segera melaporkan hasilnya.



Berdasarkan surat perintah tugas di atas dan setelah dilakukan pemeriksaan, maka terhadap

permohonan yang disampaikan dinyatakan :

Fisik barang sesuai dengan isi dokumen Fisik barang tidak sesuai dengan isi dokumen

maka terhadap media pembawa tersebut dapat dillanjutkan dengan tindakan :

Pengasingan Penahanan Penolakan Pemusnahan

Keterangan tambahan : .......................................................................................................................

.......................................... Petugas yang diperintah, ......................................... *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi nomor/kode/jumlah container/boks.

............. ekor .............. ptg ............... kg ................ gr .................. l ..................ml

KI-P1.3

-29-



SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN KLINIS

Nomor:………………............................……..……

Kepada : ....................................... Bahwa berdasarkan pelaporan dari : a. Nama Perusahaan Nomor PPK : ....................................................... b. Alamat Perusahaan : ....................................................... ....................................................... c. Nomor PPK : ....................................................... d. Jenis dan jumlah media pembawa :

No JENIS MEDIA PEMBAWA JUMLAH


Total :

e. Jenis Kegiatan Lalu Lintas : Impor Ekspor Domas Dokel Transit kepada saudara ditugaskan untuk melakukan tindakan pemeriksaan klinis dan segera melaporkan

hasil pemeriksaannya.



Berdasarkan surat perintah tugas di atas dan setelah dilakukan pemeriksaan, maka media pembawa yang

diperiksa dinyatakan :

Tanda klinis normal Tanda klinis menunjukkan gejala terserang HPI/HPIK

maka terhadap media pembawa tersebut dapat dilanjutkan dengan tindakan

Pembebasan Pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratoris ......................................... Petugas yang diperintah, ......................................... *) Coret yang tidak perlu

KI-P1.4

.............. ekor ................ ptg .................. kg .................. gr ................... l ...................ml

-30-

i

.............. ekor ................ptg ..................kg ..................gr ...................l ...................ml



SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DARI TEMPAT PEMASUKAN Nomor:……………………..……………

Kepada Yth. ……………………………

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009,dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, serta menindaklanjuti Laporan Pemasukan/Transit**) media pembawa, Nomor ………………………………, tanggal ……………………………………,bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa:

1. Jenis dan Jumlah:



Total :

2. Nama/Alamat Pengirim : ………………………………………….. 3. Nama/Alamat Penerima : ………………………………………….. 4. Identitas Alat Angkut : ………………………………………….. 5. Tanggal Kedatangan : ………………………………………….. 6. Negara/Area Asal**) : ………………………………………….. 7. Bill of Loading/Airway Bill : ………………………………………….. 8. Jumlah Kemasan/Kontainer**) : ………………………………………….. 9. Nomor/Keterangan Kemasan/Kontainer**) : ..………………………………………... 10. Nomor Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/ : ....................................................

Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan**) : ...……………………………………….. 11. Dokumen Lain : …………………………………………..

setuju untuk dikeluarkan dari tempat pemasukan/kawasan pabean, pelabuhan laut/udara ..........................................................................................................................................................

dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina lanjutan di instalasi karantina ikan/TPS. Nama Pemilik Instalasi/TPS : ................................................................................................ Alamat Instalasi/TPS : ................................................................................................

dilalulintasbebaskan di area tujuan. Pengeluaran komoditas ikan tersebut diatas tetap memperhatikan dan mengikuti ketentuan kepabeanan yang berlaku.

Demikian persetujuan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya. ..............,............................

Petugas Karantina

Stempel


KI-D7 000000000

KI-D7

-31-

.............. ekor ................ptg ..................kg ..................gr ...................l ...................ml

Formulir 11

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


SURAT KETERANGAN MASUK INSTALASI KARANTINA IKAN Nomor:……………………..……………

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, serta untuk memenuhi persyaratan negara tujuan/penerima, maka terhadap media pembawa:




Total :

2. Nama dan alamat pemilik : ………………………………..…………….....................................

3. Alamat Instalasi Karantina Ikan : …………………………………………………………………...............

4. Tanggal masuk instalasi : …………………………………………………………………...............

5. Keterangan lain : …………………………………………………………….....................

diperintahkan untuk masuk instalasi karantina ikan guna pelaksanaan tindakan karantina ikan lebih

lanjut. Selama masa tindakan karantina, komoditas ikan tersebut dilarang untuk dipindahtempatkan

dari instalasi karantina ikan, dipindahtangankan, dan/atau ditukar dengan jenis yang sama atau dengan

jenis yang lain.

..............,............................



KI-D8 000000000

-32-

.............. ekor ................ptg ..................kg ..................gr ...................l ...................ml



SERTIFIKAT PELEPASAN Nomor:……………………..……………

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa:




Total :

2. Nama dan alamat pemilik/pengirim : ……………………………………………………………………… 3. Nama dan alamat penerima/tujuan : ……………………………………………………………………… 4. Negara/area asal**) : ……………………………………………………………………… 5. Tanggal pengiriman : ……………………………………………………………………… 6. Tanggal pemasukan : ……………………………………………………………………… 7. Alat angkut : ……………………………………………………………………… 8. Persyaratan lain : ……………………………………………………………………… 9. Tujuan pengiriman : ……………………………………………………………………… 10.Hasil pemeriksaan : Klinis Laboratoris

menunjukkan bahwa komoditas ikan tersebut pada saat pemeriksaan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah/area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

...............,............................ Petugas Karantina, Stempel


KI-D12 000000000

-33-

.............. ekor ................ptg ..................kg ..................gr ...................l ...................ml

Formulir 13



SURAT PEMUSNAHAN Nomor:……………………..……………

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan

Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009,dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil tindakan karantina terhadap media pembawa:




Total :

2. Nama dan alamat pemilik/penerima : .…………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………… 3. Tanggal kedatangan/keberangkatan**): …………………………………….…………………………………… 4. Alat angkut : .………………………………………………………………………… 5. Negara/area asal/tujuan**) : .…………………………………………………………………………

Ternyata: (Beri tanda cek ( ) pada pernyataan yang sesuai)

komoditas ikan tertular/ditemukan HPIK Golongan I/busuk/rusak/dan/atau dilarang pemasukannya dan sudah diturunkan dari alat angkut. komoditas ikan tidak dapat disembuhkan/disucihamakan dari HPIK Golongan II. setelah dilakukan penolakan, sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak dikirim kembali ke negara asal/area asal. komoditas ikan dilakukan penahanan dan dalam jangka waktu yang ditentukan komoditas ikan tidak diurus atau diketahui pemiliknya, busuk, atau rusak. komoditas ikan yang transit telah diperintahkan meninggalkan wilayah transit dan dalam waktu yang ditentukan, tidak meninggalkan wilayah transit. komoditas ikan yang transit setelah dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan, tertular HPIK golongan I, busuk, dan/atau rusak. komoditas ikan yang transit setelah dilakukan pembongkaran dan diberi perlakuan, tidak dapat disembuhkan dari HPIK golongan II. komoditas ikan yang transit, tidak diurus atau diketahui pemiliknya. Komoditas ikan setelah diturunkan dari alat angkut merupakan jenis yang dilarang pemasukannya.

Maka terhadap komoditas ikan tersebut dilakukan pemusnahan. ...............,............................


Catatan: *) Lampiran, apabila diperlukan. **) Coret yang tidak perlu Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Kepegawaian Hukum dan Organisasi Sugiman

KI-D13

000000000

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, ttd. NARMOKO PRASMADJI

kementerian kelautan dan perikanan badan karantina...

Documents