kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan ... · pdf filemusyawarah desa atau yang...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2018

224 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi |i

  • TENAGA AHLI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

    ii| Modul Pelatihan Percepatan Program Inovasi Desa

  • TENAGA AHLI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

    Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | iii

    Modul Pelatihan Percepatan

    Program Inovasi Desa

    Tenaga Ahli P3MD

  • TENAGA AHLI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

    iv| Modul Pelatihan Percepatan Program Inovasi Desa

  • TENAGA AHLI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

    Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | v

    Modul Pelatihan Percepatan

    Program Inovasi Desa

    Tenaga Ahli P3MD

  • TENAGA AHLI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

    vi| Modul Pelatihan Percepatan Program Inovasi Desa

    MODUL PELATIHAN PERCEPATAN

    PROGRAM INOVASI DESA BAGI

    TENAGA AHLI P3MD

    PENGARAH: Eko Putro Sanjoyo (Menteri Desa, Pembangunan Daerah

    Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia)

    PENANGGUNG JAWAB: Taufik Madjid (Dirjen, Pembangunan dan Pemberdayaan

    Masyarakat Desa)

    TIM PENULIS: Wahjudin Sumpeno, Bambang Sarwono, Endang Wiryantiningsih, Sri

    Ratna, Adnan Sembiring Depari, Rusdiana Yuliarti, Eka Prasetya Rianingrum, Rosita

    Noernaith, Sri Sumaryanti, Kartiko Hari Respati, Hesty Tristianti, Didik Farianto, Lendy

    Wibowo, Yoseph Lucky, Susilo, Octaviera Ratna Herawaty, Ludiro Prajoko, Sawanto

    Purnomo, M. Iyang Maulana, Inge Lingga Suyud, Nuruh Hadi, Roni Budi Sulistyo, M.

    Zaini Mustakim, Wahyu Hananto Pribadi, M. Nur Ainul Yaqin.

    REVIEWER: Syamsul Widodo, Muhammad Fachry, Bambang Soetono

    COVER & LAYOUT: Wahjudin Sumpeno

    Cetakan Pertama, Agustus 2017

    Diterbitkan oleh:

    KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

    DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

    Jl. TMP. Kalibata No. 17 Pasar Minggu Jakarta Selatan 12740

    Telp. (021) 79172244, Fax. (021) 7972242

    Web: www.kemendesa.go.id

    http://www.kemendesa.go.id/

  • TENAGA AHLI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

    Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | vii

    Daftar Istilah dan Singkatan

    1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

    disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

    yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

    kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

    dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

    Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di

    bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

    Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

    berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

    3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

    kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

    Republik Indonesia.

    4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu

    perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

    5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

    lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

    wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

    demokratis.

    6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai

    dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan

    masyarakat.

    7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang

    seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan

    secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

    mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya

    kesejahteraan masyarakat Desa.

    8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara

    Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

    diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang

    bersifat strategis.

    9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama

    lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,

    dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk

    menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa

    yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat

    Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

  • TENAGA AHLI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

    viii| Modul Pelatihan Percepatan Program Inovasi Desa

    10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

    Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan

    Desa.

    11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan

    untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

    12. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang

    diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawarat-

    an Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan

    pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

    Desa.

    13. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Desa) adalah dokumen

    perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah pembangunan

    Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program dan program

    Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lintas OPD, dan program prioritas

    kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

    14. RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah dokumen perencanaan untuk

    periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa yang memuat

    rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka

    pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana

    kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh

    Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

    masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan RPJM Desa.

    15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari

    RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa

    kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan

    pembangunan Daerah.

    16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan

    uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan

    pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

    17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah

    rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

    18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

    negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran

    pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

    penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,

    pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaanmasyarakat Desa.

    19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang

    diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

  • TENAGA AHLI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

    Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | ix

    20. Program Inovasi Desa disingkat PID merupakan salah satu upaya Pemerintah

    untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan

    kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan

    desa secara berkualitas.

    21. Penyedia Jasa Layanan Teknis disingkat PJLT adalah lembaga profesional yang

    menyediakan jasa keahlian teknis tertentu di bidang Pengembangan Ekonomi

    Lokal dan Kewirausahaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan

    Infrastruktur Desa.

    22. Tim Inovasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota untuk

    melaksanakan kegiatan Inovasi dalam program Inovasi Desa di kabupaten/kota.

    Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten PID ditetapkan dengan Surat Keputusan

    Bupati/Walikota dan berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

    23. Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa disingkat Pokja PPID

    adalah tim yang dibentuk dibawah koordinasi Tim inovasi Kabupaten bertugas

    merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Inovasi melalui

    pengelolaan pertukaran pengetahuan.

    24. Kelompok Kerja Penyedia Jasa Layanan Teknis yang disingkat Pokja PJLT, adalah

    Tim yang dibentuk dibawah koordinasi Tim Inovasi Kabupaten bertugas

    merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Kegiatan Peningkatan

    Kapasitas Penyedia Layanan Teknis (PJLT) dalam upaya menyediakan kebutuhan

    desa akan jasa layanan teknis yang professional

  • TENAGA AHLI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

    x| Modul Pelatihan Percepatan Program Inovasi Desa

  • TENAGA AHLI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

    Kementerian

View more