kelompok 4 orde lama

21
Sistem Pemerintahan Orde Lama

Upload: ferdy-rovian

Post on 10-Aug-2015

125 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kelompok 4 Orde Lama

Sistem Pemerintahan Orde Lama

Page 2: Kelompok 4 Orde Lama

Kelompok 4

• Muhammad Fajar Firdaus

• Muhammad Fajar Pamungkas

• Muhammad Ferdy Rovian Paulus

• Muhammad Ihsan Akbar

• Muhammad Kahfi Yusuf

• Muhammad Noor Fazri

Page 3: Kelompok 4 Orde Lama

Orde Lama

Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Ir. Soekarno adalah presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 – 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila.

Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya – berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan darat – menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan.

Page 4: Kelompok 4 Orde Lama

Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen. Setelah pertanggung jawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967, Presiden Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS di tahun yang sama dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno di gulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.

Page 5: Kelompok 4 Orde Lama

Pemerintahan Soekarno pada era 1960-an, masa ekonomi surut di Indonesia. Saat itu harga-harga melambung tinggi, sehingga pada tahun 1966 mahasiswa turun ke jalan untuk mencegah rakyat yang turun. Mereka menuntut Tritura. Jika saat itu rakyat yang turun, mungkin akan terjadi people power seperti yang terjadi di Philipina.

Pemerintahanj Rezim Militer (Orba) cukup baik pada era 1970-an dan 1980-an, namun akhirnya kandas di penghujung 1990-an karena ketimpangan dari pemerintah itu sendiri. Di pemerintahan Soekarno malah terjadi pergantian sistem pemerintahan berkali-kali. Liberal, terpimpin, dsb mewarnai politik Orde Lama. Rakyat muak akan keadaan tersebut. Pemberontakan PKI pun sebagian dikarenakan oleh kebijakan Orde Lama. PKI berhaluan sosialisme/komunisme (Bisa disebut Marxisme atau Leninisme) yang berdasarkan asas sama rata, jadi faktor pemberontakan tersebut adalah ketidakadilan dari pemerintah Orde Lama.

Page 6: Kelompok 4 Orde Lama

1. Sistem Pemerintahan  Orde Lama (Presidensil)

Masa orde lama merupakan masa revolusioner, dibawah komando Bung Karno telah mengikrarkan suatu wilayah dari Sabang sampai Merauke dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pergolakan politik dalam negeri yang begitu cepat berubah tidak menggoyahkan Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi. Kekuasaan Bung Karno berakhir pasca diterbitkannya Supersemar (yang penuh dengan kontraversi), dengan dilantiknya Jendral Suharto sebagai Presiden RI ke-2 oleh MPRS pada tanggal 27 Maret 1968.

Page 7: Kelompok 4 Orde Lama

Berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen, sistem pemerintahan

Indonesia adalah presidensil dengan ciri-ciri :

1. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.

2. DPR sebagai ’peyetuju’ UU.

3. Presiden sebagai pembuat UU dan penyelenggara pemerintahan.

4. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.

5. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.

6. BPK pengaudit keuangan.

Page 8: Kelompok 4 Orde Lama

Tahun 1945 – 1949

Namun, pada tahun 1945-1949, terjadi penyimpangan dari ketentuan

UUD 1945, antara lain:

a) Berubah fungsi KNIP dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.

b) Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP.

Page 9: Kelompok 4 Orde Lama

Tahun 1959 – 1966  (Demokrasi Terpimpin)

Pada tahun 1950, badan Konstituante diserahi tugas untuk membuat UUD baru yang sesuai dengan amanat UUDS 1950, namun sampai pada tahun 1959 konstitusi baru belum juga dibuat. Maka Presiden Soekarno pun mengeluarkan sebuah dekrit yang membubarkan Konstituante, mengakhiri masa parlementer, dan digunakannya kembali UUD 1945. Dekrit ini biasa dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin.

Dengan kembali berlakunya UUD 1945, maka otomatis sistem pemerintahan kembali pada sistem presidensil. Disini presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.

Page 10: Kelompok 4 Orde Lama

Kelebihan dan kekurangan

a) Keberhasilan pada Orde Lama adalah nation building yang sangat kuat dan diplomasi luar-negeri yang sangat besar terhadap dunia.

b) Kegagalan Orde Lama adalah masalah ekonomi yang kian turun, stabilitas politik-keamanan sangat kurang, dan konstitusi yang tidak komitmen.

Page 11: Kelompok 4 Orde Lama

2. Sistem Pemerintahan Orde Lama (Parlementer)

• Negaranya bernama Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian

• Kepala negaranya Presiden sedangkan kepala pemerintahannya Perdana Menteri

• Pengaruh presiden cenderung lebih dominan di mata rakyat

• Menggunakan konstitusi RIS sampai dibubarkannya RIS di tahun 1959

Sistem pemerintahan orde lama merupakan awal sejarah pemerintahan bangsa Indonesia. Pada masa orde lama inilah, bangsa kita baru memulai menata segala perihal aturan dalam mengelola negara. Saat itu, kita baru saja memproklamirkan diri menjadi negara merdeka meskipun belum bebas seratus persen dari kekuasaan penjajah. Maka, bisa dikatakan bahwa era pemerintahan orde lama menjadi cikal bakal pengaturan sistem untuk bangsa Indonesia.

Page 12: Kelompok 4 Orde Lama

Pemerintahan orde lama adalah pemerintahan negara Indonesia yang berlangsung di bawah pimpinan Soekarno. Pemerintahan orde lama berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga 1968. Orde baru merupakan nama yang diberikan oleh Soeharto yang berkuasa pada era orde baru. Soekarno sendiri tidak begitu suka dengan sebutan “orde lama” untuk era kepemimpinannya. Ia lebih suka menyebut eranya dengan sebutan “orde revolusi”.

Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, sejak itulah bangsa Indonesia mulai memasuki babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Setelah perjuangan merebut kemerdekaan, tantangan selanjutnya adalah mengatur negara ini dengan sistem yang sesuai.

Page 13: Kelompok 4 Orde Lama

Penerapan Demokrasi Orde Lama

Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966. Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita adalah; Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.

 

Page 14: Kelompok 4 Orde Lama

Kebijakan Pendidikan Orde Lama

Dalam tahun 1944, Jepang semakin terdesak di dalam Perang Asia Timur Raya. Moril masyarakat mulai mundur, persediaan senjata dan amunisi terus berkurang. Keadaan ini menyebabkan jatuhnya kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 kemudian digantikan oleh PM. Koiso pada tanggal 18 Juli 1944. Jepang terus terdesak mendorong. mengeluarkan janji kemerdekaan di kemudian hari bagi Indonesia 7 September 19441. Gerakan Sekutu yang kian merangsek ke Indonesia hingga akhirnya tanggal 1 Maret 1945, Kumaikici Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dikenal dengan sebutan Dokuritsu Junki Cosaka yang diresmikan 28 Mei 1945. BPUPKI beranggotakan 60 orang, ditambah beberapa pimpinan. Sebagai ketua adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Badan ini memiliki tugas menyiapkan berbagai persyaratan pendirian negara Indonesia. Secara garis besar sidang-sidang BPUPKI terbagi menjadi dua kali sidang (29 Mei – I Juni 1945 dan 10 - 17 Juli 1945).

Page 15: Kelompok 4 Orde Lama

Secara khusus sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara. Sejak tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 telah tampil 46 pembicara, namun yang banyak kita kenal adalah tiga tokoh, yakni Mr. Moh Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno. Moh. Yamin membahas sekitar dasar negara terdiri lima dasar Negara kebangsaan Indonesia, yakni; Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat. Pada tanggal 30 Mei 1945 Moh. Hatta juga tampil berpidato, mengajukan Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir dan batin, Musyawarah, dan Keadilan rakyat. Tanggal 1 Juni 1945 giliran Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya dengan mengajukan lima asas yang disebut dengan Pancasila. Menurut Ir. Sockamo, nama Pancasila itu atas petunjuk seorang teman ahli bahasa. Pidato Ir. Soekarno tanggal I Juni 1945 sering disebut dengan pidato lahirnya Pancasila. Sila-sila yang diusulkan Ir. Soekarno adalah Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa. Tanggal 1 Juni 1945 Sidang BPUPKI I berakhir, namun belum ada kesimpulan dan keputusan yang diambil.

Page 16: Kelompok 4 Orde Lama

Panitia kecil (Panitia Sembilan) dibentuk diketuai Soekarno yang anggota-anggotanya adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wakhidd Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan melahirkan rumusan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka. Rumusan ini terkenal dengan nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Rumusan tersebut sebagai berikut. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya. Dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 10 Juli 1945 mulai sidang BPUPKI II guna membahas UUD bagi negara Indonesia. Tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang UUD secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD. Untuk menyempurnakan UUD dengan segala pasalpasalnya, diserahkan kepada Panitia Kecil.

Page 17: Kelompok 4 Orde Lama

Hasilnya kemudian diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa yang anggotanya Husein Jayadiningrat, Agus Salim, dan Supomo. Tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari Panitia Perancang UUD. Tiga hal penting yang dilaporkan oleh Ir. Soekarno selaku ketua Panitia Perancang UUD yang berisi : Pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan UUD (diambil dari Piagam Jakarta), dan batang tubuh UUD. Pada tanggal 16 Juli 1945 sidang menyetujui tiga hal yang dilaporkan oleh Ir. Soekarno tersebut. Keadaan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya kian terjepit. Pada 6 Agustus 1945, kota penting di Jepang, Hirosima dibom atom oleh Amerika Serikat. Jepang tidak dapat berkutik. Setelah Jepang kalah, terjadi kekosongan kekuasaan (Vacuum of Power) ditanah Nusantara. Kejatuhan Jepang yang menyerah pada kekuatan sekutu menjadi momentum yang sangat berarti bagi sejarah kemerdekaan Indonesia. Kondisi itu ternyata tidak luput dari pembacaan para aktivis pergerakan nasional, dan kemudian dengan cepat dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan.

Page 18: Kelompok 4 Orde Lama

Oleh karena itu, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiaipan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tugasnya melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno, sedangkan wakilnya Drs. Moh. Hatta. Keesokan harinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno sebagai ketua dan Mohammat Hatta sebagai wakil ketua mengadakan rapat. Pertemuan ini rencananya dimulai pada jam 09.30, akan tetapi belum juga dimulai hingga sampai jam 11.30.19. Jeda waktu selama dua jam tersebut ternyata masa yang teramat penting bagi sejarah Indonesia khususnya dalam kaitan konstitusi Indonesia. Waktu yang singkat itu digunakan oleh Muhammad Hatta untuk mengadakan loby dengan beberapa anggota PPKI mengenai konsep perubahan pada Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Pimpinan Angkatan Perang Jepang yang berkedudukan di Saigon, yakni Jonderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Moh. Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon, guna merencanakan penyerahan kemerdekaan kepada Indonesia.

Page 19: Kelompok 4 Orde Lama

Tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Moh. Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat pulang kembali ke Jakarta. Sementara Jepang sudah dalam keadaan lumpuh sebab tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki juga dibom atom oleh Amerika Serikat. Dengan demikian Jepang benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Akhimya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu. Kepulangan pimpinan PPKI ke Indonesia bersamaan dengan perubahan besar revolusi kemerdekaan. Sekenario kemerdekaan yang dibuat PPKI dan Jepang tidak menjadi kenyataan. Para pemuda berhasil mendorong terjadinya jalan lain proklamasi kemerdekaan. Akhirnya, pada tanggal 17 agustus 1945, Soekarno-Hatta yang sebetulnya masih ragu-ragu, berhasil dipaksa oleh kaum muda untuk segera memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Sebagai negara merdeka, Indonesia memerlukan kelengkapan-kelengkapan negara. Sebelumnya sore hari 17 Agustus 1945, didatangi seorang opsir Jepang yang menyampaikan pesan dari golongan Protestan dan Katolik terutama dari Indonesia Timur agar menghilangkan tujuh kata pada Pembukaan Undang Undang Dasar.

Page 20: Kelompok 4 Orde Lama

Mereka mengancam akan keluar dari Republik Indonesia apabila usul itu tidak diterima. Usul inilah yang kemudian menjadi pertimbangan Muhammad Hatta mengajukan usul perubahan sebagai berikut: Kata “Mukaddimah” diganti dengan kata ‘Pembukaan”. Dalam Preambule (Piagam Jakarta), anak-kalimat : “Berdasarkan kepada Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya “diubah menjadi ”berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 6 ayat 1, “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, kata-kata” dan beragama Islam” dicoret. Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka Pasal 29 ayat 1 menjadi “Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, sebagai pengganti “Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Page 21: Kelompok 4 Orde Lama

Ideologi Pendidikan : Sosialisme Pendidikan

Sistem pemerintahan berganti, berganti pula ideologi/cita-cita negaranya. Pada masa pemerintahan Soekarno, skenario yang pertama kali dilakukan oleh Soekarno dan kabinetnya adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semenjak proklamasi 17 agustus 1945, sekolah-sekolah yang telah dibangun pada masa pendudukan Jepang dilanjutkan dengan serba kekurangan. Namun demikian, dasar-dasar pendidikan nasional telah disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Masa revolusi pendidikan nasional mulai meletakkan dasar-dasarnya. Pada masa revolusi sangat terasa serba terbatas, tetapi bangsa kita dapat melaksanakan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. Kita dapat merumuskan Undang-Undang Pendidikan No. 4/1950 junto no. 12/ 1954. Kita dapat membangun system pendidikan yang tidak kalah mutunya. Pendidikan memang tidak bisa terlepas dari tujuan negara atau pemerintah. Pada masa kepemimpinan bung Karno, pemerintahannya menginginkan pembentukan masyarakat sosialis Indonesia.