KELEMBAGAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KELOMPOK 7

1. ArianiA1A2130712. Ikhsan MaulanaA1A2130613. JamaliahA1A2132034. Nurul FajariahA1A2130105. RudiA1A213076

Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi

Namun, Negara pertama di dunia yang membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi adalah Austria, yaitu pada tahun 1920. Ide constitutional review (pengujian konstitusional) sudah dipraktikkan oleh pengadilan Amerika Serikat sejak awal abad ke-19. Tepatnya, kasus perkara Marbury versus Madison (1803).

Riwayat Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

UrgensiPembentukanMahkamahKonstitusi Mahkamah Konstitusi perlu dibentuk supaya prinsip negara hukum yang dianut dipertegas dengan diaturnya mekanisme penegakan hukum dimulai dari penegakankonstitusisebagaihukumtertinggi.Indonesia negara ke-78 yg membentuk MK.MK mempunyai UU tersendiri yaitu: UU No.24 Tahun 2003 Jo. UU No.8 Tahun 2011 Tentang MK.

Kedudukan Kelembagaan Mahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga (tinggi) negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA).

Mahkamah konstitusi juga berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia.

TAMPAK PADA PETA

FUNGSIMahkamah KonstitusiPengawal konstitusi.Pengawal demokrasiPelindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.Penafsir final konstitusi negara(oleh Jimly Asshiddiqie)

Kewenangan dan KewajibanMahkamah KonstitusiMahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945;Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Memutus pembubaran partai politik; danMemutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri atas tiga pranata (institusi), yaitu:Para hakim konstitusiKepaniteraanSekretariat jenderal. KeanggotaanMahkamah Konstitusi

Pemilihan Hakim KonstitusiHakim Konstitusi 3 orang dipilih oleh DPR, 3 orang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, dan 3 orang lainnya ditentukan oleh Presiden.

Kesembilan orang tersebut ditetapkan sebagai hakim konstitusi dengan Keputusan Presiden.

Masa pengabdian para hakim konstitusi adalah untuk 5 (lima) tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode (lima tahun berikutnya).

Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi: (a) pejabat negara lainnya; (b) anggota partai politik; (c) pengusaha;(d) advokat; atau (e) pegawai negeri.

Larangan merangkap Jabatan

(Pasal 17 UU No.24 Thn 2003 Jo. UU No.8 Thn 2011 ttg MK)

Syarat menjadi Hakim KonstitusiMemiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;Adil; danNegarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. (Pasal 15 Ayat (1) UU No.8 Thn 2011 ttg MK) Selain itu seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:warga negara Indonesia;berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan;mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; danmempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau pernah menjadi pejabat negara. (Pasal 15 Ayat (2) UU No.8 Thn 2011 ttg MK)

Kepaniteraan dan Sekretaris JenderalKepaniteraan merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK (administrasi justisial ).

Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif MK (administrasi non-justisial).

Kepaniteraan maupun Sekretariat Jenderal masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat tinggi yg ditetapkandgn Keputusan Presiden.

Struktur OrganisasiMahkamah Konstitusi

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas:

Seorang ketua merangkap anggotaSeorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.

Masa Jabatan ketua dan wakil ketua MK : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih, dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan. UU No.24 tahun 2003 jo. UU No.8 tahun 2011 ttg MK

Pimpinan / KetuaMahkamah Konstitusi2003 - sekarangJimly Asshiddiqie(2003 2008)Mohammad Mahfud MD(2008 2013 )M. Akil Mochtar(3 April 5 Okt 2013)DIBERHENTIKANHamdan Zoelva(2013 - 2015 )Arif Hidayat(2015 - petahana)

Secara HormatHakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: (a) meninggal dunia; (b) mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;(c) telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; (d. berakhir masa jabatannya; atau (e) sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Pemberhentian Hakim Konstitusi UU No.24 tahun 2003 jo. Pasal 15 UU No.8 tahun 2011 ttg MK

PemberhentianSecara Tidak HormatHakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila: (a). dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara; (b). melakukan perbuatan tercela; (c). tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; (d). melanggar sumpah atau janji jabatan; (e). dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (f). melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; (g). tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau (h). melanggar Kode Etik.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaannya sering kali melibatkan MA, KY, DPR dan Presiden.Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan MA, KY, DPR dan Presiden

LEGAL STANDINGLegal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahmakah Konstitusi.

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunyaundang-undang, yaitu:perorangan warga negara Indonesia;kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masihhidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakatdan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;badan hukum publik atau privat; ataulembaga negara.Kriteria dan Syarat Pemohon:

Dalam, permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/ataumateri muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan ke MK, sebagai berikut:

DitulisdalamBahasaIndonesiaDitandatanganiolehpemohonsendiriataukuasanyadalam12(duabelas)rangkapMemuat uraian yang jelas mengenai permohonannya : Perihal 4 Kewenangan dan 1 Kewajiban MK.

Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:nama dan alamat pemohon;uraian mengenai perihal yang menjadi dasarpermohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; danhal-hal yang diminta untuk diputus.

disebutkan pula pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Persidangan MKSidang Yudisial;

Sidang Non-yudisial;

Sidang yudisial:Sidang Panel MahkamahSidang Pleno Mahkamah.Sidang Panel Mahkamah dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) Hakim. Sidang Pleno Mahkamah dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Sidang Non-yudisial:Sidang Pleno Khusus Mahkamah yang diselenggarakan dalam rangka pengucapan sumpah Ketua dan/atau Wakil Ketua Mahkamah. Sidang Pleno Khusus dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa, dimana dapat dihadiri oleh 7 (tujuh) Hakim.